Negara: Jalur Gaza

AS Ingin Tahu Rencana Negara-negara Arab Soal Gaza Menjelang Kunjungan Menlu Marco Rubio ke Timteng – Halaman all

AS Ingin Tahu Rencana Negara-negara Arab Soal Gaza Menjelang Kunjungan Menlu Marco Rubio

TRIBUNNEWS.COM- Amerika Serikat “sangat ingin” mendengarkan usulan Arab untuk membangun kembali Gaza, kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Menlu AS, Marco Rubio mengatakan bahwa negara-negara Arab harus menjamin bahwa Hamas tidak memiliki peran di Gaza.

Mesir diperkirakan akan mengajukan proposal yang difokuskan pada pembangunan kembali Gaza sambil menjamin bahwa warga Palestina tidak akan terusir dari tanah air mereka dalam proses tersebut.

Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump bersikeras untuk mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut dan menempatkan mereka di negara lain, terutama Mesir dan Yordania.

Namun, proposal ini telah ditolak secara internasional dan menghadapi pertentangan dari pemerintah Arab.

Rubio diperkirakan akan segera mengunjungi Timur Tengah dan bertemu dengan pejabat senior di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan wilayah yang diduduki Israel.

“Semoga saja mereka punya rencana yang benar-benar bagus untuk memperkenalkan presiden,” kata Rubio dalam acara radio yang dipandu Clay Travis dan Buck Sexton.

“Saat ini satu-satunya rencana — mereka tidak menyukainya — tetapi satu-satunya rencana adalah rencana Trump,” kata diplomat tinggi tersebut, seraya menambahkan jika negara-negara Arab memiliki rencana yang lebih baik “sekaranglah saatnya untuk menyampaikannya.”

Rubio juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah Arab dengan mengatakan bahwa “tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki sejarah melakukan sesuatu untuk Gaza.”

Meskipun Mesir telah menyelenggarakan perundingan antara faksi-faksi Palestina untuk menguraikan tata kelola di Jalur Gaza setelah perang Israel di wilayah tersebut, Rubio mengatakan bahwa rencana apa pun seharusnya tidak memiliki peran apa pun bagi Hamas di masa mendatang.

Para pemimpin Palestina telah menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa isu-isu seperti tata kelola seharusnya diselesaikan oleh warga Palestina, bukan kekuatan asing.

Rubio juga mengatakan bahwa jika negara-negara Arab tidak dapat memastikan bahwa Hamas disingkirkan di Gaza, “maka Israel harus melakukannya, dan kemudian kita akan kembali ke tempat kita sebelumnya, jadi itu tidak menyelesaikan masalah.”

SUMBER: AL MAYADEEN

14/02/2025 17:03
Kala Prabowo Desak Rekonstruksi Gaza di Forum Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mendesak pembangunan kembali Jalur Gaza segera dilakukan. Hal ini ditegaskannya dalam acara World Government Summit 2025 semalam, Kamis (13/2/2025).

Dia mengungkapkan Indonesia akan mendukung segala upaya menuju penyelesaian konflik yang adil dan langgeng di Gaza. Prabowo pun mendukung solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Menurutnya, apa yang terjadi di Gaza merupakan tragedi yang mendalam. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, harapan dan doa saja, menurut Prabowo, tidak cukup. Perdamaian harus dipastikan terwujud.

“Gaza sudah cukup menderita! Sekarang saatnya membangun kembali rumah-rumah, membuka kembali sekolah-sekolah, dan memulihkan keadaan yang normal,” kata Prabowo.

“Indonesia mendukung upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan langgeng, yang berlandaskan pada solusi dua negara,” sambungnya.

Dia pun menyerukan agar masyarakat internasional ikut berupaya untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan juga di wilayah lainnya, seperti Ukraina, Kongo Timur dan wilayah lainnya.

“Dunia tidak boleh membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah Afrika lainnya, mencerminkan semakin luasnya erosi stabilitas global. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,” tegasnya.

(haa/haa)

14/02/2025 17:00
Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik

Washington DC –

Pesawat yang ditumpangi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio terpaksa terbang berbalik arah saat mengudara ke Jerman, karena mengalami masalah mesin. Rubio akhirnya melanjutkan penerbangan ke Eropa pada Jumat (14/2) waktu setempat dengan menggunakan pesawat pengganti.

Insiden itu, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), terjadi ketika Rubio dalam penerbangan ke Jerman untuk menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

Pesawat yang ditumpangi Rubio itu, menurut laporan reporter AFP yang menjadi bagian rombongan Menlu AS, tiba-tiba berbalik arah ke Pangkalan Udara Andrews di luar Washington DC.

“Pesawat yang ditumpangi Menlu Rubio mengalami masalah mekanis,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam penjelasannya.

Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Bruce soal masalah mekanis yang terjadi, maupun soal jenis pesawat itu. Namun diketahui bahwa masalah mekanis terjadi secara berkala pada pesawat yang ditumpangi Menlu AS, yang menggunakan armada pesawat yang menuai untuk para pejabat tingginya.

Tak lama usai insiden itu, menurut Bruce, Rubio terbang ke Eropa menggunakan pesawat kedua yang berukuran lebih kecil. Penerbangan ini dilakukan tanpa membawa awak media di dalamnya.

Rubio dijadwalkan akan bergabung dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang juga menghadiri Konferensi Keamanan Munich. Rubio akan mendampingi Vance dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (14/2) waktu setempat.

Tonton juga Video: Menlu AS Diolok-olok Wartawan saat Konpers soal Gencatan Senjata di Gaza

Pertemuan antara Vance dan Zelensky itu digelar setelah Presiden AS Donald Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan dirinya akan mengupayakan diplomasi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Sementara itu, Rubio dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan luar negerinya ke Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk membahas gencatan senjata Gaza, antara Israel dan Hamas, yang rapuh.

Dia juga akan melakukan diskusi membahas usulan kontroversial Trump yang memicu kemarahan di kawasan Timur Tengah, untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza, yang hancur akibat gempuran militer Israel selama 16 bulan terakhir.

Tonton juga Video: Menlu AS Diolok-olok Wartawan saat Konpers soal Gencatan Senjata di Gaza

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 15:37
Korea Utara Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Kedaulatan Tidak Bisa Jadi Bahan Negosiasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Korea Utara menolak dengan tegas usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

Usulan tersebut dianggap sebagai bentuk “pengusiran paksa warga Gaza”, menurut laporan dari Anadolu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, Pyongyang menegaskan kedaulatan nasional tidak bisa menjadi bahan negosiasi, apalagi dengan Amerika Serikat.

“Pada saat darah dan air mata masih tertumpah di Jalur Gaza dan kekhawatiran tumbuh di dalam dan luar negeri tentang keadaan yang rapuh ini, dunia dikejutkan oleh retorika keterlaluan yang menginjak-injak harapan Palestina akan perdamaian dan kehidupan yang stabil di kawasan tersebut,” ungkap Korea Utara.

Kekhawatiran mengenai kondisi Gaza semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Usulan Trump dipandang sebagai tindakan yang menghancurkan harapan rakyat Palestina akan perdamaian, dianggap sangat tidak dapat diterima.

KCNA juga mengkritik retorika keras tersebut yang dianggap merusak harapan rakyat Gaza untuk kehidupan yang lebih stabil.

Selain itu, Korea Utara menilai usulan Trump sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, Middle East Monitor melaporkan.

Hal ini tidak hanya menghambat upaya penyelesaian solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, tetapi juga dianggap sebagai tindakan sembrono yang sama sekali tidak bisa diterima oleh dunia internasional.

Meski tidak secara langsung menyebut nama Trump, KCNA mengecam kebijakan Washington yang dinilai mendukung “kekejaman tidak manusiawi” Israel, dengan mengutip pembelaan AS terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri dan penyediaan teknologi senjata canggih yang digunakan oleh Israel.

Usulan Trump ini pertama kali disampaikan pada 4 Februari, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Trump menyatakan AS berencana untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

Ia menggambarkan rencananya sebagai suatu “pembangunan kembali luar biasa” yang dapat mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

Usulan tersebut langsung mendapatkan penolakan luas, tidak hanya dari Palestina, tetapi juga dari banyak negara Arab dan masyarakat internasional, termasuk negara-negara besar seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.

Bahkan, banyak pihak menilai rencana ini sebagai bentuk penindasan terhadap warga Palestina yang sudah lama menderita akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Vatikan Tolak Relokasi Warga Gaza

Menteri Luar Negeri Vatikan Pietro Parolin menjelaskan bahwa penduduk Palestina harus tetap berada di tanah mereka.

“Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi,” katanya, seperti dikutip dari kantor berita ANSA.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Italia pada Kamis (13/2/2025).

Parolin menambahkan memindahkan warga Palestina akan menciptakan ketegangan regional dan dianggap tidak masuk akal.

Parolin juga mencatat bahwa negara-negara tetangga, termasuk Yordania, menolak usulan Trump tersebut.

Paus Fransiskus juga turut bersuara mengenai isu ini.

Ia mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran yang tidak berdokumen di Amerika Serikat.

Dia menekankan pentingnya martabat manusia, mengatakan bahwa memulangkan orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka dalam keadaan sulit adalah tindakan yang merusak martabat para migran.

Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi pernyataan Paus dengan mengharapkan agar pemimpin gereja tersebut tetap berpegang pada nilai-nilai Gereja Katolik.

Ia berharap agar masalah penegakan hukum perbatasan diserahkan kepada timnya.

Prancis Tolak Relokasi Warga Gaza

Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Macron menegaskan bahwa pengusiran hingga dua juta warga Palestina dari Gaza, seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidaklah tepat.

Ia menyatakan, “Bagi saya, solusi di Gaza bukanlah solusi real estat. Ini adalah solusi politik.”

Pernyataan ini menggambarkan keyakinan Macron bahwa masalah yang dihadapi di Gaza harus diselesaikan melalui pendekatan politik yang komprehensif, bukan dengan pemindahan paksa penduduk.

Macron mengaitkan usulan Trump untuk membeli Greenland—wilayah otonomi di dalam Kerajaan Denmark—dengan apa yang ia sebut sebagai “ketidakpastian strategis ekstrem” yang sedang dialami dunia saat ini.

Usulan tersebut, menurut Macron, mencerminkan sikap yang tidak bijaksana dan berbahaya dalam menangani isu-isu geopolitik.

China Tolak Relokasi Warga Gaza

Sebelumnya, Beijing telah menegaskan penentangannya terhadap rencana Trump yang ingin memindahkan warga Gaza ke tempat lain.

Penolakan tegas ini disampaikan oleh pemerintah China dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (5/2/2025).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan Gaza adalah wilayah Palestina dan merupakan bagian integral dari negara Palestina.

China menyatakan mereka dengan tegas menolak setiap upaya pemindahan paksa warga Gaza.

“Gaza adalah milik Palestina dan bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan,” ujar Guo Jiakun, menanggapi pertanyaan tentang rencana Trump yang mengusulkan relokasi penduduk Gaza.

China lebih lanjut menekankan bahwa pemerintah Palestina memiliki hak penuh untuk mengatur wilayah mereka tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Beijing menganggap bahwa pemindahan paksa warga Gaza bertentangan dengan prinsip dasar mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Sebelumnya, penolakan telah disuarakan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

Jian mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

“Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu (5/2/2025), dikutip dari Anadolu Agency.

“Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuhnya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

14/02/2025 13:42
Houthi Ancam Serangan Baru Jika Warga Gaza Direlokasi Houthi Ancam Serangan Baru Jika Warga Gaza Direlokasi

Sanaa –

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman melontarkan ancaman untuk melancarkan serangan baru jika Amerika Serikat (AS) dan Israel melanjutkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Houthi mengancam akan menembakkan rudal dan drone.

Ancaman terbaru ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (14/2/2025), dilontarkan oleh pemimpin kelompok Houthi, Abdul Malik al-Houthi, dalam pidato yang disiarkan oleh Al-Masirah TV, televisi terkait kelompok tersebut.

“Kami akan mengambil tindakan dengan menembakkan rudal dan drone, serta melancarkan serangan maritim jika Amerika Serikat dan Israel menerapkan rencana mereka untuk memindahkan (warga Palestina dari Gaza),” ujar Al-Houthi dalam pernyataannya.

Presiden AS Donald Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

Baru-baru ini, Trump bahkan menyebut Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan kembali menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

Rencana Trump itu menuai penolakan dan kecaman luas secara global, terutama oleh negara-negara Arab.

Al-Houthi, dalam pernyataannya, menyerukan agar pasukan Houthi bersiap melakukan tindakan militer jika rencana itu dilaksanakan. Dia juga menyebut Trump sebagai “penjahat” dalam pernyataannya.

“Saya menyerukan angkatan bersenjata untuk siap mengambil tindakan militer jika penjahat Trump melaksanakan ancamannya,” tegasnya.

Houthi telah melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal Israel dan kapal-kapal lainnya di Laut Merah, yang mengganggu jalur pelayaran global. Kelompok yang didukung Iran itu menyebut serangannya sebagai tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang diserang Israel.

Tidak hanya serangan maritim, Houthi juga melancarkan serangan rudal dan drone ke arah wilayah Israel, yang berjarak ratusan kilometer di sebelah utara Yaman.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 13:05
AS Tuding Negara Arab Enggan Cawe-Cawe Bantu Gaza: Tak Pernah Lakukan Apa pun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengklaim negara-negara Arab “tidak pernah melakukan apa pun” demi Gaza.

Menurut Rubio, negara-negara Arab tidak ingin mengambil langkah apa pun guna membantu warga Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Rubio setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kontroversial berupa pemindahan paksa warga Gaza ke luar negeri.

Rubio menyebut AS sangat ingin mendengar usul baru dari negara Arab mengenai masa depan Gaza.

Lalu, dia berharap bisa mendiskusikan usul itu ketika di berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel dalam lawatannya ke Timur Tengah.

“Semoga mereka mempunyai rencana yang benar-benar bagus untuk disodorkan kepada presiden,” kata Rubio hari Kamis, (13/2/2025), dikutip dari The Times of Israel.

“Sekarang ini satu-satunya rencana, yang mereka tidak sukai, adalah rencana Trump. Jadi, jika mereka sudah punya rencana yang lebih baik, sekarang saatnya menyodorkannya.”

“Semua negara Arab sudah mengatakan betapa pedulinya mereka kepada warga Palestina, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang ingin menerima warga Palestina. Tak ada satu pun yang punya riwayat pernah melakukan sesuatu demi Gaza.”

Sementara itu, muncul laporan bahwa Mesir sedang mengupayakan alternatif untuk rencana Trump. Alternatif itu akan disampaikan beberapa minggu mendatang dan melibatkan pelatihan aparat keamanan baru di Gaza.

Rubio mengaku percaya bahwa negara-negara Arab sedang “berusaha dengan itikad baik”. Namun, dia menegaskan bahwa tidak boleh ada peran bagi Hamas pada masa mendatang.

“Jika negara-negara itu tidak bisa memahaminya, Israel akan melakukannya, dan kita akan kembali ke masa sebelumnya.”

UEA tidak tolak rencana Trump

Uni Arab Emirat (UEA) saat ini menjadi satu-satunya negara Arab yang tidak menolak rencana Trump untuk menguasai Jalur Gaza dan memindahkan paksa warganya.

Sikap UEA itu disampaikan oleh Duta Besar UEA untuk AS, Yousef Al Otaiba, saat KTT Pemerintah Dunia (WGS) di Kota Dubai pada hari Rabu, (13/2/2025).

Media Israel Maariv bahkan menyebut sikap UEA telah membuat dunia Arab gempar atau terkejut. Sebelumya, negara-negara Arab dengan tegas sudah menolak rencana Trump.

Menurut Otaiba, dia tidak melihat adanya alternatif untuk rencana Trump yang kontroversial itu.

Ketika ditanya apakah ada “titik temu” dalam rencana Trump itu, dia mengatakan UEA akan berusaha mencari titik temu itu.

Otaiba mengatakan pendekatan yang diambil AS mengenai Gaza memang rumit.

“Tetapi pada akhirnya kita semua berada dalam urusan mencari solusi, kita hanya belum tahu di mana harus mendarat,” katanya dikutip dari Anadolu Agency.

Lalu, ketika ditanya apakah UEA sedang mengupayakan alternatif untuk rencana Trump, dia berkata, “Sata tidak melihat ada alternatif untuk yang sedang sedang diusulkan.”

“Jika ada yang punya alterantif, kami akan senang mendiskusikannya, kami senang membahasnya, tetapi alternatif itu belum muncul.”

Otaiba mengklaim UEA tidak selalu sejalan dengan para sekutunya.

“Terkadang teman kami mendengarkan kami, terkadang mereka tidak,” ucapnya.

(*)

14/02/2025 12:38
Erdogan Soal Relokasi Warga Gaza: Ancam Perdamaian Dunia! Erdogan Soal Relokasi Warga Gaza: Ancam Perdamaian Dunia!

Jakarta –

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Erdogan menyebut rencana Trump itu menjadi ancaman besar bagi perdamaian dunia.

Komentar Erdogan itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025), disampaikan dalam wawancara dengan televisi Indonesia, Narasi, pada Kamis (13/2) waktu setempat.

Dalam wawancara itu, sang Presiden Turki menanggapi rencana Trump merelokasi lebih dari dua juta warga Gaza, mengambil alih kendali dan mengubah Gaza menjadi “Riviera-nya Timur Tengah”.

“Saya memandang keputusan Trump untuk membuat perjanjian dengan pembunuh seperti (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan ancamannya sebagai ancaman besar terhadap perdamaian dunia,” kata Erdogan dalam wawancara tersebut.

“Saat ini, tidak ada yang bisa mengambil Gaza dari warga Palestina, dari warga Gaza. Berani melakukan hal semacam ini, pertama-tama, merupakan ancaman yang sangat berbeda terhadap perdamaian dunia,” tegasnya.

Erdogan dalam pernyataannya juga mengatakan dirinya tidak mendapati pernyataan Trump, hal yang disebutnya “tantangan bagi banyak negara di dunia”, sebagai hal yang benar.

“Harapan saya adalah kesalahan-kesalahan seperti ini dapat diperbaiki sesegera mungkin, dan bagi raksasa global seperti Amerika Serikat untuk segera berbalik dari kesalahan-kesalahan ini sehingga perdamaian global dapat menemukan jalan keluarnya,” cetusnya.

Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

Baru-baru ini, Trump bahkan menyebut Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

Rencana kontroversial Trump itu menuai penolakan dunia, dengan negara-negara Arab menyuarakan kemarahannya dan negara-negara Eropa menyatakan sangat prihatin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 11:06
Vatikan Tolak Usulan Trump: Penduduk Palestina Harus Tetap Berada di Tanahnya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi Vatikan menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

Menteri Luar Negeri Pietro Parolin mengatakan “penduduk Palestina harus tetap berada di tanahnya.”

“Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi,” kata Pietro Parolin di sela-sela pertemuan Italia-Vatikan, Kamis (13/2/2025), menurut kantor berita ANSA.

Ia menyebut, memindahkan warga Palestina akan menyebabkan ketegangan regional dan “tidak masuk akal”.

Menurutnya, negara-negara tetangga seperti Yordania juga menentang usulan Trump.

“Menurut pendapat kami, solusinya adalah dua negara karena ini juga berarti memberi harapan kepada penduduk,” katanya.

Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, pada pekan ini telah mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran tidak berdokumen di Amerika Serikat — yang memicu tanggapan tajam.

Dalam suratnya kepada para uskup AS, Kepala Gereja Katolik menyebut deportasi tersebut sebagai “krisis besar”.

Ia mengatakan, memulangkan orang-orang yang telah melarikan diri dari negara mereka sendiri dalam keadaan sulit “merusak martabat” para migran.

Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi:

“Saya berharap dia tetap berpegang pada Gereja Katolik dan memperbaikinya serta menyerahkan penegakan hukum perbatasan kepada kami.”

Sebelumnya, Donald Trump telah mengusulkan untuk mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan memindahkan lebih dari dua juta penduduknya ke Yordania atau Mesir.

Para ahli mengatakan gagasan itu akan melanggar hukum internasional, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya “revolusioner.”

Pertemuan Trump dengan Raja Yordania

Pada Selasa (11/2/2025), Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan mengulangi desakannya bahwa Gaza entah bagaimana dapat dikosongkan dari semua penduduk, dikontrol oleh AS, dan dibangun kembali sebagai kawasan wisata.

Diberitakan AP News, ini adalah skema yang berani, tetapi sangat tidak mungkin, untuk mengubah Timur Tengah secara dramatis dan akan mengharuskan Yordania dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima lebih banyak warga Gaza — sesuatu yang ditegaskan Abdullah setelah pertemuan mereka yang ia tentang.

Pasangan itu bertemu di Ruang Oval dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga hadir.

Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menahan bantuan AS ke Yordania atau Mesir jika mereka tidak setuju untuk secara drastis meningkatkan jumlah orang dari Gaza yang mereka tampung.

“Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita berada di atas itu,” kata Trump.

Hal itu bertentangan dengan usulan presiden dari Partai Republik sebelumnya bahwa menahan bantuan dari Washington adalah suatu kemungkinan.

Sementara itu, Abdullah berulang kali ditanya tentang rencana Trump untuk membersihkan Gaza dan mengubahnya menjadi resor di Laut Mediterania.

Ia tidak memberikan komentar substantif tentang hal itu dan tidak berkomitmen pada gagasan bahwa negaranya dapat menerima sejumlah besar warga Gaza.

Namun, ia mengatakan bahwa Yordania bersedia “segera” menerima sebanyak 2.000 anak di Gaza yang menderita kanker atau sakit lainnya.

“Saya akhirnya melihat seseorang yang dapat membawa kita melewati garis akhir untuk membawa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua di kawasan ini,” kata Abdullah tentang Trump dalam pernyataannya di awal pertemuan.

BERKIBAR – Bendera Palestina berkibar di tengah puing reruntuhan di Kota Gaza, dalam foto tangkapan layar dari Khaberni, Kamis (6/2/2025). Amerika Serikat (AS) berencana mengambil alih kendali atas Gaza dengan dalil membangunnya kembali di segala sektor. (khaberni/tangkap layar)

Abdullah meninggalkan Gedung Putih setelah sekitar dua jam dan menuju Capitol Hill untuk bertemu dengan sekelompok anggota parlemen bipartisan.

Ia mengunggah di X bahwa selama pertemuannya dengan Trump, “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”

“Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” ungkap Abdullah.

Sebagai informasi, Yordania adalah rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina.

Menteri luar negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan minggu lalu bahwa penentangan negaranya terhadap gagasan Trump tentang pemindahan penduduk Gaza adalah “tegas dan tidak tergoyahkan.”

Selain kekhawatiran akan membahayakan tujuan jangka panjang solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Mesir dan Yordania secara pribadi telah mengemukakan kekhawatiran keamanan tentang penerimaan sejumlah besar pengungsi tambahan ke negara mereka, meskipun untuk sementara.

Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa penduduk Gaza bisa saja mengungsi sementara atau permanen, sebuah gagasan yang ditegur keras oleh para pemimpin di seluruh dunia Arab.

Selain itu, Trump kembali mengusulkan bahwa gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel dapat dibatalkan jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang masih ditahannya paling lambat Sabtu (15/2/2025) siang.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dilansir Al Jazeera, Hamas mengatakan pihaknya akan membebaskan tiga tawanan Israel dari Gaza pada hari Sabtu sesuai jadwal menyusul pembicaraan dengan mediator gencatan senjata Mesir dan Qatar.

Israel mengatakan Hamas harus membebaskan tiga tawanan hidup atau pasukan Israel akan kembali berperang di wilayah Palestina.

Juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou mengatakan bahasa ancaman yang dilontarkan terhadap Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mendukung pelaksanaan gencatan senjata Gaza.

Seorang pejabat senior PBB menyamakan kehancuran di Jalur Gaza dengan “gempa bumi dahsyat” dan mengatakan upaya harus dilakukan untuk menghindari “bencana kemanusiaan” yang berkelanjutan.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan atas penyelidikan badan tersebut terhadap kejahatan perang Israel di Gaza.

Seorang penembak jitu Israel telah menembak mati seorang pria Palestina, sementara seorang anak terbunuh oleh persenjataan Israel yang tidak meledak, keduanya di Gaza tengah.

Denmark telah menjanjikan tambahan 10,2 juta kroner ($1,4 juta) kepada badan PBB yang sedang terkepung untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan menambahkan bahwa sumbangan tahunannya sebesar 105 juta kroner ($14,7 juta) akan dicairkan segera daripada dibagi sepanjang tahun.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington ingin mendengar usulan baru dari negara-negara Arab tentang masa depan Gaza setelah rencana Presiden Donald Trump untuk menggusur paksa penduduk wilayah itu ditegur keras.

Kantor Media Pemerintah telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

14/02/2025 08:21
Lima Cara Israel Melanggar Gencatan Senjata di Gaza, Tak Menghentikan Serangan Udara

PIKIRAN RAKYAT – Nasib perjanjian gencatan senjata di Gaza terancam setelah Hamas menuduh Israel melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Para pemimpin Israel bereaksi dengan marah setelah keputusan kelompok Palestina tersebut untuk menunda pembebasan tawanan Israel atas dugaan pelanggaran.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan melanjutkan perang jika lebih banyak tawanan tidak dibebaskan pada hari Sabtu.

“Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang gencatan senjata akan berakhir, dan IDF akan kembali bertempur sengit hingga Hamas akhirnya dikalahkan,” katanya dalam pidato video pada hari Selasa.

Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Netanyahu, menambahkan bahwa Israel harus membiarkan semua kekacauan terjadi jika para tawanan tidak dibebaskan pada batas waktu hari Sabtu.

Bu Obeida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan bahwa pimpinan kelompok tersebut memantau pelanggaran musuh dan ketidakpatuhan mereka terhadap ketentuan perjanjian.

Apakah Israel telah melanggar gencatan senjata, dan dengan cara apa saja? Berikut ini daftarnya.

Serangan Mematikan Terus Berlanjut di Gaza

Meskipun secara resmi menghentikan pertempuran, tentara Israel telah berulang kali melancarkan serangan udara dan menembaki warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Warga Palestina juga melaporkan secara berkala mendengar pesawat nirawak Israel di langit.

Pada hari Selasa, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa 92 orang telah tewas dan 822 orang terluka oleh tentara Israel sejak dimulainya gencatan senjata.

Hamas mengatakan bahwa selain serangan-serangan ini, Israel juga telah menunda pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara, yang merupakan salah satu komitmen utama perjanjian gencatan senjata.

Penghalang Bantuan Kemanusiaan

Salah satu fokus utama tuduhan Hamas adalah bahwa Israel diduga menghalangi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel seharusnya mengizinkan 600 truk bantuan memasuki daerah kantong Palestina tersebut setiap hari.

Tom Fletcher, pejabat tinggi PBB untuk bantuan kemanusiaan, mengatakan pada tanggal 6 Februari bahwa 10.000 truk telah memasuki Gaza sejak dimulainya gencatan senjata.

Namun, juru bicara pemerintah kota Gaza mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dari 600 truk yang seharusnya datang setiap hari, wilayah itu hanya menerima 100 hingga 150 truk saja.

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa hingga tanggal 7 Februari, dari 12.000 truk bantuan yang seharusnya mencapai daerah kantong itu, hanya 8.500 yang berhasil.

Mengutip seorang pejabat yang mengetahui negosiasi gencatan senjata, Reuters mengatakan bahwa Israel telah menolak permintaan PBB, Qatar, dan pihak lain untuk mengizinkan unit perumahan sementara dibawa ke Gaza untuk menampung orang-orang yang mengungsi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian gencatan senjata.

Hamas mengatakan Israel memblokir masuknya 60.000 rumah mobil dan 200.000 tenda serta mesin berat yang digunakan untuk menyingkirkan puing-puing.

Israel membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa lebih dari 100.000 tenda telah memasuki Gaza.

Pengemudi truk di perbatasan Mesir-Gaza mengatakan kepada Reuters bahwa bahan bangunan dan tenda telah diblokir untuk masuk sejak dimulainya gencatan senjata.

Persediaan medis, pakaian, dan minuman ringan juga dilaporkan tertahan, menunggu untuk memasuki Gaza setelah pemeriksaan oleh pejabat Israel.

Selain itu, kementerian kesehatan Gaza mengatakan bahwa Israel melarang beberapa warga Palestina yang sakit dan terluka meninggalkan wilayah tersebut untuk menerima perawatan di luar negeri, seperti yang diinstruksikan dalam perjanjian tersebut.

Para pelancong yang ditolak termasuk seorang pasien kanker berusia 16 tahun, kata kementerian tersebut.

Setidaknya 24 warga Palestina yang terluka telah meninggal karena luka-luka mereka sejak dimulainya gencatan senjata, menurut kementerian tersebut. Kantor media pemerintah menambahkan bahwa setidaknya 100 anak telah meninggal karena penundaan dari Israel dalam membiarkan mereka pergi untuk berobat.

Kekurangan Bahan Bakar, Panel surya

Sebagai bagian dari hambatan masuknya bantuan kemanusiaan, kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa hanya 15 truk bahan bakar yang masuk setiap hari untuk menyalakan rumah sakit dan layanan vital lainnya, berbeda dengan 50 truk sesuai kesepakatan.

Kantor tersebut menuduh Israel juga menghalangi pengiriman generator dan suku cadangnya, panel surya dan baterainya, kabel dan tangki air serta material yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan air dan pembuangan limbah di Gaza utara.

Penundaan Pembebasan Tahanan

Selama gelombang ketiga pertukaran tahanan, Israel menunda pembebasan tahanan Palestina lebih dari enam jam.

Selain itu, sumber anonim yang dapat dipercaya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa, pada beberapa kesempatan, beberapa tahanan dipindahkan ke Gaza tanpa persetujuan atau koordinasi sebelumnya.

Israel juga dilaporkan menunda merilis daftar nama tahanan yang akan dibebaskan.

Pernyataan Trump, Reaksi Israel

Setelah Trump mengumumkan rencana agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina ke Mesir dan Yordania, Hamas mengeluarkan beberapa pernyataan yang dengan tegas menolak usulan ini.

Para jurnalis dan analis meyakini pernyataan presiden AS tersebut dapat semakin mempersulit kelangsungan perjanjian gencatan senjata, karena pendudukan baru yang potensial di Gaza, bersama dengan pengusiran penduduknya, dapat memicu konflik lebih lanjut.

Pejabat Israel sebagian besar bereaksi positif terhadap tawaran Trump, dan Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan tentaranya untuk mempersiapkan “keberangkatan sukarela” warga Palestina.

Netanyahu mengatakan bahwa usulan tersebut revolusioner, kreatif dan akan membuka banyak peluang bagi Israel.

Pelaksanaan rencana tersebut akan menjadi pelanggaran terhadap fase gencatan senjata mendatang, yang berfokus pada pemulangan warga Palestina yang mengungsi dan pembangunan kembali Gaza.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 06:34
Hamas Melunak, Setuju Bebaskan 3 Sandera Israel Akhir Pekan Ini demi Perpanjang Gencatan Senjata – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Militan sayap kanan Palestina, Hamas sepakat untuk melanjutkan rencana pembebasan sandera Israel pada akhir pekan ini, Sabtu (15/2/2025).

Dengan berlanjutnya kesepakatan tersebut, nantinya 3 sandera Israel akan dipulangkan dari Gaza, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

“Hamas akan kembali melanjutkan pembebasan tiga sandera Israel pada hari Sabtu,” ujar juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanun kepada The Associated Press.

Keputusan ini diumumkan Hamas usai berunding dengan mediator Mesir dan Qatar di Kairo.

Hamas menjelaskan keputusannya melanjutkan pertukaran sandera dilakukan agar kesepakatan gencatan sandera di Gaza tetap berlangsung.

Dengan begitu pengiriman shelter hingga obat-obatan bisa kembali dilanjutkan ke kantong pemukiman Gaza.

“Perundingan dijalankan dengan semangat positif, saudara mediator kami di Mesir dan Qatar mengkonfirmasi bahwa mereka akan meneruskan semua permintaan ini untuk menyingkirkan rintangan dan menutup celah yang ada,” demikian pernyataan Hamas dikutip Al Jazeera.

“Oleh karena itu, Hamas mengkonfirmasi posisinya untuk mengimplementasikan perjanjian sesuai dengan apa yang ditandatangani, termasuk pertukaran tawanan sesuai waktu yang telah disepakati.”

Hamas Tuding Israel Langgar Perjanjian

Sebelum pembebasan sandera disepakati, pada awal pekan lalu Hamas sempat mengancam akan membatalkan pembebasan sandera Israel.

Dalam keterangan resminya, Kelompok militan Hamas mengumumkan, bahwa pihaknya akan menunda pembebasan sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Alasan tindakan itu karena Hamas menyebut Israel telah gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Abu Obeida, juru bicara militan Hamas, mengklaim bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari, Israel telah menunda kepulangan pengungsi warga Palestina ke Gaza utara.

Tak hanya itu Israel juga menyerang warga Gaza dengan tembakan dan artileri militer, serta menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah itu.

Merespon pembatalan pertukaran sandera, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz langsung memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk bersiap dengan kemungkinan mereka kembali menyerang Jalur Gaza.

“Pengumuman Hamas untuk menghentikan pembebasan tahanan Israel merupakan pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tahanan,” kata Yisrael Katz dalam sebuah pernyataan, Senin (10/2/2025).

“Saya telah menginstruksikan tentara untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap kemungkinan skenario apa pun di Gaza, dan kami tidak akan membiarkan kembalinya kenyataan pada tanggal 7 Oktober,” lanjutnya.

SItuasi yang memanas ini lants mengancam kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 19 Januari 2025.

Hamas kini telah membebaskan total 16 sandera Israel sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata, dari total 33 sandera yang akan dibebaskan secara bertahap.

Sebagai bentuk balasan, Israel mengklaim telah membebaskan 183 dari total 300 tahanan Palestina, sebagai bagian dari pertukaran kelima dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel.

(Tribunnews.com / Namira)

14/02/2025 06:02