Negara: Jalur Gaza

  • Partisipasi Wajib Militer Rendah, Israel Rayu Tambahan Insentif Buat Personel IDF Divisi Cadangan – Halaman all

    Partisipasi Wajib Militer Rendah, Israel Rayu Tambahan Insentif Buat Personel IDF Divisi Cadangan – Halaman all

    Wajib Militer Pada Kabur, Israel Rayu Tambahan Insentif Bagi Personel IDF dari Divisi Cadangan

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan yang menyatakan kalau militer Israel (IDF) tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan divisi prajurit cadangan (Reserve Division), bukan isapan jempol.

    Reserve division adalah tulang punggung IDF di berbagai operasi militer dan pertempuran yang mereka hadapi.

    Lazimnya, para personel pasukan cadangan ini akan diterjunkan dalam unit-unit tempur lapangan, mulai dari pasukan infanteri, artileri, hingga pasukan teknik tempur. 

    Dalam sistem kemiliterannya, Israel mengandalkan perekrutan pemukim dan warga negara sebagai prajurit tempur dalam kerangka wajib militer.

    Sementara bagi tentara karier, kedinasan mereka biasanya dilakukan dalam pangkalan militer untuk mengerjakan urusan administrasi kemiliteran.

    Masalahnya, kata laporan Haaretz, tanda-tanda yang jelas muncul dari meningkatnya keengganan dari warga Israel untuk menanggapi panggilan dinas militer.

    Banyak pemukim dan warga Israel memilih untuk ‘kabur’ guna menghindari wajib militer ini.

    “Hal ini melemahkan kemampuan Israel untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza jika terjadi gagalnya negosiasi gencatan senjata dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Selasa (11/3/2025).

    Koresponden militer media Israel, Haaretz, Amos Harel mengungkapkan, angka perkiraan dari IDF menunjukkan kalau setengah dari pasukan cadangan di beberapa unit tempur belum bergabung dengan kedinasan militer baru-baru ini.

    AGRESI – Pasukan infanteri Tentara Israel (IDF) saat melaksanakan operasi militer di Jabalia, Gaza Utara. Penyergapan demi penyergapan menyebabkan kerugian besar di kalangan IDF. (rntv/tangkap layar)

    Tambahan Insentif dan Tunjangan

    Untuk mengatasi rendahnya partisipasi wajib militer,  Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan rencana baru untuk memberi tunjangan tambahan bagi para personel pasukan IDF di Divisi Cadangan.

    “Jumlah penambahan insentif bagi pasukan cadangan IDF ini sekitar NIS tiga miliar dan disusun oleh Kementerian Pertahanan dan Keuangan,” tulis laporan Jpost, dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Rencana tersebut mencakup pemberian manfaat tambahan bagi prajurit tempur dan ditujukan untuk “langkah-langkah bermakna” yang akan memperdalam penghargaan dan bantuan bagi para prajurit cadangan dan dukungan keuangan bagi keluarga mereka, serta memperkuat para pengusaha yang mempekerjakan para prajurit cadangan,” kata kementerian tersebut dilansir JPost.

    Insentif dan tunjangan tambahan ini juga termasuk keringanan pajak untuk prajurit tempur, dompet digital baru untuk tunjangan, tunjangan untuk komandan, dan masih banyak lagi, tambah laporan tersebut.

    PASUKAN DIVISI CADANGAN – Para personel pasukan cadangan dari Batalion Beeri militer Israel (IDF). Jelang invasi berikutnya IDF ke Gaza, partisipasi wajib militer di kalangan warga pemukim Israel makin rendah.

    Tetap Tak Bisa Menggantikan Peran Suami dan Ayah

    ‘Rayuan’ pemerintah Israel ini tentu disambut baik, namun tunjangan dan bantuan tidaklah cukup untuk mengganti ketidakhadiran para anggota cadangan di rumah, kata istri seorang anggota cadangan kepada JPost.

    “Sudah saatnya mereka (pemerintah Israel) memberikan tunjangan kepada prajurit tempur, karena (pekerjaan mereka) sungguh berat,” kata istri seorang prajurit cadangan yang telah bertugas lebih dari 200 hari dan akan bertugas 70 hari lagi dalam beberapa bulan mendatang.

    “Bagus juga bahwa rencana ini memberi para anggota cadangan pilihan dalam hal tunjangan alih-alih hanya menawarkan “hal-hal yang mungkin tidak Anda perlukan,” tambahnya seraya menyebut kalau tambahan insentif dan tunjangan dari pemerintah ini “sangat dihargai.”

    “Tetapi pada akhirnya, saya akan berada di rumah bersama bayi berusia empat bulan selama 70 hari sendirian,” katanya.

    “Tentu saja, uang itu sangat membantu, beserta berbagai macam hibah, jadi saya bisa membeli makanan dan tidak harus membuatnya sendiri, membeli pembersih, atau semacamnya. Itu sangat membantu, tetapi tidak membantu jika sudah jam tiga pagi, anak itu tidak mau tidur, dan tidak ada yang bisa menggantikan Anda.”

    Dia juga keberatan pada wacana agar warga pemukim Israel tetap dikenakan wajib militer sepanjang masa.

    “Gagasan bahwa ‘mereka akan melakukan tugas cadangan selamanya, dan (bertugas) 70 hari setiap enam bulan,’ itu tidak masuk akal,” tambahnya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Prajurit Non-Tempur Tak Dapat Tunjangan Tambahan

    Seorang prajurit cadangan yang telah bertugas sekitar 100 hari di unit non-tempur menyatakan kekecewaannya karena beberapa tunjangan hanya diperuntukkan bagi prajurit tempur.

    “Saya tahu bahwa prajurit tempur memang bertempur, tetapi semua orang di militer harus menunda kehidupan mereka untuk pergi ke (divisi wajib militer reserve division) cadangan,” katanya.

    “Orang-orang harus menghentikan semuanya. Saya tahu orang-orang di unit saya yang harus menunda sekolah atau menunda membantu mengasuh bayi mereka yang baru lahir. Dan bagi pemerintah untuk memutuskan bahwa sumbangan satu orang lebih berarti, sementara semua orang melakukan apa yang mereka bisa dan lebih dari itu, itu menyakitkan.”

    “Saya tahu banyak orang yang mengalami pemotongan gaji, dan banyak orang yang menjadi sukarelawan untuk unit yang tidak terlibat dalam pertempuran – tetapi itu tidak berarti mereka tidak membantu,” tambahnya.

    “Para prajurit itu tidak akan bertahan lama di medan perang jika tidak ada yang memberi mereka makan,” katanya.

     

    (oln/hrtz/JPost/*)

     

  • Hamas Tiba-Tiba Dukung Sikap Trump soal Gaza, Ada Apa?

    Hamas Tiba-Tiba Dukung Sikap Trump soal Gaza, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Juru bicara kelompok Hamas Hazem Qassem menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tampaknya menarik diri dari usulannya untuk memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza secara permanen.

    Pernyataan pejabat Hamas itu muncul setelah Trump mengatakan pada Rabu bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan pemimpin Irlandia, Taoiseach Micheal Martin.

    “Jika pernyataan Presiden AS Trump merupakan penarikan diri dari gagasan untuk memindahkan warga Jalur Gaza, maka pernyataan itu disambut baik,” kata Qassem dalam pernyataan itu, seperti dikutip Al Jazeera pada Kamis (13/3/2025).

    “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata,” tambahnya.

    Bulan lalu, Trump mengirimkan mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga sekitar.

    Pembalikan sikap Trump terjadi setelah para menteri luar negeri Arab bertemu di Qatar pada Rabu dengan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff untuk membahas rekonstruksi Gaza.

    Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar, para menteri luar negeri dari Qatar, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Para menteri luar negeri Arab membahas rencana rekonstruksi Gaza, yang disetujui pada KTT Liga Arab yang diadakan di Kairo pada tanggal 4 Maret 2025,” kata kementerian tersebut.

    “Mereka juga setuju dengan utusan AS untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana ini sebagai dasar bagi upaya rekonstruksi di sektor tersebut,” tambahnya.

    Pada Sabtu lalu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang secara resmi mengadopsi rencana untuk Gaza yang diajukan oleh Liga Arab pada pertemuan darurat di Arab Saudi.

    Prakarsa yang dipelopori Mesir tersebut muncul sebagai usulan untuk membangun kembali Jalur Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina mendatang sebagai tanggapan atas ancaman Trump untuk mengambil alih Gaza dan mengosongkan wilayah tersebut dari penduduknya.

    (luc/luc)

  • Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia – Halaman all

    Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia – Halaman all

    Militer Israel Klaim Temukan 90 Terowongan Gaza-Mesir di Sepanjang Koridor Philadelphia

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) menyatakan telah menemukan sebanyak 90 terowongan di sepanjang Koridor Philadelphia di Jalur Gaza, khaberni melaporkan, Kamis (13/3/2025).

    Pernyataan IDF itu menyebut temuan pasukannya menunjukkan kalau beberapa terowongan di antaranya melintasi perbatasan, beberapa mencapai perbatasan Gaza-Mesir, dan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

    Laporan itu menyebut, sumber-sumber informasi Israel menyatakan kalau pasukan teknik tentara Israel berhasil menemukan sekitar 90 terowongan berbagai jenis di sepanjang koridor Philadelphia, yang membentang dari penyeberangan Rafah yang ditutup hingga ke laut.

    “Menurut perkiraan militer Israel, mungkin ada terowongan tambahan yang belum ditemukan,” kata laporan itu.

    Sumber keamanan Israel juga menyakini kalau kontrol dan patroli Jalan Raya Philadelphia sangat penting untuk mencegah upaya pergerakan penyelundupan melalui penggunaan pesawat nirawak, kapal, dan terowongan.

    Militer IDF mencatat kalau  masih ada terowongan terbuka yang belum ditutup dengan metode rekayasa buatan.

    “Sebagian besar terowongan ini telah ditutup menggunakan beton khusus, beberapa dengan peledakan, dan yang lainnya di bawah kendali Israel untuk tujuan penelitian intelijen,” kata laporan tersebut.

    TEROWONGAN – Satu dari beberapa foto yang dirilis pasukan Israel soal klaim mereka atas ditemukannya terowongan besar di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza. Dalih ini digunakan IDF untuk bertahan dan tak mau menarik pasukannya dari akses koridor Philadelphia dan penyeberangan Rafah. Manuver Israel ini mengabaikan peringatan Mesir yang mewanti-wanti Tel Aviv kalau perang akan meluas. (khaberni)

    Cuma Dalih, Perjanjian Damai dengan Mesir Terancam

    Ini bukan kali pertama Israel mengklaim adanya keberadaan terowongan di Koridor Philadelphia.

    Faktanya, Israel sudah sering menyuarakan niatnya mengusai Koridor Philadelphia.

    Mesir juga sudah berkali-kali menyatakan, militernya memastikan pelaksanaan patroli rutin di sepanjang perbatasan untuk memastikan tidak ada terowongan yang terakses.

    Pada masa awal-awal pelaksanaan agresi militer ke Jalur Gaza, Israel juga sudah menyatakan hal ini dan menjadikannya dalil untuk menempatkan pasukannya di sepanjang garis perbatasan Gaza-Mesir ini.

    Hal itu dinyatakan langsung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada akhir 2023 silam soal pentingnya Israel menguasai Koridor Philadelphia.

    Sejumlah analis geopolitik menyatakan, aksi IDF menguasai Koridor Philadelphia justru akan mengancam perjanjian perdamaian dengan Mesir.

    Pakar keamanan nasional Mesir, Mohamed Makhlouf menilai, pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai penguasaan Rute Philadelphia bersifat provokatif.

    Makhlouf menambahkan, pernyataan Netanyahu itu merupakan serangan terhadap perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel yang dikenal dengan nama Camp David,

    Diketahuhi, pada Sabtu (30/12/2023), Netanyahu menyatakan kalau Poros Philadelphia harus berada di tangan Tel Aviv, dan menekankan kalau Israel tidak akan menerima opsi lain demi memberantas Hamas.

    Makhlouf, wakil pemimpin redaksi di “Dar Akhbar Al Youm,” menyatakan kalau ia melihat pernyataan Netanyahu sebagai upaya untuk menyeret Mesir sebelum waktunya ke dalam peperangan langsung sebagai tanggapan terhadap pernyataan provokatif tersebut.

    Seperti dilansir media Mesir, Khaberni, Makhlouf menegaskan, Mesir lazimnya enggan merespons aksi verbal.

    Sebaliknya, kata dia, Mesir tanpa basa-basi akan selalu merespons secara praktis terhadap aksi yang melewati garis merah, tidak hanya melalui pernyataan.

    Dia mencontohkan aksi Mesir yang langsung bertindak saat eskalasi meningkat dan garis merah cenderung dilanggar di Sirte-Jufra saat konflik terjadi di Libya pada 2020 silam.

    Gambar yang diambil dari Rafah menunjukkan asap mengepul di atas Khan Yunis di Jalur Gaza selatan selama pemboman Israel pada 30 Desember 2023, ketika pertempuran antara gerakan Hamas Palestina dan Israel terus berlanjut. (AFP)

    “Pernyataan ini adalah upaya putus asa Netanyahu untuk menyiratkan kelanjutan pemerintahannya dan untuk menenangkan masyarakatnya dengan pernyataan simpatik yang akan dengan cepat membayangi pengurangan kehadirannya dalam otoritas Israel,” kata Makhlouf menegaskan.

    Makhlouf menyebut, rasa frustasi Netanyahu terutama karena ia telah terekspos secara politik, ekonomi, dan secara militer terhadap gerakan perlawanan di Palestina.

    Lebih jauh lagi, ia memperingatkan Netanyahu agar tidak mendekati perbatasan Mesir.

    Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir.

    “Tanah Mesir tidak pernah dan tidak akan pernah dilanggar,” katanya.

    Ia juga membenarkan kabar kalau Angkatan Bersenjata Mesir berada dalam kondisi kesiapan penuh.

    “Angkatan Bersenjata Mesir tidak akan membiarkan ancaman atau pelanggaran apa pun terhadap perbatasannya, berapa pun akibatnya,” katanya.

    Perang Ketuk Pintu Mesir

    Niat Israel menguasai Poros Salah al-Din atau Koridor Philadelphia dalam upaya mereka memberantas Hamas dinilai sejumlah pengamat geopolitik seolah menjadi ketukan di pintu Mesir oleh api perang yang masih berkobar di Gaza.

    Ketukan pintu ini ditandai oleh para pejabat Israel yang dilaporkan merencanakan operasi militer berisiko untuk mengambil kendali sisi Gaza di perbatasan Mesir, sebidang tanah yang dikenal sebagai Poros Salah al-Din atau Koridor Philadelphia, demikian yang dilaporkan Wall Street Journal (WSJ) pada 14 Oktober 2024 sialm.

    Menurut pejabat saat ini dan mantan pejabat Israel serta pejabat Mesir yang berbicara dengan WSJ, operasi tersebut akan memungkinkan Israel untuk mengambil kendali atas titik penyeberangan utama, Penyeberangan Perbatasan Rafah, yang telah lama menjadi satu-satunya rute bagi warga Palestina ke dunia luar di tengah kehancuran karena blokade Israel selama bertahun-tahun.

    “Kami tidak mungkin membiarkan penyeberangan ini beroperasi seperti sebelumnya,” kata Michael Milshtein, mantan kepala Departemen Urusan Palestina di intelijen militer Israel.

    Tel Aviv ingin menempatkan pasukan Israel di sepanjang 14 km dari perbatasan Gaza-Israel-Mesir di tenggara hingga Laut Mediterania di barat daya wilayah kantong yang terkepung.

    Hal ini diklaim Israel akan memungkinkan IDF untuk memblokir penyelundupan melalui terowongan bawah tanah dari Sinai, Mesir.

    Milisi Perlawanan Palestina disebut-sebut menggunakan terowongan ini untuk membawa senjata ke Gaza, sementara warga Palestina menggunakannya untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

    Beberapa pejabat Israel telah mengumumkan ambisi mereka untuk menduduki Rute Philadelphia.

    Dalam konferensi pers pada 30 Desember 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, “Koridor Philadelphia – atau, lebih tepatnya, titik penghentian di selatan – harus berada di tangan kita. Harus ditutup.”

    Dua hari sebelumnya, mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman memposting di X bahwa koridor tersebut harus dihancurkan.

    Penduduk Palestina di Khan Younis di Jalur Gaza Selatan. Foto diambil Sabtu (13/1/2024).

    Apa itu Koridor Philadelphia?

    Koridor Philadelphia, juga dikenal sebagai Rute Philadelphi, adalah jalur sepanjang 14 km (8,7 mil) yang mewakili keseluruhan wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir.

    Wilayah ini ditetapkan sebagai zona penyangga yang dikendalikan dan dipatroli oleh angkatan bersenjata Israel sebagai bagian dari perjanjian damai tahun 1979 dengan Mesir yang mengakhiri pendudukan Israel di Semenanjung Sinai dan membuka kembali Terusan Suez.

    Tujuannya adalah untuk menghentikan senjata dan material agar tidak sampai ke tangan warga Palestina di Jalur Gaza, yang diduduki Israel, dan untuk mencegah orang berpindah antara tanah Palestina dan Mesir tanpa pemeriksaan yang ketat.

    Di mana Posisi Mesir Soal Wilayah Perbatasan Ini?

    Pada tahun 2005, Israel menarik diri dari Jalur Gaza di bawah tekanan internasional dan malah mengubah tanah Palestina yang padat penduduknya menjadi ‘penjara terbuka terbesar di dunia’.

    Mesir menjadi pemain utama yang mengendalikan koridor tersebut, yang menandakan satu-satunya hubungan dengan dunia luar yang tidak dikendalikan oleh Israel – karena Tel Aviv mempertahankan blokade darat, laut dan udara terhadap jalur tersebut dari semua sisi lainnya.

    Sebuah perjanjian setelah keluarnya Israel dari wilayah tersebut pada tahun 2005 memungkinkan Mesir untuk mengerahkan 750 tentara dan senjata berat untuk berpatroli dan menjaga sisi koridor Mesir, dengan tanggung jawab pihak lain diserahkan kepada Otoritas Palestina.

    Namun Hamas memegang kendali penuh atas Jalur Gaza sekitar dua tahun setelah penarikan Israel, dan keadaan berubah.

    Selama bertahun-tahun, Mesir mengatakan pihaknya terus menghancurkan terowongan yang digali oleh warga Palestina untuk menyelundupkan senjata dan manusia, namun Israel mempertanyakan efektivitas tindakan Kairo.

    Kini, Israel menginginkan kendali penuh atas wilayah perbatasan, termasuk penyeberangan Rafah yang penting, untuk menjamin keamanannya.

    Namun hal ini berarti pendudukan kembali Jalur Gaza secara de facto, sesuatu yang secara terbuka menimbulkan perselisihan Israel dan sekutu abadi mereka, Amerika Serikat.

    Baik Mesir maupun Hamas menentang Israel untuk mendapatkan kembali kendali atas koridor tersebut.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah berulang kali mengatakan Kairo tidak akan membiarkan warga Palestina mengungsi dari tanah air mereka ke Mesir.

    Bukan apa-apa, bagi Mesir, terusirnya pengungsi Palestina dan berpindah ke wilayah otoritas mereka, bisa menjadi masalah besar nantinya.

    Belajar dari kejadian dan sikap Israel pada tahun-tahun sebelumnya, Mesir tidak ingin wilayahnya dibombardir Israel dengan dalih memberantas kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di wilayah Mesir.

    Ini adalah masalah keamanan nasional bagi Mesir.

    Karena itu, Mesir sudah menyatakan sikap tegas, Israel memancing perang dengan niat mengendalikan koridor ini. 

    Apa yang diinginkan Israel?

    Netanyahu ingin meyakinkan audiens domestiknya – yang semakin marah dan kritis terhadap cara dia menangani perang dan kegagalannya membawa kembali puluhan tawanan yang masih berada di Gaza – menurut Rami Khouri, seorang jurnalis dan peneliti terkemuka di American University of Beirut.

    Pada saat yang sama, kata Khouri, PM Israel ingin menanamkan lebih banyak ketakutan di kalangan warga Palestina dan menciptakan pengaruh baru untuk negosiasi dengan AS dan Mesir.

    “Jadi, apa pun yang dia katakan memiliki banyak audiens, berbagai tujuan, dan tidak boleh dianggap remeh,” kata Khouri kepada Al Jazeera.

    “Kita harus menganggap ini sebagai elemen lain yang dia lemparkan ke dalam pot negosiasi.”

    Khouri mengatakan Mesir tidak akan setuju jika Israel mengambil kembali kendali atas koridor tersebut dan membangun kehadiran militer di sana beberapa dekade setelah Israel meninggalkannya.

    Dia mengatakan komentar Netanyahu juga dapat dilihat dalam konteks upaya Israel yang terus-menerus melakukan ekspansionisme teritorial sejak pembentukannya pada tahun 1948 – meskipun hal ini tidak membawa keamanan bagi negara tersebut.

    “Semakin mereka berekspansi, semakin mereka menguasai tanah, semakin mereka mencoba untuk mengamankan tanah mereka dengan mengambil alih tanah-tanah penduduk dan mengusir orang-orang dari rumah mereka, semakin tidak aman mereka karena mereka hanya memicu bentuk perlawanan yang lebih besar dan lebih intens dari warga Palestina dan orang lain, termasuk Hizbullah di Lebanon.”

     

    (oln/khbrn/aja/wsj/*)

     
     

  • Donald Trump Urungkan Niat Relokasi Warga Gaza, Ini Respons Hamas

    Donald Trump Urungkan Niat Relokasi Warga Gaza, Ini Respons Hamas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tampaknya mengurungkan niat untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza. Hal ini setelah Trump mengeluarkan pernyataan terbaru.

    “Tidak ada yang mengusir warga Palestina dari Gaza,” kata Trump.

    Pernyataan terbaru Trump ini disambut baik oleh kelompok pejuang Palestina yaitu Hamas. Pasalnya, Februari 2025 lalu, Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial yang akan merelokasi warga Gaza.

    Sontak saja, pernyataan Trump kala ini membuat banyak pihak naik pitam dan mengecam. Pasalnya, selain relokasi, Trump juga dituding ingin melakukan pembersihan etnis.

    “Jika pernyataan Presiden AS Trump menunjukkan kemunduran dari gagasan menggusur warga Jalur Gaza, maka pernyataan tersebut disambut baik,” kata Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

    Karena masih sebatas pernyataan, Hamas berharap agar Trump bisa membuktikan ucapannya dan juga bisa mendesak Israel agar mematuhi perjanjian dalam gencatan senjata yang telah disepakati.

    “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan Israel untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata,” tuturnya dilaporkan Al Jazeera.

    Update gencatan senjata

    Palestina dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata tahap pertama pada 19 Januari 2025. Seiring waktu, eskalasi terus terjadi dan memengaruhi perundingan gencatan senjata tahap selanjutnya.

    Namun, pada Selasa, 11 Maret 2025, babak baru gencatan senjata Israel dan Palestina dimulai. Bertempat di Qatar,  Utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff menghadiri perundingan untuk mediasi ini.

    “Para menteri Arab menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Menekankan perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, serta memastikan terpenuhinya aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Penasihat politik Hamas, Taher al-Nono, mengonfirmasi pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington di ibu kota Qatar. Pertemuan ini difokuskan pada pembebasan seorang warga negara ganda Amerika-Israel yang ditahan oleh kelompok bersenjata di Gaza.

    Al-Nono mengatakan pertemuan antara para pemimpin Hamas dan negosiator sandera AS, Adam Boehler, juga membahas cara melihat pelaksanaan perjanjian gencatan senjata bertahap antara Hamas dan Israel yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Diskusi langsung antara Boehler dan Hamas ini mematahkan kebijakan Washington yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang dicap AS sebagai “organisasi teroris”.

    Delegasi Hamas juga telah bertemu selama dua hari terakhir dengan mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya untuk merundingkan fase berikutnya dari gencatan senjata dengan Israel. Sementara Israel mengirim negosiator ke Doha pada hari Senin untuk pembicaraan gencatan senjata.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: ‘Tak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza’ – Halaman all

    Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: ‘Tak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza’ – Halaman all

    Donald Trump Menarik Kembali Rencana Pembersihan Etnis: Tidak Ada yang Mengusir Siapa Pun dari Gaza 

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 12 Maret bahwa warga Palestina tidak akan “diusir” dari Gaza.

    Trump tampaknya menarik kembali ancaman yang dilontarkannya awal tahun ini untuk melakukan pembersihan etnis Palestina di jalur tersebut guna membangun “Riviera Timur Tengah.”

    Pernyataan Trump baru-baru ini muncul setelah para pejabat Tel Aviv menyatakan kemarahan mereka atas diskusi langsung Washington tentang gencatan senjata dengan Hamas.

    “Kami tidak mengusir siapa pun dari Jalur Gaza,” kata Trump kepada wartawan menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin.

    Pernyataan Trump sangat kontras dengan pernyataannya pada tanggal 4 Februari bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana ia mengatakan, “AS akan mengambil alih Jalur Gaza … Saya melihatnya sebagai posisi kepemilikan jangka panjang,” dan menekankan bahwa AS dan Israel “akan menghancurkannya; 1,8 juta orang harus pergi.”

    Hal ini terjadi hanya seminggu setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes menyatakan bahwa Trump “berpegang teguh pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas,” menolak usulan Mesir untuk Gaza pascaperang yang diajukan oleh negara-negara Arab pada pertemuan puncak baru-baru ini di Kairo.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak,” kata Hughes.

    Selama bulan lalu, presiden AS berulang kali menegaskan ancamannya untuk “mengambil alih” Gaza, dengan mengklaim bahwa ia “berkomitmen untuk membeli dan memiliki” daerah kantong itu. 

    Namun, pada akhir Februari, ia mengklaim tidak ingin memaksakan rencana “Riviera” dengan paksa, tetapi “akan merekomendasikannya.”

    Pernyataan terbaru Trump muncul menyusul negosiasi langsung AS-Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza yang dipimpin oleh utusan sandera AS Adam Boehler. 

    “Lihat, mereka tidak punya tanduk yang tumbuh di kepala mereka; mereka sebenarnya orang-orang seperti kita; mereka orang-orang yang cukup baik. Kami adalah Amerika Serikat, kami bukan agen Israel. Kami memiliki kepentingan tertentu yang sedang dimainkan,” kata Boehler kepada CNN minggu lalu, yang mengundang kemarahan Tel Aviv.

    Boehler semakin membuat marah pejabat Israel dengan berbicara kepada Channel 12 News, mengatakan kepada penyiar tersebut bahwa telah terjadi “perkembangan positif dalam negosiasi” dengan Hamas.

    “[Boehler] berusaha merundingkan pembebasan sandera Amerika. Kami menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak dapat berbicara atas nama kami, dan jika ia ingin berunding atas nama Amerika Serikat, maka ia akan beruntung,” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kepada Radio Angkatan Darat Israel.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Suaminya Mantan Atlet Timnas, Wanita Syok Sperma Suami Ditawar Rp 10 Miliar: Dijadikan Benih Legend

    Suaminya Mantan Atlet Timnas, Wanita Syok Sperma Suami Ditawar Rp 10 Miliar: Dijadikan Benih Legend

    TRIBUNJATIM.COM – Kisah mengejutkan dialami oleh keluarga mantan pemain Timnas Indonesia, Cristian Gonzales.

    Siapa yang menyangka, saking ngefansnya dengan Cristian Gonzales, seseorang memberikan penawaran mengejutkan.

    Istri mantan pemain Timnas Indonesia Cristian Gonzales, Eva Nurida Siregar mengungkapkan pernah ditawari seseorang untuk membeli benih sperma sang suami. 

    Eva mengungkapkan ia ditawari dengan harga yang cukup fantastis. 

    “Pernah Bang Gonzales diminta airnya (sperma) terus pembeli itu menawarkan Rp4 M atau 10 M” ungkap Eva mengutip dari unggahan TikTok @sedihrianahyadi, Rabu (12/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJateng.com.

    Tawaran tersebut pun mengundang reaksi tegas dari wanita tersebut.

    Ia bahkan menyebut tawaran itu sebagai hal yang “gila.”

    “Saya bilang, anda gila,” lanjut Eva saat menjadi bintang tamu diprogram Televisi INEWS, Rakyat Bersuara.

    Tak hanya dirinya, suaminya pun memberikan respon yang sangat tegas terhadap tawaran tersebut. 

    “Never,” tegas suami wanita tersebut. 

    Menurutnya, benih yang dimilikinya bukanlah barang untuk diperdagangkan begitu saja, melainkan sesuatu yang berharga dan dilandasi oleh cinta, bukan sekadar transaksi jual beli.

    Penasaran dengan alasan di balik tawaran tersebut, Aiman, pembawa acara bertanya mengenai apa keperluan pembeli tersebut.

    “Dia (pembeli sperma) keperluannya untuk apa?” tanya Aiman.

    “Dia sangat mengidolakan. Padahal dia udah nikah, sudah suami istri. Dan suaminya bilang saya mau membelikan itu untuk istri saya dan untuk menjadikan benih legend” jawab Eva.

    Cristian Gonzales eks Timnas Indonesia jadi sorotan, duduk di kursi tribun stadion Gelora Bung Karno (GBK) saat pertandingan Timnas Indonesia VS Filipina pada Selasa (11/6/2024) malam. (Kolase Istimewa via TribunMedan)

     Namun, seorang ahli memberikan pandangan yang berbeda mengenai hal ini. 

    “Tidak segampang itu,” katanya. 

    Ia memberikan contoh kasus seperti pasangan Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, yang meskipun memiliki anak, anak mereka tidak otomatis menjadi juara dunia. 

    Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki benih unggul, tidak ada jaminan bahwa keturunannya akan mencapai prestasi yang sama.

    Seperti diketahui, di Indonesia permintaan bayi tabung yang terus meningkat setiap tahunnya di dunia termasuk di Indonesia. 

    Mengutip Kompas.com, dengan teknik inseminasi, seorang wanita dimungkinkan untuk mendapatkan kehamilan dengan sumbangan sperma, baik dari suaminya sendiri atau seorang pria donor, yang disimpan di bank sperma. 

    Di luar negeri, praktik donor dan bank sperma bukanlah hal yang baru. 

    Tetapi di Indonesia, wacana donor dan bank sperma menjadi sebuah kontroversi karena dinilai bertolakbelakang dengan norma, budaya dan agama yang berlaku di masyarakat. 

    Belum lama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke VIII di Jakarta bahkan telah mengeluarkan suatu fatwa yang mengharamkan donor atau praktik jual-beli sperma. 

    Di mata pengamat masalah kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Prof. Does Sampoerno dr MPH, praktik donor sperma di Tanah Air dinilai tidak memungkinkan. 

    Kehadiran bank sperma juga belum tepat karena Indonesia memiliki kultur yang berbeda-beda. 

    “Bank sperma dengan tujuan komersial belum tepat dilakukan di Indonesia. Dalam kultur di indonesia terutama yang terkait masalah agama. Tujuan dari bank sperma kan akan menghasilkan keturunan, tapi di Indonesia hanya sah kalau sperma suami untuk inseminasi terhadap istrinya sendiri,” kata Does Sampoerno kepada Kompas.com, Kamis (29/07/10) di Jakarta. 

    Meskipun dipandang dari sisi kesehatan akan membantu sebagian orang, namun menurut Ketua Kolegium Keilmuan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) itu,  implementasi tindakan ilmu kesehatan harus dikaitkan dengan norma, nilai agama, budaya di negeri itu.  

    Berkaitan dengan praktik bayi tabung, pemerintah sebenarnya telah membuat ketetapan dalam pasal 16 UU Kesehatan No.23/1992 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 1992 yang isinya menetapkan inseminasi buatan hanya diperbolehkan pada suami istri yang sah, lalu menggunakkan sperma dan sel telur pasangan tersebut yang kemudian ditanam dalam rahim istri.

    Kisah Cristian Gonzales mualaf. (Istimewa/TribunJatim.com)

    Sementara itu, kisah lainnya, mengetahui anaknya gugur di tengah peperangan, ibu di Israel ingin mengambil sperma sang putra.

    Menurutnya, sang anak ingin melanjutkan keturunan kendati belum memiliki pasangan. 

    Di sisi lain, orangtua-orangtua ini juga mengeluhkan kelambatan proses pengambilan sperma yang dilakukan pemerintah Israel. 

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Pengalaman itu diungkap oleh Avi Harush.

    Suaranya bergetar saat mengingat momen dia mengetahui putranya yang berusia 20 tahun, Reef, tewas dalam pertempuran pada 6 April 2024 di Jalur Gaza.

    Sejumlah perwira militer yang datang ke rumahnya menawarkan sebuah pilihan kepadanya. Masih ada waktu untuk mengambil sperma Reef, apakah keluarga tertarik?

    Avi menjawab dengan cepat. Dia mengatakan bahwa putranya menjalani hidup dengan sepenuh hati. “Meskipun merasakan kehilangan yang sangat besar, kami memilih untuk hidup,” ujarnya sebagaimana dikutip BBC.

    “Reef menyukai anak-anak dan menginginkan anak sendiri, hal itu tidak diragukan lagi,” tambahnya.

    Reef tidak punya istri atau pacar. Namun saat Avi mulai menceritakan kisah putranya itu, beberapa perempuan menghubungi dan menawarkan untuk melahirkan anak buat Reef.

    Dia mengatakan, ide itu kini menjadi “misi hidupnya”.

    Keluarga tersebut termasuk di antara semakin banyak orang yang melakukan pembekuan sperma sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera.

    Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas. Sekitar 400 warga Israel juga tewas dalam perang tersebut.

    Menurut data Kementerian Kesehatan Israel, sejak 7 Oktober itu, hampir 170 pria muda – baik warga sipil maupun tentara telah diambil spermanya. Jumlah itu 15 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

    Berita Jatim dan viral internasional lainnya.

  • Siklus Perang Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi – Halaman all

    Siklus Perang Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi – Halaman all

    Siklus Gaza Kembali ke Awal: Bombardemen Israel, Kemarahan Hamas, Keterlibatan Houthi

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan situasi Jalur Gaza dilaporkan mirip pada situasi yang terjadi di awal-awal agresi militer Israel pasca-terjadinya serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 silam.

    Siklus kekerasan yang terjadi di Gaza ini seperti kembali ke titik awal saat Israel mulai membombardir dan memblokade wilayah kantung Palestina itu dari akses ke dunia luar.

    Manuver ini dibarengi dengan kemarahan Hamas yang meminta lembaga dan negara-negara internasional untuk bertindak dan tidak mendiamkan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan.

    Perkembangan situasi makin mirip ke awal perang genosida saat gerakan perlawanan Yaman, Ansarallah Houthi menyatakan kembali menerapkan blokade Laut Merah terhadap kapal-kapal berentitas Israel selama Israel mencegah akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza.

    Perkembangan ini terjadi di tengah kebuntuan negosiasi antara Hamas dan Israel mengenai kelanjutan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera dan tahanan.

    Hamas bersikeras, seperti apa yang sudah disepakati pada Januari terkait kesepakatan Tiga Tahap, kalau gencatan senjata saat ini harus sudah membahas Tahap II dengan poin-poin penarikan mundur pasukan Israel dan pembukaan akses secara penuh bantuan ke Gaza.

    Israel melanggar kesepakatan awal dan menginginkan perpanjangan Tahap I sambil terus meminta sandera Israel dibebaskan Hamas.

    Israel yang enggan melanjutkan negosiasi Tahap II kemudian melakukan sejumlah kejahatan perang dengan menerapkan ‘hukuman kolektif’ ke Gaza dengan memblokade bantuan masuk serta memutus akses listrik dan suplai air ke Gaza.

    Fase-fase ini diyakini, hanya masalah waktu sampai Israel kemudian mengirimkan lagi pasukannya ke Jalur Gaza untuk menuntaskan apa yang mereka gagal raih saat 15 bualn agresi.

    HANTAM BANGUNAN – Tangkap layar foto arsip Anadolu, Rabu (12/3/2025) yang menunjukkan serangan artileri Israel menghantam bangunan di Jalur Gaza. Israel mengindikasikan melanjutkan Perang Gaza yang terjeda gencatan senjata sekitar dua bulan sejak Januari 2025 untuk memerangi Hamas.

    Bombardemen Israel Targetkan Rafah, Khan Younis, dan Beit Lahia

    Seperti di awal perang, Israel secara bergelombang juga melakukan bombardemen ke sejumlah titik ke Jalur Gaza. 

    “Tiga warga Palestina lainnya terluka oleh penembakan artileri Israel di Jalur Gaza selatan pada Rabu (12/3/2025) meskipun ada perjanjian gencatan senjata,” kata petugas medis di Gaza dilansir Anadolu.

    Para saksi mengatakan tank-tank Israel menembakkan lebih dari 10 peluru ke kamp pengungsi Shabura di Rafah tengah.

    Petugas medis mengatakan tiga orang terluka dalam serangan itu dan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

    Penembakan Israel juga dilaporkan terjadi di bagian tenggara kota Deir al-Balah di Gaza tengah, tetapi belum ada informasi tersedia mengenai korban luka.

    Menurut para saksi, sejumlah warga Palestina mengungsi dari Khan Younis timur akibat tembakan tentara Israel ke arah tenda-tenda mereka di daerah tersebut.

    Serangan itu adalah pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku di Gaza pada bulan Januari, yang menghentikan perang brutal Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Meskipun ada gencatan senjata, otoritas lokal Gaza melaporkan pelanggaran gencatan senjata hampir setiap hari oleh tentara Israel.

    Pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa sedikitnya 137 orang telah tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada bulan November.

    SIAP PERANG LAGI – Tangkap layar khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan petempur Hamas dengan latar belakang peluncur roket. Brigade tempur Hamas dilaporkan bersiap melanjutkan perang Gaza seiring buntunya negosiasi gencatan senjata dengan Israel. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas: Israel Lakukan Kejahatan Perang

    Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengecam pemutusan pasokan listrik dan makanan Israel ke Jalur Gaza pada hari Rabu sebagai “kejahatan perang.”

    “Pemutusan pasokan listrik Israel yang terus-menerus ke Gaza, yang berlangsung lebih dari 16 bulan, dan pemutusan jaringan listrik terbatas yang baru-baru ini mengalirkan listrik ke pabrik desalinasi Deir al-Balah merupakan kejahatan perang yang berisiko menimbulkan bencana kelaparan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Hamas mengatakan penggunaan air dan makanan oleh Israel sebagai alat perang terhadap warga sipil “adalah bagian dari upaya sistematis untuk memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.”

    Hamas menuduh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberlakukan “hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap lebih dari dua juta warga Gaza.

    Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu, dalam langkah terbaru untuk memperketat blokade yang mencekik di daerah kantong Palestina tersebut meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

    Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengecam tindakan Israel tersebut sebagai “peringatan genosida”, dengan mengatakan bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih.

    Hal ini menyusul keputusan Israel lainnya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, yang memicu peringatan dari kelompok hak asasi manusia dan lokal tentang kembalinya kelaparan yang meluas bagi penduduk Palestina.

    Pada hari Selasa, Mohammad Thabet, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, mengatakan kalau Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik bagi daerah kantong itu sejak November lalu sebelum keputusan terbarunya untuk memutus aliran listrik ke daerah kantong itu.

    Hamas mengatakan penutupan Israel atas penyeberangan Gaza dan pemblokiran pasokan makanan dan medis merupakan “pelanggaran berat” terhadap kesepakatan gencatan senjata Gaza dan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.”

    Hamas mendesak PBB, organisasi kemanusiaan, dan negara-negara Arab untuk bertindak cepat untuk menghentikan “kejahatan biadab ini,” mencabut blokade, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel di hadapan keadilan internasional.

    Lebih dari 48.500 orang telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu dihentikan sementara berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

    Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman menembakkan rudal hipersonik ke wilayah pendudukan Israel. (mna/tangkap layar)

    Campur Tangan Houthi

    Situasi Gaza mirip pada awal perang saat Kelompok Houthi Yaman mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan melanjutkan larangan lintas semua kapal Israel di Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab al-Mandab.

    Blokade Laut ini dilakukan Houthi setelah batas waktu empat hari yang mereka berikan kepada Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, berakhir.

    Pernyataan itu disampaikan melalui pidato yang disiarkan televisi oleh juru bicara militer Houthi Yahya Saree yang diposting di akun X miliknya.

    Beberapa jam sebelumnya, Kabinet Houthi yang tidak diakui berkumpul di Sanaa untuk membahas ultimatum empat hari yang diberikan kepada Tel Aviv, menurut kantor berita Saba yang dikelola Houthi.

    Pernyataan itu menegaskan kesiapan pasukannya untuk menyerang kapal-kapal Israel jika bantuan tidak mencapai Gaza sesuai batas waktu, menandakan kesiapan semua sektor pemerintah terhadap potensi perkembangan dan dampak yang timbul dari sikap solidaritas dengan Palestina ini, kantor berita itu melaporkan.

    Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menegaskan pada hari Senin bahwa pasukannya “siap dan siaga” untuk bertindak melawan Israel setelah batas waktu berakhir.

    “Setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komandan Abdul Malik al-Houthi bagi para mediator untuk memaksa musuh Israel membuka kembali penyeberangan dan mengizinkan bantuan ke Gaza—dan mengingat kegagalan para mediator untuk mencapai hal ini—Angkatan Bersenjata Yaman mengonfirmasi dimulainya kembali larangan bagi semua kapal Israel di zona operasional yang ditentukan, meliputi Laut Merah, Laut Arab, Bab al-Mandab (Selat), dan Teluk Aden,” kata Saree.

    Ia memperingatkan bahwa “setiap kapal Israel yang mencoba melanggar larangan ini akan menjadi sasaran di dalam wilayah operasional yang diumumkan,” dan menambahkan bahwa pembatasan akan terus berlaku “hingga penyeberangan ke Gaza dibuka kembali dan bantuan, makanan, dan obat-obatan diizinkan masuk.”

    Israel belum mengomentari ancaman Houthi.

    Langkah ini dilakukan setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata Gaza selama 42 hari pada tanggal 1 Maret yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS. 

    Setelah itu, Israel menolak untuk memasuki fase kedua—yang mengharuskan penghentian perang sepenuhnya—dan malah menutup kembali semua penyeberangan ke Gaza, sehingga menghalangi bantuan sejak tanggal 8 Maret.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang tahap awal untuk mengamankan lebih banyak pembebasan sandera tanpa memenuhi komitmen yang lebih luas, sebuah taktik yang menurut para kritikus akan menarik hati kelompok garis keras dalam koalisinya.

    Sementara itu, kelompok Palestina Hamas berkeras mematuhi ketentuan kesepakatan, mendesak para mediator untuk meluncurkan pembicaraan tahap kedua demi penarikan penuh Israel dan berakhirnya perang.

    Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap target-target Israel dan kapal-kapal kargo yang terkait dengan Israel, terkadang menyerang Israel secara langsung dengan rudal dan pesawat nirawak, termasuk Tel Aviv, sebagai “solidaritas dengan Gaza.”

    Israel menanggapi dengan serangan udara terhadap lokasi-lokasi militer yang diduga milik Houthi di Yaman hingga gencatan senjata Gaza menghentikan pertukaran tersebut pada tanggal 19 Januari.

     

    (oln/anadolu/*)

     

  • Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Bernegosiasi Langsung dengan AS – Halaman all

    Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Bernegosiasi Langsung dengan AS – Halaman all

    Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Negosiasi Langsung dengan AS

    TRIBUNNEWS.COM – Pengakuan pihak Amerika Serikat (AS) kalau mereka sudah melakukan kontak langsung dengan gerakan Hamas rupanya tidak hanya membuat geram pihak Israel, namun juga pihak Otoritas Palestina (PA).

    Sebagai catatan, PA merupakan unsur utama dari Kepresidenan Palestina.

    Pada Selasa (11/3/2025), Kepresidenan Palestina mengatakan pihaknya mengutuk kontak Hamas dengan pihak asing tanpa mandat nasional.

    Pihak asing yang dimaksud adalah utusan AS untuk urusan sandera, Adam Boehler.

    Presidensi Palestina menilai, kontak Hamas dengan AS, tanpa koordinasi, merupakan bentuk pengabaian terhadap otoritas.

    “Presidensi Palestina menambahkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: “Kami menganggap kontak-kontak ini sebagai pengalih perhatian dari posisi Palestina”,” kata laporan Khaberni, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Presidensi Palestina bahkan menilai komunikasi yang dilakukan Hamas dengan AS ini melanggar hukum Palestina.

    “Hukum Palestina mengkriminalisasi komunikasi dengan entitas asing,” kata pernyataan itu.

    Personel keamanan Otoritas Palestina di Jenin, Samaria utara, Tepi Barat yang diduduki Israel pada 16 Desember 2024. (Foto oleh Nasser Ishtayeh/Flash90.)

    Seputar PA

    Otoritas Palestina (PA) , badan pemerintahan daerah otonomi Palestina di Tepi Barat. 

    Didirikan pada tahun 1994 sebagai bagian dari Perjanjian perdamaian Oslo Agreement (Perjanjian Oslo) antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), PA juga memiliki kewenangan pemerintahan de jure atas keseluruhan Jalur Gaza, tetapi tidak menjalankan kontrol de facto di sana sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih kendali wilayah tersebut dengan paksa. 

    “Meskipun PA, hingga saat itu, demokratis, Presiden Mahmoud Abbas sejak itu memerintah dengan dekrit dan menunda pemilihan umum tanpa batas waktu. Pada tahun 2011, PA telah membangun lembaga-lembaga untuk negara yang berfungsi, tetapi kemudian mengalami krisis keuangan berulang kali di bawah tekanan dari Israel dan negara-negara lain,” tulis ulasan britannica.

    PA didirikan setelah bertahun-tahun permusuhan dengan pendudukan Israel. 

    Pertemuan rahasia yang diadakan di Norwegia pada tahun 1993 antara PLO dan Israel menyebabkan penandatanganan Deklarasi Prinsip bersejarah (Kesepakatan Oslo), di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling pengakuan dan persyaratan di mana fungsi pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza—yang diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967—akan secara progresif diserahkan kepada dewan Palestina.

    Selama waktu itu—dalam apa yang secara umum dikenal sebagai proses Oslo—Israel dan Palestina harus merundingkan perjanjian damai permanen untuk menyelesaikan status akhir wilayah ini.

    Perjanjian antara kedua belah pihak menyerukan Otoritas Palestina (PA) untuk mengambil kendali atas sebagian besar wilayah berpenduduk di wilayah yang diduduki.

    Keamanan untuk wilayah tersebut akan berada di tangan polisi Palestina, meskipun warga Israel akan dijamin kebebasan bergerak.

    Beberapa kelompok militan Palestina, khususnya Hamas , mengecam perjanjian damai tersebut.

    Administrasi PA

    PA diatur oleh konstitusi sementara yang dikenal sebagaiUndang-Undang Dasar, yang dapat diubah oleh badan legislatif dengan mayoritas dua pertiga.

    Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun, dengan batas dua masa jabatan.

    Presiden adalah panglima tertinggi pasukan keamanan, mengelola hubungan luar negeri , memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang, dan dapat mengeluarkan dekrit ketika badan legislatif sedang tidak bersidang. Perdana menteri , yang ditunjuk oleh presiden, dan dewan menteri memegang otoritas eksekutif utama, dengan kepercayaan dari Dewan Legislatif Palestina (PLC). 

    PLC terdiri dari 132 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Menurut amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2005, pemilihan umum tahun 2006 menggunakan sistem perwakilan mayoritas campuran dan proporsional .

    Hal ini mengakibatkan hasil yang kontroversial, yaitu Hamas memenangkan 74 kursi meskipun memperoleh 44 persen suara (melawan 41 persen suara Fatah, unsur utama PA ).

    Pada tahun 2007 Undang-Undang Dasar diamandemen untuk menjadikan sistem tersebut sepenuhnya proporsional.

    Sejumlah kursi, yang ditetapkan oleh keputusan presiden, dialokasikan untuk orang Kristen, dan partai politik harus memasukkan sejumlah perempuan dalam daftar mereka, termasuk satu dari tiga posisi teratas.

    Di tengah gesekan faksional Fatah-Hamas pada tahun 2007, Presiden Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat, dan setelah itu ia memerintah dengan dekrit.

    SAYAP MILITER HAMAS – Personel Brigade Al Qassam, Sayap Militer Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, dalam sebuah parade militer di Jalur Gaza beberapa waktu lalu. Hamas membantah menyetujui usulan AS untuk memperpanjang gencatan senjata dan menyerukan Israel untuk melanjutkan negosiasi Tahap II gencatan senjata di mana pasukan Israel harus menarik diri dari Gaza dan membuka akses masuk bantuan kemanusiaan. (RNTV/TangkapLayar)

    Pertemuan Hamas dan AS

    Terkait hasil pertemuan Hamas dan AS, gerakan Hamas dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.

    Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler.

    Ketika diawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.

    Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.

    Menurut Boehler, Hamas menyarankan hal yang “relatif masuk akal dan bisa dilakukan”.

    “Mereka menyarankan pertukaran semua tahanan. Jadi, semua sandera kita saat ini ditukar dengan beberapa tahanan. Kami tidak tertarik dengan hal itu,” ujar Boehler dikutip dari All Israel News.

    Kemudian, dia mengungkapkan keinginan Hamas untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang.

    “Dan mereka menyarankan gencatan senjata lima hingga sepuluh tahun, dan Hamas akan meletakkan semua senjata, dan AS akan membantu, serta negara-negara lain, memastikan tidak ada terowongan,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengklaim Hamas tidak akan terlibat dalam urusan politik.

    “Dan saya pikir itu bukan tawaran awal yang buruk,” kata Boehler.

    Bantahan Hamas

    Meski demikian, Al Aarbi Al Jadeed pada hari Senin melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya.

    Laporan itu didasarkan pada pernyataan juru bicara Hamas.

    Jubir itu mengatakan para pejabat Hamas sudah berkata kepada Boehler bahwa mereka tak akan bersedia meletakkan senjata, bahkan saat pembentukan negara Palestina.

    Mengenai pembicaraan AS-Hamas, Boehler membantah bahwa hal itu tidak diketahui oleh Israel.

    “Tindakan saya dikoordinasikan dengan Israel, bahkan meski mungkin ada beberapa yang tidak. Tindakan itu terkoordinasi.”

    Menurut Boehler, tujuan tindakannya bukan untuk “meminggirkan” Israel.

    Meski demikian, dia mengakui bahwa ada beberapa pihak di Israel yang meragukan ketulusan tindakannya. Mereka takut bahwa tindakannya hanya ditujukan untuk mengamankan warga AS yang disandera Hamas.

    Dia berkata keluarga sandera Israel khawatir pembebasan warga AS akan diutamakan, bukan warga Israel.

    “Jadi, Presiden AS sudah sangat jelas, sangat jelas di akun [media sosial] Truth Social bahwa yang dibebaskan semua sandera,” ucap dia.

    Dia mengaku berupaya memulangkan semua sandera yang masih ada di Gaza.

    “Dia (Donald Trump) pria yang bisa dipegang kata-katanya. Itu salah satu alasan saya bekerja pada Presiden.”

    Boehler juga mengaku diperintahkan Trump untuk terus bekerja hingga semua sandera bisa pulang.

    Lalu, dia mengatakan AS berencana menghadiri negosisasi di Qatar.

    “Akan di sana. Rekan saya, Steve Witkoff, adalah negosiator yang luar biasa, dan kami bekerja dengan erat bersama-sama, dia akan pergi ke sana.”

    Sementara itu, Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengirimkan delegasi ke Qatar guna membahas perpanjangan gencatan senjata.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu mengatakan delegasi itu dikirim untuk memajukan perkembangan negosiasi.

    Sebelumnya, Hamas telah bertemu dengan pejabat Mesir di Qatar untuk membahas tahap kedua gencatan senjata dengan Israel.

    Juru bicara Hamas, Abdel Latif Al Qanoua, mengatakan ada sinyal-sinyal positif mengenai negosiasi tahap kedua.

    Dikutip dari Al Jazeera, gencatan tahap pertama berakhir 1 Maret. Selama enam minggu gencatan, ada pertukaran 25 sandera Israel dengan 1.800 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Israel mengaku ingin tahap pertama diperpanjang hingga pertengahan April.

    Israel menolak beralih ke tahap dua. Jika tahap dua terwujud, perang akan diakhiri dan semua pasukan Israel ditarik mundur dari Gaza.

    (*)

  • Media Israel Ngamuk Serang Mesir, Lampu Hias Sosok Jubir Al Qassam Beredar Luas Saat Ramadan – Halaman all

    Media Israel Ngamuk Serang Mesir, Lampu Hias Sosok Jubir Al Qassam Beredar Luas Saat Ramadan – Halaman all

    Media Israel Ngamuk Serang Mesir, Lampu Hias Sosok Jubir Al Qassam Beredar Luas

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth menyerang Mesir dalam sebuah laporan.

    Hal itu lantaran beredar luasnya di pasar Mesir produk-produk bertema perlawanan Palestina.

    Benda-benda di pasar Mesir itu antara lain lampu-lampu hias sosok Abu Obeidah, juru bicara Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas.

    Selain itu, beredar pula produk kurma bertuliskan nama Palestina di pasar-pasar Mesir.

    Surat kabar itu mencatat kalau Mesir merayakan Ramadan tahun ini di tengah tantangan yang sulit.

    Situasi sulit itu, klaim laporan tersebut, lantaran negara itu tidak hanya menghadapi tugas menengahi antara Israel, Hamas, dan rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk Jalur Gaza, tetapi juga menderita krisis ekonomi yang parah.

    Surat kabar tersebut mencatat kalau tema seputar perang di Jalur Gaza dan dukungan Mesir terhadap Palestina “tidak absen” dari pasar-pasar Ramadan di Mesir.

    LAMPU HIAS HAMAS – Lampu hias atau lentera penghias yang di jual di pasar-pasar Ramadan di Mesir. Media Israel menyoroti hal ini sebagai bentuk perlawanan Mesir terhadap pendudukan Israel dengan memberi dukungan terhadap Hamas.

    “Hal itu tampak, di mana bendera-bendera Palestina dapat ditemukan tergantung di antara dekorasi-dekorasi Ramadan di jalan-jalan dan pasar-pasar, selain dari kurma-kurma yang diberi nama-nama seperti “Tolak Pengungsian,” “Kurma Arab Gaza,” “Kurma Rafah Mesir,” dan “Kurma Rafah Arab”,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Rabu (12/3/2025)

    Surat kabar Israel itu menambahkan kalau lentera (lampu hias) Ramadan menjadi semakin populer tahun ini, khususnya yang menampilkan gambar Abu Obeida, juru bicara sayap militer Hamas, yang dijual di pasar-pasar Mesir.

    Yedioth Ahronoth mencatat kalau kurma merupakan tradisi Ramadan, di mana orang-orang yang berpuasa memakannya setiap hari saat berbuka puasa.

    Laporan menjelaskan kalau negara-negara Arab merupakan salah satu penghasil dan pengekspor kurma terkemuka di dunia, tetapi Israel juga merupakan pelopor dalam mengekspor varietas kurma Medjool.

    Surat kabar itu juga menyoroti kalau kampanye media sosial di dunia Arab mendesak umat Islam untuk menghindari berbuka puasa dengan kurma asal Israel.

    “Boikot ini menjadi sebuah tantangan bagi industri kurma Israel di pasar Arab,” kata laporan itu.

    PRESIDEN MESIR – Tangkapan layar YouTube Kepresidenan Republik Arab Mesir pada Rabu (12/2/2025). Foto ini menunjukkan al-Sisi memimpin sesi ke-42 Kepala Negara dan Pemerintahan Badan Pembangunan Uni Afrika (NEPAD) pada 11 Februari 2025. (Tangkapan layar YouTube Kepresidenan Republik Arab Mesir)

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia

    Terkait dukungan Mesir terhadap Gaza, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan kalau umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza, karena ini merupakan kehilangan bagi seluruh umat manusia.

    Berbicara pada pertemuan puncak Arab luar biasa kemarin, yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan masalah Palestina, ia mengatakan serangan terhadap Gaza telah meninggalkan noda dalam sejarah manusia, yang ditandai oleh kebencian, ketidakmanusiaan dan tidak adanya keadilan.

    “Anak-anak dan perempuan di Gaza, yang telah kehilangan keluarga mereka dan melihat puluhan ribu orang terbunuh atau menjadi yatim piatu, memandang dengan mata penuh harap akan pemulihan perdamaian yang adil dan abadi,” tambahnya.

    KTT tersebut diselenggarakan atas permintaan Palestina untuk mengoordinasikan posisi dan menyatukan perspektif dalam menanggapi tantangan serius yang dihadapi perjuangan Palestina. 

    Pembahasannya meliputi konsensus Arab mengenai rencana rekonstruksi Gaza tanpa menggusur penduduknya dan memastikan gencatan senjata.

    Pertemuan tersebut juga membahas peran Palestina dalam memerintah Gaza, menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, dan berupaya mewujudkan solusi dua negara — yang mengarah pada diakhirinya pendudukan dan pembentukan negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

     

     

     

  • Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Hamas Berhenti Pakai HP – Halaman all

    Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Hamas Berhenti Pakai HP – Halaman all

    Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Para Pentolan Hamas Matikan HP

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) berpotensi melakukan “pembunuhan tingkat tinggi” terhadap tokoh-tokoh penting organisasi perlawanan Palestina jika upaya mediasi mengenai tahap kedua gencatan senjata atau perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, gagal.

    Israel juga berpotensi melakukan operasi komando di daerah berpenduduk di Gaza jika negosiasi gagal, tulis laporan media Al-Akhbar, dilansir Ynet, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Media Lebanon itu mengutip sumber-sumber Palestina dalam laporannya.

    Para narasumber itu, seperti ditulis Al-Akhbar, menekankan kalau pembunuhan tokoh penting dan operasi komando Israel tersebut dapat menyebabkan eskalasi dan memanasnya situasi saat ini secara bertahap.

    Sumber dari organisasi perlawanan Palestina juga mengatakan kalau sayap militer mereka telah menginstruksikan anggotanya untuk mengambil “tindakan pencegahan keamanan yang diperlukan”.

    Satu di antara langkah preventif tersebut adalah berhenti menggunakan handphone, atau komunikasi nirkabel lainnya.

    “Sayap militer gerakan Palestina juga menginstruksikan untuk menanggapi ancaman musuh (Israel) dengan serius,” tulis laporan seperti dilansir Ynet.

    Laporan Al-Akhbar mengklaim kalau komunikasi telepon para anggota Hamas sudah dimatikan di tengah buntunya perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata.

    BALAS ANCAMAN ISRAEL – Abu Obeida, juru bicara militer Brigade Al-Qassam membalas ancaman Israel yang mengultimatum untuk menyetujui tawaran AS soal perpanjangan gencatan senjata. Qassam menyatakan Israel berisiko membunuh sandera mereka sendiri yang ada di tangan Hamas. (Foto: rekaman video)

    Seruan Hamas untuk Jihad

    Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Obeida, pada Kamis pekan lalu merilis rekaman wawancara di mana ia menyebut Ramadan sebagai “bulan jihad.”

    “Perlawanan Palestina menyampaikan pendiriannya kepada dunia dan para mediator mengenai klausul perjanjian gencatan senjata – mulai dari waktu pembebasan sandera hingga jumlah sandera yang dibebaskan dan memastikan pembebasan mereka secara aman dan terorganisasi,” katanya.

    “Meskipun Israel berupaya berbohong, kami tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut sebagai bentuk penghormatan atas darah para martir kami dan janji kepada para mediator,” lanjutnya.

    “Israel telah mengabaikan banyak komitmennya terkait bantuan kemanusiaan, kebebasan bergerak bagi warga Gaza, dan terus melakukan kejahatannya baik di Jalur Gaza maupun di wilayah itu sendiri,” katanya.

    ANGGOTA BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Rabu (12/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (8/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam berdiri sebelum menyerahkan berkas kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) selama pertukaran tahanan ke-5 pada Sabtu (8/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza, dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Putaran Baru Perundingan Gencatan Senjata Gaza Telah Dimulai

    Dalam perkembangan terbaru, Hamas mengumumkan dimulainya putaran baru perundingan gencatan senjata dengan Israel pada Selasa malam.

    Hamas menyatakan optimisme kalau perundingan tersebut dapat menghasilkan “kemajuan nyata” menuju tahap kedua perundingan.

    Kelompok ini menyatakan harapannya untuk kemajuan menuju tahap kedua negosiasi.

    Pejabat senior Hamas Abdel Rahman Shadid membuat pernyataan ini dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di platform digital resmi gerakan tersebut.

    “Hamas memulai babak baru perundingan gencatan senjata hari ini,” kata Shadid, menekankan komitmen kelompok tersebut untuk terlibat “dengan penuh tanggung jawab dan sikap positif,” termasuk dalam hubungannya dengan utusan sandera AS, Adam Boehler.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    “Kami berharap putaran ini menghasilkan langkah konkret menuju dimulainya fase kedua perundingan, yang menyiapkan panggung untuk menghentikan agresi, mengamankan penarikan pendudukan (Israel) dari Gaza, dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan,” tambahnya.

    Minggu lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza, termasuk lima warga Amerika, tanpa sepengetahuan Israel.

    Menurut perkiraan Israel, 59 sandera Israel masih berada di Gaza, dengan 24 orang diyakini masih hidup. 

    Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, di mana laporan hak asasi manusia menunjukkan kejadian-kejadian penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dan pengabaian medis, yang menyebabkan banyak kematian.

    Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Qatar, sedang berlangsung di Doha. 

    Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda langkah ke tahap kedua perjanjian Gaza, yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan dan mengamankan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.

    Tahap pertama perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan AS, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.

    Netanyahu belum melaksanakan tahap kedua, memprioritaskan pembebasan lebih banyak sandera Israel sambil menunda komitmen untuk menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza.

    Pada tanggal 8 Maret, Netanyahu mengklaim Hamas telah menolak usulan AS untuk gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan dan Paskah Yahudi. 

    Sementara itu, bantuan kemanusiaan ke Gaza diblokir pada tanggal 2 Maret, yang memperburuk krisis kemanusiaan.

    Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang — sebagian besar wanita dan anak-anak — telah tewas di Gaza selama operasi militer Israel. 

    Konflik tersebut sempat terhenti sementara selama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada bulan Januari.

    Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Selain itu, Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan militernya di daerah kantong tersebut.

     

    (oln/ynet/*)