Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Korupsi yang Dirancang

    Korupsi yang Dirancang

    Korupsi yang Dirancang
    Guru Besar Ilmu Manajemen, Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    KORUPSI
    di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan hasil dari desain kekuasaan yang keliru.
    Setiap kali publik diguncang kasus
    korupsi
    yang melibatkan pejabat dan jejaring keluarganya, kemarahan muncul, lalu menghilang.
    Sistem tetap berjalan, aktor berganti, pola tetap sama. Ini menandakan satu hal penting: korupsi tidak lagi bersifat deviasi, tetapi terinstitusionalisasi.
    Dalam teori
    institutional corruption
    (Lessig, 2011), sistem dapat terlihat sah secara hukum, tapi gagal secara etika dan fungsi karena insentif yang mendorong penyimpangan.
    Ketika jabatan publik membuka akses terhadap rente ekonomi—anggaran, izin, proyek—maka korupsi menjadi adaptasi rasional, bukan anomali.
    Becker (1968) bahkan menegaskan, kejahatan akan terus terjadi selama manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Dalam konteks ini, korupsi bukan soal karakter individu, melainkan logika sistem yang salah arah.
    Fenomena proyek ijon memperlihatkan bagaimana korupsi dimulai jauh sebelum kekuasaan dijalankan.
    Dalam teori
    political finance
    (Scarrow, 2007), biaya politik yang mahal menciptakan ketergantungan struktural kandidat pada penyandang dana. Relasi ini melahirkan
    quid pro quo:
    dukungan hari ini ditukar dengan kebijakan dan proyek esok hari.
    Akibatnya, ruang kebijakan publik telah terkunci sejak awal. APBD kehilangan fungsi sebagai instrumen pembangunan dan berubah menjadi alat pembayaran utang politik.
    Dalam kerangka
    state capture
    (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000), kebijakan negara dibajak oleh kepentingan sempit sebelum negara sempat menjalankan mandatnya. Inilah sebabnya korupsi di tingkat daerah sering bersifat masif, terencana, dan tidak mudah dibongkar.
    Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan ini tidak memulai dari moral, tetapi dari pembenahan desain politik.
    Jerman dan Kanada, misalnya, menekan korupsi bukan dengan hukuman ekstrem, tetapi dengan membuat biaya politik murah, transparan, dan diaudit ketat.
    Dana kampanye dibatasi, dilaporkan
    real-time,
    dan pelanggaran administratif ditindak cepat. Hasilnya, insentif untuk menjual proyek sebelum berkuasa menjadi tidak rasional.
    Keterlibatan keluarga dalam korupsi sering disederhanakan sebagai nepotisme. Padahal, secara teoritik, ia merupakan solusi informal atas lemahnya institusi.
    Dalam
    principal–agent theory
    (Jensen & Meckling, 1976), masalah utama bukan niat, melainkan kepercayaan. Ketika sistem hukum tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan, aktor politik memilih keluarga dan kolega sebagai
    trust network.
    Di sinilah korupsi berubah menjadi organisasi ekonomi tertutup. Keluarga dan kolega berfungsi sebagai penyimpan aset, perantara proyek, dan pelindung konflik kepentingan.
    Hukuman pidana terhadap individu menjadi tidak efektif karena aset dan kendali tersebar. Penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kapasitas negara, tapi teori
    deterrence
    menegaskan bahwa tanpa pemiskinan aset dan pemutusan jaringan, efek jera hanya bersifat simbolik.
    Sebaliknya, Singapura memutus korupsi keluarga dengan pendekatan berbeda. Negara ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi menghilangkan ruang aman bagi aset dan konflik kepentingan.
    Transparansi kekayaan, larangan keras keterlibatan keluarga dalam urusan negara, serta kepastian hukum yang cepat membuat korupsi menjadi risiko karier yang permanen, bukan spekulasi sesaat.
    Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa korupsi tidak diberantas, melainkan digantikan. Digantikan oleh sistem yang membuat korupsi tidak rasional secara ekonomi, politik, dan sosial.
    Georgia pasca-2004, misalnya, tidak memulai dengan memburu semua pelaku lama, tetapi dengan memotong total ruang rente melalui digitalisasi layanan publik, deregulasi radikal, dan pemecatan massal aparat korup. Hasilnya, peluang korupsi runtuh karena sistemnya tidak lagi menyediakan celah.
    Pelajaran utamanya jelas: negara harus beralih dari pendekatan moralistik ke rekayasa insentif. Pembiayaan politik harus transparan dan murah.
    Hukuman harus menargetkan manfaat ekonomi, bukan sekadar badan. Konflik kepentingan keluarga harus ditutup secara sistemik.
    Data anggaran dan pengadaan harus terbuka, dapat dilacak, dan diawasi publik. KPK perlu diposisikan bukan hanya sebagai penindak, tetapi sebagai arsitek sistem pencegahan yang mengikat.
    Namun, desain negara tidak akan bekerja tanpa masyarakat. Dalam teori
    collective action
    (Olson, 1965), kejahatan sistemik bertahan karena publik tidak bertindak serempak.
    Normalisasi korupsi kecil, toleransi politik uang, dan cepatnya publik melupakan skandal membuat korupsi hidup dari kelelahan sosial.
    Negara-negara yang berhasil menekan korupsi membangun ingatan publik yang panjang, bukan sekadar kemarahan sesaat.
    Korupsi di Indonesia tidak akan berhenti karena kita membencinya. Ia berhenti ketika sistem membuatnya bodoh untuk dilakukan.
    Ketika biaya politik transparan, ketika hukuman finansial melampaui hasil kejahatan, ketika keluarga tidak lagi menjadi benteng, dan ketika publik tidak mudah lupa.
    Selama jabatan masih diperlakukan sebagai investasi, proyek sebagai panen, dan kekuasaan sebagai warisan, korupsi akan terus hidup. Bukan sebagai kecelakaan, tetapi sebagai konsekuensi desain yang belum kita berani ubah.
    Pertanyaannya kini tinggal satu: apakah negara siap mengganti korupsi dengan sistem yang lebih rasional, atau terus hidup dalam korupsi yang ia rancang sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengadilan Jerman Batalkan Larangan Terhadap Grup Neo-Nazi

    Pengadilan Jerman Batalkan Larangan Terhadap Grup Neo-Nazi

    Berlin –

    Pengadilan Jerman membatalkan larangan nasional terhadap kelompok neo-Nazi Hammerskins. Pengadilan Jerman mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa kelompok tersebut merupakan organisasi nasional.

    Dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Jerman telah melarang grup yang berbasis di AS tersebut, yang dikenal karena konser musik supremasi kulit putihnya. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa kelompok tersebut bertujuan untuk menyebarkan “doktrin rasial berdasarkan ideologi Nazi”.

    Namun, Pengadilan Administratif Federal mengatakan bahwa “fakta-fakta yang ada tidak membenarkan asumsi bahwa ada asosiasi nasional yang disebut ‘Hammerskins Jerman’”.

    Pengadilan mengatakan bahwa, meskipun grup tersebut memiliki unsur-unsur regional, tidak ada bukti konklusif tentang “kontrol pusat cabang regional oleh badan nasional tingkat yang lebih tinggi”.

    Pengadilan menyatakan bahwa larangan terhadap Hammerskins di tingkat negara bagian masih dimungkinkan.

    Sempat Dilarang Tahun 2023

    Petugas menyita senjata dan uang tunai serta menemukan “sejumlah besar” perlengkapan ekstremis sayap kanan, termasuk salinan buku Adolf Hitler “Mein Kampf” dan bendera bergambar swastika.

    Kelompok ini muncul dari apa yang disebut “Hammerskins Nation” yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1988.

    Seorang juru bicara Kementerian mengatakan pada hari Jumat (19/12), bahwa mereka akan mempelajari putusan pengadilan tetapi bahwa mereka “tidak akan mengubah upaya kami yang jelas untuk melarang organisasi ekstremis sayap kanan, yang akan kami lanjutkan”.

    Awal tahun ini, Pengadilan Administratif juga membatalkan larangan terhadap majalah sayap kanan Compact. Pengadilan mengatakan bahwa meskipun majalah tersebut telah menerbitkan beberapa materi “anti-konstitusional”, syarat untuk pelarangan belum terpenuhi.

    (lir/lir)

  • Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Jakarta –

    Dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pekan ini, Blok Biru bersiap mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sebuah keputusan yang dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya dan berpotensi menggerus kepercayaan di antara 27 negara anggotanya.

    Dalam pertemuan yang dimulai pada Kamis (18/12) tersebut, banyak pemimpin akan mendesak agar puluhan miliar euro aset Rusia yang dibekukan di Eropa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer Ukraina selama dua tahun ke depan.

    Seperti yang diketahui, Ukraina berada di ambang kebangkrutan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan Ukraina membutuhkan 137 miliar euro (sekitar Rp2.670 triliun) pada tahun 2026 dan 2027. Dana itu harus tersedia paling lambat musim semi tahun 2026. UE telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan tersebut, dengan cara apa pun.

    Risiko hukum hingga ekonomi

    Komisi Eropa mengusulkan agar sebagian aset Rusia yang dibekukan senilai 210 miliar euro (sekitar Rp4.100 triliun) itu digunakan sebagai jaminan “pinjaman reparasi” senilai 90 miliar euro (sekitar Rp1.760 triliun) untuk Ukraina. Inggris, Kanada, dan Norwegia disebut akan menutupi kekurangannya.

    Namun, rencana ini menuai kontroversi. Komisi Eropa menegaskan dasar hukum dan argumentasinya kuat. Sebaliknya, Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa kepercayaan internasional terhadap mata uang euro dapat terganggu jika UE dianggap menyita aset tersebut.

    Sekitar 185 miliar euro (sekitar Rp3.610 triliun) aset Rusia saat ini dibekukan di Euroclear, penyedia jasa keuangan yang berbasis di Brussels. Belgia khawatir akan potensi pembalasan Rusia, baik melalui jalur hukum maupun cara lain yang lebih berbahaya.

    Euroclear sendiri cemas terhadap reputasinya. Perusahaan itu menilai gagasan Komisi Eropa rapuh secara hukum dan khawatir investor internasional akan menjauh jika aset Rusia dialihkan menjadi instrumen utang UE, seperti yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Merz desak UE gunakan aset Rusia untuk tekan Putin

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak UE untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Ukraina, “meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin”, serta “mengirimkan sinyal tegas ke Moskow.”

    “Isu ini menyangkut keamanan dan kedaulatan Eropa,” kata Friedrich Merz di parlemen Jerman, Bundestag, Rabu (17/12). Dia menegaskan Putin harus diyakinkan bahwa kelanjutan invasi ke Ukraina adalah “tindakan sia-sia” dan Rusia perlu masuk ke dalam “perundingan serius.”

    “Kami berniat menggunakan aset Rusia untuk membiayai Angkatan Bersenjata Ukraina setidaknya selama dua tahun ke depan. Langkah ini bukan untuk memperpanjang perang, melainkan untuk mengakhirinya secepat mungkin,” cuitan Merz di platform X.

    Tidak semua negara UE sepakat

    Komisi Eropa menghadapi hambatan internal. Hungaria dan Slovakia, yang dikenal lebih dekat dengan Rusia, telah menyatakan akan menentang rencana tersebut.

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan penggunaan aset Rusia akan “menempatkan Belgia dalam bahaya serius.” Orban menilai langkah itu bertentangan dengan hukum internasional dan mengutip peringatan Putin bahwa Rusia akan merespons dengan segala cara hukum yang tersedia.

    “Setiap sengketa hukum pasti akan kalah dan pada akhirnya seseorang harus mengganti aset yang disita,” Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengingatkan bahwa situasi hukumnya “cukup pelik.” Meski Italia sepakat bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas rekonstruksi negara yang diserangnya, Meloni menekankan perlunya dasar hukum yang benar-benar kuat.

    “Jika fondasi hukumnya rapuh, kita justru memberi Rusia kemenangan nyata pertamanya sejak konflik ini dimulai,” kata Meloni di parlemen Italia.

    Rencana B, tapi tidak memungkinkan

    Komisi Eropa, cabang eksekutif yang kuat dari Uni Eropa, telah mengusulkan opsi kedua. Komisi itu dapat mencoba mengumpulkan dana di pasar internasional, mirip dengan cara mereka mendanai uang pemulihan ekonomi besar-besaran setelah awal pandemi Covid-19.

    Belgia lebih memilih opsi ini. Namun, rencana B memerlukan persetujuan dari semua 27 pemimpin untuk dapat diterapkan dan Hungaria menolak untuk mendanai Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán melihat dirinya sebagai penengah perdamaian.

    Di sisi lain, rencana A, pinjaman ganti rugi, hanya memerlukan mayoritas sekitar dua pertiga negara anggota untuk disetujui. Hungaria tidak dapat memveto sendirian. Slovakia mungkin menolak. Belgia, Bulgaria, Italia, dan Malta masih perlu diyakinkan.

    Bahkan, jika enam negara tersebut menolak skema pinjaman untuk Ukraina, yang hanya akan dilunasi jika Rusia menghentikan perang dan membayar ratusan miliar euro sebagai ganti rugi, tapi tetap saja tidak cukup kuat untuk menggagalkan keputusan tersebut.

    Ketika mengabaikan posisi Belgia, yang punya kepentingan besar dan kekhawatiran mendalam soal skema ini, justru berisiko merusak proyek Eropa secara keseluruhan. Langkah tersebut justru dapat mengikis kepercayaan antarnegara anggota dan menyulitkan pembentukan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan penting di masa depan.

    “Ini pendekatan yang benar-benar baru. Semua orang memiliki pertanyaan,” kata seorang diplomat senior UE yang terlibat dalam negosiasi, yang berlanjut hingga Rabu (17/12). “Kita berbicara soal penggunaan keuangan publik. Parlemen mungkin perlu ikut campur. Ini tidak mudah.”

    Diplomat tersebut ditunjuk untuk memberi pengarahan kepada jurnalis tentang perkembangan terbaru dengan syarat namanya tidak disebutkan.

    Zelenskyy desak UE kirim sinyal keras ke Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak para sekutunya untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa perang melawan Ukraina tidak akan “membuahkan hasil.”

    “Hasil pertemuan ini (bagi Eropa) harus membuat Rusia merasa bahwa keinginannya untuk terus berperang tahun depan adalah sia-sia, karena Ukraina akan terus mendapat dukungan,” ujar Zelenskyy.

    Rusia, tambah Zelenskyy, saat ini justru bersiap untuk melanjutkan perang tahun depan, alih-alih menunjukkan niat mengakhiri konflik, seperti yang diklaim Amerika Serikat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

    Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Rusia Vladimir Putin yang meyakini bahwa Moskow akan mencapai tujuannya dalam operasi militer di Ukraina. Zelensky menuding Rusia akan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun perang.

    “Hari ini, kita mendengar sinyal lain dari Moskow bahwa mereka sedang bersiap untuk menjadikan tahun depan sebagai tahun perang,” kata Zelensky dalam pidatonya, dilansir AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pernyataan itu merupakan reaksi Zelensky terhadap Putin, yang mengatakan Rusia akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah Ukraina yang diklaimnya sebagai milik Rusia.

    “Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow.

    “Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

    Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

    Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

    Sebelumnya pada hari Rabu, Kremlin mengatakan Rusia sedang menunggu informasi dari AS tentang hasil pembicaraan di Berlin.

    “Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

    Zelensky diperkirakan akan menghadiri KTT di Brussels pada Kamis ini untuk melobi para pemimpin Uni Eropa agar mengadopsi rencana untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung pertahanan Ukraina.

    Zelensky mengatakan dalam pidatonya bahwa sinyal agresif Putin bukan hanya untuk Ukraina.

    “Penting bagi mitra kami untuk melihat ini, dan penting juga agar mereka tidak hanya melihatnya tetapi juga merespons, termasuk mitra kami di Amerika Serikat, yang sering mengatakan bahwa Rusia konon ingin mengakhiri perang,” katanya, seraya menuduh Moskow mencoba merusak diplomasi.

    (fas/fas)

  • Putin Yakin Operasi Militer Rusia di Ukraina Pasti Tercapai

    Putin Yakin Operasi Militer Rusia di Ukraina Pasti Tercapai

    Moscow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa Moskow pasti akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah yang diklaimnya sebagai milik Rusia. Di sisi lain, dorongan agar perang Rusia-Ukraina segera diakhiri lewat serangkaian diplomasi internasional.

    “Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow, dilansir AFP, Rabu (17/12/2025).

    “Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

    Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut masih ada perbedaan pendapat mengenai wilayah mana yang harus diserahkan Ukraina kepada Rusia.

    Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

    “Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

    Lihat juga Video ‘Trump Ungkap Alasan Kesepakatan Damai di Ukraina Gagal Terus’:

    (fas/isa)

  • Vinales Latihan Keras, Dibantu Jorge Lorenzo dan Ayahnya

    Vinales Latihan Keras, Dibantu Jorge Lorenzo dan Ayahnya

    Jakarta –

    Maverick Vinales latihan keras untuk mempersiapkan fisiknya jelang MotoGP 2026. Tak tanggung-tanggung, Vinales dibantu langsung oleh legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, untuk mengembalikan performanya usai menjalani pemulihan cedera.

    2025 menjadi musim yang kurang menyenangkan bagi Vinales. Rider asal Spanyol itu menderita cedera bahu kiri yang cukup panjang sejak kecelakaan di MotoGP Jerman bulan Juli lalu. Vinales pun hanya tampil sebanyak 14 kali di MotoGP 2025, mengemas 72 poin, dan hanya menempati urutan ke-18 di klasemen akhir.

    Usai pulih dari cedera, pebalap berjuluk Top Gun itu tak mau leha-leha di musim liburan setelah MotoGP 2025 selesai. Vinales kemudian menggunakan jasa Jorge Lorenzo sebagai pelatih performa. Vinales melakukan latihan di Austria dan Spanyol. Selama latihan privat ini, Lorenzo banyak memberikan masukan.

    Menariknya, ayah Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, baru-baru ini bergabung dengan Vinales dan Lorenzo selama sesi latihan. Pengalaman Chicho dalam menggembleng Jorge Lorenzo menjadi juara dunia, tentunya sangat berguna untuk Vinales.

    Chicho Lorenzo bekerja sama dengan Vinales menggunakan pendekatan serupa, yakni berlatih mengendarai motor supersport di lintasan sempit berbentuk angka delapan selama sesi latihan di Albaida, dekat Valencia. Chicho menyebut latihan terpenting ini sebagai ‘Magic Eight’.

    Menarik menanti hasil latihan keras Vinales di MotoGP 2026 nanti. Terlebih Vinales akan mengendarai salah satu motor kompetitif di MotoGP, yakni KTM RC16. Vinales butuh hasil terbaik di musim depan karena kontraknya bersama tim satelit Tech3 KTM akan berakhir di tahun 2026.

    Kalau Vinales meraih hasil buruk, bisa saja kontraknya tidak diperpanjang oleh Tech3 KTM. Dan tentunya, sulit bagi Vinales untuk mencari tim lain selain KTM di MotoGP, jika dia tidak perform di lintasan balap.

    (lua/dry)

  • Cara Mengubah Tampilan Indikator Baterai di One UI 8.5

    Cara Mengubah Tampilan Indikator Baterai di One UI 8.5

    Samsung bersiap memperkenalkan update antarmuka One UI 8.5. Bocoran versi awal ini menunjukkan adanya fitur baru mampu membantu pengguna menghindari iklan berlebihan dari aplikasi.

    Informasi ini terungkap dari bocoran versi awal OneUI 8.5 menunjukkan adanya opsi tambahan di menu Device Care. Samsung menemai fitur baru One UI 8.5 ini adalah “Block apps with excessive ads”.

    Dijelaskan, fitur ini akan memblokir iklan ditingkat sistem memantau aplikasi apa saja yang mengirim notifikasi promosi. Pengguna bisa menempatkan aplikasi menggangu ke mode deep sleep atau memblokir notifikasi iklan secara otomatis.

    Fitur ini menawarkan dua mode, yaitu:

    Mode Basic blocking: mode ini yang memblokir aplikasi yang sudah dikenal sebagai pengirim iklan berlebihan.
    Mode Intelligence blocking: mode ini yang mengandalkan analisis berbasis perangkat (on device) untuk mendeteksi notifikasi yang dikategorikan sebagai iklan, kemudian memblokirnya secara dinamis.

    Kehadiran fitur ini menjadi jawaban berbagai keluhan pengguna HP Samsung sering mendapatkan notifikasi promosi dari aplikasi gratis. Banyak game kasual memakai pola serupa untuk menarik pengguna agar kembali bermain.

    Samsung sebenarnya sudah menyediakan opsi blokir notifikasi per aplikasi. Namun, pengaturannya bergantung pada izin pengembang. Fitur di Device Care ini akan memberi kendali lebih besar karena bekerja di tingkat sistem.

    Aplikasi yang masuk ke deep sleep tidak akan rutin aktif di latar belakang untuk mengirim iklan, sehingga berpotensi memperpanjang daya tahan baterai dan menjaga stabilitas kinerja perangkat.

    Kabarnya, uji coba publik pertama OneUI 8.5 akan segera diluncurkan mulai 8 Desember di beberapa wilayah tertentu, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea, dan Jerman.

    Jika fitur ini diadopsi luas, langkah Samsung ini bisa memengaruhi cara pengembang mendesain aplikasi berbasis iklan.

  • Warga Australia Dukung Pemerintah Semakin Perketat Aturan Senjata

    Warga Australia Dukung Pemerintah Semakin Perketat Aturan Senjata

    Jakarta –

    Australia berencana merombak aturan senjata apinya, menyusul serangan teror terhadap pengunjung festival Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, beberapa waktu lalu.

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada Senin (15/12) mengajukan perubahan undang-undang nasional dalam pertemuan National Cabinet, sebuah forum yang mempertemukan para pemimpin federal, negara bagian, dan teritorial.

    Perubahan tersebut mencakup penerapan daftar nasional senjata api, yang diharapkan memungkinkan pertukaran informasi tentang pemilik senjata lintas negara bagian.

    Selain itu, ada rencana untuk memperbanyak pembagian informasi intelijen untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh izin kepemilikan senjata, jumlah senjata yang boleh dimiliki, pembatasan jenis senjata api yang diizinkan, serta persyaratan kewarganegaraan Australia.

    Aturan baru itu akan diterapkan oleh parlemen di seluruh negeri.

    Langkah ini merupakan respons cepat atas insiden penembakan di Pantai Bondi, yang menewaskan 16 orang dan menjadi peristiwa penembakan massal terbesar di Australia sejak 1996.

    Pendekatan keras Australia terhadap kepemilikan senjata sipil berakar pada peristiwa penembakan massal tahun 1996 serta dukungan politik lintas partai.

    Negara mana saja yang punya UU Senpi?

    Sementara itu, Australia memiliki 14 senjata per 100 orang.

    Saat ini, diperkirakan ada lebih dari satu miliar senjata yang dimiliki warga sipil di seluruh dunia. Pandangan tentang kepemilikan senjata pun sangat beragam.

    Warga Australia dukung pembatasan kepemilikan senjata

    Warga Australia tidak memiliki hak konstitusional untuk memiliki senjata api, dan sebagian besar warganya mendukung aturan ketat untuk memilikinya.

    Setelah penembakan massal oleh Martin Bryant menewaskan 35 orang di Port Arthur, Tasmania, pada 1996, negara ini merombak undang-undang senjata apinya.

    Sebagai respons, pemerintah meluncurkan skema pembelian kembali senjata nasional yang kemudian berhasil mengurangi jumlah senjata di Australia. Kebijakan pengaturan senjata juga didukung secara bipartisan oleh partai-partai politik utama.

    Saat ini, regulasi senjata dikelola oleh delapan negara bagian dan teritori. Meski berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama. Misalnya, seseorang harus memberikan alasan kepemilikan senjata dan tidak bisa hanya mengklaim untuk membela diri. Senjata otomatis dan semiotomatis juga dilarang.

    Sikap masyarakat Australia terhadap senjata umumnya negatif, meskipun jumlah senjata meningkat dalam 30 tahun sejak insiden Port Arthur.

    Lembaga think tank, The Australia Institute, merilis temuan awal tahun 2025 yang menunjukkan 65% responden menginginkan undang-undang senjata yang lebih ketat dan 7 dari 10 orang percaya akses terhadap senjata harus dipersulit.

    Laporan itu juga menemukan bahwa pemegang izin rata-rata memiliki empat senjata.

    Australia kini diperkirakan memiliki lebih dari empat juta senjata, sekitar 500.000 lebih banyak dibandingkan estimasi Small Arms Survey pada 2017. Kenaikan ini dikaitkan dengan pemilik senjata lama yang membeli lebih banyak senjata.

    Amerika Serikat punya hak konstitusional atas senjata api

    Sikap Australia kontras dengan Amerika Serikat. Paman Sam punya hak kepemilikan senjata yang dijamin konstitusi.

    Angka kematian akibat senjata api juga sangat berbeda. Australia mencatat 0,88 kematian per 100.000 penduduk, sementara di AS, jumlahnya lebih dari 10 per 100.000.

    Seperti Australia, AS memiliki kombinasi hukum federal dan negara bagian yang mengatur kepemilikan senjata. Pengendalian senjata menjadi perdebatan sengit, karena ada kelompok lobi kuat yang menentang pembatasan serta interpretasi hukum yang membatasi upaya regulasi lebih lanjut.

    Riset Pew Research Center tahun 2024 menemukan sebagian besar pemilik senjata di AS memilikinya untuk perlindungan pribadi dan 40% rumah tangga memiliki senjata. Sekitar setengah dari non-pemilik mempertimbangkan untuk memilikinya.

    Menurut Rockefeller Institute of Government, AS mencatat 109 penembakan massal antara 2000 hingga 2022.

    Jerman wajibkan izin dan asuransi pribadi terkait senjata

    Di Jerman, terdapat tiga jenis izin untuk membeli, memiliki, atau menggunakan senjata api.

    Waffenbesitzkarte, atau kartu kepemilikan senjata, memungkinkan pembelian dan kepemilikan senjata, tetapi tidak untuk mengisi atau menggunakannya. Bahkan kolektor senjata wajib memiliki izin ini.

    Ada dua izin untuk membawa senjata secara aktif. Waffenschein memungkinkan membawa senjata dalam kondisi terisi, sementara Jagdschein adalah izin berburu yang hanya memperbolehkan penggunaan senjata untuk berburu.

    Senjata kaliber rendah seperti pistol suar atau pistol starter atau pistol hampa juga memerlukan Kleiner Waffenschein (izin senjata kecil).

    Selain itu, kepemilikan senjatadi Jerman dibatasi untuk orang dewasa yang telah menunjukkan “pengetahuan khusus” dan kebutuhan memiliki senjata. Mereka juga wajib memiliki asuransi tanggung jawab sebesar €1 juta (sekitar Rp19 miliar), serta membuktikan “keandalan menurut hukum senjata.” Aturan ini juga berlaku bagi warga non-Jerman.

    Bagaimana dengan aturan senjata di Eropa dan kawasan lain?

    Aturan kepemilikan senjata di Eropa beragam. Uni Eropa (UE) menetapkan standar minimum untuk perolehan, kepemilikan, dan penjualan senjata api di negara anggota, tapi masing-masing negara dapat menetapkan aturan sendiri.

    Negara anggota UE juga diwajibkan memiliki sistem perizinan.

    Meski beragam, penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir mendorong negara seperti Austria, Ceko, dan Serbia membuka diskusi soal aturan senjata.

    Menurut Rockefeller Institute, terdapat 26 penembakan massal di Uni Eropa antara 2000 hingga 2022.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba


    (ita/ita)

  • Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Blitar (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memastikan seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi sasaran Operasi Wirawaspada di wilayah Blitar dan Tulungagung berstatus legal. Kepastian ini didapat setelah petugas melakukan penyisiran intensif selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 Desember 2025.

    Operasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan administratif dan mendeteksi dini potensi penyalahgunaan izin tinggal di seluruh Indonesia.

    Sasaran pertama tim pengawas adalah lembaga kursus di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Di sana, petugas memeriksa dua WNA asal Amerika Serikat dan Prancis yang bertindak sebagai relawan pengajar.

    “Kami langsung melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor) dan izin tinggal mereka. Hasilnya, kedua WNA tersebut memegang izin yang sah dan kegiatannya sesuai dengan peruntukan visa,” ujar Aditya Nursanto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Selasa (17/12/2025).

    Pengawasan berlanjut ke Kabupaten Tulungagung pada Kamis (11/12/2025). Petugas mendatangi sebuah hunian di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, untuk memeriksa seorang warga Amerika Serikat yang bermukim di sana. Hasil pemeriksaan mencatat dokumen yang bersangkutan sepenuhnya sesuai aturan.

    Di hari yang sama, momen unik terjadi saat petugas melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap tiga turis Jerman yang tengah bersepeda di jalan raya Tulungagung menuju kawasan Bromo.

    “Dokumen mereka lengkap. Mereka murni wisatawan yang sedang menikmati rute Jawa Timur menggunakan sepeda,” tambah Aditya.

    Rangkaian operasi ditutup pada Jumat (12/12/2025) dengan memeriksa seorang warga negara Pakistan di Kelurahan Jepun, Tulungagung. Hasil pengecekan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku aktif.

    Secara keseluruhan, Operasi Wirawaspada menunjukkan tingkat kepatuhan WNA yang cukup tinggi di wilayah kerja Imigrasi Blitar. Tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan dokumen selama penyisiran dilakukan.

    “Operasi Wirawaspada adalah langkah preventif kami untuk memastikan seluruh WNA di wilayah kerja Imigrasi Blitar ‘bersih’ dan taat aturan. Kami ingin memastikan tidak ada celah pelanggaran hukum,” tegas Aditya.

    Hasil operasi tiga hari ini menyimpulkan bahwa pengawasan orang asing di wilayah Blitar dan Tulungagung berjalan efektif, dengan seluruh WNA terpantau tertib administrasi sesuai Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. [owi/beq]

  • Orangtua Ahmed Al Ahmed Sebut Putranya Pahlawan dalam Serangan di Sydney

    Orangtua Ahmed Al Ahmed Sebut Putranya Pahlawan dalam Serangan di Sydney

    Jakarta –

    Orangtua dari pemilik toko buah yang berhasil melumpuhkan dan melucuti senjata salah satu penyerang di Pantai Bondi menyebut putra mereka sebagai pahlawan.

    Rekaman video menunjukkan Ahmed Al Ahmed, 43 tahun, berlari ke arah salah satu penembak dari belakang sebelum merebut senjata senapan dari penembak.

    Rekaman ini sudah disiarkan oleh media di seluruh dunia dan telah dilihat lebih dari 22 juta kali di media sosial.

    Kemudian terlihat ada orang kedua berlari ke arah penembak yang sudah tidak bersenjata dan melemparkan sebuah benda ke arahnya. Saat penembak mulai pergi, keduanya tetap bersembunyi di balik pohon.

    Orangtua Ahmed mengatakan kepada ABC jika putranya ditembak empat hingga lima kali di bahunya, dengan beberapa peluru masih bersarang di dalam tubuhnya.

    Mohamed Fateh Al Ahmed dan Malakeh Hasan Al Ahmed mengatakan mereka baru tiba di Sydney dari Suriah beberapa bulan yang lalu dan telah terpisah dari putra mereka sejak ia datang ke Australia pada tahun 2006.

    ‘Dia melihat orang-orang sekarat’

    Ibu dari Ahmed mengatakan dirinya “memukul-mukul badannya sendiri dan menangis” ketika menerima telepon kalau putranya telah ditembak dalam “kecelakaan.”

    “Kami berdoa agar Allah menyelamatkannya.”

    Ahmed Al Ahmed sedang minum kopi dengan seorang teman di Bondi ketika mendengar suara tembakan, menurut orang tuanya.

    Dia melihat salah satu penembak berjongkok di balik pohon, dan ketika amunisinya habis, Ahmed Al Ahmed mendekatinya dari belakang, berhasil merebut senapan dari tangannya.

    “Pada saat yang sama, teman pria bersenjata yang lain berada di jembatan… sepertinya dia membawa senapan panjang atau entahlah, dia mencoba membunuh [Ahmed] dan mengenai bahunya,” kata ayahnya.

    Mereka mengatakan Ahmed, seorang ayah dari dua anak perempuan yang berusia tiga dan enam tahun, akan melakukan apa saja untuk melindungi siapa pun, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka.

    “Ketika dia melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak memikirkan latar belakang orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang yang sekarat di jalan,” kata Mohamed.

    “Dia tidak membeda-bedakan antara satu kewarganegaraan dengan yang lain. Terutama di sini di Australia, tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan yang lain.”

    Anak berusia 10 tahun ikut tewas

    Setidaknya 15 orang tewas ketika Naveed Akram, 24 tahun, dan ayahnya Sajid Akram, 50 tahun, melepaskan tembakan ke arah pengunjung Yahudi yang menghadiri festival Hanukkah pada hari Minggu.

    Usia para korban berkisar dari 10 tahun hingga 87 tahun.

    Sebanyak 42 orang lainnya dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mulai dari stabil hingga kritis.

    Naveed dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi setelah baku tembak dengan polisi, yang menewaskan ayahnya.

    Dalam konferensi pers pada hari Senin ini (15/12), Komisaris Polisi Mal Lanyon mengatakan Naveed “kemungkinan” akan menghadapi tuntutan pidana.

    Komisaris Mal mengatakan banyak nyawa diselamatkan karena tindakan para saksi mata.

    “Saya pikir kita telah melihat dengan sangat jelas dalam rekaman, keberanian para petugas dan warga yang mengambil tindakan dengan sangat cepat,” katanya.

    “Peristiwa tersebut sangat kacau dan menakutkan bahkan bagi petugas yang terlatih dengan baik sekali pun.”

    Orangtua Ahmed masih menunggu para ahli bedah untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahu putra mereka, beberapa di antaranya diduga menembus jauh ke dalam tulang.

    Keluarga minta bantuan pemerintah

    Orangtua dari Ahmed mengatakan khawatirannya karena usia mereka, mereka tidak akan mampu membantu putra mereka dalam pemulihannya.

    Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah Australia untuk membantu kedua saudara laki-lakinya, satu dari Jerman dan yang lainnya dari Rusia, untuk melakukan perjalanan ke Australia untuk membantu mereka.

    “Dia membutuhkan bantuan sekarang karena dia sekarang menjadi penyandang disabilitas,” kata Malakeh, ibu dari Ahmed.

    “Kami membutuhkan anak-anak kami yang lain untuk datang ke sini untuk membantu.”

    Penggalangan dana yang dibuat atas nama Ahmed Al Ahmed sejauh ini telah mengumpulkan A$550.000 dalam 12 jam.

    Bill Ackman, seorang bankir investasi Yahudi yang bernilai lebih dari A$9,5 miliar, juga sudah mempromosikan penggalangan dana tersebut di media sosialnya.

    Lihat Video ‘Momen Heroik Ahmed Rebut Senjata Pelaku Penembakan di Australia’:

    (ita/ita)