Xcloud.id

Negara: Jalur Gaza

  • DK PBB Tuntut Setop Serangan di Laut Merah, Houthi: Permainan Politik!

    DK PBB Tuntut Setop Serangan di Laut Merah, Houthi: Permainan Politik!

    Sanaa –

    Kelompok Houthi mengecam resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut penghentian serangan di Laut Merah. Kelompok pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman ini menyebut resolusi itu sebagai “permainan politik”.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (11/1/2024), Houthi juga menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang telah melanggar hukum internasional.

    Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (10/1) waktu setempat, meloloskan resolusi yang isinya menuntut Houthi untuk segera mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal di perairan Laut Merah, dan secara implisit mendukung koalisi internasional pimpinan AS untuk melindungi kapal-kapal dari serangan Houthi.

    Dalam tanggapannya, ketua komite revolusioner tertinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, menegaskan bahwa apa yang dilakukan sayap bersenjata kelompoknya dijalankan dalam kerangka pertahanan yang sah. Ditegaskan juga oleh Al-Houthi bahwa setiap tindakan yang dilakukan Houthi selalu memicu reaksi.

    “Kami menyerukan Dewan Keamanan untuk segera membebaskan 2,3 juta orang dari pengepungan Israel-Amerika di Gaza,” cetusnya.

    Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran dan menguasai sebagian besar wilayah Yaman dalam perang sipil di negara itu, telah bersumpah untuk menyerang kapal-kapal terkait Israel atau yang menuju pelabuhan Israel untuk menunjukkan dukungan bagi Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Namun demikian, banyak kapal yang menjadi sasaran serangan Houthi ternyata tidak ada kaitannya dengan Israel.

    Rentetan serangan Houthi itu memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan Laut Merah dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.

    Sementara itu, resolusi yang berhasil diadopsi bersama oleh Dewan Keamanan PBB itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu “mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Loloskan Resolusi Tuntut Houthi Setop Serangan di Laut Merah

    DK PBB Loloskan Resolusi Tuntut Houthi Setop Serangan di Laut Merah

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi terbaru yang isinya menuntut kelompok pemberontak Houthi yang berasal dari Yaman untuk “segera” menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Laut Merah.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), resolusi itu diloloskan dalam voting yang digelar Dewan Keamanan PBB pada Rabu (10/1) waktu setempat. Rusia, China, Mozambik dan Aljazair memilih abstain, sedangkan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mendukung resolusi tersebut.

    Resolusi yang berhasil diadopsi bersama itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    Serangan yang semakin meningkat di Laut Merah telah memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan tersebut dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.

    PBB sebelumnya mengatakan pihaknya “sangat prihatin terhadap situasi di Laut Merah, bukan hanya karena situasi itu sendiri, dan risiko yang ditimbulkannya terhadap perdagangan global”.

    Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu “mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya”.

    Rentetan serangan Houthi marak di Laut Merah sejak perang berkecamuk antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu. Dalam pernyataannya, Houthi mengklaim bertindak dalam solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza.

    Resolusi ini juga menekankan “pelanggaran besar” terhadap embargo senjata pada Houthi, juga menegaskan kembali perlunya semua negara untuk “mematuhi kewajiban mereka”. Resolusi yang diloloskan ini juga “mengecam pasokan senjata” kepada Houthi, yang dekat dengan Iran.

    Rusia memberikan suara abstain setelah tiga usulan amandemen yang diajukannya ditolak. Moskow menuturkan pihaknya khawatir soal koalisi internasional yang dibentuk AS untuk melindungi Laut Merah.

    Diketahui bahwa Washington pada Desember lalu membentuk koalisi internasional yang bertujuan melindungi lalu lintas maritim di Laut Merah dari serangan Houthi. Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui oleh setidaknya 12 persen perdagangan dunia.

    “Kami tidak bisa untuk tidak khawatir dengan situasi terkini di Laut Merah… Namun, kami khawatir Amerika Serikat dan sekutunya memilih, seperti yang sering terjadi di masa lalu, untuk mengambil jalur penyelesaian sepihak dengan kekerasan,” ucap Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Akan Hadapi Tuduhan Genosida Gaza di Mahkamah Internasional

    Israel Akan Hadapi Tuduhan Genosida Gaza di Mahkamah Internasional

    Den Haag –

    Israel dan Afrika Selatan (Afsel) akan berhadapan di Mahkamah Internasional pada Kamis (11/10) waktu setempat, setelah Tel Aviv dituduh melakukan “aksi genosida” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Otoritas Israel menganggap tuduhan yang dilontarkan Afsel itu sebagai “pencemaran nama baik”.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/1/2024), Afsel mengajukan dokumen setebal 84 halaman ke Mahkamah Internasional atau ICJ, pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendesak para hakim untuk memerintahkan Israel untuk “segera menghentikan operasi militernya” di Jalur Gaza.

    Afsel menuduh Israel “telah terlibat, sedang terlibat, dan berisiko terlibat lebih lanjut dalam tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza”.

    Israel dengan marah membalas tuduhan itu, di mana juru bicara pemerintah Tel Aviv Eylon Levy bersumpah untuk melawan tuduhan yang dilontarkan oleh Afsel dalam kasus yang digambarkannya sebagai “pencemaran nama baik yang tidak masuk akal”.

    “Betapa tragisnya negara pelangi yang kebanggaannya memerangi rasisme justru berjuang secara pro-bono untuk para rasis anti-Yahudi,” sebut Levy dalam pernyataannya.

    “Tidak, Afrika Selatan, bukan kami yang melakukan genosida, melainkan Hamas,” tegas Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam tanggapanya.

    Saat sidang digelar pada Kamis (11/1) mendatang, para pejabat tinggi kedua negara akan berhadapan di Aula Besar Kehakiman Mahkamah Internasional yang berada di Peace Palace di Den Haag — jauh dari kematian dan kehancuran yang terjadi di Jalur Gaza dan Israel.

    Mahkamah Internasional menyidangkan dan mengambil putusan untuk perselisihan antar negara, dan meskipun keputusannya mengikat secara hukum, namun kekuasaannya terbatas untuk menegakkan pelaksanaan putusan tersebut.

    Secara teori, Mahkamah Internasional bisa memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Jalur Gaza, namun sangat diragukan bahwa perintah itu akan dipatuhi oleh Tel Aviv.

    Pada Maret 2022 lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk “segera menangguhkan” invasinya ke Ukraina — perintah yang diabaikan oleh Moskow.

    Pengacara dan pakar peradilan internasional, Johann Soufi, menuturkan kepada AFP bahwa akan ada “dampak simbolis yang sangat signifikan” jika Mahkamah Internasional memutuskan untuk melawan Israel.

    “Tentu saja, ada masalah dalam menerapkan keputusan tersebut. Namun pada akhirnya, hanya keadilan internasional yang tersisa,” ucap Soufi yang bekerja pada badan PBB untuk pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

    Afsel mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional karena kedua negara sama-sama menandatangani Konvensi Genosida PBB, yang dibuat tahun 1948 silam sebagai respons terhadap Holocaust. Setiap negara yang menandatangani konvensi itu berhak menuntut negara lainnya dalam Mahkamah Internasional jika mereka tidak setuju dengan “penafsiran, penerapan, atau pemenuhan” aturan yang dirancang untuk mencegah genosida.

    Dalam gugatannya, Afsel menginginkan Mahkamah Internasional untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai “tindakan sementara”, atau tindakan darurat, sementara gugatan yang lebih luas sedang dipertimbangkan — mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Uni Emirat Arab (UEA ) untuk membantu negaranya dalam membayar tunjangan “pengangguran” para pekerja Palestina asal Tepi Barat, yang dilarang masuk ke Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober tahun lalu.

    Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dengan tegas menolak permintaan Netanyahu tersebut.

    “Mintalah uang kepada Zelensky,” ucap MBZ dengan sinis kepada Netanyahu, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti diungkapkan sejumlah sumber yang memahami isu ini kepada Axios, Selasa (9/1/2024).

    Penolakan MBZ itu diungkapkan oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya dan seorang sumber yang berbicara kepada Axios.

    MBZ menyebut nama Zelensky, menurut The Times of Israel, tampaknya dalam upaya menyindir Netanyahu bahwa mungkin saja Presiden Ukraina itu bisa membantu membayar tunjangan pekerja Palestina dengan semua dukungan internasional yang diperoleh Kyiv sejak invasi Rusia dimulai tahun 2022 lalu.

    Penolakan yang diberikan MBZ ini menggarisbawahi posisi banyak negara Arab yang menegaskan tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang.

    “Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini, hanyalah angan-angan belaka,” ucap seorang pejabat UEA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Axios.

    Sebelum Hamas menyerang wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, sekitar 150.000 warga Palestina dari Tepi Barat memiliki izin memasuki wilayah Israel untuk bekerja.

    Namun segera setelah serangan Hamas, pemerintah Israel memberlakukan penutupan terhadap Tepi Barat dengan alasan keamanan. Langkah itu membuat puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel tidak bisa lagi memasuki negara Yahudi tersebut.

    Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan badan keamanan Israel. Dalam upaya mencari solusi, Netanyahu berusaha membuat negara lain membayar para pekerja Palestina itu dan beberapa pekan lalu, dia meminta bantuan kepada MBZ. Menurut sejumlah sumber Israel, Netanyahu meminta bantuan terkait Palestina secara luas kepada MBZ.

    MBZ pada awalnya merespons dengan menyatakan siap membantu. Namun ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar tunjangan para pekerja Palestina, MBZ terkejut.

    Menurut sejumlah sumber, MBZ tidak percaya bahwa Netanyahu berpikir UEA bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel yang tidak mengizinkan para pekerja Palestina masuk ke wilayahnya.

    MBZ, menurut sejumlah sumber yang dikutip Axios, lantas mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya tidak bisa membantu dan kemudian secara sinis menyarankan PM Israel itu meminta bantuan Zelensky yang mendapatkan banyak orang dari banyak negara saat Ukraina dilanda perang.

    Kantor PM Israel dan Kedutaan Besar UEA di Washington, Amerika Serikat (AS), menolak untuk memberikan komentar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Terus Gempur Gaza, 23 Ribu Warga Palestina Tewas Sejak 7 Oktober

    Israel Terus Gempur Gaza, 23 Ribu Warga Palestina Tewas Sejak 7 Oktober

    Jakarta –

    Pasukan Israel terus menggempur Gaza. Sebanyak 23.084 warga Palestina telah tewas dan 58.926 lainnya terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (8/1) waktu setempat.

    Sekitar 249 warga Palestina tewas dan 510 lainnya luka-luka dalam 24 jam sebelumnya, tambah kementerian itu, seperti dilaporkan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Sabtu lalu, bahwa pasukan Israel tidak akan menghentikan perang di Gaza untuk melawan Hamas sampai semua tujuan tercapai. Demikian menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

    Pada hari Minggu lalu, tentara Israel melancarkan serangan udara intensif di Khan Younis dan daerah-daerah lain di Gaza selatan. Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya 82 orang, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA.

    Pada hari Sabtu lalu, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalanan Tel Aviv, mendesak pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pembebasan orang-orang yang disandera. Para pengunjuk rasa juga menuntut pengunduran diri Netanyahu, pembubaran parlemen, dan pemilihan umum dini.

    Sejak konflik terbaru Israel-Palestina meletus pada 7 Oktober 2023 lalu, lebih dari 85 persen populasi di Jalur Gaza telah menjadi pengungsi, kata Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Serang Suriah, Tokoh Sentral Serangan Roket Hamas Tewas

    Israel Serang Suriah, Tokoh Sentral Serangan Roket Hamas Tewas

    Damaskus –

    Militer Israel mengklaim serangannya di wilayah Suriah telah menewaskan seorang “tokoh sentral” yang bertanggung jawab atas serangan roket Hamas terhadap negara Yahudi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), militer Israel dalam pernyataannya pada Senin (8/1) waktu setempat mengklaim Hassan Akasha telah “disingkirkan” di Beit Jinn, sebuah wilayah di bawah kendali pemerintah Suriah yang terletak dekat Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi oleh Israel.

    “Dia merupakan tokoh sentral yang bertanggung jawab atas roket-roket yang ditembakkan oleh Hamas dari wilayah Suriah ke Israel dalam beberapa pekan terakhir,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    “Sejak awal perang, Akasha mengarahkan sel teroris Hamas yang menembakkan roket dari Suriah menuju ke wilayah Israel,” tuduh militer Israel.

    Pembunuhan di Suriah oleh Israel itu terjadi saat ketegangan regional meningkat akibat perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Perang itu pecah sejak 7 Oktober tahun lalu ketika Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang yang kebanyakan warga sipil.

    Rentetan serangan dilancarkan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan itu, dengan laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 23.084 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv. Sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza merupakan perempuan dan anak-anak.

    Lihat Video: Nakes dan Pasien Kini Terpaksa Tinggalkan RS Al-Aqsa Gaza

    Israel tergolong jarang mengomentari soal serangannya di wilayah Suriah. Namun Tel Aviv berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Iran, yang mendukung pemerintah Presiden Bashar al-Assad, memperluas kehadirannya di negara tetangganya itu.

    “Kami tidak akan membiarkan terorisme memasuki wilayah Suriah dan meminta pertanggungjawaban Suriah atas semua aktivitas yang berasal dari wilayahnya,” demikian pernyataan militer Israel.

    Belum ada komentar dari Hamas soal serangan Israel di Suriah tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! Serangan Israel Tewaskan Komandan Hizbullah di Lebanon

    Panas! Serangan Israel Tewaskan Komandan Hizbullah di Lebanon

    Beirut –

    Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan seorang komandan senior pada pasukan elite Hizbullah, Pasukan Radwan, di wilayah Lebanon bagian selatan. Serangan ini menjadi serangan yang mengenai target paling terkemuka dalam jajaran Hizbullah sepanjang maraknya serangan lintas perbatasan dengan Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa 99/1/2024), komandan senior pasukan elite Hizbullah yang tewas itu diidentifikasi sebagai Wissam al-Tawil yang menjabat wakil kepala unit elite Pasukan Radwan.

    Diungkapkan oleh tiga sumber keamanan Lebanon bahwa Al-Tawil dan seorang petempur Hizbullah lainnya tewas pada Senin (8/1) waktu setempat, ketika mobil mereka tumpangi dihantam serangan di desa Majdal Selm, yang berjarak 6 kilometer dari perbatasan Lebanon-Israel.

    Belum ada komentar langsung dari Israel soal serangan tersebut.

    Menurut seorang sumber lainnya di Lebanon, Al-Tawil merupakan salah satu komandan Hizbullah yang paling senior yang tewas dalam aksi saling serang lintas perbatasan antara kelompok militan itu dengan Israel.

    Kelompok Hizbullah menyebarkan foto-foto Al-Tawil bersama para pemimpin Hizbullah, termasuk Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dan seorang komandan militer Hibzullah bernama Imad Mughniyeh yang tewas di Suriah tahun 2008 lalu.

    Sebuah foto lainnya menunjukkan Al-Tawil duduk di sebelah mendiang Qassem Soleimani, jenderal terkemuka Iran yang pernah memimpin Pasukan Quds, sayap bersenjata Garda Revolusi Iran di luar negeri. Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika Serikat (AS) di Irak tahun 2020 lalu.

    Perbatasan Lebanon dan Israel marak dilanda serangan lintas perbatasan sejak perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza. Lebih dari 130 petempur Hizbullah, termasuk sejumlah anggota Pasukan Radwan, tewas dalam rentetan serangan lintas perbatasan tersebut.

    Salah satunya yang tewas adalah Abbas Raad yang merupakan putra salah satu politisi terkemuka Hizbullah. Dia dilaporkan tewas dalam serangan Israel pada November tahun lalu.

    Hizbullah mengatakan operasinya di perbatasan bertujuan mendukung warga Palestina yang dilanda perang di Jalur Gaza. Perselisihan antara Hizbullah dan Israel sebagian besar hanya terjadi di area-area dekat perbatasan.

    Namun pekan lalu, ketegangan meningkat saat serangan yang diyakini didalangi Israel menewaskan wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di pinggiran Beirut bagian selatan — wilayah yang menjadi markas kuat Hizbullah. Tel Aviv tidak menyangkal dan tidak membenarkan pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu.

    Pada Sabtu (6/1) lalu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 62 roket ke arah pos pengamatan utama Israel sebagai “respons awal” terhadap pembunuhan Al-Aruri. Sementara Nasrallah, dalam pidatonya, memperingatkan Israel untuk tidak melancarkan perang skala penuh terhadap Lebanon.

    “Siapa pun yang berpikir untuk berperang melawan kami, singkatnya, dia akan menyesalinya,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkapkan rencana masa depan Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir. Gallant mengatakan bahwa Hamas tidak akan berkuasa lagi dan Palestina akan bertanggung jawab atas Jalur Gaza, tanpa kehadiran sipil Israel di daerah kantong Palestina itu.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (5/1/2024), rencana masa depan Jalur Gaza yang diusulkan Gallant pada Kamis (4/1) waktu setempat itu mencetuskan agar Palestina bertanggung jawab dalam menjalankan urusan sipil di wilayah tersebut setelah perang melawan Hamas berakhir.

    Gallant menegaskan bahwa Hamas tidak akan lagi menguasai daerah kantor Palestina itu, dan Israel juga tidak akan memerintah warga sipil di Jalur Gaza.

    “Warga Palestinalah yang tinggal di Jalur Gaza, itulah sebabnya para pemain Palestina akan bertanggung jawab atas hal itu, dengan syarat mereka tidak memusuhi Israel dan tidak akan melakukan tindakan melawan Israel,” cetus Gallant dalam percakapan dengan koresponden militer seperti dikutip media lokal Israel, Haaretz.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza, Israel tidak akan memerintah warga sipil di Gaza,” imbuhnya.

    Menhan Israel itu menyatakan bahwa kekuatan multi-nasional, termasuk negara-negara Arab, harus memimpin upaya pembangunan kembali Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran akibat rentetan pengeboman Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Dalam usulannya, Gallant menambahkan bahwa tidak akan ada “kehadiran sipil” Israel di Jalur Gaza usai perang berakhir. Hal ini bertentangan dengan seruan sejumlah menteri Israel, dan banyak tentara Israel, yang menginginkan agar para pemukim Yahudi kembali menempati Jalur Gaza.

    Namun demikian, Gallant juga mengusulkan agar militer Israel tetap memiliki “kebebasan aksi operasional di Jalur Gaza” demi memastikan tidak ada ancaman terhadap negara Yahudi tersebut. Dia juga mencetuskan agar Israel “melakukan pemeriksaan barang-barang yang memasuki Jalur Gaza”.

    Usulan itu, menurut Al Jazeera, secara efektif akan menempatkan Jalur Gaza di bawah kendali militer Israel.

    Usulan-usulan Gallant itu dimuat dalam dokumen berjudul “visi tahap 3” untuk perang di Jalur Gaza. Menurut laporan The Times of Israel, usulan itu dipresentasikan dalam diskusi dalam kabinet perang terbatas dan kabinet keamanan Israel yang lebih luas pada Kamis (4/1) malam.

    Usulan itu disebut hanyalah gagasan Gallant dan bukan kebijakan resmi pemerintah Israel. Namun, usulan Gallant itu menandai pertama kalinya seorang pejabat senior Israel menyusun blueprint secara detail untuk Jalur Gaza pascaperang.

    Usulan Menhan Gallant Dikritik Keras Menteri Kontroversial Israel

    Meskipun usulan Gallant itu sepaham dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, namun penekanan soal kendali sipil Palestina atas Jalur Gaza tanpa adanya kehadiran sipil Israel di sana memicu kemarahan mitra koalisi garis keras dalam pemerintahan Netanyahu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich dengan tegas menolak usulan Gallant itu dan menyebutnya sama saja sebagai pengulangan situasi di Jalur Gaza sebelum 7 Oktober 2023, saat Hamas menyerang Israel secara mengejutkan hingga menewaskan 12.000 orang dan memicu perang berkepanjangan.

    Dia menganjurkan kembali apa yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela” — yang dianggap sebagai pemindahan paksa oleh banyak warga Palestina dan kelompok-kelompok HAM internasional, dan pembaruan permukiman Yahudi di Jalur Gaza, yang dianggap ilegal oleh dunia internasional.

    “Solusi untuk Gaza memerlukan pemikiran out-of-the-box dan konsepsi yang berubah,” sebut Smotrich, seperti dilansir The Times of Israel.

    Awal pekan ini, Smotrich menuai kontroversi karena mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer, dan mencetuskan agar warga Palestina yang berada di wilayah kantong itu harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Ungkap Pergeseran Strategi Perang di Gaza, Seperti Apa?

    Menhan Israel Ungkap Pergeseran Strategi Perang di Gaza, Seperti Apa?

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkap pergeseran strategi untuk fase selanjutnya dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza. Seperti apa rencana Israel selanjutnya itu?

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (5/1/2024), Gallant menyatakan bahwa militer Israel akan mengerahkan pendekatan baru yang lebih tepat sasaran di bagian utara Jalur Gaza dan terus memburu para pemimpin Hamas di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Gallant ketika Israel menarik sebagian pasukannya dari Jalur Gaza untuk memungkinkan ribuan tentara cadangan kembali ke pekerjaan mereka usai meningkatnya tekanan internasional untuk beralih kepada operasi tempur yang tidak terlalu intens.

    “Di wilayah utara Jalur Gaza, kami akan melakukan transisi ke pendekatan tempur baru sesuai dengan pencapaian militer di lapangan,” ungkap Gallant dalam pernyataan yang dirilis kantor Menhan Israel pada Kamis (4/1) waktu setempat.

    Pernyataan itu menguraikan prinsip-prinsip panduan yang merefleksikan visi Gallant untuk fase perang selanjutnya.

    Disebutkan Gallant bahwa operasi yang dilakukan militer Israel akan mencakup penggerebekan, penghancuran terowongan, serangan udara dan darat, serta operasi pasukan khusus.

    Di wilayah selatan Jalur Gaza yang ditinggali sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza dengan kebanyakan di tenda dan tempat penampungan sementara, sebut Gallant, operasi militer akan terus berupaya memusnahkan para pemimpin Hamas dan menyelamatkan sandera-sandera Israel yang masih ditahan.

    Setelah perang berakhir nantinya, Gallant menyatakan Hamas tidak akan lagi menguasai Jalur Gaza dan Israel akan mempertahankan kebebasan aksi operasionalnya. Namun dia juga menyebut tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel dan lembaga Palestina yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza.

    “Penduduk Gaza adalah warga Palestina, oleh karena itu, lembaga-lembaga Palestina akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak akan ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” cetus Gallant dalam pernyataannya.

    Israel melancarkan rentetan pengeboman terhadap Jalur Gaza setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Otoritas Tel Aviv melaporkan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan tersebut dan sekitar 240 orang disandera Hamas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 22.000 orang di Jalur Gaza, dengan kehancuran menyelimuti wilayah tersebut. Kebanyakan korban tewas di Gaza dilaporkan sebagai perempuan dan anak-anak.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini