Negara: Jalur Gaza

Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa menyingkirkan para pemimpin Hamas yang tinggal di Qatar akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Pernyataan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (15/9/2025), disampaikan Netanyahu setelah militer Israel pekan lalu melancarkan serangan mengejutkan di Doha, ibu kota Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di sana.

Serangan itu menuai kecaman banyak pihak, terutama Qatar, yang selama ini menjadi salah satu tempat untuk perundingan gencatan senjata Gaza. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga menegur Tel Aviv atas serangannya tersebut, meski pun Washington telah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya.

“Para pemimpin teroris Hamas yang tinggal di Qatar tidak peduli dengan rakyat Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan terbarunya via media sosial X.

“Mereka memblokir semua upaya gencatan senjata untuk memperpanjang perang tanpa henti,” sebutnya.

“Menyingkirkan mereka akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera kita dan mengakhiri perang,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan lima anggotanya, termasuk putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya, yang jadi negosiator utama kelompok itu, tewas dalam serangan Tel Aviv di Doha. Namun para pemimpin senior dan anggota tim negosiasi Al-Hayya diklaim berhasil selamat.

Otoritas Qatar menyebut seorang anggota pasukan keamanan internalnya juga tewas dalam serangan pada Selasa (9/9) pekan lalu.

Hamas menggambarkan serangan di Doha sebagai upaya Israel untuk menggagalkan negosiasi gencatan senjata Gaza. Kelompok yang didukung Iran itu menegaskan tidak akan mengubah persyaratan kelompok tersebut untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Israel menuntut Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dan melucuti semua persenjataannya.

Namun, Hamas menegaskan tidak akan membebaskan semua sandera tanpa adanya kesepakatan yang akan mengakhiri perang Gaza secara permanen. Hamas juga menolak untuk menyerahkan senjata sampai Palestina menjadi negara yang merdeka.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

15/09/2025 11:43
Israel Terus Serang Gaza, 62 Orang Tewas-6.000 Mengungsi dalam Sehari

Gaza –

Pasukan Israel terus meningkatkan serangan di Kota Gaza, Palestina. Serangan besar-besaran Israel itu meratakan bangunan, termasuk sekolah-sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan yang dikelola oleh PBB serta menewaskan sedikitnya 49 orang.

Dilansir Al-Jazeera, Minggu (14/9/2025), serangan di Kota Gaza itu menyebabkan jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza selama Sabtu (13/9) menjadi 62 orang.

Selain itu, lebih dari 6.000 warga Palestina harus mengungsi dari Kota Gaza akibat pemboman yang tak henti-hentinya. Pasukan Israel telah melancarkan serangan beruntun di Kota Gaza dan menyebarkan selebaran yang memperingatkan warga Palestina yang telah kelaparan dan ketakutan untuk melarikan diri.

“Warga Kota Gaza kini hidup dalam kondisi yang sangat sulit di bawah pengepungan dan pemboman yang terus-menerus,” kata Jubir Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal.

Jet tempur Israel telah menjatuhkan bom setiap 10 hingga 15 menit di bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum. Israel tak memberi manusia cukup waktu untuk mengungsi ke tempat aman.

Meskipun militer menggempur kota, banyak penduduk tetap tinggal atau bahkan kembali setelah mencoba melakukan perjalanan ke selatan menuju kamp al-Mawasi yang padat dan kekurangan sumber daya. Selain serangan Israel, warga di Gaza juga harus bertahan di tengah kelaparan.

Serangan Israel ke Gaza ini diklaim untuk membalas Hamas yang melakukan serangan menewaskan 1.200 orang pada Oktober 2023. Israel menyebut Hamas masih menahan sejumlah sandera di Gaza usai serangan Oktober 2023 itu terjadi.

Pengeboman dan serangan militer besar-besaran oleh Israel telah menghancurkan Gaza. Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah melampaui 64.000 orang, melukai ratusan ribu orang serta menyebabkan lebih dari 1 juta warga harus mengungsi.

Tonton juga video “Israel Bombardir Kamp Pengungsian di Gaza, 23 Orang Tewas” di sini:

Halaman 2 dari 2

(haf/haf)

14/09/2025 09:25
Kian Panas Cekcok Antara Netanyahu dengan PM Spanyol

Jakarta –

Ketegangan antara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan PM Spanyol Pedro Sanchez semakin memanas. Terbaru, Netanyahu menuding Sanchez telah melontarkan “ancaman genosida” terhadap Tel Aviv, yang memicu reaksi kemarahan dari Madrid.

“Saya pikir Netanyahu bukanlah orang yang berhak menguliahi siapa pun saat melakukan kekejaman yang dilakukannya di Gaza,” tegas Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, saat berbicara kepada televisi lokal Antena 3 dan dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

Komentar Robles itu disampaikan menanggapi pernyataan terbaru Netanyahu, via media sosial X, yang menuduh Sanchez telah mengancam Israel. Ini menjadi adu argumen terbaru antara kedua negara, yang terlibat perselisihan sejak awal pekan ini.

Perselisihan itu berawal pada Senin (8/9), ketika Sanchez mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”. Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.

“Spanyol, seperti yang Anda ketahui, tidak memiliki bom nuklir. Spanyol juga tidak memiliki kapal induk atau cadangan minyak yang besar. Kami sendiri tidak dapat menghentikan serangan Israel, tetapi itu tidak berarti kami akan berhenti berusaha,” ujar Sanchez dalam pidatonya.

Netanyahu, pada Kamis (11/9) waktu setempat, memberikan tanggapan pedas untuk Sanchez.

“PM Spanyol Sanchez mengatakan kemarin bahwa Spanyol tidak dapat menghentikan pertempuran Israel melawan teroris Hamas karena ‘Spanyol tidak memiliki senjata nuklir’. Itu merupakan ancaman genosida yang nyata terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Spanyol mengeluarkan bantahan untuk tudingan Netanyahu tersebut. Otoritas Madrid mengecam pernyataan Netanyahu sebagai tuduhan “palsu dan fitnah”.

“Rakyat Spanyol adalah sahabat rakyat Israel dan juga sahabat rakyat Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

Perselisihan selama sepekan antara Spanyol dan Israel terjadi setelah hubungan kedua negara memburuk selama berbulan-bulan.

PM Spanyol telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal di Eropa terhadap perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza. Sanchez juga menjadi pemimpin Eropa paling senior yang menyebut perang Gaza sebagai “genosida”, dan pada Mei tahun lalu, Spanyol memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

Sejak saat itu, Israel tidak memiliki Duta Besar di Madrid. Pada Senin (8/9) waktu setempat, Spanyol telah menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuduh Madrid melancarkan “kampanye anti-Israel dan antisemitisme”.

Halaman 2 dari 2

(fas/fca)

14/09/2025 07:03
Aksi Pro-Palestina, 12.000 Warga Berlin Turun ke Jalan

Jakarta –

Warga di Berlin, Jerman, menggelar aksi mendesak genosida di Gaza, Palestina, segera diakhiri. Aksi yang diikuti ribuan orang itu digelar di depan Gerbang Brandenburg, landmark Berlin.

Dilansir kantor berita AFP, Minggu (14/9/2025), aksi itu digelar pada Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut diakhirinya “genosida di Gaza” serta penghentian pengiriman senjata ke Ukraina.

Menurut data kepolisian setempat, sekitar 12.000 orang bergabung dalam demonstrasi di pusat ibu kota Jerman tersebut, mengecam serangan Israel di wilayah Palestina yang terkepung.

Namun, partai sayap kiri ekstrem BSW, yang telah menginisiasi demonstrasi tersebut, memperkirakan jumlah peserta mencapai 20.000 orang. Mereka menyebut kali ini menjadi salah satu demonstrasi pro-Palestina terbesar di Jerman dalam beberapa bulan terakhir.

Marie Atwan, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa ia datang dari Hamburg untuk bergabung dalam demonstrasi tersebut guna menuntut penghentian total pengiriman senjata Jerman ke Israel.

Tidak melarang penjualan senjata tersebut sama saja dengan mendukung “genosida di Gaza”, ujarnya.

Kanselir Jerman Friedrich Merz telah mengumumkan embargo senjata sebagian pada bulan Agustus. Ia mengatakan bahwa negaranya akan menghentikan ekspor peralatan militer yang dapat digunakan di Jalur Gaza.

(fca/fca)

14/09/2025 02:05
Militer Israel Perluas Perlintasan di Gaza Selatan untuk Bantuan Kemanusiaan

JAKARTA – Militer Israel menyatakan mulai memperluas wilayah di Jalur Gaza selatan yang disebutnya “Perlintasan 147″ untuk meningkatkan volume bantuan yang memasuki zona kemanusiaan yang telah ditentukan.

Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk menerima penduduk yang meninggalkan wilayah utara.

“Perlu ditekankan bahwa setelah selesai, kapasitas penerimaan penyeberangan akan meningkat menjadi 150 truk per hari – tiga kali lipat dari kapasitas saat ini, sehingga memungkinkan peningkatan masuknya bantuan, dengan penekanan pada makanan,” demikian pernyataan militer Israel dilansir Reuters, Jumat, 12 September.

PBB dan banyak pemerintah asing, termasuk negara-negara yang bersekutu dengan Israel, mengecam perintah evakuasi Kota Gaza, menyerukan gencatan senjata, dan mengkritik tajam kondisi di zona kemanusiaan tersebut.

Serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.000 orang, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat.

Invasi Israel menyebabkan krisis kelaparan dan bencana kemanusiaan yang lebih luas, serta menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Kementerian kesehatan wilayah tersebut mengatakan 411 orang, termasuk 142 anak-anak, meninggal karena kekurangan gizi dan kelaparan di wilayah tersebut.

Perang tersebut dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas yang diluncurkan dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 251 orang, menurut penghitungan Israel.

Pada Jumat, polisi Israel mengatakan seorang penyerang dari wilayah Palestina di Tepi Barat ditangkap setelah melakukan serangan penusukan terhadap tamu hotel di kibbutz dekat Yerusalem.

Layanan ambulans Israel mengatakan dua orang telah dibawa ke rumah sakit.

13/09/2025 23:41
Cekcok Berlanjut, Netanyahu Tuding PM Spanyol Ancam Israel

Tel Aviv –

Cekcok yang terjadi antara Israel dan Spanyol terkait perang Gaza terus berlanjut. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuding PM Spanyol Pedro Sanchez telah melontarkan “ancaman genosida” terhadap Tel Aviv, yang memicu reaksi kemarahan dari Madrid.

“Saya pikir Netanyahu bukanlah orang yang berhak menguliahi siapa pun saat melakukan kekejaman yang dilakukannya di Gaza,” tegas Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, saat berbicara kepada televisi lokal Antena 3 dan dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

Komentar Robles itu disampaikan menanggapi pernyataan terbaru Netanyahu, via media sosial X, yang menuduh Sanchez telah mengancam Israel. Ini menjadi adu argumen terbaru antara kedua negara, yang terlibat perselisihan sejak awal pekan ini.

Perselisihan itu berawal pada Senin (8/9), ketika Sanchez mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”. Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.

“Spanyol, seperti yang Anda ketahui, tidak memiliki bom nuklir. Spanyol juga tidak memiliki kapal induk atau cadangan minyak yang besar. Kami sendiri tidak dapat menghentikan serangan Israel, tetapi itu tidak berarti kami akan berhenti berusaha,” ujar Sanchez dalam pidatonya.

Netanyahu, pada Kamis (11/9) waktu setempat, memberikan tanggapan pedas untuk Sanchez.

“PM Spanyol Sanchez mengatakan kemarin bahwa Spanyol tidak dapat menghentikan pertempuran Israel melawan teroris Hamas karena ‘Spanyol tidak memiliki senjata nuklir’. Itu merupakan ancaman genosida yang nyata terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

PM Spanyol Pedro Sanchez Foto: Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK

Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Spanyol mengeluarkan bantahan untuk tudingan Netanyahu tersebut. Otoritas Madrid mengecam pernyataan Netanyahu sebagai tuduhan “palsu dan fitnah”.

“Rakyat Spanyol adalah sahabat rakyat Israel dan juga sahabat rakyat Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

Perselisihan selama sepekan antara Spanyol dan Israel terjadi setelah hubungan kedua negara memburuk selama berbulan-bulan.

PM Spanyol telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal di Eropa terhadap perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza. Sanchez juga menjadi pemimpin Eropa paling senior yang menyebut perang Gaza sebagai “genosida”, dan pada Mei tahun lalu, Spanyol memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

Sejak saat itu, Israel tidak memiliki Duta Besar di Madrid. Pada Senin (8/9) waktu setempat, Spanyol telah menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuduh Madrid melancarkan “kampanye anti-Israel dan antisemitisme”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

13/09/2025 13:31
Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

Tel Aviv –

Israel menolak mentah-mentah resolusi yang didukung oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pembentukan negara Palestina yang bebas dari kelompok Hamas. Tel Aviv menyebut resolusi itu hanya akan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menegaskan bahwa Tel Aviv “menolak mentah-mentah” resolusi yang juga disebut “Deklarasi New York” tersebut.

Tel Aviv menyebut voting yang digelar Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) — dengan hasilnya menunjukkan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan 12 suara memilih abstain — sebagai “memalukan”.

Marmorstein menyebut Deklarasi New York yang mendapat dukungan mayoritas itu sebagai bukti bahwa Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan”.

“Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata,” kata Marmorstein dalam pernyataannya.

“Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian — sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” sebutnya.

“Israel berterima kasih kepada semua negara yang tidak mendukung keputusan memalukan di Majelis Umum ini,” imbuh Marmorstein.

Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

Deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut, secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

13/09/2025 10:27
Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

New York –

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

13/09/2025 09:44
Israel Bombardir Permukiman-Kamp Pengungsi Gaza, 23 Orang Tewas

Gaza City –

Pasukan militer Israel kembali membombardir wilayah Jalur Gaza, dengan serangan-serangannya menghantam area permukiman, kamp pengungsi hingga pusat distribusi bantuan, pada Jumat (12/9) waktu setempat. Sedikitnya 23 orang tewas akibat serangan-serangan mematikan tersebut.

Sejumlah sumber medis Palestina, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (12/9/2025), melaporkan bahwa pasukan Israel melanjutkan pengeboman besar-besaran di wilayah Jalur Gaza. Selain menewaskan 23 orang, menurut sumber medis itu, puluhan orang lainnya mengalami luka-luka akibat pengeboman tersebut.

Sedikitnya 14 orang di antaranya tewas ketika sejumlah pesawat tempur Israel menargetkan sebuah rumah di area Al-Tawam, sebelah utara Kota Gaza — kota terbesar di Jalur Gaza yang baru-baru ini menjadi target operasi Israel untuk diambil alih kendalinya.

Pengeboman terpisah oleh Israel menghantam area Jabalia al-Nazla, yang juga terletak di Jalur Gaza bagian utara. Sedikitnya empat orang tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka dalam pengeboman di area tersebut.

Dua orang lainnya tewas akibat serangan pasukan Israel yang menghantam sebuah tenda yang menampung keluarga-keluarga pengungsi di area kamp pengungsi Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza.

Di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, seorang warga Palestina ditembak mati oleh pasukan Israel saat sedang menunggu bantuan kemanusiaan.

Satu orang lainnya tewas di area Khan Younis, yang juga berada di wilayah selatan Jalur Gaza.

Korban jiwa lainnya dilaporkan di area Al-Sudaniya, sebelah barat laut Jalur Gaza, setelah sebuah rumah dihantam serangan Israel.

Di area Deir al-Balah, wilayah Jalur Gaza bagian tengah, sejumlah sumber medis mengonfirmasi seorang warga Palestina meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita dalam serangan sebelumnya.

Militer Israel terus melancarkan serangan-serangan brutal di Jalur Gaza, sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023. Data terbaru otoritas kesehatan Gaza, yang dianggap kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebutkan lebih dari 64.700 orang tewas akibat serangan Israel sejauh ini.

Operasi militer Israel yang terus berlanjut telah menghancurkan daerah kantong Palestina tersebut, yang kini menghadapi bencana kelaparan.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

12/09/2025 17:21
PM Albanese Sorot Islamofobia di Australia yang Menjadi-jadi

Canberra –

Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengatakan pemerintahannya akan mempertimbangkan rekomendasi dari laporan independen tentang Islamofobia di negara tersebut, yang menunjukkan bahwa sentimen anti-Muslim di Australia telah mencapai “level yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

Laporan independen yang disebut oleh Albanese itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/9/2025), merupakan laporan yang dirilis pada Jumat (12/9) waktu setempat, oleh utusan khusus pemerintah Australia untuk memerangi Islamofobia, Aftab Malik.

Menurut laporan independen tersebut, normalisasi Islamofobia telah meluas di Australia sehingga banyak insiden yang bahkan tidak dilaporkan.

“Kenyataannya adalah bahwa Islamofobia di Australia terus berlanjut, terkadang diabaikan dan terkadang disangkal, tetapi tidak pernah ditangani sepenuhnya,” kata Malik dalam konferensi pers di Sydney, dengan didampingi langsung oleh Albanese.

“Kita telah melihat pelecehan publik, grafiti…kita telah melihat perempuan dan anak-anak Muslim menjadi sasaran, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka dan apa yang mereka kenakan,” sebutnya.

Laporan setebal 60 halaman itu mengusulkan 54 rekomendasi kepada pemerintah Australia, termasuk memulai penyelidikan untuk memeriksa diskriminasi berdasarkan agama, dan dampak Islamofobia terhadap kohesi sosial dan demokrasi.

Malik ditunjuk tahun lalu untuk merekomendasikan langkah-langkah pencegahan kebencian anti-Muslim setelah Australia mengalami lonjakan insiden antisemitisme dan Islamofobia sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sekitar dua tahun lalu.

“Serangan 7 Oktober 2023 di Israel menandai titik balik terbaru, di mana Islamofobia telah mencapai level yang belum pernah ada sebelumnya,” kata laporan independen tersebut.

Sejak konflik dimulai, Islamofobia Register mencatat peningkatan insiden kebencian sebesar 150 persen pada November 2024.

Albanese, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa menargetkan warga Australia berdasarkan keyakinan agama mereka merupakan serangan terhadap nilai-nilai inti negara, dan bahwa dirinya akan “mempertimbangkan dengan saksama” rekomendasi laporan independen tersebut.

“Warga Australia seharusnya dapat merasa aman dan nyaman di komunitas mana pun … kita harus memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang mendorong Islamofobia dan perpecahan dalam masyarakat kita,” tegasnya.

Albanese juga menunjuk seorang utusan khusus untuk antisemitisme, dengan laporannya yang dirilis pada Juli lalu telah merekomendasikan pemotongan dana untuk universitas yang gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan menyaring pelamar visa serta non-warga negara untuk pandangan ekstremis.

Simak juga Video: Australia Siap Akui Palestina di Sidang PBB Mendatang

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

12/09/2025 15:05