Negara: Jerman

  • Uni Eropa Perintahkan Siap Siaga Darurat: Jangan Panik, Bersiaplah!

    Uni Eropa Perintahkan Siap Siaga Darurat: Jangan Panik, Bersiaplah!

    Jakarta

    Apakah kamu punya persediaan yang cukup untuk bertahan selama 72 jam dalam keadaan darurat nasional?

    Makanan, air, uang tunai, obat-obatan, dokumen penting, senter, dan radio yang bisa menangkap frekuensi gelombang panjang hanyalah beberapa di antara barang-barang yang seharusnya ada dalam daftar perlengkapan darurat.

    Pada hari Rabu (26/03), Uni Eropa (UE) meminta pemerintah nasional untuk menerapkan langkah-langkah yang memastikan warga serta layanan-layanan penting, seperti sekolah dan rumah sakit, untuk lebih siap menghadapi berbagai krisis di masa depan. Krisis yang dimaksud adalah di antaranya kebakaran hutan, kecelakaan industri, hingga konflik bersenjata.

    Strategi baru ini muncul setelah penelitian yang didanai UE tahun lalu menemukan adanya kelemahan dalam rencana tanggap bencana di berbagai negara serta pendekatan yang masih terfragmentasi di seluruh blok. Kini, UE berupaya menyelaraskan protokol dan mendorong tindakan lebih lanjut di negara-negara anggota.

    “Kita perlu tahu bagaimana bertindak, bagaimana merespons, jika listrik padam, jika terjadi gempa bumi, banjir besar, atau ancaman lainnya. Bagaimana cara melindungi diri? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Bagaimana kita mengambil tanggung jawab sendiri?,” ujar Roxana Minzatu, Komisaris Uni Eropa untuk kesiapsiagaan, kepada wartawan di Brussel.

    “Kita harus keluar dari pola pikir reaktif yang hanya merespons setelah krisis terjadi, dan beralih ke pendekatan yang lebih proaktif, yang berfokus pada perkiraan, antisipasi risiko, serta pencegahan,” tambahnya.

    Apa saja yang termasuk dalam rencana kesiapsiagaan Uni Eropa?

    Rencana yang diumumkan oleh eksekutif UE pada hari Rabu (26/03), mengusulkan agar otoritas nasional memperkenalkan atau memperkuat sistem peringatan, menyesuaikan kurikulum sekolah, dan meluncurkan program pelatihan agar warga lebih memahami risiko yang mereka hadapi.

    Selain itu, latihan kesiapsiagaan berskala Uni Eropa akan digelar untuk meningkatkan kerja sama sipil dan militer. Komisi Eropa juga berencana menyusun daftar periksa kesiapsiagaan minimum untuk layanan penting, seperti sekolah, transportasi, dan telekomunikasi.

    Namun, banyak dari langkah-langkah ini tetap bergantung pada keputusan masing-masing pemerintah negara anggota, apakah mereka akan mengikuti rekomendasi dari UE atau tidak.

    Sebagian negara lebih siap daripada yang lain

    Komisi Eksekutif UE menyatakan bahwa kesiapsiagaan akan berbeda di setiap negara. Misalnya, kebakaran hutan lebih sering terjadi di Spanyol dan Yunani, sementara gempa bumi lebih mungkin melanda sering Rumania dan Bulgaria.

    Jerman telah merilis dokumen setebal 68 halaman yang merinci langkah-langkah yang harus diambil warga jika terjadi banjir, kebakaran, atau keadaan darurat nuklir. Dokumen tersebut juga merekomendasikan warga untuk menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan pokok selama 10 hari.

    “Setiap negara anggota harus menyesuaikan pesan kesiapsiagaan sesuai dengan kondisi mereka,” kata Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, Rabu (26/03).

    Namun, seorang pejabat Uni Eropa yang berbicara sebelum pengumuman tersebut mengakui bahwa tingkat kesiapan dalam menghadapi bencana masih sangat bervariasi di seluruh blok.

    Finlandia adalah model kesiapsiagaan di Uni Eropa

    Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang lebih dari 1.300 kilometer, sering dianggap sebagai contoh terbaik UE dalam hal kesiapsiagaan darurat.

    Negara ini telah lama mempertahankan tempat perlindungan bawah tanah untuk menghadapi ancaman bom atau nuklir, serta memiliki badan penyediaan darurat nasional yang bertugas mengamankan pasokan barang-barang penting saat krisis terjadi.

    “Hal ini sudah tertanam cukup baik dalam pola pikir warga Finlandia,” ujar Emma Hakala, peneliti dari Institut Urusan Internasional Finlandia, kepada DW.

    Namun, Hakala juga mencatat bahwa kesiapan Finlandia dalam menghadapi risiko lingkungan mungkin tidak sebaik yang mereka perkirakan. “Secara keseluruhan, saya rasa suasana di Finlandia masih cukup optimistis terkait hal ini,” tambahnya.

    Ancaman yang kian meningkat

    Seorang pejabat Uni Eropa pada hari Rabu (26/03) menyatakan bahwa ancaman terhadap Uni Eropa dan keamanannya terus meningkat. Ketegangan geopolitik di sekitar blok tersebut, seperti perang Rusia di Ukraina, telah membuat semakin banyak warga mulai memikirkan isu keamanan.

    “Saya tidak akan mengatakan bahwa ada ancaman serangan militer yang mendesak, tetapi tentu saja, kami kini menganggap Rusia sebagai ancaman yang jauh lebih nyata dibanding sebelumnya,” kata peneliti Emma Hakala.

    Hakala juga menekankan bahwa banyak negara di Eropa kini lebih menyadari risiko iklim, mengingat bencana seperti banjir, hujan lebat, dan badai yang semakin sering terjadi di seluruh benua.

    Selain itu, ia menyoroti ancaman hibrida, seperti serangan siber terhadap rumah sakit, yang dapat melumpuhkan infrastruktur kesehatan publik, sebagai ancaman yang kini semakin diakui dan dianggap serius.

    Bersiap, jangan panik

    Komisioner Uni Eropa, Hadja Lahbib, menepis tudingan bahwa blok tersebut menyebarkan ketakutan yang tidak perlu.

    “Menyadari risiko dan bersiap menghadapinya justru kebalikan dari menciptakan kepanikan dan tindakan irasional, seperti yang kita lihat selama pandemi COVID-19. Jangan lupa, saat itu orang-orang berbondong-bondong membeli tisu toilet. Apakah itu benar-benar melindungi mereka dari pandemi? Tidak. Kesiapsiagaan berarti mengetahui apa yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri,” ujarnya.

    Namun, menurut peneliti Emma Hakala, menemukan keseimbangan antara meningkatkan pemahaman masyarakat dan menjaga ketenangan bukanlah hal yang mudah.

    “Warga perlu menyadari potensi ancaman dan bersiap menghadapinya. Tapi di saat yang sama, terlalu takut terhadap segala sesuatu juga tidak baik. Apalagi di era media sosial, di mana potensi disinformasi sangat besar,” katanya.

    Hakala juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa insiden seperti kebakaran atau gangguan teknologi selalu terkait dengan sabotase.

    “Bisa jadi itu hanya kecelakaan atau kejadian biasa. Rasa krisis yang berlebihan tidak selalu baik bagi masyarakat,” tambahnya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China, Amerika Serikat, Rusia Bersaing Strategi Menguasai Arktik

    China, Amerika Serikat, Rusia Bersaing Strategi Menguasai Arktik

    Jakarta

    Pada bulan Juli dan Agustus 2024, tiga kapal pemecah es milik Cina Xuelong 2, Ji Di, dan Zhong Shan Da Xue Ji Di meretas lapisan es di Samudra Arktik. Ketiga kapal itu berlatih melintasi Samudra Arktik tanpa hambatan, itu praktiknya, tapi terutama juga secara simbolik melontarkan pesan penting: Ketiga kapal itu menegaskan kehadiran Cina di Arktik dan akan berada di sana secara permanen. “Arktik akan menjadi milik Cina” menjadi judul berita utama kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, pada Oktober 2024.

    “Cina telah berkiprah cukup lama di Arktik,” ungkap Michael Paul, pakar keamanan maritim sebuah tangki pemikir atau Think Tank – Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) yang berbasis di Berlin yang juga penulis beberapa studi terkait kepentingan geostrategis Arktik serta kehadiran Cina di sana.

    “Cina sangat aktif di wilayah ini sejak awal tahun 2000-an, terutama di Islandia. Namun, Beijing menghadapi sikap defensif dari Denmark dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut takut akan pengaruh Cina yang berlebihan,” jelas Paul.

    “Sejak saat itu, Beijing mengalihkan perhatiannya ke negara-negara lain di kawasan ini, terutama Rusia. Namun, Rusia yang melemah karena perang di Ukraina – lebih banyak mengambil peran sebagai mitra junior Cina di Arktik.”

    Cina, serta negara-negara lain di kawasan kian banyak terlibat di Arktik, dengan alasan perubahan iklim yang berdampak jauh lebih kuat di kawasan kutub utara. Suhu rata-rata global tahun 2024 naik 1,5 derajat Celsius dibandingkan suhu pada era praindustri. Namun, menurut laporan Institut Alfred Wegener untuk penelitian kutub dan lautan, kawasan Arktik memanas empat kali lebih cepat daripada bagian lain di Bumi. Akibatnya, lapisan es di samudra Arktik juga mencair lebih cepat.

    Jika laju pemanasan global tetap seperti saat ini, diperkirakan sebagian besar es di Arktik pada bulan-bulan musim panas antara tahun 2030 hingga 2040, akan mencair sepenuhnya, dan tiga jalur pelayaran baru untuk perjalanan kapal dari Samudra Pasifik menuju Samudra Atlantik, kemungkinan akan terbuka di sana, yang dapat memperpendek rute pelayaran yang sudah ada secara signifikan.

    Tiga rute pelayaran baru di Arktik akan terbuka

    Salah satu rute disebut Northeast Passage atau Jalur Timur Laut, dekat daratan Rusia, kini telah dikembangkan oleh Cina dan Rusia sebagai jalur perdagangan dan jalur laut untuk pengangkutan bahan baku.

    Sementara Northwest Passage atau Jalur Barat Laut di lepas pantai Kanada saat ini jarang digunakan. Jalur ini jauh lebih sulit untuk dilayari kapal ketimbang Northeast Passage. “Jawatan sains di Kongres AS meragukan jalur ini akan dapat digunakan secara ekonomis,” kata Saalbach.

    Jalur ini secara politis juga akan menjadi tantangan bagi Rusia dan Cina. “Jalur ini melintasi perairan yang diakui oleh Kanada sebagai wilayah teritorialnya, dan Kanada mengklaim berhak mengatur pelayaran di sana,” kata Saalbach.

    Menimbang makin cepatnya lapisan es mencair, dapat diperkirakan pada bulan-bulan di musim panas apa yang disebut sebagai Rute Laut Transpolar akan terbuka. Rute ini merupakan jalur terpendek antara daratan di utara melewati laut di antaranya, sehingga navigasinya lebih mudah.

    “Islandia, misalnya, dapat berperan sebagai pelabuhan transhipment (pelabuhan perantara) di rute ini,” kata Saalbach. “Cina telah membangun kedutaan besarnya di Islandia, yang menunjukkan kehadiran Cina yang kuat di masa depan. Islandia di sisi lainnya melebarkan jangkauannya ke Uni Eropa, namun juga ke Rusia dan Cina.”

    Trump, Greenland, dan Panama

    Presiden AS Donald Trump saat ini berusaha “membujuk” Greenland atau Grinlandia untuk masuk di bawah kendali AS. Proyek ini telah ia kejar sejak masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, dan yang juga sejalan dengan kebijakan umum AS sejak akhir Perang Dunia Kedua.

    “Faktanya, kerja sama antara Cina dan Rusia di Rute Laut Utara membuat kedua negara tersebut dapat mengendalikan, negara mana saja yang dapat menggunakan rute Arktik di masa depan,” jelas Michael Paul. “Sehingga dapat dimengerti jika Trump memberikan ‘reaksi yang berlebihan’. Trump juga melakukan hal yang sama terhadap Terusan Panama, di mana dua pelabuhan di pintu masuk dan keluarnya dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Namun, sekarang telah dijual kepada konsorsium AS. Jepang dan Korea Selatan juga ingin menggunakan Rute Laut Utara di masa depan, tetapi tidak ingin tunduk pada rezim Rusia atau Cina,” tambah Paul.

    Arktik, kaya sumber daya mineral

    Pada saat yang sama, es yang mencair memudahkan penggalian sumber daya mineral yang sangat besar di kawasan ini. Dalam sebuah studi tahun 2008, US Geological Survey (USGS) memperkirakan, sekitar 30 persen cadangan gas alam yang belum ditemukan di dunia dan 13 persen cadangan minyak yang belum ditemukan, berada di Arktik.

    Grinlandia memiliki cadangan Logam Tanah Jarang yang signifikan, yang dibutuhkan untuk pembuatan produk teknologi tinggi seperti ponsel pintar, motor listrik, dan baterai. Logam, berlian, batu bara, dan uranium juga tersimpan di Kutub Utara. “Semua sumber daya ini kian meningkatkan persaingan untuk memperebutkan wilayah ini,” kata Saalbach.

    “Namun, menambang sumber daya mineral ini menghadapi kesulitan yang cukup besar,” kata Michael Paul. “Penambangan dilakukan di bawah kondisi iklim yang ekstrem dan membutuhkan logistik yang untuk saat ini nyaris tidak ada. Di Grinlandia, beberapa cebakan mineral tidak bernilai komersil seperti yang diasumsikan sebelumnya.” Selain itu, perselisihan mengenai hak pemanfaatan lahan di beberapa daerah di Kutub Utara belum terselesaikan, kata Paul.

    Dimensi militer

    Terdapat kepentingan militer yang cukup besar di Arktik. Kawasan adalah jalur penghubung terpendek antara Rusia dan Amerika utara, rudal juga akan terbang di atas area ini jika terjadi serangan Rusia. Di Pangkalan Udara Thule, yang berganti nama menjadi Pangkalan Antariksa Pituffik, dua tahun yang lalu, Amerika Serikat mengoperasikan sistem peringatan dini apabila terjadi serangan rudal dari Rusia atau daerah lain. Pangkalan ini juga berfungsi sebagai stasiun pasokan dan pengisian bahan bakar untuk pesawat AS dan NATO.

    AS juga akan semakin sering berurusan dengan kehadiran militer Cina di sana. Pada awal 2015, lima kapal perang Cina melintasi perairan AS di zona dua belas mil di lepas pantai Alaska, dan sejak 2021, kapal perang Cina berulang kali muncul di kawasan. Pada tahun 2022, AS mendeteksi armada kapal Rusia dan Cina yang berada hampir 160 kilometer di lepas pantai Pulau Kiska, yang termasuk dalam wilayah Alaska.

    Di antara armada tersebut terdapat kapal perusak berpeluru kendali Tipe 055 Nanchang yang bisa dipersenjatai hingga 112 rudal jelajah atau rudal anti-kapal hipersonik. “Amerika Utara tidak lagi menjadi tempat perlindungan yang aman,” tulis Michael Paul dalam studinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman


    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cahaya Biru Muncul di Langit Eropa, Ternyata Ini Penyebabnya

    Cahaya Biru Muncul di Langit Eropa, Ternyata Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul pemandangan misterius di Eropa, yakni sebuah spiral biru yang menghiasi langit malam pada Senin (24/3).

    Pusaran tersebut terlihat di seluruh Eropa, mulai dari Inggris, Prancis, Norwegia, Jerman, Ukraina, Denmark, dan Polandia. Kemunculannya membuat heboh warganet di media sosial.

    Spiral tersebut terlihat selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang.

    Menurut Met Office, Badan Meteorologi dan Iklim Nasional Inggris, penyebab cahaya spiral tersebut bukan fenomena alam. melainkan kemungkinan besar disebabkan oleh dampak dari peluncuran roket SpaceX di Amerika Serikat.

    “Gumpalan asap knalpot roket yang membeku tampak berputar di atmosfer dan memantulkan cahaya matahari, menyebabkannya tampak seperti spiral di langit,” kata lembaga tersebut di X, dikutip dari Euro News, Kamis (27/3/2025).

    Perusahaan kedirgantaraan milik Elon Musk ini mencatat bahwa salah satu roket Falcon 9 miliknya telah lepas landas pada Senin dari Florida sekitar pukul 13:50 waktu setempat.

    Perusahaan tersebut mengatakan bahwa peluncuran tersebut dilakukan untuk misi rahasia pemerintah AS atas nama Kantor Pengintaian Nasional negara tersebut, yang dikonfirmasi oleh Kennedy Space Center di X.

    Lantas, bagaimana spiral itu terbentuk?

    Karena Falcon 9 adalah roket dua tahap yang dapat digunakan kembali, roket ini melepaskan muatannya ke luar angkasa, seperti satelit, sebelum kembali ke Bumi.

    Saat tahap pertama kembali, roket ini mengeluarkan sisa bahan bakar, yang membentuk pola pusaran karena gerakan roket dan membeku karena ketinggian.

    Pola ini kemudian terlihat di Bumi saat cahaya memantul dari bahan bakar yang membeku.

    [Gambas:Twitter]

    (dem/dem)

  • Mercedes-Benz Luncurkan Edisi Khusus GLC 43 dan GLC 43 Coupe di Jepang, Intip Keunggulannya

    Mercedes-Benz Luncurkan Edisi Khusus GLC 43 dan GLC 43 Coupe di Jepang, Intip Keunggulannya

    JAKARTA – Baru-baru ini, Mercedes-Benz meresmikan peluncuran dua model edisi khusus yakni AMG GLC 43 4Matic Edition Dynamic+ dan AMG GLC 43 4Matic Coupe Edition Dynamic+ untuk pasar Jepang.

    Pabrikan kendaraan mewah dari Jerman ini juga mengumumkan telah membuka masa pemesanan untuk pasar negeri Sakura dan pengirimannya akan dimulai setelahnya.

    Dilansir dari Car Watch, Kamis, 27 Maret, Mercedes-AMG GLC 43 Edition Dynamic+ dijual di Jepang dengan harga 14,81 juta yen (Rp1,638 miliar) dengan jumlah terbatas hanya 150 unit saja. Sedangkan, GLC 43 Coupe Edition Dynamic+ dibanderol 15,28 juta yen (Rp1,690 miliar) dengan ketersediaan sebanyak 100 unit.

    Berbeda dari versi standarnya, baik GLC 43 Edition Dynamic+ dan GLC 43 Coupe Edition Dynamic+ memiliki warna eksterior matte dengan aksen hitam dan merah yang membuat keduanya memiliki kesan eksklusif dan agresif.

    Inilah interior Mercedes-AMG GLC 43. (sumber: Car Watch)

    Pabrikan menyediakan dua warna eksterior, yakni Manufaktur Graphite Grey Magno dan Manufaktur High Tech Silver Magno. Selain itu, kedua model ini memiliki “AMG Exterior Night Package II” terdiri dari grill, emblem belakang, serta ornamen samping berwarna gelap.

    Hadir dalam edisi khusus, Mercedes-Benz memberinya dengan perlengkapan khusus seperti pelek aluminium AMG 21 inci berpola jari-jari warna hitam matte dan kaliper rem merah AMG. Tidak hanya itu, produsen otomotif tersebut juga memberinya “panoramic sliding roof” yang tersedia sebagai standar.

    Bagian interiornya memiliki jok hitam dan dasbor dengan jahitan aksen merah serta dihadirkan juga sabuk pengaman berwarna merah yang dihadirkan secara khusus.

    Sama seperti model Mercedes-AMG lainnya, dua mobil ini juga memiliki jok dengan kesan sporty dari AMG dan hadir juga sandaran kursi multi-kontrol untuk pengemudi maupun penumpang. Bagian dalamnya menunjukkan kesan berkelas dengan hadirnya trim interior logam yang tidak tersedia pada GLC 43 versi standar.

    Berbicara performanya, kedua model ini dibekali mesin 4-silinder segaris turbo yang memperoleh tenaga maksimum 421 ps dan torsi 500 Nm. Tenaganya tersalurkan melalui transmisi sembilan percepatan otomatis AMG Speedshift MCT dan sistem penggerak empat roda AMG 4Matic.

    Keduanya juga hadir dengan “AMG Dynamic Plus Package”, yang berfungsi dalam peningkatan tenaga dan performa berkendara seperti halnya mobil sport.

  • Jokowi Naik Mobil Listrik ‘Sultan’ saat Bukber Bareng Prabowo di Istana

    Jokowi Naik Mobil Listrik ‘Sultan’ saat Bukber Bareng Prabowo di Istana

    Jakarta

    Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk melakukan buka puasa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (26/3). Jokowi hadir dengan menumpangi mobil listrik ‘sultan’ BMW i7!

    Dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/3), Jokowi datang dengan pengawalan yang tak terlalu ketat. Sementara dia duduk di kursi belakang mobil dan keluar saat tiba depan pintu Istana Merdeka. Jokowi langsung disambut Prabowo di dekat kendaraan.

    Setelah saling berjabat tangan, keduanya lalu menuju ruang Presidential Lounge. Sesaat sebelum masuk ke ruangan, Jokowi sempat menyapa dan bersalaman dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    Sebagai kanal otomotif, detikOto tentu tak akan mengurai lebih lanjut mengenai pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka. Kami justru mau membahas mobil listrik mewah yang mengantar Jokowi ke lokasi buka bersama.

    Seperti yang telah disebut di awal, Jokowi naik BMW i7 berkelir abu-abu. Kendaraan buatan Jerman tersebut menggunakan nomor polisi (nopol) BK 1235 dengan garis biru. Adapun pelat BK berasal dari Sumatera Utara.

    Mobil yang sama sebelumnya ditumpangi Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution saat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober tahun lalu. Namun, BMW i7 dengan nopol Sumatera Utara tersebut tak ada dalam daftar ELHKPN milik Bobby.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    BMW i7 bukan mobil sembarangan. Kendaraan listrik yang versi terbarunya meluncur dua tahun lalu itu dibanderol Rp 3,4 miliar lebih. Itupun statusnya masih off the road alias belum termasuk pajak.

    Pada versi terbarunya, BMW i7 mengusung dua motor listrik yang mampu menyemburkan tenaga 544 dk dan torsi 795 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa ditempuh dalam waktu 4,7 detik. Baterainya punya jarak tempuh maksimum hingga 590-625 km.

    BMW i7 dibekali teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan pengisian daya dari 10 ke 80 persen dalam 34 menit dengan pengecasan 195 kW (DC, fast-charging station).

    Soal hiburan, kendaraan tersebut punya BMW Theater Screen berukuran 31,3 inci yang memanjang ke bawah dari atap. Kemudian ada kursi baris kedua yang bisa disulap menjadi bioskop pribadi. Penumpang juga bisa memilih berbagai program hiburan pribadi dari layanan streaming.

    Tak hanya itu, pada i7 yang dipasarkan di Indonesia juga bisa merasakan pengalaman baru lewat BMW Iconic Sounds. Jadi setiap penumpang i7 bisa mendengar suara mobil listrik yang dirancang langsung composer dunia, Hans Zimmer.

    (sfn/rgr)

  • Putin Kukuhkan Kekuasaan di Rusia Selama 25 Tahun

    Putin Kukuhkan Kekuasaan di Rusia Selama 25 Tahun

    Jakarta

    Tanggal 26 Maret 2000 adalah hari yang penting bagi Vladimir Putin. Hari itu, ia terpilih menjadi presiden dalam pemilihan presiden Rusia dengan perolehan suara mencapai 52,9%.

    Hasil pemilihan tersebut sudah dapat diduga. Saat Boris Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 31 Desember 1999, Putin, yang telah menjadi perdana menteri sejak tanggal 9 Agustus 1999, juga mengambil alih jabatan presiden sesuai konstitusi.

    Sejak saat itu, Vladimir Putin telah memimpin Rusia dan memperkuat kekuasaan dan mengubah negaranya menjadi “kediktatoran pribadi terkuat di dunia”, kata ilmuwan politik Rusia Mikhail Komin.

    Kekosongan jabatan di Kremlin

    Konstitusi Rusia saat itu tidak mengizinkan seorang presiden untuk memerintah lebih dari dua periode berturut-turut. Karena itu, sempat terjadi kekosongan jabatan dalam pemilihan pada tanggal 7 Mei 2008.

    Orang kepercayaan Putin, Dmitry Medvedev, mantan Ketua Dewan Pengawas Gazprom, sempat menggantikan Putin. Sehari kemudian, parlemen Rusia, Duma, memilih Putin sebagai kepala pemerintahan baru dengan 87,1% suara atas usulan Medvedev. Meskipun Medvedev memegang jabatan tertinggi, Putin terus memegang kendali di balik layar.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ilmuwan politik Rusia Mikhail Komin mengatakan kepada DW, hal ini hanya mungkin terjadi karena selama seperempat abad berkuasa, Putin terus-menerus melemahkan semua institusi politik Rusia.

    Ilmuwan politik Rusia lainnya, Grigory Nishnikov, yang tinggal di Finlandia, berpandangan serupa. “Jika kita mengingat kembali masa-masa awal pemerintahan Putin di Rusia, kita dapat menunjuk pada beberapa pusat kekuasaan otonom, baik konstitusional maupun informal, seperti oligarki,” katanya kepada DW.

    “Mereka semua membentuk semacam penyeimbang terhadap Kremlin.” Tetapi Putin menghancurkan semua ini, memusatkan segalanya dan memfokuskan sistem kekuasaan Rusia pada dirinya sendiri.

    Namun Grigory Nishnikov yakin, ini bukan satu-satunya alasan mengapa Vladimir Putin bisa bertahan begitu lama. Ada banyak kejadian selama dua puluh lima tahun terakhir yang dapat membahayakan kekuasaannya, yaitu:

    – protes di Lapangan Bolotnaya Moskow setelah pemilihan parlemen tahun 2011,

    – risiko ketidakstabilan di Krimea setelah semenanjung Ukraina itu dianeksasi pada 2014,

    – kerusuhan yang terjadi setelah reformasi sistem pensiun yang kontroversial tahun 2018,

    – protes besar-besaran mendukung mendiang kritikus Kremlin Alexei Navalny di seluruh Rusia selama beberapa tahun,

    – dimulainya perang di Ukraina, disertai dengan protes di jalan-jalan di Moskow dan St Petersburg.

    Namun, setiap tindakan perlawanan rakyat dijawab Putin dengan penindasan yang lebih besar. “Dan musuh-musuh baru selalu disingkirkan dalam rangkaian peristiwa ini,” kata Nishnikov. Akibatnya, ia tidak yakin masih ada seorang yang tersisa sekarang yang dapat menantang Putin.

    Putin dan Trump: Saudara sejiwa?

    Dalam hal kebijakan luar negeri, ada tanda-tanda pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dimulai ketika Presiden AS Donald Trump menjabat untuk pertama kali pada 2017-2021. Pertemuan pribadi pertama antara Trump dan Putin terjadi di bulan Juli 2018 di KTT Rusia-AS di Helsinki.

    “Bagi Putin, Trump adalah hadiah terbesar dalam kehidupan politiknya,” jelas ilmuwan politik dan sejarawan Helmut Mller-Enbergs dalam wawancara dengan platform berita Jerman T-Online.

    Pakar dari Universitas Denmark Selatan mengatakan hal ini dapat terlihat selama negosiasi untuk mencapai gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Putin, kata Mller-Enbergs, pada dasarnya menawarkan Trump bahan mentah (dari Ukraina) dan prospek janji pemilu untuk mengakhiri perang.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga baru-baru ini mengisyaratkan kepada pers internasional bahwa Trump dan Putin memiliki hubungan dekat dan lebih sering saling berbincang daripada yang diasumsikan.

    Melemahkan sistem peradilan

    Mikhail Komin mengatakan, faktor penting lainnya yang memungkinkan Putin mempertahankan kekuasaan adalah pelemahan pengadilan yang terjadi pada masa jabatan kedua Putin. Jaksa agung yang setia kepada penguasa telah diberi kekuasaan yang lebih besar atas rekan-rekan bawahannya.

    Akibatnya, kata Komin, pengadilan Rusia tidak lagi independen. Pengadilan kini hanya dapat memperlambat proses penindasan oleh negara terhadap warga negara, tetapi tidak dapat lagi menghentikannya.

    Hal ini diperparah dengan perubahan sistem pemilu, yang menguntungkan Vladimir Putin dan partainya yang berkuasa, Rusia Bersatu.

    ‘Kabinet Bayangan’ Putin

    Putin juga mengelilingi dirinya dengan semacam kabinet bayangan, menurut sosiolog Rusia Alexander Bikbov. Putin telah mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kepentingan bisnis tertentu dengannya. Perusahaan mereka telah mendapatkan kontrak negara yang besar, yang menghasilkan banyak uang bagi mereka: “Putin selalu memegang kendali, dan secara pribadi terlibat dalam bisnis ini,” kata Bikbov.

    “Pada saat yang sama, citra Rusia dipoles di mata masyarakat. Semua aspek negatif dihapuskan, termasuk semua konflik masa lalu,” kata Bikbov lebih lanjut. Dia menggambarkan hal ini sebagai “manipulasi memori sejarah kolektif.” Hal ini juga memperkuat kekuasaan Putin. Narasi ini menggambarkan Rusia sebagai masyarakat dengan nilai-nilai tradisional dan kesetiaan tanpa syarat kepada penguasa.

    Ketiga pakar yang diwawancarai oleh DW sepakat bahwa kecenderungan ini akan semakin meningkat di masa depan, dan Putin akan tetap berkuasa dalam jangka waktu yang lama.

    “Masalahnya adalah tidak ada kandidat alternatif, dan tidak ada ruang untuk kandidat lain,” kata Mikhail Komin. “Pemilu terakhir yang benar-benar dimenangkan Putin adalah pada tahun 2004. Sejak saat itu, segalanya menjadi tidak adil.”

    Grigory Nishnikov juga mengatakan, masyarakat Rusia tidak melihat alternatif lain selain Putin. “Mereka selalu menginginkan pemimpin yang kuat untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Jika ada masalah, orang Rusia akan mengeluh tentang gubernur daerah, bukan tentang presiden, mereka bilang: Kalau Putin tahu, dia akan segera menyelesaikan masalah!” Inilah yang membuat Putin langgeng di kursi kekuasaan, kata Nishnikov.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris, pertama kali diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2024, dan diperbarui pada tanggal 25 Maret 2025, untuk mencerminkan perkembangan terkini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Dunia Tarif di Depan Mata, ‘Hukuman’ Trump Sasar Semua Negara

    Perang Dunia Tarif di Depan Mata, ‘Hukuman’ Trump Sasar Semua Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (27/3/2025) waktu setempat mengumumkan bahwa tarif resiprokal atau tarif balasan yang akan diterapkan pada 2 April mendatang akan lebih lunak dari yang diperkirakan sebelumnya. Namun, dia memastikan hal tersebut akan berlaku untuk semua negara.

    Pernyataan ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, yang kembali memperlihatkan kebijakan perdagangannya yang dinamis dan terkadang sulit diprediksi.

    “Kami akan menerapkan ini untuk semua negara, dan kami akan membuatnya sangat lunak. Saya pikir banyak orang akan sangat terkejut,” ujar Trump sebagaimana dilansir AFP.

    Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dagang antara AS dan sejumlah mitra dagangnya, termasuk Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dan negara-negara Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengumumkan tarif impor 25% untuk semua mobil dan truk ringan yang tidak diproduksi di AS.

    “Apa yang akan kami lakukan adalah mengenakan tarif 25% untuk semua mobil yang tidak dibuat di Amerika Serikat. Jika dibuat di AS, maka tarifnya nol,” tegasnya.

    Langkah ini diperkirakan akan berdampak luas bagi negara-negara yang memiliki industri otomotif besar, seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Meksiko.

    Sebagai informasi, sekitar 50% dari total mobil yang dijual di AS diproduksi di dalam negeri, sementara setengahnya lagi merupakan produk impor. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% berasal dari Meksiko dan Kanada, sementara sisanya diimpor dari Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

    Para analis ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan harga kendaraan di AS secara signifikan. Lembaga riset Center for Automotive Research sebelumnya memperkirakan bahwa tarif tinggi terhadap mobil impor, termasuk yang sebelumnya dikenakan pada baja dan aluminium, dapat meningkatkan harga kendaraan hingga ribuan dolar dan berpotensi mengganggu pasar tenaga kerja di sektor otomotif.

    Langkah Trump ini merupakan bagian dari kebijakan proteksionisme yang telah diterapkannya sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025. Sebelumnya, ia telah mengenakan tarif 25% pada baja dan aluminium serta berbagai barang impor dari China, Kanada, dan Meksiko.

     

    (luc/luc)

  • Revisi UU TNI Harusnya Fokus pada Reformasi Peradilan Militer

    Revisi UU TNI Harusnya Fokus pada Reformasi Peradilan Militer

    Jakarta, Beritasatu.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan revisi UU TNI harusnya difokuskan pada reformasi peradilan militer serta mengatur mekanisme peradilan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum, bukan memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil.

    Dalam reformasi peradilan militer, revisi UU TNI harus memastikan transparansi dan akuntabilitas hukum bagi prajurit yang melanggar hukum, serta mengembalikan TNI pada tugas utamanya sebagai penjaga pertahanan negara, bukan alat politik atau kekuasaan.

    Dalam catatan AJI, berdasarkan data kekerasan terhadap jurnalis pada 2024 saja, TNI menduduki posisi kedua sebagai pelaku. Sementara hingga Maret 2025, institusi TNI sudah melakukan kekerasan pada jurnalis sebanyak satu kali.

    Saat ini, anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk jurnalis, hanya diadili di peradilan militer dengan hukuman yang ringan dan jauh dari efek jera. Seharusnya, anggota TNI yang melanggar hukum pidana diadili di pengadilan sipil, bukan militer.

    “Jika mereka melakukan tindak pidana umum, seperti kekerasan terhadap jurnalis, maka (seharusnya) pengadilan yang berwenang adalah pengadilan sipil,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Ia menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan di pengadilan sipil bisa mencapai tahunan, menciptakan efek jera yang lebih kuat dan memastikan keadilan bagi korban. Berbeda dengan pengadilan militer, yang hukumannya pasti lebih rendah.

    Untuk itu, AJI menolak tegas hasil revisi UU TNI yang sudah disahkan DPR pada Kamis (20/3/2025), karena dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi Indonesia.

    “Disahkannya RUU TNI ini merupakan tanda kemunduran demokrasi,” kata Nany.

    AJI menilai UU TNI yang sudah disahkan DPR tersebut sebagai upaya memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam demokrasi, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam ranah pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh warga sipil.

    Menurut AJI, kehadiran UU TNI makin menunjukkan keinginan untuk memperkuat posisi kekuasaan dengan cara melibatkan militer dalam ranah sipil.

    AJI juga menyoroti proses pengesahan RUU TNI yang mengabaikan aspirasi dan partisipasi publik. Sejumlah aksi di berbagai kota, seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Manado, Purwokerto, Bandung, dan lainnya membuktikan rakyat tidak menghendaki pengesahan revisi UU TNI.

    Tagar #TolakRUUTNI menyatukan masyarakat sipil prodemokrasi di media sosial.

    Menurut Nany, yang menyedihkan adalah anggota DPR justru amnesia terhadap sejarah buruk dwifungsi ABRI/TNI yang terjadi saat era Orde Baru. “Mereka seolah melupakan perjuangan reformasi untuk mengembalikan militer kembali ke barak dan menjadi tentara professional,” ujarnya.

    AJI mengingatkan Indonesia pernah mengalami pengalaman buruk terkait situasi kemerdekaan pers pada masa rezim militer Orde Baru. Kebebasan berekspresi dihambat dan belasan media massa dibredel. Puncaknya adalah pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik yang memberitakan soal korupsi pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur pada 1994.

    Kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi, salah satunya pembunuhan wartawan Bernas Udin yang mengkritisi bupati Bantul, seorang militer aktif. Aktivis buruh, seperti Marsinah juga dihabisi oleh tentara yang jadi beking perusahaan.

    “Keterlibatan militer dalam ranah sipil hampir tidak mungkin berjalan bersama dengan kebebasan pers. Militer mempunyai budaya komando dan tidak memberi ruang pada kritik yang menjadi isi berita media massa sebagai lembaga kontrol sosial,” kata Nany.

    Menurutnya Revisi UU TNI seharusnya bukan tentang memperluas jabatan sipil bagi militer, tetapi memastikan bahwa anggota TNI agar tetap profesional dan berada di barak untuk mengurusi persoalan pertahanan.

    Alasan AJI Indonesia Menolak Pengesahan Revisi UU TNI:

    1. UU TNI menandai ancaman serius masa depan demokrasi, supremasi sipil, dan kebebasan pers.

    2. Menghambat profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan karena sibuk mengurusi urusan sipil dan melalaikan tugas utamanya untuk pertahanan negara.

    3. UU TNI memperlambat proses reformasi di tubuh TNI.

    AJI menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama menolak UU TNI agar Indonesia tidak kembali ke masa Orde Baru yang mengarah pada rezim junta militer ala Thailand atau Myanmar.

  • Daftar 10 Brevet Koleksi Kapuspen TNI Kristomei Sianturi, Beberapa Didapat dari Luar Negeri

    Daftar 10 Brevet Koleksi Kapuspen TNI Kristomei Sianturi, Beberapa Didapat dari Luar Negeri

    loading…

    Kapuspen TNI, Kristomei Sianturi memiliki sejumlah brevet. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Brevet Koleksi Kapuspen TNI , Kristomei Sianturi menarik untuk diulas. Belum lama ini Perwira Tinggi (Pati) TNI itu sempat jadi sorotan usai memberi kejelasan terkait Undang-Undang TNI.

    Kristomei Sianturi menjelaskan jika publik tidak perlu khawatir jika lapangan kerja semakin sempit dengan adanya UU TNI yang baru.

    Menurut Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Kristomei, RUU TNI yang kini menjadi UU justru memperjelas batasan bagi perwira TNI untuk menduduki jabatan sipil. Oleh karena itu, ia tak sepakat jika Pasal 47 UU TNI ditafsirkan perluasan jabatan sipil untuk TNI.

    RUU TNI disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Kristomei Sianturi sendiri baru saja dimutasi jadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI pada 14 Maret 2025 kemarin. Ia menggantikan Mayjen TNI Hariyanto yang ditunjuk jadi Sahli Tingkat III Bidang Wassus dan LH Panglima TNI.

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997 ini kemungkinan besar akan mendapatkan kenaikan pangkat dari Brigjen ke Mayor Jenderal (Mayjen) dalam waktu dekat.

    Daftar Brevet Koleksi Kapuspen TNI Kristomei Sianturi. Sepanjang kariernya di militer, Kristomei Sianturi telah mengoleksi sejumlah brevet.

    Berikut ini beberapa di antaranya.

    1. Brevet Kualifikasi Para Raider

    Brevet Para Raider adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit TNI AD yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sebagai pasukan Para Raider. Brevet ini diberikan oleh Pusdiklatpassus Kopassus.

    2. Brevet Free Fall

    Brevet Freecall ini diberikan kepada prajurit TNI yang memiliki kualifikasi terjun bebas dan telah mengikuti kursus Terjun Bebas Militer (TBM).

    3. Brevet Para Dewasa

    Brevet ini diberikan kepada prajurit TNI AD yang telah melaksanakan 30 kali terjun statik atau lebih dan kualifikasi ini merupakan kualifikasi lanjutan terjun Para Dasar.

    4. Badge for Military Proficiency in Gold

    Brevet satu ini diberikan setelah seorang prajurit TNI melakukan latihan bersama dengan militer Jerman.

    5. Parachutist Badge

    Selanjutnya ada brevet Parachutist Badge yang diberikan oleh militer Spanyol, setelah seorang prajurit TNI melakukan latihan terjun bersama di Negeri Matador.

    6. Basic Parachutist Badge

    Basic Parachutist Badge diberikan pada Kristomei Sianturi setelah mengikuti pelatihan terjun payung bersama Militer Malaysia.

    7. Basic Parachutist Badge

    Basic Parachutist Badge berasal dari militer AS. Brevet ini diberikan pada prajurit TNI yang mengikuti latihan terjun payung bersama militer AS.

    8. Pin Alumni Sesko TNI

    Pin alumni Sesko TNI diberikan setelah Kristomei lulus dari Sesko TNI di 2019 lalu.

    9. Pin Alumni Seskoad

    Pin alumni Seskoad diberikan setelah Kristomei lulus dari Seskoad pada 2012 lalu.

    10. Pin Alumni Unhan

    Pin Alumni Unhan diberikan setelah Kristomei lulus dari S2 Manajemen Pertahanan Unhan di 2012 lalu.

    (cip)

  • Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Deportasi Warga Uighur, Thailand di Tengah Dilema Geopolitik?

    Jakarta

    Setelah berminggu-minggu melakukan manuver diplomatik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu, otoritas Thailand akhirnya mendeportasi sekelompok 40 pria Uighur ke Cina bulan lalu.

    Padahal, selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa para warga Uighur itu hampir pasti akan menghadapi penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan nasib yang lebih buruk di bawah pemerintahan Cina, jika tindakan itu dilakukan.

    Uighur, minoritas muslim berbahasa Turki dari provinsi Xinjiang di barat laut Cina, telah mengalami penindasan bertahun-tahun oleh otoritas Cina. Washington bahkan telah secara resmi menyebut tindakan Cina sebagai “genosida”.

    Insiden deportasi terbaru ini mirip dengan kejadian pada 2015, ketika pemerintah Thailand juga secara paksa mengembalikan lebih dari 100 pengungsi Uighur ke Cina, yang kemudian memicu kemarahan global dan protes dari warga muslim.

    Kecaman terhadap Pemerintah Thailand

    Menjelang deportasi terbaru ini, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan beberapa peringatan, menyerukan Bangkok untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, terutama prinsip larangan pengusiran paksa, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman, atau bahaya serius lainnya.

    Pada 27 Februari, hari deportasi terjadi, Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Deportasi ini melanggar prinsip dalam hukum internasional yang melarang pengembalian orang ke negara di mana mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

    Komisi Eropa juga mengecam keputusan Bangkok. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada 13 Maret, Parlemen Eropa menyerukan Thailand untuk segera menghentikan deportasi lebih lanjut dan memberikan transparansi mengenai kebijakan pengungsi mereka.

    Banyak analis sepakat bahwa keputusan Thailand ini adalah langkah yang disengaja untuk mencari dukungan dari Cina, yang telah lama menuntut pengembalian pengungsi Uighur dari luar negeri.

    Deportasi ini terjadi pada saat Beijing secara aktif berupaya mempererat hubungannya dengan Bangkok, terutama dalam menangani sindikat industri penipuan siber atau cyberscam yang telah menyebar ke sebagian besar negara tetangga Thailand.

    “Apakah Thailand melakukannya untuk menyenangkan Beijing? Ya. Tetapi apakah Thailand meninggalkan Barat demi Cina? Tidak, sama sekali tidak,” kata seorang analis Thailand dan kolumnis kepada DW. “Thailand sedang memainkan strategi keseimbangan yang biasa, dan dalam hal ini, mereka hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendeknya.”

    Utamakan ekonomi daripada isu HAM

    Para analis secara luas melihat keputusan ini lebih didorong oleh pragmatisme ekonomi daripada keselarasan ideologi.

    “Thailand jelas tidak memikirkan kesejahteraan para pembangkang Cina, dan jelas tidak mempertimbangkan kerusakan jangka pendek terhadap reputasinya,” kata Mark Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai di Osaka, kepada DW.

    Sebaliknya, yang dipikirkan adalah satu hal yang paling penting bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra: pertumbuhan ekonomi. “Saat ini, pertumbuhan ekonomi lebih mungkin terjadi dengan Cina daripada dengan Amerika Serikat,” kata Cogan.

    Ekonomi Thailand memang telah lesu selama bertahun-tahun dan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,5% pada 2025, hampir sama seperti tahun lalu, menurut data pemerintah.

    Salah satu sektor yang jadi perhatian utama Bangkok adalah pariwisata, yang menyumbang sekitar sepersepuluh dari PDB. Namun, enggannya wisatawan Cina untuk kembali dalam jumlah besar sejak pandemi COVID-19, jadi salah satu faktor utama yang merugikan sektor ini.

    Alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa Thailand tidak aman, sebuah citra yang sebelumnya dipropagandakan oleh Beijing sebagai bagian dari upayanya menekan pemerintah Asia Tenggara untuk menangani pusat-pusat penipuan atau scam mereka.

    United States Institute of Peace memperkirakan bahwa industri ilegal ini bisa bernilai antara seperempat hingga sepertiga dari ekonomi formal Kamboja, Laos, dan Myanmar, negara tetangga Thailand.

    Banyak pusat penipuan ini ditemukan di kota-kota dekat perbatasan Thailand, dan Thailand adalah titik transit utama dalam perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat-pusat tersebut.

    Pada Januari, aktor Cina berusia 31 tahun, Wang Xing, yang juga dikenal dengan nama panggung Xingxing, diselamatkan dari pusat penipuan siber di Myanmar setelah diculik di Thailand.

    Ia dikembalikan ke Thailand setelah mendapat perhatian besar di media sosial Cina.

    Menurut Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Bangkok sangat bertekad untuk menarik wisatawan Cina.

    “Namun, tujuan ini dapat terancam oleh laporan berkelanjutan mengenai masalah keamanan bagi wisatawan Cina, atau oleh kegagalan Beijing dalam meyakinkan warganya sendiri,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Strategi menyeimbangkan kepentingan

    Paul Chambers, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Naresuan, Thailand, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Bangkok berupaya menenangkan Beijing.

    Sejak Januari, Bangkok dan Beijing telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka, yang sebagian besar berfokus pada industri penipuan siber di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai ancaman keamanan transnasional paling berbahaya di kawasan ini.

    Namun, Thailand tetap bekerja sama dengan AS, kata Chambers. Negara ini masih menjadi salah satu dari dua sekutu AS di kawasan tersebut, dan kedua negara masih terus berpartisipasi dalam latihan militer dan kepolisian bersama.

    “Sampai kerja sama Thailand-AS menurun drastis, saya ras kita tidak bisa mengatakan bahwa Bangkok telah meninggalkan strategi keseimbangan dan sepenuhnya memasuki orbit Beijing,” kata Chambers.

    Namun, beberapa pihak merasa episode deportasi ini bisa jadi titik balik.

    Bagi Thitinan Pongsudhirak, peneliti senior di Institute of Security and International Studies, kasus ini menandai “titik perubahan” dalam keseimbangan geopolitik Thailand.

    “Thailand kini menjadi bidak terbuka dalam konflik AS-Cina,” katanya kepada DW. “Bahaya strategis terbesar adalah bahwa elite Thailand yang menghadapi sanksi AS kini semakin dekat dengan Cina dan mengorbankan strategi keseimbangan yang pernah terkenal.”

    Untuk saat ini, beberapa analis memperkirakan Bangkok tidak akan terlalu terganggu oleh sanksi visa AS. “Thailand melihat pembatasan perjalanan AS sebagai hukuman yang cukup minimal,” kata Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, kepada DW.

    Meski begitu, ia menyebutnya “agak cerdik” bahwa kedutaan AS di Bangkok belum mengumumkan siapa yang masuk daftar hitam, yang berarti satu-satunya cara bagi pejabat Thailand untuk mengetahuinya adalah dengan mengajukan visa dan kemudian berisiko mengalami penolakan yang memalukan.

    Robertson di sisi lain juga mempertanyakan: apalah arti potensi kehilangan muka bagi seorang politisi atau pejabat Thailand dibandingkan dengan “neraka yang akan dihadapi 40 orang Uighur di Xinjiang?”

    “Bisa dibilang pemerintah Thailand lolos dengan hukuman yang secara mengejutkan, ringan.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini