Xcloud.id

Negara: Jalur Gaza

  • Reuni 212 Minta Presiden Prabowo Izinkan Jihad ke Palestina

    Reuni 212 Minta Presiden Prabowo Izinkan Jihad ke Palestina

    Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyidin Djunaidi, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membuka pendaftaran resmi bagi masyarakat yang ingin berjihad ke Palestina. Usulan ini disampaikan di tengah pidatonya yang mengangkat isu solidaritas umat Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

    “Kita meminta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal, jangan kalah oleh presiden sipil. Saya usul, daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina. Siap berangkat?” ujar Muhyidin dalam gelaran Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 44.000 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel sejak Oktober tahun lalu, dengan lebih dari 100.000 orang terluka. Muhyidin menilai aksi jihad dapat memberikan dampak besar dibandingkan sekadar bantuan materi.

    Baca juga: Presiden Mesir: Hidupkan Kembali Solusi Dua Negara Palestina-Israel

    “Tidak ada artinya Rp2 miliar kalau sudah sampai di Gaza, 100 ribu dibunuh. Kita harus menunjukkan dukungan nyata,” katanya.

    Muhyidin mengingatkan Presiden Prabowo, seorang jenderal berlatar belakang militer, untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mendukung Palestina. Pernyataan ini dinilai sebagai tekanan politik dari kelompok Reuni 212 yang memiliki sejarah panjang dalam mengadvokasi isu-isu Islam di Indonesia.
    Dinamika Reuni 212: Isu Agama dan Politik
    Reuni 212, yang pertama kali digelar pada Desember 2016, kini telah berkembang menjadi momentum politik dan keagamaan yang kuat. Dalam gelarannya, aksi ini tidak hanya membahas isu dalam negeri, tetapi juga solidaritas internasional, seperti pembelaan terhadap Palestina.

    Namun, usulan jihad ini menuai perhatian luas, mengingat dampaknya yang tidak hanya menyentuh ranah domestik tetapi juga hubungan internasional Indonesia. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas seruan ini, sementara wacana tersebut telah memicu perdebatan di tengah masyarakat.

    Langkah untuk membuka pendaftaran jihad dinilai membutuhkan kajian serius terkait aspek hukum internasional, keamanan nasional, dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Apakah Presiden Prabowo akan merespons usulan ini, atau memilih langkah lain untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina? Waktu yang akan menjawab.

    Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyidin Djunaidi, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membuka pendaftaran resmi bagi masyarakat yang ingin berjihad ke Palestina. Usulan ini disampaikan di tengah pidatonya yang mengangkat isu solidaritas umat Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
     
    “Kita meminta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal, jangan kalah oleh presiden sipil. Saya usul, daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina. Siap berangkat?” ujar Muhyidin dalam gelaran Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024.
     
    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 44.000 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel sejak Oktober tahun lalu, dengan lebih dari 100.000 orang terluka. Muhyidin menilai aksi jihad dapat memberikan dampak besar dibandingkan sekadar bantuan materi.
    Baca juga: Presiden Mesir: Hidupkan Kembali Solusi Dua Negara Palestina-Israel
     
    “Tidak ada artinya Rp2 miliar kalau sudah sampai di Gaza, 100 ribu dibunuh. Kita harus menunjukkan dukungan nyata,” katanya.
     
    Muhyidin mengingatkan Presiden Prabowo, seorang jenderal berlatar belakang militer, untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mendukung Palestina. Pernyataan ini dinilai sebagai tekanan politik dari kelompok Reuni 212 yang memiliki sejarah panjang dalam mengadvokasi isu-isu Islam di Indonesia.

    Dinamika Reuni 212: Isu Agama dan Politik

    Reuni 212, yang pertama kali digelar pada Desember 2016, kini telah berkembang menjadi momentum politik dan keagamaan yang kuat. Dalam gelarannya, aksi ini tidak hanya membahas isu dalam negeri, tetapi juga solidaritas internasional, seperti pembelaan terhadap Palestina.
     
    Namun, usulan jihad ini menuai perhatian luas, mengingat dampaknya yang tidak hanya menyentuh ranah domestik tetapi juga hubungan internasional Indonesia. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas seruan ini, sementara wacana tersebut telah memicu perdebatan di tengah masyarakat.
     
    Langkah untuk membuka pendaftaran jihad dinilai membutuhkan kajian serius terkait aspek hukum internasional, keamanan nasional, dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Apakah Presiden Prabowo akan merespons usulan ini, atau memilih langkah lain untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina? Waktu yang akan menjawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Eks Menhan Israel Sebut Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

    Eks Menhan Israel Sebut Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu periode 2013-2016 sekaligus mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon menyebut Israel melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Jalur Gaza.

    Netanyahu tercatat beberapa kali menjadi Perdana Menteri Israel yakni pada 1996-1999, 2009-2021, dan 2022 hingga sekarang.

    Yaalon mengatakan kelompok garis keras di kabinet Netanyahu ingin mengusir warga Palestina dari Gaza utara dan membangun kembali pemukiman di sana.

    “Saya terpaksa memperingatkan apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kita,” kata Yaalon ke media Israel, Kan, dikutip Al Jazeera, Senin (2/12).

    Dia lalu berujar, “Pada akhirnya kejahatan perang sedang dilakukan.”

    Menanggapi tudingan tersebut, partai yang dipimpin Netanyahu, Likud, mengatakan Yaalon menyebar fitnah.

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar juga mengatakan tuduhan itu tak berdasar.

    Sa’ar menyebut apa saja yang dilakukan Israel sesuai dengan hukum internasional.

    “Dan sangat disayangkan mantan Menteri Yaalon tak menyadari dampak yang dilakukan dan menarik kembali pernyataan dia,” ucap Sa’ar dalam konferensi pers.

    Tuduhan kejahatan perang bukan cuma dilontarkan Yaalon. Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan eks Menhan Yoav Gallant.

    Mereka diduga melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

    Kejahatan perang itu mencakup kelaparan sebagai metode peperangan, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lain.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Selama operasi, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil.

    Imbas agresi Israel, lebih dari 44.000 orang di Palestina meninggal dan jutaan orang menjadi pengungsi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Delegasi Hamas Bertolak ke Mesir untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Delegasi Hamas Bertolak ke Mesir untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta –

    Delegasi kelompok Hamas akan pergi ke Kairo, ibu kota Mesir pada hari Sabtu (30/11) untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata di Gaza.

    “Delegasi Hamas akan pergi ke Kairo besok untuk beberapa pertemuan dengan pejabat Mesir guna membahas gagasan gencatan senjata dan kesepakatan tentang sandera di Jalur Gaza,” kata pejabat Hamas itu kepada AFP pada Jumat (29/11), yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas topik tersebut.

    Hal itu disampaikan dua hari setelah gencatan senjata mulai berlaku antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, sekutu Hamas.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (30/11/2024), Amerika Serikat juga telah mengumumkan upaya diplomatik baru dengan Qatar, Turki, dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang disandera selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, yang memicu pertempuran saat ini.

    Serangan terhadap Israel itu mengakibatkan kematian 1.207 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka resmi Israel.

    Serangan balasan oleh militer Israel telah menewaskan 44.363 orang di Gaza, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah itu, yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Sekitar 251 sandera juga disandera pada 7 Oktober, dan 97 orang diyakini masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang menurut tentara Israel telah tewas.

    Lihat Video Pemimpin Hizbullah soal Gencatan Senjata: Kita dalam Kemenangan Besar

  • Negara-negara Ini Tak Patuh untuk Tangkap Netanyahu

    Negara-negara Ini Tak Patuh untuk Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Namun, sejumlah negara ternyata enggan mematuhi perintah tersebut.

    Untuk diketahui, ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah negara yang sejauh ini menolak perintah penangkapan ICC seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11). Berikut ini negara-negara tersebut:

    Simak di halaman berikutnya.

  • Pemimpin Hizbullah Nyatakan Kemenangan Besar atas Israel!

    Pemimpin Hizbullah Nyatakan Kemenangan Besar atas Israel!

    Jakarta –

    Pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengumumkan klaim ‘kemenangan besar’ atas Israel. Naim Qassem menyebut kemenangan besar ini melampaui kemenangan Juli 2006.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (30/11/2024), deklarasi kemenangan besar itu disampaikan Naim Qassem, Jumat (29/11). Naim Qassem menyampaikan pidato pertamanya sejak gencatan senjata diberlakukan di Lebanon.

    “Saya telah memutuskan untuk mendeklarasikan… secara resmi dan jelas bahwa kita menghadapi kemenangan besar yang melampaui kemenangan Juli 2006,” kata Qassem, seraya menambahkan: “Kita menang karena kita mencegah musuh menghancurkan Hizbullah… (dan) menghancurkan atau melemahkan perlawanan.

    Sebelumnya, kelompok Hizbullah juga mengklaim pihaknya telah mendapatkan ‘kemenangan’ atas Israel, setelah gencatan senjata diberlakukan di Lebanon. Hizbullah juga menegaskan bahwa para petempurnya kini dalam kondisi siap untuk menghadapi ambisi Israel.

    “Kemenangan dari Tuhan yang Maha Kuasa adalah sekutu dari tujuan yang benar,” sebut Hizbullah dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Kamis (28/11).

    Itu menjadi pernyataan resmi pertama yang dirilis Hizbullah setelah gencatan senjata mulai berlaku di Lebanon pada Rabu (27/11) pagi waktu setempat.

    Ditegaskan Hizbullah dalam pernyataannya tersebut bahwa para petempurnya “akan tetap dalam kesiapan total untuk menghadapi ambisi dan serangan-serangan musuh Israel”.

    Israel semakin intens dalam melancarkan rentetan pengeboman yang menargetkan markas-markas Hizbullah di Lebanon sejak 23 September lalu, yang dilanjutkan dengan pengerahan pasukan darat ke wilayah Lebanon bagian selatan.

    Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah itu terjadi setelah selama setahun terakhir kedua pihak terlibat dalam serangan lintas perbatasan, yang berlangsung bersamaan dengan perang antara Tel Aviv dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Hizbullah sebelumnya menyebut serangan-serangannya ke Israel menjadi bentuk solidaritas untuk Hamas.

    (whn/whn)

  • Pemimpin Hizbullah Kerja Sama Tentara Lebanon untuk Gencatan Senjata Israel

    Pemimpin Hizbullah Kerja Sama Tentara Lebanon untuk Gencatan Senjata Israel

    Jakarta –

    Pemimpin Hizbullah Naim Qassem berjanji untuk berkoordinasi pada tingkat tinggi dengan tentara Lebanon. Kerja sama itu untuk melaksanakan ketentuan gencatan senjata dengan Israel yang dimulai dua hari sebelumnya.

    “Koordinasi antara perlawanan dan tentara Lebanon akan dilakukan pada tingkat tinggi untuk melaksanakan komitmen perjanjian,” kata Qassem, seraya menambahkan bahwa ‘tidak ada yang bertaruh pada masalah atau perselisihan’ dengan tentara dilansir kantor berita AFP, Sabtu (30/11/2024).

    Sebelumnya, kelompok Hizbullah mengklaim pihaknya telah mendapatkan ‘kemenangan’ atas Israel, setelah gencatan senjata diberlakukan di Lebanon. Hizbullah juga menegaskan bahwa para petempurnya kini dalam kondisi siap untuk menghadapi ambisi Israel.

    “Kemenangan dari Tuhan yang Maha Kuasa adalah sekutu dari tujuan yang benar,” sebut Hizbullah dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Kamis (28/11/2024).

    Itu menjadi pernyataan resmi pertama yang dirilis Hizbullah setelah gencatan senjata mulai berlaku di Lebanon pada Rabu (27/11) pagi waktu setempat.

    Ditegaskan Hizbullah dalam pernyataannya tersebut bahwa para petempurnya “akan tetap dalam kesiapan total untuk menghadapi ambisi dan serangan-serangan musuh Israel”.

    Pernyataan Hizbullah itu tidak secara langsung menyebut soal gencatan senjata yang disepakati dengan Israel atau pun ketentuan-ketentuannya

    Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah itu terjadi setelah selama setahun terakhir kedua pihak terlibat dalam serangan lintas perbatasan, yang berlangsung bersamaan dengan perang antara Tel Aviv dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Hizbullah sebelumnya menyebut serangan-serangannya ke Israel menjadi bentuk solidaritas untuk Hamas.

    (whn/whn)

  • Israel Terus Gempur Gaza, Korban Tewas Kini Tembus 44.363 Orang

    Israel Terus Gempur Gaza, Korban Tewas Kini Tembus 44.363 Orang

    Jakarta –

    Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Serangan Israel menewaskan 33 orang dalam 24 jam terakhir sehingga jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza mencapai 44.363 orang.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (30/11/2024), Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan pada hari Kamis (28/11) bahwa sedikitnya 44.363 orang telah tewas dalam lebih dari 13 bulan perang antara Israel dan Hamas.

    Jumlah korban tersebut termasuk 33 kematian dalam 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan 105.070 orang terluka di Jalur Gaza sejak perang dimulai ketika Hamas menyerang Israel sejak 7 Oktober 2023.

    Seperti diketahui, baru-baru ini, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tiba-tiba melontarkan seruan gila terkait Gaza. Smotrich menyerukan negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi.

    Pernyataan itu disampaikan Smotrich ketika menghadiri acara yang digelar oleh Dewan Yesha, kelompok payung yang mewakili para pemukim Israel di Tepi Barat, dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (27/11).

    “Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza, kita tidak perlu takut dengan kata tersebut,” cetus Smotrich dalam pernyataan terbarunya.

    “Tidak ada keraguan bahwa di Gaza — dengan dorongan emigrasi sukarela — menurut pendapat saya, ada peluang unik yang terbuka dengan pemerintahan baru,” sebut Smotrich, merujuk pada pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden terpilih Donald Trump nantinya.

    “Kita bisa menciptakan situasi di mana, dalam dua tahun, populasi Gaza akan berkurang separuhnya,” ucapnya.

    (whn/whn)

  • 7 Update Perang Arab: Israel-Hizbullah Panas Lagi dan Saling Tuding

    7 Update Perang Arab: Israel-Hizbullah Panas Lagi dan Saling Tuding

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Tanah Arab masih belum juga mereda. Israel diketahui melakukan gencatan senjata dengan milisi Hizbullah di Lebanon, tetapi hal ini tidak berjalan dengan lancar.

    Sementara situasi mengerikan masih terjadi di Gaza, Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan di daerah kantong tersebut, setidaknya 33 warga Palestina tewas dan 137 lainnya cedera akibat serangan Israel dalam 24 jam terakhir di Jalur Gaza.

    Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Jumat (29/11/2024).

    Israel dan Hizbullah Saling Tuduh Terkait Pelanggaran Gencatan Senjata

    Militer Israel mengatakan angkatan udaranya menyerang fasilitas yang digunakan Hizbullah untuk menyimpan roket jarak menengah di Lebanon selatan pada Kamis, setelah kedua belah pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan pertempuran selama lebih dari setahun.

    Israel mengatakan pihaknya juga melepaskan tembakan pada Kamis terhadap “tersangka” dengan kendaraan yang tiba di beberapa daerah di zona selatan. Pihaknya mengatakan hal itu merupakan pelanggaran gencatan senjata dengan kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran, yang mulai berlaku pada Rabu.

    Anggota parlemen Hizbullah Hassan Fadlallah pada gilirannya menuduh Israel melanggar kesepakatan tersebut.

    “Musuh Israel menyerang mereka yang kembali ke desa-desa perbatasan,” kata Fadlallah kepada wartawan, menambahkan “ada pelanggaran hari ini oleh Israel, bahkan dalam bentuk ini”.

    Militer Lebanon kemudian menuduh Israel melanggar gencatan senjata beberapa kali pada Rabu dan Kamis.

    Tuduhan itu menyoroti rapuhnya gencatan senjata, yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Prancis untuk mengakhiri konflik, yang terjadi bersamaan dengan perang Gaza. Gencatan senjata berlangsung selama 60 hari dengan harapan mencapai penghentian permusuhan secara permanen.

    Serangan udara Israel pada Kamis adalah yang pertama sejak gencatan senjata mulai berlaku Rabu pagi. Sumber keamanan Lebanon dan penyiar Al Jadeed mengatakan serangan itu terjadi di dekat Baysariyah, di utara Sungai Litani.

    Kesepakatan gencatan senjata menetapkan bahwa fasilitas militer yang tidak sah di selatan Sungai Litani harus dibongkar, tetapi tidak menyebutkan fasilitas militer di utara sungai.

    UNICEF Minta Bantuan Masyarakat Global untuk Lebanon

    Ettie Higgins, wakil perwakilan program di kantor UNICEF Lebanon, mengatakan bahwa Lebanon membutuhkan bantuan internasional segera untuk membangun kembali.

    “Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun kembali sistem air dan sekolah, merehabilitasi pusat-pusat komunitas dan banyak di antaranya telah hancur total. Jadi, kerusakannya mencapai jutaan, jika tidak miliaran,” katanya.

    “Akan butuh waktu lama untuk membangun kembali. Sangat penting bagi masyarakat internasional untuk melangkah maju segera dan untuk jangka panjang dengan cara yang berkelanjutan dan dapat diprediksi untuk mendukung pemerintah Lebanon dan rakyat Lebanon agar dapat membangun kembali banyak infrastruktur utama ini,” imbuh Higgins.

    Perkiraan biaya dari Bank Dunia adalah US$2,8 miliar untuk kerusakan perumahan saja di Lebanon, di seluruh negeri. Sebanyak 99.000 rumah – 99.000 unit hunian – hancur sebagian atau seluruhnya, tidak layak huni.

    Bank Dunia juga memperkirakan kerusakan dan kerugian di Lebanon mencapai US$8,5 miliar sejak November. Angka tersebut akan diperbarui untuk bulan-bulan berikutnya, dengan angka tersebut diperkirakan akan bertambah.

    Kerugian US$1,1 miliar juga terjadi pada salah satu industri terpenting – pertanian – dan pariwisata, di mana toko-toko, bisnis, restoran telah tutup.

    Pasukan Israel Serbu Rumah di Hebron, Tepi Barat-Tangkap Warga Palestina

    Pasukan Israel telah menangkap seorang warga Palestina dan menyerbu sejumlah rumah di sejumlah wilayah di provinsi Hebron, selatan Tepi Barat yang diduduki. Hal ini dilaporkan oleh kantor berita Wafa.

    Wafa melaporkan bahwa pasukan tersebut menangkap Shaker Saeed al-Komi dari desa Hadab al-Fawar, selatan Hebron.

    Militer juga menyerbu rumah Issa Abu Mayala di wilayah selatan Hebron, menggeledahnya, dan dengan sengaja menghancurkan isinya, kata kantor berita tersebut.

    Di kota ash-Shuyukh dan Sa’ir, timur laut Hebron, pasukan Israel juga menyerbu sejumlah rumah warga, tanpa ada penangkapan yang dilaporkan.

    Paramedis Masih Evakuasi Korban Tewas dan Terluka di Nuseirat

    Paramedis dan kru Pertahanan Sipil masih mengumpulkan jenazah dari jalanan kamp pengungsi Nuseirat. Dalam 24 jam militer Israel beroperasi secara agresif di bagian utara kamp tersebut, menghancurkan banyak rumah dan fasilitas umum.

    Sejauh ini, 19 jenazah telah dikumpulkan. Namun, masih ada lebih banyak lagi, menurut salah satu responden pertama. Banyak jenazah yang sulit dijangkau karena berada di area yang sangat dekat dengan tempat militer Israel ditempatkan.

    Dalam beberapa jam terakhir, militer Israel sengaja menghentikan ambulans dan kru Pertahanan Sipil untuk mencapai beberapa lokasi tempat orang-orang yang terluka masih berdarah. Quadcopter mengejar mereka, sambil menembakkan peluru tajam.

    Warga Palestina yang pulang ke rumah mereka di Nuseirat bercerita tentang tingkat kerusakan yang sangat parah yang menimpa rumah dan fasilitas umum mereka. Militer mengubah seluruh lingkungan menjadi lebih seperti tanah kosong.

    Jumlah Korban Tewas di Gaza

    Jumlah orang yang tewas dalam perang Israel di Gaza meningkat. Angka ini terlihat dari pembaruan harian yang dirilis Kementerian Kesehatan di Gaza.

    Jumlah orang yang tewas sejak dimulainya perang telah meningkat menjadi sedikitnya 44.363 dengan 105.070 lainnya terluka, katanya.

    Houthi Buka Suara Israel-Hizbullah Damai

    Kelompok bersenjata Syiah Yaman, Houthi, buka suara usai kesepakatan gencatan senjata diteken Israel dan milisi Lebanon, Hizbullah. Pandangan ini langsung disampaikan pimpinan tertinggi kelompok itu, Abdul Malik Al-Houthi, di saluran TV Al-Masirah, Kamis.

    Dalam pernyataannya, Al-Houthi mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyerang Israel apapun yang terjadi. Menurutnya, ini merupakan langkah untuk terus mendukung masyarakat Gaza Palestina yang terus mendapatkan serangan membabi buta dari Negeri Yahudi itu.

    “Operasi dari garis depan Yaman untuk mendukung rakyat Palestina dengan rudal dan pesawat nirawak terhadap musuh Israel terus berlanjut,” kata Al-Houthi dalam siaran tersebut, yang juga dikutip AFP, Jumat (29/11/2024).

    Ia pun berjanji bahwa Houthi Yaman akan terus bersama rakyat Palestina yang telah menderita akibat serangan Israel. Ia berjanji akan melakukan lebih banyak hal untuk menekan Israel agar berhenti menyerang Palestina.

    “Saya berharap semua orang di militer dan di antara rakyat menyadari tanggung jawab kami, dan dengan pertolongan Tuhan akan berbuat lebih banyak terhadap musuh Israel. Kami di garis depan Yaman melakukan yang terbaik untuk mendukung rakyat Palestina,” tutur Al-Houthi.

    Houhti, bersama dengan Hizbullah Lebanon dan Hamas di Gaza Palestina, tergabung dalam apa yang disebut sebagai ‘poros perjuangan’. Milisi-milisi tersebut merupakan kelompok pro Iran yang terus melancarkan perlawanan terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel.

    Saran Larangan Ekspor Suku cadang F-35 dari Belanda ke Israel

    Mahkamah Agung Belanda, pengadilan tertinggi di negara itu, telah disarankan oleh advokat jenderalnya untuk menegakkan putusan yang menyatakan bahwa pemerintah harus menghentikan ekspor komponen F-35 ke Israel.

    “Menurut advokat jenderal [Mahkamah Agung], Pengadilan Banding dibenarkan dalam menemukan bahwa ada risiko yang jelas bahwa jet tempur F-35 Israel digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di Jalur Gaza,” kata penasihat pengadilan tersebut, seperti dikutip Reuters.

    Pada Februari, Pengadilan Banding Den Haag memerintahkan penghentian ekspor ini karena kekhawatiran bahwa mereka digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang Israel di Gaza. Hal ini mendorong pemerintah untuk kemudian mengatakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

    (pgr/pgr)

  • Hizbullah Gencatan Senjata, Houthi Bersumpah Serang Terus Israel!

    Hizbullah Gencatan Senjata, Houthi Bersumpah Serang Terus Israel!

    Sanaa –

    Kelompok pemberontak Houthi menegaskan akan terus melanjutkan serangan terhadap Israel, meskipun gencatan senjata telah disepakati sekutunya, Hizbullah, di Lebanon. Gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hizbullah mulai diberlakukan sejak Rabu (27/11) pagi, dengan kedua pihak saling melontarkan tuduhan melanggar kesepakatan tersebut.

    “Penting untuk melanjutkan apa yang telah dicapai di Lebanon dan bergerak menuju eskalasi lebih lanjut, khususnya dari Irak dan Yaman,” ucap pemimpin Houthi, Abdulmalik al-Houthi, dalam pernyataan terbarunya yang disiarkan saluran televisi Al-Masirah, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (29/11/2024).

    “Operasi front Yaman untuk mendukung rakyat Palestina dengan rudal dan drone terhadap musuh Israel terus berlanjut,” tegasnya.

    “Pekan ini, ada operasi pengeboman yang menargetkan Ashqelon, pangkalan udara Nevatim Israel di Negev dan kota Eliat,” sebut Al-Houthi seperti dikutip The National.

    Houthi yang merupakan bagian dari “Poros Perlawanan” yang beraliansi dengan Iran dalam melawan Israel dan Amerika Serikat (AS), secara berkala melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Kelompok yang bermarkas di Yaman ini, , juga rutin memicu gangguan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden, dengan menyerang kapal-kapal yang melintasi perairan strategis tersebut. Serangan itu sangat mengganggu jalur perdagangan penting untuk dunia tersebut.

    “Saya berharap semua orang di militer dan masyarakat menyadari tanggung jawab kita, dan dengan bantuan Tuhan, kita akan melakukan lebih banyak hal… dalam melawan musuh Israel,” ucap Al-Houthi dalam pernyataannya.

  • Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Den Haag –

    Beberapa negara, sebagian besar di Barat, menolak untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Prancis menjadi yang terbaru, dengan menyebut Netanyahu dilindungi oleh kekebalan dari penuntutan ICC yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya sejak pekan lalu.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berikut daftar negara-negara yang sejauh ini menolak, atau mengabaikan, perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11/2024):

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS menolak keras perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu. Presiden Joe Biden menyebut langkah ICC itu “sangat keterlaluan” dan menegaskan Washington akan selalu mendukung Israel.

    “Penerbitan surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” sebut Biden dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

    “Biarkan saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” tegasnya.

    Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih, dalam tanggapannya, menegaskan bahwa “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas persoalan ini”.

    Argentina

    Presiden Argentina Javier Milei, dalam pernyataan via media sosial X, menegaskan negaranya “menyatakan ketidaksetujuan yang mendalam” dengan keputusan ICC tersebut.

    Milei menyebut perintah penangkapan ICC itu “mengabaikan hak Israel yang sah untuk membela diri terhadap serangan terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah”.