Negara: Jalur Gaza

Jakarta, CNN Indonesia —

Warga Mesir akan menuju ke tempat pemungutan suara pada Minggu (10/12) untuk menyampaikan pilihannya dalam pemilihan presiden yang kembali diikuti petahana Presiden Abdul Fattah al-Sisi ketiga kalinya.

Dalam pilpres kali ini, al-Sisi diprediksi akan memenangkan pertarungan dan kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga, di tengah situasi krisis ekonomi negara itu dan bayang-bayang perang di perbatasan dengan Jalur Gaza.

Perang antara Israel dengan Hamas di perbatasan tersebut sedikit banyak memberi dampak yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat di Mesir.

Kemenangan dalam pemilu kali ini nanti bisa membawa Sisi untuk menjabat selama enam tahun.

Prioritas utama yang mesti dia selesaikan adalah mengendalikan inflasi yang hampir mencapai rekor tertinggi, mengelola kekurangan mata uang asing yang kronis, dan mencegah meluasnya konflik antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza.

Diberitakan Reuters, pemungutan suara berlangsung dari jam sembilan pagi waktu setempat hingga jam sembilan malam, atau mulai pukul 14.00 WIB hingga 2.00 WIB esok hari.

Pemungutan suara ini akan digelar selama tiga hari. Hasilnya baru bisa diumumkan pada 18 Desember mendatang.

Di sisi lain, kritikus memandang pemilu yang digelar di Mesir ini sebuah kepalsuan. Apalagi sebelumnya, tindakan keras terhadap yang berbeda pendapat dengan pemerintah terus terjadi.

Meski begitu, media pemerintah justru menyebutnya sebagai langkah menuju pluralisme politik.

Sementara itu, tiga kandidat yang memenuhi syarat untuk melawan Sisi dalam pemilu kali ini adalah tokoh yang sama sekali tidak terkenal di masyarakat. Calon penantang yang menonjol malah dihentikan pencalonannya pada Oktober lalu.

Pihak berwenang dan komentator di media lokal yang diawasi ketat oleh pemerintah mendesak warga Mesir untuk keluar dan memberikan suaranya.

Meski begitu, sejumlah orang mengatakan mereka tak tahu kapan pemilihan umum akan digelar hingga beberapa hari sebelumnya. Sementara yang lainnya mengatakan pemilihan ini tak akan mengubah banyak hal.

Lanjut ke sebelah..

“Saya mengetahui ada pemilu yang akan diadakan, tapi saya tidak tahu kapan. Saya hanya mengetahui hal tersebut karena kampanye besar-besaran Sisi di jalanan,” kata Aya Mohamed, seorang eksekutif pemasaran berusia 35 tahun.

“Saya merasa tak ada bedanya dari pemilu ini karena tak akan ada banyak perubahan berarti,” lanjutnya.

Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara.

Sejak saat itu, ia mengawasi tindakan keras yang melanda aktivis liberal dan sayap kiri serta kelompok Islam dan yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan puluhan ribu orang dipenjara.

Dia terpilih kembali pada 2018, sekali lagi dengan 97 persen. Sisi dan para pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan melawan ekstremisme Islam.

Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara. (AFP/KHALED DESOUKI)

Dia banyak dilaporkan sudah menampilkan diri sebagai benteng stabilitas ketika konflik meletus di perbatasan Mesir di Libya, dan awal tahun ini di Sudan dan Gaza.

Pemilu ini juga digelar di bawah tekanan ekonomi yang sudah menjadi isu dominan bagi 104 juta jiwa penduduk Mesir.

Beberapa orang mengeluh pemerintah hanya memprioritaskan proyek-proyek besar yang memakan banyak biaya. Sementara itu, negara menanggung lebih banyak utang dan warganya kesulitan menghadapi harga-harga yang melambung tinggi.

“Cukup banyak proyek dan infrastruktur, kami ingin harga turun, kami ingin masyarakat miskin bisa makan dan masyarakat punya penghidupan,” kata Imad Atef, seorang penjual sayur di Kairo.

Beberapa analis mengatakan, pemilu yang semula diharapkan pada awal 2024 sengaja dimajukan agar perubahan ekonomi, termasuk devaluasi mata uang yang sudah melemah, dapat dilaksanakan setelah pemungutan suara.