Xcloud.id

Negara: Jepang

  • MA Jepang Batalkan Syarat Sterilisasi Bagi Transisi Gender

    MA Jepang Batalkan Syarat Sterilisasi Bagi Transisi Gender

    Jakarta –

    Kewajiban mengangkat organ reproduksi sebagai syarat transisi gender sudah dianggap sebagai diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh beberapa badan internasional, termasuk Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Asosiasi Profesional Dunia untuk Kesehatan Transgender dan PBB.

    Namun, sebagian anggota parlemen dan kelompok perempuan mengatakan putusan Mahkamah Agung untuk melarang pasal sterilisasi untuk transisi gender justru akan menimbulkan kebingungan dan melemahkan hak-hak perempuan. MA Jepang pernah membatalkan kasus serupa pada tahun 2019.

    Organisasi HAM internasional, Human Rights Watch, menyambut baik putusan tersebut dan mendesak pemerintah untuk menindaklanjutinya.

    “Pemerintah berkewajiban untuk membuat undang-undang yang selaras dengan konstitusi. Artinya, pemerintah sekarang perlu bertindak cepat menghapus klausul tersebut,” kata Kanae Doi, direktur HRW Jepang . Menurutnya, putusan tersebut “sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat.”

    Perkara diajukan ke hadapan 15 hakim Mahkamah Agung oleh seseorang yang hanya diidentifikasi sebagai transpuan di bawah usia 50 tahun. Sejauh ini, kuasa hukum penggugat belum mengomentari atau menguatkan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup pada Rabu, (25/10), lapor Reuters.

    Konflik ideologi seputar tubuh dan seksualitas

    Hukum Jepang menyatakan bahwa orang yang ingin mengubah kelamin harus melampirkan diagnosa disforia gender dan memenuhi lima persyaratan lain.

    Persyaratan tersebut adalah: berusia minimal 18 tahun; tidak menikah; tidak mempunyai anak di bawah umur; memiliki alat kelamin yang menyerupai lawan jenis, serta tidak memiliki atau telah kehilangan fungsi kelenjar reproduksi secara permanen.

    Meskipun banyak negara telah melarang kewajiban sterilisasi untuk mengubah jenis kelamin secara hukum, hak asasi kaum transgender masih menjadi isu kontroversial di Jepang. Sebuah petisi yang diorganisir oleh tujuh organisasi untuk mendukung kewajiban sterilisasi sejauh ini sudah mengumpulkan lebih dari 20.000 tanda tangan.

    Sepekan silam, organisasi Pelindung Definisi Perempuan, sebuah kelompok konservatif yang mendukung persyaratan operasi bagi transgender, mengajukan petisi terpisah kepada Mahkamah Agung. Mereka menyatakan, pencabutan kewajiban sterilisasi bagi kaum transgender akan “melanggar hak dan martabat perempuan secara signifikan”.

    Bulan lalu, sekelompok anggota parlemen dari partai pemerintah, Demokrat, menegaskan putusan yang membatalkan pasal sterilisasi justru akan menimbulkan kebingungan.

    rzn/hp (rtr,ap)

    (ita/ita)

  • Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Kabul –

    Rangkaian gempa bumi yang melanda wilayah barat Provinsi Herat di Afghanistan sejak awal Oktober silam sejauh ini sudah menelan 1.384 korban jiwa, menurut kantor koordinasi bantuan PBB, OCHA. Pemerintahan Taliban sebaliknya mencatat kurang lebih 1.000 warga yang tewas.

    “Sembilan anggota keluarga saya meninggal dunia,” kata Mahmud, warga Herat, kepada DW. “Ayah saya, dua puteri saya, dua kakak ipar dan anak-anaknya tewas dalam gempa bumi,” imbuhnya di depan reruntuhan yang dulu merupakan kediamannya.

    Gempa pertama kali mengguncang Herat dengan kekuatan 6,3 pada skala Richter pada 7 Oktober, yang dilanjutkan dengan gempa susulan hingga yang terakhir pada 15 Oktober silam.

    PBB melaporkan, lebih dari 43.000 warga terdampak bencana dan hampir 90 persen korban adalah perempuan dan anak-anak. “Gempa terjadi pada jam ketika para laki-laki biasanya bekerja di luar, untuk misalnya mengurus kebun atau ternak, sementara perempuan dan anak-anak berada di dalam rumah,” kata Lina Haidari, pegiat perempuan Afghanistan di Herat.

    Taliban ingin koordinasikan bantuan

    Bencana menimpa wilayah yang dikenal miskin di Afghanistan. Menurut PBB, dibutuhkan dana senilai USD 93.6 juta untuk membantu korban gempa. Namun sejauh ini belum jelas berapa dana yang sudah terkumpul dan tersalurkan. Selain PBB, sejumlah negara jiran seperti China, Turki, Pakistan, Uzbekistan, Jepang dan Uni Emirat Arab sudah mengirimkan bantuan secara langsung.

    “Untuk mengelola dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan, pemerintah Taliban membentuk komisi khusus, yang bertanggung jawab memastikan semua dana bantuan tersalurkan dengan baik dan tidak dikorupsi,” kata Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban dalam wawancara dengan DW.

    “Dua sampai tiga jam setelah gempa tidak ada sedikitpun informasi,” kata Rashid Azimi, sukarelawan asal Herat. Dia menuduh Taliban menjalankan “manajemen krisis yang buruk.”

    Kewalahan negara, kemandirian warga

    Secara umum, Afghanistan tidak lagi memiliki layanan penanggulangan bencana sejak penarikan mundur pasukan NATO, tahun 2021 lalu. Hal ini menyulitkan Taliban yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengelola negara. Ditambah lagi dengan kerusakan pada infrastruktur dan kemiskinan ekstrem akibat perang.

    Taliban mengakui, pihaknya tidak mampu memberikan semua bantuan yang diperlukan lantaran kas negara yang terbatas. “Afghanistan adalah negara miskin dan tidak mampu menanggulangi sebuah bencana dengan sumber daya sendiri. Sebab itu kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara lain,” kata juru bicara Taliban, Mujahid.

    Ketika bantuan internasional datang terlambat, sejumlah warga Afghanistan di dalam dan luar negeri giat mengorganisir bantuan.

    Jawid Hazrati, seorang pegiat di Herat, mengaku berhasil mengumpulkan dana sumbangan di timur Provinsi Nangarhar sebesar lebih dari tiga juta Afghani atau sekitar Rp. 600 juta. “Mereka yang menyumbang sendirinya tidak punya banyak uang. Hal ini menunjukkan betapa besarnya solidaritas masyarakat Afghanistan,” kata dia.

    rzn/as

    (nvc/nvc)

  • Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Jakarta –

    Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut duta besar Indonesia untuk PBB.

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru.

    “Karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM, yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM. Itu dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut,” ujarnya.

    Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ini adalah kali keenam Indonesia terpilih jadi anggota lembaga internasional itu.

    Kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri, Indonesia tetap dipercaya oleh negara-negara lain untuk menangani persoalan HAM karena dianggap memiliki kapasitas.

    Pegiat HAM berharap dengan masuknya ke Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan HAM di regional maupun global.

    Apa itu Dewan HAM PBB?

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

    Lembaga yang berkantor di Jenewa, Swiss ini memiliki kewenangan untuk mendiskusikan semua persoalan dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun.

    Dewan HAM terdiri dari 47 negara anggota, yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB. Majelis mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat pada promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmennya dalam isu ini.

    Keanggotaan Dewan dibagi berdasarkan wilayah geografis, dengan perincian negara-negara Afrika 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lainnya tujuh kursi, dan Eropa Timur enam kursi.

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya. (Getty Images)

    Ini keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Periode sebelumnya yaitu 2006 2007, 2007 2010, 2012014, 20152017, 20202022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024 2026.

    Kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

    “Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri RI.

    Apa yang akan dilakukan Indonesia di Dewan HAM PBB?

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Indonesia berencana mengangkat sejumlah isu yang “konkret dan relevan ke Dewan HAM PBB”.

    Isu-isu tersebut antara lain perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan serta anak-anak, jaminan akses pembangunan bagi semua negara, dan isu-isu menyangkut hak-hak sipil dan politik.

    Selain isu-isu yang bersifat umum, Indonesia juga akan mengarusutamakan kembali persoalan Palestina di Dewan HAM PBB.

    Palestina sebenarnya telah menjadi salah satu agenda tetap di Dewan HAM PBB, yaitu Agenda item 7: Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Territories.

    Namun, kata Habib, pembahasannya seringkali terimbas oleh kepentingan-kepentingan lain yang lebih segera, misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Sehingga kemudian beberapa negara seolah-olah melupakan masalah yang sudah lebih dari 70 tahun tidak kunjung selesai itu.

    “Kita ingin mengangkat ini menjadi fokus, bahwa ini sudah jadi agenda tetap. Kita berikan konsentrasi, fokus kembali, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan karena ada masalah yang baru muncul satu-dua tahun terakhir kemudian yang menjadi dasar ini, isu yang sudah lama ini terus kita lupakan,” kata Habib kepada BBC.

    Selain Palestina, Indonesia juga ingin membantu mencarikan jalan keluar untuk konflik di Myanmar melalui perspektif HAM. Persoalan Myanmar juga ditangani Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

    “Di tingkat kawasan kita juga ingin memastikan bahwa proses Myanmar melalui perspektif HAM juga bisa kita bantu untuk segera dapat dicarikan jalan keluarnya yang paling baik dan inklusif, serta menguntungkan semua pihak termasuk bagi masyarakat sipil di sana,” imbuh Habib.

    Baca juga:

    Dalam pernyataan tertulis di situs web resmi Kemlu, Menlu Retno Marsudi menjabarkan tiga prioritas utama Indonesia dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB.

    Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

    Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok- kelompok kawasan.

    Dan ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

    Bagaimana dengan catatan HAM Indonesia?

    Indonesia sudah enam kali dipilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri.

    Bahkan beberapa hari sebelum Indonesia terpilih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan situasi HAM di Indonesia dengan judul “Indonesia Human Rights Report 2022 yang menjabarkan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022.

    Kasus-kasus yang dijabarkan antara lain kekerasan oleh aparat negara, kekerasan di Papua, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.

    Laporan itu juga mengatakan, kendati pemerintah telah mengambil langkah untuk menginvestigasi dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM dan terlibat dalam korupsi, impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM masih menjadi kekhawatiran yang signifikan.

    Awal tahun 2023, Amnesty International merilis laporan tentang wajah “suram penegakan HAM di Indonesia. Lembaga pemantau itu menjabarkan masih tingginya keterlibatan negara maupun pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis, maupun akademisi yang mengkritik pejabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela kelompok minoritas.

    “Pemerintah Indonesia boleh saja membangga-banggakan pencapaian bidang HAM di depan forum internasional, tapi fakta di lapangan berkata lain,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

    Persekusi terhadap kelompok minoritas, misalnya LGBTQ, menjadi salah satu persoalan dalam catatan HAM Indonesia, menurut lembaga-lembaga pemantau seperti Amnesty International. (Getty Images)

    Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AIHCR), Yuyun Wahyuningrum, berpendapat persoalan HAM di dalam negeri tidak akan mencederai kredibilitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

    Menurut Yuyun, Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB karena dianggap memiliki kapasitas untuk merespons persoalan-persoalan HAM meskipun belum tentu menyelesaikannya.

    “Semua negara, apalagi Indonesia, memiliki persoalan [HAM] tapi Indonesia tidak tinggal diam. Ia melakukan upaya-upaya untuk membenahi dirinya sendiri dan juga mengangkat pengalaman-pengalaman yang dihadapinya untuk berkontribusi pada diskursus HAM di level internasional,” tuturnya.

    Yuyun menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk berjejaring dan melakukan lobi dengan negara-negara lain sehingga semua anggota dari kawasan merasa dilibatkan dalam suatu keputusan. Kemampuan ini, dia menekankan, memerlukan kemauan politik dan keaktifan.

    “Saya tidak pernah melihat Indonesia itu malas konsultasi. Indonesia itu selalu konsultasi. Karena memang begitu norma yang berlaku, yang juga dilihat dari luar ke Indonesia,” ujarnya.

    Yuyun berharap selama tiga tahun keanggotaan di Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada cara pandang, perspektif, pembentukan opini, dan keputusan-keputusan yang akan meringankan persoalan-persoalan HAM di dunia.

    Baca juga:

    Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan catatan-catatan tentang HAM dari organisasi masyarakat sipil. Namun, dia mengatakan, setiap kasus di dalamnya perlu dilihat satu per satu “secara komprehensif.

    Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan HAM. Misalnya, pengakuan Presiden Jokowi atas nama negara atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Itu kan enggak banyak dunia yang berani,” ujarnya.

    Langkah lainnya, kata Habib, adalah penandatanganan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang di dalamnya ada komitmen bahwa setiap pelaku bisnis dan investasi multinasional harus memasukkan nilai perlindungan HAM di dalam praktik bisnisnya di Indonesia.

    “Proses-proses ini panjang… Itu semua diikuti dunia sehingga mereka punya kepercayaan di dalam langkah-langkah Indonesia di dalam HAM tersebut,” kata Habib.

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia berharap Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB tidak menerapkan “standar ganda dalam menegakkan hak asasi manusia secara global.

    “Mereka bisa kritis terhadap Israel atau negara-negara Barat … tapi coba mengkritik Myanmar, atau Tiongkok soal minoritas Uighur kan risikonya besar, atau coba mengkritik Arab Saudi misalnya, nanti jatah hajinya dikurangi. Itu yang harus dilewati oleh negara Indonesia,” kata Andreas.

    “Jadi bicaralah dengan straight-forward, dengan jujur, dengan data-data yang kuat. Bukan double standard.”

    (nvc/nvc)

  • Jepang Mulai Tahap Kedua Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima

    Jepang Mulai Tahap Kedua Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima

    Tokyo –

    Jepang memulai tahap kedua pembuangan air limbah yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke lautan pada Kamis (5/10) waktu setempat. Proses pembuangan limbah nuklir yang diprotes keras oleh China ini secara keseluruhan akan memakan waktu selama bertahun-tahun.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (5/10/2023), TEPCO yang merupakan operator PLTN Fukushima menuturkan bahwa tahap kedua pelepasan air limbah olahan itu ke perairan Samudra Pasifik dimulai Kamis (5/10) pagi, sekitar pukul 10.18 waktu setempat.

    Pelepasan tahap kedua ini menyusul tahap pertama yang dilakukan pada 24 Agustus lalu, ketika Jepang mulai membuang sebagian dari total 1,34 juta ton air limbah yang dihasilkan sejak tsunami dahsyat merusak PLTN tersebut tahun 2011 lalu.

    Sama seperti tahap pertama, sekitar 7.800 ton air limbah diperkirakan akan dibuang ke lautan dalam tahap kedua. Proses pembuangan tahap kedua ini diperkirakan akan berlangsung selama 17 hari ke depan.

    Meskipun Tokyo bersikeras menyatakan air limbah itu tidak memicu risiko kesehatan — pandangan yang didukung oleh badan pengawas nuklir PBB, Beijing telah berulang kali mengkritik keras pembuangan limbah nuklir itu dan bahkan menetapkan larangan impor makanan laut Jepang sebagai tanggapannya.

    TEPCO menyebut bahwa air limbah itu telah disaring dari semua unsur radioaktif kecuali tritium, yang berada dalam tingkat aman yang diakui secara internasional.

    “Telah dikonfirmasi bahwa pelepasan pertama dilakukan sesuai rencana dan dengan cara yang aman,” ucap juru bicara pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno kepada wartawan pada Kamis (5/10) waktu setempat, sembari menekankan tidak ada abnormalitas yang terdeteksi.

    Saksikan juga ‘Saat PM Jepang soal Buang Limbah Nuklir ke Laut: Aman!’:

  • Peringatan Tsunami Usai Gempa M 6,6 Dicabut, Warga Jepang Diimbau Waspada

    Peringatan Tsunami Usai Gempa M 6,6 Dicabut, Warga Jepang Diimbau Waspada

    Tokyo –

    Badan Meteorologi Jepang telah mencabut peringatan tsunami untuk area Kepulauan Izu setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,6 mengguncang. Peringatan dicabut setelah gelombang tsunami setinggi 30 sentimeter tercatat di perairan dekat Pulau Hachijojima pada Kamis (5/10) pagi.

    Kendati peringatan tsunami telah dicabut, otoritas Jepang mengimbau warganya untuk tetap waspada. Demikian seperti dilansir NHK, Kamis (5/10/2023).

    Peringatan tsunami itu dirilis setelah gempa berkekuatan M 6,6 itu dilaporkan mengguncang perairan dekat Pulau Torishima pada Kamis (5/10) pagi, sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

    Badan Meteorologi Jepang menyebut pusat gempa berada di perairan Samudra Pasifik, tepatnya berjarak sekitar 550 kilometer sebelah selatan Tokyo. Disebutkan juga bahwa gempa itu berpusat di kedalaman 10 kilometer.

    Tak lama setelah peringatan tsunami dirilis, menurut NHK, Badan Meteorologi Jepang mengamati gelombang setinggi 30 sentimeter di dekat Pulau Hachijojima, pantai timur Jepang, pada pukul 12.17 waktu setempat. Para pejabat di pulau tersebut sempat menyerukan orang-orang untuk mengungsi.

    Otoritas setempat juga mengimbau penduduk setempat untuk menjauhi lautan dan area pantai setidaknya sampai peringatan dicabut.

    Sementara itu, Badan Meteorologi Jepang dalam imbauan terbaru usai peringatan tsunami dicabut meminta masyarakat di wilayah tersebut untuk tetap waspada setidaknya selama seminggu atau lebih, karena gempa dengan skala yang sama mungkin saja terjadi dalam waktu dua atau tiga hari ke depan.

    (nvc/idh)

  • Jepang Rilis Peringatan Tsunami Usai Diguncang Gempa M 6,6

    Jepang Rilis Peringatan Tsunami Usai Diguncang Gempa M 6,6

    Tokyo –

    Jepang merilis peringatan tsunami untuk wilayah kepulauan yang ada di lepas pantai Semenanjung Izu pada Kamis (5/10) pagi waktu setempat, setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,6 mengguncang. Gelombang tsunami yang menerjang wilayah timur Jepang itu diperkirakan mencapai ketinggian 1 meter.

    Seperti dilansir Reuters dan NHK, Kamis (5/10/2023), peringatan tsunami itu dirilis setelah gempa bumi berkekuatan awal Magnitudo 6,6 mengguncang perairan dekat Pulau Torishima pada Kamis (5/10) pagi, sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

    Badan Meteorologi Jepang menyebut pusat gempa berada di perairan Samudra Pasifik, tepatnya berjarak sekitar 550 kilometer sebelah selatan Tokyo. Disebutkan juga bahwa gempa itu berpusat di kedalaman 10 kilometer.

    Laporan terbaru media nasional NHK menyebut gelombang tsunami terpantau sudah terjadi di pantai timur Jepang.

    Menurut NHK, Badan Meteorologi Jepang melaporkan telah mengamati gelombang setinggi 30 sentimeter di dekat Pulau Hachijojima pada pukul 12.17 waktu setempat. Ketinggian gelombang tsunami tercatat lebih rendah dari perkiraan.

    Namun otoritas setempat memperingatkan bahwa gelombang lebih besar bisa menerjang wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu, penduduk setempat diminta menjauhi lautan dan area pantai untuk sementara waktu.

    “Berbahaya untuk berada di lautan dan di dekat pantai. Jika Anda berada di lautan, harap segera keluar dari lautan dan tinggalkan pantai,” demikian bunyi imbauan yang dirilis Simoyama Toshihiro dari Badan Meteorologi Jepang.

    Otoritas kota Hachijo, desa Kozushima, kota Oshima dan desa Miyake mengimbau warganya bersiap mengungsi dan tidak mendekati lautan.

    Lihat juga Video: Soal Warga RI Menua Lebih Cepat dari Jepang, Bappenas: Harus Diantisipasi

    (nvc/idh)

  • ‘Perang Dingin Baru’, Kim Jong Un Minta Produksi Senjata Nuklir Ditingkatkan

    ‘Perang Dingin Baru’, Kim Jong Un Minta Produksi Senjata Nuklir Ditingkatkan

    Jakarta –

    Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan pada Kamis (28/09) bahwa Kim Jong Un telah menyerukan peningkatan produksi senjata nuklir secara eksponensial, dan agar Korea Utara memainkan peran yang lebih besar dalam koalisi negara-negara untuk menghadapi Amerika Serikat dalam sebuah “Perang Dingin baru”.

    Kim melontarkan komentar itu dalam sebuah sesi selama dua hari di parlemen, yang telah sepakat memasukkan kebijakan mengenai perluasan program senjata nuklir ke dalam konstitusi negara.

    Para anggota majelis setuju dengan suara bulat terhadap klausul baru dalam konstitusi, yaitu “menjamin hak negara untuk hidup dan berkembang, mencegah perang dan melindungi perdamaian regional dan global dengan mengembangkan senjata nuklir secara cepat ke tingkat yang lebih tinggi.”

    “Kebijakan pengembangan kekuatan nuklir Korea Utara telah dijadikan permanen sebagai hukum dasar negara, yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun,” kata Kim dalam pidatonya di sesi tersebut.

    Kim menekankan perlunya “mendorong upaya untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mendiversifikasi cara-cara serangan nuklir,” lapor KCNA.

    Amandemen konstitusi terkait kebijakan senjata nuklir itu dilakukan setahun setelah Korea Utara secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir dan secara hukum menetapkan hak untuk menggunakan serangan nuklir guna melindungi diri.

    “NATO versi Asia”

    Kim dalam kesempatan yang sama juga dilaporkan menuduh Amerika Serikat (AS), Korea Selatan dan Jepang menciptakan “NATO versi Asia, akar penyebab perang dan agresi.” Menurutnya, peningkatan kerja sama militer ketiga negara tersebut telah menimbulkan ancaman yang semakin besar.

    Kim pun memerintahkan para diplomatnya untuk “lebih meningkatkan solidaritas dengan negara-negara yang menentang strategi hegemoni AS dan Barat.”

    Kim sebelumnya telah melakukan kunjungan langka ke Rusia, di mana ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi.

    Terkait kunjungan ini, para pejabat AS dan Korea Selatan telah menyatakan kekhawatirannya. Pyongyang dituding mencari bantuan teknologi untuk kepentingan pengembangan program nuklir dan rudalnya, sementara Moskow dituding mencoba memperoleh amunisi dari Korea Utara guna menambah persediaan yang semakin menipis akibat perang di Ukraina.

    “Perang Dingin baru”

    Terkait amandemen konstitusi yang dilakukan Korea Utara, para analis mengatakan bahwa ini menandakan adanya percepatan lebih lanjut terkait upaya pengembangan senjata nuklir, yang kemungkinan akan diikuti oleh perluasan kerja sama militer dengan Moskow menyusul kunjungan langka Kim ke Rusia baru-baru ini.

    Sebelumnya pada Selasa (26/09), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga telah memperingatkan Pyongyang agar tidak menggunakan senjata nuklir, yang disampaikan saat Seoul unjuk kekuatan dalam parade militer skala besar pertama dalam satu dekade.

    “Perang Dingin baru di kawasan Asia Timur Laut dan ketegangan militer di Semanjung Korea akan meningkat,” kata Yang Moo-jin, profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, seperti dilansir dari Reuters.

    gtp/ (AP, Reuters, AFP)

    (ita/ita)

  • Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Terlebih diketahui bahwa Qin naik jabatan dengan cepat dalam jajaran Partai Komunis akibat kedekatannya dengan Presiden Xi Jinping, sehingga pemecatannya setelah hanya tujuh bulan menjabat menjadi hal yang tidak terduga. Para pejabat China pada saat itu juga menyebut hilangnya Qin dari pandangan publik dikarenakan alasan kesehatan.

    Sementara itu, Li ditunjuk menjabat Menhan China pada Maret lalu. Dengan jabatannya itu, Li dipantau secara saksama oleh para diplomat dan pengamat asing karena, sama seperti Qin, dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    Li terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus lalu saat menyampaikan pidato penting dalam forum keamanan dengan negara-negara Afrika. Sebelum itu, Li menggelar pertemuan tingkat tinggi saat melakukan kunjungan ke ke Rusia dan Belarusia.

    Seorang Menhan China utamanya bertanggung jawab atas diplomasi pertahanan dan tidak memimpin pasukan tempur. Profil publiknya kurang jika dibandingkan dengan seorang Menlu China yang kerap muncul di media pemerintah.

    Absennya Li di depan publik dalam jangka waktu lama telah menuai sejumlah komentar. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang, Rahm Emanuel, membahas hal itu dalam postingan media sosial X pada 8 September lalu.

    “Pertama, Menteri Luar Negeri Qin Gang menghilang, kemudian komandan Pasukan Roket menghilang, dan sekarang Menteri Pertahanan Li Shangfu sudah dua minggu tidak terlihat di depan publik. Siapa yang akan memenangkan perlombaan pengangguran ini? Pemuda China atau kabinet Xi?” tulis Emanuel.

    Saat ditanya soal postingan Emanuel itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya ‘tidak mengetahui situasinya’.

    (nvc/nvc)

  • Biden Mendadak Batalkan Kunjungan Bersejarah ke Papua Nugini, Kenapa?

    Biden Mendadak Batalkan Kunjungan Bersejarah ke Papua Nugini, Kenapa?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mempersingkat rangkaian kunjungannya ke kawasan Indo-Pasifik, dengan membatalkan kunjungan bersejarah ke Papua Nugini dan rencana kunjungan ke Australia. Langkah itu diambil agar Biden bisa lebih fokus pada perundingan batas utang yang berlangsung di Washington.

    Seperti dilansir Associated Press, Rabu (17/5/2023), pembatalan dua dari tiga kunjungan ke luar negeri itu merupakan kemunduran bagi kebijakan luar negeri pemerintahan Biden yang menempatkan fokus lebih besar pada kawasan Pasifik yang menjadi pusat jangkauan globalnya.

    Biden menyatakan dirinya masih berencana untuk berangkat ke Hiroshima, Jepang, pada Rabu (17/5) waktu setempat untuk menghadiri KTT G7 dengan para pemimpin dari negara-negara dengan perekonomian utama dunia. Biden dijadwalkan pulang ke AS pada Minggu (21/5) mendatang.

    “Saya menunda kunjungan ke Australia dan persinggahan saya di Papua Nugini demi bisa kembali untuk negosiasi akhir dengan para pemimpin kongres,” ucap Biden saat berbicara di awal acara Bulan Warisan Yahudi Amerika di Gedung Putih.

    “Sifat kepresidenan adalah menangani banyak masalah kritis sekaligus. Jadi saya meyakini kita akan terus membuat kemajuan untuk menghindari default dan memenuhi tanggung jawab Amerika sebagai pemimpin panggung dunia,” jelasnya.

    Biden sebelumnya dijadwalkan menghadiri pertemuan kemitraan Quad, beranggotakan AS, Australia, India dan Jepang, yang akan digelar di Australia. Dia juga dijadwalkan melakukan kunjungan singkat yang bersejarah di Papua Nugini dan bertemu dengan belasan pemimpin negara-negara Pasifik

    Dalam pernyataannya, Biden mengatakan dirinya telah berbicara dengan PM Australia Anthony Albanese untuk memberitahukan penundaan kunjungan. Biden juga mengundang Albanese untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington DC, yang tanggalnya belum ditentukan.

  • Saat Raja Thailand-Istri Sahnya Tampil Mesra di Penobatan Charles

    Saat Raja Thailand-Istri Sahnya Tampil Mesra di Penobatan Charles

    London –

    Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tampil bersama istri sahnya, Ratu Suthida, saat menghadiri penobatan Raja Inggris Charles III pada akhir pekan. Ini menjadi penampilan langka Raja Thailand bersama istri resminya.

    Seperti dilansir The Nation Thailand, Selasa (9/5/2023), Raja Vajiralongkoran hadir atas undangan langsung Raja Charles III. Dia mengajak Ratu Suthida saat menghadiri penobatan yang digelar di Westminster Abbey, London, pada Sabtu (6/5) waktu setempat.

    Dalam sejumlah foto yang dipublikasikan media-media internasional, Raja Vajiralongkorn tampak berjalan berdampingan dengan Ratu Suthida saat memasuki Westminster Abbey. Keduanya tampak mengenakan pakaian kebesaran Kerajaan Thailand.

    Beberapa foto lainnya menunjukkan momen mesra saat Ratu Suthida mengaitkan tangannya ke lengan Raja Vajiralongkorn sembari keduanya berjalan bersama menuju lokasi penobatan Raja Charles III. Momen mesra semacam itu tergolong langka ditunjukkan oleh kedua bangsawan Thailand itu.

    Raja Vajiralongkorn hadir bersama jajaran bangsawan lainnya dari berbagai negara, termasuk Pangeran Albert dan Putri Charlene dari Monako, Raja Felipe dan Ratu Letizia dari Spanyol, Putra Mahkota Jepang Pangeran Akishino dan Putri Mahkota Kiko, serta Raja Carl XVI Gustaf dan Putri Mahkota Victoria dari Swedia.

    Ada sekitar 2.200 tamu yang diundang menghadiri seremoni penobatan itu.

    Selain menghadiri penobatan, Raja Vajiralongkorn juga menghadiri jamuan makan yang digelar Raja Charles III untuk para kepala negara dan perwakilan luar negeri yang diundang di Istana Buckingham pada Jumat (5/5) pekan lalu.

    Lihat juga Video ‘Detail di Foto-foto Terbaru Raja Charles III dan Ratu Camilla Usai Penobatan’: