Negara: Jalur Gaza

  • Hamas Bertemu Utusan Rusia Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Hamas Bertemu Utusan Rusia Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    ERA.id – Delegasi Hamas bertemu dengan utusan tinggi Rusia pada Jumat (6/12/2024) untuk membahas kemungkinan tercapainya gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

    Kelompok perjuangan Palestina itu mengatakan pihaknya bertemu dengan utusan khusus Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika Selatan, Mikhail Bogdanov, di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas cara mencapai gencatan senjata dan mekanisme mengatasi perkembangan regional.

    Dikutip dari Anadolu, dalam pertemuan tersebut, Bogdanov menegaskan kembali sikap teguh Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina serta menekankan perlunya gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Kedua pihak juga mempelajari pembentukan “komite pendukung masyarakat Palestina”, yang diharapkan akan mengelola Gaza setelah serangan Israel.

    Hamas pada Kamis (5/12/2024) mengatakan telah menerima usulan Mesir soal pembentukan komite Palestina bersama untuk mengelola Gaza setelah perang.

    Kelompok itu menyampaikan persetujuannya atas usulan Mesir untuk membentuk komite itu, yang akan berfungsi melalui mekanisme nasional yang inklusif.

    Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza, menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023, hingga menewaskan lebih dari 44.600 korban.

    Genosida oleh Israel di Gaza, yang telah memasuki tahun kedua, menuai kecaman internasional yang semakin meningkat.

    Selain itu, Israel juga memblokir pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk memusnahkan penduduk. Tindakan Israel itu dikecam para pejabat dan lembaga internasional.

    Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu serta mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Di Mahkamah Internasional (ICJ), Israel juga menghadapi kasus genosida atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza.

  • AS Tolak Laporan Amnesti Internasional tentang Genosida Israel di Gaza

    AS Tolak Laporan Amnesti Internasional tentang Genosida Israel di Gaza

    ERA.id – Amerika Serikat (AS) menolak laporan Amnesti Internasional yang menyatakan adanya bukti konklusif genosida oleh Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Kami tidak sependapat dengan kesimpulan dalam laporan tersebut. Kami telah mengatakan sebelumnya dan terus berpendapat bahwa tuduhan genosida itu tidak berdasar,” kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, kepada wartawan, Kamis (5/12/2024), dikutip dari Anadolu.

    Patel mengakui peran penting berbagai lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan kelompok hak asasi manusia seperti Amnesti Internasional, tetapi ia menyebut temuan mereka terkait genosida di Gaza sebagai opini, bukan fakta.

    Ia menambahkan bahwa temuan kelompok hak asasi manusia tersebut tidak mengubah keprihatinan AS terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan dampaknya pada warga sipil.

    Patel mendesak semua pihak untuk bekerja menuju kesepakatan guna mengakhiri perang.

    Ketika ditanya apakah AS telah melakukan proses formal untuk menentukan apakah Israel melakukan genosida, Patel menjawab, “Tidak ada kesimpulan formal dari proses tersebut.”

    “Masih ada sejumlah proses deliberatif terkait situasi di lapangan, seperti CHIRG (Panduan Tanggapan Insiden Bahaya terhadap Warga Sipil), kebijakan transfer senjata konvensional, dan proses Leahy. Saya tidak akan membahas detail dari proses-proses tersebut,” katanya.

    Proses Leahy adalah mekanisme yang digunakan AS untuk memastikan bahwa pasukan negara asing tidak melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sebelum menerima bantuan dari negara adidaya tersebut.

    Sebelumnya, Amnesti Internasional menyatakan telah menemukan cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Israel telah dan terus melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

  • Israel Bantah, Indonesia Kecam Keras

    Israel Bantah, Indonesia Kecam Keras

    Jakarta, CNN Indonesia

    Militer Israel membantah telah melakukan penyerangan di Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara Palestina. Mereka berdalih hanya melakukan operasi di sekitar rumah sakit tersebut.

    “Bertentangan dengan laporan yang beredar selama sehari terakhir, (militer) tidak menyerang Rumah Sakit Kamal Adwan atau beroperasi di dalamnya,” kata Militer Israel dalam sebuah pernyataan dikutip AFP, Jumat (6/12).

    Israel juga mengatakan akan terus melakukan operasi di sekitar rumah sakit untuk melawan teroris.

    Sebelumnya, Jurnalis Al Jazeera melaporkan RS Kamal Adwan dibombardir Israel hingga mengakibatkan pasien dan staf medis, termasuk staf dari Indonesia, terjebak di dalamnya.

    Pasukan militer Zionis juga menahan warga sipil di sekitar rumah sakit, bahkan melukai mereka dan para perawat.

    “Sumber medis mengonfirmasi bahwa militer Israel mendesak direktur Rumah Sakit Kamal Adwan untuk mengevakuasi pasien dari fasilitas tersebut. Kami juga mendapat konfirmasi bahwa delegasi medis Indonesia telah diizinkan meninggalkan Rumah Sakit Kamal Adwan dan berpindah ke Rumah Sakit al-Ahli Arab di Gaza City,” bunyi laporan jurnalis Al Jazeera Tareq Abu Azzoum.

    Menurut Direktur RS Kamal Adwan, situasi di fasilitas medis tersebut benar-benar seperti bencana. Rumah Sakit Kamal Adwan telah mencapai titik kritis di mana tak ada lagi dokter bedah yang tersisa serta nyaris seluruh persediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan habis.

    Kondisi ini pun diperparah dengan serangan berat Israel saat ini.

    “Kenyataan yang suram adalah bahwa rumah sakit tersebut di bawah bombardir Israel yang tiada henti di saat rumah sakit mengalami kekurangan pasokan serta menerima banyak pasien yang melebihi kapasitasnya,” demikian lapor Al Jazeera, Jumat (6/12).

    Indonesia kecam serangan Israel

    Indonesia mengecam pengeboman serta penyerangan ke RS Kamal Adwan.

    Melalui Kementerian Luar Negeri RI, mendesak komunitas internasional menekan Israel untuk menghentikan serangan. 

    “Indonesia mengecam dengan keras pengeboman dan penyerangan RS Kamal Adwan di Gaza Utara oleh Israel, yang memaksa Tim Medis Indonesia dari MER-C untuk meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut,” tulis Kementerian Luar Negeri RI melalui akun resmi X, Jumat (6/12).

    “Indonesia mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan kepada Israel untuk segera menghentikan semua kekerasan dan mematuhi semua kewajiban internasionalnya, termasuk memastikan perlindungan rakyat sipil dan pekerja kemanusiaan,” imbuhnya.

    Serangan tersebut mengakibatkan tim medis asal Indonesia terjebak di sana. Indonesia menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius.

    “Serangan ini adalah bagian dari agresi Israel yang menyasar fasilitas sipil yang merupakan pelanggaran serius dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” ujarnya.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Membabi Buta, Bombardir RS Kamal Adwan lalu Usir Paksa Para Dokter di Gaza Utara – Halaman all

    Israel Membabi Buta, Bombardir RS Kamal Adwan lalu Usir Paksa Para Dokter di Gaza Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan pertahanan Israel (IDF) kembali melancarkan serangan brutal terhadap RS Kamal Adwan yang berada di Beit Lahia, Gaza Utara, Jumat (6/12/2024).

    Serangan darat ini dilakukan militer IDF secara intens dengan disertai tembakan senjata api dan artileri.

    Menurut kantor berita resmi Palestina WAFA, pasukan Israel meledakkan blok pemukiman dekat RS Kamal Adwan, yang mengakibatkan sejumlah warga sipil tewas dan luka-luka.

    Tak hanya melakukan serangan, mereka juga turut memblokade fasilitas tersebut dari semua arah.

    Keterangan resmi MER-C menyebutkan, situasi di RS Kamal Adwan semakin memburuk. Sementara kebutuhan medis di Jalur Gaza terus meningkat akibat eskalasi konflik.

    Serangan ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel. Sejak 5 Oktober, pasukan Netanyahu telah melancarkan operasi darat berskala besar di Gaza Utara.

    Mereka berdalih serangan dilakukan untuk “mencegah” kelompok perlawanan Palestina Hamas bangkit kembali.

    Menurut otoritas kesehatan setempat, lebih dari 3.500 orang dilaporkan tewas dan hilang sejak operasi tersebut dimulai. Imbas serangan tersebut  lebih dari 3.500 orang dilaporkan tewas dan hilang sejak operasi itu dimulai.

    Tim Medis Diusir Paksa

    Akibat ancaman Israel, para petugas medis MER-C yang sedang bertugas di rumah sakit tersebut terpaksa berjalan kaki sepanjang 8 kilometer dari RS Kamal Adwan menuju Jalan Salahuddin.

    “Kami baru saja keluar dari RS Kamal Adwan. Ada dua peringatan (dari Israel)  supaya kami keluar dari RS Kamal Adwan. Dan mereka masih membom RS Kamal Adwan sekarang,” demikian keterangan dari salah satu relawan Mer-C sebagaimana dikutip dari Palestina Chronicle.

    Tak dijelaskan berapa banyak tim medis yang angkat kaki dari RS Kamal Adwan.

    Namun menurut juru bicara RS tersebut masih banyak staf medis yang terancam jiwanya karena bertahan di RS Kamal Adwan.

    “Dari kabar terkini yang kami dengar, sudah ada 50 syuhada di rumah sakit. Namun masih banyak yang masih terjebak di sana,” Kata salah satu relawan Mer-C.

    “Tolong doakan kawan-kawan kami, staf medis di Kamal Adwan dan orang-orang yang masih dirawat di sana,” imbuhnya.

    RS di Gaza Krisis

    Kepala RS Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya mengeluarkan pernyataan yang merinci kekejaman yang terjadi di dalam rumah sakit dan sekitarnya.

    Ia menggambarkan situasi di dalam dan sekitar rumah sakit sebagai “bencana”.

    “Tidak ada ahli bedah yang tersisa. Satu-satunya tim medis yang melakukan operasi adalah delegasi medis Indonesia dan mereka adalah tim pertama yang terpaksa meninggalkan pos,” jelas Abu Safiya.

    Selain melakukan serangan, Tentara Israel juga turut membatasi pergerakan siapa pun yang berada di rumah sakit.

    Akibat pergerakan terbatas ini, seorang perawat pengawas di RS Gaza mengatakan mereka kehabisan persediaan medis, termasuk kain kasa steril dan obat-obatan.

    “Pasokan air telah terputus dan tidak ada makanan selama empat hari berturut-turut,” katanya kepada Swiss Info

    Lazzarini dari UNRWA mengatakan orang-orang yang terluka tergeletak tanpa perawatan di rumah sakit yang terkena serangan.

    “Tempat penampungan UNRWA yang tersisa sangat penuh sesak, sebagian pengungsi kini terpaksa tinggal di toilet,” katanya.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Al Qassam: Kami Berhasil Menargetkan 50 Orang Tentara Israel dengan Bom Antipersonel di Tel Al-Hawa – Halaman all

    Al Qassam: Kami Berhasil Menargetkan 50 Orang Tentara Israel dengan Bom Antipersonel di Tel Al-Hawa – Halaman all

    Al Qassam: Kami Berhasil Menargetkan 50 Orang Tentara Israel dengan Bom Antipersonel di Tel Al-Hawa

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok Palestina Hamas, mengumumkan pada Kamis (5/12/2024) kalau mereka menargetkan 50 tentara Israel (IDF) dengan alat peledak antipersonel di lingkungan Tel al-Hawa, Kota Gaza. 

    Al-Qassam menyebut sasaran penargetan kali ini adalah para personel infanteri IDF yang tengah berpatroli jalan kaki di wilayah tersebut. 

    “Kami berhasil menargetkan patroli jalan kaki Israel yang terdiri dari 50 tentara dengan alat peledak antipersonel di dekat Masjid Al-Falah,” kata Al Qassam dalam sebuah pernyataan tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza pada bulan Oktober tahun lalu, menewaskan hampir 44.600 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 105.700 orang.

    Tahun kedua genosida di Gaza telah menuai kecaman internasional yang semakin meningkat, dengan para pejabat dan lembaga melabeli serangan dan pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan suatu populasi.

    Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

    Kekuatan Senjata Tak Bisa Selamatkan Sandera

    Sebelumnya, Hamas mengatakan pada Kamis (5/12/2024) kalau kematian enam sandera Israel selama serangan udara militer Israel (IDF) di dekat tempat mereka ditahan membuktikan kegagalan cara-cara militer untuk menyelamatkan para tawanan.

    Seperti diketahui, pada Rabu (4/12/2024) Tentara Israel mengklaim kalau keenam sandera yang jasadnya ditemukan di Gaza pada Agustus silam kemungkinan ditembak mati oleh para penculik mereka pada bulan Februari, sekitar waktu yang sama ketika serangan udara Israel menghantam dekat tempat mereka ditahan di kota selatan Khan Younis.

    “Kematian lebih banyak tawanan di tangan tentara mereka menegaskan kegagalan teori (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu untuk membebaskan tawanan dengan kekerasan, dan bahwa tekanan militer tidak membebaskan sandera , tetapi membunuh mereka,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, Kamis dilansir Anews.

    “Netanyahu bertanggung jawab langsung atas kematian puluhan tawanan karena ia gagal mencapai kesepakatan , ” kata kelompok perlawanan tersebut.

    “Tidak ada alternatif selain menghentikan agresi, penarikan pasukan pendudukan, dan (mencapai) kesepakatan pertukaran,” tegasnya.

    Israel, yang menurut kelompok tahanan menahan sekitar 10.000 warga Palestina di penjaranya, memperkirakan ada 101 tawanan Israel di Gaza.

    Hamas mengatakan bahwa 33 tawanan Israel telah tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta di Gaza.

    Upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas telah gagal karena penolakan Netanyahu untuk menghentikan perang.

    Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 44.530 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 105.500 orang.

    Tahun kedua genosida di Gaza telah menuai kecaman internasional yang semakin meningkat, dengan para pejabat dan lembaga mengecam serangan dan pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan penduduk.

    Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

    Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz (Tehran Times)

    Israel Klaim Hamas Sudah Tertekan 

    Di sisi lain, Israel mengklaim kalau Hamas sudah dalam posisi tertekan, sedemikian rupa hingga milisi perlawanan Palestina siap menerima gencatan senjata.

    Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz pada Rabu.

    Katz menyatakan optimismenya mengenai tercapainya kesepakatan mengenai tahanan yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Jalur Gaza.

    Media Israel mengutip Katz yang mengatakan bahwa tekanan terhadap Gerakan Hamas semakin meningkat.

    “Kami benar-benar dapat mencapai kesepakatan mengenai para sandera saat ini,” katanya.

    Dalam klip video yang disiarkan dua hari lalu, Hamas mengumumkan terbunuhnya 33 tahanan Israel yang ditahannya, karena sebagian besar dari mereka tewas akibat pemboman tentara pendudukan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak dimulainya agresi pada tahun 2018. Oktober 2023.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump Senin lalu mengancam dengan “neraka di Timur Tengah jika para tahanan di Gaza tidak dibebaskan sebelum pelantikannya pada 20 Januari.”

    Trump mengatakan, dalam sebuah postingan di platform media sosial, “Para pejabat akan menerima pukulan yang lebih parah daripada yang pernah diterima siapa pun dalam sejarah Amerika Serikat yang panjang dan kaya… Bebaskan para tahanan sekarang.”

    Hamas menyerukan diakhirinya perang dan menyelesaikan penarikan Israel dari Jalur Gaza dalam kerangka perjanjian apa pun untuk membebaskan tahanan yang tersisa, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang sampai Hamas dilenyapkan dan memastikan bahwa mereka tidak menyerah pada ancaman bagi Israel.

     

    (oln/khbrn/Anews/*)

  • Bertemu di Kairo, Fatah dan Hamas Bahas Wacan Pembukaan Koridor Rafah

    Bertemu di Kairo, Fatah dan Hamas Bahas Wacan Pembukaan Koridor Rafah

    ERA.id – Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) dan kelompok perjuangan Hamas melakukan pertemuan di Kairo, Minggu (1/12). Pertemuan itu guna menindaklanjuti usulan Mesir soal pembukaan kembali koridor perbatasan Rafah.

    “Fatah sangat mendukung penghentian segera perang Israel terhadap Jalur Gaza, mempercepat pengiriman bantuan, dan memulai rekonstruksi,” kata pejabat Fatah, Abdullah Abdullah, dikutip Anadolu, Senin (2/12/2024).

    “Delegasi Fatah hadir di Kairo untuk berdiskusi dengan delegasi Hamas mengenai usulan Mesir terkait pembukaan kembali lintasan perbatasan Rafah (antara Gaza dan Mesir) dan pengelolaannya oleh Otoritas Palestina di sisi Palestina,” sambungnya.

    Diketahui, perbatasan Rafah yang juga sebagai jalur utama bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza ditutup oleh Mesir sejak Mei lalu. Penutupan ini dilakukan Mesir setelah Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina. 

    Mesir menuntut penghentian pendudukan tersebut agar lintasan perbatasan dapat dibuka kembali.

    Meski demikian, Abdullah tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang usulan-usulan Mesir tersebut.

    Menurut surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, delegasi Hamas yang dipimpin oleh pejabat tinggi Khalil al-Hayya tiba di ibu kota Mesir untuk bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad, pada Sabtu (30/11).

    Surat kabar tersebut melaporkan pada Minggu bahwa Mesir berusaha memperkuat rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sambil mendorong kesepakatan pertukaran sandera.

    Dalam laporan tersebut, yang mengutip sumber media, dikatakan bahwa Hamas bersedia menerima “kesepakatan bertahap” yang mirip dengan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku antara Israel dan Lebanon pada 27 November.

    Kesepakatan tersebut akan melibatkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, bukan penarikan segera seperti yang sebelumnya diminta oleh Hamas. 

    Pada 21 November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang mematikan yang dilancarkan di Gaza.

  • Netanyahu Kali Ini Tunjukkan Keseriusan dalam Mencapai Kesepakatan di Gaza, Ada Intervensi Trump – Halaman all

    Netanyahu Kali Ini Tunjukkan Keseriusan dalam Mencapai Kesepakatan di Gaza, Ada Intervensi Trump – Halaman all

    Dapat Intervensi Trump, Netanyahu Kali Ini Tunjukkan Keseriusan dalam Mencapai Kesepakatan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Sumber politik yang dekat dengan pemerintah Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya menunjukkan keseriusan dalam negosiasi mengenai perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas.

    Netanyahu telah mengambil inisiatif untuk mengajukan proposal terbaru yang mencakup ide-ide baru yang serupa dengan perjanjian gencatan senjata bisa dicapai dengan Lebanon.

    Sumber tersebut mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendorong Netanyahu untuk membuat kemajuan ke arah ini.

    Yang paling penting adalah intervensi efektif dari Presiden terpilih AS Donald Trump dan timnya dalam pembicaraan dengan kru yang dekat dengan Netanyahu.

    Kru yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang dianggap sebagai orang kepercayaan dan sekretaris terdekat Netanyahu dan dihormati terutama oleh Trump.

    Menurut situs web Walla, Trump mengirim pesan tegas dan kategoris di mana ia mengancam para pemimpin Hamas dengan neraka baru di satu sisi, dan di mana ia meyakinkan Israel bahwa ia tidak akan menerima kelanjutan perang tanpa tujuan dan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal yang sama. 

    Mencapai kesepakatan, dan tuntutan tegasnya agar dia ingin kesepakatan ini diselesaikan sebelum dia memasuki Gedung Putih.

    Alasan kedua adalah Netanyahu kini mampu meyakinkan pemerintahannya mengenai kesepakatan ini, karena kesepakatan tersebut merupakan perjanjian gencatan senjata sementara yang akan terus diuji dan tetap membuka pintu untuk kembali berperang, seperti yang terjadi di Lebanon. 

    Di mana tentara Israel terus melakukan serangan dan operasi bahkan setelah gencatan senjata. 

    Dalam hal ini, hanya Menteri Keamanan Nasional yang ekstremis, Itamar Ben Gvir, yang secara serius menolak perjanjian tersebut.

    Dan bahkan hal ini lemah dan tidak menimbulkan ancaman untuk menggulingkan pemerintah Netanyahu, di mana ia akan mendapatkan keistimewaan di bidang pemukiman di Tepi Barat. 

    Dan tetap memasukkan gagasan pemukiman di Jalur Gaza dalam agendanya.

    Namun alasan yang paling penting adalah bahwa perhitungan pribadi Netanyahu telah berubah. 

    Jika dia tidak mengambil tindakan menuju kesepakatan tersebut, fokus masyarakat Israel akan tertuju pada persidangan Netanyahu dalam kasus korupsi, yang akan dilanjutkan pada Selasa depan, dan berminggu-minggu akan dihabiskan untuk mendengarkan kesaksiannya sebagai tersangka utama. 

    Laporan ini juga akan fokus pada kasus-kasus korupsi lain yang meledak di hadapan Netanyahu dan pemerintahannya, seperti isu kebocoran file keamanan yang melanggar hukum.

    Sedangkan menuju kesepakatan, fokusnya akan tertuju pada perundingan dan tahapan implementasi kesepakatan, dalam beberapa tahap, selangkah demi selangkah, dan akan meliput berita pengadilan selama beberapa minggu. 

    Dalam posisi ini, Netanyahu dan para penasihat strategisnya didasarkan pada fakta bahwa oposisi partai lemah dan tidak memanfaatkan krisis pemerintah dan koalisinya dengan baik. Masyarakat umum juga sudah bosan dengan penundaan dalam mencapai kesepakatan.

    Koresponden militer surat kabar “Maariv”, Avi Ashkenazi, menjelaskan alasan lain perubahan sikap Netanyahu, yakni terbitnya hasil investigasi pembunuhan 6 tahanan Israel yang ditahan “Hamas” pada Februari lalu, yang hanya terungkap pada bulan Agustus, dan ternyata mereka ditembak mati oleh orang-orang Hamas, yang menerima perintah untuk membunuh setiap tahanan jika pasukan Israel mendekat untuk membebaskannya secara militer. 

    Dia juga menegaskan bahwa meskipun para tahanan ini tidak ditembak mati, mereka akan melakukannya telah mati seperti… Para penculik dan pengawal mereka berasal dari Hamas akibat gas beracun yang ditimbulkan oleh serangan Israel. 

    Oleh karena itu, kemungkinan untuk membebaskan mereka dengan paksa saat mereka masih hidup kini mendekati nol.

    Optimisme yang hati-hati

    Ashkenazi berkata, “Ada optimisme yang hati-hati di kalangan aparat keamanan dan tentara Israel mengenai masalah ini. Mereka yang berada di sekitar negosiasi – di Mossad, Shin Bet, dan tentara – tidak ingin media diberitahu tentang perkembangan tersebut. 

    Penjelasannya adalah bahwa mereka tidak ingin mengembangkan ekspektasi di kalangan masyarakat, namun di tingkat tempur di militer mereka menceritakan tentang perubahan yang terjadi di Gaza.” Menurut sumber-sumber tersebut, Hamas sedang berubah dan mulai melunakkan posisinya.

    Sumber-sumber ini menyebutkan beberapa alasan perubahan di tubuh Hamas, yang pertama adalah likuidasi Yahya Sinwar, yang menyebabkan guncangan di semua tingkat organisasi. 

    Alasan kedua adalah operasi “Divisi 162” di Jabalia utara dan Beit Lahia. Tentara melenyapkan lebih dari 1.300 anggota perlawanan di sana, dan menangkap sekitar 1.500 lainnya. 

    Operasi ini berdampak pada salah satu jangkar operasional dan moral Hamas di Gaza. Alasan ketiga adalah ketegasan tentara Israel di Lebanon selatan dan mundurnya Hizbullah yang terpaksa menyerah untuk melanjutkan pertempuran.

    Saluran 11 televisi resmi Israel telah mengkonfirmasi bahwa “setiap hari tentara Israel kehilangan tekanannya terhadap Hamas. 

    Tentara tenggelam dalam lumpur Gaza, dan fakta bahwa tingkat politik tidak memiliki rencana strategis untuk masa depan Gaza membuat kita semakin terkejut. sulit untuk bekerja secara fokus.”

    Gencatan senjata sementara

    Saluran tersebut mengutip para pejabat Israel yang mengatakan bahwa “Israel mengajukan kepada Hamas melalui Mesir pada awal minggu ini sebuah proposal mengenai garis besar perjanjian yang diperbarui untuk membebaskan warga Israel yang diculik dan gencatan senjata sementara di Gaza.” 

    Informasi awal menunjukkan bahwa proposal baru Israel tidak berbeda secara signifikan dengan proposal yang dibahas sebelumnya, dan berfokus pada upaya implementasi tahap pertama dari kesepakatan yang dinegosiasikan pada Agustus lalu, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil dan tidak membuahkan hasil.

    Pejabat senior Israel mengatakan bahwa usulan Israel yang diperbarui telah disetujui dalam diskusi yang diadakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada hari Minggu, dengan sejumlah menteri senior dan kepala badan keamanan. 

    Prinsip-prinsip garis besar yang diperbarui telah disampaikan kepada para pejabat intelijen Mesir, dan mereka menyampaikannya kepada perwakilan Hamas dalam pembicaraan yang diadakan di Kairo pada hari Senin dan Selasa.

    Proposal yang diperbarui mencakup kesiapan Israel untuk melakukan gencatan senjata antara 42 dan 60 hari, dan pembebasan semua wanita yang masih hidup dan ditahan oleh Hamas, dan semua pria yang masih hidup berusia di atas 50 tahun yang ditahan oleh Hamas, selain mereka yang diculik, orang yang berada dalam kondisi kesehatan yang serius.

    Israel sebelumnya menuntut pembebasan 33 orang yang diculik dan masih hidup dari kelompok usia dan sosial tersebut, namun saat ini Israel siap melepaskan jumlah yang lebih kecil. 

    Salah satu alasan perkiraan ini adalah bahwa beberapa korban penculikan dari kategori ini sudah tidak hidup lagi.

    Sebagai imbalannya, Israel siap melepaskan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan orang-orang yang diculik, beberapa di antaranya menjalani hukuman penjara seumur hidup.

    SUMBER: ASHARQ AL-AWSAT

  • Israel Klaim Senior Hamas Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsian

    Israel Klaim Senior Hamas Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsian

    Jakarta, CNN Indonesia

    Militer Israel mengatakan serangannya ke kamp pengungsian al-Mawasi pada Rabu malam (4/12) menewaskan beberapa pejuang Palestina, termasuk Osama Ghanim, anggota senior Hamas.

    Menurut laporan Aljazeera, sedikitnya 20 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel tersebut.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel di Gaza menewaskan 48 warga Palestina dan melukai 201 orang dalam 24 jam terakhir.

    Pasukan Israel kembali mengebom “zona aman” di al-Mawasi, Gaza, menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut Atif al-Hout, direktur Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Koresponden kami mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak “dibakar” dalam serangan tersebut.

    Israel melancarkan agresi brutal ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Imbasnya, lebih dari 45 ribu warga Palestina di wilayah itu, terutama anak-anak dan perempuan tewas.

    Kelompok hak asasi manusia Amnesty International dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa agresi Israel di Jalur Gaza telah memenuhi ambang batas genosida.
    Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis (5/12), Amnesty menyebut Israel telah melakukan setidaknya tiga dari lima tindakan yang dilarang oleh Konvensi Genosida 1948.

    Pelanggaran itu termasuk pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu, menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius, dan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik bagi warga Palestina di Gaza.

    “Bulan demi bulan, Israel memperlakukan warga Palestina di Gaza secara tidak layak, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Bicara Peluang Kesepakatan Pembebasan Sandera di Gaza

    Israel Bicara Peluang Kesepakatan Pembebasan Sandera di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pihaknya berpeluang memiliki “kesempatan sekarang” untuk mendapatkan kesepakatan untuk pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    “Kita mungkin memiliki kesempatan sekarang untuk mencapai kesepakatan penyanderaan. Israel serius untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan saya harap kita dapat melakukan ini dan melakukannya sesegera mungkin,” kata Gideon dalam sebuah pesan video dari sebuah pertemuan di Malta, mengutip AFP, Kamis (5/12).

    Sebelumnya Israel menuding milisi Hamas telah menyandera lebih dari 250 warganya dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 lalu. Beberapa dari sandera Hamasadalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda yakni AS-Israel.

    Mengutip dari Reuters, Selasa (3/12) dini hari WIB, setidaknya 101 sandera Israel dan warga asing masih hidup di Gaza.

    Pada Senin ini, kelompok milisi Hamas di Gaza menyatakan setidaknya ada 33 sandera yang sudah meninggal karena bombardir militer Israel ke wilayah Gaza selama 14 bulan terakhir sejak Oktober 2023 lalu.

    Dalam serangan selama lebih dari 14 bulan itu, setidaknya telah lebih dari 44 ribu warga Palestina yang mayoritas anak-anak dan perempuan tewas. Agresi Israel ke wilayah Gaza itu dilakoni setelah aksi milisi Hamas menembus wilayah negara Yahudi dan disebut menyandera lebih dari 250 orang dan menewaskan 1.200 orang.

    Hamas menuntut akhir dari perang, dan meminta Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan untuk melepas para sandera tersisa.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang akan terus berlanjut sampai Hamas dibasmi dan tidak ada lagi ancaman terhadap Negara Yahudi itu.

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga sudah mengeluarkan ancaman akan ada balasan di Timur Tengah jika sandera-sandera Israel di Jalur Gaza tak dilepaskan sebelum dirinya dilantik pada 20 Januari mendatang.

    Hal itu diungkap Trump lewat akun media sosialnya, Senin (2/12) waktu setempat.

    “[Jika] para sandera tidak dibebaskan sebelum tanggal 20 Januari 2025, tanggal di mana saya dengan bangga menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, akan ada NERAKA YANG HARUS DIBAYARKAN di Timur Tengah, dan bagi mereka yang bertanggung jawab melakukan hal ini. kekejaman terhadap Kemanusiaan,” tulis Trump yang akan menikmati periode kedua kepresidenannya di AS.

    “Mereka yang bertanggung jawab akan terkena dampak yang lebih parah dibandingkan siapa pun yang pernah terkena dampaknya sepanjang sejarah Amerika Serikat yang panjang dan bertingkat,” tambah Trump.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pertama Kali, Amnesty Internasional Menyatakan Tindakan Israel di Gaza Merupakan Genosida – Halaman all

    Pertama Kali, Amnesty Internasional Menyatakan Tindakan Israel di Gaza Merupakan Genosida – Halaman all

    Pertama Kali, Amnesty Internasional Menyatakan Tindakan Israel di Gaza Merupakan Genosida

    TRIBUNNEWS.COM- Laporan Amnesty International merinci tuduhan utama untuk mendukung klaimnya bahwa “Israel” melakukan genosida di Jalur Gaza.

    Sebuah laporan oleh Amnesty International mengklaim bahwa perang “Israel” di Jalur Gaza merupakan kejahatan perang genosida menurut hukum internasional, dalam deklarasi pertama dari jenisnya sejak dimulainya serangan 14 bulan yang lalu. 

    Laporan setebal 32 halaman yang diterbitkan pada hari Kamis itu mengkaji berbagai peristiwa di Gaza dari Oktober 2023 hingga Juli 2024, dan menuduh “Israel” melakukan tindakan genosida selama konflik yang sedang berlangsung. 

    Amnesty menemukan bahwa pendudukan itu “secara terang-terangan, terus-menerus, dan dengan impunitas total… menimbulkan kekacauan” di Gaza, dengan menyatakan bahwa tindakan “Israel”, termasuk pembunuhan, menimbulkan kerugian, dan menciptakan kondisi yang mengancam jiwa , mencerminkan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza. 

    Laporan tersebut menekankan bahwa Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober “tidak membenarkan genosida,” dan lebih jauh menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya organisasi tersebut membuat tuduhan seperti itu selama konflik yang sedang berlangsung, berdasarkan laporan PBB sebelumnya yang menunjukkan bukti adanya genosida.

    Amnesty menyoroti penghambatan bantuan yang disengaja, penghancuran sistem penting, dan pengungsian, menggambarkan hal ini sebagai bagian dari pola konsisten yang terkait dengan blokade dan pendudukan lama di Gaza. 

    Sekretaris Jenderal Agnes Callamard, saat berpidato di sebuah konferensi pada hari Rabu, menyatakan, “Temuan kami yang memberatkan ini harus menjadi peringatan: ini adalah genosida dan harus dihentikan sekarang.”

    Budour Hassan, peneliti Amnesty untuk “Israel” dan wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan kepada The Guardian bahwa meskipun organisasi tersebut awalnya menyadari adanya risiko genosida, bukti yang terkumpul mengungkapkan situasi yang jauh melampaui sekadar pelanggaran hukum internasional , yang mengarah pada sesuatu yang lebih mendalam.

    Tuduhan utama Amnesty 

    Amnesty mencantumkan serangkaian tuduhan utama dan memeriksa beberapa aspek untuk mendukung laporannya:

    – Skala dan luasnya kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya , yang melampaui konflik lain yang pernah tercatat pada abad ke-21. 

    – Niat untuk menghancurkan setelah mengevaluasi dan menolak klaim kecerobohan atau ketidakpedulian Israel terhadap kehidupan warga sipil dalam operasi mereka melawan Hamas.

    – Terlibat dalam serangan langsung berulang terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil atau melakukan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan kematian dan kerusakan fisik atau mental yang serius.

    – Menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan fisik, termasuk penghancuran fasilitas medis, pemblokiran bantuan kemanusiaan , dan penerbitan “perintah evakuasi” yang sewenang-wenang dan meluas yang memengaruhi 90 persen populasi, mengarahkan mereka ke wilayah yang tidak layak huni.

    Amnesty Internasional menyerukan gencatan senjata

    Kristine Beckerle, penasihat tim Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan bahwa “Israel”, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang diduduki. 

    Namun, ia menganggap serangan “Israel” terhadap Rafah, tempat terakhir yang relatif aman di Gaza saat itu, sebagai titik balik yang penting dalam upaya menetapkan niat.

    “[Israel] telah menjadikan Rafah sebagai titik bantuan utama, dan mereka tahu warga sipil akan pergi ke sana. ICJ memerintahkan mereka untuk berhenti dan mereka tetap melanjutkan perjalanan… Rafah adalah kuncinya,” katanya. 

    Setidaknya 47 orang, termasuk empat anak-anak, tewas dalam serangan udara di Gaza pada hari Selasa, dengan 21 dari mereka berlindung di sebuah kamp tenda dekat Khan Younis. 

    Amnesty International telah meminta PBB untuk menegakkan gencatan senjata , menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin Israel dan Hamas, dan agar negara-negara Barat seperti AS, Inggris, dan Jerman berhenti menyediakan senjata untuk “Israel”. 
    Kelompok hak asasi manusia tersebut juga mendesak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki genosida dan kejahatan perang lainnya. 

    Selain itu, Amnesty menuntut pembebasan tawanan Israel dan pertanggungjawaban Hamas dan kelompok lain yang bertanggung jawab atas operasi 7 Oktober.

    Laporan tersebut, yang diberi judul “Anda Merasa Seperti Submanusia: Genosida Israel terhadap Warga Palestina di Gaza,” diperkirakan akan memancing reaksi keras, dengan beberapa pakar hukum menduga operasi pada tanggal 7 Oktober itu mungkin juga merupakan genosida, The Guardian menambahkan. 

    SUMBER: AL MAYADEEN