Negara: Jalur Gaza

  • Dukungan Negara-negara Arab Agar Palestina Bangun Lagi Jalur Gaza

    Dukungan Negara-negara Arab Agar Palestina Bangun Lagi Jalur Gaza

    Jakarta

    Dukungan agar Palestina membangun lagi jalur Gaza datang dari negara-negara Arab. Para pemimpin negara Arab mendukung rencana membangun ulang jalur Gaza meski mendapat kecaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/3/2025), Trump sebelumnya menyatakan akan ‘mengambil alih’ pembangunan ulang jalur Gaza. Trump juga menyatakan mendukung Israel dengan bukti dia menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina di Washington pada masa jabatan pertamanya.

    Dilansir AFP, terkait dukungan pemimpin negara Arab ini, otoritas Palestina belum memberi keputusan pasti. Sebab, Israel telah mengesampingkan peran otoritas pemerintah Palestina di Gaza.

    KTT Liga Arab di Kairo diketahui membahas mengenai Palestina. KTT itu membahas “rencana Arab yang komprehensif” dan mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungannya.

    Dalam pertemuan itu disebutkan “semua upaya ini berjalan paralel dengan peluncuran jalur politik” menuju negara Palestina, yang ditentang oleh para pemimpin Israel.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Rencana pemimpin Arab pun disambut baik oleh warga Gaza “keputusan Palestina untuk membentuk komite pemerintahan Gaza di bawah payung pemerintah Palestina”.

    Janji Pemimpin Arab untuk Gaza

    Foto: Jalur Gaza (dok Reuters).

    Mereka juga mengumumkan pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi wilayah Gaza. Para pemimpin Arab juga mengatakan bahwa mereka akan “menerima janji keuangan dari semua negara donor dan lembaga pembiayaan” untuk melaksanakan proyek.

    Selain itu, dalam KTT tersebut juga menyerukan perwakilan Palestina untuk bersatu di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLP adalah sebuah kelompok payung yang merupakan kekuatan politik dominan di Otoritas Palestina dan tidak termasuk Hamas.

    Sebelumnya, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan rencana negaranya akan memastikan warga Palestina “tetap berada di tanah mereka”, namun berhati-hati untuk tidak mengkritik Trump.

    Menyerukan “proses politik yang serius dan efektif yang mengarah pada solusi yang adil dan abadi bagi perjuangan Palestina”, ia menambahkan: “Saya yakin Presiden Trump mampu melakukan hal itu”.

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim pada pertemuan puncak darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Jumat di Jeddah.

    “Kami juga akan berusaha untuk mendukung rencana ini sehingga menjadi rencana Arab dan rencana Islam,” Abdelatty.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

    Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

    Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF yang Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas

     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel secara resmi melantik seorang panglima baru militernya (IDF) pada Rabu (5/3/2025).

    Komandan lama IDF, Jenderal Herzi Halevi secara resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh Eyal Zamir sebagai panglima baru, menurut apa yang dilaporkan oleh surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.

    Atas jabatan itu, Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun di mkemiliteran dengan pangkat Mayor Jenderal, kembali dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Adapun pengunduran diri Herzi Halevi terjadi setelah ia menghabiskan lebih dari dua tahun di jabatannya, berlatar belakang kegagalan militer Israel dalam membendung serangan Banjir Al-Aqsa Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

    Surat kabar Israel tersebut melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz secara resmi menunjuk Eyal Zamir sebagai penerus Halevi.

    Zamir menjadi Kepala Staf ke-24 dalam ketentaraan Israel.

    KEPALA STAF IDF – Foto ini diambil pada Senin (17/2/2025) dari publikasi resmi Kementerian Pertahanan Israel, memperlihatkan foto Eyal Zamir yang resmi diangkat sebagai Kepala Staf IDF untuk menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri pada bulan lalu. (Kementerian Pertahanan Israel)

    Keturunan Arab, Kutip Ayat Taurat

    Siapa Eyal Zamir?

    Khaberni melansir, Eyal Zamir lahir di Eilat, wilayah Palestina yang diduduki Israel.

    Eyal Zamir saat ini berusia 59 tahun dengan latar belakangan keturunan Arab.

    “Kakek dari pihak ayahnya beremigrasi dari Yaman pada tahun 1920-an, dan ibunya berasal dari kota Aleppo di Suriah,” kata laporan Khaberni.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel. Dalam tugas militer aktif terakhirnya, Zamir bertugas sebagai pimpinan di Divisi Komando Selatan IDF.

    Selama menjadi militer aktif, satu di antara prestasinya adalah saat dia memainkan peran penting dalam penjualan sistem pertahanan rudal Arrow 3 ke Jerman.

    Dalam pidato pertamanya sebagai Kepala Staf baru IDF, Rabu, Eyal Zamir dalam upacara pelantikannya di Tel Aviv, mengatakan bahwa tugas dan misi IDF di Gaza belum selesai, terlebih gerakan Hamas masih sangat eksis.

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misi belum berakhir,” katanya.

    Pernyataan ini adalah pengulangan apa yang diutarakan Eyal Zamir dalam konferensi Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv sebelumnya, saat dia ditunjuk menjadi Kepala Staf IDF bulan lalu.

    Saat itu, tulis laporan Khaberni, Eyal Zamir bersumpah, untuk terus berperang melawan milisi perlawanan Palestina, sambil mengutip ayat Taurat yang menyatakan hal itu.

    “Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan pertempuran dan tantangan militer. Krisis belum berakhir, dan tantangan masih ada di depan,” kata Zamir, kala itu.

    Netanyahu Bertekad Israel Akan Menang

    Sementara itu, Netanyahu mengatakan pada upacara pelantikan Zamir kalau Israel “bertekad untuk meraih kemenangan.”

    Netanyahu menyapa Zamir dengan mengatakan, “Tanggung jawab yang sangat besar berada di pundak Anda,” seraya menambahkan, “Hasil perang akan berdampak selama beberapa generasi, dan kami bertekad untuk meraih kemenangan.”

    AGRESI ISRAEL – Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Tanda Besar Pecahnya Kembali Perang Gaza 

    Pernyataan-pernyataan Eyal Zamil ini dinilai sejumlah pengamat geopolitik sebagai sinyalemen kalau Israel segera memulai kembali pertempuran di Gaza yang terjeda selama 42 hari pada tahap I Gencatan Senjata pada Januari 2025 silam.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang mensyaratkan penarikan mundur pasukan dari Gaza dan malah meminta perpanjangan Tahap I gencatan senjata.

    Belakangan, Israel menyatakan mau melanjutkan negosiasi Tahap II asal Hamas dilucuti persenjataan dan kekuatan militernya, sebuah hal yang ditolak tegas gerakan Palestina tersebut.

    “Karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas,” tulis laporan Al Arabiya.

    Terkait situasi rapuh ini, Eyal Zamir mengatakan, “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin [tentara Israel] menuju kemenangan,” katanya.

    Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

    Perang terkait di Lebanon selatan, yang meletus setelah pasukan Hizbullah yang didukung Iran melancarkan serangan rudal terhadap Israel setelah serangan 7 Oktober, juga telah dibungkam oleh perjanjian gencatan senjata terpisah.

    Namun, menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan kalau pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 sandera yang masih ada.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    HERZI HALEVI – Foto ini diambil dari Telegram IDF pada Jumat (28/2/2025) memperlihatkan Kepala Staf IDF Herzi Halevi bersama sejumlah komandan untuk berbicara tentang kegiatan ofensif di Tepi Barat pada 8 Oktober 2024. (Telegram IDF)

    Latar Belakang Mundurnya Herzi Halevi

    Pengangkatan Zamir dilakukan setelah serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan keamanan Israel yang membuat ribuan orang bersenjata pimpinan Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang dalam salah satu bencana militer dan keamanan terbesar dalam sejarah Israel.

    Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong itu, sehingga sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan yang hancur karena bom.

    Namun, ia mengumumkan pada bulan Januari, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, kalau ia akan mengundurkan diri dari komandonya, dan menerima tanggung jawab atas respons IDF yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober itu.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui kalau kegagalan mereka memungkinkan terjadinya serangan Hamas itu.

    Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan menyelidiki tanggung jawab pemerintahannya.

    Eyal Zamir, sang komandan baru IDF kini juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kalau pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Israel mengatakan Hamas, yang juga dituduh melakukan kejahatan perang oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan banyak kekejaman selama serangan 7 Oktober dan menyiksa para sandera Israel di Gaza. Hamas membantah tuduhan tersebut.

     

    (oln/khbrn/alarby/*)

     
     

  • Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

    Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

    Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

    Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

    Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

    Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    “Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

    Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

    Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

    The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

    The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

    For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status. 

    Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

    Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

    Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and  collaborate to create a future of stability and security in the region.

    Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

    “Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

    Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

    Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

    Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

    Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

    Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

    Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

    “Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

    GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

    Dorong Usulan Trump

    Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    “Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

    Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

    Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

    “Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

    Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

    “Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

    Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

    Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

    Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

    Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

    Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Usulan Trump  melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  memuji  rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

    Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

    Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan, 

    “Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

    Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

    Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

    Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

    Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

    Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

    Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Rincian Proposal Mesir

    Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

    Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

    Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

    Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

    Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

    El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

    Rencana tersebut, yang ditinjau oleh  Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

    Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

    Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

    “Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

     

    (oln/jns/rtrs/*)

  • Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

    Dilantik Jadi Panglima Militer Israel, Eyal Zamir Ditugasi Ambil Alih Komando Gencatan Senjata Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel melantik komandan baru militernya, Eyal Zamir, Rabu (5/3/2025).

    Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun dengan pangkat Mayor Jenderal, dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Ia secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

    Pelantikan Eyal Zamir karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza, meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

    Setelah dilantik menjadi komandan baru militer Israel, Eyal Zamir mengungkap misi yang diterimanya.

    “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin (tentara Israel) menuju kemenangan,” katanya, Rabu, dilansir Al Arabiya.

    Sementara itu, Eyal Zamir mengatakan saat pelantikannya bahwa misi Israel untuk mengalahkan kelompok militan Palestina Hamas “tidak tercapai.”

    “Saya menerima komando (militer Israel) dengan kerendahan hati dan kerendahan hati.”

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misinya belum tercapai,” kata Zamir, seperti diberitakan Arab News.

    Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi telah dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan ribuan orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza.

    Sebelumnya, Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, meninggalkan sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang dibom.

    Namun, Halevi mengumumkan pada Januari 2025, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, ia akan mengundurkan diri dari komandonya, menerima tanggung jawab atas tanggapan militer yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui, kegagalan mereka memungkinkan serangan itu terjadi.

    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan melihat tanggung jawab pemerintahnya.

    Komandan baru tersebut juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Diketahui, pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari 2025 di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat.

    Gencatan senjata telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa.

    Sementara, Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni, Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. Israel melakukan serangkaian serangan udara ke Gaza seiring berakhirnya gencatan senjata tahap I pada 28 Februari 2025. Israel menuntut perpanjangan tahap I, namun ditolak Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, para pemimpin Arab dengan suara bulat menyetujui rencana lima tahun senilai $53 miliar untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina, untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” daerah kantong pantai tersebut.

    Israel, yang mempertahankan blokade terhadap semua makanan, obat-obatan dan bantuan ke Gaza, mengecam usulan tersebut, sementara Gedung Putih mengatakan Trump mendukung visinya untuk Jalur Gaza.

    Hamas mengatakan pihaknya menghargai usulan yang dipimpin Mesir dan menyambut baik seruan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden sesegera mungkin.

    Warga Palestina di Gaza menyerukan kepada dunia untuk menekan Israel dan mengakhiri blokade barunya terhadap semua pasokan ke daerah kantong itu, menyebut tindakan itu sebagai genosida dan bertujuan membunuh mereka.

    PBB mengatakan lebih dari 3.000 anak telah didiagnosis dengan kekurangan gizi akut sejak gencatan senjata Israel-Hamas dan memperingatkan blokade baru dapat membahayakan kemajuan yang dicapai dalam penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa.

    Gedung Putih mengatakan usulan Arab untuk rekonstruksi Gaza tidak menjawab kenyataan, daerah kantong itu “saat ini tidak dapat dihuni” dan kembali menggembar-gemborkan rencana pengambilalihan Trump.

    Kelompok hak anak mengatakan Israel menahan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Tepi Barat yang diduduki dalam “penahanan administratif” tanpa dakwaan atau pengadilan dan bahwa ia adalah warga Palestina termuda yang tercatat yang ditahan berdasarkan kebijakan tersebut.

    Amnesty International menyerukan penyelidikan kejahatan perang atas serangan berulang dan melanggar hukum Israel terhadap petugas kesehatan Lebanon selama perang tahun lalu.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.388 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, sementara 111.803 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Nilai Korupsi Pertamina Bisa Setara Biaya Bangun Kembali Jalur Gaza, bahkan Masih Sisa – Halaman all

    Nilai Korupsi Pertamina Bisa Setara Biaya Bangun Kembali Jalur Gaza, bahkan Masih Sisa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir pada hari Selasa, (4/3/2025), sudah menyodorkan rencana pembangunan kembali Jalur Gaza selama lima tahun yang bakal menelan biaya $53 miliar atau sekitar Rp864,5 triliun.

    Proposal pembangunan Gaza itu disampaikan saat konferensi Liga Arab di Kota Kairo, Mesir.

    Usul tersebut merupakan tanggapan Mesir atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan paksa warga Palestina dari sana.

    Mesir menolak mentah-mentah rencana Trump. Negara Arab itu ingin membangun kembali Gaza tanpa harus memindahkan warga Gaza.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Middle East Eye melaporkan rencana itu ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    Pembangunan kembali Gaza akan dilakukan dalam beberapa tahap.

    Tahap persiapan berlangsung selama enam bulan dan diperkirakan memerlukan biasa $3 miliar. Pada tahap ini puing-puing akan disingkirkan, perumahan darurat dibuat, dan ada perbaikan sebagian bangunan yang rusak.

    Lalu, tahap itu akan dilanjutkan ke tahap pertama yang berlangsung selama dua tahun dan memerlukan $20 miliar. Pada tahap ini akan ada pembangunan kembali infrastruktur, bangunan untuk pelayanan, perumahan permanen, dan perbaikan lahan pertanian.

    Selanjutnya, ada tahap dua yang memakan waktu dua setengah tahun dan memerlukan biaya $30 miliar. Pada tahap ini infrastruktur akan dirampungkan. Lalu, ada pembangunan zona industri, pelabuhan, dan bandara.

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    Bisa saja setara dengan nilai korupsi Pertamina

    Biaya besar pembangunan kembali Gaza, yakni Rp864,5 triliun, bisa saja setara atau bahkan lebih besar daripada nilai korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga selama lima tahun.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaspuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut akibat kasus korupsi itu, negara merugi sebesar Rp193,7 triliun. Kerugian itu hanya untuk tahun 2023 saja. 

    Harli menyebut tempus delicti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) untuk tahun 2018-2023 belum dihitung.

    Menurut dia, kerugian negara pada tahun 2023 baru hitungan sementara.

    Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi.

    “Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin (Senin) itu sebesar Rp193,7 triliun, perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap lima komponen itu baru di tahun 2023,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

    Menuru Harli, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar Rp193,7 triliun, total kerugian selama 2018-2023 mencapai Rp968,5 triliun.

    Perkiraan nilai itu bahkan lebih besar daripada perkiraan biaya pembangunan kembali Gaza yang disampaikan Mesir.

    “Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu (Rp193,7 triliun) setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara,” katanya.

    Harli menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus menghitung kerugian negara dari tahun 2018-2023 karena kasus megakorupsi ini.

    Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

    “Kita ikuti perkembangnya nanti,” katanya.

    (Tribunnews.com/Febri/Tyo)

  • Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Jakarta

    Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

    Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS “mengambil alih” dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

    KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan “rencana Arab yang komprehensif,” mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

    “Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

    Liga Arab juga menyambut baik “keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Hamas bersikap hati-hati

    Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

    PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

    Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan”. Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

    Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal “menyesuaikan diri dengan realitas”, serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

    “Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

    Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia “tidak memaksakan” rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

    Liga Arab ingin cegah ‘Nakba’ kedua

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina “tetap di tanah mereka”, meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

    Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap “upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina”, yang menurut mereka akan “membawa seisi kawasan ke babak baru konflik”.

    Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan “Nakba,” bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

    Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan “membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza”.

    Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

    Israel blokir bantuan Gaza

    Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

    Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

    Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

    Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut “demiliterisasi total Gaza” dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

    Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

    rzn/yf (ap,afp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tolak Lucuti Senjata Petempurnya: Itu Garis Merah!

    Hamas Tolak Lucuti Senjata Petempurnya: Itu Garis Merah!

    Gaza City

    Kelompok Hamas menolak untuk melucuti senjata para petempurnya dalam negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata Gaza yang rapuh. Hamas menegaskan perlucutan senjata merupakan garis merah (red line) bagi kelompoknya dan militan Palestina lainnya.

    “Setiap pembicaraan mengenai senjata (kelompok) perlawanan adalah omong kosong,” kata pemimpin Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/3/2025).

    “Senjata perlawanan adalah garis merah bagi Hamas dan semua faksi perlawanan,” tegasnya.

    Zuhri menyampaikan penegasan itu setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuntut “demiliterisasi penuh” di Jalur Gaza untuk melanjutkan ke tahap kedua gencatan senjata, setelah tahap pertama berakhir pada akhir pekan.

    Saar, dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers di Yerusalem pada Selasa (4/3) waktu setempat, juga menuntut Hamas disingkirkan dari Jalur Gaza demi melanjutkan gencatan senjata ke tahap kedua sesuai kesepakatan yang dicapai Januari lalu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Kita tidak memiliki kesepakatan mengenai tahap kedua. Kami menuntut demiliterisasi total Gaza, Hamas dan Jihad Islam keluar, dan pulangkan sandera-sandera kami. Jika mereka menyetujuinya, kita dapat menerapkannya besok,” cetusnya.

    Perundingan mengenai perpanjangan gencatan senjata Gaza tampaknya menemui jalan buntu, setelah tahap pertama berakhir pada akhir pekan lalu.

    Di bawah tahap pertama gencatan senjata, Hamas dan militan Gaza lainnya membebaskan 25 sandera dalam keadaan hidup dan menyerahkan delapan jenazah sandera sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 1.800 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

    Dari 251 sandera yang ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih berada di Jalur Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel, telah tewas.

    Pada Minggu (2/3), Israel mengumumkan dukungan untuk perpanjangan gencatan senjata Gaza hingga pertengahan April, seperti yang diusulkan oleh utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, orang kepercayaan Presiden Donald Trump.

    Namun Hamas berulang kali menolak perpanjangan tersebut, dan lebih memilih transisi ke tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang diperkirakan akan mengakhiri perang secara lebih permanen.

  • Trump Tak Terima Negara-Negara Arab Bersatu Bangun Gaza, Sebut Wilayah Itu Tak Dapat Dihuni – Halaman all

    Trump Tak Terima Negara-Negara Arab Bersatu Bangun Gaza, Sebut Wilayah Itu Tak Dapat Dihuni – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terima setelah para pemimpin Arab bersatu membangun Gaza pascaperang.

    Para pemimpin Arab setuju dengan usulan Mesir untuk membangun Gaza yang hancur total tanpa mengusir warga Palestina.

    Usulan dari Mesir ini sangat bertentangan dengan rencana Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun “riviera” milik Amerika.

    Mendengar para pemimpin Arab bersatu demi Gaza, Donald Trump menolak mentah-mentah rencana tersebut.

    Dikutip dari CNN, Trump mengatakan bahwa dirinya tetap pada visinya sendiri yang mencakup pengusiran penduduk Palestina di Gaza dan mengubahnya menjadi “riviera” milik Amerika Serikat.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes.

    Hughes mengatakan, Presiden Trump tetap akan membangun kembali Gaza dan terbebas dari cengkeraman Hamas.

    Trump, lanjut Hughes, tetap akan menantikan perundingan berikutnya untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan di Gaza.

    “Presiden Trump tetap pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas,” ungkap Hughes.

    Usulan balasan dari Arab ini terdiri dari tiga fase yang akan dilaksanakan selama lima tahun untuk membangun kembali Gaza.

    Dikutip dari Arab News, pada tahap pertama akan memakan waktu dua tahun dan menelan biaya $20 miliar.

    Tahap ini meliputi pembangunan 200.000 unit rumah di kawasan tersebut.

    Rencana tersebut juga menyatakan bahwa pemulihan awal akan memakan waktu enam bulan, dan akan terdiri dari penghapusan rubel dan pemasangan perumahan sementara.

    Tahap kedua, yang diperkirakan memakan waktu dua setengah tahun, akan mencakup pembangunan 200.000 unit rumah lagi dan bandara di Gaza.

    Proses pembangunan keseluruhan akan memakan waktu lima tahun, dan total biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai $53 miliar. 

    Berdasarkan rencana Mesir, Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk periode sementara yang tidak ditentukan dan akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong tersebut, yang telah hancur akibat perang.

    Mesir dan Yordania akan melatih personel polisi Palestina sebagai persiapan untuk penempatan di jalur tersebut.

    Rencana itu juga akan menuntut agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman, aneksasi tanah, dan pembongkaran rumah Palestina. 

    Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran atas pembiayaan rencana tersebut, dengan PBB memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza mencapai lebih dari $50 miliar.

    Namun rancangan komunike yang dibacakan di televisi mengatakan para peserta akan menyerukan diadakannya konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, yang akan diadakan di Kairo akhir bulan ini.

    Pangeran Arab Marah dengan Usulan Trump

    Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.

    Pangeran Faisal mengutuk segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka, serta semua kebijakan permukiman dan aneksasi wilayah Palestina.

    Ia mendesak masyarakat internasional untuk bersatu dalam upaya memulihkan dan membangun kembali Jalur Gaza.

    “Penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami oleh warga Palestina di Jalur Gaza mengharuskan masyarakat internasional untuk bekerja sama memulihkan kehidupan normal di wilayah tersebut, membangunnya kembali, dan memungkinkan warga Palestina untuk hidup bermartabat di tanah mereka tanpa mencoba mengubah kenyataan di wilayah Palestina,” katanya, dikutip dari Al Arabiya.

    Menteri Saudi tersebut juga menyatakan dukungan Kerajaan terhadap Otoritas Nasional Palestina, dengan mengatakan bahwa mereka akan mendukungnya saat melaksanakan tugasnya untuk mengelola jalur tersebut dan memberikan layanan kemanusiaan kepada penduduknya.

    (*)

  • KTT Arab tentang Gaza Pascaperang Dimulai di Kairo, Bahas Program Rekonstruksi Puluhan Miliar Dolar – Halaman all

    KTT Arab tentang Gaza Pascaperang Dimulai di Kairo, Bahas Program Rekonstruksi Puluhan Miliar Dolar – Halaman all

    KTT Arab tentang Gaza Pascaperang Dimulai di Kairo, Mencakup Program Rekonstruksi Puluhan Miliar Dolar

    TRIBUNNEWS.COM- Mesir diperkirakan akan menyampaikan rencananya untuk Gaza pascaperang pada tanggal 4 Maret selama pertemuan puncak Arab yang sangat dinantikan di ibu kota Mesir, Kairo.

    KTT tersebut akan dimulai pukul 3:00 sore waktu setempat dan akan dihadiri oleh pejabat dari beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi dan Yordania. Presiden transisi Suriah Ahmad al-Sharaa juga akan hadir. 

    Rencana tersebut kabarnya akan mencakup program rekonstruksi senilai puluhan miliar dolar dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

    Laporan media Arab mengatakan bahwa rencana Mesir akan diadopsi secara resmi dalam pernyataan bersama di akhir pertemuan puncak.

    Menurut rancangan rencana Mesir yang diperoleh TV Al-Araby, peta jalan senilai $53 miliar akan diusulkan untuk rekonstruksi Gaza.

    Draf tersebut menetapkan bahwa sebuah komite akan dibentuk untuk mengelola Gaza selama enam bulan, yang membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina (PA).

    Rencana tersebut juga mengatakan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dapat mempertimbangkan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza. 

    Komite administrasi Gaza akan terdiri dari tokoh-tokoh independen dan beroperasi di bawah kerangka kerja pemerintah Palestina. 

    Tujuh wilayah khusus di Gaza akan dialokasikan untuk perumahan sementara bagi 1,5 juta warga Palestina.

    “Rencana tersebut didasarkan pada upaya menjaga hak dan martabat rakyat Palestina serta solusi dua negara,” demikian laporan Al-Qahera News. “Pelaksanaannya memerlukan pengaturan untuk pemerintahan transisi dan penyediaan keamanan dengan cara yang menjaga prospek solusi dua negara.” 

    Pasukan penjaga perdamaian akan dikerahkan “dalam konteks terpadu untuk mendirikan negara Palestina.”

    Hamas mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya tidak memiliki masalah untuk tidak terlibat dalam pengaturan administratif untuk masa depan Jalur Gaza. 

    “Posisi kami jelas, segala pengaturan untuk masa depan Gaza setelah berakhirnya agresi terhadapnya dilakukan dengan konsensus nasional, dan kami akan memfasilitasi masalah tersebut. Hamas tidak harus menjadi bagian dari pengaturan tersebut, dan Hamas tidak peduli dengan hal itu, dan tidak ingin terlibat dalam pengaturan ini sama sekali,” kata juru bicara Hamas Hazem Qassem. 

    Namun, ia menekankan pentingnya pengaturan ini dilaksanakan “dengan konsensus nasional internal,” dan bahwa Hamas “tidak akan membiarkan kekuatan eksternal apa pun ikut campur.”

    Ia menambahkan bahwa rencana apa pun harus “memulai proses rekonstruksi yang serius dan nyata untuk menyelamatkan rakyat kita di Jalur Gaza dari malapetaka yang menimpa mereka dengan perang genosida.” 

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada bulan Februari bahwa Washington bermaksud mengambil alih Gaza dan mengusir penduduknya. 

    Ia mengklaim inisiatif tersebut bertujuan untuk menemukan lokasi yang lebih aman bagi warga Palestina sementara tim pembangunan internasional mengambil alih tugas membangun kembali jalur yang hancur dan terkepung itu.

    Meskipun Trump menarik kembali rencananya dan mengumumkan bahwa ia tidak bermaksud memaksakannya, negara-negara Arab semakin menolak pemindahan warga Palestina sebagai bagian dari rencana rekonstruksi dan pengelolaan pasca-perang di Gaza, dan bergegas menyusun proposal alternatif. 

    Reuters melaporkan pada tanggal 3 Maret, mengutip rancangan rencana Mesir, bahwa inisiatif untuk melawan rencana Trump untuk Gaza bertujuan untuk “menyingkirkan” Hamas dan mengganti pemerintahannya dengan “badan sementara” yang dipimpin oleh Barat dan Arab.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Drone AS Hilang Kontak Dekat Yaman, Ditembak Houthi?

    Drone AS Hilang Kontak Dekat Yaman, Ditembak Houthi?

    Sanaa

    Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) kehilangan kontak dengan sebuah drone MQ-9 Reaper yang beroperasi di atas perairan Laut Merah, dekat Yaman, pekan ini. Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengklaim telah menembak jatuh drone AS jenis tersebut.

    Seorang pejabat pertahanan AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (5/3/2025), mengatakan bahwa drone MQ-9 itu sedang melakukan operasi untuk mendukung Operasi Poseidon Archer, yang mengacu pada upaya militer AS yang menargetkan Houthi.

    “Kami secara aktif menilai insiden tersebut untuk menentukan penyebabnya dan menetapkan langkah selanjutnya,” ucap pejabat pertahanan AS tersebut.

    Houthi, dalam pernyataan terpisah pada Selasa (4/3), mengklaim mereka telah menembak jatuh drone MQ-9 yang terdeteksi mengudara di atas wilayah Hodeidah, Yaman. Houthi menyebut drone itu menjalankan “misi permusuhan”.

    Diklaim juga oleh Houthi bahwa drone MQ-9 yang ditembak jatuh itu merupakan drone AS ke-15 yang dijatuhkan sejak awal perang Gaza berkecamuk tahun 2023.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Klaim Houthi itu belum bisa diverifikasi kebenarannya secara independen. AS juga belum memberikan tanggapannya.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Washington kembali menetapkan kelompok Houthi yang didukung Iran sebagai organisasi teroris asing (FTO). Langkah ini sejalan dengan arahan dari Presiden Donald Trump pada Januari lalu.

    Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, melancarkan rentetan serangan rudal dan drone terhadap Israel sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023.

    Kelompok itu juga berulang kali menargetkan kapal dan jet militer AS serta kapal dagang di Laut Merah dan Teluk Aden, jalur perairan utama bagi perdagangan global. Houthi mengklaim serangannya sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    Bulan lalu, Houthi meluncurkan rudal permukaan-ke-udara (SAM) ke sebuah jet tempur AS dan drone MQ-9 Reaper lainnya. Namun tembakan itu meleset dan tidak mengenai keduanya.

    Tonton juga Video: Houthi Tepati Janji, Bebaskan Awak Kapal Galaxy Leader