Xcloud.id

Negara: Jalur Gaza

  • Shin Bet Akui Gagal Cegah Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober, Ronen Bar akan Mengundurkan Diri – Halaman all

    Shin Bet Akui Gagal Cegah Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober, Ronen Bar akan Mengundurkan Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel, mengakui kegagalannya dalam mencegah serangan besar yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dikenal dengan nama Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Dalam laporan internalnya, Shin Bet mengungkapkan mereka gagal membaca tanda-tanda peringatan yang mengindikasikan bahwa serangan besar oleh Hamas akan terjadi.

    Mereka juga mengakui keliru dalam mempercayai kalau Hamas tidak menginginkan perang habis-habisan.

    Serangan tersebut menyebabkan lebih dari 1.200 orang Israel tewas dan lebih dari 250 orang lainnya disandera oleh Hamas, Daily Maverick melaporkan.

    Shin Bet mengungkapkan jika mereka bertindak berbeda dalam beberapa tahun terakhir, serangan ini mungkin bisa dicegah.

    Laporan tersebut menyebutkan kegagalan ini merupakan sebuah pelajaran pahit yang akan diingat oleh Shin Bet sebagai standar yang sangat buruk bagi mereka.

    Kepala Shin Bet Mundur dari Jabatannya

    Ronen Bar, Kepala Shin Bet, sangat menyesali kejadian tersebut, Al Jazeera melaporkan.

    Dalam pernyataannya, Bar mengungkapkan bahwa sebagai pimpinan, ia memikul sepenuhnya tanggung jawab atas kegagalan ini dan mengakui bahwa jika pihaknya bertindak dengan lebih tepat, serangan yang merusak ini dapat dicegah.

    Bar juga menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan Shin Bet dalam melindungi warga sipil Israel.

    Pengunduran diri Ronen Bar merupakan langkah yang cukup signifikan, mengingat posisinya sebagai kepala Shin Bet, badan yang memiliki tanggung jawab besar dalam hal keamanan dalam negeri Israel.

    Keputusan ini datang lima hari setelah militer Israel merilis laporan mereka yang juga mengakui kegagalan besar dalam merespons serangan tersebut.

    Penyelidikan militer Israel menyatakan bahwa mereka meremehkan kemampuan Hamas dan gagal melindungi rakyat Israel.

    Laporan-laporan tersebut terbit di tengah meningkatnya seruan dari pihak oposisi dan masyarakat sipil di Israel untuk menyelidiki kegagalan pemerintah dalam merespons serangan yang paling mematikan dalam sejarah Israel ini.

    Meskipun demikian, hingga saat ini, kalangan politik Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, masih menghindari penyelidikan nasional yang lebih mendalam mengenai kegagalan tersebut.

    Konflik Israel vs Hamas

    Berikut ini ringkasan perkembangan terkini konflik Israel vs Hamas:

    Para pemimpin Arab mendukung rencana Mesir untuk rekonstruksi dan pemerintahan Gaza tanpa menggusur warga Palestina.

    Negara-negara Arab juga menentang usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump agar Washington mengambil alih Jalur Gaza.

    Hamas menyambut baik rencana lima tahun tersebut.

    Israel Kecam Rekonstruksi Gaza

    Israel mengecam usulan tersebut.

    Tel Aviv mengatakan bahwa KTT Arab gagal mengatasi realitas situasi setelah serangan 7 Oktober.

    Katanya rencana mereka untuk Gaza pascaperang tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman.

    Gedung Putih mengatakan pihaknya menyambut masukan dari negara-negara Arab, tetapi Hamas tidak dapat terus memerintah Jalur Gaza.

    Pasukan Israel menembak dan menewaskan seorang pria Palestina berusia 18 tahun serta tiga orang lainnya, termasuk pejuang Hamas Isser Saadi, di wilayah pendudukan Tepi Barat.

    Militer Israel juga mengklaim telah menewaskan komandan senior Hizbullah Hashem Khader dalam serangan udara di Lebanon selatan.

    Israel terus memblokir semua pasokan ke Gaza.

    Kantor Media Pemerintah wilayah tersebut mengatakan tindakan tersebut kembali meningkatkan kemungkinan kelaparan bagi penduduk yang memang sudah mengalami kerawanan pangan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pemimpin Arab Dukung Pemerintah Palestina Bangun Ulang Jalur Gaza

    Pemimpin Arab Dukung Pemerintah Palestina Bangun Ulang Jalur Gaza

    Jakarta –

    Para pemimpin negara Arab mendukung rencana untuk membangun ulang jalur Gaza di bawah pemerintahan Palestina. Para pemimpin Arab menyetujui itu meski mendapat kecaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Diketahui Trump sebelumnya menyatakan akan ‘mengambil alih’ pembangunan ulang jalur Gaza. Trump juga menyatakan mendukung Israel dengan bukti dia menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina di Washington pada masa jabatan pertamanya.

    Dilansir AFP, Rabu (5/3/2025), terkait dukungan pemimpin negara Arab ini, otoritas Palestina belum memberi keputusan pasti. Sebab, Israel telah mengesampingkan peran otoritas pemerintah Palestina di Gaza.

    KTT Liga Arab di Kairo diketahui membahas mengenai Palestina. KTT itu membahas “rencana Arab yang komprehensif” dan mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungannya.

    Dalan pertemuan itu disebutkan “semua upaya ini berjalan paralel dengan peluncuran jalur politik” menuju negara Palestina, yang ditentang oleh para pemimpin Israel.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Rencana pemimpin Arab pun disambut baik oleh warga Gaza “keputusan Palestina untuk membentuk komite pemerintahan Gaza di bawah payung pemerintah Palestina”.

    Mereka juga mengumumkan pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi wilayah Gaza. Para pemimpin Arab juga mengatakan bahwa mereka akan “menerima janji keuangan dari semua negara donor dan lembaga pembiayaan” untuk melaksanakan proyek.

    Selain itu, dalam KTT tersebut juga menyerukan perwakilan Palestina untuk bersatu di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLP adalah sebuah kelompok payung yang merupakan kekuatan politik dominan di Otoritas Palestina dan tidak termasuk Hamas.

    Sebelumnya, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan rencana negaranya akan memastikan warga Palestina “tetap berada di tanah mereka”, namun berhati-hati untuk tidak mengkritik Trump.

    Menyerukan “proses politik yang serius dan efektif yang mengarah pada solusi yang adil dan abadi bagi perjuangan Palestina”, ia menambahkan: “Saya yakin Presiden Trump mampu melakukan hal itu”.

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim pada pertemuan puncak darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Jumat di Jeddah.

    “Kami juga akan berusaha untuk mendukung rencana ini sehingga menjadi rencana Arab dan rencana Islam,” Abdelatty.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Razia Pedagang di Gaza Gara-gara Harga Pangan Naik Buntut Blokade Israel

    Hamas Razia Pedagang di Gaza Gara-gara Harga Pangan Naik Buntut Blokade Israel

    JAKARTA – Blokade pengiriman bantuan yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza memicu kenaikan harga dan kekhawatiran akan kekurangan pangan.

    Kondisi ini mendorong tindakan sanksi dari otoritas Hamas terhadap para pedagang, menurut sumber dan saksi Hamas.

    Anggota pasukan polisi yang dikelola Hamas dikerahkan di pasar-pasar lokal di seluruh Gaza, menegaskan kehadiran mereka di lapangan meskipun Israel melakukan serangan udara dan darat selama 15 bulan terhadap kelompok militan Palestina.

    Mereka menginterogasi dan menahan para pedagang, memerintahkan mereka untuk tidak menaikkan harga selama terjadi kebuntuan mengenai kesepakatan gencatan senjata, dan menyita perbekalan yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih rendah, kata empat sumber dan saksi.

    Pemerintah setempat juga mendesak warga untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan para pedagang, dengan mengatakan persediaan makanan di Gaza hanya akan bertahan dua minggu.

    “Menghukum penjual junior di pasar adalah hal yang baik, namun Hamas harus bertindak melawan pedagang besar yang mengontrol apa yang kami makan,” kata seorang saksi dilansir Reuters, Selasa, 4 Maret.

    Israel sebelumna mengumumkan pada Minggu, mereka menghentikan masuknya barang ke Gaza, dengan alasan perselisihan dengan Hamas mengenai bagaimana melanjutkan gencatan senjata bertahap yang didukung AS yang menghentikan pertempuran sengit pada bulan Januari.

    Hamas mendesak mediator untuk menekan Israel agar memulai pembicaraan tahap kedua dan membuka kembali penyeberangan Gaza.

    Menteri luar negeri Israel mengatakan Hamas telah menggunakan bantuan untuk terus memerangi Israel. Israel mengatakan Gaza memiliki cukup makanan untuk berbulan-bulan.

    Namun lembaga-lembaga kemanusiaan mengatakan persediaan makanan, obat-obatan dan tempat berlindung di Gaza terbatas dan bantuan yang terbengkalai mungkin akan rusak.

    Philippe Lazzarini, kepala badan bantuan Palestina PBB UNRWA, mengatakan penangguhan pengiriman bantuan oleh Israel mengancam nyawa 2,3 juta penduduk Gaza, yang kelelahan akibat perang.

    “Bantuan dan layanan dasar ini tidak dapat dinegosiasikan. Mereka tidak boleh digunakan sebagai senjata perang,” kata Lazzarini dalam postingan di X.

    Di dapur umum di Khan Younis, Gaza, di mana puluhan anak-anak yang memegang panci berbaris untuk menerima sup, penyelenggara mengatakan penangguhan pengiriman akan berdampak pada penyediaan makanan gratis untuk 20.000 orang.

    Makanan tersebut dimaksudkan untuk menutupi bulan puasa Ramadan, yang dimulai pada Sabtu.

    Namun para pedagang menaikkan harga daging, sehingga menunya harus diubah.

    “Administrasi dapur telah menyiapkan rencana untuk bulan Ramadan, namun penutupan penyeberangan mengganggu semua rencana tersebut,” kata salah satu pengelola dapur umum, Abu Omar.

    “Pada hari pertama Ramadan, kami menyajikan sekitar 1.200 hingga 1.400 porsi daging dan nasi, namun penutupan penyeberangan dan hilangnya barang di pasar menyebabkan kami menyajikan ‘mujadara’ (hidangan nasi dan miju-miju) dan sup hari ini,” kata Abu Omar.

  • Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    Aljazair dan Tunisia Absen Pertemuan KT Arab Bahas Pembangunan Gaza, Membelot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Aljazair dan Tunisia akan melewatkan pertemuan puncak Arab di Kairo yang dimaksudkan untuk mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza pascaperang, dengan peringatan mengenai solusi siap pakai yang ditentukan oleh beberapa orang terpilih.

    Dijadwalkan untuk diselenggarakan Selasa (4/3/2025) sore ini, pertemuan puncak di Mesir  dirancang untuk menggalang dukungan kawasan terhadap Palestina menyusul usulan Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut “Middle East Riviera” yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Palestina dari daerah kantong pantai tersebut. 

    Namun, ketegangan meningkat mengenai siapa yang akan membentuk respons kawasan terhadap Washington.

    Selama akhir pekan, presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, yang selama ini dikenal sebagai pejuang hak-hak Palestina , menarik diri dan malah mengirim menteri luar negerinya, diberitakan New Arab.

    Berbicara kepada kantor berita negara Aljazair, seorang pejabat Aljazair yang tidak disebutkan namanya mengatakan ketidakhadiran presiden Aljazair merupakan protes terhadap proses eksklusif yang didominasi oleh tokoh-tokoh Arab kelas berat.

    Tebboune, pejabat itu menambahkan, sangat frustrasi dengan upaya untuk mengesampingkan Aljazair, meskipun negara itu memegang peranan penting dalam resolusi gencatan senjata PBB.

    Presiden Tunisia Kais Saied melakukan hal yang sama pada hari Senin, dengan mengirim menteri luar negerinya.

    Menurut para analis merupakan bentuk dukungan terhadap kekhawatiran Aljazair. Di bawah Saied, kebijakan luar negeri Tunis sering kali mencerminkan kebijakan Aljazair.

    Ketidakhadiran para pemimpin Afrika Utara itu terjadi pada saat yang kritis bagi Liga Arab, yang telah berjuang untuk menjaga kohesi terkait Palestina.

    Meskipun Arab Saudi telah menjauhkan diri dari upaya normalisasi Israel yang didukung AS dalam beberapa bulan terakhir, negara itu tetap terlibat secara mendalam dalam rencana regional Washington.

    Sementara itu, Mesir telah memainkan peran utama dalam negosiasi gencatan senjata dan kini mempelopori rencana rekonstruksi pascaperang untuk Gaza.

    Menurut Reuters , usulan Mesir —yang dipandang sebagai yang terdepan—akan menggantikan pemerintahan Hamas dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, mayoritas Muslim, dan Barat.

    Misi Bantuan Tata Kelola, sebagaimana diuraikan, akan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

    KTT tersebut diadakan di tengah upaya Israel memberlakukan kembali blokade terhadap Gaza pada hari kedua Ramadan dalam upaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sebuah kebijakan yang telah diberi label “hukuman kolektif” oleh badan-badan bantuan.

    Hasil Pertemuan KTT Arab

    Pertemuan puncak Arab darurat di Kairo pada hari Selasa akan mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza, menurut rancangan komunike akhirnya.

    Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rancangan komunike, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan cepat terhadap rencana Mesir tersebut.

    Ia juga akan menyambut inisiatif Mesir untuk menyelenggarakan konferensi internasional bagi rekonstruksi Gaza bulan ini.

    Pertemuan puncak tersebut akan diadakan Selasa malam untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk menggusur penduduk Gaza.

    Menurut saluran berita tersebut, rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza memerlukan “pengaturan pemerintahan transisi dan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara” di Gaza.

    Ia juga menekankan bahwa “Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina,” kata saluran tersebut.

    “Upaya untuk menghilangkan harapan rakyat Palestina untuk memperoleh negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut,” demikian peringatannya.

    Rencana tersebut juga menyerukan “perlunya mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza.”

    Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.”

    Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”

    Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata. Rencananya ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

    Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar yang menghancurkan daerah kantong itu dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.

    Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi pada tahap kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • ‘Kiamat’ Baru Warga Gaza, Harga Pangan Meroket Gegara Diblokir Israel

    ‘Kiamat’ Baru Warga Gaza, Harga Pangan Meroket Gegara Diblokir Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Palestina yang tinggal di Gaza mengatakan mereka khawatir akan kekurangan pangan dan kenaikan harga setelah Israel menghentikan masuknya bantuan ke wilayah tersebut.

    Pemblokiran dilakukan untuk menekan Hamas agar menyetujui persyaratan perpanjangan gencatan senjata. Pengumuman Israel pada Minggu berdampak langsung, dan menimbulkan kenaikan harga di pasar-pasar di seluruh Jalur Gaza.

    AFP pada Selasa (4/3/3025) mengutip pembeli dan pekerja bantuan, melaporkan harga barang-barang pokok di Gaza melonjak meskipun ada upaya dari pihak berwenang untuk menjaganya tetap stabil.

    “Ada banyak ketakutan, hari ini banyak orang membeli persediaan makanan dan harga telah naik banyak,” kata Belal al-Helou di pasar jalanan yang ramai di Kota Gaza.

    Selama penyeberangan Gaza ditutup, Helou mengatakan harga akan naik dan semakin meningkat. “Hari ini satu kilo gula harganya 10 shekel atau 12 shekel,” katanya, menyebut kenaikan harga sekitar US$3 atau lebih dari dua kali lipat harga sebelum perang.

    “Harga-harga naik dan orang-orang panik tentang persediaan makanan.”

    Pembeli lain, Adly al-Ghandour, mengatakan harga telah naik “sejauh ini 80 persen, dan jika penyeberangan tetap ditutup, harga akan naik 200%”.

    Caroline Seguin, koordinator darurat untuk Dokter Lintas Batas di Gaza, mengatakan truk-truk yang seharusnya tiba pada hari Minggu telah ditolak penuh.

    “Kami berhasil mendatangkan beberapa truk selama enam minggu gencatan senjata, tetapi itu bukan obat mujarab” untuk situasi kemanusiaan, kata Seguin pada Senin.

    Meskipun persediaan peralatan medis organisasi tersebut sedikit terisi kembali selama tahap pertama, barang-barang lain seperti generator dan perlengkapan untuk desalinasi air diblokir karena Israel melabeli barang-barang tersebut sebagai barang “guna ganda” yang dapat digunakan oleh militan untuk membuat senjata.

    Seguin menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan “tidak boleh menjadi bagian dari negosiasi gencatan senjata sementara penduduk Gaza membutuhkan bantuan”.

    Pejabat senior Hamas Osama Hamadan mengatakan pada Senin bahwa hanya 15 dari 65.000 rumah mobil yang akan memasuki Gaza selama gencatan senjata yang benar-benar berhasil masuk.

    Adapun badan Israel yang bertugas mengatur aliran bantuan di Gaza tidak menanggapi ketika ditanya tentang angka tersebut.

    (luc/luc)

  • Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan tengah dalam tingkat euforia dan kepercayaan diri yang tinggi menghadapi berbagai front dan konflik yang mereka hadapi.

    Satu di antara faktornya adalah dukungan penuh Amerika Serikat (AS) yang digambarkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebagai ikatan yang ‘unbreakable’, tak terpatahkan.

    Hal itu diunggah Katz dalam platform media sosial seusai bertemu timpalannya dari AS, Pete Hegseth, RNTV melaporkan Selasa (4/3/2025).

    Dia menyatakan kalau ia setuju dengan Pete Hegseth mengenai perlunya membebaskan semua sandera Israel di Gaza dan mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza.

    “Katz membagikan rincian diskusinya dengan Hegseth di X (sebelumnya Twitter), menyebut percakapan itu “sangat bagus” dan berterima kasih kepada pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump atas dukungannya dalam mempercepat bantuan militer ke Israel.

    “Great conversation with @SecDef @PeteHegseth. I thanked him for the @realDonaldTrump administration’s support in expediting military aid to Israel and its unwavering commitment to Israel’s security.

    We agreed: All hostages must be brought home, and Hamas rule in Gaza must be eliminated. Iran remains the greatest threat to regional security – we will work together to prevent it from obtaining nuclear weapons. Our bond is unbreakable,” tulis Israel Katz.

    Israel Digelontor Senjata AS, Iran Tetap Target Utama

    Selama percakapan tersebut, Katz menekankan pandangan bersama bahwa Iran tetap menjadi “ancaman terbesar bagi keamanan regional”.

    Dia menegaskan, kalau kedua negara, Israel dan AS, akan bekerja sama untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Pada hari Sabtu, Departemen Pertahanan AS, Pentagon, mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan bom, peralatan pembongkaran, dan senjata lainnya ke Israel, yang bernilai sekitar USD 3 miliar.

    Pentagon mengonfirmasi bahwa Kongres telah diberitahu tentang potensi penjualan senjata pada Jumat sore dalam situasi darurat dan mendesak.

    “Langkah AS ini menandai penjualan kedua dalam sebulan (ke Israel), melampaui praktik lama yang memberikan anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat kesempatan untuk meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum Kongres diberitahu secara resmi,” kata laporan RNTV.

    Penjualan senjata tersebut mencakup 35.529 bom serba guna dengan berat sekitar 1.000 kilogram, bersama dengan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh produsen senjata, General Dynamics.

    Gelontoran senjata AS ke Israel ini terjadi saat negara pendudukan tersebut bersiap memulai kembali Perang Gaza setelah mangkir dari ketentuan perjanjian gencata senjata tiga tahap yang telah disepakati.

    Israel juga memiliki front lainnya di Lebanon di mana pasukannya menolak mundur dari sejumlah titik di perbatasan Lebanon Selatan dalam gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

    Di Suriah, Israel tetap mempertahankan pasukannya di sepanjang perbatasan negara itu di wilayah Golan. Israel juga menghadapi ancaman serius dari kelompok perlawanan di Yaman, Ansarallah Houthi yang mengancam menyerang jika Gaza kembali diagresi IDF.

    Dari ke semua front, Israel menilai Iran adalah mastermind di balik semua perlawanan dalam perang jangka panjang yang sudah terjadi dengan negara tersebut.

    PARADE RUDAL – Tangkap layar MNA, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan sebuah rudal balistik Iran dipamerkan dalam sebuah parade militer di Teheran, beberapa waktu lalu. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran dilaporkan mendapat kunjungan supervisi dari para pakar rudal Rusia beberapa waktu lalu.

    Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    Di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara Israel dan Iran, sejumlah spesialis rudal senior Rusia dilaporkan telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir.

    “Kunjungan terkait makin dalamnya hubungan kerja sama Teheran dan Moskow dalam hal pertahanan,” Reuters mengklaim dalam sebuah laporan.

    MNA, mengutip laporan tersebut, melansir kalau laporan kunjungan pakar rudal Rusia ke Iran juga menyertakan sejumlah tinjauan catatan perjalanan dan data ketenagakerjaan.

    “Ketujuh ahli senjata melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan dua penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu,” menurut dokumen yang merinci dua pemesanan kelompok serta manifes penumpang untuk penerbangan kedua.

    Catatan itu menunjukkan sejumlah hal, termasuk nomor paspor pria, dengan enam dari tujuh memiliki awalan “20”.

    Nomor paspor dengan awalan angka ’20’, dijelaskan, menunjukkan kalau paspor yang digunakan ketujuh pakar rudal Rusia ini untuk bisnis resmi negara.

    “Lazimnya dikeluarkan untuk pejabat pemerintah tentang perjalanan kerja asing dan personel militer yang ditempatkan di luar negeri,” menurut sebuah dekrit yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia dan sebuah dokumen di situs web kementerian luar negeri Rusia.

    Reuters tidak dapat merinci apa yang dilakukan ketujuh orang itu di Iran.

    Laporan tersebut mengklaim kalau seorang pejabat senior kementerian pertahanan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan beberapa kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk dua fasilitas bawah tanah, dengan beberapa kunjungan berlangsung pada bulan September.

    Pejabat itu, yang meminta anonimitas untuk membahas masalah keamanan, tidak mengidentifikasi situs-situs rudal Iran tersebut.

    Ketujuh orang Rusia yang diidentifikasi oleh Reuters semuanya memiliki latar belakang militer senior, dengan dua kolonel peringkat dan dua letnan kolonel, menurut tinjauan database Rusia yang berisi informasi tentang pekerjaan warga atau tempat kerja, termasuk pajak, telepon dan catatan kendaraan.

    Dua ahli dalam sistem rudal pertahanan udara, tiga mengkhususkan diri dalam artileri dan peroketan, sementara satu memiliki latar belakang dalam pengembangan senjata canggih dan yang lainnya telah bekerja pada jarak uji coba rudal, catatan menunjukkan.

    Reuters tidak dapat menentukan apakah semua masih bekerja dalam peran-peran itu karena data ketenagakerjaan berkisar dari 2021 hingga 2024.

    Reuters menghubungi semua pria melalui telepon: lima dari mereka membantah mereka telah ke Iran, membantah mereka bekerja untuk militer atau keduanya, sementara satu menolak berkomentar dan satu menutup telepon.

    Kementerian pertahanan dan luar negeri Iran menolak berkomentar untuk laporan ini.

    Hal yang sama juga dilakukan kantor hubungan masyarakat dari Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC).

     

    (oln/rntv/mna/rtrs/*)

  • Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Lebih Baik Perang Lagi

    TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Kairo, Mesir, Selasa (3/5/2025) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang membahas soal Gaza.

    Pertemuan ini dimaksudkan untuk melawan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina di Gaza sementara wilayah yang koyak karena agresi Israel itu dibangun dengan pendanaan internasional.  

    The National merangkum, ada sejumlah poin kunci rencana negara-negara Arab soal Gaza untuk dibahas dalam agenda pada KTT Arab tersebut.

    “Pembahasan KTT seputar kontrol Gaza oleh para teknokratis tanpa keterlibatan Hamas dan rencana rekonstruksi Gaza sebesar 50 miliar dolar AS,” kata narasumber mengatakan kepada The National, Selasa.

    KTT ini juga akan mempresentasikan usulan Mesir dalam proses rekonstruksi Gaza.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Usulan Mesir

    Cetak biru Mesir memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan selesai dalam tiga hingga lima tahun.

    “Ini bertentangan dengan visi Trump, di mana 2,3 juta warga Palestina Gaza akan tetap berada di daerah kantong pantai alih-alih dipaksa untuk bermukim kembali di Mesir dan Yordania,” tulis ulasan tersebut

    Sumber-sumber mengatakan kepada The National bahwa di bawah rencana itu, penduduk Gaza akan dipindahkan ke zona aman di dalam wilayah itu sementara pekerjaan sedang berlangsung. Diperkirakan biaya sekitar 50 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan PBB.

    Rencana itu, mereka menambahkan, juga memiliki bagian politik dan keamanan yang menguraikan bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

    Secara politik, usulan Mesir itu, mengusulkan terciptanya komite dari 20 teknokrat independen untuk menjalankan wilayah itu.

    “Itu berarti Hamas harus melepaskan otoritasnya di Gaza,” kata laporan.

    Mesir dilaporkan, meniadakan peran Hamas karena tidak ada pendanaan internasional yang mau memodali pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih ada di Gaza.

    Menurut narasumber, faksi-faksi Palestina telah menyetujui para teknokrat yang dinominasikan.

    Harus digarisbawahi, para teknokrat ini tidak berafiliasi dengan kelompok atau gerakan mana pun Palestina. 

    Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus mengeluarkan dekrit untuk mendirikan badan baru, yang akan didukung oleh kepala suku dan walikota setempat.

    “Kami memiliki nama-nama 20 anggota dan kami menunggu Presiden Abbas untuk memberikan suaranya,” kata salah satu sumber.

    “Mereka semua tanpa afiliasi [langsung] ke faksi Palestina, termasuk Hamas.”

    Mengomentari rencana tersebut, Bassam Khalaf, anggota kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, mengatakan kelompoknya telah sepakat untuk mundur dari kontrol atas Gaza, tetapi perlu untuk mengklarifikasi proposal untuk pembentukan komite yang terdiri dari teknokrat tersebut. 

    “Hamas tidak berkomitmen untuk terus memerintah Gaza,” tambahnya.

    “Sifat misi ini harus jelas dan akan menolak kehadiran AS untuk mengawasinya,” katanya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Israel Inginkan Pelucutan Penuh Hamas dan PIJ

    Apa yang diusulkan Mesir dengan meniadakan peran Hamas secara penuh di Gaza pada masa mendatang ini dinilai sejalan pada apa yang dilontarkan Israel dalam banyak kesempatan.

    Israel yang mengingkari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, juga ingin Hamas dilucuti.

    Syarat itu juga lah yang diajukan Israel jika negosiator ingin pembicaraan negosiasi Tahap II gencatan senjata dilanjutkan.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada Selasa kalau Israel menuntut “demiliterisasi penuh” Gaza dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Januari.

    “Kami tidak memiliki kesepakatan tentang fase kedua. Kami menuntut total demiliterisasi Gaza, Hamas dan Jihad Islam, dan memberi kami sandera kami. Jika mereka setuju bahwa kita dapat menerapkan besok,” kata Saar pada konferensi pers di Yerusalem.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas Bersedia Berbagi Kursi, Pilih Kembali Berperang Jika Negosiasi Berakhir Buntu

    Pemerintahan Gaza di masa depan tetap menjadi isu sentral dalam melanjutkan upaya mediasi, karena pihak-pihak yang bertikai dan negosiator mencari solusi jangka panjang yang dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi proses perdamaian yang lebih luas.

    Salah satu jalur potensial untuk mengakhiri perang melibatkan Hamas melepaskan kekuasaan dan mungkin melucuti senjata di Gaza.

    Kelompok itu telah menyatakan terbuka untuk berbagi pemerintahan Gaza dengan PA dan faksi-faksi Palestina lainnya tetapi menolak penyerahan kekuasaan secara penuh dan lengkap, setidaknya untuk saat ini.

    Ayman Shannaa, anggota lain dari kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, bersikeras kelompok itu tidak mengisyaratkan kesediaan untuk menyerahkan kendali atas wilayah itu kepada PA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Namun, dia menekankan bahwa Hamas, yang telah memerintah Gaza selama hampir dua dekade, terbuka untuk perjanjian pembagian kekuasaan yang dapat membantu “menyatukan” warga Palestina melawan apa yang dia gambarkan sebagai proposal Trump untuk “memiliki” Gaza dan menggusur penduduknya.

    Adapun rencana Mesir soal kendali keamanan di Gaza, memungkinkan untuk menggunakan kepolisian Gaza yang ada. 

    Namun, Mesir menyarakan sebaiknya kendali keamanan diambil alih pasukan Arab dan PBB untuk memantau penyeberangan darat antara Gaza dan Mesir dan Israel, dan pelabuhan baru di Mediterania yang akan dibangun untuk menerima bahan dan peralatan konstruksi.

    Sebagian besar bangunan dan infrastruktur Gaza telah hancur dalam perang 15 bulan, di mana sekitar 48.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari dua kali jumlah itu terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi.

    Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari paling mematikan di Israel sejak didirikan pada 1948. Para penyerang juga menyandera sekitar 250 orang.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 60 sandera Israel.

    KTT darurat Arab berlangsung pada saat gencatan senjata di Gaza yang berlangsung pada 19 Januari berada di bawah ancaman serius setelah Hamas menolak tawaran Israel untuk memperpanjangnya hingga pertengahan April.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang membahas soal penarikan mundur pasukannya dari Gaza dan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang.

    Sejatinya, di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan AS, Israel dan Hamas telah dijadwalkan untuk memulai pembicaraan awal bulan lalu untuk mengakhiri perang dan penarikan Israel dari Gaza. 

    Namun, Israel ingkar dan pembicaraan tidak pernah dimulai dan gencatan senjata berakhir pekan lalu setelah Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan kebebasan sekitar 2.000 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    “Perlawanan telah mempersiapkan diri untuk perang, bahkan jika opsi ini tidak mungkin,” kata Khalaf, pejabat senior Hamas.

     

    (oln/anews/thntnl/*)

     

     

  • Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tak Ada Hamas, Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir, dalam proposal rekonstruksi Gaza yang bakal dipresentasikan di pertemuan darurat para pemimpin Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025), mengusulkan agar pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang akan mengambil peran dalam menyediakan keamanan di Jalur Gaza, Reuters melaporkan.

    Menurut Reuters, rencana tersebut tidak merinci apakah visi Mesir untuk Gaza tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah perjanjian perdamaian permanen untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Berdasarkan rencana Mesir, keberadaan Hamas akan digantikan “misi bantuan tata kelola” untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

    Badan “misi bantuan tata kelola” ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

    Mesir menjelaskan, proposolnya mensyaratkan tidak adanya unsur Hamas dalam pengelolaan Gaza karena jika gerakan tersebut masih mengendalikan Gaza, maka tidak ada pendanaan internasional, termasuk dari negara-negara Arab, yang mau memberi modal rekonstruksi Gaza.  

    Artinya, rencana Mesir ini meminta agar Hamas dilucuti secara total, baik secara politik dalam pemerintahan di Gaza, maupun secara militer yang menjadi basis sokongan gerakan tersebut di sana.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Sejumlah analis menyebut, rencana Mesir ini dalam beberapa titik soal Hamas, sejalan dengan kehendak Israel yang tidak menginginkan keberadaan Hamas lagi dalam sektor apa pun di Gaza.

    “Pendahuluan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir menyatakan bahwa tidak akan ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik di Jalur tersebut,” tulis laporan Reuters.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menjalankan “misi pemerintahan,” tetapi menyatakan kalau misi tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu wilayah tersebut pulih secepat mungkin.

    Rencana Mesir tersebut dengan tegas menolak usulan Amerika Serikat (AS) lewat Presiden Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

    Sebagai informasi, usulan Trump ini dianggap sebagai ancaman keamanan oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

    Proposal tersebut mengusulkan pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang mengambil peran dalam menyediakan keamanan, dengan pasukan polisi lokal baru yang akhirnya dibentuk.

    “Draf tersebut tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik,” kata laporan tersebut.

    Menurut rencana, sebuah komite pengarah akan bertanggung jawab untuk “mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi” badan keamanan dan administratif.

    Draf rancangan solusi dari Mesir tersebut juga tidak merujuk pada pemilu mendatang di Gaza.

    Rancangan rencana tersebut mengindikasikan bahwa komite tersebut akan mencakup negara-negara Arab utama dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, serta Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

    “Rencana Mesir tersebut tidak mencakup rincian tentang peran pemerintahan pusat Otoritas Palestina,” kata laporan menjelaskan soal peran Palestine Authority (PA/Otoritas Palestina) dalam usulan Mesir tersebut.

    Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa Gaza, seperti Tepi Barat, berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina dan harus dijalankan oleh orang Palestina.

    Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menambahkan, “Kami sepakat dengan Mesir bahwa sebuah komite yang terdiri dari para ahli Palestina akan membantu mengelola Gaza selama enam bulan dan akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina. Komite tersebut tidak berafiliasi dengan partai non-Palestina mana pun.”

    Warga Palestina memeriksa kehancuran yang disebabkan oleh serangan Israel terhadap rumah mereka di desa Khuzaa, dekat Abasan sebelah timur Khan Yunis dekat pagar perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza selatan pada 27 November 2023, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas. (KATA KHATIB/AFP)

    Negara Arab Lawan Usulan AS

    Seperti diberitakan, para pemimpin Arab berkumpul di Kairo Selasa hari ini untuk membahas alternatif lain untuk Gaza ketimbang rencana yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza yang dilanda perang dan menggusur penduduknya.

    KTT Liga Arab tentang rekonstruksi wilayah itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan dukungannya terhadap rencana Trump, menyebutnya “visioner dan inovatif”.

    Palestina, bersama dengan dunia Arab dan banyak mitra Israel dan AS, telah mengutuk proposal Trump, menolak segala upaya untuk mengusir warga Gaza.

    Perkiraan PBB telah menempatkan biaya rekonstruksi Gaza lebih dari $ 53 miliar, setelah perang yang menghancurkan yang disebabkan oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Para menteri luar negeri Arab bertemu di ibukota Mesir pada hari Senin untuk sesi persiapan tertutup yang berpusat pada rencana untuk membangun kembali wilayah itu tanpa menggusur rakyatnya, seorang sumber di Liga Arab mengatakan kepada AFP dengan syarat anonimitas.

    Sumber itu mengatakan rencana itu “akan disampaikan kepada para pemimpin Arab pada pertemuan puncak hari Selasa”.

    Kepala negara dari beberapa negara Arab diperkirakan akan hadir, sementara beberapa negara mengirim menteri luar negeri atau perwakilan tingkat tinggi lainnya.

     

    (oln/rtrs/khbrn/thntnl/*)

     
     

  • Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

    Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

    Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

    “Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

    Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

    Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

    “Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

    Biaya Pembangunan

    Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

    Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

    Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

    Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

    (luc/luc)

  • Ancaman Israel ke Hamas: Beri Waktu 10 Hari untuk Terima Usulan AS atau Perang Berkobar Lagi – Halaman all

    Ancaman Israel ke Hamas: Beri Waktu 10 Hari untuk Terima Usulan AS atau Perang Berkobar Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Hamas dan Israel kembali terhenti.

    Terhentinya negosiasi ini akibat dari Hamas yang menolak usulan utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff terkait gencatan senjata di Gaza.

    Usulan tersebut melibatkan pembebasan separuh sandera yang masih hidup dan pengembalian separuh jenazah pada hari pertama kesepakatan yang dilanjutkan.

    Sisa sandera dan jenazah akan dikembalikan pada hari ke-42, yang akan menjadi hari terakhir gencatan senjata.

    Namun, beberapa pihak mengklaim bahwa organisasi perlawanan Palestina itu tidak menolak usulan tersebut.

    “Saat ini tidak ada kemajuan dalam hal ini (negosiasi),” kata seorang sumber Israel kepada The Jerusalem Post.

    Para pejabat memperkirakan bahwa jika tidak ada kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Hamas, Israel akan kembali berperang di Gaza dalam waktu sekitar satu setengah minggu.

    “Sangat sulit untuk membuat kemajuan,” kata salah seorang pejabat Israel.

    Sumber lain mengatakan bahwa saat ini belum ada harapan bagi Witkoff untuk mengunjungi Israel.

    Tanpa kesepakatan mengenai pembebasan sandera tambahan dalam beberapa hari mendatang, sumber mengatakan Israel tengah bersiap untuk meningkatkan tindakannya terhadap Hamas.

    Setelah keputusan pada Minggu (2/3/2025) untuk menghentikan bantuan kemanusiaan, Israel tengah bersiap untuk memutus aliran air dan listrik ke Jalur Gaza, serta memulai kembali pertempuran paling cepat minggu depan.

    Para pejabat menyarankan bahwa bahkan tanpa menerima inisiatif Witkoff, Hamas mungkin setuju untuk membebaskan sandera tambahan dalam waktu dekat dengan imbalan pembebasan tawanan Palestina dari penjara dan masuknya karavan dan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka menambahkan bahwa ini juga tergantung pada isu-isu lain.

    “Pemerintah Israel perlu memutuskan apa yang akan dinegosiasikan dengan Hamas dan apa yang akan mereka terima sebagai imbalan atas pembebasan sandera dalam beberapa minggu mendatang,” kata seorang sumber.

    “Kesepakatan Hamas untuk membebaskan lebih banyak sandera bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini,” lanjutnya.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan pada hari Senin bahwa Israel menanggapi permintaan mediator untuk memberikan waktu beberapa hari lagi untuk negosiasi.

    “Jika Hamas tidak segera membebaskan para sandera, gerbang Gaza akan terkunci, dan gerbang neraka akan terbuka – kami akan kembali berperang, dan mereka akan menghadapi IDF dengan kekuatan dan metode yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya,” kata Katz, dikutip dari Times of Israel.

    Hamas mengatakan pada hari Senin bahwa Israel mencoba mengembalikan keadaan ke titik awal dengan meminta perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mereka.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” kata pejabat senior Hamas, Osama Hamdan.

    Menurut pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, Israel dan Netanyahu berupaya melanjutkan agresi dan kejahatan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Hamdan mencatat bahwa pelanggaran Israel belum berhenti sejak saat pertama gencatan senjata.

    “Pelanggaran perjanjian pada tahap pertama membuktikan tanpa keraguan bahwa pemerintah pendudukan (Israel) berkepentingan dalam runtuhnya perjanjian tersebut dan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini,” katanya, dikutip dari Al Mayadeen.

    Pejabat Palestina tersebut menggambarkan keputusan Netanyahu baru-baru ini untuk mengadopsi usulan AS guna memperpanjang tahap pertama perjanjian tersebut—melalui pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan awal—sebagai “upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan menghindari perundingan untuk tahap kedua”.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” Hamdan memperingatkan.

    Dalam konteks ini, ia mencantumkan pelanggaran utama yang dilakukan “Israel” selama fase pertama perjanjian gencatan senjata.

    Hamdan mengatakan “Israel” melarang masuknya 50 truk pengangkut bahan bakar per hari sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

    Selama 42 hari, hanya 978 truk yang diizinkan masuk, dengan rata-rata hanya 23 truk per hari.

    Pendudukan tersebut juga mencegah sektor komersial mengimpor bahan bakar dalam bentuk apa pun, meskipun ada ketentuan yang jelas dalam perjanjian yang mengizinkannya.

    Hanya 15 rumah mobil (karavan) yang diizinkan masuk dari 60.000 yang disepakati, selain sejumlah tenda yang terbatas.

    Israel menghalangi masuknya alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing dan mengevakuasi jenazah dari bawah reruntuhan, dengan hanya mengizinkan sembilan buah peralatan, padahal setidaknya 500 buah peralatan dibutuhkan.

    Pendudukan tersebut juga menghalangi masuknya bahan konstruksi dan penyelesaian yang penting untuk membangun kembali infrastruktur dan rumah sakit.

    Peralatan medis yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah sakit sebagian besar dilarang, hanya lima ambulans yang diizinkan masuk, sementara peralatan pertahanan sipil sama sekali ditolak masuk.

    Israel, kata Hamdan, juga mencegah pengoperasian pembangkit listrik dan memblokir pengiriman pasokan yang diperlukan untuk rehabilitasinya.

    Mereka juga melarang likuiditas uang tunai mencapai bank dan menolak mengganti uang kertas yang sudah usang.

    (*)