Negara: Jalur Gaza

Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD 3.700 Tahun Ini – Page 3

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas menjelang sidang PBB. Amerika Serikat dilaporkan menolak memberikan visa bagi hampir 60 pejabat Palestina, sehingga mereka tak bisa hadir dalam forum internasional tersebut. Di saat yang sama, pasukan Israel telah menguasai hampir separuh wilayah Jalur Gaza, yang memicu kecaman keras dari Mesir dan Qatar.

Situasi ini menambah ketidakpastian global, terutama di pasar komoditas. Konflik di Timur Tengah, tensi perdagangan, serta kebijakan bank sentral yang berencana menurunkan suku bunga pada September, mendorong harga emas dunia terus menguat.

Selain itu, Tiongkok aktif memperbesar cadangan emas batangan, diikuti India yang juga menimbun logam mulia sebagai strategi menghadapi kemungkinan guncangan geopolitik.

Kedua negara Asia itu memproyeksikan potensi konflik besar di kawasan, khususnya terkait Taiwan yang masih dipandang Tiongkok sebagai provinsi yang harus dipersatukan.

“Nah, ini pasti akan terjadi konfrontasi yang begitu mendasar sehingga terjadi perang terbuka di Laut China Selatan,” pungkasnya.

07/09/2025 15:00
Jelang Pelayaran ke Gaza, Relawan IGPC Doa Bersama di Wisma KBRI Tunis

Tunisia: Kedutaan Indonesia di Tunisia menggelar doa bersama relawan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) jelang pelayaran ke Jalur Gaza. Acara yang digelar di Wisma KBRI Tunis pada Jumat, 5 September 2025 ini dihadiri seluruh relawan IGPC yang akan ikut berlayar maupun tidak.

Saat ini terdapat 60 relawan dari Indonesia yang berada di Kota Tunis, Tunisia. Sebanyak 34 orang akan ikut berlayar dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk menembus blokade Gaza bersama ribuan relawan lain dari 44 negara.

Dari 34 orang yang akan ikut berlayar menembus blokade Gaza, adalah perwakilan dari berbagai lembaga kemanusiaan, seperti INH, Rumah Zakat, Aqsho Working Grup , tim Medis, influenzer dan artis serta jurnalis dari berbagai media massa. Termasuk reporter Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Metro TV, Yahdin Syafrial .

Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Tunisa, Zuhairi Misrawi, menyebut para relawan IGPC adalah orang-orang yang mendapatkan tugas mulia untuk melanjutkan perjuangan pendiri bangsa bagi kemerdekaan Palestina.

“Dulu sebagai pengamat Timur Tengah, saya mengamati dari luar. Kini sebagai duta besar, saya langsung merasakan (soal Palestina) di jantung persoalan,” ungkap Zuhairi, Jumat 5 September 2025.

Ia menambahkan, perjuangan untuk Gaza (Palestina) ini akan meneguhkan kembali peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia yang punya hati nurani akan dapat membedakan antara yang benar dan salah.

“Apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat itu adalah kesalahan. Karena itu adalah kesalahan, maka kita tidak boleh diam,” tegas pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

Gus Mis mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan pergerakan kapal-kapal yang bertolak dari sejumlah negara di Eropa (Barat).

“Bayangkan Barat dan Timur itu tidak pernah ketemu. Tapi dalam isu Palestina ini mereka bersatu dan mengatakan ada yang salah dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar itu,” ujarnya.

“Bahkan kejahatan Israel disebut dengan genosida yang merupakan kejahatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang lebih tinggi dari genosida ini,” ia menegaskan.

Perbaiki peradaban manusia

Karenanya, lanjut Gus Mis, berdasarkan hukum internasional, pergerakan kapal-kapal GSF ini dibenarkan. Sebab, ini merupakan momen untuk memperbaiki arah peradaban manusia.

Sebagai perwakilan dari pemerintah, Gus Mis mengucapkan terima kasih kepada para semua relawan yang akan berlayar dalam misi yang penuh risiko ini.

“Kawan-kawan adalah para pejuang bangsa yang akan dicatat dan selalu disebutkan namanya dalam perjalanan bangsa, dan perjalanan kemanusiaan yang akan datang,” tandasnya.

Gus Mis menambahkan, tak lama lagi dunia akan melihat momen kemerdekaan Palestina. Dan Gaza betul-betul bebas dari genosida.

Gerakan kemanusiaan

Koordinator IGPC, Muhammad Husein, menuturkan bahwa IGPC adalah gerakan baru yang muncul sejak tiga bulan lalu.

“Kita sudah marah melihat genosida yang terjadi di Gaza. Akhirnya kita berkumpul dengan para ulama dan aktivis untuk mengarahkan gerakan ini pada gerakan strategis,” tuturnya.

“Akhirnya muncullah IGPC. Kita akan konvoi menembus blokade Gaza,” lanjut Husein.

Husein menambahkan, gerakan besar konvoi ini diinisiasi oleh gerakan Global Movement to Gaza. Di bawahnya ada gerakan maritim yang disebut dengan GSF. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara disebut dengan Sumud Nusantara.

“Kita orang-orang Indonesia sudah membuat gerakan, Allah kasih ini programnya. Dan subhanallah, gerakan ini ke Tunis. Sebuah negara yang bebas visa,” tutur Husein.

Ia tak dapat membayangkan jika gerakan ini bergerak menuju negara yang wajib visa seperti Spanyol, misalnya. “Tidak bisa masuk kita,” ujarnya. “Ini seperti sesuatu yang bersambung, dan tidak ada yang kebetulan.”

GSF, kata Husein, adalah salah satu langkah strategis yang berbasis kemanusiaan. Ini gerakan dan aksi paling mendasar agar kita layak disebut sebagai seorang manusia.

“Risiko terburuk yang mungkin akan menimpa kita dalam perjalanan ini, tidak akan mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi di Gaza,” tegas Husein.

Tunisia: Kedutaan Indonesia di Tunisia menggelar doa bersama relawan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) jelang pelayaran ke Jalur Gaza. Acara yang digelar di Wisma KBRI Tunis pada Jumat, 5 September 2025 ini dihadiri seluruh relawan IGPC yang akan ikut berlayar maupun tidak.

Saat ini terdapat 60 relawan dari Indonesia yang berada di Kota Tunis, Tunisia. Sebanyak 34 orang akan ikut berlayar dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) untuk menembus blokade Gaza bersama ribuan relawan lain dari 44 negara.

Dari 34 orang yang akan ikut berlayar menembus blokade Gaza, adalah perwakilan dari berbagai lembaga kemanusiaan, seperti INH, Rumah Zakat, Aqsho Working Grup , tim Medis, influenzer dan artis serta jurnalis dari berbagai media massa. Termasuk reporter Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Metro TV, Yahdin Syafrial .

Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Tunisa, Zuhairi Misrawi, menyebut para relawan IGPC adalah orang-orang yang mendapatkan tugas mulia untuk melanjutkan perjuangan pendiri bangsa bagi kemerdekaan Palestina.

“Dulu sebagai pengamat Timur Tengah, saya mengamati dari luar. Kini sebagai duta besar, saya langsung merasakan (soal Palestina) di jantung persoalan,” ungkap Zuhairi, Jumat 5 September 2025.

Ia menambahkan, perjuangan untuk Gaza (Palestina) ini akan meneguhkan kembali peradaban kemanusiaan. Bahwa manusia yang punya hati nurani akan dapat membedakan antara yang benar dan salah.

“Apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat itu adalah kesalahan. Karena itu adalah kesalahan, maka kita tidak boleh diam,” tegas pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

Gus Mis mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan pergerakan kapal-kapal yang bertolak dari sejumlah negara di Eropa (Barat).

“Bayangkan Barat dan Timur itu tidak pernah ketemu. Tapi dalam isu Palestina ini mereka bersatu dan mengatakan ada yang salah dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar itu,” ujarnya.

“Bahkan kejahatan Israel disebut dengan genosida yang merupakan kejahatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang lebih tinggi dari genosida ini,” ia menegaskan.

Perbaiki peradaban manusia

Karenanya, lanjut Gus Mis, berdasarkan hukum internasional, pergerakan kapal-kapal GSF ini dibenarkan. Sebab, ini merupakan momen untuk memperbaiki arah peradaban manusia.

Sebagai perwakilan dari pemerintah, Gus Mis mengucapkan terima kasih kepada para semua relawan yang akan berlayar dalam misi yang penuh risiko ini.

“Kawan-kawan adalah para pejuang bangsa yang akan dicatat dan selalu disebutkan namanya dalam perjalanan bangsa, dan perjalanan kemanusiaan yang akan datang,” tandasnya.

Gus Mis menambahkan, tak lama lagi dunia akan melihat momen kemerdekaan Palestina. Dan Gaza betul-betul bebas dari genosida.

Gerakan kemanusiaan

Koordinator IGPC, Muhammad Husein, menuturkan bahwa IGPC adalah gerakan baru yang muncul sejak tiga bulan lalu.

“Kita sudah marah melihat genosida yang terjadi di Gaza. Akhirnya kita berkumpul dengan para ulama dan aktivis untuk mengarahkan gerakan ini pada gerakan strategis,” tuturnya.

“Akhirnya muncullah IGPC. Kita akan konvoi menembus blokade Gaza,” lanjut Husein.

Husein menambahkan, gerakan besar konvoi ini diinisiasi oleh gerakan Global Movement to Gaza. Di bawahnya ada gerakan maritim yang disebut dengan GSF. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara disebut dengan Sumud Nusantara.

“Kita orang-orang Indonesia sudah membuat gerakan, Allah kasih ini programnya. Dan subhanallah, gerakan ini ke Tunis. Sebuah negara yang bebas visa,” tutur Husein.

Ia tak dapat membayangkan jika gerakan ini bergerak menuju negara yang wajib visa seperti Spanyol, misalnya. “Tidak bisa masuk kita,” ujarnya. “Ini seperti sesuatu yang bersambung, dan tidak ada yang kebetulan.”

GSF, kata Husein, adalah salah satu langkah strategis yang berbasis kemanusiaan. Ini gerakan dan aksi paling mendasar agar kita layak disebut sebagai seorang manusia.

“Risiko terburuk yang mungkin akan menimpa kita dalam perjalanan ini, tidak akan mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi di Gaza,” tegas Husein.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

06/09/2025 15:00
Israel Klaim Kuasai 40% Kota Gaza, Situasi Kemanusiaan Memburuk

Jakarta –

Israel mengklaim menguasai 40 persen wilayah kota Gaza. Israel mengklaim operasi tersebut akan terus meluas dan intensif pada beberapa hari ke depan.

“Kami terus merusak infrastruktur Hamas. Saat ini kami menguasai 40% wilayah Kota Gaza,” kata juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, dalam konferensi pers, seraya menyebutkan nama permukiman Zeitoun dan Sheikh Radwan, dilansir Reuters, Jumat (5/9/2025).

“Operasi ini akan terus diperluas dan diintensifkan dalam beberapa hari mendatang,” lanjutnya.

Pihaknya mengaku akan terus mengejar Hamas di mana pun. Menurutnya misi tersebut hanya akan berakhir ketika para sandera Israel yang tersisa dikembalikan dan kekuasaan Hamas berakhir.

“Kami akan terus mengejar Hamas di mana pun,” ujarnya,

Defrin mengonfirmasi bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir mengatakan kepada para menteri kabinet bahwa tanpa rencana darurat, mereka terpaksa memberlakukan aturan militer di Gaza. Anggota sayap kanan dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mendesak Israel untuk memberlakukan aturan militer di Gaza dan membangun permukiman di sana, yang sejauh ini telah dikesampingkan oleh Netanyahu.

Diketahui, Israel telah mengintensifkan pemboman di wilayah Kota Gaza utara dalam beberapa hari terakhir menjelang serangan tersebut meskipun ada tekanan internasional.

Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan Israel pada hari Kamis menewaskan lebih dari 30 orang di kota tersebut, dari setidaknya 64 warga Palestina yang tewas di seluruh Jalur Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan lalu mengumumkan bencana kelaparan di dan sekitar Kota Gaza, tempat tinggal hampir satu juta orang yang terus dilanda perang. Sementara Hamas menyerukan diakhirinya segera perang di Gaza dan pencabutan pengepungan Israel di wilayah tersebut.

Tonton juga video “Demo di Depan Rumah Netanyahu Ricuh, Warga Israel-Polisi Bentrok” di sini:

(yld/knv)

05/09/2025 14:10
UEA Layangkan Peringatan, Israel Ancam Houthi dengan Tulah

Abu Dhabi –

Peringatan dari Uni Emirat Arab (UAE) muncul ketika Israel melanjutkan tahap awal serangan besar terbaru di Kota Gaza yang dilanda kelaparan. Serangan udara Israel di seluruh Jalur Gaza terkini hingga Rabu (03/09) menewaskan sedikitnya 31 orang, menurut rumah sakit setempat.

Sementara itu, warga Israel melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri untuk memprotes pengerahan 60.000 tentara cadangan untuk operasi militer yang diperluas.

Operasi ini telah memicu kecaman global dan membuat Israel semakin terisolasi. Para demonstran menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperpanjang peperangan demi kepentingan politik pribadi, alih-alih menyepakati gencatan senjata dengan Hamas yang dapat membebaskan para sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023.

Peringatan langka dari UEA

UEA adalah kekuatan pendorong di balik Abraham Accords tahun 2020 yang dimediasi oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Melalui perjanjian ini, UEA dan tiga negara Arab lainnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Trump telah menyatakan harapannya untuk memperluas perjanjian tersebut dalam masa jabatan keduanya, dengan kemungkinan melibatkan kekuatan regional seperti Arab Saudi. Anwar Gargash, seorang diplomat senior UEA, menulis di platform X bahwa “aneksasi adalah garis merah.”

Ia membagikan tautan berita Times of Israel yang mengutip ucapan diplomat UEA lainnya, Lana Nusseibeh, yang mengatakan bahwa aneksasi akan “sangat merusak visi dan semangat Abraham Accords, mengakhiri upaya integrasi regional, dan mengubah konsensus luas mengenai arah penyelesaian konflik — yakni dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, kemakmuran, dan keamanan.”

(Ed: Dalam konflik, “garis merah” bisa berupa wilayah, tindakan militer, kebijakan, atau pelanggaran hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Melanggar “garis merah” biasanya dianggap sebagai eskalasi yang sangat serius.)

Di lain pihak, Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem Israel, Bezalel Smotrich, mengadakan konferensi pers pada hari Rabu (03/09) dan mempresentasikan peta yang menunjukkan rencana aneksasi atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menyisakan enam kota Palestina dengan otonomi terbatas, demikian menurut media lokal. Belum jelas apakah rencana ini didukung oleh Netanyahu.

Warga Palestina dan sebagian besar komunitas internasional mengatakan bahwa aneksasi akan mengakhiri kemungkinan solusi dua negara, yang secara luas dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Warga Palestina terus mengungsi

Serangan Israel di Kota Gaza menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk dua anak dan empat perempuan. Demikian informasi yang dihimpun AP dari Rumah Sakit Shifa dan Rumah Sakit Al-Quds, tempat jenazah dibawa. Menurut Rumah Sakit Nasser ada tambahan 16 orang tewas di Gaza selatan, termasuk 10 orang yang sedang mencari bantuan kemanusiaan.

Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan kaum militan dan berupaya menghindari korban sipil. Israel menyalahkan kematian warga sipil pada Hamas karena para militan beroperasi di area padat penduduk. Israel menyatakan bahwa Kota Gaza —masih menjadi kubu Hamas, meskipun sudah dilakukan sejumlah serangan besar sejak awal perang.

Kelompok Site Management Cluster mengatakan bahwa banyak keluarga terjebak karena biaya pindah yang sangat tinggi, kendala logistik, dan tidak adanya tempat tujuan. “Warga Palestina juga enggan berpindah karena takut tidak bisa kembali atau kelelahan akibat pengungsian berulang,” tulis laporan mereka.

Korban tewas akibat perang dan kelaparan bertambah

Ancaman ganda dari pertempuran dan kelaparan, menurut warga Palestina dan pekerja bantuan kemanusiaan, semakin parah dialami keluarga-keluarga di Kota Gaza. Banyak di antaranya telah mengungsi beberapa kali selama hampir dua tahun perang.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu (03/09), lima orang dewasa dan satu anak meninggal akibat kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian akibat kelaparan mencapai 367 orang, termasuk 131 anak-anak sepanjang konflik.

Para ahli menyalahkan operasi militer Israel yang terus berlangsung dan blokade sebagai penyebab utama krisis kelaparan. Netanyahu membantah adanya kelaparan di Gaza, meskipun ada kesaksian, data, dan temuan dari para ahli terkemuka yang menunjukkan sebaliknya.

Kementerian itu juga melaporkan pada hari Selasa (02/09) bahwa total 63.633 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak awal perang, termasuk lebih dari 2.300 orang yang sedang mencari bantuan.

Kementerian ini merupakan bagian dari otoritas Hamas namun dijalankan oleh tenaga medis profesional. Mereka tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam laporannya, tetapi menyatakan bahwa sekitar setengah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Lembaga-lembaga PBB dan banyak ahli independen menganggap angka dari kementerian ini sebagai perkiraan paling dapat diandalkan atas korban perang. Israel meragukan data tersebut, tetapi belum memberikan angka alternatifnya sendiri.

Israel gerebek toko buku Palestina di Yerusalem

Polisi Israel menangkap pemilik sebuah kafe dan toko buku Palestina yang terkenal di Yerusalem Timur. Tony Sabella, pemilik Kafe The Gateway di Kota Tua, dibawa ke kantor polisi terdekat dan masih ditahan beberapa jam kemudian, ujar pengacaranya, Nasser Odeh, seraya menambahkan bahwa polisi tidak memiliki surat perintah penangkapan.

Polisi menyita lima buku, menurut Odeh, yang menyebut penangkapan ini sebagai bagian dari “upaya sistematis untuk membungkam produksi intelektual di kota ini.”

Gateway adalah toko buku Palestina ketiga yang digerebek oleh pasukan Israel tahun ini. Kafe ini merupakan tempat favorit bagi diplomat, jurnalis, dan penulis di Yerusalem.

Israel sebut Hamas rencanakan pembunuhan menteri kabinet sayap kanan

Dalam perkembangan lain, badan intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan bahwa pihaknya baru-baru ini menangkap sel Hamas di Tepi Barat yang dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir.

Shin Bet mengatakan para tersangka ditemukan memiliki drone yang mereka rencanakan untuk dipasangi bahan peledak. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang ditangkap, dan tidak jelas sejauh mana rencana tersebut telah berjalan.

Israel sebut akan timpakan 10 Tulah Mesir laksana di Alkitab

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari Kamis (04/09) bersumpah akan menimpakan 10 Tulah Mesir ala kisah di Alkitab kepada pemberontak Houthi di Yaman, setelah kelompok tersebut meningkatkan serangan rudal terhadap Israel.

“Houthi kembali menembakkan rudal ke Israel. Tulah kegelapan, tulah anak sulung — kami akan menyempurnakan semua 10 tulah,” tulis Katz di platform X.

Pernyataan tersebut merujuk pada 10 bencana yang, menurut Kitab Keluaran dalam Alkitab, dijatuhkan oleh Tuhan kepada Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan.

(Ed: yang dimaksud tidak persis sama seperti kisah Alkitab seperti karma banjir katak atau mengubah debu jadi nyamuk-nyamuk, melainkan ancaman kehancuran total progresif,— seperti yang dialami Mesir dalam cerita Alkitab.)

Sebelumnya pada hari Kamis (04/09), militer Israel melaporkan bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman mendarat di luar wilayah Israel, sehari setelah dua rudal Houthi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan bahwa pemberontak menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal balistik.

Kelompok Houthi yang didukung Iran telah bersumpah akan meningkatkan serangan terhadap Israel setelah perdana menteri mereka dan 11 pejabat senior lainnya tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu. Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, Houthi secara berkala meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah Israel, dengan mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

Sebagai balasan, Israel telah meluncurkan beberapa gelombang serangan udara ke wilayah Yaman, menargetkan pelabuhan, pembangkit listrik, dan Bandara Internasional di Sana’a — ibu kota yang dikuasai oleh Houthi.

*Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)

04/09/2025 17:50
Kecam Rencana Akui Negara Palestina, Netanyahu Sebut PM Belgia ‘Lemah’

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Belgia untuk mengakui negara Palestina bersama negara-negara Barat lainnya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu menyebut PM Belgia Bart de Wever sebagai “pemimpin lemah”.

“Perdana Menteri Belgia de Wever adalah seorang pemimpin lemah yang berusaha memenuhi tuntutan terorisme Islam dengan mengorbankan Israel. Dia ingin memberi makan buaya teroris sebelum mereka melahap Belgia,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025).

Kecaman Netanyahu itu disampaikan setelah otoritas Belgia mengumumkan rencananya untuk memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang akan bersidang bulan ini.

Pengumuman Belgia tersebut menyusul pengumuman serupa oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Belgia Maxime Prevot, dalam pengumuman pada Selasa (2/9), mengatakan keputusan tersebut diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Jalur Gaza. Dia juga menambahkan bahwa “sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel”.

“Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Prevot dalam pernyataan via media sosial X.

“Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” jelasnya.

“Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tegas Prevot dalam pernyataannya.

Menanggapi semakin banyaknya negara Barat yang akan mengakui negara Palestina, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, pada Rabu (3/9), menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

04/09/2025 17:02
Trump Desak Hamas Segera Bebaskan 20 Sandera di Gaza!

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak kelompok Hamas untuk segera membebaskan 20 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza. Trump memperingatkan bahwa “situasi akan berubah dengan cepat”.

“Beritahu Hamas untuk SEGERA menyerahkan semua 20 sandera (Bukan 2, 5, atau 7!), dan situasi akan berubah dengan cepat. INI AKAN BERAKHIR!” tulis Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (4/9/2025).

Trump tidak menjelaskan lebih detail soal langkah apa yang akan diambilnya jika para sandera dibebaskan. Trump juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal apa yang dimaksudnya soal “ini akan berakhir”.

Sekitar 250 sandera diculik dan dibawa ke Jalur Gaza setelah serangan lintas perbatasan oleh Hamas dan militan aliansinya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Puluhan sandera di antaranya telah dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina yang berlangsung di Jalur Gaza beberapa bulan lalu.

Otoritas Tel Aviv memperkirakan saat ini masih ada sedikitnya 50 sandera di Jalur Gaza, termasuk 20 sandera yang diyakini masih dalam keadaan hidup.

Upaya untuk mewujudkan kesepakatan terbaru mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, sejauh ini belum membuahkan hasil. Meskipun ada proposal baru yang diajukan mediator, namun Hamas dan Israel sama-sama bersikeras dengan tuntutan masing-masing.

Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dianggap kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan nyaris 64.000 orang, sebagian besar warga sipil.

Rentetan serangan Israel tanpa henti ke daerah kantong Palestina tersebut telah memicu kehancuran meluas dan memicu krisis kemanusiaan, yang diwarnai bencana kelaparan.

Tonton juga video “Trump Desak Akhiri Perang di Gaza, Dorong Jalur Diplomatik” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

04/09/2025 11:18
Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

Jakarta –

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, bahwa Israel tak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

Prancis adalah salah satu dari beberapa negara yang berencana untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York. Belgia menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan akan mengambil langkah yang sama.

“Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan dengan Putra Mahkota (Arab Saudi) – momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dilansir Al Arabiya, Rabu (3/9/2025), Macron mengatakan bahwa ia dan Pangeran Mohammed “akan memimpin bersama Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.”

“Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara – satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina,” kata pemimpin Prancis itu.

“Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza,” tambahnya.

“Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya,” tutur Macron.

Macron juga mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak memberikan visa kepada pejabat-pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang, “tidak dapat diterima” dan harus dibatalkan.

“Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” kata Macron.

“Sampai jumpa di New York pada 22 September. Bersama-sama, mari kita jadikan Konferensi Solusi Dua Negara ini sebagai titik balik yang menentukan bagi perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini,” tandas Macron.

Tonton juga video “Pernyataan Sinis Trump soal Macron yang Mau Mengakui Palestina” di sini:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

03/09/2025 13:52
Ancang-ancang AS Kelola Gaza 10 Tahun Tuai Kecaman

Jakarta –

Amerika Serikat (AS) ancang-ancang mengelola Jalur Gaza, Palestina, selama 10 tahun. Rencana itu pun langsung menuai kecaman.

Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025), kecaman itu datang dari Hamas. Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.

Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.

Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.

Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian “sukarela” ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.

Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa “Gaza tidak untuk dijual.”

“Gaza adalah… bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas,” tambahnya.

Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.

Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada “Nakba,” atau bencana — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami.”

Mereka mengatakan proposal semacam itu “tidak berarti dan tidak adil,” dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.

Halaman 2 dari 3

(whn/fca)

03/09/2025 07:41
Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

JAKARTA – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan pada Hari Senin, kredibilitas blok tersebut dirusak oleh perpecahannya di Timur Tengah, terutama serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Berbicara di Forum Strategis Bled di Slovenia, Kallas mengakui negara-negara anggota masih terpecah belah mengenai pendekatan mereka terhadap konflik ini, tidak seperti di Ukraina, di mana konsensus telah tercapai.

“Saya terus mendesak, sangat keras, karena saya juga merasa kredibilitas Uni Eropa yang dipertaruhkan, bahwa kita harus, Anda tahu, bersatu dalam respons ini,” ujarnya, melansir Daily Sabah 2 September.

Kendati demikian, Kallas menolak klaim Uni Eropa, yang tidak menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel atau menjatuhkan sanksi apa pun, tidak aktif di Gaza, menekankan blok tersebut merupakan salah satu penyedia bantuan kemanusiaan terbesar dan tetap menjadi pendukung terkuat Otoritas Palestina.

“Kami melakukan semampu kami, tetapi itu tidak cukup, karena bencana kemanusiaan ini masih berlangsung. Jadi, saya terus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mencapai posisi yang sama,” tandasnya.

Diketahui, jumlah negara Uni Eropa yang mengakui dan berencana mengakui Negara Palestina terus bertambah. Terbaru, Belgia menyatakan rencananya mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

Dalam unggahannya di media sosial X Menteri Luar Negeri Maxime Prevot menuliskan, Belgia akan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York, yang membuka jalan bagi solusi dua negara, atau Negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Keputusan ini diambil “mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, dan sebagai tanggapan atas kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar hukum internasional,” tambah Menlu Prevot, dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

Dikutip dari Anadolu, hingga rencana pengakuan Prancis, ada 12 negara UE yang sudah atau akan mengakui Negara Palestina. Sebelumnya Polandia, Hongaria, Rumania, Slovakia, Bulgaria, Spanyol, Swedia, Norwegia, Irlandia, Slovenia dan Siprus Yunani sudah terlebih dahulu mengakui Negara Palestina.

03/09/2025 02:35
Video: Israel Menggila! Operasi Khusus Kuasai Gaza Dimulai

Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Israel kembali meningkatkan serangan di jalur Gaza. Tank-tank terus melakukan penetrasi lebih dalam ke kota Gaza disertai ledakan kendaraan berisi bahan peledak di kawasan padat penduduk Sheikh Radwan, pada Senin malam waktu setempat.

Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa 02/09/2025) berikut ini.

02/09/2025 22:14