Negara: Jalur Gaza

  • Pengungsi Palestina Mulai Kembali ke Gaza, Hamas: Ini Kemenangan!

    Pengungsi Palestina Mulai Kembali ke Gaza, Hamas: Ini Kemenangan!

    Jakarta

    Massa pengungsi Palestina mulai kembali ke utara Jalur Gaza yang dilanda perang pada hari Senin (27/1), setelah Israel dan kelompok Hamas mengatakan mereka telah mencapai kesepakatan untuk membebaskan enam sandera lainnya.

    Terobosan ini mempertahankan gencatan senjata dan membuka jalan bagi lebih banyak pertukaran sandera-tahanan berdasarkan kesepakatan, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama lebih dari 15 bulan.

    Israel sebelumnya telah mencegah warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara, seiring Israel menuduh Hamas melanggar ketentuan gencatan senjata. Namun, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu malam, bahwa mereka akan diizinkan untuk melintas setelah kesepakatan baru tercapai.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025), massa mulai berjalan kaki ke utara di sepanjang jalan pesisir pada Senin pagi waktu setempat, membawa barang-barang apa pun yang mereka bisa.

    “Rasanya luar biasa ketika Anda kembali ke rumah, kembali ke keluarga, kerabat, dan orang-orang terkasih, dan memeriksa rumah Anda — jika itu masih sebuah rumah,” kata warga Gaza yang mengungsi Ibrahim Abu Hassera kepada AFP.

    Hamas menyebut kepulangan itu sebagai “kemenangan” bagi warga Palestina yang “menandakan kegagalan dan kekalahan rencana pendudukan dan pemindahan”.

    Sementara itu, sekutunya, Jihad Islam, menyebutnya sebagai “respons bagi semua orang yang bermimpi menggusur rakyat kami”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jihad Islam Palestina Sebut Trump Dukung Kejahatan Perang dengan Serukan Pembersihan Etnis Gaza – Halaman all

    Jihad Islam Palestina Sebut Trump Dukung Kejahatan Perang dengan Serukan Pembersihan Etnis Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihad Islam Palestina (PIJ) mengecam keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania.

    PIJ menilai pernyataan Trump sebagai bentuk dukungan terhadap “kejahatan perang” yang bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina dan memperburuk penderitaan mereka.

    Kelompok tersebut menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis, yang tidak hanya mengancam warga Gaza, tetapi juga menambah intensitas kekerasan yang telah berlangsung sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023.

    Usulan Trump langsung mendapat penolakan tegas dari berbagai pihak di Palestina, Al Jazeera melaporkan.

    Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Ramallah menyatakan bahwa rencana ini melanggar “garis merah” yang telah mereka tetapkan .

    PA menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah air mereka.

    Mereka menentang setiap upaya yang berupaya mengulang bencana besar seperti yang terjadi pada tahun 1948 dan 1967, yang dikenal sebagai Nakba, ketika banyak warga Palestina dipaksa mengungsi.

    Warga Gaza juga menolak keras ide tersebut.

    Banyak yang bersikeras bahwa mereka akan tetap tinggal di Gaza meskipun berada dalam kesulitan besar.

    Nafiz Halawa, seorang warga Gaza, menegaskan bahwa meskipun penderitaan yang mereka alami sangat besar, meninggalkan tanah air mereka adalah hal yang mustahil.

    Sementara itu, Elham al-Shabli menambahkan bahwa jika mereka benar-benar ingin meninggalkan Gaza, mereka sudah melakukannya sejak lama.

    “Perang genosida yang mereka lakukan tidak akan menghasilkan apa pun terhadap Palestina, dan kami akan tetap tinggal meskipun apa pun yang terjadi,” katanya.

    Hamas, yang memerintah Gaza, juga mengecam pernyataan Trump dan meminta Amerika Serikat untuk membatalkan proposal tersebut.

    Hamas menilai usulan ini sebagai bagian dari “skema” Israel yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dasar rakyat Palestina.

    Negara-negara Arab juga menanggapi dengan penolakan yang tegas terhadap proposal ini.

    Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima pengungsian warga Palestina dan akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk memajukan pengakuan negara Palestina yang berdaulat.

    Situasi Terkini di Gaza dan Blokade Israel

    Komentar Trump ini muncul di tengah upaya untuk memperbarui gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang telah disetujui beberapa waktu sebelumnya.

    Ribuan warga Palestina yang terjebak di blokade jalan pada hari Minggu terhalang untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

    Israel menolak membuka titik penyeberangan dan menyalahkan Hamas karena melanggar kesepakatan gencatan senjata, sementara Jihad Islam Palestina menuntut agar warga Gaza dapat kembali ke rumah mereka.

    Warga Palestina yang terpaksa tinggal di titik persimpangan di Gaza tanpa tempat berteduh yang memadai, seperti yang dilaporkan oleh wartawan Al Jazeera, Hani Mahmoud.

    Mahmoud mengungkapkan bahwa tidak ada tenda yang disediakan untuk pengungsi, dan sebagian besar orang tinggal di sana karena mereka percaya bahwa setelah pertukaran tawanan, mereka akan diperbolehkan kembali ke Gaza utara.

    Mereka kini terpaksa tidur di tempat yang tidak layak, menunggu kejelasan mengenai kembalinya mereka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Koridor Netzarim Dibuka, Israel Mulai Izinkan Pengungsi Palestina Kembali ke Gaza Utara – Halaman all

    Koridor Netzarim Dibuka, Israel Mulai Izinkan Pengungsi Palestina Kembali ke Gaza Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel per hari ini, Senin, (27/1/2025), mulai mengizinkan para pengungsi Palestina untuk kembali ke Gaza utara yang sudah hancur lebur oleh serangan Israel.

    Ribuan pengungsi Palestina dilaporkan menuju ke Gaza utara. Sebelumnya, mereka telah menunggu berhari-hari agar diizinkan ke sana.

    Wartawan Associated Press menyebut ada beberapa orang yang menyeberangi Koridor Netzarim setelah pukul 07.00 waktu setempat. Saat itu adalah jam pembukaan titik pemeriksaan.

    Israel akhirnya mengizinkan pengungsi kembali ke Gaza utara setelah ada penundaan selama dua hari.

    Penundaan itu dipicu oleh ketidaksepakatan antara Hamas dan Israel perihal pembebasan sandera. Israel menyebut Hamas telah mengubah urutan sandera yang akan dibebaskannya.

    Pada awal perang, Israel pernah mengevakuasi paksa warga Palestina di Gaza utara. Sekitar satu juta orang akhirnya mengungsi ke Gaza selatan dan tidak diizinkan kembali.

    Meski demikian, ada sebanyak ratusan ribu warga Palestina tetap bertahan di Gaza utara.

    Wanita Palestina berada di Gaza utara yang hancur karena serangan Israel. (Haaretz)

    Tempo hari Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut warga Palestina tak akan diizinkan kembali ke Gaza utara jika seorang warga Israel bernama Arbel Yehoud dibebaskan Hamas.

    Israel berkata Yehoud seharusnya sudah dibebaskan minggu lalu. Namun, seorang pejabat Hamas mengatakan Yehoud baru akan dibebaskan minggu berikutnya.

    Pada hari Sabtu lalu ada ratusan warga Palestina yang berkumpul di Wadi Gaza dan berharap bisa menuju ke Gaza utara. Wadi Gaza adalah wadi atau sungai yang menjadi batas Gaza utara dengan wilayah lainnya.

    “Saya menunggu izin [Israel] sehingga saya bisa mencari putra saya yang tewas dalam perang dan memberinya pemakaman yang layak,” kata salah satu pengungsi wanita Palestina, dikutip dari Euro News.

    Dalam perjanjian gencatan senjata, Israel diharuskan menarik militernya dari area padat penduduk dan mengizinkan warga Palestina kembali ke rumah masing-masing.

    Pembebasan sandera dan tahanan juga menjadi bagian dalam perjanjian gencatan.

    Pada tahap pertama yang berlangsung 6 minggu, Hamas akan membebaskan 33 warga Israel yang disanderanya. Di sisi lain, Israel akan membebaskan ratusan warga Palestina yang ditahan di penjara.

    Tahap kedua akan mengarah kepada penghentian perang di Gaza secara permanen. Pada tahap ini Hamas akan membebaskan sandera yang tersisa, sedangkan Israel akan melepaskan sekitar 1.000 warga Palestina yang ditahan.

    Di samping itu, pada tahap ini militer Israel akan menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

    Adapun tahap ketiga atau yang terakhir adalah pembangunan kembali Gaza. Hamas akan menyerahkan jasad sandera yang meninggal.

    Rincian tahap dua dan ketiga akan dimatangkan saat tahap pertama berlangsung.

    Warga Palestina membawa barang-barang mereka saat berjalan kembali ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan setelah penarikan sebagian pasukan Israel dari kota tersebut. (Quds News Network)

    Trump ingin pengungsi Gaza pindah ke Yordania dan Mesir

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya menerima lebih banyak pengungsi dari Jalur Gaza.

    Pemindahan pengungsi itu ditujukan untuk “sekadar membersihkan” area yang hancur lebur karena perang dan menciptakan awal yang baru.

    Di sisi lain, Yordania dan Mesir telah menolak usulan semacam itu dan menganggapnya sebagai ancaman. Kedua negara itu menyinggung Israel yang menolak untuk berkomitmen mengizinkan para pengungsi untuk kembali ke Gaza.

    The Times of Israel melaporkan banyak warga Palestina yang takut tidak akan bisa kembali ke Gaza. 

    Meski demikian, sejak perang di Gaza meletus 1,5 tahun lalu, sudah ada lebih dari 100.000 warga Gaza yang berhasil mengungsi ke Mesir.

    Mereka dilaporkan diminta membayar biaya sangat mahal agar bisa masuk wilayah Mesir. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak mendapat bantuan apa pun karena Mesir menolak mengakui mereka sebagai pengungsi.

    Gagasan tentang pemindahan sebagian pengungsi Gaza juga sudah diwacanakan oleh AS di bawah Presiden Joe Biden pada awal perang. Namun, Yordania dan Mesir langsung menolaknya mentah-mentah.

    Akan tetapi, AS yang kini dipimpin Trump kembali menggulirkan wacana pemindahan itu. Saat ini ada lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza.

    Saat diwawancarai wartawan di dalam pesawat Air Force One, Trump menyebut Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengaku sudah berbicara kepada Raja Yordania Abdullah II perihal masalah itu. Lalu, dia mengatakan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sissi pada hari Minggu.

    Trump menceritakan sedikit percakapannya dengan Abdullah.

    “Saya akan senang jika Anda menerima lebih banyak [pengungsi] karena saya melihat seluruh wilayah Gaza saat ini, dan Gaza berantakan, Gaza benar-benar berantakan,” kata Trump kepada Abdullah.

    Ketika ditanya apakah pemindahan itu solusi sementara atau jangka panjang, Trump berkata, “Bisa keduanya.”

    “Kalian berbicara tentang mungkin sekitar 1,5 juta orang, dan kita sekadar membersihkan semua itu. Kalian tahu, selama berabad-abad ada banyak sekali, banyak, konflik di tempat itu. Dan saya tidak tahu, sesuatu harus terjadi.”

    “Secara harfiah, Gaza kini lokasi pembongkaran. Hampir segalanya dibongkar dan orang-orang di sana sekarat.”

    “Jadi, saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi berbeda, tempat mereka mungkin bisa tinggal damai, berbeda dengan biasanya.”

    (*)

  • Pengungsi Palestina Mulai Kembali ke Gaza, Hamas: Ini Kemenangan!

    Presiden Palestina Kecam Keras Rencana Trump Relokasi Warga Gaza!

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam “proyek apa pun” untuk merelokasi warga Gaza ke luar wilayah tersebut. Hal ini disampaikan, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/5/2025), tanpa menyebut nama pemimpin AS tersebut, Abbas “menyatakan penolakan dan kecaman keras terhadap proyek apa pun yang bertujuan untuk menggusur warga kami dari Jalur Gaza”. Demikian menurut sebuah pernyataan dari kantornya, seraya menambahkan bahwa warga Palestina “tidak akan meninggalkan tanah dan tempat-tempat suci mereka”.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia ingin Yordania dan Mesir mengambil warga Palestina dari Gaza, menyarankan “kita bersihkan saja semua itu”.

    Gagasan itu langsung ditolak oleh Yordania. Mesir juga sebelumnya telah menentang segala usulan bahwa warga Gaza dapat dipindahkan ke negara tersebut.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kepresidenan Palestina, Abbas mengatakan: “Kami tidak akan membiarkan terulangnya bencana yang menimpa rakyat kami pada tahun 1948 dan 1967.”

    Bencana tersebut dikenal oleh warga Palestina sebagai Nakba, atau “malapetaka”, ketika ratusan ribu orang mengungsi selama perang yang bertepatan dengan berdirinya Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    Jakarta

    Beberapa jam setelah memangku jabatan presiden AS, Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Langkah ini menurut banyak ahli dapat menghambat respons dunia terhadap pandemi di masa mendatang, demikian dilaporkan koresponden BBC, Stephanie Hegarty.

    Ini adalah kedua kalinya Presiden Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari WHO. Pada 2020, di puncak pandemi Covid, Trump memberi tahu WHO bahwa ia akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Presiden Joe Biden ketika ia menjabat tahun berikutnya.

    Trump mengkritik penanganan Covid oleh WHO dan “kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan”. Dia juga secara terbuka mengkritik pengaruh China dalam organisasi tersebut.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO dan membayar sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Banyak negara berpendapatan rendah bergantung pada badan tersebut untuk mendukung sistem kesehatan mereka yang rapuh dan mensponsori kampanye vaksinasi yang telah efektif dalam memberantas penyakit. Pemotongan anggaran badan tersebut dapat mempengaruhi program-program ini.

    BBC memantau bagaimana negara-negara di seluruh dunia bereaksi terhadap pengumuman Trump.

    Negara-negara miskin di Afrika bergantung pada WHO

    Dorcas Wangira, Koresponden Kesehatan BBC Afrika

    Sejumlah pakar kesehatan di Afrika memperingatkan keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari WHO justru dapat memutarbalikkan kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam memerangi penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV di Afrika. Banyak negara-negara miskin di Afrika masih bergantung hampir sepenuhnya pada WHO untuk bantuan teknis dan vaksin.

    Sebagai kontributor keuangan terbesar WHO, keluarnya AS dari lembaga tersebut akan membuat pendanaan untuk program-program penting di seluruh Afrika berkurang drastis, termasuk kesiapsiagaan kesehatan, tanggap darurat, dan vaksinasi anak-anak.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS juga memainkan peran penting dalam merespons keadaan darurat kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat 214 keadaan darurat kesehatan di benua itu tahun lalunaik dari 166 pada tahun 2023. Di antara kondisi darurat adalah mpox.

    Tahun lalu, AS bermitra dengan Rwanda dan WHO untuk mengatasi wabah MVD di negara itu.

    Kolera, demam berdarah, dan campak juga telah muncul kembali di seluruh Afrika tahun lalu. Pada bulan Desember, WHO mencatat bahwa wabah kolera menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

    Getty ImagesWHO dan badan internasional lainnya telah menyediakan dana dan sumber daya teknis untuk mendukung program vaksinasi polio di Pakistan.

    Hilang pengaruh atau peluang baru?

    Sylvia Chang, BBC News China

    Penarikan diri AS dari WHO dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan, yang memungkinkan China memperluas pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global.

    Memperkuat peran Beijing dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO, telah menjadi prioritas utama bagi pemimpin China, Xi Jinping. China telah meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO dan memposisikan dirinya sebagai suara utama dalam kesehatan global, khususnya selama pandemi Covid-19.

    Ketika kasus pertama Covid-19 muncul di Wuhan pada bulan Desember 2019, otoritas China awalnya membungkam para pelapor dan meremehkan tingkat keparahan wabah tersebut.

    Bahkan pada pertengahan Januari 2020, ketika virus tersebut menyebar secara internasional, pejabat China menyatakan tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia.

    Pada Selasa (21/01), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan. Dia menegaskan dukungan China yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut dalam membina kerja sama kesehatan masyarakat internasional.

    Getty ImagesWHO membantu mengendalikan penyebaran demam berdarah di Sri Lanka.

    Imbas pendanaan berkurang

    Ishara Danasekara, BBC News Sinhala

    Di Sri Lanka, WHO memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan, menyediakan keahlian teknis penting, pendanaan, dan dukungan strategis untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat utama.

    WHO berperan penting dalam meningkatkan hasil Kesehatankhususnya kesehatan ibu dan anak, kampanye vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis.

    Jadi, jika pendanaan WHO dikurangi, Sri Lanka akan menghadapi kemunduran yang signifikan. Kampanye vaksinasi dapat tertunda, yang menyebabkan munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Upaya untuk memerangi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, mungkin juga akan tersendat, yang akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan. Bantuan WHO juga terbukti sangat penting bagi Sri Lanka selama krisis nasional, seperti tsunami 2004 dan pandemi Covid-19.

    Getty ImagesAnak-anak di bawah usia lima tahun di India divaksinasi untuk mencegah polio sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menurunkan kasus polio.

    Imran Qureshi, BBC News Hindi

    “Kita mungkin harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa dan China akan turun tangan secara besar-besaran,” kata Prof. K. Srinath Reddy, mantan kepala Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

    Penarikan mundur AS dari WHO dapat menghadirkan “peluang besar bagi China” dan UE untuk meningkatkan peran mereka di panggung global, katanya kepada BBC.

    Prof Reddy mengharapkan dampak yang lebih besar akan dirasakan dalam program kesehatan internasional seperti pengawasan patogen, tuberkulosis, dan resistensi antimikroba ketimbang pada program khusus India. Namun, ia juga yakin dukungan ekstra bilateral akan datang dari CDC, Institut Kesehatan Nasional, dan yayasan lain yang berbasis di AS.

    “Dalam dunia yang saling bergantung dan saling terhubung, [keluarnya AS dari WHO] akan berdampak buruk tidak hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi AS,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pada era pasca-Covid-19, kerja sama multilateral akan terus menjadi krusial dalam menangani tantangan kesehatan global utama, mulai dari ancaman pandemi hingga perubahan iklim.

    Kehilangan kontributor keuangan nasional utama WHO berarti negara lain “perlu meningkatkan kontribusi mereka dan meningkatkan tingkat kolaborasi ilmiah di antara mereka sendiri”, tambahnya.

    “Baik kerja sama internasional maupun kemandirian sekarang akan memperoleh tujuan baru dan bentuk fungsi yang baru.”

    Tarhub Asghar, BBC News Urdu

    Bagi negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam perang melawan polio, keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada upaya pemberantasan polio di masa mendatang. Pakistan dan Afghanistan adalah dua negara terakhir di dunia yang masih bergulat dengan polio endemik.

    Meskipun telah berupaya keras selama bertahun-tahun, Pakistan telah menghadapi kemunduran signifikan. Akibatnya kasus polio terus meningkat. Pada 2023, lebih dari separuh anak-anak yang tertular polio di Pakistan belum menerima imunisasi rutin apa pun, menurut kementerian kesehatan.

    Strategi Pakistan saat ini untuk mengatasi penyakit yang melumpuhkan ini sangat bergantung pada pendanaan donor internasional ketimbang investasi dalam negeri.

    WHO dan lembaga internasional lainnya telah menyediakan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan untuk mendukung upaya vaksinasi dan kampanye kesehatan. Pada 2023, WHO memberikan salah satu kontribusi terbesarnya untuk program polio Pakistan.

    Namun, mantan menteri kesehatan Dr Zafar Mirza telah meremehkan dampak langsung keluarnya AS dari WHO. Alasan dia, WHO didukung oleh sejumlah besar negara dan pendanaan AS bukanlah satu-satunya jalur penyelamat untuk pemberantasan polio.

    Namun, “hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan membangun sistem perawatan kesehatan Pakistan yang tangguh dan mandiri”, imbuhnya.

    Para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa meskipun penarikan AS mungkin tidak serta-merta menghentikan pendanaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem kesehatan global secara signifikan memperlambat segala hal mulai dari produksi vaksin hingga peluncuran program. Dan bagi Pakistan, hal ini tentu saja berarti meningkatnya ketidakpastian dalam memerangi polio.

    Getty ImagesKelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan virus polio muncul kembali di Gaza.

    Pemain kunci di Timur Tengah

    Hanan Razek, BBC News Arabic

    Perintah eksekutif Trump muncul di saat dunia Arab menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan akan penyebaran penyakit, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.

    Hampir setengah dari 2,1 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Deteksi polio pada Juli 2024 memicu kekhawatiran akan wabah tersebut.

    Pakar kesehatan mengaitkan penyebaran penyakit baru-baru ini dengan dampak konflik yang menghancurkan sistem dan infrastruktur kesehatan Gaza sejak 2023. Meskipun blokade mencegah masuknya makanan dan pasokan medis, WHO memastikan lebih dari setengah juta anak di bawah 10 tahun mendapat vaksinasi polio, sebagian besar di Gaza tengah dan selatan.

    Kolera adalah masalah kesehatan lain yang berkembang, karena penyakit ini semakin menyebar di Timur Tengah.

    Di kamp pengungsi al-Hol, Suriahyang menampung lebih dari 40.000 orang terlantarkurangnya air bersih menyebabkan insiden kolera melonjak menjadi lebih dari 200 kasus bulan lalu. WHO memberikan dukungan dengan kampanye vaksinasi 10 hari untuk menghentikan penyebaran penyakit.

    BBC News Persian

    Dampak langsung penarikan mundur AS dari WHO bagi sektor kesehatan Iran tidak pasti. Namun, langkah itu dapat membawa perubahan dalam pendanaan, diplomasi kesehatan global, dan inisiatif kesehatan regional.

    Iran mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan WHO sehingga organisasi tersebut mengoperasikan kantor di ibu kota, Teheran.

    Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat serta meningkatkan layanan perawatan kesehatan di negara tersebut. Kemitraan ini berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat.

    WHO juga sering memfasilitasi program kesehatan regional yang memerlukan kolaborasi antara negara-negara tetangga. Tidak adanya dukungan AS dapat memengaruhi cakupan dan efektivitas inisiatif ini, secara tidak langsung memengaruhi partisipasi Iran dan manfaat yang diperolehnya dari inisiatif tersebut.

    Negara-negara lain, seperti China, mungkin akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam kesehatan global yang dapat mengubah lanskap geopolitik tempat Iran beroperasi. Hal ini berpotensi membuka jalan baru bagi kolaborasi bagi Iran, atau tantangan, tergantung pada aliansi dan kepentingan yang berkembang dalam WHO.

    Lihat juga Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas, Mesir, Yordania Tolak Ide Trump untuk Usir Warga Gaza: Ini Pembersihan Etnis – Halaman all

    Hamas, Mesir, Yordania Tolak Ide Trump untuk Usir Warga Gaza: Ini Pembersihan Etnis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil ketua Hamas di luar negeri, Musa Abu Marzouk, mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dia mengatakan gagasan Donald  Trump untuk menggusur warga Jalur Gaza sudah lama diungkapkan di publik.

    “Tidak ada orang Palestina atau Arab yang akan menerima gagasan perpindahan dari Donald Trump,” kata Abu Marzouk kepada Al Arabiya, Minggu (26/1/2025).

    “Gagasan Presiden AS tentang pengungsian berarti pembersihan etnis masyarakat Gaza,” lanjutnya.

    Dia mengatakan ide tersebut tidak akan berhasil.

    Sementara itu, Mesir dan Yordania juga menanggapi pernyataan Donald Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengatakan solusi terhadap masalah Palestina adalah solusi Palestina.

    Ia menegaskan Yordania menolak pengungsian warga Palestina dari wilayah Palestina mana pun.

    “Kerajaan Yordania adalah untuk rakyat Yordania dan Negara Palestina adalah untuk rakyat Palestina,” tegasnya.

    Menteri tersebut mengatakan Yordania melanjutkan penyaluran bantuan ke Jalur Gaza, sebelum upaya rekonstruksi.

    Yordania juga berharap dapat bekerja sama dengan sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS), untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan masalah Palestina belum selesai karena Israel menunda untuk menyelesaikannya, di antaranya Israel belum mengakhiri pendudukannya dan memulihkan hak rakyat Palestina.

    “Mesir menolak setiap pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut ini, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah atau mengevakuasi tanah dari pemiliknya melalui penggusuran atau mendorong warga Palestina pergi dari tanah mereka, baik sementara atau jangka panjang,” kata kementerian itu.

    Mesir menyerukan komunitas internasional untuk mulai mengimplementasikan solusi dua negara, termasuk perwujudan negara Palestina sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan garis tanggal 4 Juni 1967.

    Donald Trump Ingin Usir Warga Palestina dari Jalur Gaza

    Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin Mesir dan Yordania menerima warga Palestina dari Gaza.

    Donald Trump mengatakan dia telah mengajukan permintaan tersebut kepada Raja Yordania Abdullah dan berencana menanyakannya kepada presiden Mesir pada Minggu juga.

    Sebelumnya, Donald Trump menggambarkan Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan seluruh tempat itu. Pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang,” kata Donald Trump, Minggu, seperti diberitakan BBC.

    Baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut. Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.

    Pemerintah AS merupakan sekutu utama Israel dan pendonor terbesar untuk militer Israel sejak pendirian negara tersebut di Palestina pada 1948 dan menyalurkan bantuan militer per tahun ke Israel.

    Selain itu, banyak warga Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda, termasuk dari AS, dan mendirikan pemukiman ilegal di wilayah Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Setelah IDF Bunuh 22 Orang, Hizbullah Desak Israel Mundur dari Lebanon sesuai Perjanjian – Halaman all

    Setelah IDF Bunuh 22 Orang, Hizbullah Desak Israel Mundur dari Lebanon sesuai Perjanjian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hizbullah Lebanon menyerukan mediator untuk mewajibkan Israel menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada Minggu (26/1/2025), sesuai kesepakatan gencatan senjata yang disetujui pada 27 November 2024.

    Dalam perjanjian itu, Israel harus menarik pasukannya dari Lebanon dan diberi waktu hingga 60 hari.

    Namun, pada Minggu kemarin, pasukan Israel masih berada di Lebanon dan menembaki perbatasan hingga menewaskan 22 orang dan melukai 124 lainnya.

    “Komunitas internasional, yang dipimpin oleh negara-negara yang mensponsori perjanjian tersebut, diharuskan memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi pelanggaran dan kejahatan musuh Israel dan mewajibkan mereka untuk sepenuhnya menarik diri dari tanah kami,” kata Hizbullah pada Minggu (26/1/2025).

    Sementara itu, tentara Lebanon mengumumkan mereka berdiri berdampingan dengan penduduk kota-kota perbatasan di selatan negara itu dalam menghadapi tentara Israel.

    Tentara Lebanon mengatakan penembakan tersebut terjadi karena Israel menargetkan rakyat Lebanon dan terang-terangan menolak untuk mematuhi gencatan senjata.

    Tentara Lebanon juga mengimbau warganya untuk tidak memasuki beberapa tempat yang masih ada tentara Israel.

    Sementara itu, tentara Israel merilis pernyataan yang mengatakan, “Tentara (Israel) melepaskan tembakan peringatan setelah melihat tersangka mendekati mereka,” menurut klaim mereka.

    Tentara Israel mengatakan mereka menangkap sejumlah orang yang merupakan ancaman bagi pasukannya dan mereka sedang diinterogasi.

    Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hizbullah

    Perjanjian gencatan senjata Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November 2024, dengan mediasi dari sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).

    Perjanjian itu mengharuskan Israel menarik pasukannya dari Lebanon dalam waktu 60 hari, yaitu paling lambat pada 26 Januari 2025, dan disertai dengan peningkatan penempatan Angkatan Darat Lebanon dan UNIFIL.

    Sementara itu, Hizbullah harus menarik anggota dan peralatannya serta mundur ke utara Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari perbatasan, dan membongkar semua struktur militer yang tersisa di wilayah Selatan.

    Namun, pada Jumat (24/1/2025), Israel menuduh pemerintah Lebanon tidak sepenuhnya menerapkan perjanjian tersebut.

    Sementara, tentara Lebanon menganggap Israel tidak mematuhi perjanjian itu karena tidak menarik semua pasukannya hingga batas waktu.

    Tentara Lebanon mengatakan telah meningkatkan penempatan pasukan di selatan Sungai Litani dan berkoordinasi dengan komite lima partai yang mengawasi pelaksanaan perjanjian itu dan UNIFIL.

    Tentara Lebanon menegaskan, keterlambatan dalam sejumlah tahap terjadi karena penundaan penarikan pasukan Israel.

    Mereka menekankan siap untuk menyelesaikan penempatan tentara Lebanon segera setelah Israel menarik pasukannya dari Lebanon.

    Sebelumnya, Hizbullah mendukung Hamas di Gaza dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon selatan sejak 8 Oktober 2023. 

    Hizbullah sebelumnya mengatakan tidak akan berhenti menyerang Israel jika Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Namun, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

    Sementara itu, Hamas menghormati keputusan Hizbullah meski saat itu Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan kedua pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan tentara wanita Israel dengan 200 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

    Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

    Kairo

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki ide untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Mesir dan Yordania kompak menolak ide Trump.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), Mesir tegas menolak rencana Trump yang ingin ‘pembersihan’ jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir mendukung penuh masyarakat Gaza untuk menetap di tanah mereka sendiri.

    “Dukungan berkelanjutan Mesir terhadap ketabahan rakyat Palestina di tanah mereka,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Mesir mengkritik keras pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. Mesir menolak mentah-mentah segala bentuk pencaplokan tanah Palestina oleh Israel.

    “Menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah, atau dengan depopulasi penduduk di tanah tersebut melalui pengungsian, atau mendorong pemindahan atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, baik untuk sementara atau jangka panjang,” tegasnya.

    Hal yang sama juga diutarakan otoritas Yordania. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina.

    “Penolakan kami terhadap pengungsian warga Palestina adalah tegas dan tidak akan berubah. Yordania adalah untuk warga Yordania dan Palestina adalah untuk warga Palestina,” kata Safadi dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

    Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

    Washington

    Banyak sekali perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) usai Donald Trump resmi menjadi Presiden. Yang paling fenomenal yakni ide memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania serta setuju mengirim bom seberat 2.000 untuk Israel.

    Terbaru, Trump mencabut penangguhan pengiriman pasokan bom seberat 2.000 pon ke Israel. Padahal, pengiriman bom itu sempat disetop AS era Joe Biden.

    “Kami merilisnya. Kami merilisnya hari ini. Dan mereka akan menerimanya. Mereka telah membayarnya dan telah menunggunya untuk waktu yang lama. Bom-bom itu telah disimpan,” kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One, dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025).

    Biden sendiri menunda mengirim bom karena khawatir dampaknya akan dirasakan warga sipil, khususnya di Rafah, Gaza. Bom seberat 2.000 pon itu dianggap dapat merobek beton dan logam tebal, menciptakan radius ledakan yang luas.

    Reuters melaporkan tahun lalu bahwa pemerintahan Biden telah mengirim ribuan bom seberat 2.000 pon ke Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina dari Gaza tetapi telah menahan satu pengiriman.

    AS sendiri mengirim bantuan dana untuk Israel senilai miliaran dolar sejak perang dimulai. Ketika ditanya mengapa ia melepaskan bom yang kuat itu, Trump menjawab, “Karena mereka membelinya.”

    Trump Minta Yordania dan Mesir Tampung Pengungsi Gaza

    Ilustrasi. Pengungsi korban perang Gaza (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Trump juga menginginkan pengungsi Gaza ditampung di negara-negara yang berdekatan dengan Gaza. Sebut saja Yordania hingga Mesir.

    Sampai-sampai, Trump menelepon Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi. Trump berencana membangun perumahan dan memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari tanah mereka sendiri.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    “Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa telah terjadi konflik selama berabad-abad di wilayah tersebut.

    Menurut Trump, Gaza saat ini seperti lokasi pembongkaran bangunan. Hampir semua bangunan di Gaza hancur oleh ulah sekutu AS sendiri, Israel.

    “Jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi lain di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup dengan damai untuk perubahan,” sambungnya.

    Perumahan yang disinggung Trump ini hanya bersifat sementara. Tapi ia juga menyebut ‘bisa bersifat jangka panjang’.

    Trump dan Biden telah menjadi pendukung kuat sekutu AS yaitu Israel bahkan ketika AS telah dikritik oleh para pembela hak asasi manusia atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat serangan militer Israel. Para pengunjuk rasa telah menuntut embargo senjata namun tidak berhasil.

    AS mengatakan bahwa mereka membantu Israel mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi, serangan Israel itu sebagian juga menyasar ke perempuan dan anak-anak. Puluhan ribu orang tewas karena aksi militer Israel ini.

    Gencatan senjata Gaza mulai berlaku seminggu yang lalu dan telah menyebabkan pembebasan beberapa sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Update Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza: 47.306 Orang

    Update Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza: 47.306 Orang

    Gaza

    Kementerian Kesehatan di Gaza, yang dikuasi Hamas, memperbaruhi data korban tewas akibat serangan Israel. Terkini, jumlah korban tewas mencapai 47.306 orang.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), meski sudah ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tapi jumlah korban tewas masih meningkat. Pasalnya, baru ditemukan mayat-mayat baru di bawah puing-puing reruntuhan.

    Kementerian Kesehatan mengatakan rumah sakit di Jalur Gaza telah menerima 23 jenazah dalam 72 jam terakhir. Sebanyak 14 di antaranya ditemukan di bawah reruntuhan, 5 meninggal karena luka akibat perang sebelumnya, dan ada 4 korban jiwa baru.

    Tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kasus kematian baru itu bisa terjadi di tengah gencatan senjata. Di kesempatan yang sama, perang antara Israel dan Hamas menyebabkan 111.483 orang terluka.

    Beberapa warga Gaza meninggal dunia karena luka yang diderita sebelum gencatan senjata. Sementara, sistem kesehatan di wilayah Palestina sebagian besar hancur akibat pertempuran dan pemboman oleh militer Israel selama lebih dari 15 bulan.

    Kementerian Kesehatan mengimbau kepada warga Gaza untuk mengirimkan informasi dan data tentang anggota keluarga yang meninggal atau hilang untuk membantu update data.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu