Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Jakarta –

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tampaknya tengah menguji sejauh mana institusi-institusi internasional dapat dilemahkan dan digoyahkan.

    Satu hal yang tak bisa disangkal dari sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini adalah bahwa ia tidak pernah bertindak setengah hati atau sekadar “gertak sambal”.

    Dalam taktik politiknya, si penggemar sepak bola Viktor Orban lebih sering memilih untuk menyerang daripada bertahan, dan ketika pemberitaan mengenai dirinya semakin negatif, ia kadang-kadang dengan sengaja mengguyurkan “minyak pada bara api yang berkobar”.

    Begitulah yang ia lakukan, bahkan sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Budapest pada hari Kamis (03/04)), Sekretaris Menteri Hungaria Gergely Gulyas mengumumkan melalui kantor berita negara MTI pada pagi itu bahwa Hungaria ingin keluar dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

    Pemerintah Hungaria telah memulai langkah tersebut, dan proses keluar akan dilakukan sesuai dengan semua tenggat waktu yang berlaku. Tak lama setelah itu, keputusan tersebut diterbitkan dalam Lembaran Resmi Hukum Hungaria.

    Keluarnya Hungaria dari ICC sudah dipertimbangkan sejak Februari. Gulyas dengan hati-hati menambahkan bahwa Hungaria berada dalam situasi hukum yang khusus.

    Meskipun negara ini telah bergabung dengan ICC, karena Parlemen Hungaria tidak pernah menerbitkan Statuta Roma, yang menjadi dasar ICC, Hungaria tidak wajib melaksanakan perintah penangkapan.

    Meski langkah ini menimbulkan kegemparan internasional, tidak ada yang terkejut. Ketika perintah penangkapan dari ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikeluarkan pada 21 November 2024, hanya beberapa jam setelahnya, Viktor Orban dengan penuh semangat mendeklarasikan pihaknya mendukung Netanyahu sepenuhnya.

    Perintah penangkapan itu ia sebut sebagai “berani, sinis, dan sepenuhnya tidak dapat diterima”, tulis Orban di X dan malah mengundang “sohibnya” itu ke Hungaria, “di mana kami akan menjamin kebebasan dan keselamatannya”, sindirnya.

    Segera setelah itu, pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan bahwa negara mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar dari ICC. Pernyataan semacam ini, dalam pemerintahan Orban, sering kali menjadi sinyal bahwa keputusan seperti itu akan segera diambil.

    Keluarnya dari ICC baru akan berlaku setelah satu tahun

    Media independen Hungaria dan pengamat menanggapi langkah ini dengan setengah terkejut, setengah sinis. Majalah mingguan HVG (Heti Vilaggazdasag) memberi judul: “Mengapa kita butuh Mahkamah Internasional? Tidak ada yang boleh memaksa kita untuk menangkap siapa yang kita pilih!” Portal 444.hu menulis: “Netanyahu seharusnya ditangkap di bandara, tapi kita lebih memilih keluar dari ICC.”

    Pakar hukum internasional di Universitas Corvinus Budapest, Tamas Hoffmann, mengatakan kepada surat kabar Blikk, bahwa dengan keluar dari ICC, “pemerintah Hungaria memberi sinyal bahwa mereka tidak peduli dengan penanggulangan kejahatan internasional dan perlindungan hak asasi manusia.”

    Secara hukum, Hungaria sebenarnya tetap diwajibkan untuk menangkap Netanyahu, meskipun negara ini berencana keluar dari ICC. Sebab, keluar dari ICC baru akan berlaku setelah tenggat waktu satu tahun, dimulai dari tanggal pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

    Keluarnya dari ICC lebih dari sekadar kado untuk Netanyahu

    Meski demikian, Viktor Orban dan Benjamin Netanyahu merayakan pengumuman keluarnya Hungaria dari ICC dengan antusias di konferensi pers bersama pada hari Kamis (04/04).

    Orban menyebut ICC sebagai “Mahkamah politik”. Netanyahu kemudian memuji pernyataan Orban dan menyebut ICC sebagai institusi “korup” dan mengancam demokrasi. Pertanyaan dari wartawan tidak diizinkan selama konferensi pers.

    Fakta bahwa Hungaria mengumumkan keluar dari ICC pada hari yang sama dengan kunjungan Netanyahu jauh lebih dari sekadar kado Orban kepada sahabatnya itu. Perdana Menteri Hungaria telah meluncurkan serangan politik besar tahun ini: “Perang melawan Kekaisaran Brussel”, yakni tentang transformasi Uni Eropa menjadi federasi negara-negara berdaulat yang hanya terhubung oleh kepentingan ekonomi, serta perjuangan melawan para kritikus Orban.

    Dalam pidatonya pada Hari Nasional 15 Maret, Orban menyebut para kritikus tersebut sebagai “serangga yang baru nongol lagi setelah istirahat musim dingin”, yang kini akan “dibasmi.”

    Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Orban merasa bahwa masa-masa ini sangat menguntungkan untuk melakukan serangan politik semacam itu. Ia mengandalkan dukungan sekutu-sekutu dari aliansi partai Patrioten untuk Eropa, yang kini menjadi fraksi ketiga terbesar di Parlemen Eropa.

    Dengan demikian, keluar dari ICC juga dapat diinterpretasikan sebagai ujian untuk melihat sejauh mana institusi transnasional dapat diserang dan mungkin dihancurkan.

    Langkah ini juga terkait dengan keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, mengingat keanggotaan ICC sangat erat terkait dengan keanggotaan dalam Uni Eropa.

    Hungaria adalah satu-satunya negara UE yang memutuskan untuk keluar dari ICC. Maka dari itu, keputusan ini juga menyentuh pertanyaan apakah Orban juga berniat untuk mengeluarkan negaranya dari Uni Eropa?

    Orban menginginkan Uni Eropa yang berbeda

    Hingga kini, Orban masih berpegang pada anggapan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota Uni Eropa – dalam bentuk yang diubah menurut visinya. Keluar dari Uni Eropa tidak dapat diterima secara politik di Hungaria saat ini dan kemungkinan besar akan menjadi akhir karier politik Orban.

    Namun demikian, Perdana Menteri Hungaria itu terus menggempur Uni Eropa – dimulai dengan mitos sayap kanan mengenai “pertukaran populasi”, yang menyatakan bahwa Eropa akan kehilangan akar-akar Kristen-nya akibat migrasi, hingga narasi “Gayropa”, di mana partai pemerintah Fidesz bahkan bertindak melawan gerakan LGBTQ di Hungaria.

    Di dalam negeri, Orban meluncurkan kampanye besar melawan para kritikusnya – yang ia sebut dengan hina sebagai “serangga” dan perlu “pembersihan besar pada masa Paskah”.

    Tujuannya tampaknya adalah untuk memperkuat kekuasaannya sedemikian rupa sehingga alternatif politik hampir tidak mungkin lagi.

    Sementara itu, ketidakpuasan terhadap korupsi dan kecenderungan otoriter dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di Hungaria.

    Hal ini terlihat, antara lain, pada partai oposisi Tisza (Hormat dan Kebebasan) yang didirikan tahun lalu, kini memimpin survei dengan selisih besar dibandingkan dengan Partai Fidesz milik Orban.

    Pemimpin partai tersebut, Peter Magyar, saat ini dianggap sebagai politisi paling populer di negara itu.

    Namun, jurnalis Imre Para-Kovcs bersikap skeptis terhadap kemungkinan perubahan politik. “Hungaria kebal terhadap perubahan,” tulisnya. Harapan sebagian orang bahwa negara ini akan berubah secara mendasar adalah sebuah ilusi “para pemimpi yang simpatik”.

    *Artikel ini dialihbahasakan dari teks berbahasa Jerman

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari Mengerikan Tiba Amputasi 4 Jari Tangan Kanan 3 Perampok di Iran, Aktivis HAM: Terkutuk – Halaman all

    Hari Mengerikan Tiba Amputasi 4 Jari Tangan Kanan 3 Perampok di Iran, Aktivis HAM: Terkutuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pihak berwenang Iran bersiap untuk memotong jari dari tangan tiga pria yang terbukti bersalah melakukan perampokan sebagai bagian dari hukuman.

    Hadi Rostami, Mehdi Sharfian dan Mehdi Shahivand, yang ditahan di penjara Pusat Urumieh, provinsi Azerbaijan Barat , sedang menunggu untuk menjalani hukuman ‘kejam dan tidak dapat diubah’ berupa amputasi jari paling cepat pada 11 April, kata organisasi hak asasi manusia Amnesty International hari ini dikutip dari Daily Mail.

    Ketiga pria tersebut ditangkap pada bulan Agustus 2017 dan dihukum karena perampokan pada tahun 2019 setelah persidangan, di mana pengadilan menjatuhkan hukuman pemotongan empat jari di tangan kanan mereka sepenuhnya.

    Para pria tersebut dilaporkan ditolak aksesnya kepada pengacara dan pengadilan mengandalkan ‘pengakuan’ paksa, yang mengakibatkan ketiganya dipukuli, ditendang, dan dicambuk.

    Tangan Rostami patah dan para interogator mengancam akan memperkosa Shahivand untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, yang kemudian mereka tarik kembali. 

    Sejak menerima hukuman yang mengerikan itu, ketiganya telah melakukan mogok makan beberapa kali di penjara sebagai protes atas kondisi tidak manusiawi yang mereka alami, serta atas hukuman yang mereka terima.

    Pada bulan Februari 2021, Rostami disiksa lebih lanjut setelah pihak berwenang Iran menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 60 kali karena “mengganggu perintah penjara” setelah ia melakukan mogok makan. Ia juga telah beberapa kali mencoba bunuh diri, kata Amnesty. 

    Menyusul ancaman terbaru Iran untuk memotong jari kedua pria itu, Rostami menulis surat dari penjara untuk memohon bantuan dari masyarakat internasional. 

    ‘Saya menyerukan kepada organisasi hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan segera guna mencegah penerapan hukuman yang tidak manusiawi ini’, tulisnya. 

    Pada bulan November 2024, ketiganya juga menulis surat yang menggambarkan penderitaan mental mereka dan ‘mimpi buruk yang terus-menerus’ karena menunggu mutilasi mereka.

    ‘Kami tidak dapat tidur atau makan, dengan cemas menunggu penegakan hukuman kami sendiri… Mimpi buruk ini harus berakhir agar kami dapat menemukan jalan kembali ke kehidupan’, tulis mereka. 

    Penolakan

    Hukuman brutal berupa amputasi jari diizinkan berdasarkan hukum pidana Republik Islam tetapi secara luas dikutuk sebagai tindakan yang menjijikkan dan ilegal oleh para aktivis hak asasi manusia. 

    Wakil Direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Sarah Hashash, mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini: ‘Amputasi merupakan penyiksaan, yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional dan merupakan serangan yang mencolok dan menjijikkan terhadap martabat manusia. 

    ‘Kami menyerukan kepada pihak berwenang Iran untuk segera menghentikan semua rencana untuk melaksanakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi ini dan menghapuskan semua bentuk hukuman fisik dalam hukum dan praktik.’

    Ia juga menggambarkan ‘mimpi buruk saat terjaga’ yang dialami para lelaki tersebut selama hampir satu dekade, karena harus hidup dengan siksaan mental sehingga pihak berwenang dapat sewaktu-waktu memutilasi tubuh mereka. 

    ‘Amputasi yang direncanakan, berdasarkan ‘pengakuan’ yang diperoleh melalui penyiksaan dan setelah persidangan yang sangat tidak adil, adalah pengingat yang mengerikan tentang kesiapan otoritas Iran untuk menimbulkan penderitaan yang tidak dapat diubah dan bahwa sistem peradilan Iran adalah roda penggerak penting dalam mesin penyiksaan’, tambahnya. 

    Hashash juga memperingatkan bahwa otoritas Iran ‘dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan hukum internasional’.

    Amputasi jari diizinkan di Republik Islam berdasarkan hukum Syariah. 

    Bila hukuman semacam itu dilaksanakan, maka empat jari tangan kanan dipotong sehingga yang tertinggal hanya telapak tangan dan ibu jari. 

    Menurut Pusat Abdorrahman Boroumand yang berpusat di AS, otoritas Iran telah mengamputasi jari sedikitnya 131 pria sejak Januari 2000.

    Pada bulan Oktober, otoritas Iran mengamputasi jari dari tangan dua pria yang dihukum karena pencurian. 

    Kedua bersaudara asal Kurdi masing-masing memiliki empat jari di tangan kanan yang diamputasi dengan mesin guillotine di penjara di kota Urmia di barat laut Iran, menurut laporan.

    Mereka kemudian dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan medis, tambah laporan itu.

    Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS mengatakan Shahab dan Mehrdad Teimouri awalnya ditangkap pada tahun 2019 atas tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman penjara dan amputasi jari.

    Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan jumlah eksekusi di Iran dalam beberapa bulan terakhir. 

    Termasuk di dalamnya adalah hukuman gantung terhadap warga negara Jerman asal Iran, Jamshid Sharmahd, pada bulan Oktober. 

    Keluarganya mengatakan dia diculik oleh pasukan Iran saat berada di Uni Emirat Arab pada tahun 2020.

    Menurut LSM lain yang berbasis di Norwegia, Iran Human Rights, Iran telah mengeksekusi 633 orang tahun ini saja.

    Para aktivis menuduh pihak berwenang menggunakan hukuman mati sebagai cara menanamkan rasa takut di seluruh masyarakat.

  • Bursa Eropa Lanjutkan Pelemahan usai Pengenaan Tarif Trump, Rekor Terburuk sejak 2022

    Bursa Eropa Lanjutkan Pelemahan usai Pengenaan Tarif Trump, Rekor Terburuk sejak 2022

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa kembali ke zona merah dengan pelemahan terburuk dalam 3 tahun terakhir akibat bayang-bayang pemburukan pertumbuhan ekonomi imbas pengenaan tarif oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir Bloomberg pada Jumat (4/4/2025), indeks Euro Stoxx 50 yang berisi saham-saham blue chip merosot 2,6% pada perdagangan hari ini pukul 10.55 am waktu London. Sementara, Stoxx Europe 600 turun 2,5%, menuju pelemahan mingguan sebesar 5%.

    Saham emiten bank dan tambang menjadi beban utama pelemahan indeks. Indeks Perbankan Stoxx 600 melemah 7,5%, paling rendah sejak Maret 2022.

    “Tarif baru Trump terhadap Uni Eropa memicu kekhawatiran global,” kata Ulrich Urbahn, kepala strategi dan penelitian multi-aset di Berenberg, seraya menambahkan bahwa banyak strategi sistematis yang cukup lama memegang saham Eropa, sehingga meningkatkan peluang penjualan lebih lanjut.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis lalu bahwa dia terbuka untuk mengurangi tarifnya jika negara lain mampu menawarkan sesuatu yang dinilai fenomenal.

    Para investor pun akan mengalihkan fokus mereka ke laporan upah bulanan AS dan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari ini sebagai tanda-tanda ketahanan ekonomi AS dan bahwa para pembuat kebijakan mampu memangkas suku bunga lebih lanjut jika diperlukan.

    Pertumbuhan lapangan kerja di AS kemungkinan melambat menjadi 140.000 bulan lalu, dari 151.000 pada Februari 2025, menurut para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg.

    Di antara penggerak saham, Gerresheimer AG turun sebanyak 15% setelah Bloomberg News melaporkan KKR & Co. telah meninggalkan konsorsium ekuitas swasta yang membahas pengambilalihan produsen kemasan obat dan kosmetik Jerman tersebut.

  • Apa Itu Tarian Hora Yahudi? Dianggap Mirip Tarian Bagi-Bagi THR 2025

    Apa Itu Tarian Hora Yahudi? Dianggap Mirip Tarian Bagi-Bagi THR 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Tarian Hora adalah tarian rakyat Yahudi yang populer di Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Tarian ini sering ditarikan pada acara-acara perayaan, seperti pernikahan, bar mitzvah, dan hari raya Yahudi.

    Asal Usul dan Sejarah

    Tarian Hora memiliki akar yang dalam dalam budaya rakyat Yahudi, terutama di Eropa Timur. Tarian ini dibawa ke Israel oleh imigran Yahudi dari berbagai negara, dan kemudian menjadi bagian penting dari budaya Israel.

    Tarian Hora sering ditarikan dalam formasi lingkaran, yang melambangkan persatuan dan kebersamaan.

    Ciri Khas Tarian Hora

    Tarian ini biasanya ditarikan dengan gerakan langkah samping dan lompatan ringan. Tarian Hora sering diiringi oleh musik rakyat Yahudi, seperti lagu “Hava Nagila”.

    Pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan, mempelai sering diangkat di kursi oleh tamu sambil menari Hora.

    Kontroversi di Indonesia

    Baru-baru ini, sebuah tren tarian yang disebut “tarian bagi-bagi THR 2025” menjadi viral di Indonesia. Beberapa warganet memperhatikan bahwa tarian ini memiliki kemiripan dengan Tarian Hora Yahudi.

    @sampit.update_ Merinding!! Ternyata Tarian dan Musik ini berasal dari tradisi Y4hvdi, Kini tarian dan musik tersebut sedang trend di Indonesia untuk digunakan sebagai trend Joget untuk bagi-bagi THR. “Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadis “Man tasyabaha biqoumin fahuwa minhum”. “Ada yang tau siapa yang pertama mempopulerkan nya di Indonesia? ???? ???? Follow Juga Instagram ???? @sampit.update #sampitupdate #sampitupdate24jam #thr #idulfitri #bagiTHR ♬ suara asli – sampit.update

    Hal ini memicu kontroversi di media sosial, dengan beberapa orang mengkritik tarian tersebut karena dianggap meniru budaya Yahudi.

    “Ternyata Tarian dan Musik ini berasal dari tradisi Yahudi, kini tarian dan musik tersebut sedang trend di Indonesia untuk digunakan sebagai trend Joget bagi-bagi THR,” tulis akun TikTok @sampit.update_.

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, influencer Indonesia yang kini tinggal di Jerman, Bunda Corla, ikut buka suara dan menjelaskan jika tarian tersebut berasal dari negara Finlandia.

    “Biar tidak keliru yang lagi di ikutin trending bagi-bagi THR, ini aslinya Joget dari Negara FINLANDIA, bukan dari Negara manapun Sekalipun Yahudi, Turki, Mesir atau nenek moyang kau paham?

    “Dance/nari yang tidak ada kaitannya dengan pemujaan, budaya, tradisi, apalagi agama jangan gila tar gila beneran. Ini Joget ala ala happy Time saat pesta Remaja tahun 1060. Bukan Ritual cari tumbal, hati-hati menyebarkan berita bohong/fitnah hanya karena tidak suka oleh satu kepercayaan di buatlah provaganda,” tulisnya.

    Meski tarian ini dianggap hanya sekadar hiburan dan tidak ada kaitannya dengan budaya atau agama tertentu. Ada juga yang mengingatkan bahwa penjajahan akidah bisa dimulai dari pergeseran budaya.

    Makna dan Simbolisme

    Tarian Hora melambangkan sukacita, kebersamaan, dan solidaritas komunitas Yahudi. Tarian ini juga merupakan ekspresi kegembiraan dan perayaan.

    Tarian Hora adalah bagian penting dari budaya rakyat Yahudi. Meskipun ada kemiripan antara tarian ini dan tren tarian yang viral di Indonesia, penting untuk diingat bahwa tarian memiliki makna dan simbolisme yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Dampak Tarif Impor Donald Trump yang bakal Mengguncang Industri Teknologi – Page 3

    Ini Dampak Tarif Impor Donald Trump yang bakal Mengguncang Industri Teknologi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang ekonomi global pekan ini dengan pengumuman tarif baru yang menyasar sejumlah negara, termasuk mitra dagang utama Amerika Serikat seperti Uni Eropa, Tiongkok, dan India.

    Donald Trump juga menetapkan tarif 32% untuk barang impor dari Indonesia sebagai respons terhadap tarif tinggi Indonesia.

    Langkah dramatis ini langsung memicu gejolak di pasar keuangan dunia dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi industri teknologi.

    Menurut laporan CNBC, dikutip Jumat (4/4/2025), raksasa teknologi seperti Amazon, Nvidia, dan Meta mengalami penurunan saham lebih dari tujuh persen.

    Sementara Apple kehilangan lebih dari USD 300 miliar nilai pasar. Sektor semikonduktor dan komputer pribadi, termasuk Micron, HP, dan Dell, mengalami kerugian dua digit. 

    Analis perdagangan dan pemimpin bisnis telah lama memperingatkan bahwa tarif AS berpotensi memicu tindakan balasan dari kekuatan ekonomi global lainnya. Sektor teknologi AS pun menjadi sebagai target utama.

    Menjelang pengumuman tarif impor Donald Trump, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa Eropa memiliki ‘banyak kartu’ yang bisa digunakan untuk membalas, termasuk menargetkan layanan digital.

    Juru bicara pemerintah Prancis juga menegaskan bahwa mereka siap menghadapi perang dagang ini dan mempertimbangkan layanan digital AS sebagai bagian dari respons mereka.

    Juru bicara tersebut secara khusus menyebutkan lima perusahaan teknologi besar: Meta, Alphabet, Apple, Microsoft, dan Amazon. Menteri Ekonomi Jerman juga mengisyaratkan dukungannya terhadap rencana tersebut.

     

  • Kuatkan Solidaritas, Diaspora Banyuwangi se-Indonesia dan Luar Negeri Berkumpul

    Kuatkan Solidaritas, Diaspora Banyuwangi se-Indonesia dan Luar Negeri Berkumpul

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Festival Diaspora Banyuwangi yang digelar tiap awal Syawal kembali digelar. Tahun ini ratusan perantau asal bumi Blambangan berkumpul melepas rindu akan tanah kelahiran serta menguatkan solidaritas dan jejaring, di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Kamis (3/4/2025).

    Festival Diaspora tidak hanya dihadiri pengunjung berasal dari sejumlah kota di Indonesia, namun turut hadir para diaspora yang berkiprah di berbagai belahan dunia. Baik hadir secara langsung, maupun mengikuti secara virtual. Mayoritas mereka tergabung dalam Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi)

    “Ikawangi tidak hanya berdiri di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Tapi, juga ada di semua benua sedunia. Mereka mampu menunjukkan kiprahnya dengan baik,” ungkap salah satu sesepuh Ikawangi, Mayjen (Purn) Rusdy Maksum.

    Selain para tamu dari luar kota, Diaspora Banyuwangi juga tidak sedikit yang berkiprah di berbagai bidang profesional maupun pengusaha di berbagai negara. Bahkan banyak pula yang kemudian menjadi pejabat publik.

    Seperti Dami Sundari Frese asal Kecamatan Tegaldlimo, yang kini berkarir di Jerman. Ia menjadi profesional di salah satu perusahaan multinasional. “Saat ini kami sangat bangga merepresentasikan tanah kelahiran kami di dunia. Saya kira, warga Banyuwangi tidak kalah bersaing secara profesional dengan masyarakat dunia,” ungkap perempuan yang sudah tujuh tahun tinggal di Eropa itu.

    Hal yang sama juga diutarakan oleh Dian Novita yang saat ini berkarir di Amerika Serikat. Tak hanya berkarir secara profesional, di negeri Paman Sam tersebut ia juga bangga memperkenalkan budaya Banyuwangi, mulai dari tari gandrung hingga barong.

    “Budaya kita diterima secara antusias dan baik oleh warga Amerika Serikat. Ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk mengenalkan Banyuwangi,” ujar lulusan penerima beasiswa Banyuwangi Cerdas tersebut.

    Dalam Festival Diaspora kali ini, juga hadir orang Banyuwangi yang menjadi pejabat publik. Seperti Wakil Wali Kota Sorong, Papua, Haji Sutejo, dan Wakil Walikota Pasuruan Mokhamad Nawawi.

    Selain itu juga ada Irjen Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI. Ada pula Wakil Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Abdul Hamid, dan lainnya yang turut menyapa para diaspora Banyuwangi dari berbagai daerah dan negara.

    “Alhamdulillah warga Banyuwangi di Sorong dan di Papua pada umumnya, guyub rukun. Turut berkontribusi nyata bagi daerah setempat,” ungkap Haji Sutejo yang juga mantan punggawa Persewangi dekade 90-an asal Wonosobo, Srono itu.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan, peran serta para diaspora amat penting bagi perkembangan Banyuwangi. “Kami sangat bangga atas pencapaian para diaspora Banyuwangi di tempat rantaunya. Telah menjadi duta yang mengharumkan nama daerah,” ujar Ipuk.

    Ipuk berharap, dengan pertemuan para diaspora ini turut memperkuat pembangunan daerah. Salah satunya dengan mengaktivasi CSR mobile via aplikasi Smart Kampung untuk membantu warga miskin

    “Tidak hanya ajang saling tepuk tangan, namun juga memperkokoh ikatan kekeluargaan dan sinergi bagi Banyuwangi ke depan. Dengan menginstal aplikasi, Bapak/ ibu baik secara kelembagaan ataupun personal bisa turut membantu warga miskin si Banyuwangi secara langsung secara transparan dan akuntabel,” pungkas Ipuk. [alr/aje]

  • Tolak Tangkap Netanyahu, Hungaria Pilih Keluar dari ICC, Gelar Karpet Merah untuk PM Israel – Halaman all

    Tolak Tangkap Netanyahu, Hungaria Pilih Keluar dari ICC, Gelar Karpet Merah untuk PM Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hungaria menolak untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat dia berkunjung ke Hungaria hari Kamis ini, (3/4/2025).

    Padahal, Hungaria adalah salah satu anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu karena kasus kejahatan perang di Jalur Gaza.

    ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sehingga harus mengandalkan negara-negara anggotanya untuk menangkap tersangka kasus kejahatan dan menyeretnya ke markas ICC di Den Hague, Belanda.

    Dikutip dari CNN, sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma tahun 2002, Hungaria berkewajiban memborgol Netanyahu.

    Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban justru menyambut Netanyahu dengan karpet merah. Netanyahu juga mendapat upacara penyambutan di Lion’s Courtyart, Kota Budapest.

    Sebelumnya Orban memang mengatakan negaranya tak akan menangkap Netanyahu. PM Israel itu dijadwalkan berada di Budapest selama empat hari untuk keperluan kunjungan.

    Hungaria menjadi salah satu sekutu terbesar Israel di Eropa. Banyak pula warga Hungaria yang mendukung Israel.

    NETANYAHU BERPIDATO – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Minggu (23/3/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Instagram @b.netanyahu)

    Sekretaris Negara untuk Urusan Komunikasi dan Hubungan Internasional Hungaria Zoltan Kovacs menyebut negaranya mulai memproses pengunduran diri dari ICC hari ini.

    “Sejalan dengan konstitusi Hungaria dan kewajiban hukum internasional,” ujar Kovacs.

    Kunjungan Netanyahu ke Hungaria itu adalah kunjungannya ke luar negeri sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia.

    Februari kemarin Netanyahu bertolak ke Wasington, AS, untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. AS dan Israel sama-sama bukan anggota ICC.

    Trump dan pendahulunya, Joe Biden, pernah mengecam surat penangkapan terhadap Netanyahu. Bahkan, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang bekerja di ICC.

    Di sisi lain, ICC mengkritik keputusan Hungaria yang tidak menangkap Netanyahu. Juru bicara ICC, Fadil Al Abdallah, menyebut negara anggota ICC berkewajiban menegakkan keputusan ICC.

    “Sengketa apa pun mengenai fungsi yudisial ICC seharusnya diselesaikan melalui keputusan ICC,” ujarnya dikutip dari Al Jazeera.

    HRW minta Hungaria tangkap Netanyahu

    Human Rights Watch (HRW) meminta Hungaria untuk tidak mengizinkan Netanyahu berkunjung ke Budapest. Di samping itu, HRW juga meminta untuk menangkap Netanyahu jika masuk ke Hungaria.

    “Netanyahu menjadi target surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC tanggal 21 November 2024 ketika hakim ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia dan Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel saat itu, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza setidaknya sejak 8 Oktober 2023,” kata HRW di laman resminya pada hari Selasa lalu.

    “Kejahatan ini termasuk membuat warga sipil kelaparan, sengaja mengarahkan serangan kepawa warga sipil, pembunuhan, dan penganiayaan. HRW telah mendokumentasikan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaa, dan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.”

    Liz Evenson, Direktur Keadilan Internasional di HRW, menyebut tindakan Orban mengundang Netanyahu untuk datang ke Hungaria merupakan penghinaan terhadap korban kejahatan besar.

    “Hungaria seharusnya mematuhi kewajiban hukumnya sebagai bagian dari ICC dan menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di negara itu,” kata Evenson.

    Seperti Orban, para pejabat pemerintahan di negara-negara Uni Eropa lain seperti Prancis, Polandia, Italia, Romania, dan Jerman juga sudah mengatakan tidak akan menangkap Netanyahu.

    Adapun pada bulan Januari lalu sejumlah aktivis HAM berunjuk rasa untuk memprotes Polandia yang diduga akan bersedia menerima kunjungan Netanyahu ke negara itu.

    (*)

  • Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan aturan tarif impor kepada negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. 

    AS menuding negara-negara yang kena hukuman tarif telah menyebabkan negeri Paman Sam mengalami defisit perdagangan yang setiap tahun terus melebar.

    Dilansir dari data Bloomberg Economics, terdapat 15 negara penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar AS. Posisi pertama diduduki oleh China, dengan total nilai defisit pada 2024 saja mencapai US$295 miliar. 

    Kemudian, negara penyumpang defisit neraca perdagangan AS terbesar diikuti oleh Meksiko US$172 miliar, Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar dan Taiwan US$74 miliar. 

    Selanjutnya, Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar dan India US$46 miliar. 

    Lalu, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar dan Indonesia US$18 miliar. 

    Namun demikian, tidak berarti negara-negara penyumpang defisit terbesar itu menjadi negara-negara yang diganjar dengan tarif terbesar oleh Trump. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, setidaknya ada 10 negara yang dikenakan tarif impor jumbo pada kisaran 40% hingga 50%. 

    Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan kebijakan tarif impor bea masuk perdagangan 10% ke depannya untuk seluruh negara. Kemudian, untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025). 

    Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo. Tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%. 

    Alasan Pembelakuan Tarif 

    Berdasarkan pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya. 

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu. 

    Janji untuk mengenakan tarif impor bea masuk perdagangan itu sudah lama digembor-gemborkan Trump sejak memenangkan Pilpres AS 2024 lalu. Usai dilantik pada Januari 2025, bahkan Trump telah mengenakan tarif jumbo kepada negara tetangganya sendiri seperti Kanada dan Meksiko. 

    Presiden dari Partai Republik yang dikenal konservatif itu menerangkan, defisit perdagangan barang AS tahunan yang besar dan terus menerus telah menyebabkan pengosongan basis manufaktur negara tersebut. 

    “Menghambat kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri yang maju, melemahkan rantai pasokan penting dan membuat basis industri pertahanan kita bergantung pada musuh asing,” paparnya.

    Berikut daftar 10 Negara dengan tarif timbal balik terbesar:

    1. Lesotho: 50%; 

    2. Kamboja: 49%; 

    3. Laos: 48%;

    4. Madagaskar: 47%;

    5. Vietnam: 46%;

    6. Sri Lanka: 44%;

    7. Myanmar: 44%; 

    8. Suriah: 41%; 

    9. Mauritius: 40%; dan

    10. Irak: 39%.  

  • China Beri Respons Keras Terhadap Tarif Trump, Negara Lain Mau Negosiasi

    China Beri Respons Keras Terhadap Tarif Trump, Negara Lain Mau Negosiasi

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luas untuk barang impor ke AS. Negara-negara yang terdampak tarif itu pun memberi respons berbeda.

    Dilansir BBC dan AFP, Kamis (3/4/2025), Trump menyebut kebijakannya itu sebagai tarif timbal balik. Dia mengatakan barang-barang AS telah dikenai tarif yang tidak adil di berbagai negara sehingga sudah saatnya AS mengenakan tarif yang setara.

    Dia mengatakan uang yang dihasilkan dari tarif baru itu akan digunakan untuk mengurangi pajak warga AS dan membayar utang AS. Trump juga menunjukkan bagan berjudul ‘Tarif Timbal Balik’ yang memiliki tiga kolom.

    Kolom pertama adalah daftar negara, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS dan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara tersebut.

    “Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” katanya dilansir BBC.

    Berikut ini reaksi internasional sejauh ini:

    China

    China menganggap Tarif tersebut tidak mematuhi aturan perdagangan internasional. China mendesak Washington untuk segera membatalkannya dengan peringatan bahwa tarif tersebut membahayakan pembangunan ekonomi global.

    Uni Eropa

    Pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen menganggap tarif dari Trump merupakan pukulan telak bagi ekonomi dunia.

    “Tampaknya tidak ada ketertiban dalam kekacauan ini. Tidak ada jalan yang jelas melalui kompleksitas dan kekacauan yang sedang terjadi karena semua mitra dagang AS terkena dampaknya,” katanya.

    Setelah tarif 20 persen pada ekspor UE ke AS, dia mengatakan Brussels bersiap untuk tindakan balasan lebih lanjut.

    “Belum terlambat untuk mengatasi masalah melalui negosiasi,” ujarnya.

    Jerman

    Asosiasi Industri Otomotif Jerman mengatakan tarif tersebut hanya akan menciptakan pihak yang kalah dan mendesak UE untuk bertindak dengan kekuatan yang diperlukan sambil terus mengisyaratkan kesediaannya untuk bernegosiasi.

    Industri kimia Jerman, yang menganggap AS sebagai pasar ekspor terbesarnya mendesak UE untuk tetap tenang dan menekankan eskalasi hanya akan memperburuk situasi.

    Jepang

    Menteri Perdagangan Jepang Yoji Muto mengatakan tarif 24 persen pada ekspor Jepang ke AS sangat disesalkan. Dia mendesak AS membatalkan hal itu.

    “Dan saya sekali lagi dengan tegas mendesak (Washington) untuk tidak menerapkannya ke Jepang,” ujarnya.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan tarif tersebut dapat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian perdagangan kedua negara.

    India

    Kepala eksekutif Federasi Organisasi Ekspor India, Ajay Sahai, mengatakan tarif 26 persen tersebut akan merugikan permintaan untuk ekspornya. Dia mengatakan negara-negara pesaing seperti China dan Vietnam telah terpukul lebih keras, yang membuka ruang bagi India untuk mendapatkan pangsa pasar.

    “Tarif yang dikenakan pada India jelas tinggi dan lebih tinggi dari yang diharapkan,” katanya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Gempa Politik di Prancis setelah Vonis Marine Le Pen

    Gempa Politik di Prancis setelah Vonis Marine Le Pen

    Jakarta –

    Putusan tersebut menggema di seluruh dunia, karena secara efektif melarang Marine Le Pen, calon presiden Prancis tiga kali yang juga menjadi tokoh kunci bagi sayap kanan Eropa, untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden Prancis 2027, yang sejauh ini dianggap sebagai kesempatan emas baginya untuk meraih jabatan tertinggi di negara itu.

    Hanya sedikit yang bersuka cita atas berita ini. Pendukungnya mengatakan bahwa ia sengaja dibungkam, sementara beberapa kritikus khawatir akan konsekuensi politik yang jauh akibat keputusan para hakim tersebut.

    Seiring debu mereda setelah bertahun-tahun persiapan hukum, berbulan-bulan persidangan dan pembacaan putusan hukum yang memakan waktu berjam-jam, gempa politik di Prancis mungkin baru saja dimulai.

    Kejahatan dan hukuman

    Partai Le Pen telah berjanji untuk mengejar “segala kemungkinan upaya hukum” atas vonis tersebut, dan Le Pen sendiri sudah mengajukan banding.

    Namun pengadilan tinggi menyatakan pada hari Selasa (01/04) bahwa mereka mungkin akan mengeluarkan keputusan banding paling cepat pada musim panas 2026.

    Hingga saat itu, larangan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden bagi Le pen berlaku segera, namun tidak berlaku bagi posisi Le Pen sebagai anggota legislatif, yang saat ini masih diizinkan untuk dipertahankan.

    Keputusan pengadilan Senin (31/03) lalu dijatuhkan oleh tiga hakim di pengadilan Paris, berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa.

    Dia juga menambahkan bahwa penolakan konsisten dari Le Pen dan partainya atas tuduhan tersebut menunjukkan adanya risiko pengulangan pelanggaran.

    Profesor hukum di Paris, Julien Boudon, mengatakan kepada DW bahwa larangan lima tahun untuk mencalonkan diri yang dijatuhkan kepada Le Pen mengikuti peraturan hukum Prancis dan preseden hukum terkait kasus penggelapan oleh politisi.

    “Itu sepenuhnya sesuai dengan standar,” kata Boudon, menambahkan bahwa dia “tidak terkejut sama sekali.”

    Anggota legislatif Prancis telah memilih untuk memperketat hukuman bagi pelaku korupsi setelah skandal tahun 2016 yang melibatkan mantan Menteri Anggaran Jerome Cahuzac, yang akhirnya dijatuhi hukuman karena penipuan pajak. Undang-undang tersebut menjadikan larangan pemilihan sebagai hukuman untuk kejahatan seperti itu, dan Le Pen sendiri sebelumnya telah mendesak hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan dana publik.

    Profesor hukum Boudon juga mencatat bahwa, jika hakim memberi Le Pen larangan yang lebih ringan dari biasanya, mereka akan menghadapi tuduhan yang lebih keras lagi mengenai politisasi proses peradilan daripada yang mereka hadapi sekarang.

    Amarah sayap kanan

    Sementara itu, tuduhan pelanggaran terhadap supremasi hukum dan politisasi proses hukum terus mengalir baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada hari Selasa, penerus Le Pen di Partai National Rally, Jordan Bardella, mengecam apa yang disebutnya sebagai “tirani para hakim yang melanggar kebebasan pemilih.”

    Klaim serupa bergema dari sekutu politik Le Pen di seluruh dunia.

    Matteo Salvini dari partai sayap kanan Italia, Lega, menyebut ini sebagai upaya untuk “mengeluarkan [Le Pen] dari kehidupan politik,” dan “sebuah deklarasi perang,” sementara mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menuduh di X bahwa pihak kiri Prancis menggunakan “aktivisme yudisial untuk memenangkan pemilu tanpa oposisi yang nyata.”

    Kritik dari kiri dan kanan

    Namun, kritikus terhadap keputusan tersebut dapat ditemukan di seluruh spektrum politik. Mantan Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis, yang memimpin kelompok politik kiri Mera25, mengecam apa yang disebutnya sebagai “hipokrisi yang mencengangkan” di media sosial X.

    “Ketika pengadilan Turki melarang lawan utama Erdogan dalam pemilihan presiden, pikiran liberal memberontak dan langsung menolak argumen Erdogan bahwa hukum adalah hukum. Ketika pengadilan Prancis melakukan hal yang sama, pikiran liberal bersukacita dan mengulang-ulang ‘hukum adalah hukum,’” tulisnya d X.

    Peneliti politik di Istanbul, Aybike Mergen, menyebut perbandingan ini “menyesatkan.” Sementara Proyek Keadilan Dunia menempatkan Prancis pada peringkat 22 secara global dalam indeks supremasi hukum. Peringkat ini di bawah Jerman, namun di atas Amerika Serikat, sementara Turki berada pada peringkat 117.

    Di Strasbourg, kepala fraksi tengah-kanan Les Republicains di Parlemen Eropa, menyebut hari dijatuhkannya vonis Senin (31/03) lalu sebagai “hari gelap bagi demokrasi Prancis” dan mengatakan bahwa putusan hakim tersebut merupakan “campur tangan besar” dalam politik Prancis.

    “Saya telah berdebat dengan National Rally di setiap kampanye yang saya pimpin. Seperti setiap orang Prancis yang peduli dengan demokrasi, saya ingin perbedaan kita diselesaikan melalui keputusan pemilih,” tulis Francois-Xavier Ballamy di X.

    Kekalahan kelompok sentris?

    Pernyataan Ballamy merangkum ketakutan di antara banyak kalangan sentris: Bahwa argumen yang menentang ide-ide yang telah membuat Marine Le Pen begitu populer jauh dari usai, dan bahwa putusan ini akan menghambat upaya untuk merebut kembali popularitas di kotak suara.

    Analis Camille Lons cemas bahwa keputusan pengadilan itu malah ‘backfire’, yang akan membantu politisi sayap kanan mendukung klaim mereka bahwa sistem “dirancang melawan mereka,” seraya menambahkan bahwa “narasi” ini bisa “menggalang basis mereka dan memperkuat dukungan mereka menuju 2027.”

    Pejabat kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri itu juga menambahkan bahwa di tempat lain di dunia, vonis di Prancis kemungkinan besar akan “dibingkai sebagai bukti lebih lanjut dari keterlibatan Eropa yang berlebihan dan kemunduran demokrasi.”

    Independensi yudisial dalam sorotan

    Profesor hukum Prancis Boudon mengatakan bahwa ia tidak terkesan dengan pendapat para kritikus terhadap putusan pengadilan, terlepas dari warna politik mereka.

    “Sangat memalukan untuk mengatakan ini adalah keputusan politik. Itu adalah serangan terhadap kehormatan dan integritas hakim,” ujarnya kepada DW.

    “Keputusan ini adalah penghormatan terhadap supremasi hukum,” tambahnya, menegaskan bahwa “seorang politisi terpilih yang melanggar hukum harus bertanggung jawab.”

    Kasus Le Pen sudah memicu perdebatan tentang kemungkinan reformasi terhadap hukuman antikorupsi di negara itu.

    Perdana Menteri Prancis dari kalangan sentris, Francois Bayrou, mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa (01/04) bahwa perlu ada “refleksi” tentang cara hukum diterapkan saat ini, demikian ditulis surat kabar Prancis Le Monde.

    Namun, ia menambahkan bahwa ia tidak berniat “mencampuradukkan diskusi” mengenai putusan tertentu dengan refleksi tentang keadaan hukum secara keseluruhan.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini