Negara: Jerman

  • Kanselir Jerman Kecam Trump Sebut Zelensky ‘Diktator’: Salah dan Berbahaya!

    Kanselir Jerman Kecam Trump Sebut Zelensky ‘Diktator’: Salah dan Berbahaya!

    Berlin

    Kanselir Jerman Olaf Scholz mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu”. Scholz menilai komentar Trump itu “salah dan berbahaya”.

    “Yang benar adalah Volodymyr Zelensky adalah kepala negara terpilih di Ukraina,” tegas Scholz saat berbicara kepada media terkemuka Jerman, Spiegel, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    Trump, dalam pernyataan via media sosial pada Rabu (19/2), menyebut Zelensky sebagai “seorang diktator tanpa pemilu”.

    “Seorang Diktator tanpa Pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki negara yang tersisa,” tulis Trump dalam komentarnya via media sosial Truth Social.

    Masa jabatan lima tahun yang dijalani Zelensky sebagai Presiden Ukraina telah berakhir tahun lalu. Namun undang-undang yang berlaku di Ukraina tidak mewajibkan digelarnya pemilu selama masa perang.

    Ukraina berperang melawan Rusia sejak invasi militer besar-besaran dilancarkan Moskow pada Februari 2022 lalu.

    Scholz, dalam pernyataannya, mengecam segala upaya “untuk menyangkal legitimasi demokratis Presiden Zelensky”.

    “Fakta bahwa pemilu yang layak tidak dapat diselenggarakan di tengah perang, tercermin dalam konstitusi dan undang-undang pemilu Ukraina,” sebutnya.

    Kecaman juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang menyebut komentar Trump itu “absurd”.

    “Jika Anda melihat dunia nyata dibandingkan hanya melontarkan tweet, maka Anda akan mengetahui siapa di Eropa yang harus hidup dalam kondisi kediktatoran: orang-orang di Rusia, orang-orang di Belarusia,” ucap Baerbock dalam wawancara dengan televisi lokal ZDF.

    Berlin sebelumnya juga menolak klaim Trump soal Kyiv telah “memulai” pertemuan dengan Moskow. “Tidak seorangpun kecuali (Presiden Rusia Vladimir) Putin yang memulai atau menginginkan perang ini di jantung Eropa,” tegas Baerbock.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PTS vis a vis PTN-BH

    PTS vis a vis PTN-BH

    loading…

    Muhammad Irfanudin Kuniawan – Dosen Universitas Darunnajah. Foto/Dok pribadi

    Muhammad Irfanudin kurniawan
    Dosen Universitas Darunnajah (UDN)

    Pagi itu, suasana Focus Group Discussion (FGD) pendirian Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Universitas Darunnajah (UDN) terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar diskusi akademik; ada sebuah refleksi mendalam tentang hakikat otonomi dan inovasi dalam dunia pendidikan tinggi. Kehadiran Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, membawa perspektif yang cukup menggugah.

    Satu hal yang menarik adalah gelar yang tersemat di namanya “Dr. Phil.” Alih-alih gelar Ph.D. atau Dr yang lebih umum, nomenklatur ini mencerminkan tradisi akademik Jerman yang menekankan pada kedalaman filosofis. Dalam beberapa literatur disebutkan “Philosophy is the study of fundamental questions about existence, knowledge, and value.”, Ini bisa didefinisikan, sebagai studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, ilmu, dan nilai. Artinya ini bukan sekadar gelar, tetapi sebuah panggilan untuk memahami esensi dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam regulasi perguruan tinggi.

    Kebijakan bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang arah masa depan. Ketika Pimpinan Darunnajah, KH. Hadiyanto Arief, mengutarakan visi besar pendirian Program Studi Manajemen Pesantren. Banyak pihak yang menyampaikan bahwa sampai saat ini, nomenklatur untuk prodi tersebut belum tersedia, ini membuat tim terhenti di batas regulasi. Sebuah ganjalan bagi dunia akademik yang seharusnya menjadi pusat inovasi. Nah, di sinilah pentingnya sebuah refleksi filosofis: apakah pendidikan tinggi sekadar pengelolaan administratif, ataukah ia adalah laboratorium kehidupan bagi gagasan-gagasan yang melampaui batas?

    Prof. Sahiron kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang program studi kreatif, yang bertujuan memberikan ruang bagi kampus-kampus untuk membuka program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan zaman. Sekilas, ini terdengar seperti kabar baik. Namun, pertanyaannya tetap sama: mengapa harus ada batasan nomenklatur yang menghambat kelahiran ide-ide segar? Jika inovasi selalu harus menunggu regulasi, apakah kita benar-benar telah memberikan ruang bagi kemajuan?

    Diskusi semakin menarik ketika mencuat perbandingan dengan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) seperti UGM dan IPB. Status ini memungkinkan mereka memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan organisasi. Secara teori, PTN-BH diharapkan mampu mengurangi beban negara dengan pengelolaan yang lebih mandiri. Namun, di sisi lain, peserta diskusi mengangkat satu pertanyaan mendasar: bukankah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sudah sejak awal mandiri? Jika PTN-BH diberikan keleluasaan untuk berinovasi karena alasan kemandirian, mengapa PTS yang sejak awal tidak bergantung pada anggaran negara justru masih terbelenggu oleh regulasi yang ketat?

    Prof. Sahiron mengakui kebenaran logika ini. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah, melalui kementerian, tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian guna memastikan mutu perguruan tinggi tetap terjaga. Ini adalah argumen yang masuk akal, tetapi kembali lagi, bukankah terlalu banyak pengendalian bisa menjadi hambatan bagi inovasi? Haruskah PTS selalu berada dalam bayang-bayang regulasi yang dirancang dengan standar PTN?

    Pada akhirnya, PTS harus berani melepaskan diri dari jeratan administratif yang kaku dan mulai menempuh jalan inovasi. Bukan sekadar menunggu regulasi berubah, tetapi mendobrak kebuntuan dengan kreativitas dan keberanian. Sebagai institusi yang tidak membebani negara, PTS seharusnya memiliki hak yang lebih besar untuk bereksperimen, menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, dan menjadi laboratorium bagi model pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Jika PTN-BH diberi ruang untuk bertumbuh dengan otonomi, maka PTS harus berani melampaui batas, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai pionir dalam lanskap pendidikan tinggi yang terus berkembang.

    (wur)

  • Trump Salahkan Zelensky karena Perang Ukraina Berlarut-larut

    Trump Salahkan Zelensky karena Perang Ukraina Berlarut-larut

    Washington DC

    Setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan mitranya dari Kremlin, Presiden AS Donald Trump yakin bahwa kesepakatan damai dalam perang Ukraina dapat segera dicapai.

    Pembicaraan dengan negosiator Rusia berjalan “sangat baik,” tandasnya dalam konferensi pers di resor miliknya, Mar-a-Lago di Florida di bagian selatan Amerika Serikat: “Rusia ingin melakukan sesuatu.”

    Pada saat bersamaan, Trump menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas kelanjutan perang agresi yang diluncurkan oleh Rusia pada Februari 2022.

    Perwakilan Amerika Serikat dan Rusia sepakat pada hari Selasa (18/02) di sebuah pertemuan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri perang di Ukraina – tanpa melibatkan perwakilan Ukraina atau pendukungnya di Eropa.

    Sebagaimana diumumkan kedua belah pihak setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, disepakati bahwa pemerintah akan menunjuk negosiator untuk pembicaraan tersebut.

    Trump: Kepemimpinan Ukraina mengizinkan perang

    Di Mar-a-Lago, Trump menanggapi dengan nada mencemooh kritik dari Ukraina bahwa negara itu tidak diundang.

    “Saya mendengar hari ini: ‘Oh, kami tidak diundang’,” ejek tokoh Republikan itu – dan menambahkan: “Yah, Anda sudah berada di sini selama tiga tahun.”

    Perang seharusnya sudah berakhir sejak lama, demikian ia memperingatkan – dan menuduh Ukraina lalai: “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya bisa membuat kesepakatan.” Disebutkannya, ada kepemimpinan di Kyiv yang “membiarkan perang yang seharusnya tidak pernah terjadi.”

    Mengacu pada Zelensky, Trump berkata: “Saya menyukainya secara pribadi, dia oke.” Namun ini bukan tentang simpati pribadi, imbuhnya, ini tentang “menyelesaikan pekerjaan.”

    Ukraina bergantung pada bantuan Barat untuk mempertahankan diri terhadap invasi Rusia. Di bawah pendahulu Trump, Joe Biden, AS adalah pendukung dan pemasok senjata terpenting negara itu. Karena adanya pergantian kekuasaan di Washington, warga Ukraina kini mengkhawatirkan perubahan drastis yang menguntungkan Rusia.

    Tak lama setelah menjabat, Trump secara pribadi menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk segera bertemu langsung dengannya.

    Di Mar-a-Lago, Presiden AS mengumumkan bahwa dia “mungkin” akan bertemu dengan Putin sebelum akhir bulan. Pimpinan di Moskow mengonfirmasi jadwal ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Anehnya, penyelidikan juga dilakukan di Kyiv

    Rabu (19/02) ini, Utusan Khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg tiba di Kyiv untuk pembicaraan penjajakan, satu hari lebih awal dari yang diharapkan. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk mendengarkan, dalam pernyataan publik pertamanya saat tiba di stasiun kereta api di ibu kota Ukraina.

    Laporannya kepada Presiden Trump seharusnya membantu Amerika Serikat menilai situasi dengan tepat. “Kami memahami perlunya jaminan keamanan,” katanya kepada kamera televisi.

    Menyusul komentar terbaru Trump yang menyalahkan Ukraina atas berlanjutnya perang, Kellogg, yang merupakan mantan jenderal, berusaha mengoreksi kesan tersebut.

    Trump ingin mengakhiri perang yang telah berjalan tiga tahun ini, kata Kellogg. “Dia memahami penderitaan manusia, dia memahami kerusakannya.”

    Macron dorong perundingan lebih lanjut

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan pada Selasa (18/02) malam bahwa Menteri Luar Negeri AS Rubio telah memberi tahu menteri luar negeri Eropa tentang pembicaraan di Riyadh.

    Kallas memperingatkan AS agar tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh Kremlin.

    “Rusia akan mencoba memecah belah kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap mereka,” Kallas memperingatkan. “Dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat, kita dapat mencapai perdamaian yang adil dan abadi – demi kepentingan Ukraina,” tegasnya.

    Sementara itu, hanya dua hari setelah pertemuan puncak krisis negara-negara Eropa mengenai perang di Ukraina yang sebagian besar tidak membuahkan hasil, pemerintah Prancis ingin menyerukan perundingan baru. Presiden Emmanuel Macron akan mengambil bagian dalam konferensi video informal dengan kepala negara dan pemerintahan lainnya di Paris, Istana lysee mengumumkan.

    Tujuannya adalah untuk menyatukan semua mitra yang berminat pada perdamaian dan keamanan di Ukraina dan Eropa. lysee awalnya tidak mengumumkan daftar peserta yang pasti.

    Pada hari Senin (17/02), tuan rumah Macron bergabung dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan perwakilan Uni Eropa, NATO, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, dan Denmark pada pertemuan puncak krisis di Paris.

    Pertemuan itu ditandai oleh ketidaksepakatan mengenai kemungkinan misi penjaga perdamaian di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kesediaannya untuk mengirim tentara ke sana jika diperlukan.

    Namun, Kanselir Scholz menyebut perdebatan mengenai hal ini tidak tepat dan prematur karena belum ada negosiasi mengenai perdamaian.

    Macron ingin kejelasan tentang peran AS pascaperang

    Menurut surat kabar “La Depche”, Macron mengatakan dalam sebuah wawancara dengan beberapa surat kabar regional bahwa Prancis tidak bersiap untuk mengirim pasukan ke wilayah Ukraina: “Kami memikirkan jaminan keamanan.”

    Pertanyaan mengenai kehadiran militer di Ukraina hanya akan muncul setelah gencatan senjata ditetapkan dan “untuk melindungi Ukraina secara permanen dari serangan baru,” kata Macron seperti dikutip oleh “Ouest France”.

    Untuk tujuan ini, pasukan terbatas dapat dikirim ke daerah yang bukan zona konflik aktif. Macron dilaporkan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sedang mereka pertimbangkan dengan Inggris.

    “Kita juga dapat memutuskan, dalam konteks negosiasi, mengenai misi penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Amerika Serikat sendiri tidak ingin mengirim tentara ke Ukraina untuk mengamankan gencatan senjata. Namun,Trump mengatakan dia mendukung pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa.

    “Saya setuju saja kalau mereka mau melakukan itu. Menurut saya itu tidak apa-apa.”

    Pada Rabu (19/02) pagi, diumumkan di Brussels, Belgia, bahwa negara-negara Uni Eropa telah menyetujui paket sanksi baru terhadap Rusia karena perang agresi yang sedang berlangsung terhadap Ukraina.

    Kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada ulang tahun ketiga invasi Rusia ke Ukraina,Senin depan, Presidensi Dewan Uni Eropa Polandia mengumumkannya menyusul keputusan di Komite Perwakilan Tetap Negara-negara Anggota di Brussels.

    Kendati ada perundingan dengan AS, kepemimpinan di Moskow tampaknya terus melanjutkan rencana penghancurannya tanpa henti untuk saat ini.

    Presiden Ukraina Zelensky mengatakan Rusia telah merusak infrastruktur energi di wilayah selatan Odessa. Ini berarti 160.000 penduduk tidak akan memiliki pemanas atau listrik.

    ap/yf (dpa, rtr, afp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hubungan AS-Ukraina Mendidih, Trump Sebut Zelensky Diktator dan Komedian yang Terjun dalam Perang – Halaman all

    Hubungan AS-Ukraina Mendidih, Trump Sebut Zelensky Diktator dan Komedian yang Terjun dalam Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Ukraina semakin mendidih.

    Presiden AS Donald Trump meningkatkan perseteruannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Dikutip dari Al Jazeera, Trump menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu.

    Pada Rabu (19/2/2025), lewat Truth Social, media sosial yang ia buat, Trump menyatakan Zelensky memanfaatkan dana AS untuk terjun ke perang yang “tidak dapat dia menangkan”.

    Trump menyindir Zelensky yang sebelum mengarungi dunia politik berprofesi sebagai komedian.

    “Coba bayangkan, seorang komedian yang cukup sukses, Volodymyr Zelensky, membujuk Amerika Serikat untuk menghabiskan 350 miliar dolar untuk terjun ke dalam perang yang tidak dapat dimenangkan, yang tidak perlu dimulai,” tulis Trump, yang juga pernah tampil di acara reality show.

    Pernyataan ini menandai kritikan paling tajam Trump terhadap Zelensky.

    Trump juga mengatakan Zelensky ingin agar “kereta gravy” terus berjalan, mengisyaratkan bahwa Ukraina mendapat keuntungan finansial dari bantuan AS.

    Perang di Ukraina memasuki tahun ketiga tanpa tanda-tanda berakhir.

    Trump sebelumnya mengklaim dapat mengakhiri perang ini dengan cepat.

    Pada 12 Februari, ia mengungkapkan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengusulkan untuk memulai negosiasi segera.

    Pernyataan ini memicu kekhawatiran di Ukraina dan Eropa bahwa mereka dikecualikan dari perundingan.

    Beberapa hari setelah itu, pejabat AS bertemu dengan Rusia di Arab Saudi tanpa melibatkan Ukraina.

    Trump dan Putin juga merencanakan kunjungan ke negara masing-masing.

    Sementara itu, Trump terus menekan Ukraina untuk membuat konsesi.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut upaya Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayahnya sejak 2014 sebagai tujuan yang “tidak realistis.”

    Trump bahkan menyalahkan Zelensky atas dimulainya invasi Rusia dan mengklaim bahwa Ukraina bisa saja menghindari perang dengan membuat kesepakatan lebih awal.

    Respons Komunitas Internasional

    Rusia telah lama mengklaim bahwa invasi mereka ke Ukraina diperlukan untuk melindungi warga sipil dan mencegah Ukraina bergabung dengan NATO.

    Di sisi lain, Ukraina dan sekutunya di Eropa menganggap invasi itu sebagai agresi yang tidak beralasan.

    Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa jika dilihat dengan objektif, Rusia yang sebenarnya hidup dalam kondisi kediktatoran, bukan Ukraina.

    Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menanggapi dengan tegas: “Tidak seorang pun dapat memaksa Ukraina untuk menyerah.”

    Di AS, kritik terhadap Trump semakin tajam. Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan bahwa komentar Trump adalah “momen yang memalukan bagi Amerika Serikat.”

    Perang Kata-kata yang Memanas

    Zelensky merespons Trump dengan mengatakan bahwa Trump hidup dalam “jaringan disinformasi” Rusia tentang perang di Ukraina. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak pernah memulai perang ini.

    Kritik terhadap Trump datang dari banyak pihak, termasuk media.

    Koresponden Al Jazeera, Kimberly Halkett, menilai komentar Trump merupakan taktik “intimidasi klasik” yang berusaha merendahkan pemimpin Ukraina.

    Dikutip dari The New York Times, Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan pernah menyerah, dan menuntut jaminan keamanan yang kuat untuk perdamaian yang abadi.

    Ia juga mendesak Eropa dan AS untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian perang ini.

    Pada saat yang sama, utusan AS Keith Kellogg telah tiba di Kyiv untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut dengan Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    TRIBUNJATIM.COM – Selebgram Bunda Corla memberikan tanggapannya terkait tagar Kabur Aja Dulu yang belakangan ramai digunakan di media sosial.

    Bunda Corla sendiri merupakan diaspora Indonesia yang kini tinggal dan bekerja di Jerman.

    Sebagai WNI yang telah lama tinggal di luar negeri, Bunda Corla tahu betul alasan banyak orang ingin hijrah ke negara lain.

    Karenanya saat viral tagar KaburAjaDulu, Bunda Corla mengurai penjelasan berapi-api.

    Bunda Corla mengungkap alasannya banyak anak muda ingin pindah ke luar negeri.

    Faktor utamanya adalah karena berkarir di Indonesia dianggap tidak berkembang.

    “Berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia memang sudah berangsur-angsur tidak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan. Jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi enggak akan berkembang kalau banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi, mereka seperti katak dalam tempurung enggak bisa bergerak,” kata Bunda Corla dilansir dari tayangan YouTube tvOne News, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Diakui Bunda Corla, muda-mudi Indonesia sebenarnya banyak yang memiliki otak cemerlang.

    Namun kepintaran anak-anak muda Indonesia itu, kata Bunda Corla, tak dihargai di negaranya sendiri.

    “Indonesia kan banyak sekali anak-anak kuliah yang jago-jago. Bahkan ketika mereka pertukaran pelajar mereka dapat nilai tinggi, artinya mereka punya wawasan luas. Ketika mereka sudah wisuda, kebentur sama persyaratan yang tidak masuk akal,” ujar Bunda Corla.

    Karenanya, Bunda Corla pun mengurai sindiran telak terkait syarat bekerja di Indonesia.

    Berbeda dengan negara lain seperti Jerman, Indonesia kata Bunda Corla punya syarat pekerjaan yang tak masuk akal.

    “Sebagai contoh, kita lihat negara yang berkembang, seperti di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur. Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman nanti kita ajarkan,” kata Bunda Corla.

    “Kalau di Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? ini enggak wajar. Emang mau ngapain? mau jadi model? kan mau kerja jadi kasir, di PT CV, kerja di restoran, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tapi banyak hal-hal yang memalukan dan menjatuhkan harga seorang pemuda yang punya kemampuan, punya keberanian, mungkin mereka tulang punggung keluarga, itu yang membuat mereka stres,” sambungnya.

    BUNDA CORLA ‘KABUR AJA DULU’ – Bunda Corla beri komentar pedas soal viral ‘Kabur Aja Dulu’. Bahas nasib anak muda dan syarat kerja di Indonesia yang dinilainya tak masauk akal. Hal ini disampaikan Bunda Corla dalam salah satu tayangan tv pada Rabu (19/2/2025). (Instagram Bunda Corla)

    Menyambungkan fenomena susahnya syarat bekerja tersebut, Bunda Corla pun mengurai penyebab tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

    Yang tak lain menurut Bunda Corla adalah karena sulitnya rakyat mendapat pekerjaan.

    “Banyaknya begal atau menggunakan barang-barang terlarang, itu bisa jadi penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, enggak harus berbuat apa, akhirnya rusaknya anak muda tadi. Selama ini pemerintah meneriaki ‘ayo bangun Indonesia’. Tapi di mana? Generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk masa depan, kalau enggak ada mereka Indonesia mau jadi apa? toh yang tua juga akan mati,” imbuh Bunda Corla.

    Terkait dengan ramainya fenomena anak muda ingin pindah ke luar negeri, Bunda Corla menyebut sah-sah saja.

    “Kita enggak bisa menyalahkan mereka, ada anak-anak muda yang sekarang pengin ke luar negeri dan ganti kewarganegaraan, jangan salahkan mereka. Pemerintah harus mencegah, bagaimana caranya? harus berpikir lagi untuk pekerjaan, memudahkan persyaratan. Indonesia sekarang kadang tidak sesuai dengan gaji, mereka sekolah tinggi-tinggi, ada yang S1 S2, ujung-ujungnya gaji tak setara, ini kadang memberi gaji kayak seenaknya aja,” ucap Bunda Corla.

    Atas penjelasan yang diurai Bunda Corla tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Immanuel Ebenezer pun angkat bicara.

    Immanuel mengaku setuju dengan pernyataan Bunda Corla soal susahnya syarat bekerja di Indonesia.

    “Tadi yang disampaikan Bunda Corla benar sekali, ada rezim yang merusak sekali terkait pembatasan umur kerja. Ngapain? kalau orang masih punya kemampuan kerja ya biarin dong bekerja. Tugas kita negara, pemerintahan Prabowo-Gibran, melawan yang kira-kira merugikan rakyat,” kata Immanuel.

    Adapun terkait dengan ramainya tagar Kabur Aja Dulu, Immanuel tak setuju dengan maksud di belakangnya.

    Menurut wamenaker, tagar KaburAja Dulu seharusnya dimaknai bukan karena pesimisme.

    “Ramainya hashtag ini terkesan di publik ada semacam yang diramaikan, pesimisme, loh berapa juta anak muda yang pergi ke luar tidak pernah buat hashtag, mereka pergi-pergi aja. Ya kenapa mereka buat hashtag. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi ke luar sana, pas enggak mampu pulang, bikin video tuh ‘pak pemerintah tolong kami pak, kami enggak bisa pulang’. Ada berapa puluh ribu tenaga kerja kita yang terjaring mafia tenaga kerja?” imbuh Immanuel.

    “Negara ini selalu menjaga warga negaranya, kita sedang membangun lapangan pekerjaan itu ada dengan jaminan yang bisa diintervensi negara, ya didukung loh. Kita baru berapa bulan memerintah,” sambungnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Lima Tahun Peringatan Serangan Rasis di Hanau – Halaman all

    Lima Tahun Peringatan Serangan Rasis di Hanau – Halaman all

    Pada 19 Februari 2020, seorang pria bersenjata yang termotivasi keyakinan rasis sayap kanannya melancarkan aksi pembunuhan di Hanau, sebuah kota di Jerman dekat Frankfurt.

    Ia menargetkan tempat-tempat yang terkait dengan komunitas imigran, menembak mati sembilan orang dan melukai tujuh lainnya. Setelah itu, ia mengarahkan senjatanya ke ibunya dan dirinya sendiri.

    Pelaku telah menonton video YouTube sesaat sebelum serangan, termasuk pidato Björn Höcke, salah satu tokoh paling terkemuka di partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) dan pemimpinnya di negara bagian Thuringen.

    Lima tahun kemudian, salah satu ibu korban mengatakan belum cukup banyak yang dilakukan untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Serpil Temiz Unvar kehilangan putranya yang berusia 23 tahun, Ferhat.

    “Peristiwa tragis ini bergema di masyarakat, tetapi gema ini sebagian besar disebabkan oleh upaya keluarga yang terdampak, yang telah berjuang tanpa lelah untuk membuat suara mereka didengar,” paparnya kepada DW.

    Ditambahkannya: “Upaya-upaya ini, bersama dengan solidaritas yang ditunjukkan oleh banyak pihak, telah berkontribusi pada upaya masyarakat untuk bersatu dalam kasus ini lebih dari pada peristiwa serupa di masa lalu. Namun, upaya-upaya individual ini, meskipun penting, tidak cukup untuk mewujudkan transformasi masyarakat yang mendasar.”

    Mengenang para korban

    Segera setelah pembantaian tersebut, Unvar mendirikan sebuah inisiatif pendidikan yang dinamai sesuai nama putranya untuk melawan rasisme dan memberdayakan kaum muda.

    Sejumlah proyek sosial dan politik lainnya telah didirikan di kota tersebut. Banyak yang diluncurkan atau didukung oleh keluarga dan teman-teman korban, bertekad untuk mengungkap kesalahan yang mungkin menyebabkan serangan tersebut dapat dicegah, untuk menjaga kenangan orang-orang yang mereka cintai tetap hidup, dan untuk menyoroti rasisme di masyarakat Jerman.

    Sebuah tugu peringatan juga akan didirikan pada tahun 2026 di sebuah persimpangan lalu lintas utama di Hanau yang akan berganti nama menjadi “Platz des 19. Februar” atau Lapangan 19 Februari, sebuah patung baja yang memuat nama sembilan korban: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, dan Kaloyan Velkov.

    Tugu ini akan berdiri di luar Gedung Demokrasi dan Keberagaman, yang juga dijadwalkan selesai pada tahun yang sama dan akan dirancang sebagai ruang untuk dialog, pendidikan, dan peringatan.

    Kelanjutan dan keterkaitan

    Tragedi Hanau bukanlah kejadian yang hanya terjadi sekali. Diperkirakan lebih dari 200 orang tewas dalam serangan sayap kanan di Jerman sejak Jerman bersatu kembali. Meskipun negara ini sering dipuji karena budaya mengenang Holokaus dan kejahatan era Nazi, banyak yang merasa kurang ada kemauan untuk menghadapi berbagai tindakan kekerasan rasis di era pascaperang.

    Furkan Yüksel, anggota Koalisi Wacana Publik Pluralistik (CPPD) dan seorang pendidik yang bekerja di bidang sejarah dan politik, termasuk di antara mereka yang mengkritik budaya mengenang Jerman. “Saya rasa citra Jerman tentang dirinya sebagai bangsa yang telah belajar dari pelajaran Perang Dunia Kedua dan berhasil meninggalkan masa lalunya agak menipu,” jabarnya kepada DW.

    Mirjam Zadoff, direktur Pusat Dokumentasi München untuk Sejarah Sosialisme Nasional, menekankan perlunya mengakui keterkaitan antara masa lalu dan masa kini Jerman.

    “Rasanya sangat penting untuk menunjukkan kesinambungan karena orang-orang dibunuh oleh ideologi yang sama, dan mereka bahkan terkadang berasal dari keluarga yang sama – seperti dalam kasus Mercedes Kierpacz, yang kakek buyutnya dibunuh di Auschwitz dan menjadi salah satu korban di Hanau.”

    Kierpacz, seorang ibu dua anak berusia 35 tahun – seperti dua korban Hanau lainnya – adalah anggota komunitas Roma dan Sinti, minoritas yang juga dianiaya di bawah Nazisme.

    Poster merah putih dengan gambar hati yang patah dan berbagai gambar sembilan korban dan slogan yang menyerukan agar mereka diingat, untuk keadilan dan penyelidikan atas kejahatan tersebut.

    “Gagasan tentang masyarakat homogen yang menganggap dirinya sebagai orang Jerman, sementara orang lain yang berbeda agama atau etnis tetap menjadi orang luar – itu merupakan kelanjutan dari kedua kediktatoran Jerman,” kata Zadoff kepada DW.

    Reformasi pemerintah ditinggalkan

    Ketika pemerintahan kiri-tengah Kanselir Jerman Olaf Scholz berkuasa pada tahun 2021, perjanjian koalisi menyatakan bahwa budaya mengenang negara itu akan diperluas untuk mencakup sejarah kolonial dan migran.

    Jerman baru secara resmi mengakui bahwa itu adalah negara imigran pada tahun 1999. Namun, pekerja migran mulai berdatangan dalam jumlah besar di tempat yang saat itu merupakan Jerman Barat pada tahun 1950-an dan di Jerman Timur pada tahun 1980-an, dan sejarah komunitas kulit hitam Jerman sudah ada sejak abad ke-19.

    Meskipun sudah ada dua museum yang menceritakan kisah emigrasi Jerman ke luar negeri di kota-kota utara Hamburg dan Bremerhaven, museum pertama negara itu tentang migrasi ke Jerman baru akan dibuka di Köln pada tahun 2029. Dinamakan DOMiD, museum ini tumbuh dari sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh imigran Turki pada akhir tahun 1980-an.

    Proposal tahun lalu dari kantor komisioner budaya Claudia Roth untuk memperluas budaya peringatan Jerman akhirnya ditangguhkan di tengah kritik, khususnya dari para kepala situs peringatan Holokaus.

    Mereka khawatir tentang relativisasi Shoah, pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap sekitar enam juta orang Yahudi, bersama dengan Sinti dan Roma, lawan politik, dan kelompok-kelompok lain.

    Ribuan orang membawa spanduk dengan wajah para korban dan plakat dengan nama mereka berkumpul untuk memperingati ulang tahun keempat Hanau dan berdemonstrasi melawan teror sayap kanan.

    Namun, beberapa lembaga publik sudah mulai berubah. Pusat Dokumentasi München untuk Sejarah Sosialisme Nasional mulai memasukkan pameran tentang kekerasan sayap kanan di Jerman kontemporer setelah serangan senjata tahun 2016 di München, yang menewaskan sembilan orang. Dan pada tahun 2024, pusat ini memamerkan instalasi karya Talya Feldman “Wir sind Hier” (Kami Ada di Sini).

    Berdasarkan proyek peta digitalnya yang sedang berjalan dengan nama yang sama, karya tersebut mengenang para korban teror sayap kanan dan kekerasan polisi selama 40 tahun terakhir, termasuk Hanau. Seniman asal Amerika Serikat tersebut menyebut proyeknya sebagai seruan untuk “mengingat secara aktif”.

    Rasisme struktural, pendidikan, wacana politik

    Yüksel ingin melihat pendekatan transnasional terhadap pengajaran sejarah di sekolah-sekolah Jerman dan pengakuan bahwa rasisme dan ekstremisme sayap kanan ada dalam semua konteks budaya.

    Ia juga menyerukan pelatihan antidiskriminasi untuk menjadi bagian wajib dari pelatihan guru di Jerman dan untuk lebih banyak kesadaran tentang rasisme struktural di bidang-bidang seperti pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan kedokteran.

    Ia juga mengkritik wacana politik seputar migrasi di seluruh spektrum partai setelah perdebatan “remigrasi” AfD yang kontroversial, sebuah rencana yang dilaporkan untuk deportasi massal jutaan penduduk.

    “Kita perlu menciptakan kesadaran bahwa kekerasan sayap kanan bukan hanya fenomena yang melibatkan pelaku individu yang gila,” katanya. “Itu bukan hanya senjata terhunus yang menciptakan kekerasan.”

    Meskipun terjadi pembunuhan di Hanau pada tahun 2020, AfD, yang sebagian anggotanya telah diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan oleh dinas intelijen negara, memperoleh lebih dari 18% suara dalam pemilihan daerah tahun 2023 di Negara Bagian Hessen, tempat Hanau berada, dan menjadi partai terbesar kedua.

    Musim gugur lalu, lukisan dinding setinggi 27 meter yang menggambarkan wajah para korban Hanau di kota terbesar di negara bagian Hessen, Frankfurt, harus dipugar setelah diolesi cat bergambar swastika dan lambang SS.

    Yang lebih mengancam lagi, ayah pelaku telah berulang kali melecehkan Serpil Temiz Unvar lewat surat dan upaya menghubungi meskipun ada perintah penahanan.

    Oktober lalu, pengacara Unvar meminta hukuman penjara selama 18 bulan, tetapi hakim menyimpulkan bahwa meskipun Hans-Gerd R. “tanpa diragukan lagi rasis,” hukuman penjara tidaklah tepat. Ia mengatakan bahwa meskipun ia mungkin akan melanjutkan tindakannya, ini adalah “sesuatu yang harus ditoleransi oleh masyarakat.”

  • Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit – Halaman all

    Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerjasama dengan FAO (Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian) akan menyusun suatu standar keberlanjutan (sustainability) global untuk minyak sawit.

    Ini sebagai upaya Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar dunia untuk membuat standar keberlanjutan global di luar Uni Eropa.

    “Kita telah berdiskusi dengan FAO untuk melakukan studi dalam rangka menyusun suatu standar sustainability untuk palm oil dan coconut oil,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno dalam sambutannya pada Konferensi Internasional RSI (Rumah Sawit Indonesia) di Medan, Rabu (19/2/2025).

    Havas mengatakan, standar keberlanjutan global yang akan disusun Indonesia dan Malaysia bersama FAO ini sebagai jawaban atas berbagai tuntutan dan tekanan khususnya dari Uni Eropa kepada industri minyak sawit.

    “Nanti kita bisa menyampaikan kepada EU bahwa kita sudah memiliki standar sustainability global di tingkat FAO. Jadi bukan hanya EU yang punya standar, tetapi juga ada standar global,” kata Havas.

    Havas yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Jerman ini mengatakan, dia sudah meminta kepada CPOPC (Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak Sawit) untuk juga bisa merumuskan standar keberlanjutan global yang bisa dibawa ke tingkat FAO.

    “Sehingga kita memiliki standar keberlanjutan global dengan tingkat keberterimaan yang lebih luas,” kata Havas.

    Dalam paparannya di depan ratusan peserta Konferensi Internasional RSI, Havas juga menjelaskan alasan ditundanya pemberlakuan EUDR (Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa).

    “Uni Eropa tidak pernah menjelaskan secara terbuka alasan penundaan tersebut. Namun dari diskusi saya dengan sejumlah di Uni Eropa, ada lima alasan penundaan tersebut,” katanya.

    Kelima alasan penundaan EUDR, menurut Havas, yaitu pertama, EUDR terlalu kompleks, rigid dan detail sehingga jika diterapkan bisa menimbulkan implikasi-implikasi yang berat. Bahkan industri kayu Eropa juga keberatan dengan pemberlakuan EUDR. Kedua, karena tekanan politik di mana sekarang banyak partai kanan berkuasa di Eropa dan cenderung untuk menentang kebijakan-kebijakan yang complicated. Ketiga, karena tantangan operasional dan teknologi di mana teknologi satelit yang digunakan Uni Eropa bukanlah teknologi yang terlalu canggih.

    “Nyatanya satelit EU menggambarkan tarmac di Bandara Soekarno Hatta sebagai korban deforestasi. Bahkan ada kebun pisang yang dibaca satelit EU sebagai tropical forest. Ini jelas memberatkan dari sisi enforcement dan compliance,” kata Havas mencontohkan.

    Dua alasan lain penundaan EUDR, kata Havas, adalah alasan ekonomi dan kewajiban bagi petani (smallholders) yang menjadi eksportir untuk memenuhi standar yang diberlakukan bagi industri besar. Dan alasan kelima, karena adanya ketidaksesuaian antara EUDR dengan peraturan Uni Eropa lainnya.

  • Elon Musk ‘Ejek’ Zelensky: Presiden Ukraina Hanya Ingin Uang dan Kekuasaan, Bukan Perdamaian – Halaman all

    Elon Musk ‘Ejek’ Zelensky: Presiden Ukraina Hanya Ingin Uang dan Kekuasaan, Bukan Perdamaian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Secara tidak langsung, Elon Musk dianggap telah mengejek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rabu (19/2/2025).

    Dirinya ditengarai telah merespon dan seolah menyetujui unggahan di sosial media X seseorang yang membahas soal Zelensky.

    Dalam unggahan di X tersebut, disebutkan bahwa Zelensky memprioritaskan kekuasaan dan uang daripada mencari perdamaian.

    Terlebih di tengah upaya Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan diakhirinya perang di Ukraina dengan Rusia.

    Seorang pengguna di platform X, seorang pengamat politik Gunther Eagleman menuliskan:

    “Zelensky tidak menginginkan perdamaian, dia menginginkan uang dan kekuasaan,” ujar Gunther lewat akun X @GuntherEagleman.

    Cuitan tersebut pun ditanggapi Musk dengan emoji “100”, menunjukkan kesepakatan, mengutip Al Mayadeen.

    Diketahui Elon Musk telah menjadi sekutu utama Presiden Donald Trump dalam upaya untuk mengecilkan pemerintah federal sementara juga memperluas pengaruhnya secara internasional.

    Dirinya juga terlibat dalam politik Eropa dan mendukung tokoh-tokoh sayap kanan di Inggris dan Jerman.

    Musk sebelumnya mengkritik Zelensky, menolak bandingnya untuk bantuan Barat dan mengejek pernyataannya bahwa Ukraina independen dan tidak dapat dipaksa melakukan negosiasi dengan Rusia.

    Perlu dicatat bahwa pada awal perang, Musk menyediakan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk memulihkan komunikasi yang terganggu oleh Rusia.

    Dan hal ini mendapatkan pujian sebagai sekutu utama Kiev.

    Namun, persepsi itu bergeser ketika ia mulai berbagi apa yang digambarkan Ukraina sebagai propaganda pro-Rusia di X.

    Sejak itu, ia telah mengkritik bantuan AS ke Ukraina karena kurang akuntabilitas dan strategi yang jelas sementara menjadi kritikus vokal Zelensky.

    Negosiator Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi pada hari Selasa, tetapi Zelensky menyatakan bahwa Kiev tidak diberitahu atau terlibat.

    Para pejabat Eropa juga dikeluarkan dari pembicaraan.

    Kabarnya, delegasi Rusia terdiri dari Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Yuri Ushakov, dan delegasi AS terdiri dari Sekretaris Negara Marco Rubio, Utusan Khusus untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Dialog 5 Jam Rusia dan AS di Riyadh Telah Selesai, Perang Rusia vs Ukraina akan Segera Berakhir? – Halaman all

    Dialog 5 Jam Rusia dan AS di Riyadh Telah Selesai, Perang Rusia vs Ukraina akan Segera Berakhir? – Halaman all

    Rusia dan AS Bahas Solusi Berkelanjutan untuk Perang Ukraina di Pertemuan Bersejarah di Riyadh

    TRIBUNNEWS.COM- Pertemuan tingkat tinggi antara delegasi AS dan Rusia pada tanggal 18 Februari, yang diselenggarakan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, telah berakhir setelah hampir lima jam. 

    Yang hadir dalam pembicaraan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, ajudan presiden Rusia Yury Ushakov, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, utusan khusus Washington untuk Asia Barat Stephen Witkoff, dan pejabat lainnya. Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan juga hadir.

    Selama pertemuan puncak tersebut, disepakati sejumlah kesepakatan untuk membentuk “mekanisme konsultasi guna mengatasi berbagai hambatan terhadap hubungan bilateral kita dengan tujuan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menormalisasi operasi misi diplomatik kita masing-masing,” menurut pernyataan dari Gedung Putih. 

    Mereka juga sepakat untuk membangun “jalur untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin dengan cara yang bertahan lama, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak,” serta “landasan untuk kerja sama di masa mendatang mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan geopolitik bersama dan peluang-peluang ekonomi dan investasi yang bersejarah.”

    Rubio mengatakan kepada AP bahwa kesepakatan telah dibuat untuk memulihkan kedutaan besar AS dan Rusia di Moskow dan Washington. Namun, secara terpisah, menteri luar negeri mengatakan, “mengakhiri konflik di Ukraina akan membutuhkan konsesi dari semua pihak,” dan akan membutuhkan “diplomasi yang kompleks dan intens.”

    Pembicaraan itu terjadi saat pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang dibahas, meskipun tanggalnya belum ditetapkan. 

    “Kami tidak menetapkan tanggalnya, tetapi kedua presiden berbicara tentang pertemuan dan berharap untuk bertemu,” kata Waltz.

    Trump baru-baru ini menyatakan bahwa ia mengadakan percakapan telepon yang positif dengan Putin, dan bahwa ia mengharapkan pertemuan mendatang mereka akan diadakan di Arab Saudi.

    Sementara itu, beberapa pemimpin Eropa telah menyatakan rasa frustrasinya terhadap upaya cepat Trump untuk memulihkan hubungan AS–Rusia. 

    “Bahkan jika kita merasa marah, kita harus tetap berpikiran jernih. Kita tidak boleh membuat kesalahan besar dengan membantu Putin dengan mengatakan bahwa pembicaraan ini lebih penting daripada yang sebenarnya. Tidak akan ada perdamaian yang langgeng jika itu bukan perdamaian bagi kita, orang Eropa,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock . 

    Rubio dan pihak lain mengatakan bahwa Kiev akan menjadi bagian dari proses negosiasi apa pun untuk mengakhiri perang. 

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak perundingan tersebut dan mengatakan bahwa perundingan tersebut “tidak akan membuahkan hasil apa pun.”

    Presiden Ukraina juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya perundingan AS-Rusia. 

    Pernyataannya disampaikan saat berkunjung ke UEA pada 17 Februari – saat ia menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Presiden Emirat Mohammad bin Zayed (MbZ). 

    SUMBER: THE CRADLE

  • 10 HP dengan Tingkat Radiasi Paling Tinggi, Ada Punyamu?

    10 HP dengan Tingkat Radiasi Paling Tinggi, Ada Punyamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor Federal Jerman untuk Perlindungan Radiasi melaporkan smartphone dengan tingkat radiasi tertinggi. Setidaknya laporan itu menyebutkan 10 ponsel dalam daftar.

    Sertifikasi Jerman untuk keramahan lingkungan telah menetapkan batas tingkat penyerapan spesifik kurang dari 0,60 watt per kilogram. Ini agak berbeda dengan tingkat absorpsi spesifik atau SAR yang ditetapkan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (AS), yang menetapkan angka minimal 1,6 watt/kg.

    Motorola Edge menjadi yang teratas dalam daftar. Besaran radiasi ponsel tersebut mencapai 1,79 w/kg.

    Statista mencatat tidak ada iPhone dalam daftar sekarang. Ini agak berbeda dengan laporan beberapa waktu lalu, saat iPhone 7 dan iPhone 8 pernah masuk dalam laporan.

    Sebagai informasi, tiap ponsel sebenarnya memancarkan radiasi. Namun tingkatannya berbeda karena bergantung pada beberapa faktor, misalnya karena jenis dan model HP, usia, kekuatan antena pemancar dan jarak dari menara seluler terdekat.

    Sementara itu, banyak orang yang kerap khawatir dengan efek radiasi pada ponsel. Namun laman Statista menyebutkan sebuah penelitian longitudinal juga telah mengungkapkan efek dari radiasi ponsel belum terlihat.

    Berkut daftar 10 smartphone dengan radiasi tertinggi, dikutip dari laman Statista, Rabu (19/2/2025):

    Motorola Edge – 1,79 W/kgZTE Axon 11 5G – 1,59 W/kgOnePlus 6T – 1,55 W/kgSony Xperia XA2 Plus – 1,41 W/kgGoogle Pixel 3XL – 1,39 W/kgGoogle Pixel 4a – 1,37 W/kgOppo Reno5 5G – 1,37 W/kgSony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kgGoogle Pixel 3 – 1,33 W/kgOnePlus 6 – 1,33 W/kg.

    Untuk 9 smartphone dari daftar 10 besar ini, angka SAR yang dimiliki masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan, sehingga relatif aman bagi manusia. Di sisi lain, ZTE Blade V10 menjadi smartphone dengan tingkat radiasi terendah, hanya 0,13 W/kg.

    Samsung juga termasuk dalam kategori ponsel dengan tingkat radiasi rendah. Galaxy Note 10+ menjadi model terbaik, yang hanya memancarkan 0,19 W/kg. Berikut beberapa ponsel dengan tingkat emisi radiasi terendah:

    ZTE Blade V10 – 0,13 W/kgSamsung Galaxy Note 10+ – 0,19 W/kg.

    (dem/dem)