Xcloud.id

Negara: Jepang

  • AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Cina Dong Jun bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, di sela-sela KTT keamanan Shangri-La di Singapura. Pentagon menyambut baik rencana pembentukan “kelompok komunikasi krisis” AS-Cina, sementara Beijing menyebut pembicaraan itu “positif, praktis, dan konstruktif.”

    Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, menjadi barometer bagi intensitas ketegangan AS-Cina dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertemuan menhan kedua negara adidaya itu selama satu jam pada Jumat (31/5), merupakan pertemuan militer tingkat tinggi AS-Cina pertama setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk membuka kembali kontak militer-ke-militer pada November 2023.

    Cina telah memutuskan kontak setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, membuat marah Beijing dengan mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.

    “Kami setidaknya memiliki serangkaian komunikasi reguler antara kedua belah pihak untuk mengurangi kemungkinan salah perhitungan,” kata Amanda Hsiao, seorang ahli senior Cina di International Crisis Group (ICG), kepada DW.

    Meskipun membuka jalur komunikasi adalah tanda bahwa AS dan Cina ingin mengelola risiko konfrontasi dengan lebih baik, pidato dari Austin dan Dong di KTT tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sudut pandang yang berlawanan tentang keamanan regional di Asia.

    Cina menyinggung “kekuatan eksternal”

    Dalam sesi pada Minggu (2/6) yang berjudul “Pendekatan Cina terhadap Keamanan Global”, Menteri Pertahanan Dong menekankan pentingnya hubungan militer-ke-militer yang stabil antara Cina dan AS.

    Pada saat yang sama, Dong menyalahkan “kekuatan eksternal” yang memicu ketegangan di Asia-Pasifik melalui “konfrontasi blok”. Dong tidak secara eksplisit menyebut nama AS, tetapi menyinggung pembangunan aliansi strategis Washington sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas akibat kekuatan eksternal.

    Sehari sebelumnya, pidato Menteri Pertahanan AS Austin di KTT tersebut menyoroti pembangunan aliansi Washington di bawah pemerintahan Biden sebagai ujung tombak keamanan regional.

    “Kami bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami tidak seperti sebelumnya,” kata Austin, merujuk pada latihan militer bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

    Sebelum berangkat ke Singapura, Austin telah menulis di X bahwa AS telah “memberikan hasil bersejarah” di Indo-Pasifik dengan “berinvestasi dalam kemampuan, mengubah postur pasukan AS, dan menghubungkan sekutu dan mitra.”

    Menanggapi pidato Austin, Letnan Jenderal Cina Jing Jianfeng mengatakan, strategi AS dimaksudkan “untuk menciptakan perpecahan, memprovokasi konfrontasi, dan merusak stabilitas.”

    Menurut pakar ICG Hsiao, narasinya adalah bahwa “Cina memiliki niat damai, dan masalahnya bukan pada Cina, melainkan pada AS.”

    Cina memperingatkan ‘kelompok separatis’ Taiwan

    Soal Taiwan, yang menjadi pemantik utama yang berpotensi menimbulkan konflik di Asia, Dong menuduh AS telah mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada “pasukan separatis” di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

    Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayanya, dan meskipun para pejabat Cina berulang kali mengatakan “penyatuan kembali secara damai”, retorika Beijing menyiratkan bahwa mereka bersedia untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.

    AS adalah penyokong keamanan utama Taiwan, dan Beijing menganggap hal ini sebagai campur tangan pihak luar dalam “urusan dalam negerinya.”

    AS dan negara-negara Barat lainnya tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, memberikan dukungan tidak langsung, misalnya, melalui kunjungan politik tingkat tinggi, tanpa secara langsung mengakui pulau itu sebagai negara yang merdeka.

    Ketegangan di Laut Cina Selatan

    Selain masalah Taiwan, perselisihan maritim di Laut Cina Selatan adalah titik sengketa lainnya antara AS dan Cina.

    Meskipun ada keputusan internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim teritorial Cina, Beijing bersikeras bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan adalah milik Cina, bahkan bagian yang berjarak lebih dari seribu mil dari daratan Cina.

    Bulan lalu, AS dan Filipina mengakhiri latihan militer gabungan berskala besar, saat kapal-kapal Cina terus mengganggu kapal-kapal Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina yang diklaim oleh Cina.

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjadi pembicara utama di KTT Singapura dan membuka dengan pidato yang bersumpah bahwa Filipina akan merespons jika ada tentara Filipina yang terbunuh oleh penggunaan meriam air oleh Cina terhadap kapal-kapal Filipina. Dia juga menegaskan, “Filipina tidak akan mengalah” dalam masalah kedaulatan.

    Menteri Pertahanan AS Austin juga memperingatkan, “pelecehan yang dihadapi Filipina sangat berbahaya.” Dia menekankan, “setiap negara, besar atau kecil, memiliki hak untuk menikmati sumber daya maritimnya sendiri.”

    pkp/as

    (ita/ita)

  • AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    Washington DC –

    Utusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi mengungkapkan bahwa Washington dan Riyadh kini berada di ambang perjanjian bersejarah, yang jika tercapai, akan menjadi jalan menuju negara Palestina, serta terbentuknya hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel.

    “Kita cenderung menggunakan kata bersejarah secara berlebihan, namun menurut saya, secara keseluruhan, paket perjanjian ini benar-benar bersejarah,” ucap Duta Besar AS untuk Saudi, Michael Ratney, dalam wawancara dengan media lokal Saudi, Arab News, dan dilansir Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    “Tapi sebagai bagian dari hal tersebut, ada peran dari Palestina. Saudi telah memperjelas bahwa hal itu merupakan persyaratan mereka dan kami juga memiliki harapan-harapan… harus ada jalan ke depan bagi Palestina untuk menjadi negara,” sebut Ratney.

    Lebih lanjut, Ratney menyebut perjanjian bersejarah itu akan meningkatkan kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara, serta memberikan manfaat bagi Palestina.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sejak lama berusaha menjadi perantara untuk perjanjian penting ini. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana konkret bagi normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.

    Serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu membuat pembicaraan normalisasi sempat terhenti, dan sejak itu telah dilanjutkan kembali. Namun rincian soal perjanjian itu telah sedikit berubah dan Israel kini menjadi hambatan utama.

    Riyadh telah dan selalu menegaskan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci dalam perjanjian tersebut.

    Sama pentingnya dengan negara Palestina adalah perjanjian atau pakta keamanan antara AS dan Saudi, serta kerja sama dalam program nuklir sipil Saudi dan perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya.

    Saksikan juga ‘Saat Arab Saudi Dorong Solusi Dua Negara untuk Penyelesaian Konflik di Gaza’:

    Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Al Arabiya baru-baru ini bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi dalam beberapa pekan mendatang.

    Di bawah kepemimpinan Biden, AS awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Hal ini termasuk mencabut label teror dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun ada pertentangan kuat dari sekutu tradisional Teluk dan Arab, dan membekukan apa yang disebut penjualan senjata “ofensif”.

    Ratney, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pembicaraan soal perjanjian yang diratifikasi Senat AS antara Washington dan Riyadh akan menjadikannya perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.

    “Itu akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara otoritas atau pemerintahan, tapi antara dua negara. Dan itu membawa kepastian: hal itu membawa kepastian kepada kita; hal ini juga akan membawa kepastian bagi Saudi,” tegasnya.

    Disebutkan juga oleh Ratney bahwa rincian pengaturan soal keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayah Jepang dan komitmen kedua negara untuk saling membela jika terjadi serangan, masih dibahas.

    “Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, itu akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi ke dalam kawasan yang sama, dan akan membawa manfaat dan membuka jalan menuju status negara bagi Palestina. Jadi itu berarti banyak,” jelas Ratney.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mengapa Banyak Negara Berambisi Kirim Orang ke Bulan?

    Mengapa Banyak Negara Berambisi Kirim Orang ke Bulan?

    Jakarta –

    Tiga negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, Amerika Serikat, China, dan India telah mengungkapkan ambisi mereka untuk mengirim manusia ke Bulan. Mengapa negara-negara ini rela menggelontorkan miliaran dolar untuk misi luar angkasa ini dan apa yang mereka cari?

    Pada 1969, pesawat luar angkasa Apollo 11 telah mendaratkan astronot Buzz Aldrin dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki ke permukaan Bulan.

    Misi Apollo ini kemudian membawa 10 orang Amerika lainnya sampai ke Bulan hingga Desember 1972. Setelah itu, AS menghentikan misi berawaknya ke Bulan.

    Kini setelah jeda lebih dari setengah abad, muncul ambisi baru untuk kembali mengirim manusia ke Bulan.

    Amerika Serikat sedang menyusun rencana untuk mengirim astronot ke Bulan, termasuk orang kulit berwarna dan seorang perempuan.

    Amerika tidak sendirian, China dan India juga berencana mengirim misi baru mereka ke Bulan.

    Mengapa perlombaan antariksa mencuat kembali dan apa bedanya dengan eksplorasi luar angkasa yang dilakukan pada tahun 1960-an lalu?

    Geopolitik

    Yuri didapuk menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1961.

    Misi berawak pertama ke Bulan pada tahun 1969 merupakan bentuk pernyataan politik yang kuat di tengah perang dingin antara AS dan Uni Soviet. (Getty Images)

    Pendaratan manusia di Bulan merupakan sebuah pencapaian luar biasa dan menjadi pernyataan politik kuat yang menarik imajinasi global, di tengah perang dingin antara AS dan Uni Soviet yang saat itu berlangsung.

    “Tidak ada hal yang lebih spektakuler saat itu selain mengatakan: ‘Kita akan membawa manusia dari Bumi ini dan menempatkan mereka di Bulan itu’,” kata Oliver Morton, editor senior di surat kabar The Economist dan penulis buku The Moon, A History for the Future.

    Baca juga:

    Untuk itu, siapa yang selanjutnya akan mampu berjalan di Bulan didorong oleh pengaruh geopolitik dan keinginan untuk memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

    Setiap negara, dan bahkan perusahaan swasta yang terlibat, mempunyai agenda yang berbeda-beda.

    Rusia, China, India, Jepang, dan Uni Eropa memang telah mampu mengirimkan pesawat jelajah luar angkasa tak berawak di permukaan Bulan, namun, mereka belum pernah berhasil mendaratkan manusia.

    Sekarang, perlombaan itu terjadi antara AS dan China.

    “Hal ini didorong oleh geopolitik jadi ada koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan China yang keduanya sama-sama telah mengumumkan misi manusia ke Bulan, mereka merekrut mitra internasional, dan keduanya berupaya mencapai tujuan tersebut dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” kata Eric Berger, editor luar angkasa senior di Ars Technica.

    Sumber daya

    Misi pertama ke Bulan bukanlah bertujuan untuk melakukan penelitian, melainkan ajang pembuktikan atas kemampuan dalam mencapainya.

    Kini yang menjadi perlombaan bukan sekadar terbang dan mencapai ke Bulan, namun bagaimana mengembangkan teknologi yang memungkinkan manusia untuk tinggal di sana dan memanfaatkan apa yang ditawarkan.

    Pesawat jelajah India telah mengkonfirmasi keberadaan logam seperti belerang dan aluminium di Bulan. (Getty Images)

    “Manusia adalah makhluk di Bumi Apa yang ingin dilakukan oleh sebagian orang adalah memperluas dan memiliki koloni di Mars, memiliki koloni di Bulan, memiliki koloni di pemukiman buatan di luar angkasa. Ini adalah fiksi ilmiah yang saya bicarakan,” kata Christopher Newman, profesor hukum dan kebijakan luar angkasa dari Universitas Northumbria di Inggris.

    Dia menambahkan ambisi sebagian orang adalah memiliki koloni di luar Bumi untuk memastikan umat manusia mampu bertahan dari ancaman kepunahan.

    Perhentian

    Misi AS untuk pergi ke Bulan sekarang adalah langkah yang lebih jauh lagi dibandingkan sebelumnya.

    “Idenya bukan untuk membawanya [pesawat] kembali ke Bumi, tapi untuk membangun pangkalan di sana, sehingga Bulan bisa dilihat sebagai tempat pemberhentian untuk sampai ke Mars,” jelas Namrata Goswami, profesor di Thunderbird School of Manajemen Global, Arizona State University.

    Gravitasi di Bulan lebih kecil dibandingkan di Bumi. Hal itu memungkinkan untuk meluncurkan roket dengan bahan bakar yang lebih sedikit jika dibandingkan dari Bumi itulah sebabnya banyak negara memandang Bulan sebagai aset yang strategis, tambahnya.

    Selain itu, beberapa area di Bulan juga hampir selalu terkena sinar matahari sehingga memiliki potensi untuk menghasilkan energi tenaga surya.

    Idenya adalah dengan mentransfer energi surya itu melalui satelit besar di orbit rendah Bumi lalu mengirimkannya ke Bumi melalui gelombang mikro.

    Orbit Bumi Rendah (LEO) mencakup orbit Bumi dengan ketinggian sekitar 2.000 km, kata NASA.

    Getty ImagesEksplorasi sekarang fokus di wilayah Kutub Selatan Bulan untuk menemukan air es melalui gelombang mikro.

    Misi luar angkasa yang dilakukan India telah mengonfirmasi keberadaan belerang, aluminium dan unsur-unsur lain di dekat Kutub Selatan Bulan. Kini fokusnya adalah menemukan elemen kunci lain yang bisa memberi kehidupan.

    “Air es sangat penting karena itulah yang Anda perlukan jika ingin mempertahankan pemukiman manusia, karena air es dapat diubah menjadi oksigen,” jelas Goswami.

    Setelah euforia pendaratan pertama di Bulan, bahkan ada pembicaraan untuk mencapai bintang-bintang di akhir tahun 1960an. Namun kini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

    “Ini [Bulan] adalah tujuan nyata bagi manusia di luar orbit rendah Bumi yang memiliki gravitasi rendah. Jadi relatif mudah untuk mencapainya. Jaraknya cukup dekat.”

    “Dibutuhkan tiga hari untuk sampai ke Bulan, sementara butuh enam hingga delapan bulan untuk membawa manusia ke Mars. Jadi ini benar-benar batu loncatan berikutnya,” kata Berger.

    Terdapat beberapa rintangan teknis penting yang harus diatasi untuk pergi ke Bulan.

    Pertama, diperlukan roket yang kuat untuk membawa para astronot ke luar angkasa dan menjaga mereka aman dari radiasi.

    Kedua adalah melakukan pendaratan yang pelan dan aman di permukaan bulan.

    Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membawa pulang para astronot kembali ke bumi. Jika ada kendala teknis, mereka tidak memiliki bantuan dari luar atau bahkan pilihan untuk membatalkan misi.

    Getty ImagesRoket Starship yang sedang dikembangkan akan menjadi salah satu roket terbesar yang pernah dibuat.

    Para astronot yang menaiki kendaraan luar angkasa dari Bulan akan memasuki kembali atmosfer bumi dengan kecepatan yang mengerikan beberapa kilometer per detik.

    Hal ini karena mereka akan menambah kecepatan ketika kembali dari Bulan dibandingkan dari orbit rendah Bumi, jelas Berger.

    Ketika berbagai negara mencapai Bulan, apa yang akan terjadi pada sumber daya mereka juga menjadi pertanyaan kunci.

    Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 memastikan tidak ada negara yang dapat mengeklaim kedaulatan di luar angkasa, namun kenyataannya mungkin berbeda.

    “Faktanya hanya negara-negara dengan kemampuan melakukan peluncuran, pendaratan di Bulan dan ekstraksi [sumber daya] yang akan memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama.”

    “Oleh karena itu, kita tidak memiliki aturan hukum saat ini mengenai bagaimana sumber daya di Bulan akan dibagikan,” kata Goswami.

    Perlombaan luar angkasa baru

    China kini berencana untuk membangun pangkalan permanen di Bulan pada tahun 2030-an dan terus berakselerasi untuk memenuhi tenggat waktu itu.

    Sementara, Amerika memperkirakan stasiun luar angkasanya baru bisa berlabuh di Bulan pada tahun 2028, walaupun program tersebut disebut sudah ketinggalan.

    Keberhasilan AS sangat bergantung pada kemampuan miliarder Elon Musk dan perusahaan eksplorasinya SpaceX dalam mengirimkan roket Starship yang sedang dikembangkan.

    Getty ImagesChina melakukan kemajuan pesat dalam eksplorasi ruang angkasa dan baru-baru ini telah meluncurkan roket penyelidikan tak berawak ke Bulan.

    India berencana melakukan penerbangan luar angkasa berawak perdananya tahun depan.

    Mereka menargetkan pendirian stasiun luar angkasa di Bulan pada tahun 2035 dan mengirim astronot mereka pada tahun 2040.

    “Satu hal tentang program luar angkasa China yang sangat menarik adalah kemampuan mereka memenuhi tenggat waktu.”

    “Saya yakin China akan menjadi negara pertama di abad ke-21 yang mampu mendarat di Bulan dengan menggunakan roket, dengan tujuan utama adalah pemanfaatan penelitian luar angkasa dan pengembangan pangkalan permanen,” simpul Goswami.

    Artikel ini dilansir dari program radio BBC World Service, The Inquiry

    (ita/ita)

  • Korut Gagal Luncurkan Satelit Mata-mata, Roket Meledak di Udara

    Korut Gagal Luncurkan Satelit Mata-mata, Roket Meledak di Udara

    Pyongyang –

    Otoritas Korea Utara (Korut) mengumumkan bahwa upayanya meluncurkan satelit mata-mata militer terbaru berujung kegagalan pada Senin (27/5) waktu setempat. Pyongyang mengakui bahwa mesin roket yang baru dikembangkan meledak di udara.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/5/2024), upaya itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Korut merilis peringatan bahwa mereka berencana meluncurkan satelit pada 4 Juni mendatang, yang akan menjadi satelit mata-mata kedua Pyongyang di orbit luar angkasa.

    Namun ternyata, peluncuran itu menjadi kegagalan terbaru Korut, menyusul dua insiden besar lainnya tahun lalu. Pyongyang sebelumnya berhasil menempatkan satelit mata-mata pertamanya di orbit luar angkasa pada November tahun lalu.

    “Peluncuran roket pembawa satelit terbaru gagal ketika roket meledak di udara saat penerbangan tahap pertama,” tutur wakil direktur jenderal Otoritas Teknologi Dirgantara Nasional Korea Utara dalam laporan yang dikutip oleh media pemerintah Pyongyang.

    Analisis awal menunjukkan bahwa penyebab ledakan itu adalah motor roket berbahan bakar cair yang baru dikembangkan. Namun demikian, dugaan penyebab lainnya sedang diselidiki.

    Para pejabat Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sebelumnya melaporkan bahwa peluncuran satelit Korut tampaknya gagal.

    Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS) melaporkan bahwa Pyongyang meluncurkan proyektil ke arah selatan dari pantai baratnya pada Senin (27/5) malam, sekitar pukul 22.44 waktu setempat. JCS menyebut pihaknya mendeteksi sejumlah besar puing roket di lautan hanya sekitar dua menit setelah peluncuran dilakukan.

    Sementara Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan kepada wartawan bahwa objek yang diluncurkan oleh Korut menghilang di atas perairan Laut Kuning.

    “Peluncuran ini melanggar resolusi Dewan Keamanan (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) yang relevan dan merupakan masalah serius terkait keselamatan rakyat kami,” ucap Hayashi dalam pernyataannya.

    Televisi nasional Jepang, NHK, menayangkan video yang menunjukkan objek yang tampak seperti titik oranye yang terbang di langit malam dan kemudian terbakar di area dekat perbatasan China dan Korut. Peluncuran itu sempat memicu peringatan publik di beberapa wilayah Jepang, sebelum akhirnya dicabut kembali setelah jelas diketahui bahwa roket itu tidak akan terbang di atas pulau-pulau Jepang.

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengecam aktivitas peluncuran Korut tersebut, yang oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS disebut “menggunakan teknologi yang berhubungan langsung dengan program rudal balistik DPRK (nama resmi Korut) dan melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing –

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)

  • Kekeringan, Begini Cara Petani Lamongan Lakukan Percepatan Tanam 

    Kekeringan, Begini Cara Petani Lamongan Lakukan Percepatan Tanam 

    Lamongan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan Mohammad Wahyudi menyebut bahwa program percepatan tanam dengan pompanisasi bakal mampu menjawab tantangan kekeringan bagi petani.

    Diketahui, wilayah tengah hingga selatan Lamongan mayoritas kerap mengalami kekeringan di musim tanam kedua padi. Oleh sebab itu, DKPP Lamongan mengaku bahwa program percepatan tanam dengan pompanisasi itu bakal memenuhi kebutuhan air.

    “Akan tetap kita upayakan memenuhi kebutuhan air, salah satunya melalui program percepatan tanam dengan pompanisasi. Hingga saat ini di Kabupaten Lamongan sudah terpasang 67 unit pompa, dengan rincian 57 unit pompa air 4 ich dan 10 unit pompa air 6 ich,” kata Wahyudi, Jumat (24/5/2024).

    Wahyudi juga mengaku bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.

    Dia menjelaskan, pertanian holtikultura di Kabupaten Lamongan terbilang berhasil. Hal itu diwujudkan dengan 4 (empat) desa di wilayah Kecamatan Brondong yang telah aktif menanam holtikultura seperti melon, pisang cavendish, bawang, terong hitam jepang, dan lainnya.

    “Di empat desa tersebut saat ini aktif menanam holtikultura, hingga ada yang sudah bermitra dengan perusahaan,” beber Wahyudi.

    Tak hanya itu, Wahyudi menyampaikan bahwa kini terdapat 80 green house di wilayah Kecamatan Brondong dan Ngimbang yang sangat produktif dan mampu menghasilkan 480 kuintal tanaman holtikultura dalam sekali panen.

    “Hingga April 2024, luas panen musim tanam pertama mencapai 43 persen atau 67.256 ha. Jumlah tersebut diyakini akan 100 persen pada musim tanam selanjutnya. Meskipun pada musim tanam dua ini dihadapkan dengan musim kemarau,” paparnya. [riq/aje]

  • Ulur Wiji, Motif Batik Khas Kemlagi Mojokerto yang Tembus Mancanegara

    Ulur Wiji, Motif Batik Khas Kemlagi Mojokerto yang Tembus Mancanegara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengajak seluruh masyarakat untuk memviralkan batik Ulur Wiji. Selain digandrungi para kaum milenial, batik Ulur Wiji juga telah menembus pasar mancanegara seperti Kanada, Jepang dan Singapura.

    Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi rumah produksi eco-fashion batik yang berlokasi di Dusun Pandantoyo, Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga berkesempatan mencoba mencanting di sehelai kain.

    Batik tulis rintisan Nasta Rofika ini, merupakan batik yang diproduksi dengan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga batik tulis ini memiliki daya tarik tersendiri di dunia fashion.

    “Ayo siapa lagi kalau bukan kita yang akan besarkan, mengenalkan dan mencintai produk-produk saudara kita sendiri. Yok kita belanja dan kita pakai batik Ulur Wiji Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,” ajaknya.

    Batik Ulur Wiji yang menghadirkan berbagai ragam motif dengan motif-motif terukir tidak terlalu ketat, membuat batik tersebut tidak hanya bisa dipakai untuk acara formal. Akan tetapi juga cocok digunakan untuk aktifitas sehari-hari.

    “Batik Ulur Wiji memiliki pangsa pasar tersendiri yakni kaum milenial. Ini keren sekali dan kekinian. Jadi bagi yang suka motif-motif kontemporer, orang-orang yang dinamis dan yang kekinian ini sangat cocok sekali,” ujarnya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini menuturkan, jika batik Ulir Wiji diproduksi dengan mengunakan pewarna alami. Hal ini membuat batik Ulur Wiji juga dinilai ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Ini merupakan suatu prospek yang sangat bagus sekali karena memakai pewarna alam, ya jadi istilahnya aman untuk lingkungan dan kesehatan para pekerjanya. Juga sangat cocok digunakan di daerah iklim tropis. Ini ringan, cocok untuk daerah yang panas. Jadi ini nggak gerah begitu,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saling Tuding Soal Pecandu Narkoba, Apakah Aliansi Marcos-Duterte Terputus?

    Saling Tuding Soal Pecandu Narkoba, Apakah Aliansi Marcos-Duterte Terputus?

    Manila –

    Dua dinasti politik yang paling berpengaruh di Filipina, yaitu keluarga Duterte dan Marcos, saling melontarkan kritik dan diprediksi akan mengalami perpecahan. Namun, apakah mungkin hal itu terjadi dan apa risiko yang muncul jika mereka akhirnya ‘bercerai’?

    Dengan gaya yang bombastis, mantan Presiden Filipina yang terkenal dengan kebijakan perang melawan narkoba, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada para pendukungnya Januari silam bahwa penggantinya, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., adalah pecandu narkoba.

    Tidak berdiam diri, Marcos yang saat ini menjadi Presiden Filipina membalas dengan mengatakan bahwa Duterte melontarkan hinaan itu pasti di bawah pengaruh opioid atau obat pereda nyeri kategori narkotika.

    Saling balas ini disebut sebagai salah satu sinyal terkuat yang menunjukkan adanya keretakan dalam aliansi yang mengantarkan Marcos meraih kemenangan bersejarah pada pemilu 2022 lalu. Sekutu Marcos dalam pesta demokrasi itu adalah putri Rodrigo, Sara Duterte, yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

    Sedari awal, para analis telah memprediksi terjadinya ‘perceraian’ di antara dua dinasti politik paling berkuasa di Filipina, Duterte dan Marcos.

    Tanda-tanda perpecahan semakin menguat di tengah perselisihan publik dan meningkatnya perbedaan pendapat antara dua dinasti ini mengenai agenda politik.

    Namun memutuskan untuk berpisah mungkin bukan pilihan bagi Marcos maupun Duterte, yang menjual diri kepada pemilih mereka sebagai “UniTeam”.

    Keretakan dalam aliansi

    Ayahnya, Rodrigo Duterte, menunjukkan ketidaksenangan dengan jelas atas keputusan Sara itu.

    Sara dipandang sebagai pewaris politik Duterte. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden, Sara adalah Wali Kota Davao City, jabatan yang dipegang Duterte selama bertahun-tahun sebelum melangkah menjadi presiden pada tahun 2016.

    Aliansi Sara dengan Marcos, putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos, tidak mengejutkan para analis.

    Kedua kandidat ini berisiko kalah jika saling bertarung satu sama lain karena dukungan akan terpecah. Pendukung Sara mayoritas berada di wilayah selatan Filipina, sedangkan dukungan Marcos terpusat di utara.

    Dengan berkoalisi, mereka telah menyatukan kubu masing-masing dan memenangkan suara mayoritas Filipina pada pemilu tahun 2022.

    Baca juga:

    Banyak pengamat memprediksi Sara Duterte akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028 mendatang. Konstitusi Filipina melarang Marcos untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan enam tahun yang kedua sebuah pembatasan yang coba dia hapus, tuduh Duterte.

    Marcos mengatakan dia mendukung reformasi hukum yang akan memudahkan peraturan bagi bisnis asing, menarik lebih banyak investasi dan lapangan kerja ke negara di Asia Tenggara yang berpenduduk 100 juta orang.

    Namun para pengkritiknya menuding upaya Marcus itu sebagai taktik “jahat” untuk melakukan perubahan politik yang memungkinkan dirinya mencalonkan diri lagi menjadi presiden.

    Batasan masa jabatan presiden yang diberlakukan sejak tahun 1986, setelah ayahnya Marcos digulingkan dari kekuasaan oleh protes rakyat, semakin menambah seruan protes.

    Keretakan ini berubah secara mengejutkan ketika Duterte (kiri) dan Marcos saling menuduh sebagai pecandu narkoba (Getty Images)

    Tapi ini bukan satu-satunya sumber perdebatan antara dua dinasti ini.

    Marcos melontarkan komentar-komentar yang tampaknya mengkritik perang Duterte terhadap narkoba, kebijakan yang telah merenggut ribuan nyawa dan membuatnya menjadi paria terbuang atau tersingkir dari komunitas internasional.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pembunuhan masih terus terjadi, walaupun polisi mengklaim jumlahnya telah berkurang pada masa pemerintahan presiden yang baru.

    Selain itu, Marcos juga mendukung Amerika, berbeda dengan gaya kepemimpinan Duterte saat memerintah yang dekat dengan Beijing.

    Marcos memberikan akses yang lebih luas ke pasukan Amerika atas pangkalan militer di Filipina. Marcos juga meningkatkan latihan militer tahunan antara dua negara dan menggunakan posisi strategis Filipina di Pasifik untuk menggalang dukungan, tidak hanya dari Washington tetapi juga Jepang.

    Baca juga:

    Hingga kini, Marcos juga belum mundur dari ‘permainan kucing-kucingan’ yang mematikan dengan China di perairan Laut China Selatan yang bersengketa.

    Di sisi lain, Rodrigo Duterte menolak untuk menyerukan kemenangan Filipina di pengadilan internasional terhadap klaim Beijing di Laut Cina Selatan selama masa jabatannya.

    Duterte berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China, yang diduga sebagai respon terhadap kecaman dari negara-negara Barat atas perang narkoba yang dilakukannya.

    Ada juga pertengkaran kecil di antara dua kubu ini.

    Selain menjabat sebagai wapres, Sara Duterte juga ditunjuk menjadi menteri pendidikan di pemerintahan Marcos, meskipun secara terbuka dia mengatakan ingin menjadi menteri pertahanan.

    Sara mengatakan dia menerima keputusan itu untuk menghindari pembicaraan tentang dugaan adanya keretakan dalam koalisi.

    Sara juga diperiksa secara ketat oleh parlemen tahun lalu atas permintaannya untuk memberikan jutaan peso sebagai “dana rahasia” pengeluaran bersifat diskresi yang diperbolehkan oleh lembaga pemerintah.

    Sekutu Marcos kemudian memotong anggarannya, sebuah tindakan yang disebut memalukan sekaligus membuat marah.

    Permainan sinetron berisiko tinggi

    Melewati rangkaian perbedaan ini, keduanya masih menghindari saling menyerang secara langsung mungkin menandakan sebuah front persatuan untuk saat ini.

    Namun pihak-pihak lain dari kedua kubu ini jelas-jelas menginginkan keunggulan dalam menggaet opini publik, kata ilmuwan politik Cleve Arguelles, presiden perusahaan jajak pendapat WR Numero.

    Pada April lalu, setelah kedua pemimpin dinasti ini saling tuduh sebagai pecandu narkoba, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos melakukan wawancara di YouTube.

    Liza mengatakan dirinya “terluka” karena Sara Duterte tidak melakukan intervensi ketika ayahnya menyebut presiden Marcos sebagai “pecandu”.

    Dalam balasan video singkatnya, Sara mengatakan “perasaan pribadi” ibu negara itu bukanlah bagian dari pekerjaannya.

    Liza Marcos, padahal, tidak pernah membahas politik secara terbuka. Wawancara mengejutkan ini adalah upaya untuk “mengalahkan Duterte dalam permainan mereka sendiri”, Arguelles menganalisis.

    Liza Marcos tidak bisa menandingi komentar Rodrigo Duterte yang menohok – dia terkenal karena pernyataannya yang seksis, mengutuk Paus Francis dan mantan presiden AS Barack Obama.

    Tapi, Liza bisa dan memang membangun sebuah karakter sinetron yang dicerca namun ditonton oleh jutaan orang Filipina yaitu Si pengkhianat.

    “Ibu negara mencoba menggunakan emosi dibandingkan membingkainya dengan cara lain. Kami punya dugaan pengkhianatan, keluarga telah disakiti,” kata Arguelles.

    “Ini seperti sinetron.”

    Sara Duterte (kiri) dan Liza Marcos (kanan) (Getty Images)

    Arguelles mengatakan gaya ini sangat berbeda dengan Rodrigo Duterte, yang merupakan “ahli… kritik publik”.

    Duterte secara rutin mengkritik Marcos karena menjadi pemimpin yang “lemah” sebuah pesan yang kini digaungkan oleh putranya Sebastian, Wali Kota Davao City, yang bahkan meminta presiden untuk mengundurkan diri.

    “Keluarga Marcos terpaksa merespons. Jika tidak, mereka akan tertinggal,” kata Arguelles.

    Bagi Sara Duterte, keluar dari aliansi dengan Marcos dapat menyebabkan dinastinya dikucilkan dari pemerintahan.

    Hal ini juga bisa menjerat ayahnya untuk dituntut di Filipina dan luar negeri atas tuduhan pembunuhan ratusan tersangka pengguna narkoba oleh polisi selama masa jabatannya.

    Selain itu, keputusan berisiko itu juga dapat merugikan peluang Sara mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun 2028. Para pemilih di Filipina tidak suka melihat presiden dan wakil presiden mereka bertengkar, kata Arguelles.

    Dua wakil presiden terakhir kalah dalam pencalonan mereka setelah berselisih dengan presiden yang mencalonkan diri bersama mereka.

    “Ada kebutuhan praktis bagi mereka untuk tetap bersatu,” tambahnya, setidaknya hingga pemilu paruh waktu pada 2026, yang akan menjadi referendum bagi petahana.

    Kedua belah pihak berharap untuk memenangkan parlemen dan badan-badan lokal, yang akan meningkatkan agenda politik masing-masing.

    “Jika mereka terpecah, mereka akan menjadi sangat rentan,” kata Arguelles.

    “Ini akan menjadi pertandingan bola bagi siapa pun.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Heboh! AS Selidiki Boeing Atas Dugaan Pemalsuan Catatan 787 Dreamliner

    Heboh! AS Selidiki Boeing Atas Dugaan Pemalsuan Catatan 787 Dreamliner

    Washington DC –

    Otoritas keselamatan udara Amerika Serikat (AS) sedang menyelidiki apakah raksasa produsen pesawat, Boeing, telah menyelesaikan pemeriksaan yang diwajibkan terhadap pesawat jenis 787 Dreamliner buatannya. Penyelidikan juga fokus pada dugaan apakah karyawan Boeing memalsukan catatan soal 787 Dreamliner.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (7/5/2024), penyelidikan itu diumumkan oleh Otoritas Penerbangan Federal (FAA) pada Senin (6/5) waktu setempat.

    FAA menjelaskan bahwa permasalahan berpusat pada apakah Boeing telah melakukan inspeksi yang diwajibkan untuk “mengonfirmasi bounding dan grounding yang memadai di mana bagian sayap terpasang pada badan pesawat jenis 787 Dreamliner tertentu”.

    Dalam pernyataannya, FAA mengatakan pihaknya meluncurkan penyelidikan setelah Boeing memberi tahu pihaknya bahwa mereka mungkin belum menyelesaikan inspeksi yang diwajibkan, yang diperlukan untuk memastikan aliran listrik yang aman dan fungsional antar komponen pesawat.

    “FAA sedang menyelidiki apakah Boeing telah menyelesaikan inspeksi dan apakah karyawan perusahaan itu mungkin memalsukan catatan pesawat,” jelas FAA dalam pernyataannya.

    “Pada saat yang sama, Boeing sedang memeriksa ulang seluruh pesawat 787 yang masih dalam sistem produksi dan juga harus menyusun rencana untuk mengatasi armada yang sudah ditugaskan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat juga Video ‘Mantap! Pertumbuhan Ekonomi RI Kalahkan AS-Jepang’:

    Isu tersebut muncul setelah seorang staf Boeing mengamati adanya “ketidakberesan” dan mengadukan masalah itu kepada supervisor yang kemudian mengangkat masalah itu lebih lanjut.

    “Kami segera meninjau masalah ini dan mengetahui bahwa beberapa orang telah melanggar kebijakan perusahaan dengan tidak melakukan pengujian yang diwajibkan, namun mencatat pekerjaan telah selesai,” ucap kepala program Boeing 787, Scott Stocker, dalam penjelasan via email kepada stafnya.

    “Kami segera memberi tahu regulator kami tentang apa yang kami pelajari dan mengambil tindakan perbaikan yang cepat dan serius dengan beberapa rekan satu tim,” imbuhnya, sembari menambahkan bahwa staf teknik memutuskan masalah itu tidak memicu risiko keselamatan penerbangan secara langsung.

    Penyelidikan oleh FAA ini menambah serangkaian masalah yang dihadapi Boeing setelah insiden penerbangan Alaska Airlines yang nyaris menjadi bencana pada Januari lalu, ketika panel badan pesawat meletus dan copot di udara.

    FAA telah memberikan waktu tiga bulan kepada Boeing untuk mempresentasikan rencananya dalam mengatasi “masalah pengendalian kualitas sistemis”.

    Lihat juga Video ‘Mantap! Pertumbuhan Ekonomi RI Kalahkan AS-Jepang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini