Negara: Jalur Gaza

Gencatan Senjata di Gaza Terancam Batal, Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian

PIKIRAN RAKYAT – Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pada Senin 10 Februari 2025, Abu Obaida selaku Juru bicara Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan menunda pembebasan sandera.

“Oleh karena (pelanggaran-pelannggaran Israel), pembebasan tahanan Zionis yang dijadwalkan Sabtu (15 Februari 2025) mendatang akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sambil menunggu kepatuhan penuh penjajah terhadap perjanjian gencatan senjata,” tegasnya.

Sementara itu pada hari yang sama, Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel untuk menerapkan protokol kemanusiaan.

“Meskipun ada kesepakatan yang jelas berdasarkan protokol kemanusiaan gencatan senjata, Israel berulang kali gagal memenuhi komitmennya,” ujar media tersebut. Media ini pun menegaskan akan terjadi krisis kemanusiaan yang dahsyat bila kesepakatan ini batal.

Media ini pun menegaskan pelanggaran tersebut mengakibatkan warga Gaza kekurangan makanan dan air, dan terputusnya pasokan pertolongan medis vital bagi warga setempat.

Abu Obaida, membeberkan sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Negeri Zionis ini. Beberapa diantaranya menunda kepulangan pengungsi Palestina ke Gaza utara, menembaki wilayah Jalur Gaza, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan.

Karena pelanggaran ini, organisasi garis keras perjuangan Palestina ini memutuskan untuk menunda pembebasan sandera. Berdasarkan jadwal yang disepakati, mereka akan dibebaskan pada hari Sabtu 15 Februari mendatang. Penundaan ini akan berlaku hingga Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata sepenuhnya.

Israel Katz, pejabat pertahanan Israel, merespon pengumuman tersebut dengan mempersiapkan pasukan militernya untuk mengantisipasinya konflik lanjutan. Ia juga menilai keputusan Hamas tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Sementara itu, keluarga sandera Israel mendesak Benjamin Netanyahu agar kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dengan Hamas tetap berlangsung.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang pun meminta bantuan negara-negara mediator, termasuk Mesir dan Qatar, agar perjanjian ini terlaksana. Mereka pun meminta pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menghalangi kesepakatan tersebut.

Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, Hamas sepakat membebaskan sandera warga Israel sebanyak 76 orang. Dalam fase pertama kesepakatan yang dimulai dari 19 Januari hingga awal Maret, Hamas akan membebaskan sebanyak 33 sandera.

Namun, seiring dengan meningkatnya konflik Israel dengan Hamas di tengah fase gencatan senjata yang sedang berlangsung, bisa saja Gaza akan kembali membara dalam waktu dekat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 09:56
Netanyahu Ancam Akhiri Gencatan Senjata Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

Jakarta –

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas. Netanyahu mengancam akan mengakhiri gencatan senjata di Gaza dan melanjutkan petempuran sengit jika Hamas tidak mengembalikan sanderanya pada Sabtu siang.

Dilansir BBC, Rabu (12/2/2025), Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan pasukan Israel berkumpul di sekitar Gaza. Mereka berkumpul setelah Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan sandera.

Netanyahu juga setuju dengan pernyataan Trump yang sebelumnya menyebut membiarkan kekacauan terjadi apabila sandera tidak dikembalikan pada Sabtu.

“Mengingat pengumuman Hamas mengenai keputusannya untuk melanggar perjanjian dan tidak membebaskan sandera kami, tadi malam saya menginstruksikan IDF [Pasukan Pertahanan Israel] untuk mengumpulkan pasukan di dalam – dan di sekitar – Jalur Gaza,” kata Netanyahu usai melakukan pertemuan dengan kabinet keamanan Israel.

“Tindakan ini sedang dilakukan pada jam ini dan akan segera selesai,” tambahnya.

Netanyahu kemudian mengeluarkan ultimatum yang katanya telah disetujui dengan suara bulat oleh kabinet keamanan.

“Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang, gencatan senjata akan berakhir. IDF akan melanjutkan pertempuran sengit hingga Hamas benar-benar kalah,” sambungnya.

Sementara itu, Hamas menegaskan mereka tetap komitmen pada perjanjian gencatan senjata. Hamas mengatakan penundaan pembebasan sandera ini sebagai konsekuensi Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyebut Israel “bertanggung jawab atas segala penundaan”.

Hamas diketahui menduga Israel melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati mereka. Adapun pelanggaran Israel adalah diduga memblokir bantuan kemanusiaan yang penting, namun dugaan ini dibantah Israel.

Salah satu sumber di surat kabar lokal Israel bernama Haaretz menyebut Israel bersedia melanjutkan gencatan senjata jika kelompok tiga sandera berikutnya dibebaskan pada Sabtu (15/2) mendatang. Namun, menteri transportasi dan kabinet perang Miri, Regev, dalam akun X nya menulis:

“Kami mematuhi pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai pembebasan para sandera – pada hari Sabtu, semua orang akan dibebaskan!”

Sementara itu, IDF (militer Israel) mengatakan pihaknya telah meningkatkan tingkat kesiapan Komando Selatan – yang bertanggung jawab atas operasi di Gaza – dan akan diperkuat dengan pasukan tambahan, termasuk pasukan cadangan.

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 08:20
Temui Raja Abdullah II, Trump Ngebet Usir Warga Gaza: Ada Tanah di Yordania dan Mesir untuk Mereka – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bertemu dengan Raja Abdullah II dari Yordania di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025).

Donald Trump mengulangi pernyataannya mengenai penggusuran warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara tetangga termasuk Yordania dan Mesir.

Ia mengatakan warga Palestina akan hidup aman di tempat lain selain Jalur Gaza.

“Saya pikir akan ada sebidang tanah di Yordania dan Mesir tepat warga Palestina dapat tinggal,” kata Donald Trump setelah bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Washington, Selasa.

“Saya yakin 99 persen bahwa kita akan mampu mencapai sesuatu dengan Mesir juga,” lanjutnya.

Donald Trump mengulangi pernyataannya dengan mengatakan, “Kami akan mengendalikan Jalur Gaza dan otoritasnya akan berada di tangan Amerika.”

“Kami akan mengelola Jalur Gaza dengan sangat baik dan kami tidak akan membelinya,” ujarnya.

Presiden AS menjelaskan pembangunan kembali Jalur Gaza akan berlangsung lama dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Pembangunan Gaza, yang akan berlangsung lama dari sekarang, akan mendatangkan banyak lapangan pekerjaan bagi wilayah tersebut,” kata Donald Trump.

Ketika ditanya apakah dia secara pribadi akan melaksanakan proyek pembangunan di Gaza, Donald Trump menjawab, “Tidak.”

Ketika Trump ditanya tentang penahanan bantuan, ia menolak menjawab.

Ia menegaskan Amerika Serikat menyediakan banyak uang dan ia tidak perlu melontarkan ancaman.

“Saya pikir kita berada di atas itu,” katanya, seperti diberitakan Al Jazeera.

Ketika ditanya otoritas apa yang dimilikinya atas Gaza, ia berkata Jalur Gaza akan berada di bawah otoritas Amerika Serikat atau dengan kata lain akan diduduki oleh AS.

Mengenai aneksasi Israel atas Tepi Barat yang diduduki, Donald Trump berkata, “Itu akan berhasil.”

Tanggapan Raja Yordania

Mengenai penerimaan warga Palestina, Raja Yordania Abdullah II mengatakan pertanyaannya adalah bagaimana membuat segala sesuatunya berjalan lebih baik untuk semua orang ketika ia berbicara tentang menerima 2.000 anak yang sakit.

Ketika ditanya tentang ide-ide Donald Trump, Raja Abdullah berkata, “Mari kita tunggu sampai orang Mesir dapat mengemukakan ide.”

Namun, ketika ditanya apakah ada sebidang tanah yang dapat ditinggali oleh warga Palestina, Raja Yordania mengatakan akan melakukan sesuai kepentingan Yordania.

“Saya harus melakukan apa pun yang menjadi kepentingan negara saya,” katanya.

Dia menekankan orang-orang Arab akan datang ke Amerika sebagai tanggapan terhadap rencana Donald Trump mengenai Jalur Gaza.

Raja Yordania menegaskan akan membahas hal ini di Arab Saudi tentang bagaimana cara bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait Jalur Gaza, dan akan ada tanggapan dari beberapa negara.

Sebelumnya, Mesir dan Yordania menolak usulan Donald Trump untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka secara permanen ke wilayah lain.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

12/02/2025 07:19
Donald Trump Ingin AS Membeli Jalur Gaza dan Membangun Properti

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ingin membeli Jalur Gaza, lalu, membangun properti di wilayah tersebut. “Dan anggaplah itu (wilayah Gaza) sebagai lokasi pengembangan properti yang besar,” ujarnya.

Ia pun membuka pintu untuk negara-negara lain turut bekerja sama membangun wilayah yang saat ini porak poranda menjadi tempat yang indah. Siapa pun, jelasnya, boleh mendatanginya. Daerah ini akan bernama Riviera di Timur Tengah.

Sementara itu, warga Palestina yang tinggal di sana akan dipindahkan. Ia menjanjikan tempat yang aman dan indah untuk warga Palestina. Ia pun menyebut Jalur Gaza tak layak huni sehingga ingin penduduk setempat meninggalkannya.

Menariknya, meskipun berjanji akan membangun tempat baru yang indah, nyaman, dan aman, untuk warga Palestina, Trump Ingin agar negara lain termasuk Arab Saudi menampung mereka.

Sebabnya, menurutnya, negara-negara ini memiliki uang banyak untuk membuat orang lain merasa nyaman. “Uang mereka banyak sekali,” ujarnya.

Namun, ia menolak menjawab apakah pemerintah Amerika Serikat akan menerima mereka. Presiden yang menggantikan Joe Biden ini hanya berujar menyebut jarak dari Gaza ke Amerika Serikat sangat jauh.

Rencana Trump ini dikecam sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab. Pemerintah Indonesia pun termasuk juga yang mengecamnya. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, mengungkapkan rencana itu masuk akal.

Hamas pun termasuk yang mengecamnya. Organisasi garis keras perjuangan Palestina ini menyebut AS terlibat dalam kejahatan yang dilakukan negara zionis tersebut.

Ia pun ingin komunitas internasional bersatu menggagalkan keinginan tersebut. Selain itu, menyayangkan juga pernyataan kontroversial tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin dunia.

Beberapa hari sebelumnya, Trump yakin bahwa warga Palestina tak ingin lagi tinggal di Gaza. Ia pun yakin mereka pulang ke kampung halaman karena tak ada pilihan. Trump pun yakin negara-negara lain akan menerima mereka.

Namun, pernyataan ini dikecam banyak negara. Yordania dan Mesir menegaskan menolak mentah-mentah rencana ambisius tersebut.

Agresi militer Israel ke Jalur Gaza, dimulai sejak Oktober 2023. Agresi menyebabkan wilayah ini porak poranda dan tak layak huni. Selain itu, menurut otoritas kesehatan setempat, menewaskan 48.000 penduduk setempat. Beberapa diantaranya anak-anak.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 06:39
Arab Bahaya! Perang Gaza II Mau Pecah, Israel Akhiri Gencatan Senjata

Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi jazirah Arab kembali panas. Israel kini mengancam kembali perang Gaza jilid II dengan berjanji mengakhiri gencatan senjatanya dengan Hamas di kantong Palestina itu.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan gencatan senjata di Gaza akan berakhir dan militer akan melanjutkan pertempuran dengan Hamas hingga dikalahkan jika kelompok pejuang Palestina itu tidak membebaskan sandera pada Sabtu siang. Hamas sendiri telah mengeluarkan pernyataan yang memperbarui komitmennya terhadap gencatan senjata dan menuduh Israel membahayakan kesepakatan tersebut.

Pengumuman Israel itu muncul setelah Netanyahu bertemu dengan beberapa menteri utama, termasuk menteri pertahanan, menteri urusan luar negeri, dan menteri keamanan nasional. Semua dilaporkan memberikan dukungan penuh mereka terhadap ultimatum tersebut.

“Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang – gencatan senjata akan berakhir dan IDF (militer) akan kembali bertempur sengit sampai Hamas akhirnya dikalahkan,” kata Netanyahu Selasa, dikutip Rabu (12/2/2024).

Tidak segera jelas apakah Netanyahu bermaksud Hamas harus membebaskan semua sandera yang ditahan di Gaza atau hanya tiga yang diharapkan akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan gencatan senjata. Setelah hampir 16 bulan berperang, Hamas secara bertahap telah membebaskan sandera sejak fase pertama gencatan senjata dimulai pada 19 Januari, tetapi pada hari Senin mengatakan tidak akan membebaskan lagi sampai pemberitahuan lebih lanjut atas tuduhan Israel melanggar kesepakatan karena terbunuhnya tiga warga sipil Gaza akhir pekan.

Netanyahu juga mengatakan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan sekitar Gaza. Militer Israel mengumumkan segera setelah itu bahwa mereka akan mengerahkan pasukan tambahan ke selatan Israel termasuk mobilisasi pasukan cadangan.

Sebelumnya pernyataan Israel ini diungkap terlebih dahulu oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia pun yang pertama kali mengatakan Hamas harus membebaskan semua sandera paling lambat Sabtu, jika tidak akan ada “neraka” yang muncul.

Seorang pejabat Hamas sebelumnya mengatakan bahwa sandera Israel hanya dapat dibawa pulang jika gencatan senjata dipatuhi. Selain membunuh tiga warga Gaza di tengah gencatan senjata, Israel disebut menghalangi pengiriman bantuan dan kembalinya warga Gaza ke wilayah utara jalur tersebut.

“Trump harus ingat bahwa ada kesepakatan yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membawa kembali para tahanan (Israel),” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri.

Sejauh ini, 16 dari 33 sandera telah dibebaskan sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang akan berlangsung selama 42 hari. Lima sandera Thailand juga dibebaskan dalam pembebasan yang tidak dijadwalkan.

Sebagai gantinya, Israel telah membebaskan ratusan tahanan dan narapidana Palestina, termasuk tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan dan tahanan lainnya yang ditahan selama perang dan ditahan tanpa dakwaan. Sebuah kelompok Israel yang mewakili keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata.

Media Israel mengatakan ada 76 sandera yang masih ditawan di Gaza. Sementara lebih dari 35 tewas.

Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang termasuk di antara menteri utama yang bertemu dengan Netanyahu pada hari Selasa, mengatakan bahwa jika semua sandera tidak dibebaskan pada hari Sabtu, perang harus dilanjutkan. Jika itu terjadi, katanya, pasokan air, listrik, dan bantuan ke Gaza harus diputus dan warga Palestina di sana harus diusir.

“Hanya akan ada api dan belerang dari pesawat, artileri, tank, dan pejuang heroik kita. Akan ada pendudukan penuh di Jalur Gaza,” katanya.

(sef/sef)

12/02/2025 05:35
Israel Pastikan ‘Pintu Neraka’ Terbuka Jika Hamas Tak Lepas Semua Sandera

Gaza –

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuka ‘gerbang neraka’ terhadap Hamas. Ancaman ini harus dilakukan jika Hamas tersebut tidak membebaskan semua sandera pada hari Sabtu (16/2) mendatang.

Dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), dalam sebuah pernyataan, Smotrich mendesak Benjamin Netanyahu untuk memberi tahu Hamas dengan tegas bahwa semua sandera harus dibebaskan pada hari Sabtu mendatang.

“Tidak ada lagi tahapan, tidak ada lagi permainan, atau kita membuka gerbang neraka bagi mereka,” kata Smotrich.

Smotrich menjelaskan ancaman yang dimaksud. Dia mengungkap tidak akan ada listrik, air, bahan bakar, hingga bantuan.

“Itu berarti tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada bahan bakar, tidak ada bantuan kemanusiaan, hanya tembakan dan belerang dari pesawat, artileri, tank, dan pesawat tempur heroik kami,” tegas Smotrich.

Dia juga menyerukan pendudukan penuh di Jalur Gaza. “Pengusiran seluruh warga Gaza dari Jalur Gaza, sejalan dengan rencana Presiden Trump; pengambilalihan wilayah; dan penerapan kedaulatan atas wilayah tersebut – karena ini adalah harga yang menyakitkan yang dapat dipahami oleh musuh kita,” imbuh dia.

(maa/maa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 04:28
Sebut Israel Langgar Gencatan Senjata, Hamas Tunda Pembebasan Sandera, – Halaman all

Kelompok militan Hamas mengumumkan, pihaknya akan menunda pembebasan sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut. Alasan tindakan itu karena Hamas menyebut Israel telah gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Abu Obeida, juru bicara militan Hamas, mengeklaim bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari, Israel telah menunda kepulangan pengungsi warga Palestina ke Gaza utara, menyerang warga Gaza dengan tembakan dan artileri militer, serta menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah itu.

Obeida menambahkan, pasukan Hamas tidak akan membebaskan para sandera kembali sampai Israel “mematuhi dan mengompensasi kesalahan dalam beberapa pekan terakhir.”

Seharusnya, ada lebih banyak sandera yang dibebaskan pada Sabtu (08/02) sebagai bagian dari pertukaran dengan puluhan tahanan Palestina.

Sejauh ini, sudah terjadi lima kali pertukaran sandera dan tahanan antara Israel-Hamas dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata ini. Tiga sandera telah dibebaskan pada Sabtu (08/02) lalu.

Israel sebut Hamas langgar kesepakatan, militer disiagakan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan pada Senin (10/02) bahwa penundaan pembebasan sandera oleh Hamas ini justru adalah “pelanggaran total” terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

“Pengumuman Hamas untuk menghentikan pembebasan sandera Israel adalah pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Saya telah menginstruksikan pasukan militer Israel (IDF) untuk bersiap siaga tingkat tertinggi dengan setiap kemungkinan situasi di Gaza,” kata Katz dalam sebuah pernyataan.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan bahwa “seluruh keluarga para sandera telah diberi tahu malam ini tentang pengumuman Hamas itu.”

“Para keluarga diberi tahu bahwa Negara Israel berkomitmen untuk menghormati perjanjian dan menganggap setiap pelanggaran sebagai sesuatu yang sangat serius,” tambahnya.

Presiden Palestina batalkan sistem tunjangan bagi keluarga tahanan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghentikan sistem tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara atau terbunuh oleh pasukan Israel.

Tunjangan akan dialihkan ke badan pemerintahan yang berafiliasi dengan kantor presiden, dengan mekanisme distribusi baru yang detailnya belum diumumkan. Masih belum pasti bagaimana sistem bantuan keuangan untuk keluarga tahanan itu nantinya.

Sistem ini telah lama menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), dan penghapusannya telah menjadi tuntutan utama berturut-turut dari pemerintahan AS terhadap Otoritas wilayah teritorial Palestina.

Sebelumnya, Abbas membela sistem tunjangan itu sebagai “tanggung jawab sosial” kepada pihak keluarga korban,menyebut para tahanan sebagai “korban pendudukan Israel.”

Namun, sistem ini mendapat kritik dari beberapa pihak yang menyebutnya sebagai “pay for slay” atau secara harfiah berarti membunuh dengan brutal, karena dinilai memberi penghargaan kepada keluarga militan yang melakukan serangan terhadap Israel, meskipun label tersebut ditolak oleh pihak Palestina.

Militer Israel tingkatkan kesiagaan di sekitar Gaza

Militer Israel menyatakan bahwa mereka akan meningkatkan kesiagaan dan “memperkuat” posisi pasukannya di wilayah sekitar Jalur Gaza setelah Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera tersebut.

“Penguatan pasukan akan mempertegas pertahanan di wilayah itu dan meningkatkan kesiapan untuk berbagai skenario,” tulis Pasukan Pertahanan Militer Israel (IDF) di media sosial X.

Militer Israel juga mengatakan akan menunda cuti bagi pasukan tentara tempur dan unit operasional dalam komando selatannya.

kp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

11/02/2025 19:24
Abu Obeida: Hamas Telah Memantau Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata Tiga Pekan Terakhir – Halaman all

Abu Obeida: Hamas Telah Memantau Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata Tiga Pekan Terakhir

TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Brigade al-Qassam mengumumkan penundaan penyerahan tawanan sampai “Israel” mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Gerakan Perlawanan Hamas mengumumkan bahwa pertukaran tawanan yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, karena pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap perjanjian gencatan senjata .

Juru bicara Brigade Martir Izz al-Din al-Qassam, Abu Obeida, mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pimpinan Hamas telah memantau pelanggaran “Israel” terhadap perjanjian gencatan senjata selama tiga minggu terakhir.

Pelanggaran tersebut termasuk melarang kembalinya warga Palestina ke distrik utara, menargetkan mereka di seluruh Jalur Gaza, dan melarang masuknya bantuan sesuai dengan ketentuan yang disepakati .

Di sisi lain, Hamas telah sepenuhnya mematuhi persyaratan perjanjian tersebut.

Akibatnya, tanggal penyerahan tawanan Israel, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 15 Februari, telah ditunda tanpa batas waktu, hingga pendudukan Israel mematuhi dan memberikan kompensasi atas hak-hak selama beberapa minggu terakhir.

Abu Obeida menegaskan bahwa Perlawanan Palestina akan tetap berkomitmen penuh terhadap ketentuan gencatan senjata.

Hamas sebut Israel berencana menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza
Sebelumnya hari ini, seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Gerakan Perlawanan Islam Hamas yakin “Israel” secara aktif berupaya menggagalkan perjanjian gencatan senjata .

Pejabat itu menyatakan bahwa pernyataan Israel mengenai tahap kedua kesepakatan itu menandakan keengganan untuk berkomitmen pada gencatan senjata yang langgeng.

Lebih jauh lagi, Hamas, menurut pejabat tersebut, melihat “Israel” sangat bergantung pada keputusan sembrono Presiden AS Donald Trump untuk membenarkan kebijakan dan tindakannya di fase selanjutnya.

Hamas mengatakan bahwa jika “Israel” tidak mematuhi tahap kedua perjanjian tersebut, maka mereka akan membayar harga yang mahal, pejabat Palestina tersebut menegaskan.

SUMBER: AL MAYADEEN

11/02/2025 19:23
Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan mengusir penduduk Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas mengecam segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, menyusul usulan Presiden AS Donald Trump untuk menggusur penduduk Jalur Gaza secara permanen.

Pernyataan Trump, yang menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh diizinkan kembali ke tanah air mereka, telah memicu kemarahan, yang memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dan “Israel” tengah memajukan rencana pembersihan etnis di Gaza.

Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan untuk mengusir penduduk Gaza.

Menanggapi komentar Trump, Haq menyatakan, “Jelas, Sekretaris Jenderal tidak setuju dengan apa pun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk.”

Ia juga menunjukkan bahwa Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa tidak ada resolusi untuk warga Palestina yang melibatkan pembersihan etnis, dengan menegaskan bahwa setiap langkah untuk mengusir warga Palestina dari Gaza akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Pernyataan Trump, yang disampaikan pada hari itu, mengabaikan hak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka, dan sebaliknya menganjurkan pemukiman kembali permanen di negara-negara asing.

Pernyataannya sejalan dengan upaya Israel yang telah lama dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza dan menghalangi kedaulatan Palestina di masa mendatang atas tanah mereka.

Para pemimpin Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam usulan tersebut, dengan memperingatkan bahwa usulan tersebut mencerminkan kebijakan pengusiran massal Zionis yang dimulai pada tahun 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Respons internasional sangat negatif. Negara-negara Arab , termasuk Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, telah menolak mentah-mentah usulan Trump, dengan menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina akan menjadi tindakan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak nasional mereka.

Pemerintah Eropa , termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, juga telah menyatakan kekhawatiran, dengan menyatakan bahwa warga Palestina harus dapat kembali ke tanah air mereka dan merebut kembali tanah mereka.

Sementara itu, organisasi hak asasi manusia telah menggambarkan usulan Trump sebagai cetak biru untuk pembersihan etnis, dengan memperingatkan bahwa AS dan “Israel” sedang berusaha untuk mengubah demografi wilayah tersebut dengan cara yang secara permanen menggusur warga Palestina dari rumah mereka yang sah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di sisi lain, secara terbuka menyambut baik usulan Trump, melihatnya sebagai peluang strategis untuk secara permanen menyingkirkan penduduk Palestina dari Gaza.

Dukungan Netanyahu telah memperdalam ketegangan dengan Mesir, yang menuduh “Israel” sengaja menghalangi upaya diplomatik untuk menstabilkan Gaza guna membenarkan agresi dan perampasan tanah yang berkelanjutan.

Sebelumnya hari ini, mediator Mesir memperingatkan bahwa gencatan senjata saat ini di Gaza berisiko runtuh karena pelanggaran terus-menerus yang dilakukan “Israel” terhadap perjanjian tersebut, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan dan agresi militer yang berkelanjutan terhadap warga Palestina.

SUMBER: AL MAYADEEN

11/02/2025 18:19
Abu Obaida: Penundaan Pembebasan Sandera Berlanjut Hingga Israel Setop Serangan Terhadap Warga – Halaman all

Abu Obaida: Penundaan Berlanjut Hingga Israel Setop Serangan Terhadap Warga Palestina yang Kembali

TRIBUNNEWS.COM- Hamas mengatakan pihaknya akan menunda pembebasan tawanan Israel tahap berikutnya “sampai pemberitahuan lebih lanjut”, menuduh Israel gagal mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Gerakan Palestina mengatakan bantuan yang lebih besar perlu masuk ke Gaza dan serangan terhadap warga Palestina yang kembali harus dihentikan.

Gerakan ini dijadwalkan membebaskan sejumlah warga Israel pada hari Sabtu, 15 Februari, dengan imbalan tahanan dan tahanan Palestina.

Namun, Abu Obaida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan hal itu akan “ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, sambil menunggu kepatuhan pendudukan dan pemenuhan kewajiban beberapa minggu terakhir secara retroaktif”.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan mematuhinya,” tambahnya.

Abu Obaida mengatakan penundaan akan terus berlanjut hingga Israel menghentikan serangannya terhadap warga Palestina yang kembali ke rumah mereka di Gaza dan mengizinkan bantuan ke daerah kantong itu pada tingkat yang telah disepakati sebelumnya.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan tindakan Hamas merupakan “pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera”.

Ia mengatakan telah menginstruksikan militer “untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap kemungkinan skenario apa pun di Gaza”.

Demikian pula, anggota parlemen sayap kanan yang berpengaruh, Itamar Ben-Gvir, menyerukan “serangan udara dan darat besar-besaran terhadap Gaza dan penghentian total bantuan kemanusiaan, termasuk listrik, bahan bakar, dan air”.

Namun, Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang mengadvokasi para tawanan Israel, mengatakan pihaknya telah meminta negara-negara penengah untuk melakukan intervensi “yang akan memulihkan pelaksanaan kesepakatan” dan meminta pemerintah untuk “menahan diri dari tindakan yang membahayakan pelaksanaan perjanjian yang telah ditandatangani”.

Rumah tahanan yang dibebaskan digerebek

Pada hari Sabtu, Hamas membebaskan tiga tawanan Israel dari Gaza, dan Israel membebaskan 183 tahanan dan narapidana Palestina dari penjara di seluruh negeri.

PBB mengatakan ” sangat menyedihkan” melihat tahanan yang dibebaskan di kedua belah pihak tampak kurus kering setelah dibebaskan.

Hamas dan pejuang Palestina lainnya menangkap 250 orang selama serangan mereka di Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, Israel menahan sekitar 10.000 tahanan dan tahanan Palestina, termasuk 365 anak-anak.

Masih ada 17 warga Israel yang akan dibebaskan selama tahap pertama perjanjian gencatan senjata yang dimulai bulan lalu dan 73 orang masih ditawan, banyak di antaranya diyakini telah tewas.

Pasukan Israel menyerbu rumah sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan pada hari Sabtu, kata Kantor Media Tahanan Palestina. Penggerebekan tersebut terjadi di seluruh wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Tujuh warga Palestina yang dibebaskan dibawa ke rumah sakit pada hari Sabtu. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan beberapa dari mereka dalam kondisi serius.

Minggu lalu Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat memastikan apakah gencatan senjata akan berlaku.

Dalam konferensi pers yang menggemparkan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan AS akan “mengambil alih” Jalur Gaza dan “memilikinya”, dengan paksa mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

“Jika perlu, kami akan melakukannya; kami akan mengambil alih bagian itu. Kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah.”

Hamas mengecam rencana Trump, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan “menghancurkan mereka sebagaimana kami menghancurkan proyek-proyek sebelumnya”.

Hamas, dan sejumlah warga Israel, juga menuduh pemerintah mengulur-ulur negosiasi.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu mengulur waktu dan mempertaruhkan nyawa orang-orang yang masih ditahan di Gaza.

SUMBER: MIDDLE EAST EYE

11/02/2025 17:06