Negara: Jalur Gaza

  • Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik

    TRIBUNNEWS.COM- Rencana Donald Trump mengambilalih Gaza memecah belah Partai Republik, menimbulkan pertanyaan tentang ‘America First’.

    Gagasan itu memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari kalangan Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Donald Trump.

    Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS menduduki Jalur Gaza memicu kebingungan dan skeptisisme dari sebagian rekan Republiknya pada hari Rabu, sementara yang lain mendukung gagasannya yang “berani dan tegas”.

    Bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Donald Trump mengusulkan AS “mengambil alih Gaza” dan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah mengusir warga Palestina.

    Gagasan tersebut memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari Partai Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Trump seperti menghentikan bantuan luar negeri dan memberhentikan ribuan pekerja federal.

    Anggota parlemen yang skeptis mengatakan mereka masih mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina yang telah lama menjadi dasar diplomasi AS. 

    Beberapa juga menolak gagasan untuk membelanjakan uang pembayar pajak AS atau mengirim pasukan AS.

    “Saya pikir kita memilih Amerika terlebih dahulu,” kata Senator Republik Rand Paul di X. 

    “Kita tidak punya urusan untuk memikirkan pendudukan lain yang akan menghancurkan harta kita dan menumpahkan darah prajurit kita.” 

    Partai Republik memiliki mayoritas tipis di Kongres atas Partai Demokrat, yang menolak gagasan itu secara langsung. 

    “Itu adalah pembersihan etnis dengan nama lain,” kata Senator Chris Van Hollen di MSNBC .

    Senator Republik Jerry Moran mengatakan gagasan solusi dua negara tidak bisa begitu saja ditolak. “Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara sepihak,” katanya kepada wartawan.

    Senator Lisa Murkowski mengatakan dia tidak akan berspekulasi tentang kemungkinan usulan untuk mengirim pasukan AS ke wilayah “yang sudah cukup mengalami kekacauan.”

    “Saya bahkan tidak ingin berspekulasi mengenai pertanyaan itu, karena menurut saya itu cukup menakutkan,” katanya.

    Ketua DPR Mike Johnson memuji rencana tersebut sebagai “tindakan berani dan tegas untuk mencoba mengamankan perdamaian di wilayah tersebut.”

    ‘Dukung presiden’

    Johnson mengatakan dia akan membahas masalah tersebut dengan Netanyahu ketika dia bertemu dengannya di US Capitol pada hari Kamis.

    “Saya pikir orang-orang memahami pentingnya hal itu, dan kami akan mendukung Israel saat mereka berupaya mencapai tujuan ini. Dan kami akan mendukung Presiden atas inisiatifnya,” kata Johnson dalam konferensi pers. 

    Trump berkampanye dengan janji bahwa ia akan menghindari keterlibatan asing baru dan “perang abadi,” dan jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan minat yang terbatas terhadap agenda ekspansionisnya yang baru, bahkan di antara para pemilih Republik.

    Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 20-21 Januari, setelah pelantikan Trump tetapi sebelum komentar terakhir tentang Gaza, menemukan bahwa hanya 15 persen dari Partai Republik yang mendukung gagasan AS menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh wilayah baru.

    Perwakilan Tim Burchett, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan dia mendukung saran Trump bahwa AS harus mengembangkan properti tepi laut Gaza yang berharga.

    “Saya pikir orang Amerika dan kapitalisme memiliki peluang nyata untuk menyebabkan perubahan nyata di dunia, dan itu akan menjadi contoh sempurna dari itu,” katanya.

    Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan ia mendukung “membawa perdamaian, stabilitas, dan keamanan ke wilayah itu,” tetapi setiap gagasan harus diperiksa secara menyeluruh.

     

    SUMBER: THE NEW ARAB

  • Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Sesi Tukar Kado, Netanyahu Hadiahi Trump Pager Emas, Presiden AS Beri Sebuah Foto untuk PM Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah berupa pager emas dan pager biasa kepada Presiden AS Donald Trump.

    Hadiah tersebut tampaknya merujuk pada serangan besar yang terjadi di Lebanon pada September 2024, dikutip dari Middle East Eye.

    Menurut laporkan, operasi tersebut menghancurkan jaringan komunikasi kelompok Hizbullah.

    Dikutip dari Channel 12, Trump membalas hadiah tersebut dengan memberikan Netanyahu sebuah foto mereka berdua yang diambil saat kunjungan perdana menteri ke Amerika Serikat.

    Foto itu disertai dedikasi, “Untuk Bibi, seorang pemimpin besar”.

    Trump Puji Serangan Pager di Lebananon: “Operasi Hebat”

    Serangan pager yang terjadi pada 17 September 2024 melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah di seluruh Lebanon.

    Ledakan ini menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai kurang lebih 4.000 orang lainnya.

    Para korban luka mengalami cedera di kepala dan perut.

    Sementara beberapa kehilangan penglihatan atau anggota tubuh, terutama jari.

    Di antara korban terdapat seorang gadis berusia 10 tahun yang terbunuh di Lembah Bekaa, Lebanon, ketika pager ayahnya, yang merupakan anggota Hizbullah, meledak.

    Putra seorang anggota parlemen Hizbullah juga dilaporkan termasuk di antara mereka yang tewas

    Keesokan harinya, serangkaian ledakan walkie-talkie turut terjadi, termasuk di sebuah pemakaman yang menewaskan lebih dari 20 orang yang sebelumnya tewas dalam ledakan pager.

    Trump merujuk serangan tersebut sebagai “operasi besar”, Times of Israel melaporkan.

    Presiden AS juga mengakui keberhasilan operasi yang berfokus pada anggota Hizbullah Lebanon, meskipun banyak individu yang tidak berafiliasi dengan kelompok tersebut juga menjadi korban.

    Beberapa non-kombatan yang tidak terkait dengan kelompok teroris itu juga turut menjadi korban.

    Serangan di Lebanon ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Hizbullah, yang didukung oleh Iran.

    Serangan tersebut merupakan bagian dari respons Israel terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Hizbullah, yang dimulai setelah serangan dari kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Selama konflik ini, Israel memperintahkan serangan balasan terhadap kelompok Hizbullah sebagai bagian dari upaya untuk menanggapi ancaman yang terus meningkat dari kelompok teroris tersebut.

    Operasi yang merusak infrastruktur komunikasi Hizbullah ini telah mengundang pujian dari Trump yang menilai langkah tersebut sebagai operasi yang sangat berhasil.

    Meskipun menyebabkan korban jiwa di luar sasaran yang dimaksud, operasi tersebut dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar.

    Trump Berniat Ambil Alih Gaza

    Dalam konferensi pers selama pertemuan Trump dan Netanyahu du Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025) waktu AS, keduanya membahas tentang Jalur Gaza.

    Presiden AS menyatakan akan mengambilalih Gaza dan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

    “AS akan mengambilalih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pembangunan di sana,” kata Trump, dikutip dari The Guardian.

    “Kami akan bertanggung jawab untuk membersihkan wilayah tersebut dari bom-bom yang belum meledak dan senjata-senjata berbahaya lainnya.”

    “Kami akan meratakan wilayah tersebut dan menghilangkan bangunan-bangunan yang hancur.”

    “Jika diperlukan, kami akan melakukannya.”

    “Kami akan mengambilalih, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” tambahnya.

    Ketika ditanya siapa yang akan tinggal di Gaza, Trump menyatakan, tempat itu bisa menjadi rumah bagi “masyarakat dunia”.

    Ia bahkan menggambarkan Gaza sebagai calon “Riviera-nya Timur Tengah.”

    Seruan pengambilalihan Gaza mendapat kecaman masyarakat internasional, termasuk Hamas.

    Kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza telah mengkritik pernyataan Trump, Indian Express melaporkan.

    Mereka mengatakan gagasan Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

    Perkembangan Terkini Perang Israel-Hamas di Gaza

    Utusan Palestina untuk PBB: Gaza Bukan Tanah Bebas yang Bisa Dirampas

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan pidato di hadapan wartawan di New York, menanggapi komentar Trump tentang “;pengambilalihan” Jalur Gaza.

    “Jalur Gaza bukanlah tanah bebas yang bisa direbut oleh siapa pun,” kata Mansour, dikutip dari Al Jazeera.

    “Hari-hari seperti itu sudah berlalu. Setiap bidang tanah di negara mana pun adalah milik orang-orang yang tinggal di bidang tanah tersebut.”

    “Oleh karena itu, Anda tahu, kami bertekad untuk tetap berada di Jalur Gaza.”

    Pasukan Israel Kepung Kamp Far’a

    Militer Israel telah melanjutkan pengepungan selama berhari-hari di kamp Far’a, selatan Tubas di Tepi Barat yang diduduki, menurut Al Jazeera Arabic.

    Mereka mencegah penduduk di kamp menerima makanan dan air, sementara kru ambulans juga diblokir untuk memasuki area tersebut.

    Pasukan Israel juga menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki, dengan ledakan dilaporkan di sana, sumber lokal mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

    Serangan Israel telah dilaporkan di lokasi lain di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk:

    Kota Attil, sebelah utara Tulkarem, tempat seorang pria Palestina ditangkap.
    Kota Jenin, tempat dua orang pria ditangkap.
    Kota Tammun, sebelah selatan Tubas, tempat seorang pria dan kedua putranya ditangkap.
    Kota Nablus.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza    
        Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Ramallah

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza, setelah memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana ke tempat lainnya. Abbas menegaskan hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan.

    Abbas, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), juga menyebut rencana Trump itu melanggar hukum internasional.

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

    “Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar,” tegas Abbas dalam pernyataannya.

    “Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina,” sebutnya.

    Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pada Selasa (4/2) waktu setempat, secara mengejutkan mengumumkan AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat-tempat lainnya.

    Menanggapi pernyataan itu, Abbas menekankan Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari tanah Palestina” bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    “Hak-hak warga Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan,” tegasnya.

    “Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil keputusan tentang masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina,” ucap Abbas dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Abbas mendesak Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab dalam menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak asasi rakyat Palestina.

    Sekretaris Jenderal PLO, Hussein al-Sheikh, secara terpisah mengecam rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke tempat lainnya, seperti Mesir atau Yordania. Al-Sheikh menegaskan pihaknya menolak “semua seruan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • 5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

    5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dalam 24 jam terakhir.

    Presiden Ukraina meminta Barat untuk dikirimi senjata nuklir untuk menghentikan invasi Rusia.

    Sementara itu, 45.000 tentara Ukraina tewas sejak dimulainya perang pada 2022 lalu.

    Di tengah gencatan senjata Gaza, muncul pertanyaan siapa yang nantinya akan memimpin wilayah tersebut.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

    Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

    Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

    Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. 45.000 Tentara Ukraina Tewas Lawan Rusia, Zelensky Siap Negosiasi Damai dengan Putin

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan setidaknya 45.100 tentara Ukraina yang tewas.

    Dan total 390.000 tentara Ukraina terluka dalam perang.

    Zelensky menambahkan bahwa hampir setengah dari tentara Ukraina yang terluka kemudian kembali berperang di garis depan perang.

    Ukraina mengklaim Rusia telah menderita setidaknya 842.390 korban dalam perang, angka ini belum dikonfirmasi Moskow.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Kemarahan Elon Musk yang Memicu Keputusan Donald Trump Menutup USAID

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah 64 tahun berdiri.

    Pembubaran ini dilakukan Donald Trump setelah Elon Musk selaku Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah di kabinet baru Trump tak diberi akses masuk ke sistem USAID.

    Elon Musk mencurigai lembaga amal itu menjalankan praktik penyalahgunaan anggaran, termasuk jaringan penipuan yang mengalihkan dana ke pihak yang tidak berhak.

    Hal ini membuat Elon Musk murka, hingga menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, tak sampai di situ buntut pembatasan akses 60 pejabat tinggi USAID diberi sanksi cuti administratif.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Hamas Kecam Pernyataan Trump soal Gaza: Resep untuk Kekacauan di Timur Tengah

    Seorang pejabat senior Hamas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025).

    Bermula dari Trump yang mengatakan bahwa warga Palestina tidak ingin meninggalkan Gaza karena tidak memiliki alternatif.

    Pernyataan Trump tersebut membuat seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri geram.

    Ia menyebut pernyataan Trump justru akan memicu ketegangan di Timur Tengah.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Sami Abu Zuhri, dikutip dari Al-Arabiya.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    5. Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan

    Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.

    Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.

    Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”

    Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

    Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar, yang menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

    Qatar pun mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

    Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

    Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

    “Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

    “Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

    Penolakan Keras dari Presiden Palestina

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

    Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Tambah Lagi Deretan Gebrakan Trump yang Bikin Geger Dunia

    Tambah Lagi Deretan Gebrakan Trump yang Bikin Geger Dunia

    Jakarta

    Donald Trump langsung membuat sejumlah gebrakan usai terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Sederet gebrakan terbaru bahkan membuat geger dunia.

    Sebagai informasi, beberapa gebrakan yang disampaikan Trump usai menjadi Presiden AS sempat menggegerkan dunia. Beberapa di antaranya yakni Trump memutuskan AS keluar dari WHO.

    Selain itu, Trump juga mau merelokasi warga di Gaza. Kemudian, Trump juga memastikan AS keluar dari keanggotaan Paris Agreement.

    Sederet keputusan itu lantas membuat geger dunia. Banyak negara yang bahkan tidak setuju dengan keputusan tersebut.

    Tak berhenti sampai di situ, Trump juga kembali mengeluarkan gebrakan beberapa hari belakangan. Berikut ini gebrakan Trump yang lagi-lagi membuat geger dunia

    Trump Umumkan AS Keluar Dewan HAM PBB

    Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

    Gebrakan terbaru Trump yakni mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump Akan Ambil Alih Gaza

    Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

    Kemudian, Donald Trump juga mencetuskan keputusan lainnya. Dia mau relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

    Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

    Gagasan-gagasan Trump ini menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

    Trump memperbarui seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

    Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

    “Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

    “Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

    “Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Palestina Tolak Direlokasi dari Gaza: Ini Tanah Air Kami

    Warga Palestina Tolak Direlokasi dari Gaza: Ini Tanah Air Kami

    Jakarta

    Warga Palestina menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin memindahkan mereka dari Jalur Gaza. Warga memandang, lebih baik menelan puing-puing reruntuhan dibanding dipaksa pergi dari tanah air mereka.

    Dilansir CNN, Kamis (6/2/2025), lebih dari setengah juta warga Palestina telah kembali ke Gaza utara selama sepekan terakhir. Sekalipun, kehidupan di sana sangat menyedihkan lantaran tidak ada air, tidak ada listrik, dan begitu banyak puing sehingga hampir tidak ada cukup ruang untuk mendirikan tenda.

    Meski begitu, warga bertekad untuk tinggal dan membangun kembali bahkan jika Presiden AS Donald Trump ingin mereka keluar dari daerah itu.

    “Saya tidak berpikir orang-orang harus kembali ke Gaza,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (4/2) waktu setempat. “Mengapa mereka ingin kembali? Tempat itu seperti neraka,” tambahnya.

    Itu adalah kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu Trump mengatakan warga Palestina harus meninggalkan Gaza.

    Usulannya telah memicu kritik di seluruh dunia sekaligus disambut dengan ketidakpercayaan dan kemarahan warga Gaza.

    Salah satu warga Palestina, Amir Karaja mengatakan kepada CNN bahwa ia “lebih baik memakan puing-puing” daripada dipaksa meninggalkan tanah airnya.

    “Kami teguh di sini,” kata Karaja kepada CNN pada hari Rabu, saat ia sedang mengerjakan sisa-sisa rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah. Bangunan itu menyerupai rumah boneka setelah seluruh dinding depannya runtuh dan memperlihatkan bagian dalam interior yang rusak.

    “Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak (Trump) atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza,” kata Karaja.

    Berdiri di tengah-tengah rumahnya yang rusak parah di dekatnya, Iyam Jahjouh mengatakan kepada CNN bahwa ia juga tidak akan mempertimbangkan untuk pindah.

    “Kami tidak akan meninggalkan tanah atau rumah kami, meskipun ada kerusakan besar dan semua yang terjadi di Gaza, kami di sini dan akan tetap di sini,” katanya.

    Atap dan beberapa dinding rumahnya yang sederhana telah dihancurkan, meninggalkan Jahjouh hanya dengan satu kamar yang ditutupi dengan atap darurat. Namun di lingkungan ini, rumah ini termasuk yang paling sedikit rusak.

    “Mengapa saya harus meninggalkan negara saya? Anda ingin mengirim saya ke Mesir atau Yordania? Tidak, kami tidak akan menerimanya, kami akan mendirikan tenda dan apa pun yang Anda lakukan, kami tidak akan meninggalkan negara kami. Kami tidak peduli dengan ancaman Trump atau ancaman Netanyahu,” katanya.

    Sekitar 70% dari 2,1 juta penduduk Gaza telah terdaftar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pengungsi, banyak di antaranya adalah keturunan warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948, ketika sekitar 700.000 warga Palestina diusir atau dipaksa meninggalkan rumah mereka selama pembentukan Israel.

    Mereka telah dilarang kembali ke rumah leluhur mereka di tempat yang sekarang menjadi Israel. Orang Arab menyebut peristiwa itu sebagai “Nakba” (malapetaka).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sikap Resmi Pemerintah Indonesia soal Rencana Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza – Halaman all

    Sikap Resmi Pemerintah Indonesia soal Rencana Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Secara resmi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bersikap tegas atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengambil alih wilayah Gaza Palestina.

    Termasuk rencana Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain.

    Dalam pernyataan resminya, Rabu (5/2/2025), Indonesia menegaskan segala bentuk pemindahan paksa atau perubahan komposisi demografis di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima.  

    Indonesia juga menegaskan tindakan semacam itu hanya akan semakin menghambat tercapainya solusi damai yang adil bagi rakyat Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resminya.

    “Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Menanggapi rencana Trump yang menuai kecaman luas, Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memastikan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. 

    Indonesia mendesak agar masyarakat internasional tidak tinggal diam terhadap ancaman yang dapat semakin memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.  

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka,” lanjut pernyataan Kemlu RI.

    Lebih lanjut, Indonesia menekankan penyebab utama konflik yang berkepanjangan di Palestina adalah pendudukan ilegal Israel yang terus berlangsung. 

    Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh bukanlah pemindahan paksa warga Palestina, melainkan mengakhiri pendudukan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati sepenuhnya.  

    “Indonesia kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan layak menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik: pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” tegas Kemenlu RI.

    Selain Indonesia, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam keras rencana Trump. 

    Hamas, pemerintah Palestina, serta banyak negara Arab menolak keras usulan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya terang-terangan untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.  

    Alasan Donald Trump

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih Gaza dan mengembangkan wilayah tersebut menjadi pusat ekonomi dan wisata, yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami akan menangani itu juga. Kami akan memilikinya,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari Al Jazeera.

    Trump juga menyebut Gaza dapat menjadi tempat tinggal bagi masyarakat dunia, termasuk warga Palestina yang tersisa setelah relokasi.  

    “Saya pikir Anda bisa menjadikannya tempat internasional yang luar biasa. Potensi di Jalur Gaza sangat luar biasa,” ujarnya.   

    Palestina Menolak

    Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih Jalur Gaza.

    Rencana itu disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump hari Selasa, (4/2/2025), di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di AS.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kita akan melakukan pekerjaan dengannya pula. Kita akan memilikinya,” kata Trump dikutip dari The Times of Israel.

    Mansour menyebut jutaan warga Gaza tak akan rela tanah airnya dikuasai oleh AS.

    “Tanah air kami tetaplah tanah air kami,” ujar Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan masyarakat harus menghormati keinginan rakyat Palestina.”

    Seperti Mansour, Hamas menolak mentah-mentah gagasan Trump itu.

    “Kami menolak pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa rakyat Gaza tak punya pilihan kecuali pergi, dan kami menganggap pernyataan Trump itu sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya.

    Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com/Al Jazeera

     

  • Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

    Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Kata Utusan Palestina untuk PBB

    Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Pada hari Selasa, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    Respons Hamas

    Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    “Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

    Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

    “Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel