Negara: Jalur Gaza

  • UNICEF: Stok Air di Gaza Mencapai Tingkat Kritis, Jutaan Nyawa Terancam Mati Kehausan – Halaman all

    UNICEF: Stok Air di Gaza Mencapai Tingkat Kritis, Jutaan Nyawa Terancam Mati Kehausan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperingatkan bahwa stok air di Gaza telah mencapai tingkat kritis yang parah.

    Menurut pantauan UNICEF krisis air yang makin mencekik membuat 90 persen penduduk Gaza tidak bisa mendapatkan air minum yang aman.

    Dengan hanya satu dari 10 orang saat ini yang hanya dapat mengakses air minum aman, sebagaimana dikutip dari Middle East Eye.

    Situasi ini berbanding terbalik dengan situasi Gaza di bulan November 2024, di mana 600.000 penduduk Gaza sempat mendapatkan akses air minum bersih.

    Namun pasca Menteri Energi Israel Eli Cohen memberikan instruksi ke Perusahaan Listrik Israel (IEC) untuk menghentikan pasokan listrik ke Gaza, Palestina mulai awal pekan ini, membuat stok air bersih menipis.

    Ini karena pabrik desalinasi yang menghasilkan air minum 18.000 meter kubik air per hari untuk sebagian wilayah Gaza mandek beroperasi karena seperti stasiun pompa dan fasilitas pengolahan air kehilangan akses listrik.

    Direktur eksekutif Gisha, Tania Hary mengatakan bahwa dampak pemadaman listrik membuat pabrik desalinasi tak lagi dapat menyediakan 18.000 meter kubik air per hari untuk wilayah Deir al-Balah di Gaza tengah.

    1,8 Juta Warga Gaza Terancam

    Imbas krisis air yang makin mencekik, PBB memperkirakan bahwa 1,8 juta warga di wilayah kantong Palestina itu terancam mengalami kehausan.

    Selain karena pabrik desalinasi yang mandek beroperasi, krisis air semakin mengancam jutaan jiwa lantaran hampir 97 persen air yang tersedia di Jalur Gaza terkontaminasi limbah.

    Ini berarti jutaan penduduk Gaza terpaksa hidup dengan air kotor.

    Mereka harus menempuh perjalanan jauh, menanggung beban berat wadah air, hanya untuk mendapatkan sedikit air bersih.

    Mengantisipasi terjadinya krisis air yang semakin mencekik pabrik tersebut diperkirakan akan menggunakan generator untuk  menghasilkan sekitar 2.500 meter kubik per hari.

    Namun UNICEF menekankan bahwa situasi saat ini bisa semakin memburuk apabila Israel tak kunjung membuka blokade aliran listrik ke Gaza.

    Merespon tindakan Israel,  Arab Saudi mengecam keras pemutusan listrik di Gaza oleh Israel.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan tindakan Israel ini telah melanggar hukum humaniter Internasional.

    “Kerajaan menegaskan kembali penolakan mutlaknya terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi, dikutip dari Anadolu.

    Kecaman serupa juga dilontarkan  Pemerintah Mesir yang mengutuk tindakan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

    Selain mengecam pemutusan listrik, Mesir juga menilai kebijakan hukuman kolektif yang diambil oleh Israel, termasuk menangguhkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, tidak dapat diterima, tulis pernyataan itu.

    “Mesir mengecam pemutusan aliran listrik ke Jalur Gaza. Ini sebuah pelanggaran baru terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa Keempat (tentang perlindungan warga sipil),” kata Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Senada dengan yang lainnya, kelompok bantuan dan aktivis hak asasi manusia menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum humaniter internasional karena menghentikan bantuan.

    Hind Khoudary dari Al Jazeera melaporkan dari Kota Gaza bahwa meskipun serangan udara yang menghancurkan di Gaza telah berakhir, warga sipil terus menderita akibat blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari satu minggu.

    “Banyak warga Palestina tidak mampu membeli produk ini, dan sebagian besar penduduk Gaza saat ini bergantung pada bantuan pangan.

    “Makanan, air, dan listrik, semua aspek kehidupan Palestina terkena dampak tindakan Israel,” kata Khoudary, seraya menambahkan bahwa situasi di lapangan masih “sangat buruk”

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Beri Peringatan, Kelompok Bantuan Sebut Anak-Anak Gaza Akan Meninggal jika Blokade Israel Berlanjut – Halaman all

    Beri Peringatan, Kelompok Bantuan Sebut Anak-Anak Gaza Akan Meninggal jika Blokade Israel Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok bantuan Islamic Relief mengatakan pihaknya mendapat lebih banyak reaksi dari organisasi kemanusiaan mengenai blokade Israel dan pemutusan pasokan listrik di Gaza.

    Islamic Relief menyebut pemadaman listrik Israel sebagai “tindakan hukuman kolektif yang kejam”.

    Organisasi yang beroperasi di Gaza itu mengatakan pemadaman listrik akan mencegah orang mendapatkan air minum, memaksa rumah sakit tutup, dan memicu wabah penyakit.

    “Tidak dapat dihindari bahwa anak-anak dan sebagian orang yang paling rentan di Gaza akan meninggal, kecuali pemerintah internasional memberikan tekanan serius kepada Israel untuk mengizinkan masuknya pasokan.”

    “Kata-kata keprihatinan saja tidak cukup; tindakan segera diperlukan untuk menghentikan orang-orang dari kelaparan,” kata kelompok tersebut, Rabu (12/3/2025), dilansir Al Jazeera.

    Sementara itu, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) mengatakan persediaan penyelamat nyawa, termasuk obat-obatan di Gaza semakin menipis saat blokade Israel memasuki minggu kedua.

    “Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengoperasikan klinik kesehatan keliling, layanan ambulans, rumah sakit lapangan, dan mendukung pengelolaan rumah sakit di Gaza.”

    “PRCS, seperti banyak organisasi lainnya, kini harus membatasi bantuan yang tersisa,” katanya.

    “Hal ini menempatkan relawan dan staf kami dalam posisi yang sulit, di mana mereka dipaksa untuk membuat keputusan penting di bawah tekanan yang lebih besar,” tambah IFRC.

    Pemutusan Aliran Listrik Israel di Gaza

    Israel mengatakan telah memutus aliran listrik ke Gaza dalam apa yang tampaknya merupakan upaya lain untuk memaksa Hamas menerima perubahan yang ingin diberlakukannya pada persyaratan gencatan senjata yang disepakati pada Januari 2025.

    Israel memberlakukan blokade bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza pada awal Maret 2025 dalam upaya memaksa Hamas memperpanjang fase pertama gencatan senjata dan membebaskan lebih banyak tawanan.

    Diberitakan Al Jazeera, Israel ingin melakukan hal itu untuk menghindari perpindahan ke fase kedua, yang akan mengakibatkan berakhirnya perang secara permanen.

    Badan-badan bantuan, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan negara-negara, termasuk beberapa sekutu Israel, telah mengecam keputusan tersebut, dengan menyebut dampak kemanusiaannya dan hukum internasional yang melarang hukuman kolektif terhadap penduduk sipil.

    Menurut pernyataan dari Gaza dan laporan media, pengumuman pemadaman listrik ini tidak seperti yang terlihat.

    Dikatakannya semua listrik yang disuplai ke Gaza akan diputus.

    Dalam unggahan di media sosial pada Minggu (9/3/2025), Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan bahwa ia telah “segera memutus aliran listrik ke Jalur Gaza”.

    “Cukup bicaranya, saatnya bertindak!” katanya, sehari sebelum putaran perundingan gencatan senjata berikutnya di Doha.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Hamas mengumumkan dimulainya “putaran negosiasi baru” saat utusan AS Steve Witkoff dan delegasi dari Israel tiba di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas gencatan senjata di Gaza.

    Israel meningkatkan serangan terhadap Gaza, menewaskan delapan orang, termasuk seorang anak, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok bantuan mendesak diakhirinya blokade Israel terhadap semua bantuan yang memasuki Jalur Gaza.

    Israel memulangkan lima warga negara Lebanon yang ditawannya dan mengumumkan perundingan tentang penetapan batas wilayah Israel-Lebanon.

    Israel juga menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah Suriah yang diduduki untuk “periode yang tidak terbatas”.

    Warga Palestina di Gaza berduka atas tewasnya enam orang dalam serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah itu.

    Sementara, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi satu dari empat orang lainnya yang tewas dalam serangan terpisah Israel di Tepi Barat yang diduduki sebagai seorang wanita berusia 58 tahun.

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. Israel kini dihadapkan pada posisi sulit antara melanjutkan agresi dan perang di Gaza atau bernegosiasi dengan Hamas demi keselamatan nyawa sandera. (khaberni/tangkap layar)

    Jihad Islam Palestina menyambut baik keputusan Houthi untuk melanjutkan serangan terhadap pengiriman Laut Merah setelah Israel mengabaikan ultimatum kelompok pemberontak Yaman untuk mengakhiri blokade di Gaza dalam waktu empat hari.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan badan-badan bantuan di Gaza membatasi semua bantuan, termasuk bahan bakar, sementara Dokter Lintas Batas (MSF) mengecam blokade Israel sebagai “keterlaluan” dan mengatakan bahwa “bantuan kemanusiaan tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam perang”.

    Menteri Pertahanan Israel Gideon Saar mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang mereka duduki di Dataran Tinggi Golan Suriah, setelah jatuhnya Bashar al-Assad, untuk “periode yang tidak terbatas”.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 48.503 warga Palestina tewas dan 111.927 terluka dalam perang Israel di Gaza.

    Kantor Media Pemerintah Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Arab Saudi Kecam Keras Pemutusan Listrik di Gaza oleh Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Keras Pemutusan Listrik di Gaza oleh Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Arab Saudi mengecam keras pemutusan listrik di Gaza oleh Israel.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan tindakan Israel ini telah melanggar hukum humaniter Internasional.

    “Kerajaan menegaskan kembali penolakan mutlaknya terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Tidak hanya itu, karena tindakan Israel ini, Arab Saudi meminta masyarakat Internasional untuk segera bertindak demi masyarakat Gaza.

    “Kerajaan menekankan seruannya kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna segera dan tanpa syarat memulihkan listrik dan memastikan aliran bantuan ke Gaza,” tegasnya.

    Muak dengan blokade yang dilakukan Israel, Saudi juga menyerukan akuntabilitas Internasional.

    “Arab Saudi juga memperbarui seruannya untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional atas ‘pelanggaran mencolok’ ini,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu (9/3/2025).

    Ini menyusul seruan Menteri Energi Israel, Eli Cohen, yang memberikan instruksi untuk segera memadamkan listrik di Gaza.

    Pemadaman listrik total ini bagian dari upaya dalam melakukan ‘pengepungan’ warga Gaza.

    “Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza,” kata Cohen dalam sebuah pernyataan video, dikutip dari Al-Arabiya.

    Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah setempat Gaza pada Senin (10/3/2025).

    Juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, Mohammad Thabet, menyesalkan keputusan Israel yang membuat Gaza gelap gulita.

    Menurutnya, pemadaman listrik ini menjadi ancaman serius bagi warga Gaza.

    “Pemutusan aliran listrik oleh pendudukan Israel mengancam bencana kesehatan dan lingkungan di Gaza,” kata Thabet.

    Ia mengatakan, ini dapat membuat warga Gaza semakin terkepung dan kesulitan mendapatkan air bersih.

    “Tindakan Israel tersebut merupakan ‘peringatan genosida’, bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih,” katanya.

    Sebelum terjadinya agresi Israel, Tel Aviv telah memasok listrik sebanyak 10 saluran ke Gaza.

    Namun, akibat perang selama berbulan-bulan ini, jaringan listrik hancur total.

    “Hampir 70 persen jaringan distribusi listrik dan 90 persen gudang dan tempat penyimpanan di Gaza hancur total,” jelas Thabet.

    Selain listrik diputus, Israel juga telah memblokade Gaza.

    Bantuan dihentikan total untuk tidak memasuki Gaza.

    Penghentian pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari ancaman Israel terhadap Hamas.

    Di mana Israel menginginkan Hamas segera memperpanjang gencatan senjata tahap pertama.

    Namun, Hamas tidak menginginkan itu terjadi dan ingin transisi gencatan senjata kedua.

    Oleh karena itu, Israel menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza hingga Hamas menyetujui permintaan Israel.

    Seperti diketahui, gencatan senjata tahap pertama telah dimulai sejak 19 Januari 2025 dan berakhir pada 1 Maret 2025.

    Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait keputusan gencatan senjata di Gaza.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Arab Saudi dan Konflik Palestina vs Israel

  • AS Main Dua Kaki, Analis Militer: Simalakama Israel di Gaza, Nyawa Sandera atau Perpecahan Negara  – Halaman all

    AS Main Dua Kaki, Analis Militer: Simalakama Israel di Gaza, Nyawa Sandera atau Perpecahan Negara  – Halaman all

    AS Main Dua Kaki, Niat Israel Lanjut Perang di Gaza Terjegal Krisis Pasukan: Peserta Wajib Militer Kabur

     

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah laporan dari surat kabar Israel, Haaretz mengungkap kalau tentara Israel (IDF) tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan divisi prajurit cadangan.

    Reserve division adalah tulang punggung IDF di berbagai operasi militer dan pertempuran yang mereka hadapi.

    Dalam sistem kemiliterannya, Israel mengandalkan perekrutan pemukim dan warga negara sebagai prajurit tempur dalam kerangka wajib militer.

    Masalahnya, kata laporan Haaretz, tanda-tanda yang jelas muncul dari meningkatnya keengganan dari warga Israel untuk menanggapi panggilan dinas militer.

    “Hal ini melemahkan kemampuan Israel untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza jika terjadi gagalnya negosiasi gencatan senjata dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Selasa (11/3/2025).

    Koresponden militer Haaretz, Amos Harel mengungkapkan, angka perkiraan dari IDF menunjukkan kalau setengah dari pasukan cadangan di beberapa unit tempur belum bergabung dengan kedinasan militer baru-baru ini.

    “Sementara, IDF berusaha menutupi masalah ini, mengingat 70 persen dari masyarakat Israel menentang kembalinya operasi militer, menurut jajak pendapat baru-baru ini,” kata ulasan tersebut.

    Wanita polisi Israel mengamankan seorang pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Haredi. (khaberni)

    Krisis Prajurit Divisi Cadangan dan Haredi

    Laporan Harel tersebut juga menyoroti masalah mendalam yang dihadapi tentara Israel untuk pertama kalinya.

    “Bahaya tersebut adalah sejumlah prajurit cadangan benar-benar tidak akan bergabung jika pemerintah memutuskan untuk kembali berperang, sesuatu yang belum pernah ada dalam bentuk pembangkangan seperti ini sebelumnya,” kata laporan tersebut.

    “Di banyak unit militer, hanya sekitar setengah dari prajurit yang baru-baru ini melapor bertugas, menurut perkiraan IDF, yang mencerminkan menurunnya antusiasme terhadap perang seiring berjalannya waktu,” tambah laporan tersebut.

    Perkembangan ini menempatkan kepemimpinan militer IDF dan kalangan politik Israel dalam posisi yang sulit, karena mereka harus membujuk prajurit untuk kembali ke medan perang di tengah meningkatnya penentanagan dan perdebatan tentang patut tidaknya melanjutkan perang Gaza, kata ulasan Harel.

    Analis militer tersebut menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal karena posisi garis kerasnya mendukung kembali pecahnya perang Gaza.

    Dalam wawancara dengan Lembaga Penyiaran Israel Kan, Smotrich meminta prajurit cadangan untuk mempersiapkan diri menghadapi panggilan segera untuk tugas tambahan, menekankan bahwa Israel akan segera kembali berperang melawan Hamas di Gaza.

    Bagi Harel, komentar Smotrich ini adalah upaya untuk mengaburkan keparahan krisis yang dialami IDF.

    Harel yakin bahwa Smotrich hidup di dunia yang terpisah dari realitas politik dan militer saat ini, dan mengabaikan beban berat yang ditanggung oleh tentara cadangan dan tentara reguler.

    Ia mengatakan kalau pernyataan menteri ini “menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara kepemimpinan politik dan realitas di lapangan, karena tampaknya para menteri tidak menyadari besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh tentara dan keluarga mereka.”

    Hal ini, kata Harel, juga menyoroti perpecahan di Israel atas masalah perang, dengan perdebatan sengit dalam pemerintahan, yang ia yakini tampak terpecah soal apakah Israel akan melanjutkan perang atau bersedia menegosiasikan kesepakatan baru soal pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas.

    Dalam konteks ini, katanya, “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini sebagian besar setuju dengan Smotrich untuk melanjutkan operasi, menghadapi tekanan internal dan eksternal yang meningkat.”

    Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Kirya, markas militer Israel, di Tel Aviv, untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, 16 Januari 2025. ( (Gerakan Pro-Demokrasi/Yael Gadot)

    70 Persen Warga Israel Ingin Perang Gaza Setop, Netanyahu di Simpang Jalan

    Analis militer tersebut menjelaskan, jajak pendapat, yang menunjukkan kalau 70 persen warga Israel mendukung kesepakatan pertukaran tawanan bahkan jika kesepakatan itu mencakup konsesi besar kepada Hamas, menempatkan pemerintah di depan pilihan yang sulit.

    Bak simalakama, Israel menghadapi posisi sama-sama sulit di Gaza, penyelamatan sandera yang berarti bernegosiasi dengan Hamas dan perpecahan di pemerintahan yang mengancam posisi Netanyahu atau melanjutkan perang tapi dengan krisis pasukan dan risiko kekalahan lagi seperti yang terjadi pada 15 bulan agresi pertama.

    Kekalahan Israel yang dimaksud adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan utama agresi yaitu, penyelamatan sandera dan pemberangusan Hamas.

    “Pilihan sulit itu adalah tetap melanjutkan perang sambil menghadapi krisis internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di militer, atau menerima penyelesaian (negosiasi dengan Hamas) yang dapat menyebabkan dampak politik bagi Netanyahu dan sekutunya di sayap kanan,” ujar Harel.

    Ia juga mengomentari upaya Kepala Staf yang baru, Eyal Zamir, yang saat ini tengah mengembangkan rencana operasional untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya negosiasi dan dimulainya kembali pertempuran di lapangan.

    PANTAU PASUKAN – Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir memantau pasukan seusai menjabat sebagai panglima baru Militer Israel. Eyal Zamir dilaporkan menghapuskan jadwal cuti tahunan personel IDF sepanjang tahun. (IDF/Ynet/Tangkap Layar)

    Ia mengatakan, “Tentara Israel tengah berupaya beradaptasi dengan situasi baru, tetapi menghadapi kendala terkait dengan menurunnya moral pasukan reguler dan kurangnya semangat prajurit cadangan.”

    Harel meyakini beban yang ditanggung tentara Israel semakin bertambah karena meningkatnya kebutuhan keamanan, baik di Jalur Gaza maupun di perbatasan utara dengan Lebanon dan Suriah.

    Ia mencatat kalau tentara IDF perlu memperkuat pertahanannya untuk mencegah terulangnya serangan serupa dengan yang terjadi pada 7 Oktober 2003.

    Selain itu, pengerahan pasukan di Golan dan Lebanon selatan menghabiskan sumber daya tambahan, yang mempersulit pengalokasian kekuatan yang cukup untuk operasi darat baru di Gaza.

    Analis militer itu tak lupa menyoroti masalah lain, yakni persoalan perekrutan kaum Yahudi religius (Haredim), seraya menunjuk pada krisis yang dihadapi tentara Israel, karena level politik saat ini tidak berniat membatalkan kesepakatan politik dengan partai Haredi, yang menjamin berlanjutnya penghindaran sektor ini dari kewajiban dinas militer.

    Ia yakin bahwa “solusi yang diusulkan oleh militer, seperti pembentukan brigade Haredi, tidak dapat didiskusikan. Sebab dalam praktiknya, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah pria ultra-Ortodoks yang melamar dinas militer.”

    Masalah ini telah membuat marah sebagian besar masyarakat Israel, karena pengecualian berkelanjutan bagi Haredim dianggap sebagai pengurasan sumber daya tentara reguler dan ketidakadilan bagi prajurit yang menghadapi tekanan yang semakin meningkat.

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. Israel kini dihadapkan pada posisi sulit antara melanjutkan agresi dan perang di Gaza atau bernegosiasi dengan Hamas demi keselataman nyawa sandera.

    Posisi Amerika: Dua Kaki

    Analis militer Israel itu juga membahas keadaan kebingungan yang dialami Israel karena langkah baru Amerika Serikat (AS) untuk membangun saluran belakang rahasia untuk negosiasi dengan Hamas melalui Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump, dan pernyataan mengejutkan yang dibuatnya dalam wawancara dengan media di Amerika Serikat.

    Meskipun ia mengatakan kalau pernyataan-pernyataan ini telah diabaikan oleh tindakan balasan Israel, ia juga percaya bahwa “Presiden AS Donald Trump masih berharap untuk mencapai kesepakatan, dan diragukan bahwa ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah melalui pendudukan Israel yang baru di Jalur Gaza.

    ” Trump terus mengancam Hamas bahwa ia akan mendukung operasi Israel yang menyakitkan, tetapi ia tidak menghalangi jalan untuk mencapai kesepakatan pada kesepakatan berikutnya untuk mengembalikan para sandera yang tersisa,” kata analis tersebut menjelaskan sikap dua kaki AS.

    Ia juga menunjukkan bahwa konteks rencana Mesir yang disetujui oleh pertemuan puncak Arab di Kairo minggu lalu masih berputar di sekitar gencatan senjata, pengembalian semua tahanan, penarikan penuh Israel dari seluruh Jalur Gaza, pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina tanpa partisipasi Hamas, dan kehadiran pasukan Arab di Jalur Gaza, yang dilihat Harel sebagai langkah yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump dalam konteks mempertahankan gencatan senjata dan pengembalian tahanan Israel.

    “Penting bagi Amerika agar gencatan senjata dipertahankan dan lebih banyak lagi yang diculik mulai kembali ke rumah, meskipun itu terjadi dalam jangka waktu tertentu,” simpul Harel.

    “Di depan mata mereka ada contoh lain yang relatif berhasil dari sebuah kesepakatan yang telah bertahan sejauh ini, terlepas dari semua pelanggaran dan hambatan, yaitu gencatan senjata antara Israel dan Lebanon,” katanya.

     

    (oln/hrtz/khbrn/*)

     
     

  • Perang Multifront, Israel Dalam Sehari Bombardir Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah – Halaman all

    Perang Multifront, Israel Dalam Sehari Bombardir Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah – Halaman all

    Perang Multifront, Israel Dalam Sehari Bombardir Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan ke berbagai wilayah di kawasan dalam apa yang digambarkan Ynet sebagai perang multifront yang sedang dihadapi pasukan negara tersebut (IDF). 

    Dalam sehari, Senin (11/3/2025), Israel melancarkan serangan dan bombardemen ke Gaza, Tepi Barat, Lebanon Selatan, dan Suriah.

    “Serangan pesawat nirawak Israel menargetkan sebuah kendaraan di Lebanon selatan pada Senin sore,” menurut Ynet, Senin mengutip laporan sumber dari negara tersebut. 

    Serangan itu terjadi antara Deir al-Zahrani dan Roumine, laporan media lokal menunjukkan satu orang tewas karena serangan Israel tersebut. 

    “Laporan dari Lebanon menyatakan kalau target serangan itu adalah seorang perwira senior di unit pertahanan udara Hizbullah,” tambah laporan tersebut.

    SERANGAN UDARA – Serangan skala besar Israel ke wilayah Suriah di masa transisi kekuasaan pasca-tergulingnya Rezim Bashar al-Assad. (MNA/screenshot)

    Bombardir Koridor Netzarim dan Suriah

    Pada saat yang sama, lima warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di wilayah koridor Netzarim di Jalur Gaza.

    Sebelumnya pada hari itu, menyusul gelombang serangan udara Israel terluas di Suriah dalam lebih dari dua bulan, serangan lain dilaporkan terjadi di negara itu. 

    Menurut media Suriah, serangan terbaru Israel menargetkan bandara militer al-Khalhalah dekat al-Suwayda di Suriah selatan.

    Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel melanjutkan operasi di Tepi Barat utara.

    Sebuah pernyataan bersama dari IDF, badan keamanan Shin Bet , dan polisi mengatakan kalau unit kontraterorisme, termasuk pasukan elit Yamam dan Duvdevan, melakukan penggerebekan di Jenin dan Qabatiya.

    Pihak keamanan Israel menyatakan, operasi penyerbuan itu menewaskan milisi bersenjata dan menangkap seorang anggota senior sel perlawanan di daerah tersebut.
     
    Selama agresi di Jenin, pasukan Israel berhadapan dengan orang-orang bersenjata yang bersembunyi di dalam sebuah gedung.

    “Dua milisi tewas dalam baku tembak yang terjadi, sementara yang ketiga terluka,” kata laporan Ynet. 

    Pasukan keamanan Israel juga menangkap 10 tersangka lainnya, termasuk Liwaa Jaaz, seorang anggota senior jaringan perlawanan yang bermarkas di Jenin.
     
    Secara terpisah, pasukan Duvdevan IDF menewaskan seorang pria bersenjata lainnya yang menembaki mereka.

    Pasukan Israel juga menemukan dua kendaraan di Jenin yang diklaim berisi senjata yang dimaksudkan untuk penyerangan dan menghancurkan tentara Israel. 

    Menurut laporan Palestina, seorang wanita berusia 58 tahun tewas akibat tembakan Israel di Jenin pada hari sebelumnya.

    RUMAH DIHANCURKAN – Foto tangkapan layar dari video yang diunggah akun X @Palhighlight tanggal 2 Februari 2025 memperlihatkan banyak rumah di Kota Jenin dihancurkan tentara Israel. Sementara itu, para pemukim Israel dilaporkan membakar sebuah masjid di barat laut Kota Jericho. (X/Palhighlight)

    Terus Langgar Gencatan Senjata di Lebanon

    Meskipun ada perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, IDF terus menyerang target-target di Lebanon untuk mencegah pelanggaran kesepakatan dan menghentikan transfer senjata yang bertujuan membangun kembali kemampuan militer Hizbullah. 

    Kelompok yang didukung Iran tersebut telah menderita kerugian yang signifikan dalam pertempuran tersebut, yang melemahkan posisi internalnya di Lebanon.

    Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, militer Lebanon diharuskan mengambil alih kendali wilayah di Lebanon selatan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Hizbullah.

    Meskipun IDF telah menarik diri dari sebagian besar wilayah, IDF tetap ditempatkan di lima lokasi strategis.

    Pada hari Senin, Presiden Lebanon Joseph Aoun mendesak kepala komite pemantau gencatan senjata PBB untuk menekan Israel agar menarik diri dari posisi tersebut dan membebaskan tahanan Lebanon.

    Di Gaza, gencatan senjata sementara telah resmi berakhir, meskipun kedua belah pihak sebagian besar telah menahan diri dari pertempuran baru sementara para mediator berupaya memperpanjang gencatan senjata. Israel mendorong pembebasan sandera lebih lanjut sebagai syarat untuk mempertahankan gencatan senjata.

    Namun, IDF terus menargetkan milisi yang mereka klaim diidentifikasi berusaha menanam bahan peledak atau mendekati pasukan Israel yang beroperasi di zona penyangga dan Koridor Philadelphia.

  • Militer Israel Serang Gaza, Dalih Targetkan Militan Kumpulkan Informasi IDF

    Militer Israel Serang Gaza, Dalih Targetkan Militan Kumpulkan Informasi IDF

    Jakarta

    Militer Israel telah melakukan serangan udara ke Gaza Selatan, Palestina pada hari Selasa waktu setempat. Serangan menargetkan seorang militan yang mengumpulkan informasi tentang pasukan Israel di daerah tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (11/3/2025), disebutkan satu pesawat telah melancarkan serangan. Serangan dilakukan untuk menghilangkan ancaman dari militan yang mengumpulkan informasi terkait IDF.

    “Sebelumnya hari ini di Jalur Gaza Selatan, menargetkan seorang teroris yang mengoperasikan peralatan pengawasan dan mengumpulkan informasi tentang pasukan IDF (Israel) di daerah tersebut. Serangan itu dilakukan untuk menghilangkan ancaman terhadap pasukan,” demikian dalam keterangannya.

    Sebelumnya, Gencatan senjata terjadi antara kelompok militan Palestina, Hamas dengan Israel. Gencatan senjata di Gaza tersebut itu dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    “Seperti yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pagi pada hari Minggu, 19 Februari, waktu setempat di Gaza”. kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, dalam keterangan di X.

    Tahap pertama gencatan senjata ini, dimulai dengan penyaluran bantuan kemanusiaan ke seluruh Gaza. Selain itu, 33 tawanan Israel juga akan dibebaskan.

    “Kami tidak akan pernah menyerah terhadap rakyat Gaza,” sambungnya.

    Lihat Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Houthi Siap Menggila Lagi, Bakal Kembali Serang Kapal di Laut Merah

    Houthi Siap Menggila Lagi, Bakal Kembali Serang Kapal di Laut Merah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok militan Houthi yang didukung Iran kembali mengancam akan melanjutkan operasi maritim terhadap Israel jika negara tersebut tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ancaman ini datang di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah tersebut.

    Sejak 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan ratusan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden, termasuk terhadap personel militer Amerika Serikat yang bertugas menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.

    Sebagai kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, aksi Houthi telah mengganggu jalur perdagangan global, meningkatkan biaya pengiriman dan asuransi, serta memaksa beberapa kapal mengambil rute yang lebih panjang.

    Nasruddin Amer, Wakil Kepala Otoritas Media Houthi, mengatakan bahwa pemimpin kelompok tersebut, Abdul Malik al-Houthi, telah memberi Israel tenggat waktu untuk mengakhiri blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jika Israel tidak memenuhi tuntutan tersebut, Houthi siap melanjutkan operasi maritimnya.

    “Ada tenggat waktu dari pemimpin Abdul Malik al-Houthi bagi Israel untuk mencabut blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jika tidak dipenuhi, pasukan militer kami siap melanjutkan operasi angkatan laut melawan Israel,” kata Amer kepada Newsweek pada Senin (10/3/2025).

    Blokade Israel

    Israel telah melarang masuknya bantuan ke Gaza setelah perundingan gencatan senjata dengan Hamas menemui jalan buntu awal Maret ini. Israel menuduh Hamas mencuri bantuan untuk mendukung operasi militernya, sebuah klaim yang dibantah oleh Hamas.

    “Kami tidak bisa membiarkan rakyat Gaza berada dalam kepungan, menderita kelaparan. Ancaman ini sangat serius,” tambah Amer.

    Kelompok Houthi memberikan Israel batas waktu empat hari sejak Juma untuk mencabut larangan bantuan.

    Sebelumnya, kelompok ini telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel, meskipun sebagian besar berhasil dicegat. Israel sendiri telah meningkatkan keamanan di Laut Merah dengan menempatkan sistem pertahanan canggih dan memperkuat kehadiran angkatan lautnya, menurut laporan dari Middle East Institute.

    Pada Minggu, Menteri Energi Israel, Eli Cohen, memerintahkan Israel Electric Corporation untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza, makin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

    Sementara itu, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar terus berupaya menengahi perundingan antara Israel dan Hamas guna mencapai kesepakatan yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas sejak serangan Oktober 2023, serta langkah-langkah deeskalasi dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

    Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, mengungkapkan bahwa Israel telah menolak upaya PBB untuk mengumpulkan pasokan bantuan yang telah melintasi perbatasan Kerem Shalom sebelum penutupan.

    “Mengingat besarnya kebutuhan di Gaza, menutup perbatasan akan membawa konsekuensi yang sangat menghancurkan,” kata Dujarric.

    (luc/luc)

  • Banyak Lagi yang Akan Ditangkap

    Banyak Lagi yang Akan Ditangkap

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa penangkapan pemimpin aksi protes pro-Palestina di Universitas Columbia merupakan “penangkapan pertama dari banyak penangkapan yang akan datang”.

    “Kita mengetahui ada lebih banyak mahasiswa di Columbia dan universitas lainnya di seluruh negara ini yang terlibat dalam aktivitas pro-teroris, antisemitisme, anti-Amerika, dan pemerintahan Trump tidak akan menoleransinya,” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Selasa (11/3/2025).

    Otoritas imigrasi AS baru saja menangkap Mahmoud Khalil yang disebut sebagai pemimpin aksi pro-Palestina di Universitas Columbia yang menentang perang Israel di Jalur Gaza. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyebut Khalil ditangkap pada Minggu (9/3) waktu setempat.

    Disebutkan DHS bahwa Khalil “memimpin aktivitas terkait Hamas, sebuah organisasi teroris”. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal tuduhan tersebut.

    DHS dalam pernyataannya menyebut langkah penangkapan itu dilakukan “untuk mendukung perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang antisemitisme, dan dalam koordinasi dengan Departemen Luar Negeri”.

    Sosok Khalil menjadi wajah paling menonjol dari gerakan protes di universitas-universitas AS yang marak tahun lalu sebagai bentuk perlawanan terhadap perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Menurut Student Workers of Columbia Union, Khalil merupakan “seorang lulusan (Universitas) Columbia baru-baru ini dari Palestina dan kepala negosiator untuk kamp solidaritas Gaza musim semi lalu”. Dia disebut memegang green card dan berstatus penduduk tetap AS ketika ditangkap.

    Ribuan orang telah menandatangani petisi yang menyerukan pembebasan Khalil.

    Trump, dalam pernyataannya, mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap para demonstran kampus lainnya, yang beberapa di antaranya dia tuduh tanpa bukti sebagai “agitator bayaran”, atau “penghasut bayaran”.

    “Kita akan menemukan, menangkap, dan mendeportasi para simpatisan teroris ini dari negara kita — tidak akan pernah kembali lagi,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh

    Pemerintah Arab Saudi melontarkan kutukan keras terhadap keputusan Israel untuk memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza, yang dilanda kehancuran akibat perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023. Riyadh memperingatkan Tel Aviv untuk tidak menggunakan “hukuman kolektif” terhadap warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (11/3/2025), mengutuk “dalam istilah paling keras” keputusan Israel memutuskan pasokan listrik untuk Jalur Gaza beberapa waktu terakhir.

    Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali “penolakan mutlak terhadap pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional”.

    “Kerajaan menekankan seruan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna segera dan tanpa syarat memulihkan pasokan listrik dan memastikan aliran bantuan ke Gaza,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.

    “Kerajaan juga memperbarui seruan untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional atas pelanggaran terang-terangan ini,” cetus pernyataan tersebut.

    Kecaman Saudi ini disampaikan setelah Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengumumkan pada Minggu (9/3) bahwa dirinya menginstruksikan pemutusan pasokan listrik ke Jalur Gaza.

    “Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza. Kami akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk memulangkan para sandera dan memastikan Hamas tidak lagi berada di Gaza setelah itu,” ucap Cohen dalam pernyataan video.

    Pemutusan pasokan listrik dilakukan Israel setelah akhir pekan lalu mengambil langkah kontroversial lainnya, dengan memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza hingga Hamas menerima persyaratan Tel Aviv untuk perpanjangan gencatan senjata yang menghentikan pertempuran selama 15 bulan terakhir.

    Tahap pertama gencatan senjata Gaza berakhir pada 1 Maret lalu, setelah memungkinkan masuknya pasokan makanan penting, tempat perlindungan, dan bantuan medis. Sementara Israel ingin memperpanjang tahap pertama hingga pertengahan April, Hamas bersikeras untuk transisi ke tahap kedua yang dimaksudkan mengakhiri perang secara permanen.

    Hamas, pada Sabtu (8/3), menuduh Israel “melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif” dengan menghentikan bantuan dan menyebut tindakan itu juga berdampak pada para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Jakarta

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, semakin sibuk menerima kunjungan para pemimpin negara yang datang untuk membahas konflik global yang mendesak.

    Pada Senin (10/03) ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Putra Mahkota Saudi untuk membahas perang Rusia di Ukraina. Pertemuan ini dilakukan menjelang pertemuan pada Selasa (11/03) antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk merundingkan kemungkinan akhir perang agresi Rusia, serta kesepakatan keamanan yang mencakup akses AS ke cadangan mineral dan logam berharga di Ukraina.

    Ini akan menjadi pertama kalinya delegasi Ukraina dan AS berbicara secara langsung setelah perselisihan publik antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Zelenskyy di Gedung Putih pada akhir Februari lalu.

    Fakta bahwa kedua negara memilih Arab Saudi sebagai lokasi pertemuan—bukan di Eropa, misalnya—menyoroti posisi strategis kerajaan kaya minyak ini di Timur Tengah.

    “Arab Saudi memang telah membangun dirinya sebagai platform dialog dalam dua hingga tiga tahun terakhir,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di think tank Jerman CARPO, kepada DW.

    “Dalam strategi kebijakan luar negeri Arab Saudi, saat ini sangat penting untuk berbicara dengan semua pihak,” tambahnya.

    Memposisikan diri sebagai mediator netral

    Arab Saudi tampaknya berusaha mempertahankan posisi netral agar dapat menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang dimediasi.

    “Negara ini menahan diri untuk tidak bergabung dalam kritik dan sanksi Barat terhadap Rusia, tetapi juga menjalin kontak reguler dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta memberikan paket bantuan kemanusiaan dan medis senilai jutaan dolar untuk Ukraina,” jelas Kawas. Pada 2024, Riyadh membantu memfasilitasi pertukaran tahanan bersejarah antara Rusia dan AS. Dan pada pertengahan Februari, negara ini menjadi tuan rumah pembicaraan antara AS dan Rusia, di mana pejabat tinggi Washington dan Moskow bertemu untuk membahas normalisasi hubungan serta mengakhiri perang di Ukraina.

    Tampaknya juga ada kemungkinan bahwa Riyadh akan menjadi tempat pertemuan langsung antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pertama sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini.

    Selain memfasilitasi pembicaraan tentang akhir perang Rusia di Ukraina, Riyadh juga menjadi lokasi pertemuan Liga Arab untuk membahas konflik di Sudan serta masa depan Palestina di Gaza.

    “Kita melihat peran mediasi ini antara AS dan Rusia, antara AS dan Ukraina, serta menjadi pemain penting di Timur Tengah, terutama terkait dengan Palestina, Suriah, dan Lebanon,” kata Neil Quilliam, spesialis urusan luar negeri di think tank Chatham House yang berbasis di London, kepada DW.

    Kawas menggemakan pandangan ini: “Terkait dengan Timur Tengah, semua negosiasi di kawasan ini melewati Riyadh.”

    Kepentingan Saudi di mata internasional

    Peralihan fokus untuk membangun citra sebagai pusat komunikasi yang netral dan terpercaya ini dinilai sebagai tanda perubahan dari isolasi internasional Arab Saudi yang mencapai titik terendah setelah pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, pada 2018. Ini juga bisa membantu mengalihkan perhatian dari catatan buruk rezim di Arab Saudi dalam isu hak asasi manusia.

    Alih-alih membela kebijakan domestik, posisi internasional baru negara ini memungkinkan Putra Mahkota Saudi untuk memanfaatkan pengaruhnya dalam berbagai konflik, menurut para pengamat.

    “Arab Saudi tentu akan menggunakan kesempatan untuk menengahi konflik Ukraina guna menampilkan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan, karena negara ini menginginkan konsesi dari Trump, terutama terkait Gaza dan negara Palestina di masa depan bersama Israel,” kata Sebastian Sons kepada DW.

    Trump, yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel, ingin melihat Israel dan Arab Saudi menormalisasi hubungan.

    Namun, serangan yang dipimpin Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang yang terjadi di Gaza telah memperlambat proses ini.

    Awal tahun ini, Arab Saudi menolak rencana Trump untuk Gaza, di mana ia mengusulkan untuk mengubah Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah kepemilikan AS serta memindahkan sekitar 2,3 juta warga Palestina ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Yordania. Para pakar hak asasi manusia mengkritik rencana ini sebagai bentuk pembersihan etnis.

    Sejak itu, Arab Saudi menegaskan kembali pendiriannya bahwa mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum solusi dua negara, yang akan menjamin negara Palestina berdampingan dengan Israel, terlaksana.

    Mendorong investasi bagi Arab Saudi

    Ketika Trump kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya awal tahun ini, Putra Mahkota Saudi menjadi pemimpin asing pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Tak lama setelah itu, Trump memuji Putra Mahkota Salman sebagai “orang yang luar biasa” dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

    Pada 2017, kunjungan luar negeri pertama Trump sebagai presiden adalah ke Arab Saudi. Langkah ini dianggap kontroversial, terutama karena bertepatan dengan pengakuan Trump bahwa ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan pertama karena janji investasi senilai lebih dari $350 miliar (Rp5,74 kuadriliun) dalam ekonomi AS.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa kunjungan kenegaraan pertamanya kali ini juga akan membawanya ke Arab Saudi. Kali ini, ia menambahkan, Riyadh berencana untuk berinvestasi setidaknya $600 miliar (Rp9,8 kuadriliun), termasuk pembelian peralatan militer AS dalam jumlah besar.

    Hal ini sejalan dengan model ekonomi Arab Saudi yang sedang bergeser, berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dan meningkatkan investasi asing serta modal eksternal, seperti dijelaskan oleh spesialis Timur Tengah, Sons. “Prioritas Riyadh adalah mengamankan model bisnisnya sendiri, dan untuk itu mereka membutuhkan AS,” jelasnya.

    Namun, ini juga berarti bahwa kerajaan tidak mungkin mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik yang para pihaknya mereka fasilitasi. “Itu bukan tujuan Arab Saudi,” katanya,seraya menambahkan, “mereka lebih ingin membuka jalan untuk berbisnis dengan AS.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video: Zelensky Tiba di Arab Saudi Jelang Perundingan dengan AS

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu