Jumlah korban tewas warga Palestina di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 57.523. Dengan 136.617 orang terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023.
Tercatat, 6.964 warga Palestina telah tewas dan 25.476 lainnya terluka sejak Israel melanjutkan operasi militernya di daerah kantong itu pada 18 Maret, menyusul gencatan senjata singkat.
Jakarta –
Kelompok yang dikenal sebagai Popular Forces menjarah bantuan kemanusiaan Gaza. Kelompok bersenjata palestina yang menentang kelompok Hamas itu membenarkan pihaknya melakukan koordinasi dengan militer Israel.
Hal itu terungkap saat pemimpin kelompok itu, Yasser Abu Shabab melakukan wawancara dengan radio publik Israel berbahas Arab, Makan.
Pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Popular Forces, Yasser Abu Shabab, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025), mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan radio publik Israel berbahasa Arab, Makan. Abu Shabab mengatakan bahwa kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza dan mengkomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum pelaksanaan.
“Kami terus memberitahu mereka, tetapi kami melaksanakan aksi militer kami sendiri,” kata Abu Shabab dalam wawancara dengan radio Israel tersebut.
Dia juga menyampaikan kelompoknya telah menerima “dukungan logistik dan keuangan dari beberapa pihak”, tanpa menyebut Israel secara langsung.
“Ada hal-hal yang tidak dapat kami bicarakan secara terbuka,” ucapnya.
Otoritas Israel bulan lalu mengakui telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata Palestina yang menentang Hamas di Jalur Gaza, tanpa menyebut nama kelompok yang dimaksud. Namun laporan media lokal mengidentifikasi kelompok itu sebagai Abu Shabab.
“Itu bagus, itu menyelamatkan nyawa tentara-tentara Israel,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada saat itu.
Abu Shahab Diduga Jarah Bantuan
Foto: AP
Anggota parlemen Israel, Knesset, Avigdor Lieberman, yang juga mantan Menteri Pertahanan Israel menuduh pemerintah Netanyahu “memberikan senjata kepada sekelompok pelaku kriminal dan penjahat”.
Abu Shabab selaku kepala geng kriminal di area Rafah dalam gambaran lembaga think-tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, diduga menjarah truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan. Abu Shabab tidak menanggapi tuduhan itu dalam wawancara radionya, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuan milisi mereka adalah mengalahkan Hamas serta memberikan alternatif bagi pemerintahan di Jalur Gaza.
“Kami tidak tergabung dalam ideologi atau organisasi politik apa pun,” tegas Abu Shabab dalam wawancara radio tersebut, sembari mengatakan bahwa dirinya berusaha memberantas “ketidakadilan” dan “korupsi” yang dilakukan Hamas.
“Kami akan terus berjuang, tidak peduli ada pertumpahan darah. Saat ini, Hamas sedang sekarat. Mereka mengetahui bahwa akhir mereka sudah dekat,” ujarnya.
Abu Shabab telah memancing kemarahan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007. Pada Rabu (2/7) lalu, pengadilan militer Hamas memberikan waktu 10 hari kepada Abu Shabab untuk menyerahkan diri untuk diadili atas tuduhan pengkhianatan, di antara tuduhan-tuduhan lainnya.
Lihat Video ‘Jumlah Korban Tewas Palestina di Gaza Meningkat Jadi 57.523’:
Halaman 2 dari 2
(dek/dek)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Tel Aviv –
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang kontroversial mengecam Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu soal keputusan kabinet pemerintahan Israel untuk mengizinkan sejumlah bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.
Smotrich yang berhaluan sayap kanan ini menyebut keputusan semacam itu sebagai “kesalahan besar”, yang menurutnya akan menguntungkan kelompok Hamas.
Smotrich, seperti dilansir Reuters, Senin (7/7/2025), juga menuduh Netanyahu gagal memastikan bahwa militer Israel mematuhi arahan pemerintah dalam melancarkan perang melawan Hamas di Jalur Gaza.
Menteri garis keras Israel itu mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan “langkah selanjutnya”, tetapi tidak secara eksplisit mengancam akan keluar dari koalisi.
Komentar Smotrich ini disampaikan pada Minggu (6/7) waktu setempat, atau sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan melakukan pembicaraan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), dengan Presiden Donald Trump mengenai proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata Gaza terbaru selama 60 hari.
“Kabinet dan Perdana Menteri membuat kesalahan besar kemarin dengan menyetujui masuknya bantuan melalui rute yang juga menguntungkan Hamas,” kata Smotrich dalam pernyataan via media sosial X.
Dia berargumen bahwa bantuan yang diperbolehkan masuk ke Jalur Gaza itu pada akhirnya akan mencapai kelompok Hamas, dan dijadikan sebagai “dukungan logistik bagi musuh selama masa perang”.
Pemerintah Israel belum mengumumkan perubahan apa pun untuk kebijakan soal akses bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Media lokal Israel melaporkan bahwa pemerintah Netanyahu telah melakukan voting untuk mengizinkan bantuan tambahan masuk ke wilayah wilayah Jalur Gaza bagian utara.
Kantor PM Israel belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Smotrich tersebut. Sedangkan militer Tel Aviv menolak berkomentar.
Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan Gaza untuk para petempurnya sendiri, atau menjualnya untuk mendanai operasi militer kelompok itu. Hamas membantah keras tuduhan semacam itu.
Jalur Gaza kini berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kondisi yang mengancam akan mendorong hampir setengah juta orang ke dalam kelaparan dalam hitungan bulan.
Pada Mei lalu, Israel mencabut sebagian blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan selama hampir tiga bulan. Dua pejabat Israel, yang enggan disebut namanya, mengatakan pada 27 Juni bahwa pemerintah Tel Aviv telah menghentikan sementara bantuan masuk ke wilayah Jalur Gaza bagian utara.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Gaza City –
Kelompok bersenjata Palestina yang menentang kelompok Hamas, dan dituduh menjarah bantuan kemanusiaan Gaza, membenarkan pihaknya melakukan koordinasi dengan militer Israel.
Pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Popular Forces, Yasser Abu Shabab, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025), mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan radio publik Israel berbahasa Arab, Makan.
Abu Shabab mengatakan bahwa kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza dan mengkomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum pelaksanaan.
“Kami terus memberitahu mereka, tetapi kami melaksanakan aksi militer kami sendiri,” kata Abu Shabab dalam wawancara dengan radio Israel tersebut.
Abu Shabab juga mengatakan bahwa kelompoknya telah menerima “dukungan logistik dan keuangan dari beberapa pihak”, tanpa menyebut Israel secara langsung.
“Ada hal-hal yang tidak dapat kami bicarakan secara terbuka,” ucapnya.
Bulan lalu, otoritas Israel mengakui telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata Palestina yang menentang Hamas di Jalur Gaza, tanpa menyebut nama kelompok yang dimaksud. Namun laporan media lokal mengidentifikasi kelompok itu sebagai Abu Shabab.
“Itu bagus, itu menyelamatkan nyawa tentara-tentara Israel,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada saat itu.
Tonton juga Video Israel Paksa Warga Gaza Tinggalkan Khan Younis
Seorang anggota parlemen Israel, Knesset, Avigdor Lieberman, yang juga mantan Menteri Pertahanan Israel menuduh pemerintah Netanyahu “memberikan senjata kepada sekelompok pelaku kriminal dan penjahat”.
Lembaga think-tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menggambarkan Abu Shabab sebagai kepala geng kriminal di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang diduga menjarah truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan.
Abu Shabab tidak menanggapi tuduhan itu dalam wawancara radionya, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuan milisi mereka adalah mengalahkan Hamas serta memberikan alternatif bagi pemerintahan di Jalur Gaza.
“Kami tidak tergabung dalam ideologi atau organisasi politik apa pun,” tegas Abu Shabab dalam wawancara radio tersebut, sembari mengatakan bahwa dirinya berusaha memberantas “ketidakadilan” dan “korupsi” yang dilakukan Hamas.
“Kami akan terus berjuang, tidak peduli ada pertumpahan darah. Saat ini, Hamas sedang sekarat. Mereka mengetahui bahwa akhir mereka sudah dekat,” ujarnya.
Abu Shabab telah memancing kemarahan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007. Pada Rabu (2/7) lalu, pengadilan militer Hamas memberikan waktu 10 hari kepada Abu Shabab untuk menyerahkan diri untuk diadili atas tuduhan pengkhianatan, di antara tuduhan-tuduhan lainnya.
Tonton juga Video Israel Paksa Warga Gaza Tinggalkan Khan Younis
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang dianggap mendukung apa yang disebutnya sebagai “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok BRICS. Apakah termasuk Indonesia?
“Setiap negara yang memihak kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tegas Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir Reuters, Senin (7/7/2025).
Trump tidak mengklarifikasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudnya sebagai “kebijakan Anti-Amerika” dalam postingannya tersebut.
Ancaman Trump ini dilontarkan saat negara-negara anggota BRICS menggelar pertemuan puncak di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) waktu setempat.
BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota asli, yakni Brasil, Rusia, India dan China. Organisasi ini menggelar pertemuan puncak pertama mereka tahun 2009 lalu.
Saat ini, BRICS menjadi organisasi dengan 11 negara anggota, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
BRICS Kecam Tarif Trump dan Serangan Israel-AS ke Iran
Dalam pertemuan di Rio de Janeiro, seperti dilansir AFP, para pemimpin negara BRICS memperingatkan bahwa tarif impor “tanpa pandang bulu” yang diberlakukan Trump berisiko merugikan ekonomi global.
“Kami menyuarakan keprihatinan serius tentang munculnya tarif unilateral dan tindakan non-tarif yang mendistorsi perdagangan dan tidak konsisten dengan aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” demikian pernyataan bersama yang dirilis BRICS.
Lihat juga Video Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Para pemimpin negara BRICS, dalam pernyataan bersama, juga mengecam serangan udara Israel dan AS baru-baru ini terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Pernyataan ini menjadi bentuk dukungan diplomatik dari negara-negara BRICS untuk Iran, sesama anggota organisasi tersebut.
“Kami mengecam serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025, yang merupakan pelanggaran hukum internasional,” sebut para pemimpin negara BRICS dalam pernyataan bersama yang dirilis dalam pertemuan puncak di Rio de Janeiro. Pernyataan itu tidak menyebut langsung nama AS dan Israel.
Tidak hanya itu saja, BRICS juga menyerukan para negosiator untuk mencapai gencatan senjata Gaza secara cepat dan tanpa syarat untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama 22 bulan terakhir. BRICS juga menyerukan penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
“Kami mendesak para pihak untuk terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi lebih lanjut untuk mencapai gencatan senjata yang segera, permanen, dan tanpa syarat, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza,” tegas para pemimpin negara BRICS dalam pernyataan bersama.
BRICS, dalam pernyataan bersama itu, juga menyerukan “penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari Jalur Gaza dan semua bagian lainnya dari Wilayah Pendudukan Palestina”.
Pernyataan bersama ini dirilis saat perundingan gencatan senjata Gaza kembali dilanjutkan di Doha, Qatar, saat tekanan meningkat untuk mengakhiri perang.
Lihat juga Video Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Jakarta –
Kantor informasi tahanan Palestina mengungkapkan jumlah warga Palestina yang ditahan tanpa dakwaan di penjara Israel. Mereka mengatakan jumlah tahanan telah mencapai ‘jumlah tertinggi yang pernah tercatat’.
Dilansir Aljazeera, Senin (7/7/2025), jumlahnya telah meningkat di atas 3.600. Angka ini disebut “berbahaya”.
Mayoritas tahanan Palestina ditangkap berdasarkan proses kuasi-yudisial yang dikenal sebagai penahanan administratif, di mana mereka awalnya dipenjara selama enam bulan. Penahanan mereka kemudian dapat diperpanjang berulang kali untuk jangka waktu yang tidak terbatas tanpa dakwaan atau pengadilan.
Diketahui, ada pelecehan seksual di tahanan Israel. Warga Palestina bernama Said Abdel Fattah yang merupakan mantan tahanan Israel pernah memberikan kesaksian di PBB.
“Saya dipermalukan dan disiksa,” kata Fattah dilansir Al-Jazeera, Rabu (12/3).
Dalam kesaksiannya, Fattah mengaku ditelanjangi dalam cuaca dingin. Dia juga dipukul hingga diancam diperkosa dan mengalami rentetan pelecehan lainnya selama 2 bulan sejak dia ditahan dan dipindahkan ke fasilitas penahanan yang penuh sesak.
Warga lainnya yang bersaksi, Mohamed Matar, juga menuturkan kisah serupa. Dia mengaku mengalami penyiksaan selama berjam-jam di tangan petugas keamanan di Tepi Barat dan polisi Israel menolak untuk memberikan pertolongan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat itu, Matthew Miller, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (8/8/2024), menegaskan bahwa “tidak ada toleransi” bagi para pelaku tindak pelecehan seksual.
Sebuah video CCTV yang bocor dan disiarkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12, menunjukkan sejumlah tentara Israel memilih-milih tahanan di pangkalan Sde Teiman, di mana Tel Aviv menahan para tahanan Palestina selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.
Tentara-tentara Israel itu, menurut video tersebut, tampak melakukan tindakan seksual terhadap tahanan di balik perisai, dengan setidaknya salah satu tentara meletakkan tangannya di selangkangannya sendiri. Ketika ditanya soal video tersebut, Miller mengatakan para pejabat AS telah melihatnya dan sedang melakukan peninjauan.
Lihat juga video: Ditahan Israel 8 Tahun, Israa Jabis Akhirnya Bertemu Keluarganya
(zap/yld)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Jakarta, CNBC Indonesia – Israel memutuskan mengirim delegasi ke Qatar untuk melakukan pembahasan bersama Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menerima undangan tersebut.
Pada Jumat malam, Hamas mengatakan telah memberi “tanggapan positif” terhadap tawaran gencatan senjata 60 hari dan siap melakukan negosiasi. Namun, pejabat Palestina mengatakan kelompok itu telah mencari amandemen termasuk jaminan bahwa permusuhan tidak akan berlanjut jika pembicaraan tentang gencatan senjata permanen gagal.
Di Gaza, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas mengatakan serangan dan tembakan Israel menewaskan sedikitnya 35 warga Palestina pada hari Sabtu lalu. Tujuh orang tewas, termasuk dokter dan ketiga anaknya, ketika tenda-tenda di daerah al-Mawasi dibom. Sementara itu, dua karyawan Amerika dari organisasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) terluka dalam serangan di daerah Khan Younis.
Sebelumnya, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa perubahan yang ingin dilakukan Hamas terhadap tawaran gencatan senjata tidak dapat diterima oleh Israel.
“Mengingat penilaian situasi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengarahkan bahwa undangan untuk pembicaraan diterima dan bahwa kontak untuk pengembalian sandera kami, berdasarkan proposal Qatar yang telah disetujui Israel, dilanjutkan. Tim negosiasi akan pergi besok,” tulisnya sebagaimana dikutip BBC, Minggu (6/7/2025).
Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Israel menerima “kondisi yang diperlukan” untuk gencatan senjata 60 hari. Rencana tersebut diyakini mencakup pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup oleh Hamas dan mayat 18 sandera lainnya dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Foto: Tangkapan Layar Video/REUTERS
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi daerah permukiman yang hancur akibat serangan rudal Iran di dekat Tel Aviv, Israel, Minggu (15/6/2025). (Tangkapan Layar Video/REUTERS)
Tawaran tersebut juga dilaporkan mengatakan jumlah bantuan yang cukup akan segera memasuki Gaza dengan keterlibatan PBB dan Komite Palang Merah Internasional. Hamas menuntut bantuan didistribusikan secara eksklusif oleh PBB dan mitranya.
Amandemen lain yang diminta oleh Hamas adalah tentang penarikan pasukan Israel.
Proposal AS diyakini mencakup penarikan bertahap Israel dari beberapa bagian Gaza. Tetapi Hamas ingin pasukan kembali ke posisi yang mereka pegang sebelum gencatan senjata terakhir runtuh pada Maret silam ketika Israel melanjutkan serangannya.
Hamas juga menginginkan jaminan AS bahwa operasi udara dan darat Israel tidak akan dilanjutkan, bahkan jika gencatan senjata berakhir tanpa gencatan senjata permanen.
Tawaran tersebut diyakini mengatakan mediator menjamin bahwa negosiasi serius akan berlangsung sejak hari pertama, dan bahwa mereka dapat memperpanjang gencatan senjata jika perlu.
Namun, Netanyahu mengesampingkan berakhirnya perang sampai semua sandera dibebaskan serta kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan. Anggota sayap kanan dari kabinetnya juga telah menyatakan penentangan mereka terhadap kesepakatan yang diusulkan.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengamankan kembalinya para sandera adalah dengan penaklukan penuh Jalur Gaza, penghentian total untuk apa yang disebut bantuan ‘kemanusiaan’, dan dorongan emigrasi” dari penduduk Palestina.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Gaza City –
Israel memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Badan pertahanan sipil Gaza menyebut operasi militer Israel di Gaza menewaskan 32 orang di seluruh wilayah yang dilanda perang pada hari ini.
Dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan korban tewas hari ini termasuk delapan orang yang tewas dalam dua serangan terhadap sekolah-sekolah di Kota Gaza.
Banyak warga Gaza telah mencari perlindungan di sekolah-sekolah dan gedung-gedung publik lainnya sejak perang dimulai dengan serangan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel.
Bassal juga melaporkan bahwa delapan orang tewas oleh tembakan Israel di dekat pusat distribusi bantuan di Gaza selatan.
Saat dihubungi oleh AFP, militer Israel mengatakan tidak dapat mengomentari serangan tertentu tanpa koordinat yang tepat.
Serangan terbaru itu terjadi beberapa jam setelah Hamas mengatakan siap untuk memulai perundingan ‘segera’ mengenai usulan gencatan senjata Gaza yang disponsori Amerika Serikat (AS).
Diketahui, serangan Hamas pada Oktober 2023 mengakibatkan kematian 1.219 orang, sebagian besar warga sipil. Kampanye pembalasan Israel telah menewaskan lebih dari 57.000 orang di Gaza, sebagian besar juga warga sipil.
(fas/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Moskow –
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza menjadi prioritas Riyadh saat ini, ketika dirinya ditanya soal kemungkinan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Penegasan itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Sabtu (5/7/2025), disampaikan Pangeran Faisal dalam konferensi pers saat melakukan kunjungan terbaru ke Moskow, Rusia, pada Jumat (4/7) waktu setempat. Menlu Rusia Sergey Lavrov hadir bersama Pangeran Faisal dalam konferensi pers tersebut.
Ketika ditanya oleh wartawan soal normalisasi antara Saudi dan Israel, Pangeran Faisal mengatakan bahwa prioritas Riyadh adalah untuk mengakhiri perang di Gaza sebagai “pendahuluan untuk pembentukan negara Palestina”.
“Kami menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan berkelanjutan di Jalur Gaza sebagai pendahuluan untuk pembentukan negara Palestina,” tegas Pangeran Faisal.
“Apa yang kita lihat adalah Israel menghancurkan Gaza, penduduk sipil Gaza. Ini sama sekali tidak perlu, sama sekali tidak dapat diterima, dan harus dihentikan,” ujarnya.
Saudi telah berulang kali menegaskan pendiriannya bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina.
Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menolak seruan untuk mengakhiri perang Gaza sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas.
Laporan media berbahasa Ibrani, seperti dikutip The Times of Israel, menyebut Netanyahu sedang bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah rencana untuk mengakhiri perang Gaza, dan memperbarui komitmen Israel terhadap solusi dua negara sebagai bagian dari kesepakatan menormalisasi hubungan dengan Suriah, Saudi, dan negara-negara lainnya menyusul berakhirnya perang dengan Iran.
Pangeran Faisal mengatakan Saudi mengandalkan “kepemimpinan” Trump untuk “akhirnya menyelesaikan konflik Israel-Palestina”.
Menhan Arab Saudi Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih
Pernyataan Pangeran Faisal soal gencatan senjata Gaza tersebut disampaikan sehari setelah Trump dilaporkan menjamu Menteri Pertahanan (Menhan) Saudi, Pangeran Khalid bin Salman di Gedung Putih.
Laporan Al Arabiya menyebut kunjungan Pangeran Khalid ke Gedung Putih itu dilakukan tanpa banyak publikasi.
Menurut sejumlah sumber yang dikutip Al Arabiya, Pangeran Khalid juga melakukan pertemuan terpisah dengan Menhan AS Pete Hegseth dan utusan khusus Trump untuk Timur tengah, Steve Witkoff.
Disebutkan bahwa hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh, serta perang yang berkecamuk di Gaza, menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pangeran Khalid dan Hegseth juga disebut membahas soal kemungkinan kesepakatan pertahanan yang sedang diupayakan.
Laporan terpisah dari media AS, Fox News, yang mengutip berbagai sumber menyebut pertemuan antara Trump dan Pangeran Khalid itu dilakukan secara diam-diam di Gedung Putih pada Kamis (3/7) waktu setempat.
Pertemuan itu, menurut Fox News, difokuskan membahas soal deeskalasi dengan Iran, dilanjutkannya perundingan nuklir, langkah-langkah yang diperlukan untuk normalisasi dengan Israel, kesepakatan gencatan senjata-pembebasan sandera di Gaza, dan perdamaian di Timur Tengah.
Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai kunjungan Menhan Saudi ini.
Halaman 2 dari 2
(nvc/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Gaza City –
Rentetan serangan militer Israel menghantam sejumlah sekolah di wilayah Jalur Gaza, yang kini digunakan untuk menampung para pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang yang berkecamuk selama 21 bulan terakhir. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas akibat serangan-serangan Tel Aviv pada Sabtu (5/7).
Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di Jalur Gaza, di mana perang telah menciptakan kondisi kemanusiaan yang mengerikan bagi lebih dari dua juta penduduk wilayah tersebut.
Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), mengatakan sedikitnya lima orang tewas dalam serangan yang menghantam sebuah sekolah di Gaza City.
Bassal menyebut serangan lainnya menghantam sebuah sekolah yang letaknya tak jauh dari sekolah pertama yang terkena serangan, hingga menewaskan sedikitnya tiga orang. Sekitar 10 orang lainnya, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dalam serangan yang sama.
Sekolah-sekolah itu digunakan untuk menampung para warga sipil yang mengungsi dan berlindung dari pertempuran yang terus terjadi.
Banyak warga Gaza mencari perlindungan di sekolah-sekolah dan gedung publik lainnya sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023 lalu.
Bassal tidak menjelaskan lebih lanjut soal lokasi kematian lainnya di Jalur Gaza akibat rentetan serangan militer Israel.
Lihat juga Video ‘Israel: Perang Gaza Bisa Berakhir Besok Jika Hamas Letakan Senjata’:
Pembatasan media di Jalur Gaza dan kesulitan dalam mengakses banyak wilayah membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan rincian yang diberikan oleh badan pertahanan sipil.
Sementara itu, saat dihubungi oleh AFP, militer Israel mengatakan tidak dapat mengomentari serangan tertentu tanpa koordinat yang tepat.
Serangan terbaru Israel ini terjadi beberapa jam setelah kelompok Hamas menyatakan siap untuk memulai perundingan “segera” membahas usulan gencatan senjata terbaru untuk Jalur Gaza.
Proposal terbaru yang mengatur gencatan senjata selama 60 hari itu muncul menjelang kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/7) mendatang, dengan Presiden Donald Trump semakin mengintensifkan seruan untuk mengakhiri perang.
Lihat juga Video ‘Israel: Perang Gaza Bisa Berakhir Besok Jika Hamas Letakan Senjata’:
Halaman 2 dari 2
(nvc/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini