TRIBUNNEWS.COM – Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Eyal Zamir mengakui bahwa Hamas hingga kini belum bisa dikalahkan di Jalur Gaza.
Zamir mengatakan tentara Israel kekurangan personel dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan-tujuannya di tanah Palestina itu.
Menurut dia, Hamas masih mengontrol Gaza meski sudah digempur IDF selama lebih dari 1,5 tahun.
Media besar Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan Zamir baru-baru ini telah berbicara kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai kegagalan Israel mencapai tujuannya.
Dia menyebut strategi yang berkutat pada militer saja tidak bisa mewujudkan semua tujuan di Gaza, terutama di tengah absennya diplomasi sebagai pelengkap.
Adapun saat ini IDF meneruskan operasi darat secara terbatas dengan menerapkan rencana yang disebut “Mini Oranim”.
Rencana ini berfokus pada perluasan zona penyangga atau buffer zone di dekat perbatasan Gaza guna menekan Hamas agar membebaskan lebih banyak sandera atau menyepakati syarat-syarat perjanjian yang mungkin diwujudkan.
Sementara itu, seorang pejabat senior pertahanan Israel berkata kepada Yedioth Ahronoth bahwa Zamir mengungkapkan fakta di lapangan.
“Zamir tidak membuat fakta-fakta terlihat lebih bagus,” kata pejabat itu.
“Dia berkata kepada para pemimpin agar meninggalkan sejumlah khayalan mereka.”
Pernyataan Zamir itu memperkuat dugaan bahwa IDF enggan mengakui kegagalan-kegagalannya sebelumnya.
SERANGAN BESAR – Pasukan Israel berkumpul jelang penyerbuan dan invasi darat terbuka ke berbagai wilayah di Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)
Sudah 18 bulan berlalu sejak perang di Gaza meletus pada bulan Oktober 2023. Saat ini sebagian besar Gaza masih dikontrol oleh Hamas.
Media Israel itu mengatakan pendudukan kembali Gaza secara penuh bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Kini angka keikutsertaan tentara cadangan dalam satuan tempur mencapai 60 hingga 70 persen.
“Ada kekhawatiran bahwa jumlah itu tidak akan bertambah jika ada serangan lebih besar,” ujar pejabat pertahanan itu.
Israel dilanda krisis tentara
Beberapa waktu lalu Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa IDF sudah memperingatkan adanya krisis tentara.
Direktorat Operasi IDF mengatakan kelangkaan tentara ini belum pernah terjadi sejak era pendudukan Israel di Lebanon selatan 1982, kemudian Intifada Kedua tahun 2000-an.
Menurut IDF, kelangkaan itu disebabkan oleh “ketenangan palsu” selama bertahun-tahun. Lalu, kini IDF berusaha mencegah Hizbullah dan Hamas pulih seperti sedia kala.
Kini pengerahan tentara Israel makin sering terjadi, rotasinya lebih lama, dan cuti menjadi lebih sedikit.
Tentara Israel diperkirakan akan didera beban yang belum pernah terjadi sebelumnya lantaran IDF kesulitan memenuhi permintaan akan keamanan.
Meski demikian, tentara Israel sudah mulai merasakan beban itu. Kini mereka hanya bisa beristirahat sekali tiap 2,5 pekan. Adapun selama 15 tahun sebelumnya, tentara bisa pulang ke rumah sekali setiap dua pekan.
TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)
“Masyarakat Israel, rekrutmen baru, tentara aktif, dan terutama orang tua mereka harus menyesuaikan ekspektasi mereka. Mereka akan jauh lebih jarang melihat anak mereka dalam beberapa tahun mendatang,” kata IDF.
Para pejabat militer mengaku melakukan segalanya agar bisa mengurangi beban para tentara cadangan yang kelelahan.
“Tetapi tentara tempur reguler akan menanggung beban itu. Kita perlu ribuan tentara di pos-pos terluar baru di dalam wilayah Lebanon, di Dataran Tinggi Golan, dan di sepanjang zona penyangga Jalur Gaza,” kata pejabat Israel.
Hamas diklaim pulihkan kekuatan
Di sisi lain, Hamas diklaim telah memulihkan kekuatannya.
Dikutip dari The Middle East Eye, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada bulan Januari lalu mengatakan Hamas telah merekrut banyak pejuang baru.
Blinken menyebut Israel berhasil melenyapkan para pemimpin Hamas di Gaza, Lebanon, dan Iran. Namun, Hamas tetap berkuasa di Gaza.
“Israel harus meninggalkan mitor bahwa mereka bisa melakukan aneksasi tanpa biaya dan konsekuensi terhadap demokrasi Israel,” kata Blinken.
