Negara: Jerman

  • Studi Terbaru di Jerman: Peningkatkan Angka Kejahatan Tidak Terkait Imigrasi – Halaman all

    Studi Terbaru di Jerman: Peningkatkan Angka Kejahatan Tidak Terkait Imigrasi – Halaman all

    Imigran atau pengungsi di Jerman tidak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kejahatan dan tidak ada korelasi antara proporsi imigran di distrik tertentu dan tingkat kejahatan lokal. Analisa tersebut diambil dari statistik kejahatan Jerman terbaru yang dilakukan oleh Institut ifo.

    Lembaga yang berbasis di München itu menganalisis statistik kejahatan nasional terbaru dari 2018 hingga 2023 dan menghubungkannya dengan data di beberapa lokasi terpilih. Lewat studi ini, mereka menunjukkan bahwa meskipun imigran sering muncul dalam statistik kejahatan, hal itu sebenarnya tidak berhubungan dengan negara asal mereka.

    Para migran biasanya tinggal di daerah perkotaan, di mana penduduknya lebih padat, kehidupan malam lebih ramai, dan lebih banyak orang yang beraktivitas di ruang publik sepanjang hari. Akibatnya, tingkat kejahatan di area tersebut memang cenderung lebih tinggi, baik yang melibatkan warga Jerman maupun orang asing. Singkatnya, distrik dengan kejahatan yang tinggi di kalangan imigran juga punya tingkat kejahatan tinggi secara umum, termasuk di antara warga Jerman.

    “Tempat-tempat tersebut meningkatkan risiko adanya pelaku kejahatan di antara penduduk, terlepas dari kewarganegaraannya, karena infrastruktur, situasi ekonomi, kehadiran polisi, atau kepadatan penduduk,” menurut penelitian tersebut.

    Para peneliti juga menemukan alasan lain kenapa imigran lebih sering muncul dalam statistik kejahatan: mereka umumnya berusia muda dan lebih banyak laki-lakinya dibanding penduduk lokal.

    Tapi menurut para peneliti, faktor ini kurang berpengaruh.

    Bertentangan dengan narasi populis yang berkembang di Jerman

    Isu keterlibatan imigran dalam kasus-kasus kejahatan sering menjadi bahan kampanye politik, terutama pada momentum pemilu saat ini. Dalam debat Bundestag baru-baru ini tentang pembatasan imigrasi, Friedrich Merz, kandidat kanselir dari partai konservatif CDU, bahkan mengklaim bahwa “pemerkosaan berkelompok terjadi setiap hari di lingkungan pencari suaka.”

    Pernyataan itu sejalan dengan narasi yang sering disebarkan oleh Partai Alternatif untuk Jerman (AfD), partai sayap kanan ekstrem. Pada awal Februari, Beatrix von Storch dari AfD, dalam wawancaranya dengan penyiar publik Jerman ARD, mengatakan bahwa “setiap hari ada dua pemerkosaan berkelompok, sepuluh pemerkosaan biasa, dan 131 kejahatan kekerasan yang semuanya dilakukan oleh imigran, terutama dari Suriah, Afghanistan, dan Irak, berdasarkan data rata-rata pada enam tahun terakhir.”

    “Statistik kejahatan kita meroket. Kejahatan di kalangan orang asing, kejahatan anak muda, kekerasan migran juga meroket,” kata salah satu pemimpin AfD dan kandidat kanselir Alice Weidel pada tahun 2024. “Pemerkosaan meningkat, kejahatan melibatkan penggunaan pisau meningkat hingga 15.000 kasus pada tahun lalu.”

    Angka-angka tersebut ternyata keliru dan telah dibantah oleh tim pemeriksa fakta media.

    Banyaknya serangan yang melibatkan orang-orang berlatar belakang imigran di München, Aschaffenburg, dan Magdeburg memang memicu munculnya narasi ini. Namun, studi statistik justru menunjukkan gambaran yang sangat berbeda.

    “Bahkan untuk kejahatan kekerasan seperti pembunuhan atau penyerangan seksual, studi ini tidak menemukan adanya korelasi statistik dengan meningkatnya jumlah orang asing atau pengungsi,” kata para peneliti ifo.

    Temuan ini bukan sesuatu yang baru

    Temuan ini sejalan dengan konsensus akademis. “Temuan ini sebenarnya bukan hal baru,” kata salah satu penulis studi, Jean-Victor Alipour, kepada DW. “Ini hanya menegaskan kembali apa yang sudah terbukti, bukan hanya di Jerman, tapi juga di banyak negara lain: tidak ada hubungan sistematis antara imigrasi dan kriminalitas.”

    Menurut Dirk Baier, profesor di Institut Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan di Universitas Sains Terapan Zurich ZHAW, keunikan studi ini terletak pada fokusnya terhadap perbedaan regional dan data lokal yang memperkuat kesimpulan serupa.

    “Hingga kini, sebagian besar studi didasarkan pada survei, di mana kami menanyakan kepada anak muda tentang perilaku kriminal yang mereka perbuat. Namun, dalam studi ini, para peneliti menggunakan data kriminal dari seluruh 400 distrik di Jerman dan menganalisis korelasinya,” kata Baier, yang tidak terlibat dalam laporan tersebut, kepada DW.

    Dengan adanya data ini, para peneliti ifo menyatakan bahwa mereka telah menghasilkan analisis yang “lebih adil” dengan membandingkan demografi antar distrik. Studi ini juga mengungkap kesenjangan antara persepsi masyarakat tentang komunitas imigran dan realitas yang sebenarnya.

    “Itu bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga bagaimana tingkat pendidikan imigran sering dipandang rendah, sementara jumlah mereka justru dilebih-lebihkan,” kata Alipour. “Dalam banyak hal, imigrasi dipandang lebih negatif daripada apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh data.”

    Ada banyak faktor yang bisa menjelaskan hal ini, kata Alipour, merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa media cenderung lebih sering melaporkan kejahatan yang melibatkan imigran dan menyoroti hal tersebut dalam waktu yang lebih lama.

    “Hal itu membuat imigrasi sering dikaitkan dengan ancaman terhadap keamanan,” katanya. “Sekarang, semakin banyak partai politik dan orang-orang yang berusaha memanfaatkan ketakutan ini untuk kepentingan politik.”

    Dirk Baier dari ZHAW dalam keterangannya juga menyebut adanya penelitian lain yanbg menemukan berbagai alasan mengapa imigran lebih sering muncul dalam statistik kejahatan polisi. Misalnya, kasus dengan pelaku dan korban yang sama-sama warga Jerman cenderung lebih jarang dilaporkan dibandingkan dengan kasus di mana pelakunya adalah imigran dan korbannya warga Jerman.

    “Kejadian itu mungkin berkaitan dengan sikap xenofobia, atau mungkin karena dalam beberapa situasi, orang kesulitan menemukan cara lain untuk menyelesaikan konflik—misalnya, karena kendala bahasa,” kata Baier. “Kami tidak tahu pasti, tetapi kemungkinan pelaku imigran muncul dalam statistik memang lebih tinggi.”

    Diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan di Asia hingga Eropa Imbas AI, Di AS Nasib Tak Menentu

    TikTok PHK Ratusan Karyawan di Asia hingga Eropa Imbas AI, Di AS Nasib Tak Menentu

    Bisnis.com, JAKARTA — TikTok, sosial media commerce asal China, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan di unit Trust & Safety yang bertanggung jawab atas moderasi konten di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika mulai 20 Februari 2025.

    PHK ini terjadi di tengah ketidakpastian nasib TikTok di Amerika Serikat dan peralihan perusahaan ke moderasi berbasis AI.  

    Dilansir dari Reuters, Jumat (21/2/2025),  dua sumber anonim mengatakan bahwa Adam Presser, kepala operasi aplikasi yang juga mengawasi unit tersebut, mengirim memo kepada staf pada hari Kamis untuk memberitahu mereka tentang kepindahan tersebut.

    PHK dimulai pada hari yang sama untuk tim di Asia dan Eropa, Timur Tengah dan Afrika, kata dua sumber. yang mengetahui. Dikabarkan jumlah yang terdampak hingga ratusan karyawan.

    Sementara itu, Malaymail melaporkan bahwa restrukturisasi ini dilakukan setelah pertimbangan matang selama berbulan-bulan, bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan bisnis dengan lebih baik.

    Di antara yang terdampak adalah manajer produk trust and safety Eric Tan, yang membagikan di LinkedIn bahwa ia “terbangun oleh kabar mengejutkan” tentang pemutusan hubungan kerjanya.

    Adapun PHK ini terjadi di tengah ketidakpastian nasib mereka di pasar terbesarnya di Amerika Serikat. 

    Bloomberg News pada bulan Januari melaporkan bahwa pejabat China sedang mengevaluasi kemungkinan yang akan memungkinkan orang terkaya di dunia dan pendukung Presiden Donald Trump itu untuk mengakuisisi bisnis TikTok di AS jika perusahaan tersebut gagal menghindar dari larangan pemerintah Paman Sam. 

    Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mencoba melarang aplikasi besutan Bytedance Ltd asal China dengan alasan keamanan nasional.

    Dalam proses evaluasi tersebut, Elon Musk justru berkomentar mengenai isu pembelian TikTok pada sebuah konferensi di Jerman, yang diselenggarakan oleh konglomerat media Jerman AxelSpringer, Mathias Doepfner, pada bulan lalu.

    “Saya tidak pernah mengajukan penawaran untuk TikTok,” ujarnya yang bergabung melalui video pada konferensi tersebut.

    “Saya tidak punya rencana apapun mengenai apa yang akan dilakukan jika punya TikTok,” tambahnya.

    Dia juga menyebut tidak menggunakan aplikasi populer itu secara personal. “Saya tidak berhasrat untuk mengakuisisi TikTok,” kata Elon Musk, yang membeli Twitter pada 2022 sebelum mengganti nama layanan media sosial tersebut menjadi X.

    Imbas AI

    Pada Oktober 2024, Induk usaha platform media sosial TikTok, ByteDance, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada lebih dari 700 pekerja dari unitnya di Malaysia. 

    Pemecatan ini seiring dengan upaya perusahaan mengalihkan fokusnya ke arah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang lebih besar dalam moderasi konten.

    Mengutip Reuters pada Jumat (11/10/2024) berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui masalah tersebut para karyawan yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email pada Rabu (9/10) malam.

    Satu Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi pihak TikTok pada hari Jumat. Namun, TikTok menyebut pihaknya tidak dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah karyawan yang terkena dampak di Malaysia.

  • Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jakarta

    Kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum Jerman, sebuah lembaga pengawas anti-korupsi telah mendesak reformasi undang-undang pendanaan partai di Jerman yang “tidak transparan”. Seruan ini muncul di tengah sumbangan besar untuk partai AfD dan BSW – dan ketika Jerman merosot dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-15 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

    Tidak ada batasan jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh perorangan, perusahaan, atau kelompok kepada partai-partai di Jerman, atau seberapa sering sumbangan tersebut diberikan.

    Ketua Transparency International (TI) Jerman, Alexandra Herzog, melihat hal ini sebagai masalah besar: “Di Jerman, apa yang dapat diberikan seseorang kepada partai tidak dibatasi. Kami menyerukan batas atas €50.000 per donor, per tahun, per partai.”

    Dalam wawancara dengan DW, Herzog mengutip sumbangan jutaan euro baru-baru ini kepada partai sayap kanan Jerman,Alternatif untuk Jerman (AfD) dari seorang mantan pejabat partai sayap kanan Austria, Freiheitliche Partei sterreichs (FP). AfD menerima pembayaran hampir 2,35 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah untuk mendanai poster kampanye berskala besar jelang pemilu 23 Februari.

    Sementara sumbangan dari luar Uni Eropa dibatasi hingga 1.000 euro, sumbangan dari warga negara Uni Eropa sendiri tidak dibatasi.

    Bahaya sumbangan dalam jumlah besar

    Akan tetapi, sumbangan dalam jumlah besar harus segera dilaporkan ke parlemen Jerman. Sumbangan dari mantan pejabat FP Austria ini, menurut pihak Bundestag telah sesuai dengan peraturan. Otoritas terkait juga mengatakan kepada portal berita Jerman tagesschau.de bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan keabsahan penerimaan sumbangan tersebut berdasarkan informasi yang ada.

    Namun demikian, Ketua TI Jerman memperingatkan akan bahaya dari pemberian sumbangan semacam itu. “Transparansi yang tidak memadai dan sumbangan besar yang tidak terkendali – beberapa di antaranya berasal dari luar negeri – membahayakan persaingan politik yang adil dan merusak kepercayaan warga negara terhadap demokrasi.”

    Sebaliknya, negara-negara seperti Finlandia dan Prancis memiliki batasan sumbangan. Perancis bahkan melarang sumbangan dana dari perusahaan. Menurut Herzog, aturan pendanaan partai di Jerman saat ini membuat Jerman lebih rentan terhadap upaya negara asing untuk memberikan pengaruhnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sumbangan besar yang terus meningkat

    Tahun lalu Partai Politik Jerman mencapai rekor ‘penerima sumbangan dalam jumlah besar’ – dengan jumlah lebih dari 18,6 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah yang dilaporkan ke parlemen.

    Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) mendapat banyak sumbangan tunai setelah runtuhnya koalisi, sedang Partai Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), sebuah partai populis pendatang baru, duduk di teringkat teratas penerima sumbangan terbanyak di tahun 2024. BSW menerima 6,4 juta euro lebih banyak daripada CDU yang menerima 5,3 juta euro. Mayoritas ‘hadiah besar’ tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman. Tahun ini, sumbangan yang diterima kaum konservatif lebih unggul.

    Kurang dari seminggu sebelum pemilihan, penyelidik Austria mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki donasi untuk AfD yang berasal dari Gerhard Dingler, seorang warga negara Austriadan mantan manajer regional partai berhaluan populis sayap kanan, FP. Dingler dilaporkan telah menyumbangkan 2,35 juta euro kepada AfD untuk digunakan sebagai biaya poster-poster kampanye. Namun, menurut media seperti Der Spiegel, Standard, dan ZDF, serta Kantor Polisi Kriminal Federal dan Badan Intelijen Nasional Austria (DSN), uang tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman dan Dingler diduga hanya sebagai kedok. Mereka sedang menyelidiki kecurigaan adanya pendanaan partai terselubung yang dilarang keras berdasarkan undang-undang Jerman terkait partai politik.

    Jika dugaan tersebut terbukti, AfD harus membayar denda akibat pendanaan partai ilegal. Denda ini bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah sumbangan ilegal tersebut.

    Berdasarkan undang-undang pendanaan partai Jerman, partai tidak diperbolehkan menerima sumbangan anonim di atas 500 euro. Jumlah di atas 10.000 euro harus dipublikasikan dalam laporan tahunan masing-masing partai bersamaan dengan informasi pendonor.

    Presiden Parlemen Jerman harus segera diberitahu terkait sumbangan dengan nominal diatas 35.000 euro. Jumlah dan identitas donatur juga harus segera dipublikasikan di koran parlemen. TI Jerman menginginkan agar semua pemberian di atas 10.000 euro turut dipublikasikan.

    Sumber pendanaan lain: Iuran keanggotaan dan negara

    Partai-partai juga memperoleh pendapatan dari iuran keanggotaan, yang biasanya dikaitkan dengan pendapatan bersih anggota. Partai Hijau, misalnya, iuran keanggotaan bulanan umumnya 1% dari pendapatan bersih.

    CDU membebankan iuran keanggotaan kepada 363.000 anggotanya antara 8 euro hingga 50 euro per bulannya sesuai dengan pendapatan mereka – sedangkan iuran keanggotaan Partai Sosial Demokrat (SPD) dimulai dari 6 euro dan hingga 300 euro perbulannya untuk anggota dengan pendapatan bersih bulanan di atas 6.000 euro.

    Partai politik di Jerman juga menerima dana dari pemerintah federal, tergantung seberapa banyak perolehan suara mereka dalam pemilihan umum. Mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan publik jika berhasil mendapatkan setidaknya 1% suara di tingkat negara bagian atau 0,5% suara dalam pemilihan umum Uni Eropa atau federal.

    Selain itu, partai-partai tersebut menerima 45 sen euro untuk setiap euro yang mereka terima dalam bentuk iuran keanggotaan, kontribusi dari perwakilan terpilih, dan sumbangan (hingga 3300).

    Namun, dana yang didapat partai dari negara, tidak dapat melebihi setengah pendapatan partai tersebut setiap tahunnya.

    Batas atas pendanaan negara ditetapkan setiap tahun oleh Bundestag. Pada tahun 2024, batasan tersebut tersebut naik menjadi totl 219 juta euro

    Pendanaan kampanye

    Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, Jerman tidak membedakan antara pembiayaan kampanye dan dana partai politik. Kampanye dianggap sebagai bagian dari tugas normal partai politik dan oleh karena itu termasuk dalam total anggaran partai.

    Dan tidak seperti di Amerika Serikat, di Jerman semua iklan kampanye, mulai dari papan reklame hingga iklan radio dan TV, dibatasi hingga beberapa minggu sebelum pemilihan berlangsung.

    CDU dilaporkan memiliki anggaran kampanye tertinggi di antara semua partai, yakni sebesar 28 juta euro, kata seorang juru bicara kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Tentu saja, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembiayaan pemilu di Amerika Serikat. Pengeluaran pemilu di AS periode 2020-2024 diperkirakan antara 10 hingga 15 miliar dolar.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Peringatan Trump ke Presiden Ukraina: Zelensky Gerak Cepat atau Tak Akan Punya Negara Lagi – Halaman all

    Peringatan Trump ke Presiden Ukraina: Zelensky Gerak Cepat atau Tak Akan Punya Negara Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Donald Trump meminta Zelensky agar “lebih baik bergerak cepat” untuk merundingkan diakhirinya invasi Rusia ke Ukraina atau berisiko tidak memiliki negara untuk dipimpin.

    Diberitakan AP News, retorika Trump terhadap Ukraina muncul di tengah meningkatnya hubungan dua presiden tersebut.

    Saat ini ketegangan antara Washington dan sebagian besar Eropa juga meningkat mengenai pendekatan Trump dalam menyelesaikan konflik terbesar di benua itu sejak Perang Dunia II.

    Trump, yang mencoba mengakhiri pertikaian dengan syarat yang menurut Kyiv terlalu menguntungkan Moskow, menggunakan unggahan media sosial yang panjang di platform Truth Social miliknya untuk menyerang Zelensky dan menyebut warga Ukraina itu sebagai “diktator tanpa pemilu”.

    Akibat perang, Ukraina menunda pemilu yang dijadwalkan pada April 2024.

    Trump mengatakan Zelensky seharusnya sudah membuat kesepakatan lebih awal.

    “Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan punya negara lagi,” kata Trump.

    Trump kemudian mengulangi banyak kritik terhadap Zelensky, yang menurutnya telah melakukan “pekerjaan yang buruk,” dalam pidatonya di depan pertemuan para eksekutif bisnis di Miami yang diselenggarakan oleh dana kekayaan negara Arab Saudi.

    Trump juga berpendapat bahwa Zelensky menyalahgunakan bantuan Amerika yang ditujukan untuk upaya perang dan telah mengambil keuntungan dari pemerintahan Joe Biden.

    Kritikan Trump Tuai Kecaman

    Dilansir Al Arabiya, pernyataan Trump mengundang kecaman dari Eropa, di mana Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa “salah dan berbahaya” menyebut Zelensky sebagai diktator.

    Di Washington, mantan wakil presiden Trump, Mike Pence, juga mengeluarkan teguran pedas.

    “Tuan Presiden, Ukraina tidak ‘memulai’ perang ini. Rusia melancarkan invasi yang tidak beralasan dan brutal yang merenggut ratusan ribu nyawa,” tulisnya di X.

    “Saya percaya bahwa Amerika Serikat membantu (Vladimir) Putin untuk keluar dari isolasi selama bertahun-tahun,” tambahnya, dalam beberapa kritiknya yang paling tajam terhadap pemerintahan AS yang baru.

    Lalu, di Ukraina, retorika Trump disambut dengan ketidakpercayaan.

    “Menyalahkan Ukraina karena memulai perang adalah semacam absurditas.”

    “Sebagai orang Ukraina, kami tidak dapat memahami ini,” kata prajurit Ivan Banias kepada AFP di jalanan Kyiv yang dingin.

    Sebaliknya, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji kemajuan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.

    Pemimpin Rusia itu juga mengklaim pasukannya telah menyeberang ke wilayah Sumy di timur laut Ukraina–serangan darat pertama di sana sejak 2022–tetapi Kyiv dengan cepat membantah klaim tersebut.

    Kedua belah pihak berusaha memperbaiki situasi mereka di medan perang di tengah desakan Trump untuk gencatan senjata.

    Sebagai informasi, tentara Rusia melintasi perbatasan pada 24 Februari 2022, dalam invasi besar-besaran yang ingin dibenarkan Putin dengan menyatakan secara keliru bahwa invasi itu diperlukan untuk melindungi warga sipil di Ukraina timur.

    Ukraina dan sekutunya mengecam serangan itu sebagai tindakan agresi yang tidak beralasan.

    “Saya ingin mengadakan pertemuan, tetapi perlu dipersiapkan agar membuahkan hasil,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (19/2/2025), dikutip dari AP News.

    Putin menambahkan bahwa ia akan “senang” bertemu dengan Trump, tetapi mencatat bahwa Trump telah mengakui bahwa penyelesaian Ukraina dapat memakan waktu lebih lama dari yang diharapkannya semula.

    Sebelumnya, Rusia dan Amerika Serikat (AS) melakukan perundingan di Arab Saudi untuk mengakhiri perang Ukraina, Selasa (18/2/2025).

    Selain menuju berakhirnya perang di Ukraina, perundingan Rusia-AS juga untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi mereka.

    Adapun di medan perang, serangan gencar di wilayah timur oleh tentara Rusia yang lebih besar telah menghancurkan pasukan Ukraina, yang perlahan tapi pasti dipukul mundur di beberapa titik di garis depan sepanjang 1.000 kilometer (600 mil).

    Pejabat Amerika telah mengisyaratkan bahwa harapan Ukraina untuk bergabung dengan NATO setelah mencapai kemungkinan kesepakatan damai tidak akan terwujud.

    Zelensky mengatakan penyelesaian apa pun akan membutuhkan komitmen keamanan AS untuk menjauhkan Rusia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Politikus AS Akui Rusia Sudah Menangkan Ronde Pertama Melawan Trump – Halaman all

    Politikus AS Akui Rusia Sudah Menangkan Ronde Pertama Melawan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang politikus Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) mengklaim Rusia telah memenangkan ronde pertama dalam pertarungan melawan Presiden AS Donald Trump.

    Jake Auchinos, nama politikus tersebut, mengatakan hal itu setelah Trump dalam beberapa hari belakangan berupaya mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

    “Rusia telah memenangkan ronde pertama melawan Trump. Kremlin telah dinormalisasi dalam diplomasi bilateral tanpa menyertakan Ukraina dan NATO, dan Rusia tidak menyerahkan apa pun sebagai imbalannya,” kata Auchinos dalam tulisannya di media sosial X hari Kamis, (20/2/2025).

    Trump dan pemerintahannya menimbulkan kegemparan di Barat lantaran membahas upaya mengakhiri perang tanpa mengundang Ukraina dan NATO untuk ikut berbicara.

    Emma Ashford, seorang peneliti di lembaga kajian bernama Stimson Center di Washington, mengatakan tindakan pemerintahan Trump yang melakukan pembicaraan secara terbatas mungkin saat ini bisa dibenarkan.

    “Bahwa Ukraina tidak berada di dalam ruangan [pembicaraan] tentunya bukan hal yang ideal. Meski demikian, saya meyakini kelak Ukraina akan ikut dalam pembicaraan itu,” kata Ashford dikutip dari Reuters.

    “Namun, pemerintahan Trump barangkali benar karena menyertakan berbagai rekan Eropa di ruang pembicaraan mungkin bisa memunculkan terlalu banyak suara dan susah mencapai kemajuan apa pun.”

    Beberapa waktu lalu Trump menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Lalu, awal pekan ini para pejabat senior Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi guna berembuk tentang upaya memperbaiki hubungan Rusia-AS yang memburuk saat Biden berkuasa.

    Trump memuji peran Arab Saudi dalam memfasilitasi pertemuan itu dan menyebutnya sangat sukses. Lalu, dia menekankan kembali upaya pemerintahannya untuk mengakhiri krisis Ukraina.

    Di sisi lain, pertemuan itu memicu ketegangan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky berkata perundingan itu seharusnya tidak dilakukan tanpa keterlibatan Ukraina.

    Pernyataan Zelensky kemudian dikritik oleh Trump. Tak hanya itu, Trump menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu” yang menguras sumber daya AS dan tidak berusaha mencari solusi diplomatik dengan Rusia.

    Trump mengklaim Zelensky ingin “terus mendapat uang banyak dengan usaha kecil”.

    Zelensky tak bungkam saja atas kritik Trump. Sebelumnya, dia pernah menuding Trump menyebarkan “disinformasi dari Rusia” perihal angka kepuasan terhadap Zelensky yang kecil di Ukraina.

    Sementara itu, tiga pejabat intelijen Barat menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan tujuan Putin telah berubah. 

    Ketiganya mengatakan Putin tetap ingin mempertahankan wilayah Ukraina yang sudah dicaplok Rusia. Lalu, Putin juga masih punya tujuan jangka panjangnya, yakni memperpanjang cengkeramannya di Eropa.

    “Putin tidak akan berhenti di Ukraina,” kata Darius Jauniskis, Direktur Departemen Keamanan Negara.

    Pakar: Rusia sudah menang lawan Barat

    Seorang sejarawan dan pakar politik internasional asal Jerman bernama Tarik Cyril Amar mengklaim Rusia telah menang melawan Barat setelah Trump menelepon Putin.

    “Itu jelas kabar baik bagi dunia karena AS akhirnya mengakhiri kebijakan buruk antidiplomasi terhadap Rusia, negara besar lainnya dengan banyak senjata nuklir,” kata Amar dikutip dari Russia Today.

    “Poin terpenting dari perbincangan telepon kemarin adalah bahwa Rusia sudah menang dalam perang melawan Barat.”

    Amar mengatakan perang di Ukraina adalah perang setengah proksi. Barat melawan Rusia secara tidak langsung, dan sering dengan setengah hati.

    Menurut dia, kekalahan Barat ini sebenarnya bisa dengan mudah dihindari jika Barat bersedia berkompromi dengan Rusia atau tetap menjauh dari perang antara Rusia dan Ukraina.

    “Sekaranga realitas terbarunya adalah bahwa Barat bisa dihentikan dan dipaksa untuk berunding dengan syarat-syarat dari musuhnya (Rusia), dan seluruh dunia mengetahui ini sebagai fakta yang telah teruji, empiris.”

    “Ini titik balik yang bersejarah dan kabar baik bagi kemanusiaan. Gaungnya akan terdengar selama puluhan tahun.”

    Amar berkata perang di Ukraina adalah tragedi yang begitu besar dan sebenarnya tidak diperlukan.

    Lalu, dia mengatakan apa yang bakal terjadi antara AS dan Rusia belum bisa diprediksi. Meski demikian, dia menyebut hubungan buruk antara AS dan Rusia bisa jadi akan mereda.

    Trump: Mengatasi konflik di Timteng dan Ukraina jadi tujuan utama

    Trump mengatakan mengatasi konflik di Timur Tengah dan Ukraina adalah tujuan utama kebijakan luar negeri AS saat ini.

    Politikus Partai Republik itu menegaskan kembali keinginannya untuk dikenang sebagai seorang “pencipta perdamaian” dan sosok pemersatu.

    Lalu dia, Trump mengklaim kemenangannya dalam Pilpres AS 2024 sangatlah penting demi mencegah pecahnya Perang Dunia Ketiga.

    Trump berujar jika lawannya saat itu, Kamala Harris, menang pilpres, perang berskala dunia bisa muncul hanya dalam waktu setahun.

    “Tak ada keuntungan apa pun bagi seseorang yang terlibat dalam Perang Dunia Ketiga, dan kalian tidak jauh-jauh amat dari perang itu,” ucap Trump dalam acara di Miami Beach hari Rabu, (20/2/2025), dikutip dari Sputnik.

    “Jika pemerintahan ini (Joe Biden) berlanjut hingga tahun berikutnya, kalian akan masuk ke dalam Perang Dunia Ketiga, dan sekarang perang ini tak akan terjadi.”

    Adapun dalam pidato perpisahan di Kementerian Luar Negeri bulan lalu, Joe Biden yang saat itu masih menjadi presiden berkata bahwa tujuan terbesarnya ialah “menyatukan dunia dan membela Ukraina” dan “mencegah perang di antara dua negara nuklir.”

    Trump mengkritik Biden dan para anak buahnya yang menurut Trump tak becus sekali. Dia kerap berujar bahwa berkat kepemimpinannya, ketegangan akibat Ukraina tidak akan memburuk menjadi konflik bersenjata.

    (*)

  • Hamas Serahkan Empat Sandera yang Tewas kepada Palang Merah – Halaman all

    Hamas Serahkan Empat Sandera yang Tewas kepada Palang Merah – Halaman all

    Upacara serah terima sandera di Chan Yunis, Jalur Gaza, itu disiarkan langsung di televisi. Kelompok Hamas, yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, telah mendirikan panggung di lokasi serah terima.

    Di sana, banyak warga yang berkumpul bersama militan islamis berseragam yang mengenakan tudung dan topeng. Musik keras terdengar di lokasi itu. Di antara korban tewas disebutkan ada seorang ibu dan dua anak kecil.

    Empat peti mati warna hitam diletakkan di atas panggung, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digambarkan seperti vampir di latar belakangnya, dengan foto-foto para sandera yang terbunuh.

    Pada November 2023, Hamas mengatakan Kfir Bibas, Ariel dan ibu mereka, Schiri sudah meninggal akibat serangan Israel. Namun kematian ketiganya tidak pernah dikonfirmasi oleh otoritas Israel. Ketiganya juga memiliki kewarganegaraan Jerman.

    “Penjahat perang Netanyahu dan tentaranya membunuh mereka dengan rudal dari jet tempur zionis,” tuduh Hamas.

    Rekaman video ibu yang ketakutan dan kedua putranya yang diculik menyusul serangan Hamas di wilayah perbatasan Israel pada 7 Oktober 2023, tersebar ke seluruh dunia.

    Jarden Bibas baru-baru ini dibebaskan

    Menurut laporan Israel, penyelidikan forensik mungkin memakan waktu. Lamanya proses identifikasi juga bergantung pada kondisi jenazah, demikian dilaporkan beberapa media, yang mengutip Menteri Kesehatan Israel Uriel Busso. Busso menekankan bahwa Israel juga ingin memastikan penyebab kematian.

    Padai akhir 2023, Hamas juga telah mengumumkan bahwa ketiganya telah tewas dalam pemboman Israel. Namun, dari sudut pandang Israel, sejauh ini belum ada konfirmasi akhir mengenai kematiannya. Namun, ada kekhawatiran besar tentang nasib ketiganya, kata para pejabat. Ayah anak-anak tersebut, Jarden Bibas, baru-baru ini dibebaskan.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jenazah sandera lainnya akan diserahkan minggu depan

    Hamas mengumumkan pada hari Selasa (19/02) bahwa mereka ingin menyerahkan keempat sandera yang tewas kepada Israel. Kantor Netanyahu mengonfirmasi perjanjian dengan organisasi Islam tersebut. Sebagai imbalannya, Israel dilaporkan akan membebaskan semua perempuan dan anak di bawah umur yang diyakini tidak terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan Israe. Mereka ditangkap Israel sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada Oktober 2023.

    Perang tersebut dipicu oleh serangan Hamas dan kelompok ekstremis lainnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, yang dibalas dengan serangan Israel ke Jalur Gaza. Ratusan orang disandera. Sejak itu, sekitar 48.300 orang telah tewas di Jalur Gaza, termasuk banyak perempuan dan anak di bawah umur, demikian menurut otoritas kesehatan Hamas.

    Menurut Hamas, empat jenazah lagi akan diserahkan minggu depan. Selain itu, enam sandera lainnya akan dibebaskan pada hari Sabtu (22/02) sebagai bagian dari perjanjian antara Israel dan organisasi Islam tersebut.

    Perjanjian multitahap antara Israel dan Hamas

    Sejak gencatan senjata dalam perang Gaza dimulai pada 19 Januari, kaum islamis di Jalur Gaza telah membebaskan 19 sandera dalam beberapa putaran.

    Selain itu, lima warga negara Thailand yang diculik di Israel dibebaskan di luar dari perjanjian tersebut. Perjanjian multitahap antara Israel dan Hamas meliputi pembebasan bertahap total 33 sandera, termasuk delapan orang yang tewas, dengan imbalan pelepasan 1.904 tahanan Palestina selama fase awal enam minggu ini.

    Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan menyerukan implementasi segera demi terhentinya korban jiwa dalam konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.

    “Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza. Indonesia menekankan pentingnya pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran (badan PBB) UNRWA, serta rekonstruksi Gaza,” imbuh Kemlu RI melalui platform X @Kemlu_RI, Kamis (16/01).

    ap/yf (dpa, afp)

  • Puing Misterius dari Angkasa Jatuh di Belakang Rumah, Penghuni Kaget

    Puing Misterius dari Angkasa Jatuh di Belakang Rumah, Penghuni Kaget

    Jakarta

    Seorang pria Polandia bernama Adam Borucki kaget bukan kepalang kala menemukan sesuatu yang tidak biasa di halaman belakang rumahnya. Obyek warna hitam itu kemudian diduga merupakan sisa-sisa roket Falcon 9 besutan SpaceX.

    Borucki melaporkan objek besar berukuran sekitar 1 sampai 1,5 meter tersebut ke polisi setempat. “Kami sedang menyelidiki bagaimana objek itu berakhir di lokasi ini, tetapi yang terpenting adalah tidak ada yang terluka,” kata juru bicara polisi Andrzej Borowiak.

    Menurut Badan Antariksa Polandia, tampaknya objek itu milik roket Falcon 9 yang masuk tanpa kendali di atas Polandia. Insiden itu jadi pengingat risiko nyata jatuhnya roket tanpa kendali ke Bumi.

    Sebelumnya sudah ada beberapa contoh serpihan SpaceX jatuh di wilayah berpenduduk, dari area pertanian Australia hingga di kepulauan Turks dan Caicos. Di Polandia, objek tak dikenal menyerupai tanki juga ditemukan karyawan sebuah perusahaan di dekat kota Poznan. Namun, tak jelas apakah objek tersebut terkait dengan objek yang ditemukan Borucki di halaman belakang rumahnya.

    “Kami mengamankan tempat kejadian untuk menjelaskan keadaan bagaimana objek ini berakhir di lokasi itu,” kata polisi. “Kami tahu bagian-bagian dari roket Falcon terbang di atas Polandia, tapi apakah ini bagian darinya, kami belum dapat memastikannya saat ini,” tambah mereka.

    Astrofisikawan Harvard Jonathan McDowell menilai benda yang ditemukan di kantor itu ukuran dan bentuknya tepat untuk tangki lapis komposit pada bagian atas Falcon 9. “Dan Poznan berada tepat di jalur masuk kembali sehingga semuanya saling terkait,” paparnya. Tanki serupa ditemukan di sebuah peternakan di Washington di 2021 .

    Roket Falcon itu diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada 1 Februari, mengirimkan satelit Starlink SpaceX ke orbit. Dikutip detikINET dari Futurism, sisa-sisa roket yang terbakar menerangi langit malam tidak hanya di Polandia, tetapi juga di negara tetangga Jerman dan Ukraina.

    Rekaman di media sosial menunjukkan serangkaian besar bagian roket di atas Berlin. Tak seperti pendorong Falcon 9 SpaceX yang dirancang kembali ke Bumi dalam keadaan utuh untuk dipakai lagi, bagian tahap keduanya dimaksudkan untuk jatuh ke Bumi dan hancur di atmosfer setelah mengirim muatan roket ke orbit.

    (fyk/fay)

  • 22 UMKM RI Jualan ke Luar Negeri, Sekali Kirim Rp 1 M

    22 UMKM RI Jualan ke Luar Negeri, Sekali Kirim Rp 1 M

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melepas ekspor 22 UMKM RI ke Filipina. Kegiatan ini merupakan hasil dari aktualisasi program Capacity Building pada tahun 2024 melalui platform KAMPUS UKM dengan pendekatan ekosistem dan rantai pasok global.

    “Hari ini, kita menyaksikan pelepasan ekspor perdana produk dari 22 UMKM ke Filipina mencakup produk makanan, fesyen, dan kerajinan dengan total nilai transaksi sebesar Rp961 juta,” ujar Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza saat memberikan sambutan di SMESCO, Jakarta, Kamis (20/2/2025)

    Potensi sektor fesyen di Indonesia, kata dia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan banyaknya UKM yang aktif di sektor ini. Data juga BPS 2024 menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil selama mengalami peningkatan, dengan nilai mencapai US$ 9,85 miliar dengan volume 1,6 juta ton.

    Kinerja ekspor di sektor ini mulai dari kategori sutra, serta tekstil, karpet, rajutan hingga pakaian dan aksesorinya berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dibanding tahun 2023 sebesar 0,89%.

    Standardisasi terhadap proses produksi dan digitalisasi produk dilakukan dalam upaya penetrasi pasar serta menyiapkan produk dalam memasuki pasar global. Hal itu juga didukung dengan upaya mempertemukan pengusaha UKM terpilih dengan calon pembeli (buyer) melalui program Onsite Business Matching (OBM).

    Onsite Business Matching pada 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, tahap pertama dilaksanakan pada September 2024 dan tahap kedua dilaksanakan pada Desember 2024.

    OBM tahap pertama diikuti oleh 34 peserta UMKM dengan sembilan buyer yang berasal dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Afrika Selatan, Jerman, dan Arab Saudi. Sedangkan OBM tahap kedua diikuti oleh 30 peserta UMKM dengan 12 buyer berasal dari Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Hongkong, dan Uni Emirat Arab.

    (dem/dem)

  • Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Berlin

    Pemerintah baru Jerman akan menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang sangat besar ketika mulai berkuasa. Banyak yang menyebut momen dalam sejarah Jerman ini sebagai awal dari sebuah era baru, di mana negara ini harus melakukan reorientasi di hampir semua bidang. Atau dengan kata lain: Perpisahan terakhir dengan posisi nyaman sebagai negara yang kuat secara ekonomi, tapi secara geopolitik harus berhati-hati.

    Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jerman Barat tetap berkomitmen kuat terhadap Barat, menjadi duta multilateralisme dan pendukung demokrasi serta supremasi hukum. Keputusan kebijakan luar negeri dibuat melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara Barat yang bersahabat, sementara Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keamanan negara.

    Lalu sekarang? Pada Konferensi Keamanan Mnchen (MSC) pada pertengahan Februari 2025, Wakil Presiden AS yang baru, JD Vance, mengumumkan bahwa Eropa harus membayar biaya pertahanannya sendiri dan bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri.

    Dalam sebuah wawancara dengan DW, Friedrich Merz, Ketua Uni Demokratik Kristen (CDU) yang beraliran tengah-kanan dan kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengungkapkan kekesalannya: “Kita berada pada titik bersejarah: Jaminan keamanan dari AS dipertanyakan dan Amerika mempertanyakan lembaga-lembaga demokrasi.”

    Amerika Serikat dan China

    Roderich Kiesewetter, pakar urusan luar negeri dari kelompok parlemen CDU, mengatakan bahwa negara ini sedang berada di persimpangan jalan. Ia percaya bahwa Jerman harus memahami bahwa demokrasi dan supremasi hukumnya semakin terancam. China, misalnya, saat ini melakukan segala cara untuk memperluas pengaruhnya dan membuat negara-negara demokratis seperti Jerman semakin tergantung.

    Dalam wawancara dengan DW, Kiesewetter menganjurkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan ekonomi Jerman.

    “Jika tidak, dampak ekonominya akan sangat besar, dan NATO tidak akan efektif lagi sebagai penangkal,” kata Kiesewetter.

    “Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun juga diperlukan reorientasi strategis dan politik yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemikiran kuno yang menenangkan dan kenaifan terhadap China bukanlah jalan ke depan, melainkan kontraproduktif,” tambahnya.

    Pasukan penjaga perdamaian Jerman di Ukraina?

    Bahkan ketika menyangkut topik kebijakan Ukraina yang masih dominan, tidak ada yang akan tetap sama. Setelah perang agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada musim semi 2022, Jerman menjadi pendukung terbesar Ukraina setelah AS, baik secara militer maupun dalam hal menerima pengungsi.

    Kini, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang tampaknya sedang dalam proses, yang mungkin akan dinegosiasikan hanya antara AS dan Rusia. Jerman dan negara-negara lain, yang kemungkinan besar berasal dari Eropa, akan bertanggung jawab untuk menjaga kesepakatan tersebut dengan tentara mereka sendiri. Bagaimanapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin berkontribusi.

    Apakah para pemilih Jerman akan menerima hal ini atau tidak, masih harus dilihat: Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Forsa, 49% mengatakan bahwa mereka mendukung pengerahan pasukan semacam itu, sementara 44% tidak.

    Angkatan bersenjata Jerman sedang diperluas besar-besaran

    Yang pasti, Jerman harus fokus untuk memastikan pertahanannya sendiri yang efektif, lebih baik lagi jika bekerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Anton Hofreiter, memperkirakan biayanya mencapai € 500 miliar atau sekitar Rp 8,5 kuadriliun, jumlah yang sangat besar.

    Selain itu, menurut kandidat kanselir CDU Friedrich Merz, Jerman harus mengambil inisiatif di Eropa.

    “Semua orang mengharapkan Jerman mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kepemimpinan,” kata Merz kepada DW.

    “Saya sudah berulang kali menyerukan hal ini. Jerman merupakan negara terpadat di Eropa. Jerman terletak di pusat geostrategis benua Eropa. Kita harus memenuhi peran ini.”

    Bagi Merz, persenjataan Jerman tidak hanya penting terkait Ukraina: “Ini untuk memastikan perdamaian di Eropa dari agresi Rusia, yang kita hadapi di Jerman setiap hari ancaman terhadap infrastruktur kita, ancaman terhadap jaringan data kita, ancaman terhadap kabel data di bawah Laut Baltik.”

    Akankah anggaran pertahanan meningkat hampir dua kali lipat setelah tahun 2028?

    Apa artinya semua ini secara praktis? Ini mungkin berarti peningkatan kemampuan militer yang dibawa oleh Menteri Pertahanan saat ini, Boris Pistorius (SPD), pada bulan Oktober 2023 ketika dia mengatakan bahwa negara harus “siap untuk berperang.”

    Sejak musim panas 2022, ada dana khusus (yang dibiayai dengan utang baru) sekitar €100 miliar atau Rp1,7 kuadriliun untuk mempersenjatai ulang Bundeswehr, tetapi dana ini akan habis pada 2028.

    Namun, menurut Kieswetter, jika Jerman tidak membangun kekuatan militernya, maka Jerman tidak akan lagi dianggap serius di Washington: “Sehubungan dengan kemitraan trans-Atlantik di masa depan, Eropa harus memberikan kontribusi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap menjadi mitra yang kuat di Eropa dan NATO.”

    Tidak ada perubahan kebijakan terhadap Israel

    Di sisi lain, di Timur Tengah, pengaruh Jerman akan tetap terbatas, seperti di masa lalu. Pemerintah mendatang akan terus dipandu oleh prinsip “alasan bernegara”, yang berarti dengan tegas menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup. Dan akan terus mengadvokasi “solusi dua negara” antara Israel dan Palestina. Meskipun hal ini semakin kecil kemungkinannya.

    Mitra Baru: Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin?

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah berulang kali menyerukan Eropa sebagai jawaban atas semua perubahan di dunia.

    “Kami adalah 450 juta orang. Kami adalah pasar tunggal terbesar di dunia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, ZDF.

    “Kami telah menjalin kemitraan baru. Dan sekarang kita harus memanfaatkan semua ini bersama-sama dan tidak tersesat dalam hal-hal kecil,” tambahnya.

    Kemitraan baru itu mencakup perjanjian dengan negara-negara di kawasan Teluk bersama dengan negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada Desember 2024.

    Singkatnya, Jerman sedang berada di awal perubahan yang menakjubkan dalam kebijakan luar negerinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)