Xcloud.id

Negara: Jepang

  • BI: Transaksi QRIS antarnegara RI-Malaysia tertinggi di ASEAN

    BI: Transaksi QRIS antarnegara RI-Malaysia tertinggi di ASEAN

    Penang, Malaysia (ANTARA) – Bank Indonesia menyatakan transaksi sistem pembayaran Quick Response code Indonesian Standard (QRIS) antara Indonesia dan Malaysia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

    “Transaksi QRIS cross border Indonesia-Malaysia menjadi yang paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya,” ujar Kepala Perwakilan BI di Singapura Widi Agustin usai menjadi pembicara dalam acara “Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan Kerja Sama QR Cross Border Payment”, yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, di Penang, Malaysia, Rabu (3/12/2025).

    QRIS antarnegara adalah sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, selama periode Januari-September 2025, volume transaksi inbound QR antarnegara Malaysia ke Indonesia sebanyak lebih dari 3,4 juta transaksi dengan nominal transaksi sebanyak Rp775 miliar.

    Sebaliknya, volume transaksi outbond Indonesia ke Malaysia sebanyak 516 ribu transaksi, dengan nominal transaksi mencapai Rp178 miliar.

    Saat ini QRIS antarnegara milik Indonesia sudah terintegrasi/terkoneksi dengan sistem QR sejumlah negara antara lain Malaysia, Thailand, Singapura dan Jepang.

    Linkage atau konektivitas QRIS Indonesia akan diperluas ke berbagai negara lain seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab hingga India, yang saat ini telah mencapai tahap penandatanganan nota kesepahaman.

    Ketika sistem QR dua negara sudah terintegrasi, maka wisatawan dari dua negara tersebut dapat melakukan pembayaran dengan memindai QR di negara tujuan, menggunakan aplikasi finansial lokal negaranya.

    Sebagai contoh, sistem QR Indonesia (QRIS) dengan sistem QR Malaysia (QR DuitNow) sudah terintegrasi sejak 2023, maka warga Malaysia dapat melakukan pembayaran di Indonesia dengan memindai QRIS Indonesia menggunakan aplikasi finansial lokal miliknya, begitupun sebaliknya.

    Widi menyampaikan yang perlu dilakukan saat ini adalah untuk terus meningkatkan kesadaran wisatawan mancanegara, dari negara-negara yang sudah terkoneksi sistem QR-nya itu, terkait kemudahan melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan sistem pembayaran QR antarnegara.

    “Mungkin ke depan yang perlu kita perkuat adalah bagaimana wisatawan asal negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand semakin paham bahwa mereka bisa menggunakan QR cross border dengan rekening banknya, untuk melakukan pembayaran di Indonesia,” kata Widi.

    Di sisi lain, kata dia, perlu juga dilakukan perluasan gerai-gerai bisnis di tanah air yang dapat menerima pembayaran melalui QR lintas negara.

    Widi juga menuturkan penggunaan QR antarnegara dapat menjadi game changer dalam sektor pariwisata nasional, di mana kecepatan, kemudahan, keandalan dan murahnya transaksi, akan memicu wisatawan tertarik datang ke Indonesia.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dokter Ungkap Pola Makan Warga Jepang Bikin Panjang Umur sampai 100 Tahun

    Dokter Ungkap Pola Makan Warga Jepang Bikin Panjang Umur sampai 100 Tahun

    Jakarta –

    Orang-orang di Jepang sering dikagumi karena pola hidup sehat mereka yang akhirnya berdampak pada umur panjang. Jumlah centenarian (penduduk berusia 100 tahun atau lebih) di Jepang mencapai rekor 99.763 jiwa.

    Dikutip dari Hindustan Times, salah satu faktor yang membantu warga Jepang bisa menyentuh usia 100 tahun adalah pola makan mereka yang dikenal sangat sehat.

    Spesialis onkologi dr Tarang Krishna, dengan pengalaman 22 tahun mengatakan prinsip ‘Hara Hachi Bu’ dalam budaya di Negeri Sakura dapat membantu siapa pun tetap sehat, energik, dan bugar selama bertahun-tahun mendatang.

    “Artinya, setiap kali Anda makan, Anda harus berhenti ketika sudah sekitar 80 persen kenyang. Anda tidak boleh makan sampai benar-benar kenyang karena lambung tidak membutuhkan makanan sebanyak itu,” kata dr Krishna.

    Menurut dr Krishna, prinsip ini dianut oleh semua orang, mulai dari anak-anak hingga mereka yang berusia 90-an.

    “Ketika seluruh komunitas, kota, atau desa mengikutinya, hal itu akan menjadi kebiasaan gaya hidup yang meningkatkan umur panjang, energi, dan kesehatan secara keseluruhan,” jelasnya.

    Menurut dr Krishna, seseorang yang makan tidak sampai ‘penuh’, akan membantu memperlancar proses pencernaan. Selain itu, prinsip ‘Hara Hachi Bu’ juga membantu dalam proses mengontrol berat badan.

    “Dengan mengikuti Hara Hachi Bu, individu dapat menjaga berat badan yang lebih sehat, melancarkan pencernaan , dan merasa lebih berenergi,” tambah dr Krishna.

    “Membuktikan bahwa terkadang, lebih sedikit memang lebih baik dalam hal makanan,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kemenkes Ungkap Masalah Kesehatan Tertinggi dari Hasil CKG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Menko Muhaimin Kejar Target 1 Juta Peluang Lulusan SMK Bekerja di Luar Negeri

    Menko Muhaimin Kejar Target 1 Juta Peluang Lulusan SMK Bekerja di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Workshop Kepala Sekolah SMK se-Sulsel untuk Program Go Global, yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Hotel Claro Makassar, Rabu (3/12/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Sekda Provinsi Sulsel Jufir Rahman dan kepala Sekolah SMK se-Sulsel.

    “Tiga poin utama yang dibahas dalam Workshop ini yakni transformasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar global, Penyempurnaan tata kelola pendidikan vokasi agar siap menghadapi tantangan global,” ucapnya.

    “Serta menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai negara untuk memberikan wawasan dan persiapan bagi lulusan SMK yang akan bekerja di luar negeri,” ucapnya.

    Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Cak Imin sapaan akrab Cak Imin mengatakan, ia datang ke Makassar dan beberapa provinsi lain untuk memastikan bahwa para kepala sekolah diberikan materi dan kesiapan terhadap proggram SMK Go Global ini. Sebanyak 1 juta lulusan SMK akan dikirim ke luar negeri pada 2026 mendatang.

    “SMK Go Global ini mengejar 1 juta peluang bekerja di luar negeri dengan mengadaptasi dan menyiapkan peningkatan skill agar diterima. Ini penyerapan dan persiapan bekerja di luar negeri, prioritasnya adalah Eropa, Jepang, Timur Tengah, termasuk Jerman,” ucapnya.

    Workshop ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia, khususnya lulusan SMK, untuk menghadapi tantangan global dan meraih peluang kerja di luar negeri.

  • Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.

    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 

    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 

    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 

    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 

    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 

    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 

    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 

    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 

    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 

    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 

    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 

    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 

    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 

    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 

    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 

    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 

    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 

    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 

    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 

    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 

    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 

    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 

    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 

    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.
     
    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
     
    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 
     
    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 
     
    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 
     
    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 
     
    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

     
    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 
     
    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 
     
    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 
     
    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 
     
    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 
     
    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 
     
    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 
     
    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 
     
    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 
     
    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 
     
    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 
     
    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 
     
    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 
     
    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 
     
    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 
     
    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 
     
    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 
     
    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 
     
    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Polda Bengkulu Amankan Pelaku TPPO yang Telantarkan PMI di Jepang hingga Meninggal Regional 3 Desember 2025

    Polda Bengkulu Amankan Pelaku TPPO yang Telantarkan PMI di Jepang hingga Meninggal Regional 3 Desember 2025

    Polda Bengkulu Amankan Pelaku TPPO yang Telantarkan PMI di Jepang hingga Meninggal
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Penyidik Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bengkulu mengamankan D (40), pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menelantarkan pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang.
    D merupakan pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Bogor, Jawa Barat, yang diketahui menampung sekaligus menyalurkan Adelia Mesya, seorang
    PMI
    asal Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang telantar, menderita sakit, lalu meninggal dunia di Jepang, beberapa waktu lalu.
    Direktur Kriminal Umum
    Polda Bengkulu
    , AKBP Andjas Adipermana, melalui Kepala Subdit Renakta, Ditreskrimum
    Polda Bengkulu
    , AKBP Julius Hadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan salah seorang pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jawa Barat, berinisial D.
    “D adalah pemilik LPK di Provinsi Jawa Barat yang sudah diamankan,” katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (3/12/2025).
    Saat ini, D masih dalam perjalanan dari Provinsi Jawa Barat menuju Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan mendalam.
    Polisi juga menemukan sekitar tujuh orang warga Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang mengaku ditipu setelah memberikan uang puluhan bahkan ratusan juta, tetapi tak kunjung diberangkatkan ke Jepang.
    Selain itu, terdapat beberapa orang yang sudah diberangkatkan ke Jepang tetapi telantar.
    “Banyak korban yang menjual rumah dan harta benda agar dapat berangkat dan bekerja di Jepang, namun berujung penipuan,” kata AKBP Julius Hadi, yang ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
    Bahkan, temuan penyidik menunjukkan bahwa ada juga masyarakat yang harus bercerai karena persoalan penipuan ini.
    “Ada yang menyebabkan keluarga bercerai akibat penipuan ini,” ujar dia.
    Hasil pemeriksaan, kata dia, para korban mengeluarkan uang Rp 60 juta hingga Rp 150 juta untuk bisa menjadi PMI ke Jepang.
    Polisi mengatakan bahwa jaringan
    TPPO
    PMI ilegal ini terbagi dalam beberapa tingkatan.
    Pertama, perekrut yang bertugas mencari orang yang hendak menjadi PMI.
    Kedua, pengangkut yang bertugas membawa korban ke pusat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
    Ketiga, penampung yang bertugas mengumpulkan korban di sebuah tempat penampungan.
    Keempat, pengiriman yang bertugas mengirimkan korban ke Jepang.
    “Kami mohon dukungan dan doa agar kasus ini terungkap. Kami optimistis akan dapat kami ungkap,” ujar dia.
    Adelia Meysa (23), PMI asal Kabupaten Seluma, Bengkulu, menjadi korban penipuan sebuah LPK di Bogor, Provinsi Jawa Barat.
    Adelia telantar setelah diberangkatkan menggunakan visa wisata hingga mengalami sakit dan meninggal dunia di Jepang.
    Mengetahui bahwa Adelia adalah korban penipuan LPK, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan
    TPPO
    .
    Hasil investigasi kepolisian menunjukkan bahwa di Jepang masih terdapat beberapa warga Bengkulu lainnya yang telantar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga iPhone Fold Tembus Rp 39 Juta, Bocoran Sebut Layar Bebas dari Bekas Lekukan

    Harga iPhone Fold Tembus Rp 39 Juta, Bocoran Sebut Layar Bebas dari Bekas Lekukan

    Apple diprediksi akan menunda peluncuran HP lipat pertama mereka, yang disebut bernama iPhone Fold pada tahun 2027. Sebelumnya, perusahaan dirumorkan bakal memperkenalkan perangkat itu pada 2026.

    Penundaan peluncuran iPhone ini disebutkan karena adanya masalah yang membutuhkan waktu untuk menyempurnakan spesifikasinya, termasuk dalam struktur engsel.

    Ming-Chi Kuo, seorang analis yang selalu terhubung erat dengan rantai pasokan Apple, mengatakan “Harga engsel tersebut diperkirakan sekitar USD 70 hingga USD 80 (sekitar Rp 1,1 juta hingga Rp 1,3 juta) lebih murah dari perkiraan pasar.

    Sekitar 65% kebutuhan engsel akan diproduksi oleh perusahaan patungan antara Foxconn dan Shin Zu Shing, sedangkan sisanya 35% akan diproduksi oleh Amphenol.

    Untuk ke depannya, setelah tahun 2027, perusahaan Luxshare-ICT akan bergabung untuk memasok komponen engsel Apple.

    Dikutip dari Korea The Elec, Selasa (21/10/2025), menurut catatan resmi Mizuho Securities Jepang, komponen tersebut paling rumit dalam pembuatan perangkat HP lipat.

    Meski demikian, perusahaan teknologi yang berbasis di Cupertino, Amerika Serikat ini menargetkan produksi massal pada kuartal ketiga 2026 yang bertepatan dengan peluncuran iPhone 18.

    Sebagai pilihan lainnya, jika Apple berhasil meluncurkan iPhone Fold pada tahun 2026, mungkin hanya sekitar 5-7 juta unit yang akan diproduksi.

  • Taiwan Ungkap China Bikin Simulasi Serangan ke Kapal Perang Asing

    Taiwan Ungkap China Bikin Simulasi Serangan ke Kapal Perang Asing

    Taipei –

    Intelijen Taiwan mengungkapkan bahwa pesawat militer China telah melakukan “serangan simulasi” terhadap kapal-kapal perang asing yang melintasi Selat Taiwan, perairan sensitif yang memisahkan daratan utama Beijing dan Taipei.

    China bersikeras menyatakan Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, dan mengklaim yurisdiksi atas Selat Taiwan, rute pelayaran internasional utama.

    Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lainnya memandang selat tersebut sebagai perairan internasional yang terbuka untuk semua kapal.

    Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan, Tsai Ming-yen, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/205), mengatakan bahwa delapan negara, termasuk AS, Jepang, Australia, dan Prancis, telah mengirimkan kapal-kapal angkatan laut mereka melintasi perairan sempit tersebut sepanjang tahun ini.

    Saat berbicara kepada para anggota parlemen Taiwan, Tsai menyebut China membayangi “setiap kapal” yang melintasi perairan tersebut.

    “China akan mengerahkan aset-aset angkatan laut terkait untuk melakukan pemantauan yang diperlukan, dan terkadang… juga akan memobilisasi angkatan udara untuk melakukan serangan simulasi guna menandakan kehadiran militer dan klaim dominasinya atas Selat tersebut,” kata Tsai dalam pernyataannya.

    Taiwan, sebut Tsai, bertukar informasi intelijen dengan “sekutu-sekutu internasionalnya”, termasuk mengenai aktivitas militer China selama transit ini.

    Ketegangan di Selat Taiwan semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena China terus meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei, yang telah meningkatkan anggaran pertahanannya baru-baru ini.

    Presiden Taiwan Lai Ching-te, pekan lalu, mengungkapkan rencana untuk anggaran pertahanan tambahan sebesar US$ 40 miliar selama delapan tahun ke depan, dengan fokus pada pengembangan sistem pertahanan udara yang berlapis-lapis.

    Tonton juga video “Rusia Kecam Rencana Jepang Mau Pasang Rudal di Pulau Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Cina pada pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan menurunkan tensi panas di tengah ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua di dunia di mana Paris turut menggantungkan sektor perdagangannya di tengah gejolak perdagangan global.

    Menurut para analis, sebelumnya Macron telah berupaya menampilkan sikap tegas ketika bernegosiasi dengan Cina sambil berhati-hati agar tidak memicu ketegangan dengan Beijing yang terlihat semakin agresif dalam memperkuat posisinya hingga menguji hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

    “Dia harus menegaskan kepada para pemimpin Cina bahwa Eropa akan merespons peningkatan ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sambil mencegah eskalasi ketegangan yang bisa berujung ke perang dagang besar-besaran dan keretakan hubungan diplomatik,” kata Noah Barkin, analis bidang Cina dari Rhodium Group kepada Reuters.

    “Ini pesan yang tidak mudah untuk disampaikan,” kata Noah.

    Ekspor Cina guncang industri Eropa

    Macron akan memulai kunjungannya dengan mengunjungi Forbidden City atau Kota Terlarang, Beijing, pada Rabu (03/12). Keesokan harinya, Kamis (04/12) Macron dijadwalkan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara tersebut juga dijadwalkan berjumpa dalam perjalanan menuju Chengdu, bagian dari provinsi Sichuan, pada Jumat (05/12).

    Kunjungan Macron ke Cina terjadi setelah kunjungan menegangkan Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, pada Juli 2025. Saat itu Ursula menyatakan bahwa relasi antara Uni Eropa (UE) dan Cina ada di tahap “titik balik” yang berpotensi berdampak pada perubahan besar.

    Kunjungan Macron ke Cina akan diikuti dengan kunjungan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dan Friedrich Merz, Kanselir Jerman pada awal tahun 2026.

    Eropa pun khawatir dengan pertumbuhan sektor teknologi Cina, khususnya kendaraan listrik dan pengolahan mineral kritis, yang dapat mengancam pasokan bagi industri di Eropa.

    Beijing memanfaatkan peluang untuk menampilkan diri sebagai mitra bisnis di tengah tarif perdagangan dari Amerika Serikat yang menekan arus perdagangan global. Hal ini diharapan meredakan kekhawatiran Eropa atas dukungan Cina terhadap Rusia serta model industrinya yang disubsidi negara.

    Menjelang kunjungan kenegaraan itu, para penasihat Macron menyatakan perlunya mendorong penyeimbangan dinamika perdagangan agar Cina meningkatkan konsumsi domestik. Para penasihat Macron juga berharap Beijing bisa “bagi-bagi keuntungan dari inovasi yang dihasilkan,” sehingga Eropa pun dapat memperoleh akses ke teknologi Tiongkok.

    Doktrin keamanan dan keamanan

    Untuk meredam kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perdagangan dengan Cina, Uni Eropa diperkirakan akan meluncurkan doktrin ekonomi dan keamanan. Doktrin tersebut dapat mendorong blok itu menggunakan perangkat kebijakan perdagangannya terhadap Beijing dengan cara yang lebih agresif.

    Prancis yang tengah mengalami penjualan otomotif yang minim di Tiongkok, tapi menghadapi tekanan di dalam negeri dalam memenuhi target kendaraan listrik, mendukung langkah Uni Eropa untuk menaikkan tarif impor mobil listrik asal Cina.

    Prancis juga tengah bersitegang dengan Beijing selama lebih dari satu tahun belakangan terkait investigasi Cina atas impor brandy atau minuman keras. Sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai balasan Cina atas dukungan Prancis terhadap tarif mobil listrik, sebelum ditawarkan penangguhan.

    Sementara itu, meskipun baru membuka pabrik perakitan baru di Cina, kesempatan Airbus untuk memperoleh pesanan besar yang telah lama dinantikan (hingga 500 pesawat) belum tentu terjadi selama kunjungan Macron, menurut sumber dari kalangan industri. Kesepakatan semacam itu memberi Beijing posisi tawar terhadap Washington, yang tengah mendorong komitmen baru untuk pembelian pesawat Boeing.

    Upaya Paris terhadap Beijing

    Prancis berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Cina dan memfasilitasi akses pasar bagi ekspor Prancis. Selama kunjungan tersebut, pejabat dari kedua negara diperkirakan akan menandatangani beberapa perjanjian di sektor energi, industri makanan, dan penerbangan.

    Macron berkomitmen untuk memperjuangkan “akses pasar yang adil dan timbal balik,” kata kantornya.

    Prancis akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) pada 2026 yang melibatkan pihak ekonomi-ekonomi terkemuka dunia, sementara Cina akan memimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) yang beranggotakan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Rusia.

    Blok 27 negara ini mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina, berkisar lebih dari 300 miliar euro (Rp5,798 kuadriliun) pada tahun 2024. Beijing sendiri mewakili 46% dari total defisit perdagangan Prancis.

    Prancis dan Uni Eropa telah menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Beberapa tahun terakhir ditandai dengan sejumlah sengketa perdagangan di berbagai sektor industri setelah Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Cina. Beijing menanggapi dengan penyelidikan terhadap impor brendi, daging babi, dan produk susu Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza”

    (ita/ita)

  • Kabel Data Bawah Laut AS-Asia Rentan Disabotase?

    Kabel Data Bawah Laut AS-Asia Rentan Disabotase?

    Jakarta –

    Kabel bawah laut adalah tulang punggung globalisasi di era internet. Kabel ini membentang di lautan untuk menghubungkan negara-negara dan benua di seantero dunia. Pada 2021, penelitian dari Total Telecom menyebut setidaknya ada hampir 500 kabel yang membentang dengan panjang keseluruhan mencapai sekitar 1,3 juta kilometer. Jumlah itu terus bertambah.

    “Semua pertukaran data di dunia terhubung dari kabel-kabel ini,” kata Johannes Peters, kepala Center for Maritime Strategy and Security di Christian Albrechts Univerity, Kiel.

    “Internet, pembayaran, berbagai informasi yang Anda pikirkan, berbagai jenis komunikasi digital verbal, semuanya terhubung secara eksklusif di kabel ini,” lanjut Johannes kepada DW. “Kita bergantung pada kabel-kabel ini dalam konteks global.”

    Namun, kini jaringan komunikasi ini kian dipandang sebagai target sabotase.

    Sinyal bahaya terendus dari berbagai insiden yang terjadi di perairan Baltik. Studi dari Washington University, Seattle menuturkan bahwa ada 10 kabel yang dipotong sejak 2022. Tujuh di antaranya dipotong dalam rentang waktu November 2024-Januari 2025. Itu di luar penambahan kasus yang dilaporkan pada musim panas ini.

    Bila dilihat dari pergerakan kapal dan jangkar, Rusia dinyatakan sebagai terduga pelaku pemotongan kabel. Namun, klaim ini belum sepenuhnya terbukti. Di samping klaim bahwa kabel sengaja dirusak, ada pula kemungkinan bahwa kabel tersebut rusak karena kelalaian.

    Tiongkok juga dicurigai merusak sebagian kabel data di perairan Baltik. Khususnya di area dekat Taiwan. November 2025, Swedia mendesak Cina untuk bertanggung jawab terkait insiden tersebut.

    Masalah muncul di Pasifik?

    Menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, Cina sudah membangun kapal yang bisa memotong kabel yang terletak 4000 meter di bawah permukaan laut.

    Pihak Amerika Serikat juga mengumumkan peringatan serupa. Baru-baru ini, The US China Economic and Security Review Commission yang ditugaskan untuk memasok informasi kepada anggota Kongres AS, menyatakan bahwa Cina telah “semakin terlibat dalam aktivitas pengguntingan kabel bawah laut sebagai salah satu taktik intimidasi di zona abu-abu dan ada pula bukti bahwa Beijing sedang membuat teknologi baru untuk memotong kabel bawah laut yang bisa digunakan di saat perang.”

    Dampak jika kabel bawah laut rusak

    Putusnya kabel data bawah laut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Ini adalah Kesimpulan Kenny Huang, kepala organisasi Asia Pacific Information Center (APIC) yang melayani registrasi alamat internet untuk kawasan Asia Pasifik.

    Bila kabel data bawah laut utama rusak, “Anda akan kehilangan seluruh koneksi internet,” kata Kenny kepada DW.

    “Kalau Anda kehilangan koneksi internet, berarti Anda kehilangan segalanya,” sambungnya.

    Kawasan yang terdampak bahkan tidak akan bisa menggunakan jejaring internal mereka. Misalnya di Taiwan, pulau tersebut akan jadi “gelap” dengan dampak kerusakan yang bergulir jauh melampaui komunikasi, merambah ke sektor pendidikan, ekonomi, agrikultur, dan masih banyak lainnya.

    Negara-negara lain bisa menghadapi kasus serupa bila ada serangan terhadap kabel data bawah laut. Meskipun tidak terputus atau rusak, kabel-kabel data bawah laut tersebut bisa dimanfaatkan sebagai jaringan informasi lintas benua.

    “Negara-negara musuh bisa memanfaatkan kelemahan ini untuk data intelijen atau untuk membuat strategi menguntungkan di ranah konflik keamanan maritim,” tulis Global Defense Insight, majalah online, dalam tulisan yang terbit pada Februari 2025.

    Perairan Baltik jadi arena perang hibrida

    Menurut Peters, secara teknis, merusak kabel data bawah laut tidak terlalu sulit.

    “Cukup dengan menyeret jangkar di dasar laut yang bisa menarik dan memutus kabel. Anda tidak membutuhkan performa kapal yang tinggi,” kata Johannes kepada DW.

    “Cina akan mencermati dengan saksama bagaimana Barat merespons serangan terhadap kabel data bawah laut. Mereka akan mencoba mengidentifikasi permasalahan teknis dan legal yang ditimbulkan oleh negara-negara Barat yang bersumber dari hukum maritim internasional. Dalam hal ini, perairan Baltik saat ini menjadi semacam tempat pembuktian bagi peperangan maritim, yang tentu saja diamati dari belahan dunia lain.”

    Bisakah kabel data bawah laut dilindungi?

    Menurut Kenny, ini adalah salah satu alasan untuk meningkatkan perlindungan hukum untuk kabel data bawah laut. Termasuk sanksi berat bagi pihak yang memotong jalur komunikasi.

    Di saat yang bersamaan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kabel data bawah laut. Contohnya, ketika kabel data bawah laut rusak, lalu lintas data bisa diubah ke kabel data lain atau ke penyedia layanan berbeda. Berbagai rencana cadangan bisa membawa perubahan.

    Kenny juga memperingatkan, ketika serangan militer terhadap kabel data bawah laut terjadi, “Tidak ada pihak yang bisa bertahan dari serangan tersebut.”

    Inilah mengapa negara-negara di kawasan tersebut fokus merancang rencana pencegahan. Menurut studi CSIS, Jepang dan sekutunya berencana mengeliminasi perusahaan Cina dari berbagai proyek yang berhubungan dengan kabel data bawah laut bila sudah ada keterlibatan dari investor dan perusahaan AS. Di samping itu, Jepang sedang menyebarkan kabel data bawah laut mereka ke area yang lebih besar sehingga satu serangan tidak akan jadi ancaman untuk seluruh system.

    Sementara itu, Johannes beranggapan bahwa negara-negara juga dapat membatasi lalu lintas perairan di area-area tertentu dan menerbitkan izin khusus untuk kapal-kapal yang berlayar di dekat kabel data bawah laut.

    “Kabel data bawah laut itu sendiri pun bahkan bisa juga diproteksi menggunakan sensor yang tepat,” pungkas Johannes.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • xAI Milik Elon Musk Hadirkan Fitur Baru ‘Grok Imagine’ untuk Ubah Teks Jadi Video

    xAI Milik Elon Musk Hadirkan Fitur Baru ‘Grok Imagine’ untuk Ubah Teks Jadi Video

    Studo Ghibli bersama dengan sejumlah penerbit Jepang secara resmi melayangkan tuntutan kepada OpenAI, di mana pelopor teknologi kecerdasan buatan (AI) itu diminta berhenti memakai karya mereka untuk melatih model video AI terbaru, yakni Sora 2.

    Langkah hukum ini diajukan oleh The Content Overseas Distribution Association (CODA), organisasi antipembajakan yang mewakili Studio Ghibli, Bandai Namco, Square Enix, Aniplex, Kadokawa, dan Shueisha.

    “Sebagian besar hasil video Sora 2 terlihat sangat mirip dengan karya atau gambar Jepang yang dilindungi hak cipta,” kata CODA. “Menyalin karya tanap izin bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.”

    Dilansir The Verge, Rabu (5/11/2025), Sora 2 yang dirilis pada 30 September menghasilkan banyak konten bergaya Jepang, memicu reaksi keras dari pemerintah Jepang dan komunitas kreatif.

    Masalah ini memperpanjang deretan kontroversi OpenAI. Sebelumnya, internet sempat dibuat ramai dengan tren “Ghibli Style” di ChatGPT sempat viral karena pengguna bisa mengubah foto pribadi mereka menjadi gambar ala film Studio Ghibli.

    Saking populernya, CEO OpenAI Sam Altman, pernah memasang gambar bergaya Ghibli sebagai foto profilnya di X (Twitter). Altman sendiri telah berjanji memperbaiki kebijakan opt-out, di mana pemilik hak cipta bisa meminta karyanya dikeluarkan dari data pelatihan AI.

    Meski begitu, CODA menganggap langkah itu tidak cukup karena intinya masalah adalah penggunaan konten tersebut di awal.

    CODA menuntut dua hal utama dari OpenAI, yaitu:

    Dalam pengoperasian Sora 2, CODA meminta agar konten anggota-anggotanya tidak digunakan untuk pembelajaran mesin tanpa izin mereka.
    OpenAI menanggapi dengan tulis klaim dan pertanyaan dari perusahaan-perusahaan anggota CODA terkait pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan output Sora 2.

    “Perkembangan teknologi AI tidak boleh mengorbankan hak cipta. Kami berharap OpenAI mau bekerja sama untuk membangun kerangka adil bagi kreator,” tegas CODA.