Negara: Jalur Gaza

  • Ulah Israel Tega-teganya Serbu Gudang Bantuan UNRWA di Rafah

    Ulah Israel Tega-teganya Serbu Gudang Bantuan UNRWA di Rafah

    Jakarta

    Tindakan tega dilakukan Israel dengan menyerang gudang penyimpanan bantuan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, Palestina. Serangan itu pun menewaskan empat orang.

    Dilansir AFP, Kamis (14/3/2024), UNRWA mengatakan “salah satu stafnya tewas dan 22 lainnya terluka” dalam serangan Israel yang menghantam pusat distribusi makanannya di kota selatan Gaza, Rafah.

    Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, mengatakan empat orang tewas dalam “pengeboman gudang” termasuk staf UNRWA Husni Youssef Mussa Abu Jazar.

    Korban lain yang tewas dalam serangan itu adalah Muhammad Abu Hasna, seorang petugas polisi Hamas yang bertanggung jawab atas keamanan di pusat UNRWA.

    Militer Israel menuduh Abu Hasna seorang “teroris Hamas”. Dalam sebuah pernyataan, Israel mengatakan Abu Hasna terbunuh dalam “serangan tepat” di Rafah.

    Tentara merilis video hitam-putih serangan tersebut, tanpa menyebutkan lokasi pastinya di Rafah.

    Serangan mematikan ini menyoroti kekhawatiran atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, di mana kampanye militer Israel untuk melenyapkan Hamas telah berlangsung sejak serangan kelompok Palestina pada 7 Oktober di Israel selatan.

    Ia menambahkan bahwa Abu Hasna “mengkoordinasikan kegiatan berbagai unit Hamas”, memimpin “ruang operasi intelijen”, dan “juga terlibat dalam mengambil kendali bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya kepada Hamas.”

    Israel Akan Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan operasi militer hingga ke Rafah. Padahal, dunia internasional menekan agak Tel Aviv tidak menginvasi Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (13/3/2024), suara yang menyerukan agar pasukan darat Israel tidak menginvasi Rafah semakin meningkat. Rafah yang terletak dekat perbatasan Mesir, merupakan salah satu daerah terakhir yang relatif aman yang menjadi tempat berlindung bagi 1,5 juta pengungsi Palestina.

    “Kami akan menyelesaikan pekerjaan di Rafah, sambil memungkinkan para penduduk sipil untuk terhindar dari bahaya,” tegas Netanyahu dalam pidato via video yang ditayangkan dalam konferensi organisasi AIPAC yang pro-Israel di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (12/3) waktu setempat.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Ini merupakan kesekian kalinya Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan melancarkan serangan darat terhadap Rafah, meskipun ada banyak seruan internasional, termasuk dari sekutunya AS, agar Tel Aviv tidak menginvasi kota tersebut.

    Penegasan terbaru Netanyahu itu muncul ketika para pemimpin Uni Eropa berencana mendesak Israel agar tidak melancarkan operasi darat ke Rafah, yang dimuat dalam draf kesimpulan untuk pertemuan puncak Uni Eropa.

    “Dewan Eropa mendesak pemerintah Israel untuk menahan diri dari operasi darat di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina saat ini mencari keselamatan dari pertempuran dan mencari akses terhadap bantuan kemanusiaan,” demikian penggalan draf kesimpulan pertemuan puncak Uni Eropa.

    Draf itu membutuhkan persetujuan dari 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa untuk bisa diadopsi dalam pertemuan puncak pada 21-22 Maret mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Jakarta

    “Obat saya sudah habis. Saya sangat lelah. Saya hampir tidak bisa melihat depan saya. Kemoterapi saya sudah lama usai,” kata Siham.

    Perempuan berusia 62 tahun itu menderita leukemia. Sebelum perang pecah, dia dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Palestina-Turki di Gaza tengah satu-satunya rumah sakit kanker di Jalur Gaza.

    Siham adalah satu dari sekitar 10.000 pasien kanker yang tidak bisa mendapatkan perawatan atau obat-obatan sejak rumah sakit ditutup pada pekan pertama November tahun lalu karena kurangnya bahan bakar.

    Seperti warga Palestina lainnya yang terlantar di Gaza PBB memperkirakan ada 1,7 juta orang Siham meninggalkan rumahnya di utara ketika pemukimannya terkena serangan udara.

    Ketika kami berbicara dengannya, ia sedang berlindung bersama putrinya, yang baru saja melahirkan bayinya, di sebuah sekolah di Rafah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA.

    Siham sudah berusaha berbulan-bulan untuk keluar dari Gaza demi mendapat perawatan yang dapat menyelamatkan nyawanya, namun ia ditolak di perbatasan Rafah sebanyak lima kali sejak perang dimulai.

    Saat ini, perbatasan Rafah merupakan satu-satunya jalan keluar dari Gaza.

    ‘Apakah hidup kami tidak penting?’

    Mesir, Turki, Uni Emirat Arab dan Yordania telah berjanji untuk merawat ribuan pasien kanker seperti Siham, serta mereka yang terluka dalam perang.

    Adapun sebuah daftar berisi nama-nama orang yang diizinkan untuk pergi yang diterbitkan setiap harinya.

    Nama Siham pertama kali muncul dalam daftar yang diterbitkan pada 19 November untuk evakuasi ke Turki.

    Namun, ia ditolak oleh agen ketika dia tiba di perbatasan.

    Siham sudah kehabisan obat dan belum menerima perawatan sejak rumah sakit Persahabatan Palestina Turki tutup pada November lalu (BBC)

    “Mereka mengatakan utusan Turki belum tiba. Apakah hidup kami tidak sepenting kedatangan utusan Turki? Bagaimana seseorang bisa keluar? Atau apakah karena kami tidak memiliki orang dalam?” katanya.

    Agen perbatasan Palestina mengatakan bahwa karena utusan Turki tidak ada untuk menerima Siham, mereka tidak bisa membiarkannya keluar. Tetapi kami telah berbicara dengan orang-orang lain yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke Turki pada hari itu.

    Mona Al Shorafi didiagnosis menderita kanker payudara tiga tahun lalu, dan menerima perawatan di Yerusalem sebelum 7 Oktober.

    Ia telah mengkoordinasikan inisiatif untuk memberikan dukungan psikologis bagi penderita kanker lainnya dan menunggu tiga hari lagi untuk sesi kemoterapi berikutnya ketika perang dimulai.

    “Kami harus meninggalkan rumah kami dan tinggal di tempat penampungan dan sekolah dengan banyak keluarga lain, dan kami sangat khawatir karena sistem kekebalan tubuh kami lemah,” katanya.

    Baca juga:

    Nama Mona ada di dalam daftar evakuasi yang sama dengan Siham pada 19 November. Ia diizinkan melewati perbatasan ke Mesir, dan naik pesawat ke Ankara bersama lebih dari 130 orang lainnya.

    Ia bahkan diizinkan untuk membawa dua putrinya yang masih kecil, meskipun setiap pasien hanya diizinkan secara resmi membawa satu pendamping.

    “Saya memutuskan jika mereka tidak memperbolehkan salah satu putri saya pergi, maka saya tidak akan keluar, saya tidak bisa meninggalkan mereka,” kata Mona.

    Sementara, suami Mona dan anak-anaknya masih tinggal di sebuah tenda di daerah Tal Al Sultan di Rafah.

    Otoritas perbatasan Palestina di Gaza tidak menanggapi pertanyaan kami tentang mengapa Siham tidak diperbolehkan untuk pergi.

    Kami telah berbicara dengan dua pasien kanker lainnya yang ditolak di perbatasan meskipun nama mereka tercantum di dalam daftar evakuasi.

    BBCMona Al Shorafi diperbolehkan membawa kedua putrinya ke Turki, di mana dia menerima perawatan untuk kanker payudara.

    Salah satu dari mereka, yang tidak ingin disebutkan namanya, memberi tahu kami bahwa dia juga seharusnya pergi pada 19 November, tetapi percaya bahwa dia ditolak karena pendampingnya adalah putranya yang masih kecil.

    Ia mengatakan otoritas perbatasan Palestina lebih memilih pendamping perempuan bagi pengungsi, untuk mengurangi kemungkinan bahwa mereka yang pergi bisa menjadi pejuang Hamas.

    Pasien lain, yang seharusnya dievakuasi ke Uni Emirat untuk perawatan pada Desember diberitahu di perbatasan bahwa para pejabat tidak dapat menemukan namanya.

    Dr Sobhi Skaik, Direktur Rumah Sakit Persahabatan Turki di Gaza, mengatakan kepada kami bahwa dari sekitar 10.000 pasien kanker Gaza, “hanya sekitar 3.800 nama telah diberi izin untuk meninggalkan Gaza untuk perawatan di luar negeri”.

    “Namun kenyataannya hanya sekitar 600 telah meninggalkan Jalur Gaza sejak awal perang, baik orang dewasa atau anak-anak “.

    Bagaimana cara kerja proses evakuasi?

    Kami telah berbicara dengan dokter di Gaza, pejabat kementerian kesehatan di Tepi Barat, dan diplomat Palestina di Mesir untuk lebih memahami proses evakuasi yang rumit.

    Seorang dokter atau rumah sakit di Gaza menominasikan pasien yang membutuhkan perawatan medis paling mendesak ke kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    Nama-nama itu kemudian dikirim ke pihak pemerintah Mesir, yang melakukan pemeriksaan keamanan. Setelah Mesir menyetujuinya, daftar tersebut kemudian diperiksa oleh otoritas Israel, yang juga harus menyetujui nama-nama tersebut.

    Sesudah daftar akhir disetujui, dokumen itu dibagikan kepada negara-negara yang mengatakan mereka bersedia menerima pasien dan dipublikasikan secara daring.

    Setiap kelompok pasien disetujui untuk pergi pada tanggal tertentu. Namun, apakah seorang pasien akhirnya diizinkan untuk keluar dari Gaza tergantung pada keputusan penjaga perbatasan Palestina.

    Baca juga:

    Ketika ditanya mengapa banyak pasien tidak diizinkan lewat, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kepada kami:

    “Perbatasan Rafah berada di bawah kuasa Mesir. Oleh karena itu, dari pihak Israel, tidak ada pembatasan jumlah pasien yang dapat menyeberang perbatasan Rafah untuk mendapatkan perawatan medis di luar Jalur Gaza.”

    Kementerian Kesehatan Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir, dan otoritas perbatasan Palestina menolak menjawab pertanyaan kami tentang proses evakuasi pasien dari Gaza.

    Pemerintah Turki mengatakan pada awal November bahwa mereka bersedia menerima hingga 1.000 pasien kanker, sementara Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka juga akan menerima 1.000 pasien kanker dan 1.000 anak-anak yang terluka.

    Para pejabat Turki mengatakan kepada kami bahwa negara itu saat ini sedang merawat beberapa ratus pasien kanker dan terluka dari Gaza, dan bersedia menerima ratusan lainnya.

    “Jika Gaza memberi kami daftar 600 orang, kami tidak memilah-milah [pasien yang boleh masuk]. Bagi kami, semakin banyak pasien dan orang terluka yang dapat dikirim, semakin baik,” kata seorang pejabat Turki.

    “Kami memiliki kapasitas untuk merawat mereka semua,” lanjutnya.

    Uang sebagai jalan keluar

    Tetapi, ada cara-cara lain yang digunakan orang agar bisa keluar dari Gaza.

    Perang itu menimbulkan monopoli yang menguntungkan bagi satu agen perjalanan Mesir, Hala, yang dilaporkan mengenakan biaya US$ 5.000 (setara Rp77,8 juta) per orang bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza dalam waktu satu hingga dua pekan.

    Sebelum perang, mereka menetapkan harga US$350 (setara Rp5,45 juta) per orang untuk pergi dari Gaza ke Mesir.

    Setelah 7 Oktober, harganya meroket menjadi hampir US$12.000 (Rp186,9 juta) per orang, sebelum perusahaan membatasinya menjadi US$5.000 untuk orang dewasa Palestina dan US$2.500 (Rp38,9 juta) untuk anak-anak meskipun Hala tidak secara resmi mempromosikan ini.

    Biaya evakuasi untuk satu orang dewasa melebihi empat kali gaji tahunan rata-rata di Gaza.

    Di luar kantor Hala di Kairo, orang-orang berkerumun setiap hari, mencoba untuk mendapatkan kesempatan untuk keluar dari Gaza.

    Baca juga:

    Seorang pria Palestina, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa dia harus membayar untuk memasuki kantor Hala, dan melakukan pembayaran tambahan sebesar US$300 (Rp4,67 juta) kepada seorang staf Hala demi memasukkan keluarganya ke dalam daftar evakuasi.

    Ini merupakan biaya tambahan di luar US$10.000 (Rp155,7 juta) yang dia bayar untuk mengevakuasi istri dan dua anaknya.

    Kami berbicara dengan 10 orang yang menggunakan layanan Hala untuk meninggalkan Gaza. Mereka mengaku telah membayar hingga US$4.000 (Rp62,3 juta) kepada karyawan untuk mendapatkan perlakuan istimewa ketika mengevakuasi keluarga mereka.

    Beberapa dari mereka telah pergi dan beberapa masih menunggu untuk pergi.

    BBCOrang-orang berkerumun di luar kantor Hala di Kairo berharap untuk memasukan nama anggota keluarga mereka dalam daftar evakuasi.

    Permintaan yang tinggi juga memunculkan pasar sekunder berupa agen perantara yang memanfaatkan keputusasaan warga Palestina dengan keluarga yang terperangkap di Gaza dan mengklaim mereka bisa menaruh nama mereka di peringkat atas daftar evakuasi dengan harga tertentu.

    Seorang perantara di Mesir mengatakan kepada seorang perempuan bahwa dia bisa mengeluarkan dana US$2.500 tambahan untuk memasukan keluarganya di Gaza ke dalam daftar evakuasi.

    Dalam pesan suara yang ia bagikan kepada kami, agen itu mengatakan bahwa kontaknya di Hala “harus menerima uang di tangan” sebelum dia mendaftarkan nama dan bersikeras:

    “Saya melakukan ini untuk membantu Anda, saya bahkan tidak mengambil sepeser pun.”

    Keluar dari Gaza berkat koneksi politik

    Berbeda dengan Siham dan sebagian besar warga Palestina, orang-orang yang paling terhubung di Gaza dapat pergi tanpa mengeluarkan uang sama sekali.

    Kami menemukan nama-nama warga Palestina yang meninggalkan Gaza dengan menyamar sebagai warga negara Mesir.

    Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka dibantu meninggalkan Gaza oleh orang-orang dengan koneksi politik, yang telah menambahkan nama mereka ke daftar warga Mesir.

    Seorang perempuan, yang putranya membutuhkan perawatan medis mendesak, mengatakan orang-orang dengan koneksi politik membantu mereka masuk ke daftar VIP khusus, yang tidak dipublikasikan secara daring.

    Ia mengatakan kepada kami bahwa nama putranya “tidak muncul dalam daftar kementerian kesehatan. Namanya ada di daftar khusus lain” yang dibacakan di perbatasan.

    Baca juga:

    Baik Hala maupun Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi pertanyaan kami tentang kegiatan perusahaan itu.

    Di Gaza, waktu hampir habis untuk Siham dan pasien kanker lainnya, yang terjebak dalam situasi suram dan birokrasi di perbatasan.

    Karena sudah putus asa dan ingin membantu ibunya pergi, putranya Saqr memberi tahu kami bahwa dia mencoba mengatur agar Siham bisa dievakuasi melalui perusahaan Hala.

    “Jika kami punya uang, kami tidak akan ragu-ragu. Ketika kami bertanya tentang evakuasi pribadi, mereka mengatakan minimum yang diminta Hala adalah US$5.000 (sekitar Rp77,8 juta), tetapi kami tidak mampu membayar US$5.000. “

    Setelah upaya pertamanya untuk menyeberang, Siham kembali ke perbatasan empat kali lagi untuk melihat apakah mereka akan membiarkannya lewat, karena namanya sudah disetujui.

    Namun dia ditolak, dan kesehatannya sekarang memburuk dengan cepat.

    “Saya hampir tidak bisa berjalan selangkah tanpa merasa pusing sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka tunggu,” katanya.

    Berita terkait

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ucapkan Selamat Ramadan, Akui Penderitaan Muslim di Gaza

    Biden Ucapkan Selamat Ramadan, Akui Penderitaan Muslim di Gaza

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan bagi umat Muslim di wilayah AS dan di seluruh dunia. Biden, dalam pesannya, juga mengakui “penderitaan luar biasa” yang dirasakan umat Muslim, terutama di Jalur Gaza yang menyambut bulan suci Ramadan saat perang berkecamuk.

    Biden juga menjanjikan bahwa AS akan terus mengerahkan upaya untuk mengurangi dampak perang dan mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Demikian seperti dilansir Al Arabiya dan The Hill, Senin (11/3/2024).

    “Malam ini — saat bulan sabit baru menandai awal bulan suci Ramadan — Jill dan saya menyampaikan harapan dan doa terbaik kami bagi umat Muslim di seluruh negara kami dan di seluruh dunia,” tulis Biden dalam pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih pada Minggu (10/3) waktu setempat.

    “Bulan suci ini adalah waktu untuk refleksi dan pembaruan. Tahun ini, hal itu terjadi pada momen yang luar biasa menyakitkan. Perang di Gaza telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina,” sebutnya.

    Biden mengakui puluhan ribu warga Palestina tewas di Jalur Gaza selama perang berkecamuk, dengan dua juta orang lainnya terpaksa mengungsi dan membutuhkan makanan juga tempat tinggal yang layak.

    “Lebih dari 30.000 warga Palestina terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, termasuk ribuan anak-anak. Beberapa dari mereka adalah anggota keluarga dari warga Muslim Amerika, yang saat ini sangat berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai,” ucapnya.

    “Nyaris dua juta warga Palestina terpaksa mengungsi akibat perang; banyak di antara mereka yang sangat membutuhkan makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal,” imbuh Biden.

    Saksikan juga ‘Biden soal Wacana Gencatan Senjata di Gaza Saat Ramadan: Tampaknya Sulit’:

    Lebih lanjut, Biden yang menuai kritikan tajam dari komunitas Muslim di AS terkait responsnya terhadap perang di Gaza, menyoroti upaya pemerintahannya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk membangun dermaga sementara dan melakukan airdrop untuk menyalurkan bantuan.

    Biden juga menegaskan kembali komitmennya mewujudkan solusi dua negara, dan membantu tercapainya gencatan senjata berkelanjutan di Jalur Gaza.

    “Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan setidaknya selama enam pekan sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera,” tegasnya.

    “Dan kita akan terus membangun masa depan yang stabil, aman, dan damai dalam jangka panjang. Hal itu mencakup solusi dua negara untuk memastikan warga Palestina dan warga Israel berbagi kebebasan, martabat, keamanan, dan kemakmuran yang setara. Itulah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi,” ujarnya.

    Biden Kutuk Keras Islamofobia yang Meningkat di AS

    Dalam pernyataannya, Biden juga mengakui adanya kebangkitan “kebencian dan kekerasan” terhadap warga Muslim di berbagai wilayah AS. Dia menyebutnya sebagai hal yang “mengerikan”.

    “Islamofobia sama sekali tidak memiliki tempat di Amerika Serikat, negara yang didirikan atas dasar kebebasan beribadah dan dibangun atas kontribusi para imigran, termasuk imigran Muslim,” tegasnya.

    Komunitas Muslim di wilayah AS terkena dampak dari perang Gaza, di mana para pembela HAM mencatat peningkatan Islamofobia dan bias anti-Arab di negara tersebut sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu.

    “Kepada umat Muslim di seluruh negara kami, ketahuilah bahwa Anda adalah anggota keluarga Amerika yang sangat kami hargai. Kepada mereka yang berduka selama masa perang ini, saya mendengar Anda, saya melihat Anda, dan saya berdoa agar Anda menemukan penghiburan dalam iman, keluarga, dan komunitas Anda,” ujar Biden.

    “Dan kepada semuanya yang menyambut awal Ramadan malam ini, semoga bulan ini aman, dipenuhi kesehatan, dan penuh berkah. Ramadan Kareem,” ucap Biden mengakhiri pesannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Gaza City

    Menjelang bulan suci Ramadan, jalanan Kota Tua Yerusalem Timur lebih sepi dari biasanya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lampu Ramadan yang berjejer meriah di gang-gang sempit. Suasananya suram, dirundung ketidakpastian tentang bagaimana bulan suci puasa akan berlangsung.

    “Kami tidak merasakan Ramadan,” kata Um Ammar, sambil berjalan di sepanjang Jalan Al-Wad, salah satu jalan raya utama kota kuno tersebut. Perang di Gaza ada dalam pikiran semua orang, katanya. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 31.000 orang telah terbunuh dalam konflik itu, dan lembaga bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas ke Israel 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Hamas juga menculik lebih dari 200 orang ke Gaza. Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Uni Eropa, Jerman dan beberapa negara lain.

    “Kami akan berbuka puasa di sini. Tapi banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan di Gaza,” jelas Ammar merujuk pada makanan berbuka puasa saat matahari terbenam.

    “Ketika orang-orang duduk mengelilingi meja, Ramadan macam apa yang kita bicarakan? Ini bukan Ramadan, ini lebih terasa seperti kebangkitan untuk menyampaikan belasungkawa,” katanya.

    Sentimen Um Ammar juga diamini oleh orang lain di lingkungan tersebut, seperti Hashem Taha yang menjalankan toko rempah-rempah di Jalan Al-Wad. “Yerusalem merasa sangat sedih, masyarakat di Gaza adalah rakyat kami, mereka adalah keluarga, dan kami sangat terdampak dengan apa yang kami lihat di sana,” kata Taha.

    Harapan agar Ramadan tetap tenang

    Di dekat toko Taha, polisi perbatasan Israel menghentikan pemuda Palestina untuk memeriksa identitas dan barang-barang mereka. “Mereka telah mempersulit keadaan dan selalu menekan orang,” kata Taha.

    Tahun ini, perang di Gaza, memberikan bayangan gelap pada bulan Ramadan. Di masa lalu, ketegangan berpusat di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci, dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount.

    Israel buka pintu Masjid Al-Aqsa selama Ramadan

    Selama Ramadan, ratusan ribu umat Islam biasanya berkumpul untuk salat di alun-alun besar depan Masjid Al-Aqsa.

    Hamas berupaya memanfaatkan nilai simbolis Al-Aqsa bagi warga Palestina dan muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan tekanan. Pekan lalu, dalam pidatonya di televisi, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada warga Palestina untuk melakukan pawai ke Masjid Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan.

    Minggu ini, pada 5 Maret, pemerintah Israel mengatakan tidak akan memberlakukan pembatasan baru terhadap jumlah jamaah. “Selama minggu pertama Ramadan, jamaah akan diizinkan memasuki Temple Mount dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel.

    “Ramadan adalah suci bagi umat Islam; kesuciannya akan dijunjung tinggi tahun ini, seperti yang dilakukan setiap tahun.”

    Namun, ia juga menambahkan, “penilaian mingguan terhadap aspek keamanan akan dilakukan.”

    Salat dalam ‘ketenangan dan ketenteraman’ di Al-Aqsa

    Para pimpinan umat muslim menyambut baik keputusan pemerintah Israel tersebut.

    “Kami sangat senang bahwa di bulan yang penuh berkah ini ada hal-hal yang mulai terlihat jelas bagi umat Islam terkait dibukanya pintu Masjid Al-Aqsa bagi seluruh pengunjung tanpa batasan usia,” kata Syekh Azzam al-Khatib kepada DW di Yerusalem.

    Dia adalah Direktur Wakaf Yerusalem, badan yang bertanggung jawab menerapkan hak asuh Yordania atas tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem dan sekitarnya.

    “Tujuan kami salat, ibadah, dan puasa di sana, serta bisa mencapai masjid dengan ketenangan dan ketenteraman seutuhnya. Dan juga meninggalkan masjid dalam ketenangan dan ketenteraman seutuhnya,” ujarnya.

    Awal Ramadan juga telah ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi upaya mediator AS, Qatar, dan Mesir baru-baru ini untuk menengahi kesepakatan sandera baru dan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Namun, kesepakatan untuk membebaskan 134 sandera Israel yang diyakini masih ditahan oleh Hamas masih belum tercapai.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ada harapan di Gaza bahwa gencatan senjata, meskipun hanya bersifat sementara, akan memberikan kelonggaran. Setidaknya ketakutan dan kecemasan akan berkurang, kata Nour al-Muzaini kepada DW melalui WhatsApp. Pria berusia 36 tahun ini telah berpindah-pindah selama enam bulan terakhir dari Kota Gaza ke Khan Younis dan kemudian ke kota perbatasan Rafah.

    “Di bulan Ramadan kita menjalankan ritual yang merupakan bagian integral dari kehidupan normal kita, seperti berbuka puasa, berdoa dan beribadah. Ini adalah bulan rahmat dan pengampunan, tetapi sulit untuk dilaksanakan ketika Anda dalam pengungsian,” katanya.

    Ramadan suram

    Tamer Abu Kwaik paling mengkhawatirkan anak-anaknya. Dia dan keluarganya kini tinggal di tenda di Rafah, setelah melakukan perjalanan dari Gaza utara. Ramadan, kata Abu Kwaik, selalu menjadi momen spesial bagi keluarga.

    “Pada masa sebelum perang, kami biasa menciptakan suasana yang indah untuk anak-anak. Namun sekarang, di tengah perang, kami melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tersenyum. Namun, saat saya mendekorasi tenda, saya menyadari hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan semeriah dulu,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp dari Rafah.

    Ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi sangat sulit untuk diatasi.

    “Kami berusaha mengatasi krisis ini secara psikologis, berharap perang akan segera berakhir dan akan ada gencatan senjata sehingga kami dapat kembali ke rumah,” kata Abu Kwaik.

    “Rumah saya sendiri telah dihancurkan; sebagian dari sebuah bangunan telah hancur total. Saya sering bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan ketika perang berakhir.”

    Jika kesepakatan baru mengenai penyanderaan tidak tercapai, Israel menyatakan akan memperluas operasi daratnya hingga ke Rafah, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina saat ini mencari perlindungan.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa “IDF (Pasukan Pertahanan Israel) akan terus beroperasi melawan semua batalion Hamas di seluruh Jalur Gaza, dan itu termasuk Rafah, benteng terakhir Hamas. Siapa pun yang menyuruh kami untuk tidak beroperasi di Rafah berarti menyuruh kami kalah perang. Itu tidak akan terjadi.”

    (rs/gtp/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Klaim 13.000 Anggota Hamas Tewas dalam Perang di Gaza

    Netanyahu Klaim 13.000 Anggota Hamas Tewas dalam Perang di Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim sedikitnya 13.000 “teroris”, atau anggota Hamas, termasuk di antara warga Palestina yang tewas selama perang berkecamuk di Jalur Gaza. Netanyahu berjanji akan melanjutkan serangannya di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (11/3/2024), lebih dari 31.000 orang tewas di Jalur Gaza akibat perang yang berkecamuk selama lima bulan terakhir.

    Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, tidak merinci jumlah korban tewas antara warga sipil dan militan Hamas. Namun disebutkan bahwa sekitar 72 persen dari korban tewas tersebut merupakan perempuan dan anak-anak.

    Hamas sebelumnya menolak pernyataan Israel yang menyebut jumlah militan yang tewas di Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai upaya menggambarkan “kemenangan palsu”.

    Netanyahu, dalam wawancara dengan media Politico, menyebut bahwa jumlah korban tewas dari kalangan sipil di Jalur Gaza sebenarnya lebih rendah dari yang dilaporkan. Dia juga mengklaim bahwa terdapat sedikitnya 13.000 militan di antara korban tewas yang dilaporkan di Jalur Gaza sejauh ini.

    Menurut rekaman audio yang dibagikan surat kabar Jerman, Bild, yang sama seperti Politico dimiliki oleh publisher Jerman Axel Springer, Netanyahu menyebut bahwa jumlah korban sipil di Jalur Gaza “bukanlah 30.000, bahkan bukan 20.000”.

    “Jauh lebih sedikit dari itu,” sebut Netanyahu dalam rekaman audio tersebut, seperti dilansir AFP.

    Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh kebanyakan negara Barat. Kelompok militan itu belum mengungkapkan ke publik soal berapa banyak anggotanya yang tewas dalam pertempuran dengan militer Israel.

    Lebih lanjut, Netanyahu menyebut bahwa memperluas serangan Israel ke Rafah, yang ada di ujung selatan Jalur Gaza, menjadi kunci dalam mengalahkan Hamas.

    “Kami sangat dekat dengan kemenangan… Begitu kami memulai aksi militer terhadap batalion teror yang tersisa di Rafah, hanya tinggal menunggu beberapa minggu saja,” ucap Netanyahu seperti dikutip surat kabar Bild.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar voting atau pemungutan suara terhadap draf resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Voting dijadwalkan pada Selasa (20/2) waktu setempat, meskipun ada ancaman veto dari Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), draf resolusi terbaru yang diajukan oleh Aljazair ke Dewan Keamanan PBB itu “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak”.

    Voting ini akan digelar ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari perang. Tel Aviv menyebut serangan ke Rafah sebagai bagian dari misi menghancurkan Hamas.

    Namun, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari AS yang merupakan sekutu terdekatnya.

    Draf resolusi yang diajukan Aljazair itu “menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina”. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Serupa dengan dua draf resolusi sebelumnya yang ditolak AS dan Israel, rancangan resolusi terbaru ini tidak mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu disebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, dan membuat lebih dari 250 orang disandera Hamas.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang bertujuan membalas serangan Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah merenggut lebih dari 29.000 nyawa, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    AS telah memperingatkan pada akhir pekan bahwa draf resolusi terbaru yang diajukan Aljazair tidak bisa diterima, dan mengancam akan memvetonya.

    “Kami tidak meyakini bahwa produk Dewan (Keamanan PBB) ini akan membantu situasi di lapangan. Jika resolusi ini berhasil dibawa ke pemungutan suara, maka resolusi itu tidak akan dilanjutkan,” ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    Menurut Wood, diadopsinya resolusi gencatan senjata semacam itu akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa mewujudkan pembebasan para sandera dari Jalur Gaza.

    AS Edarkan Usulan Alternatif untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB

    Washington justru mengedarkan draf alternatif untuk resolusi Dewan Keamanan PBB versinya, yang isinya menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Meskipun draf versi AS itu menggunakan kata “gencatan senjata” — yang sebelumnya dihindari Washington, dengan memveto dua resolusi pada Oktober dan Desember lalu yang menggunakan kata tersebut, usulan ini tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri.

    Draf resolusi usulan AS itu menggemakan komentar Presiden Joe Biden, yang mengungkapkan dirinya mendorong Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung “gencatan senjata sementara” di Jalur Gaza dalam percakapan telepon pekan lalu.

    Resolusi usulan AS itu menyatakan dukungan untuk “gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera”.

    Disebutkan juga dalam draf resolusi AS itu soal kekhawatiran terhadap Rafah, dengan menyatakan bahwa “serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam situasi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    Seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya, seperti dikutip AFP, mengatakan tidak ada batas waktu untuk voting draf resolusi usulan AS tersebut. Dia menyebut Washington tidak terburu-buru.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Udara Israel Hantam Kota di Lebanon, 14 Orang Luka

    Serangan Udara Israel Hantam Kota di Lebanon, 14 Orang Luka

    Beirut

    Dua serangan udara Israel menghantam sebuah kota di wilayah Lebanon bagian selatan. Sekitar 14 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan bahwa serangan udara Israel itu menghantam kota Ghaziyeh, di dekat kota Sidon, pada Senin (19/2) waktu setempat.

    “Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan … serangan-serangan terhadap kota Ghaziyeh,” sebut NNA dalam laporannya.

    NNA melaporkan sebuah kendaraan turut menjadi target serangan dan ambulans bergegas di lokasi kejadian.

    Dalam pernyataan terpisah, militer Israel mengatakan pasukannya menargetkan “fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah” dalam serangannya.

    Hizbullah, yang didukung Iran di Lebanon, dan Israel yang menjadi musuh bebuyutannya terlibat serangan lintas perbatasan hampir setiap hari sejak perang berkecamuk ke Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa pasukan Israel menyerang depot senjata di dekat Sidon, Lebanon bagian selatan, sebagai respons terhadap serangan drone yang diluncurkan Hizbullah ke Israel.

    Meskipun sebagian besar serangan terjadi di dekat perbatasan kedua negara, serangan udara Israel pada awal pekan ini terjadi di Ghaziyeh yang berjarak sekitar 30 kilometer dari perbatasan terdekat Israel dan kurang dari lima kilometer dari kota Sidon.

    Seorang fotografer AFP melaporkan suara setidaknya dua serangan berturut-turut di Ghaziyeh, salah satunya menargetkan hanggar di dekat jalan raya utama pesisir, dengan asap hitam mengepul di seluruh area.

    Laporan NNA menyebut serangan itu menargetkan sebuah gudang tempat produksi ban dan generator listrik, dan di sekitar pabrik, hingga menyebabkan “14 orang terluka, sebagian besar dari mereka adalah pekerja Suriah dan Palestina”.

    Disebutkan juga bahwa dua petugas tanggap darurat terluka saat memadamkan api.

    Video yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap menjulang dari lokasi yang dihantam dua serangan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.

    Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.

    Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan “negosiasi sensitif” mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

    Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.

    Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

    Resolusi usulan Washington ini juga menolak “tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis”.

    Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina

    Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina

    Moskow

    Rusia mengundang faksi-faksi Palestina untuk bertemu di Moskow pekan depan. Undangan itu pun disambut baik faksi-faksi di Palestina.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (19/2/2024), Otoritas Palestina menyatakan siap untuk hadir. Otoritas Palestina juga siap terlibat dengan Hamas dalam pertemuan itu.

    “Rusia telah mengundang semua faksi Palestina yang akan bertemu pada tanggal 26 bulan ini di Moskow,” ucap Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh, saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich.

    “Kami akan melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami,” imbuhnya.

    Dia berharap Hamas juga mau hadir. Dia mengatakan Palestina membutuhkan persatuan dari semua faksi. Meski demikian, dia menyebut Hamas perlu memenuhi prasyarat tertentu jika ingin menjadi bagian dari persatuan Palestina.

    “Kami siap untuk terlibat. Jika Hamas tidak melakukannya, maka akan lain ceritanya. Kami membutuhkan persatuan Palestina,” ujar Shtayyeh dalam pernyataannya.

    Undangan dari Rusia

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov mengumumkan Moskow mengundang Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, termasuk Fatah yang kini memimpin Otoritas Palestina. Rusia mengajak faksi-faksi di Palestina bertemu di Moskow guna membahas soal perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    Kelompok itu mencakup Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza, juga perwakilan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang lebih luas.

    “Kami mengundang seluruh perwakilan Palestina — semua kekuatan politik yang memiliki posisi masing-masing di berbagai negara, termasuk Suriah, Lebanon, dan negara-negara lainnya di kawasan ini,” ucap Bogdanov yang juga menjabat utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Timur Tengah, seperti dikutip TASS.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Belum ada tanggapan dari Hamas atas undangan Moskow tersebut. Rusia selama bertahun-tahun berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pemain utama di kawasan. Rusia juga semakin kritis terhadap Israel dan pendukung Baratnya di tengah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan Moskow berulang kali mengkritik serangan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Lebih dari 28 Ribu Orang

    Israel diketahui mendeklarasikan perang terhadap Hamas yang bermarkas di Gaza pada 7 Oktober 2023. Perang dideklarasikan Israel usai Hamas melakukan serangan dadakan pada 7 Oktober di wilayah Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan orang lainnya disandera.

    Sejak saat itu, Israel terus membombardir Gaza. Serangan Israel telah menewaskan 28.858 orang sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Dilansir Anadolu Agency, Minggu (18/2), kantor Media Pemerintah Gaza menyebut 12.660 anak-anak dan 8.570 wanita telah tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza. Otoritas kesehatan Palestina juga menyebut serangan Israel telah melukai 68.677 orang.

    Setidaknya, 7.000 orang masih tertimbun reruntuhan atau hilang di Gaza. Pemboman tentara Israel telah menghancurkan total 70.000 rumah dan merusak 290.000 rumah.

    340 petugas layanan kesehatan dan 46 petugas pertahanan sipil telah tewas akibat serangan Israel yang menargetkan sektor layanan kesehatan. Sekitar 130 jurnalis juga tewas akibat serangan Israel di daerah tersebut.

    PBB menyatakan perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85% penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini