Xcloud.id

Negara: Jalur Gaza

  • Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Gaza City –

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) waktu setempat, saat militer Tel Aviv semakin mengintensifkan serangan terhadap militan Hamas yang diyakini bersembunyi di pusat kota tersebut.

    Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengecam serangan Israel, yang disebut telah memicu “gelombang baru pengungsian” di daerah kantong Palestina tersebut.

    Para wartawan AFP dan saksi mata di lokasi menyaksikan arus warga Gaza yang terus-menerus bergerak ke arah selatan dengan berjalan kaki, naik kendaraan, dan menaiki gerobak keledai. Tampak barang-barang ditumpuk tinggi di atas transportasi yang mereka gunakan.

    “Ada tembakan artileri, serangan udara, tembakan quadcopter, dan serangan drone. Pengeboman tidak pernah berhenti,” tutur Aya Ahmed (32) yang berlindung bersama 13 kerabatnya di Kota Gaza.

    “Dunia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka (Israel) ingin kami mengungsi ke selatan — tetapi di mana kami akan tinggal? Tidak ada tenda, tidak ada transportasi, tidak ada uang,” katanya.

    Sejumlah warga Palestina menurutkan bahwa biaya perjalanan ke wilayah selatan Jalur Gaza melonjak drastis, dalam beberapa kasus mencapai lebih dari US$ 1.000 (sekitar Rp 16,5 juta).

    Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukannya melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, untuk menghancurkan Hamas. Kemudian pada Rabu (17/9), militer Tel Aviv mengumumkan pembukaan “rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din” bagi warga yang meninggalkan Kota Gaza.

    Juru bicara militer Israel, Kolonel Avichay Adraee, menyebut koridor itu hanya akan dibuka selama 48 jam.

    Serangan terus-menerus ke Jalur Gaza, terutama Kota Gaza, telah memicu kemarahan di kalangan internasional.

    “Serangan militer dan perintah evakuasi di Gaza bagian utara memicu gelombang pengungsian baru, memaksa keluarga-keluarga yang trauma mengungsi ke wilayah yang semakin menyempit dan tidak layak huni,” ujar Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam kritikannya.

    “Rumah sakit, yang sudah kewalahan, berada di ambang kehancuran karena meningkatnya kekerasan yang menghalangi akses dan mencegah WHO mengirimkan pasokan penyelamat nyawa,” sebutnya.

    Beberapa rumah sakit di Gaza melaporkan ada tiga anak di antara 12 korban tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza semalam. Sementara badan pertahanan sipil Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 64 orang sepanjang Rabu (17/9), termasuk 41 orang di Kota Gaza.

    Militer Israel juga mengatakan pasukannya terus menargetkan “infrastruktur teror Hamas” dan juga beroperasi di wilayah selatan di Rafah dan Khan Younis.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bantu ICC, Spanyol Akan Selidiki Pelanggaran HAM di Gaza

    Bantu ICC, Spanyol Akan Selidiki Pelanggaran HAM di Gaza

    Madrid –

    Spanyol mengumumkan akan menyelidiki “pelanggaran hak asasi manusia di Gaza” untuk membantu Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang telah merilis surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat-pejabat Israel lainnya atas dugaan kejahatan perang.

    Kantor Jaksa Agung Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengatakan bahwa Jaksa Agung Spanyol Alvaro Garcia Ortiz telah “mengeluarkan dekrit untuk membentuk tim kerja yang bertugas menyelidiki pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di Gaza”.

    Misi tim investigasi ini, menurut Kantor Jaksa Agung Spanyol, akan “mengumpulkan bukti dan menyediakannya bagi badan yang berwenang, sehingga memenuhi kewajiban Spanyol terkait kerja sama internasional dan hak asasi manusia”.

    “Menghadapi situasi terkini di wilayah Palestina, semua bukti, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat dikumpulkan di negara kami mengenai kejahatan yang dilakukan di Gaza harus disertakan (untuk potensi penggunaan dalam kasus ICC),” demikian pernyataan Kantor Jaksa Agung Spanyol.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Spanyol juga telah bergabung dalam kasus di hadapan pengadilan dunia lainnya, Mahkamah Internasional (ICJ), yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.

    Kedua pengadilan internasional yang berkantor di Den Haag itu menuai kritikan keras dari Israel dan sekutu-sekutunya. Pada Februari lalu, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada ICC, dengan menyebut pengadilan itu telah “menyalahgunakan wewenangnya” dengan merilis surat perintah penangkapan Netanyahu.

    Israel menggugat yurisdiksi ICC yang beranggotakan 125 negara dalam kasus tersebut.

    Langkah Spanyol ini diambil saat hubungan negara itu dengan Israel semakin memburuk beberapa waktu terakhir. Israel telah menarik pulang Duta Besarnya dari Madrid tahun lalu setelah Spanyol mengakui negara Palestina.

    Pekan lalu, Spanyol memanggil pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Madrid melakukan antisemitisme. Perselisihan semakin memanas menyusul langkah-langkah yang diumumkan PM Pedro Sanchez untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”.

    Lihat juga Video: AS Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Israel di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels –

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Jenewa –

    Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Navi Pillay, yang pekan ini menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, mengatakan dirinya melihat kesamaan dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

    Pillay, yang seorang mantan hakim Afrika Selatan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui bahwa keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

    “Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang dipimpin Pillay, yang tidak mewakili PBB secara resmi, baru saja merilis laporan mengejutkan pada Selasa (16/9) yang menyimpulkan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza” — tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.

    Para penyelidik COI juga menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant telah “menghasut dilakukannya genosida”.

    Israel dengan tegas menolak temuan penyelidikan tersebut, dan mengecam laporan itu sebagai “distorsi dan keliru”.

    Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

    Pemimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI), Navi Pillay, yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza Foto: AFP

    Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

    “Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

    Para pemimpin Israel, kata Pillay, telah melontarkan pernyataan yang mengingatkan pada retorika jahat yang juga digunakan selama genosida Rwanda. Dia membandingkan komentar pemimpin Israel yang menyebut warga Palestina sebagai “binatang”, dengan komentar ketika Tutsi disebut “kecoak”.

    Dalam kedua kasus, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

    Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui bahwa mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

    Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

    Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

    Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    London –

    Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan ini. Pengakuan resmi akan diberikan Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang keputusan itu, telah meninggalkan negara tersebut di akhir kunjungan kenegaraannya.

    Rencana pengakuan resmi Inggris itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9/2025), diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    Pemerintah Inggris, sebut The Times, akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Langkah Inggris tersebut mencuat saat Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota Partai Buruh untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Tank Gelar Operasi Darat, Israel Buka Rute Tambahan Jalur Warga Gaza Mengungsi

    Tank Gelar Operasi Darat, Israel Buka Rute Tambahan Jalur Warga Gaza Mengungsi

    JAKARTA – Militer Israel membuka rute tambahan selama 48 jam yang dapat digunakan warga Palestina untuk meninggalkan Kota Gaza seiring dengan peningkatan upaya mereka untuk mengosongkan kota dari warga sipil dan menghadapi ribuan pejuang Hamas.

    Ratusan ribu orang berlindung di kota tersebut dan banyak yang enggan mengikuti perintah Israel untuk bergerak ke selatan karena bahaya di sepanjang jalan, kondisi yang buruk, kekurangan makanan di wilayah selatan, dan kekhawatiran akan pengungsian permanen.

    “Sekalipun kami ingin meninggalkan Kota Gaza, adakah jaminan kami bisa kembali? Akankah perang berakhir? Itulah mengapa saya lebih suka mati di sini, di Sabra, lingkungan saya,” ujar Ahmed, seorang guru sekolah, melalui telepon dilansir Reuters, Rabu, 17 September.

    Dilaporkan 30 orang tewas di Jalur Gaza pada Rabu dalam serangan terbaru Israel, termasuk 19 orang di Kota Gaza, kata otoritas kesehatan setempat.

    Sehari setelah Israel mengumumkan peluncuran serangan darat untuk merebut kendali pusat kota utama Gaza, tank-tank telah bergerak dalam jarak pendek menuju wilayah tengah dan barat kota dari tiga arah, tetapi tidak ada kemajuan besar yang dilaporkan.

    Seorang pejabat Israel mengatakan operasi militer difokuskan untuk mengungsikan warga sipil ke selatan dan pertempuran akan semakin intensif dalam satu atau dua bulan ke depan.

    Pejabat itu mengatakan Israel memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil akan tetap berada di kota itu.

    Operasi tersebut dapat ditangguhkan jika gencatan senjata dicapai dengan kelompok militan Hamas.

    Prospek gencatan senjata tampak kecil setelah Israel menyerang para pemimpin politik Hamas di Doha pekan lalu, yang membuat Qatar, salah satu mediator dalam perundingan gencatan senjata, marah.

    Menentang kritik global atas serangan tersebut, termasuk kecaman dari sekutu setia Israel, Amerika Serikat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menyerang para pemimpin Hamas di mana pun.

    Saat berkunjung ke Doha pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan “waktu yang sangat singkat” di mana gencatan senjata dapat terjadi, yang tampaknya merujuk pada rencana Israel untuk menghancurkan Hamas dengan kekerasan di Gaza.

  • Ratusan Demonstran Kepung Rumah Netanyahu di Yerusalem Buntut Serangan ke Gaza

    Ratusan Demonstran Kepung Rumah Netanyahu di Yerusalem Buntut Serangan ke Gaza

    Jakarta –

    Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Mereka menuduh Netanyahu menolak gencatan senjata dan justru meningkatkan serangan di wilayah tersebut.

    Dilansir Aljazeera, Kamis (18/9/2025) ratusan demonstran itu termasuk anggota keluarga warga Israel yang ditawan Hamas. Para demonstran telah berunjuk rasa di lokasi yang sama dalam beberapa malam terakhir.

    Demonstrasi juga sebagai respons atas meningkatnya serangan di Kota Gaza yang mereka khawatirkan dapat membahayakan nyawa orang-orang yang mereka cintai.

    Seperti diketahui, Israel mengumumkan rute baru “sementara” untuk warga sipil Palestina meninggalkan Kota Gaza, setelah melancarkan serangan darat secara intensif terhadap kota terbesar di Jalur Gaza tersebut. Serangan darat ini dilancarkan usai pengeboman besar-besaran yang diklaim untuk menghancurkan kelompok Hamas.

    Militer Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukan daratnya telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, setelah sebelumnya melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap kota tersebut. Tel Aviv memperkirakan ada sekitar 2.000-3.000 militan Hamas di area tengah Kota Gaza.

    Serangan darat itu dilancarkan Tel Aviv setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina tersebut, dan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersama pejabat senior lainnya telah menghasut genosida.

    Juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (17/9/2025), “mengumumkan pembukaan rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din”.

    “Rute tersebut hanya akan dibuka selama 48 jam,” kata Adraee, merujuk pada pembukaan rute transportasi sementara yang dimulai tengah hari pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Hingga saat ini, militer Israel telah mendesak warga sipil Palestina untuk segera meninggalkan Kota Gaza melalui ruas jalanan pesisir menuju ke zona yang mereka sebut sebagai “zona kemanusiaan” yang berada di lebih jauh ke wilayah selatan, termasuk sebagian Al-Mawasi.

    Ruas Jalan Salah al-Din, yang diumumkan oleh militer Israel sebagai rute baru untuk pengungsian, diketahui membentang di wilayah tengah Jalur Gaza, dari bagian utara ke bagian selatan.

    (dek/dek)

  • Serang Kota Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Warga Palestina Ngungsi

    Serang Kota Gaza, Israel Buka Rute Baru untuk Warga Palestina Ngungsi

    Gaza City –

    Israel mengumumkan rute baru “sementara” untuk warga sipil Palestina meninggalkan Kota Gaza, setelah melancarkan serangan darat secara intensif terhadap kota terbesar di Jalur Gaza tersebut. Serangan darat ini dilancarkan usai pengeboman besar-besaran yang diklaim untuk menghancurkan kelompok Hamas.

    Militer Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukan daratnya telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, setelah sebelumnya melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap kota tersebut. Tel Aviv memperkirakan ada sekitar 2.000-3.000 militan Hamas di area tengah Kota Gaza.

    Serangan darat itu dilancarkan Tel Aviv setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina tersebut, dan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersama pejabat senior lainnya telah menghasut genosida.

    Juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (17/9/2025), “mengumumkan pembukaan rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din”.

    “Rute tersebut hanya akan dibuka selama 48 jam,” kata Adraee, merujuk pada pembukaan rute transportasi sementara yang dimulai tengah hari pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Hingga saat ini, militer Israel telah mendesak warga sipil Palestina untuk segera meninggalkan Kota Gaza melalui ruas jalanan pesisir menuju ke zona yang mereka sebut sebagai “zona kemanusiaan” yang berada di lebih jauh ke wilayah selatan, termasuk sebagian Al-Mawasi.

    Ruas Jalan Salah al-Din, yang diumumkan oleh militer Israel sebagai rute baru untuk pengungsian, diketahui membentang di wilayah tengah Jalur Gaza, dari bagian utara ke bagian selatan.

    PBB memperkirakan pada akhir Agustus bahwa sekitar satu juta orang tinggal di Kota Gaza dan sekitarnya. Beberapa hari terakhir, para jurnalis AFP di lapangan mengamati adanya eksodus baru dari kota tersebut.

    Militer Israel mengatakan pada Rabu (17/9) bahwa “lebih dari 350.000 orang” sejauh ini telah mengungsi ke wilayah selatan.

    Kebanyakan warga Palestina yang diwawancarai AFP di Jalur Gaza bersikeras mengatakan tidak ada tempat aman di wilayah tersebut. Mereka mengatakan bahwa lebih baik mati di rumah daripada mengungsi lagi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Qatar ‘Mundur’ dari Upaya Mediasi Perdamaian Gaza

    Qatar ‘Mundur’ dari Upaya Mediasi Perdamaian Gaza

    JAKARTA – Qatar mengatakan saat ini lebih fokus melindungi kedaulatan negara dan mencegah serangan baru ke wilayahnya, bukan mediasi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, pada Selasa, 16 September.

    “Negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza telah bergeser ke belakang di tengah serangan licik Israel terhadap negara yang menjadi mediator dalam negosiasi itu,” kata dia dilansir ANTARA dari Sputnik.

    Meski Amerika Serikat telah mengapresiasi upaya Qatar dan meminta untuk terus melanjutkan mediasi, Qatar menilai hal itu tidak tepat jika Israel tetap melanjutkan kebijakannya, kata Al-Ansari.

    “Mediasi macam apa yang bisa kita bicarakan jika Israel menyerang negara mediator dan berupaya membunuh para perunding? Apa gunanya negosiasi semacam itu?” kata dia tentang keputusan Qatar menangguhkan keikutsertaannya dalam mediasi.

    Sebelumnya, Israel mengakui operasi militer untuk menyingkirkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar, pada 9 September dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi tersebut.

    Kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan aksi itu sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.

    “Israel yang memulai, Israel yang melaksanakan, dan Israel yang bertanggung jawab penuh,” tulis kantor itu di platform X.