Negara: Jalur Gaza

Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

Jakarta –

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Rencana ‘gila’ itu langsung dikecam sana-sini.

Dirangkum detikcom, Jumat (15/8/2025), hal itu diungkap Netanyahu ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

“Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

Negara-negara Arab Mengecam

Negara-negara Arab ramai mengecam pernyataan Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya” itu. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich,anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

Indonesia Turut Mengecam

Pemerintah Indonesia mengecam keras ide Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat visi ‘Israel Raya’ dengan mencaplok sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim termasuk Palestina. Pemerintah Indonesia menyebut rencana itu semakin mengecilkan perdamaian Palestina dan Timur Tengah.

“Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Kamis (14/8).

“Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” imbuhnya.

Kemlu menerangkan ide Netanyahu itu melanggar hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia memegang prinsip perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina.

“Bagi Indonesia, perdamaian yang adil & berkelanjutan hanya dapat terwujud dg menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” tulis Kemlu.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menolak segala pendudukan permanen oleh Israel di Palestina maupun di negara Arab yang mayoritas muslim. Indonesia meminta PBB segera mengambil langkah untuk menghentikan kebijakan Israel yang merusak perdamaian.

“Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel – di Palestina atau di mana pun di kawasan,” tulis Kemlu.

“Serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian,” imbuhnya.

Halaman 2 dari 3

(lir/lir)

16/08/2025 06:02
Heboh Jenderal Afsel Dukung Iran, Presiden Ramaphosa Geram!

Pretoria –

Kantor Presiden Afrika Selatan (Afsel), Cyril Ramaphosa, mengkritik jenderal top negaranya atas komentar soal solidaritas dengan Iran yang disampaikan dalam kunjungan ke negara itu. Ramaphosa menilai komentar itu tidak membantu Afsel yang sedang dalam proses pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

Kementerian Luar Negeri Afsel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), juga mengecam Kepala Angkatan Bersenjata Nasional Afsel, Jenderal Rudzani Maphwanya, atas pernyataan yang disampaikannya dalam kunjungan ke Iran baru-baru ini.

Partai politik terkemuka di Afsel bahkan menyerukan agar Jenderal Maphwanya diadili di pengadilan militer.

Pretoria berupaya memperbaiki hubungan dengan Washington, dengan tujuan mencapai kesepakatan perdagangan baru yang akan menghindarkan Afsel dari tarif 30 persen atas ekspornya.

“Kita sedang dalam proses mengelola upaya pemulihan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang sangat rumit,” kata juru bicara kantor Presiden Ramaphosa, Vincent Magwenya, dalam konferensi pers dalam Kamis (14/8).

Selama negosiasi itu berlangsung, sebut Magwenya, sangat “tidak membantu” jika “pejabat senior pemerintah atau militer membuat pernyataan yang akan memperburuk situasi”.

Media lokal Iran, Tehran Times, melaporkan pada Selasa (12/8) waktu setempat bahwa sang jenderal top Afsel telah menyerukan kerja sama yang lebih mendalam dengan Iran, terutama dalam sektor pertahanan, selama pertemuan dengan para pejabat tinggi pertahanan Iran.

Sedangkan laporan televisi pemerintah Iran, Press TV, menyebut Jenderal Maphwanya menegaskan bahwa kedua negara memiliki “tujuan bersama” dan juga mengutuk tindakan Israel di Jalur Gaza.

“Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik di Timur Tengah, kunjungan tersebut dapat dikatakan tidak bijaksana,” sebut Magwenya dalam pernyataan mewakili kantor Presiden Afsel.

Dia menambahkan bahwa Presiden Ramaphosa tidak mengetahui soal kunjungan Jenderal Maphwanya ke Iran.

Aliansi Demokratik, kelompok koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan Afsel, menuntut agar Jenderal Maphwanya diadili di pengadilan militer karena “melanggar netralitas militer”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

15/08/2025 14:13
Negara-negara Arab Kecam Netanyahu Soal Visi ‘Israel Raya’

Amman –

Negara-negara Arab ramai-ramai mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya”. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

Ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

“Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

15/08/2025 12:33
Israel Setujui Permukiman Yahudi di Sekitar Yerusalem, Arab Saudi Geram!

Riyadh –

Arab Saudi mengutuk keras persetujuan yang diberikan pemerintah Israel terhadap pembangunan permukiman Yahudi di sekitar Yerusalem. Otoritas Riyadh menyebut langkah semacam itu sebagai “kebijakan ekspansionis ilegal” yang terus dilakukan oleh Tel Aviv.

Saudi juga mengecam komentar yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang menolak pembentukan negara Palestina. Riyadh menyebut penolakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

Ditegaskan oleh Saudi bahwa pembentukan negara Palestina merupakan hak rakyat Palestina “yang tidak dapat dicabut” untuk menentukan nasib mereka sendiri dan untuk bernegara.

Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (15/8/2025), mengutip resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan, khususnya Resolusi 2234 (2016), yang menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas pembangunan permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan menegaskan sifat ilegal dari permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak tahun 1967 silam itu.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi itu juga menyinggung soal saran pendapat (advisory opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) yang “menegaskan ilegalitas aneksasi wilayah Palestina yang diduduki dan menekankan perlunya mengakhiri pendudukan Israel”.

Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut keputusan dan pernyataan tersebut menyoroti “kebijakan ekspansionis ilegal” pemerintah Israel yang sedang berlangsung dan “hambatannya terhadap upaya perdamaian, dan ancaman serius yang ditimbulkan terhadap potensi solusi dua negara”.

Ditekankan juga bahwa situasi semacam ini menuntut komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral, memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina, dan menegakkan hak-hak sah mereka, termasuk pengakuan atas negara Palestina.

Hal itu, menurut Kementerian Luar Negeri Saudi, juga berarti mewajibkan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Jalur Gaza, mengakhiri tindakan-tindakan ilegalnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan “menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina — khususnya yang merupakan genosida — sembari meminta pertanggungjawaban para pelaku”.

Riyadh juga menegaskan kembali “penolakan mutlak terhadap kebijakan Israel yang didasarkan pada perluasan permukiman, pemindahan paksa, dan penolakan terhadap hak-hak sah warga Palestina”.

Terakhir, Kementerian Luar Negeri Saudi menyerukan kepada komunitas internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk segera mengambil tindakan guna memaksa otoritas Israel “mengakhiri kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina dan wilayah Palestina yang diduduki, serta untuk mematuhi resolusi PBB dan hukum internasional”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

15/08/2025 10:18
Bencana Kelaparan di Gaza, 1.000 Truk Pasokan Makanan Dibutuhkan Tiap Hari

Jakarta –

Bencana kelaparan saat ini menyelimuti warga Gaza. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebut 1.000 truk pasokan makanan dibutuhkan tiap harinya masuk Gaza untuk memenuhi kebutuhan makanan para warga.

Dilansir Al Jazeera, Kamis (14/8/2025), Juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Bassal Mahmud, mengatakan saat ini pasokan makanan di Gaza sangat minim. Tiap harinya hanya ada 100 truk pemasok makanan yang diperbolehkan masuk wilayah Gaza.

Jumlah ratusan truk pasokan makanan itu juga tidak semuanya bisa dinikmati warga. Bassal mengatakan sebagian besar diberikan kepada para pedagang untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Direktur Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, mengatakan sikap Israel yang melarang bantuan masuk Gaza membuat banyak orang kelaparan, termasuk anak-anak dan perempuan.

Dia memperingatkan bahwa 40.000 anak di bawah usia satu tahun di Gaza menderita malnutrisi, 250.000 anak di bawah usia lima tahun menghadapi kekurangan pangan yang mengancam jiwa, dan 1,2 juta anak di bawah usia 18 tahun hidup dalam kerawanan pangan yang parah.

“Kita menghadapi angka-angka yang luar biasa dan menakutkan,” ujar al-Bursh.

Situasi itu diperburuk dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk jalur Gaza. Dilansir Al Jazeera, Selasa (12/8), kantor media pemerintah Gaza mengatakan sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk Gaza sejak bulan lalu setelah adanya tekanan publik internasional. Namun, Israel hingga saat ini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza.

Ratusan jenis makanan itu mulai dari daging beku dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku dan buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit.

Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagian yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya.

Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan, dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya, dan menargetkan “57 pusat distribusi makanan dengan pemboman”.

(ygs/jbr)

15/08/2025 00:47
17 Warga Gaza Tewas Akibat Bom Israel, Termasuk 6 Orang yang Tunggu Bantuan

Jakarta –

Tentara Israel terus meningkatkan serangan di wilayah Gaza. Dalam 24 jam terakhir, 17 orang dilaporkan meninggal dunia terkena bom Israel.

“Korban tewas termasuk enam warga sipil yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan,” kata Juru Bicara Pertahanan Sipil, Mahmud Bassal, dilansir AFP, Kamis (14/8/2025).

Bassal mengatakan pasukan Israel sedang mengintensifkan serangan di wilayah Zeitun, Gaza, hari ini. Serangan di wilayah tersebut telah terjadi selama empat hari terakhir.

“Untuk hari keempat berturut-turut, wilayah tersebut telah menjadi sasaran operasi militer, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera,” kata Bassal.

“Sejak fajar hari ini, kami telah menerima 28 panggilan dari keluarga dan penduduk di lingkungan ini, beberapa di antaranya anak-anak telah tewas,” sambungnya.

Bassal menambahkan, warga di wilayah Zeitun saat ini juga terjebak karena artileri Israel mengepung tempat tersebut.

“Banyak orang tidak dapat meninggalkan daerah ini karena tembakan artileri,” kata Bassal.

Pada hari Rabu (13/8), kepala militer Israel mengatakan ia telah menyetujui rencana baru untuk operasi di Jalur Gaza yang bertujuan membebaskan semua sandera dan mengalahkan Hamas.

Militer bermaksud untuk menguasai Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya, beberapa wilayah terpadat di wilayah Palestina, yang telah hancur akibat perang selama lebih dari 22 bulan. Selama tiga hari terakhir, Zeitun telah menjadi sasaran serangan udara berulang kali.

Tonton juga video “Israel Gempur Gaza, Ratusan Orang Tewas dalam Sehari” di sini:

(ygs/jbr)

14/08/2025 22:41
Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

Jakarta –

Usulan Komisi Eropa memberlakukan sanksi terhadap Israel untuk yang pertama kalinya, masih terhenti hingga dua minggu pasca usulan tersebut dilayangkan, akibat ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota blok tersebut.

“Jerman adalah satu di antara negara-negara yang menunda dan meminta waktu lebih lama untuk meninjau,” kata sejumlah diplomat Uni Eropa (UE) kepada DW. Tanpa dukungan pemerintah di Berlin, rencana tersebut kemungkinan besar tidak akan maju.

“Penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dengan kelaparan yang terjadi di depan mata kita,” eksekutif UE memberi peringatan pada Sabtu, (12/7/2025).

Dalam upaya menekan Israel untuk mengubah kebijakan, UE mengusulkan untuk melarang startup Israel mengakses sebagian dana penelitian UE yang dikenal sebagai “Horizon Europe” pada akhir Juli.

Usulan itu menandai pergeseran dalam pendekatan Uni Eropa , di mana untuk kali pertama blok tersebut mengambil tindakan konkret setelah setahun setengah melontarkan kritik tajam.

Uni Eropa: Israel melanggar hak asasi manusia

“Dengan intervensinya di Jalur Gaza dan bencana kemanusiaan yang terjadi, termasuk ribuan kematian warga sipil dan peningkatan drastis angka malnutrisi ekstrem, terutama pada anak-anak, Israel melanggar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, sehingga melanggar prinsip dasar kerja sama UE-Israel,” tulis Komisi Eropa dalam proposalnya pada Senin (28/7/2025).

Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengusulkan tanggal 13 Agustus sebagai tanggal kemungkinan untuk pengesahan jika konsensus tercapai. Namun, sumber-sumber UE mengatakan kepada DW, hingga saat ini tidak ada pergeseran posisi yang signifikan dalam pertemuan virtual menteri-menteri UE pada Senin (11/8). Artinya, untuk saat ini, tidak ada lampu hijau.

Kementerian Luar Negeri Israel menyesalkan proposal Brussels untuk membatasi dana tersebut, dan mengklaim bahwa langkah-langkah hukuman semacam itu hanya akan memperkuat Hamas, hal yang dibantah oleh Uni Eropa.

‘Langkah terkecil’ terbukti menjadi masalah

Penundaan tindakan UE telah memicu kemarahan dari aktivis dan organisasi pemantau hak asasi manusia, yang telah lama menuduh blok tersebut gagal memanfaatkan potensi pengaruhnya.

“Fakta bahwa UE bahkan tidak bisa sepakat pada langkah terkecil, adalah sebuah aib. Batasannya sudah sangat rendah, namun UE dan beberapa negara anggotanya masih saja tersandung di sana,” kata Bushra Khalidi dari Oxfam kepada DW.

Perbedaan internal yang menghambat tindakan bukanlah hal baru.Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, blok tersebut bersatu untuk mengecam kelompok militan Hamas yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE dan menyerukan pembebasan sandera Israel. Namun, setiap pernyataan tentang hubungan Eropa dengan Israel menjadi perdebatan sengit pasca kecaman tersebut.

Tidak ada kesepakatan

Perpecahan di antara negara-negara anggota UE kini berpusat pada apakah dan bagaimana menanggapi tinjauan UE yang menemukan bahwa tindakan Israel di Gaza, mulai dari pembatasan masuknya bantuan hingga menargetkan jurnalis, kemungkinan melanggar kesepakatan yang mengatur perdagangan dan hubungan UE-Israel.

Dalam surat yang bocor yang dilihat oleh DW, Israel mengecam penyelidikan UE sebagai kegagalan moral dan metodologis berdasarkan bukti yang bias, tetapi blok UE tetap bersikukuh pada temuan mereka.

Kini, Spanyol, yang sering dianggap sebagai kritikus keras pemerintah Israel, menyerukan agar perjanjian UE-Israel secara keseluruhan ditangguhkan.

Negara anggota UE lainnya, termasuk Belanda dan Swedia, yang secara tradisional dianggap kurang kritis terhadap Israel, ingin membekukan aspek perdagangan perjanjian tersebut. Langkah ini akan membuat ekspor perusahaan Israel ke UE, mitra dagang utama Israel, menjadi lebih sulit dan mahal.

Jerman, di sisi lain, melihat dirinya memiliki tanggung jawab historis terhadap keamanan Israel, karena masa lalunya sebagai Nazi dan pembunuhan sistematis enam juta orang Yahudi selama Holocaust.

Meskipun Berlin menahan diri dari langkah-langkah UE tingkat pertama, Kanselir Merz mengumumkan pekan lalu bahwa Jerman akan menghentikan sebagian ekspor senjata yang dapat digunakan di Jalur Gaza oleh pasukan Israel. Pernyataan Merz ini menandakan perubahan nada Jerman atas Israel.

Perjanjian bantuan tidak memuaskan

Uni Eropa menyatakan prioritasnya adalah memastikan bantuan mengalir ke di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Setelah mengancam dengan sanksi, blok tersebut mengumumkan apa yang tampaknya menjadi terobosan pada bulan lalu.

“Langkah-langkah signifikan telah disepakati oleh Israel untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza,” kata diplomat terkemuka UE Kaja Kallas dalam pernyataan “kesepakatan bersama” pada Kamis (10/07), yang juga dibantu difasilitasi oleh Jerman.

Namun, beberapa minggu kemudian, banyak negara anggota Uni Eropa mengatakan hal ini jauh dari memadai. Dengan proposal untuk aksi nyata mandeg dalam kebuntuan institusional, pejabat UE terus mengeluarkan pernyataan kecaman.

Pada Minggu (3/8), Manajer Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, menyampaikan “Saya mendesak Hamas dan Jihad Islam untuk segera membebaskan semua sandera Israel.” Ia juga mendesak “Israel untuk menghentikan blokade bantuan pangan di Gaza dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara efektif dan besar-besaran.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

diadaptasi oleh Algadri Muhammad

Editor: Rahka Susanto dan Agus Setiawan

Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

(ita/ita)

14/08/2025 16:05
Sudan Selatan Bantah Perundingan dengan Israel Soal Relokasi Warga Gaza

Jakarta –

Pemerintah Sudan Selatan membantah adanya perundingan dengan Israel mengenai potensi relokasi warga Palestina dari Gaza ke negara Afrika Timur tersebut.

Kantor berita Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa kedua negara terlibat dalam perundingan mengenai usulan Israel untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Sudan Selatan. Media tersebut mengutip enam orang yang mengetahui masalah tersebut.

“Dengan tegas membantah laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Pemerintah Republik Sudan Selatan terlibat dalam pembicaraan dengan negara Israel mengenai penempatan warga negara Palestina dari Gaza di Sudan Selatan,” kata Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (13/8) waktu setempat.

Dilansir media Al Jazeera, Kamis (14/8/2025), Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan bahwa klaim tersebut “tidak berdasar dan tidak mencerminkan posisi atau kebijakan resmi” pemerintah Sudan Selatan.

Beberapa pejabat Israel sebelumnya telah mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza. Hal ini menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia akan dianggap sebagai pengusiran paksa, pembersihan etnis, dan melanggar hukum internasional.

Para kritikus rencana pemindahan tersebut khawatir warga Palestina tidak akan pernah diizinkan kembali ke Gaza. Mereka juga khawatir pemindahan massal tersebut dapat membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok wilayah kantong tersebut dan membangun kembali permukiman Israel di sana, sebagaimana diserukan oleh para menteri sayap kanan di pemerintahan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan ia ingin mewujudkan apa yang disebutnya “migrasi sukarela” bagi sebagian besar penduduk Gaza, sebuah kebijakan yang ia kaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya.

Menurut media Channel 12, selain Sudan Selatan, Israel juga dilaporkan tengah berunding membahas penempatan warga Gaza tersebut dengan empat negara lainnya, yakni Indonesia, Somaliland, Uganda dan Libya.

Tonton juga video “Israel Dikabarkan Berunding dengan 5 Negara untuk Terima Warga Gaza” di sini:

“Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” ujar seorang sumber diplomatik Israel kepada media Channel 12, seperti dilansir media Israel, The Times of Israel, Kamis (14/8/2025). Sumber itu menyebut Indonesia dan Somaliland sangat terbuka akan gagasan itu. Namun, belum ada keputusan konkret yang dibuat soal ini.

Somaliland adalah wilayah yang memisahkan diri dari Somalia yang dilaporkan berharap mendapatkan pengakuan internasional melalui kesepakatan tersebut.

Dalam wawancara dengan saluran berita i24News, Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap emigrasi massal warga Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berkomunikasi dengan “beberapa negara” untuk menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah yang dilanda perang tersebut.

“Saya pikir ini adalah hal yang paling wajar,” kata Netanyahu. “Semua orang yang peduli terhadap Palestina dan mengatakan ingin membantu Palestina harus membuka pintu bagi mereka. Apa yang Anda khotbahkan kepada kami? Kami tidak mengusir mereka – kami memungkinkan mereka untuk pergi… pertama-tama, [meninggalkan] zona pertempuran, dan juga Jalur Gaza itu sendiri, jika mereka mau.”

Ketika ditanya mengapa proses tersebut belum mengalami kemajuan, Netanyahu menjawab: “Anda membutuhkan negara-negara penerima. Kami sedang berbicara dengan beberapa negara – saya tidak akan merincinya di sini.”

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

14/08/2025 15:52
Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza Nasional 14 Agustus 2025

Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela membantah Indonesia turut berunding dengan Israel untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
Dia mengatakan, tidak pernah ada perundingan antara Indonesia dengan pemerintah Israel seperti yang diisukan oleh media Israel, The Times of Israel.
“Mengenai pertanyaan di atas (terkait dengan perundingan Israel dan Indonesia), dapat kami sampaikan bahwa tidak ada perundingan dengan Israel,” ucapnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (14/8/2025).
Adapun media The Times of Israel mengutip laporan Channel 12 yang menyebut sumber diplomatik Israel sedang berunding dengan lima negara untuk menerima warga Gaza, Palestina.
Lima negara tersebut adalah Indonesia, Somalia, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya.
“Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” kata sumber diplomatik tersebut sambil menyebut Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang melakukan perundingan.
Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan evakuasi sementara 2.000 warga Gaza korban perang ke Pulau Galang.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Pulau Galang dipilih karena fasilitas penampungan sudah siap, mengingat tempat tersebut pernah dijadikan lokasi isolasi saat pandemi Covid-19.
“Kemarin Presiden (Prabowo) menyebut Pulau Galang, kita sedang melihat, karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan Covid-19, jadi ada infrastruktur yang sudah di sana,” ucap Sugiono, saat ditemui di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Sugiono mengatakan, upaya persiapan untuk menampung warga Palestina di Indonesia ini terus dimatangkan.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto, kata Sugiono, pernah meminta izin kepada negara-negara tetangga Palestina untuk melakukan evakuasi.
“Jadi, sewaktu-waktu itu bisa dilaksanakan, ya kita sudah siap,” imbuh dia.
Sugiono menuturkan, dalam pertemuan terakhir Prabowo dengan otoritas Palestina, mereka mengizinkan warga negaranya dirawat di Indonesia.
Namun, untuk izin dari negara-negara tetangga, Sugiono menyebut bahwa persetujuan masih dalam proses pembicaraan terus-menerus.
“Belum sampai ke sana (persetujuan), ya kan kemarin itu disampaikan, kita ada permintaan. Permintaan yang ngomongnya lebih teknis juga belum seperti apa, makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita sudah siap,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 15:40
PM Selandia Baru Bilang Netanyahu Telah Bertindak Terlalu Jauh!

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon melontarkan kata-kata keras terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu. Dia menyebut Netanyahu telah “kehilangan kendali” dan bertindak terlalu jauh dalam upayanya untuk mengobarkan perang di Gaza.

“Apa yang terjadi di Gaza benar-benar mengerikan,” kata Luxon, dilansir kantor berita AFP, Rabu (13/8/2025).

“Netanyahu telah bertindak terlalu jauh. Saya pikir dia telah kehilangan kendali,” cetus Luxon.

“Dia tidak mendengarkan komunitas internasional dan itu tidak dapat diterima,” imbuh pemimpin negeri Kiwi tersebut.

Netanyahu baru-baru ini meluncurkan rencana untuk menguasai Kota Gaza dan melenyapkan kelompok Hamas. Dia bersikeras bahwa itu adalah “cara terbaik untuk mengakhiri perang”, meskipun seruan untuk menghentikan pertumpahan darah semakin meningkat.

Para ahli yang didukung PBB telah memperingatkan tentang kelaparan yang meluas di wilayah tersebut, di mana Israel telah sangat membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.

Israel telah menghadapi kritik yang semakin meningkat atas perang di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel. Namun, Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke Gaza.

Sejumlah pesawat dan tank Israel kembali membombardir area timur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza pada Selasa (12/8) waktu setempat. Sedikitnya 11 orang tewas akibat gempuran militer Israel tersebut.

Serangan itu, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (13/8/2025), terjadi setelah Israel mengatakan akan melancarkan serangan terbaru dan mengambil alih kendali atas Kota Gaza, yang sempat dikuasai secara singkat tak lama setelah perang berkecamuk pada Oktober 2023.

Sejumlah saksi mata dan petugas medis di Gaza mengatakan bahwa serangan Israel menghantam dua rumah di pinggiran Zeitoun, Kota Gaza, dan menewaskan sedikitnya tujuh orang. Pengeboman lainnya menghantam sebuah gedung apartemen di pusat Kota Gaza dan menewaskan sedikitnya empat orang.

Sebelumnya, Selandia Baru pada hari Senin lalu mengisyaratkan akan bergabung dengan negara-negara seperti Australia, Kanada, Prancis, dan Inggris dalam mengakui kedaulatan negara Palestina.

“Selandia Baru telah menegaskan sejak lama bahwa pengakuan kami terhadap negara Palestina hanyalah masalah waktu, bukan apakah akan terjadi,” kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters.

“Kabinet akan mengambil keputusan resmi pada bulan September mengenai apakah Selandia Baru harus mengakui negara Palestina pada saat ini — dan jika ya, kapan dan bagaimana,” imbuhnya.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

13/08/2025 14:22

Negara: Jalur Gaza

Negara-negara Arab Mengecam

Indonesia Turut Mengecam