Negara: Jalur Gaza

Brigade Al-Quds Akan Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), Abu Hamzah, mengatakan kelompok perlawanan akan mematuhi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

Brigade Al-Quds adalah salah satu kelompok perlawanan yang bekerja sama dengan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam melaksanakan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

“Kami berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata selama musuh berkomitmen terhadapnya,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

Abu Hamzah mengatakan kelompok perlawanan Palestina akan melepaskan beberapa tahanan Israel yang memenuhi syarat pada beberapa hari mendatang.

Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada Qatar dan Mesir yang menjadi mediator dalam perundingan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Juru bicara Brigade Al-Quds itu juga memuji peran kelompok perlawanan di Lebanon, Irak, Iran, dan Yaman dalam menargetkan Israel sebagai dukungan untuk rakyat Palestina.

Brigade Al-Quds: Israel Tak Bisa Lenyapkan Perlawanan

Abu Hamzah menegaskan, Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan dari orang-orang beriman di Palestina, Lebanon, Irak, Iran dan Yaman atas nama Muslim.

Menurutnya, serangan Israel di Jalur Gaza bukan reaksi atas operasi tersebut, melainkan mereka telah berencana untuk melakukannya.

“Perang musuh (Israel) terhadap rakyat Palestina bukanlah reaksi terhadap operasi tersebut, melainkan mencerminkan niatnya yang telah direncanakan untuk berperang dan melakukan pemusnahan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

Ia mengatakan perlawanan memulai perjuangannya dengan mengandalkan Tuhan dengan segala yang mereka miliki.

“Semua orang melihat bagaimana kami menghadapi tank musuh secara langsung dalam sebuah adegan yang menegaskan hak kami atas tanah tersebut,” katanya.

“Dengan tank pertama memasuki Jalur Gaza, kami berada di lapangan dan pejuang kami keluar dari terowongan dan bertempur untuk menghadapi mereka dengan kendaraan tempur,” lanjutnya.

Juru bicara Brigade Al-Quds itu mengatakan mereka terus melanjutkan operasi terhadap pasukan Israel hingga jam-jam terakhir sebelum gencatan senjata.

“Musuh menunggu kami mengibarkan bendera putih dan tidak menemukan apa pun selain bendera hitam, bendera kematian mereka di Gaza,” katanya.

Ia juga mencemooh tentara Israel yang menyerang tempat ibadah dengan rudal dari sekutunya, Amerika Serikat.

“Tentara macam apa ini yang mendorong ribuan tentara ke kota kecil dan menyerang rumah, masjid, gereja, dan universitas dengan rudal Amerika?!” katanya.

Abu Hamzah menegaskan Israel tidak dapat mencapai tujuannya di Jalur Gaza untuk melenyapkan kelompok perlawanan seperti apa yang selalu ditekankan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

Hamas mengatakan akan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata jika Israel juga berkomitmen untuk mematuhinya.

Pada Senin (20/1/2025), Israel melanggar perjanjian dengan menembak mati tiga warga Palestina dan melukai 10 lainnya di Rafah, Jalur Gaza selatan.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

22/01/2025 06:24
Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas menyatakan gerakan tersebut siap memulai dialog dengan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku per Minggu (19/1/2025), khaberni melaporkan Selasa (21/1/2025).

“Langkah langka yang dilakukan Hamas, yang selalu mengecam Washington atas dukungannya yang besar terhadap Israel, terjadi sebagai bagian dari upaya gerakan tersebut untuk memperluas hubungan internasional dan meningkatkan citranya di panggung global,” tulis laporan Khaberni.

Pernyataan dilontarkan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk (74 tahun) yang mengatakan hal tersebut dalam wawancara telepon pada Minggu dengan surat kabar AS, The New York Times.

“Kami siap untuk berdialog dengan Amerika dan mencapai pemahaman tentang segala hal,” katanya.

Dia menambahkan, Hamas siap menerima utusan dari pemerintahan Presiden baru AS, Donald Trump di Jalur Gaza, dan bahkan akan memberinya perlindungan jika diperlukan.

Abu Marzouk menekankan kalau dialog semacam itu dapat membantu Washington memahami perasaan dan aspirasi rakyat Palestina.

Dengan begitu, pemahanan yang didapat bisa mengarah pada posisi AS yang lebih seimbang dan mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak, Israel.

NBC News melaporkan pada hari Sabtu bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza untuk membantu melestarikan perjanjian gencatan senjata, menurut seorang pejabat di tim transisi Trump yang mengetahui proses gencatan senjata.

Menurut surat kabar AS tersebut, tidak jelas apakah Abu Marzouk berbicara atas nama semua pemimpin senior Hamas, termasuk Muhammad al-Sinwar dan Izz al-Din al-Haddad, yang merupakan komandan militer senior Hamas di Jalur Gaza.

Kehancuran total di Gaza Utara akibat bombardemen buta Israel yang menghantam para pengungsi. Tentara Israel disebut melakukan genosida dan pembersihan etnis di Gaza Utara untuk kemudian berencana mencaplok dan membangunnya menjadi pemukiman warga Yahudi Israel. (khaberni/HO)

Menanti Respons AS Atas Ajakan ‘Damai’ Hamas

Abu Marzouk disebutkan juga memuji presiden AS saat ini, Donald Trump dengan menggambarkannya sebagai “presiden yang serius,”.

Hal itu karena peran Trump sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Dia berkata, “Jika bukan karena Presiden Trump dan desakannya untuk mengakhiri perang dan mengirimkan perwakilan yang tegas, kesepakatan tidak akan tercapai,” merujuk pada posisi Witkopf.

Hamas kemungkinan perlu membuat beberapa konsesi jika ingin menjamin aliran bantuan internasional yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza.

Gerakan ini telah menunjukkan kesediaan untuk meninggalkan pemerintahan sipil di Jalur Gaza, namun menolak untuk membongkar sayap militernya, menurut laporan surat kabar tersebut.

Meskipun perjanjian tersebut menetapkan “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan kalau tentara Israel akan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza setelah pembebasan beberapa tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” sejak tahun 1997, klasifikasi yang juga dimiliki oleh negara-negara Barat lainnya.

Namun, Hamas telah melakukan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungannya dengan pemerintah Barat, termasuk mengeluarkan dokumen politik pada tahun 2017 yang mencakup posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan piagam pendiriannya.

Meskipun dokumen tersebut mengindikasikan kemungkinan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebagai “formula konsensus nasional”, dokumen tersebut menolak untuk mengakui Israel.

(oln/khbrn/*)

21/01/2025 22:09
Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas

TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) pada Selasa (21/1/2025) mengumumkan kalau mereka telah memulai apa yang disebutnya sebagai operasi kontraterorisme di Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat utara.

Israel menilai, Jenin telah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina.

The New York Times melansir, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat.

Otoritas Palestina, yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu kepada Israel, telah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel itu.

Pada Senin (20/1) malam, ekstremis Yahudi secara beringas menyerbu beberapa desa Palestina di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah Presiden Baru Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden terhadap puluhan warga Israel dan kelompok pemukim Yahudi sayap kanan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

Pembatalan sanksi ke pemukim ilegal Yahudi Israel tersebut merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump segera setelah pelantikannya.

Pejabat Palestina mengecam keras tindakan tersebut, dengan mengatakan kalau hal itu kemungkinan akan mendorong kekerasan dan perlawanan lebih lanjut dan luas.

Artinya, perlawanan akan muncul dan perang akan terjadi antara kelompok milisi Palestina dan militer Israel dibantu para pemukim Yahudi ekstremis.

Wajah kehancuran Jalur Gaza pun membayangi Tepi Barat dalam situasi eskalasi kekerasan seperti ini.

Anggota garis keras dari pemerintah sayap kanan Israel dan para pemimpin gerakan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah meminta pencabutan sanksi oleh AS, yang diberlakukan oleh Presiden Biden saat itu berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya hampir setahun yang lalu.

Beberapa pemimpin pemukim telah membina hubungan dekat dengan rekan-rekan Trump selama bertahun-tahun, termasuk Mike Huckabee , pilihan Trump sebagai duta besar berikutnya untuk Yerusalem.

Pembatalan sanksi tersebut bertepatan dengan malam kedua berturut-turut terjadinya kekerasan di Tepi Barat saat para pemukim Yahudi ekstremis memprotes gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada hari Minggu dan mengawali masa tenang setelah 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023, disebut Hamas sebagai akumulasi perlawanan atas penindasan Israel selama bertahun-tahun kepada warga Palestina.

Para penyerang membakar kendaraan dan properti, menurut pejabat Palestina dan militer Israel.

Serangan pemukim Israel ke warga Palestina dan propertinya di kota Al-Funduq dan Jinsafut dekat Qalqilya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki. (khaberni/tangkap layar)

Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan para pendukung mereka menentang gencatan senjata, yang tahap pertama menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pertukaran mingguan dari total 33 sandera yang ditawan di Gaza dengan ratusan tahanan Palestina.

Rincian tahap kedua kesepakatan tersebut belum dinegosiasikan, tetapi kesepakatan itu menyerukan gencatan senjata sementara menjadi permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam setelah serangan 7 Oktober. Meningkatnya kekuatan militan di kota-kota Tepi Barat seperti Jenin dan Tulkarm telah memicu serangkaian serangan mematikan Israel dan serangan pesawat tak berawak , yang telah menghancurkan lingkungan Palestina.

Pasukan Israel telah merebut beberapa permukiman selama berhari-hari, mencari tersangka militan sementara buldoser menggerus jalan untuk mencari bahan peledak.

Militer Israel mengatakan tentaranya terpaksa melakukan penggerebekan mematikan untuk menumpas militan.

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) belakangan bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan. Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/tnytms/khbrn/*)

21/01/2025 21:52
Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

“Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

Kerahkan Apache dan Lapis Baja

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

“Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

“Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

“Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

“Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

Kecemasan Israel di Tepi Barat

Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

“Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

Legalitas PA Memudar

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

“Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

Para ahli PBB telah menyerukan embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

“Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

“Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

“Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

(oln/aja/khbrn/rntv*)

21/01/2025 21:14
Tewaskan 6 Warga, Serangan Israel di Jenin Ternyata Dirancang untuk Ubah Situasi Keamanan Tepi Barat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

Serangan militer Israel di Jenin telah menewaskan enam warga Palestina.

Bezalel Smotrich mengungkapkan, rencana tersebut untuk melindungi pemukim dan permukiman Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

“(Serangan Israel) Akan menjadi operasi yang intensif dan berkelanjutan,” kata Smotrich, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

Operasi militer besar Israel di Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa melukai puluhan orang.

Hal ini disampaikan pejabat kesehatan Palestina, saat gencatan senjata yang rapuh di Gaza memasuki hari ketiga.

Dilansir AP News, operasi tersebut dipusatkan di kota Jenin, yang telah menyaksikan serangan Israel dan baku tembak berulang kali dengan militan dalam beberapa tahun terakhir.

Militer Israel mengumumkan “operasi militer yang signifikan dan luas” di Tepi Barat.

Operasi tersebut terjadi beberapa hari setelah gencatan senjata dengan Hamas di Gaza, yang seharusnya berlangsung selama enam minggu dan akan membebaskan 33 sandera yang ditawan militan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas dalam serangan Israel di Tepi Barat sejak perang Israel-Hamas.

Pada Minggu (19/1/2025), Israel dan Hamas mulai melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pertukaran sandera dan tahanan.

Rencana tersebut awalnya diuraikan oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, pada bulan Mei dan didorong setelah diplomasi bersama yang tidak biasa oleh utusan Biden dan Donald Trump.

Trump, sambil mendorong kesepakatan itu, juga telah menjelaskan bahwa ia akan dengan teguh mendukung Israel.

Dalam salah satu tindakan pertamanya, ia mencabut sanksi terhadap pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden atas serangan terhadap warga Palestina.

Adapun kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Jalur Gaza telah menyaksikan masuknya bantuan kemanusiaan yang signifikan seiring gencatan senjata antara Israel dan Hamas, namun jumlah tersebut masih “belum memenuhi lautan kebutuhan” di sana, menurut tim Al Jazeera di lapangan.

Pertahanan Sipil Gaza mengatakan krunya menemukan 66 mayat lagi dari bawah reruntuhan di Gaza kemarin.

Pemukim Israel telah melakukan serangan dan tindakan agresi di seluruh Tepi Barat yang diduduki, sementara puluhan warga Palestina telah ditangkap dalam serangan militer.

Ilustrasi – Ribuan warga Gaza mulai kembali ke rumah masing-masing setelah gencatan senjata dimulai. (X/Twitter)

Penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh tiga warga Palestina, termasuk seorang anak kecil, di Rafah di Gaza selatan, meskipun ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan 915 truk bantuan memasuki Jalur Gaza pada hari kedua kesepakatan gencatan senjata.

Pertahanan Sipil Palestina mengatakan 137 mayat telah ditemukan di Rafah sejak dimulainya gencatan senjata.

Tentara Israel menangkap puluhan warga Palestina di dekat Qalqilya di Tepi Barat yang diduduki, beberapa jam setelah membebaskan 90 warga Palestina dalam kesepakatan pertukaran.

Pemukim Israel membakar rumah-rumah Palestina setelah melancarkan serangan kekerasan terhadap desa Funduq dan Jinsafut, di Tepi Barat yang diduduki.

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 21 warga Palestina terluka selama serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk akibat gas air mata dan “pemukulan hebat”.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 47.035 warga Palestina dan melukai 111.091 orang sejak 7 Oktober 2023.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

21/01/2025 21:03
Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan upaya semacam itu justru mempertahankan pendudukan ilegal Israel di Palestina.

Selain itu, upaya tersebut juga dianggap sebagai wujud pengusiran warga Gaza dari Palestina.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.”

“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

Kemlu RI menegaskan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas di Gaza harus menjadi momentum negosiasi dari kedua negara.

“Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tegas Kemlu RI.

MUI juga Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

Senada dengan Kemlu RI, penolakan serupa juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menganggap rencana Trump tidak layak didukung karena adanya dugaan, hal itu hanya demi melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas.

Dia mengatakan, jika warga Gaza memang dipindahkan, maka personel yang akan direkrut Hamas bakal berkurang.

Anwar menilai rencana Trump itu demi mempermudah AS dan Israel untuk mengontrol perlawananan di Palestina.

“Pertanyaannya, apakah rencana Trump itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak. Karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima.”

“Karena dalam rencana tersebut tersirat maksud pertama, yaitu untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya karena dengan berkurangnya jumlah penduduk Gaza, maka tentu jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok perlawan terhadap pendudukan Israel, tentu akan berkurang,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

Anwar juga menganggap wacana pemindahan warga Gaza ke negara lain seperti Indonesia hanya demi mempermudah Israel untuk mencaplok Palestina.

Pasalnya, sambung Anwar, jika warga Gaza kembali ke Palestina setelah dipindahkan, maka justru itu menjadi ancaman bagi negara Zionis.

“Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat untuk mewujudkan negara Israel raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai,” tegas Anwar.

Kepada pemerintah Indonesia, Anwar meminta agar rencana Trump tersebut tidak usah digubris.

Dia mengatakan rencana Trump dengan memindahkan warga Gaza ke Indonesia hanyalah demi memperkuat Israel dan mengorbankan kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, kita berharap agar pemerintah Indonesia jangan meladeni rencana Trump tersebut karena dibalik topeng kemanusiaan yang dia pergunakan ada rencana buruk yang tidak bisa kita terima yaitu memperkuat dan memperluas negara Israel serta mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina,” pungkasnya.

Trump Berdalih untuk Rekonstruksi Jalur Gaza

Sebelumnya, Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia.

Dikutip dari NBC, dalih rencana Trump tersebut demi terwujudnya upaya rekonstruksi Jalur Gaza usai agresi Israel berakhir.

Hanya saja, menurut pejabat transisi Trump, rencana itu belum jelas lantaran belum adanya ketersediaan dari warga Gaza untuk dipindah.

“Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” demikian laporan dari pejabat transisi Trump, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, wacana itu pertama kali disampaikan pada Sabtu (18/1/2025), atau sehari sebelum gencatan Israel-Hamas berlaku di Jalur Gaza.

Wacana yang dilontarkan Trump itu pun dianggap tidak realistis serta tidak jelas.

“Jika kami tidak membantu warga Gaza, jika kami tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kami tidak memberi mereka secercah harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat tersebut.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

21/01/2025 20:56
VIDEO AS Rencanakan Relokasi 2 Juta Warga Gaza, Kemlu RI Anggap Sebagai Upaya Pengusiran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia tetap tegas pada posisi bahwa segala upaya pemindahan populasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina adalah langkah yang tidak dapat diterima.

Pernyataan ini menanggapi isu terkait upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza, Palestina ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia.

Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi, segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” kata keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (21/1/2025).

Menurut Kemlu RI, upaya tersebut lebih kepada mengurangi penduduk Gaza dan punya tujuan terselubung untuk mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

Dengan kata lain rencana relokasi itu bertujuan mengusir orang – orang Palestina dari Jalur Gaza.

“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” katanya.

Kesepakatan gencatan senjata di Gaza semestinya dijadikan momentum dimulainya negosiasi dan dialog untuk mewujudkan solusi dua negara atau two-state solution, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang sudah disepakati.

Lagipula, pemerintah Indonesia juga tidak pernah mendapat informasi apapun terkait rencana relokasi sebagian populasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia. RI lebih memilih menghindari spekulasi terkait isu tersebut tanpa didahului informasi yang jelas.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas,” terang Kemlu RI.

Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia. Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

Utusan Trump mengklaim adanya kekhawatiran aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata.

Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak – pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel – Hamas. Sehingga merekayasa kericuhan agar konflik kembali terjadi.

“Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka rasa harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat itu dikutip dari Jerusalem Post.

Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan.

Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama enam pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel.

Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

Namun ide relokasi ini dianggap kontroversial karena dipandang jadi cara sekutu Israel memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka sendiri dengan dalih mencegah konflik terulang atau menyelamatkan warga Palestina.(*)

21/01/2025 20:51
Ada Rencana Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia Sekitar 2 Juta Penduduk, Begini Respon Kemenlu RI

GELORA.CO – Utusan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkap pernyataan yang mengaitkan Indonesia dengan konflik di Gaza.

Menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berlangsung, Witkoff mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan ke Jalur Gaza.

Menurut laporan NBC, Witkoff menyebut adanya wacana relokasi sementara bagi sekitar dua juta penduduk Palestina selama proses pembangunan kembali Gaza.

Salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan adalah Indonesia.

“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka,” ujar seorang pejabat transisi yang enggan disebutkan namanya.

Penolakan Negara Arab

Meski begitu, rencana ini justru menuai banyak kontroversi.

Tim transisi Donald Trump mengakui bahwa gagasan tersebut menghadapi penolakan baik dari warga Palestina maupun negara-negara Arab.

Banyak pihak khawatir relokasi ini justru akan membuka peluang bagi Israel untuk mengusir warga Gaza secara permanen.

Saat ini, kekhawatiran lainnya justru terkait tingginya angka kejahatan yang dapat dipicu oleh interaksi antara warga Israel dan Palestina, meskipun gencatan senjata telah disepakati.

“Ingat, ada banyak orang, radikal, fanatik, bukan hanya dari pihak Hamas, dari sayap kanan pihak Israel, yang benar-benar terdorong untuk meledakkan seluruh kesepakatan ini,” tambah pejabat tersebut.

Respon Kemenlu

Pemerintah Indonesia merespons munculnya wacana relokasi warga Gaza ke Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan terkait relokasi warga Gaza.

“Pemerintah tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini,” tegas Rolliansyah di Jakarta, Senin (20/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengapresiasi gencatan senjata yang berhasil dicapai antara Hamas dan Israel.

Dalam akun X resmi miliknya, Sugiono menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh.

“Perdamaian tersebut hanya dimungkinkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional,” tulis Sugiono, Kamis (16/1/2025).

Sugiono juga mengingatkan gencatan senjata ini harus menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. ***

20/01/2025 22:14
Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman, mengumumkan rencana untuk menghentikan blokade mereka terhadap pengiriman arus barang maritim di Laut Merah, Minggu (19/1/2025).

Pencabutan blokade itu, dilaporkan dimulai dengan penghentian permusuhan dan serangan terhadap kapal-kapal “non-Israel”.

“Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi (HOCC) mengeluarkan pernyataan mencabut blokade selama setahun terhadap pengiriman di Laut Merah, menyusul penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza,” tulis laporan ME, dikutip Senin (20/1/2025).

Seperti dilaporkan, gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas dilakukan dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan.

Tahap pertama pertukaran tahanan berlangsung dengan sukses pada hari Minggu dengan bentuk pembebasan 90 tahanan Palestina oelh Israel ditukar dengan tiga sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi mengatakan kalau ke depannya, mereka tidak akan menyerang sebagian besar kategori kapal yang melintas di Laut Merah:

Kapal-kapal yang dinyatakan Houthi tidak akan diserang adalah:

Kapal yang menuju Israel
Kapal Amerika atau Inggris
Kapal yang sebagian dimiliki oleh entitas Israel
Kapal yang dioperasikan oleh kepentingan Israel tetapi dimiliki oleh negara lain

Kelompok Ansarallah Houthi Yaman mengklaim rudal hipersonik Palestine 2 yang mereka luncurkan ke Israel menghantam pangkalan udara Nevatim, Negev, wilayah pendudukan Israel pada Sabtu (29/12/2024). (Anews/File)

Kapal Berentitas Sepenuhnya Israel Tetap Jadi Target

Meski begitu, Houthi masih berencana untuk menyerang kapal yang sepenuhnya dimiliki Israel atau berbendera Israel, setidaknya sampai semua fase perjanjian gencatan senjata dilaksanakan.

“Kapal-kapal yang sepenuhnya milik Israel ini “dilarang melintasi Laut Merah, Bab-el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia saat ini,” kata pernyataan HOCC.

Dalam sebuah peringatan, kelompok itu mengatakan kalau mereka akan melanjutkan serangan terhadap pengiriman komersial jika pasukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang Yaman lagi.

Jika itu terjadi, kelompok itu memperingatkan, mereka dapat melanjutkan serangannya terhadap pengiriman khusus Amerika dan Inggris.

Pada Jumat, pemimpin Houthi, Malik Al-Houthi menyatakan kalau “operasi angkatan laut kelompok itu telah mencapai hasil yang menentukan dan kemenangan nyata” dalam bentuk pengumuman gencatan senjata di Gaza.

Namun, Houthi tetapi memperingatkan bahwa kegiatan kelompok itu dapat dilanjutkan jika pertempuran kembali terjadi di Gaza.

“Pada tahap apa pun di mana musuh Israel kembali melakukan agresi dan eskalasi, kami akan siap mendukung (Hizbullah),” kata Al-Houthi.

Sebuah kapal komesial tampak mengalami kebakaran dengan asap hitam membumbung seusai mendapat serangan di Laut Merah, Yaman. Pusat Koordinasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden keamanan serangan baru di dekat Yaman, Senin (26/8/2024). (MNA/Tangkap Layar)

Gencatan Senjata Gaza Cuma Alasan, Houthi Sudah Lemah Dihajar AS

Keputusan kelompok tersebut untuk tidak lagi melancarkan serangan rudal antikapal dan pesawat nirawak di Laut Merah telah diantisipasi oleh banyak pihak di industri pelayaran.

Dimitris Maniatis, CEO perusahaan pelayaran dan logistik Marisks, mengatakan kepada Reuters bahwa kemampuan Houthi telah berkurang secara signifikan akibat serangan udara Israel dan Amerika selama bulan lalu.

“(Karena melemahnya kekuatan) sehingga kelompok tersebut menginginkan “alasan untuk mengumumkan gencatan senjata” dan mengakhiri kampanye (blokade Laut Merah) mereka,” kata pernyataan itu dilansir ME.

Beberapa sumber lain mengatakan kepada Reuters kalau pelaku industri pelayaran sudah berencana kembali menggunakan rute dan jalur Laut Merah.

“Meski demikian perusahaan pelayaran papan atas telah menekankan bahwa mereka masih berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi menjadi stabil,” kata laporan ME.

Terlepas dari apakah jaminan mereka terhadap pelayaran Barat tetap berlaku atau tidak, pasukan Houthi tampaknya telah memilih target kapal yang tidak sejalan dengan kriteria mereka sebelumnya, dan kadang-kadang menyerang kapal yang terkait dengan sponsor asing mereka sendiri.

Nasib kapal pengangkut mobil Galaxy Leader yang dibajak dan awaknya yang terdampar masih belum pasti.

Kapal ro/ro tersebut telah tertahan di jangkar di lepas pantai barat laut Yaman selama lebih dari setahun.

Pada hari yang sama dengan pengumuman HOCC, para pemimpin Houthi mengklaim upaya kedelapan untuk menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah.

Seperti klaim sebelumnya tentang serangan Houthi terhadap kapal induk, Komando Pusat AS belum berkomentar.

Sebuah rudal yang ditembakkan oleh Houthi di Yaman dilaporkan menghantam atap sebuah rumah di pemukiman Israel di selatan Yerusalem Timur, di Yerusalem pada tanggal 14 Januari 2025 (Tangkap layar X)

Bombardir Tel Aviv Jika Langgar Gencatan Senjata

Militan sayap kanan Yaman, Houthi mengancam akan terus melakukan serangan ke kapal dagang Israel dan membombardir kota Tel Aviv jika PM Netanyahu melanggar gencatan senjata Gaza.

Ancaman ini juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree usai militant Yaman ini berhasil menghujani tiga kota Israel yakni Eilat, Tel Aviv, hingga Ashkelon.

Serangan ke sejumlah kota terbesar Israel itu dilakukan sebagai respons Houthi terhadap Israel yang terus melakukan serangan ke Gaza menjelang digelarnya gencatan senjata pada Minggu (19/1/2025).

Seree mengungkap bahwa pesawat tempur Israel masih gencar melakukan serangan di wilayah Gaza walau kesepakatan gencatan sudah senjata disetujui.

Imbas serangan ini tim medis di Gaza mencatat setidaknya ada 119 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

Houthi menilai Israel tak sungguh-sungguh dalam menjalankan perjanjian gencatan senjata, mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik.

Mengantisipasi terjadinya serangan serupa, Houthi mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung serta turut menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

Houthi baru akan menghentikan serangan terhadap Israel, setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

“Kami akan terus memantau tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ini,” kata Mohammed al-Bukhaiti kepada Al Jazeera.

“Jika Israel menghentikan agresi di Gaza, dan jika AS, Inggris, dan Israel menghentikan agresi terhadap Yaman, Houthi akan menghentikan operasi mereka, termasuk serangan terhadap angkatan laut dan kapal komersial,” imbuhnya.

Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Houthi.

Sejak Israel melakukan serangan ke Gaza, Kelompok tersebut telah meluncurkan roket ke sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.

Tak hanya itu untuk memukul mundur ekonomi Israel, Houthi juga menargetkan angkatan laut dan kapal komersial yang terkait dengan Israel dan sekutunya yang melewati Bab al-Mandeb di Laut Merah.

Akibat serangan tersebut reputasi israel yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang yang aman kini mulai tercoreng.

Hamas: Terima Kasih Houthi

Menjalang digelarnya gencatan senjata yang akan dimulai pada hari ini pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada para sekutunya yakni Houthi di Yaman yang telah membantu tercapainya gencatan senjata itu.

Selain Houthi, al-Hayya juga turut Ia juga berterima kasih kepada Hizbullah di Lebanon yang kehilangan ratusan pemimpin dan pejuang dalam mendukung perlawanan Palestina.

Lebih lanjut ia berterima kasih kepada Iran yang meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 dan 2 untuk membalas serangan Israel dan memblokir jalur kapal Israel.

“Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV.

“Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, dan tidak ada di antara kami yang akan mengabaikan pengorbanan rakyat kami di Jalur Gaza,” imbuhnya.

Isi Poin Gencatan Senjata

Sebagai Informasi, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari.

Adapun proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap.

Untuk setiap tahap nantinya, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.

Sementara dari pihak Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.

Berikut adalah poin perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

Fase Pertama

Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

Fase Kedua

Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Fase Ketiga

Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

20/01/2025 22:12
DPR Tunggu Pernyataan Resmi Donald Trump Soal Usulan Evakuasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI masih menunggu pernyataan resmi pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump atas rencana evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, langkah evakuasi itu masih sebatas usulan dan belum menjadi pernyataan resmi pemerintahan Donald Trump yang baru akan dilantik pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat atau Selasa dini hari (21/1) pukul 00.00 WIB.

“Kita tunggu berita resmi nya dari pemerintah AS , itu kan (sebatas) katanya – katanya doang,” kata TB Hasanuddin kepada Tribunnews.com, Senin (20/1/2025).

Pemerintah RI lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan juga belum mendapat informasi tersebut.

“Pemerintah RI tidak pernah mendapat informasi apapun mengenai hal ini,” kata Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, Senin (20/1/2025).

Adapun usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

Utusan Trump khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak-pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas.

Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan.

Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel.

Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

20/01/2025 18:59

Negara: Jalur Gaza

Brigade Al-Quds: Israel Tak Bisa Lenyapkan Perlawanan

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Penolakan Negara Arab

Respon Kemenlu