Xcloud.id

Negara: Jalur Gaza

  • UNRWA Buka 130 Sekolah Darurat, Bantu 47.000 Anak Gaza Belajar di Tengah Perang – Halaman all

    UNRWA Buka 130 Sekolah Darurat, Bantu 47.000 Anak Gaza Belajar di Tengah Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) membuka 130 pusat pendidikan darurat di seluruh Jalur Gaza.

    Pengumuman itu, diungkap Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini lewat akun X miliknya pada Sabtu (15/3/2025).

    Dalam cuitannya, Lazzarini mengungkap bahwa UNRWA telah membuka 130 sekolah darurat bagi 74.000 anak di seluruh Jalur Gaza.

    “Lebih dari 270.000 anak laki-laki dan perempuan telah mendaftar dalam program pendidikan UNRWA. Mereka menerima pembelajaran dasar dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan sains,” katanya, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

    Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan peran UNRWA, yang merupakan penyedia layanan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial terbesar di Gaza.

    Dengan dibukanya layanan pendidikan darurat ini, diharap dapat menghindari hilangnya generasi anak-anak Palestina.

    Selain itu, tujuan dari dibukanya layanan ini agar anak-anak Gaza tetap bisa mendapatkan akses pendidikan lebih baik meski harus berjuang di tengah perang.

    “Pendidikan mengembalikan harapan bagi anak-anak Gaza dan membantu mereka pulih, pendidikan juga membantu anak-anak mengatasi trauma yang tak terbayangkan,” ujar Lazzarini.

    Meskipun pusat pembelajaran telah dibuka kembali, Lazzarini mengakui adanya tantangan besar di masa depan.

    Salah satu masalah terbesar yang dihadapi, yakni banyak sekolah rusak parah akibat serangan militer atau kekurangan dana untuk renovasi.

    Menurut Badan PBB, saat ini, lebih dari 95 persen dari 564 gedung sekolah di Gaza telah rusak, sekitar 88 persen memerlukan rekonstruksi yang signifikan.

    Hal ini, bisa menjadi semakin sulit jika tidak ada investasi besar dalam pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur Pendidikan.

    Selain itu, akses terbatas terhadap buku pelajaran, teknologi, dan bahan ajar lainnya juga menjadi hambatan besar lainnya yang menghambat Pendidikan di Gaza.

    Segala upaya mulai dilakukan pemerintah dan lembaga pendidikan di Gaza, termasuk berjuang keras untuk mendapatkan sumber daya yang cukup.

    Demi memastikan puluhan ribu anak Gaza dapat mengakses Pendidikan yang layak.

    Anak Gaza Belajar di bawah Reruntuhan

    Serangan brutal tentara Zionis selama setahun terakhir, telah membuat anak-anak Gaza tidak bisa bersekolah dengan normal.

    Ini karena sekolah-sekolah dihancurkan atau diubah menjadi tempat penampungan bagi keluarga-keluarga yang mengungsi.

    Imbasnya, sebanyak 39.000 pelajar di Gaza pada tahun lalu tidak dapat mengikuti ujian akhir mereka di bidang pendidikan sekolah, yang dikenal sebagai Tawjihi.

    Meski begitu, menyambut tahun ajaran baru 2025, Jalur Gaza akhirnya kembali membuka akses belajar-mengajar setelah gencatan senjata pada 19 Januari disepakati.

    Pihak berwenang Gaza mulai mempersiapkan dimulainya kembali tahun ajaran baru, yang secara resmi dimulai pada 24 Februari.

    Sejumlah pelajar Palestina terlihat di luar sebuah tenda yang diubah menjadi ruang kelas kecil untuk mengajar anak-anak pengungsi di sebuah tempat penampungan sementara di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah

    Adalah Abu Mustafa, yang merupakan seorang pengajar di Gaza.

    Meski sekolah Mustafa didirikan di atas reruntuhan di bawah tenda. Namun Sekolah dadakannya adalah salah satu dari sedikit pilihan yang tersisa bagi anak-anak di lingkungannya.

    Dengan sumber daya yang terbatas, Abu Mustafa mengajar pelajaran dasar termasuk pelajaran agama, berusaha membuat murid-muridnya tetap terlibat meskipun pemboman terus-menerus.

    Pelajaran Abu Mustafa lebih dari sekadar kurikulum.

    Mustafa turut membantu masyarakat Gaza, yang miskin dan menderita pengangguran tinggi jauh sebelum perang meletus.

    Cara ini dilakukan agar anak-anak Gaza bisa kembali mengakses pendidikan yang layak.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Times Square New York Dibanjiri Demonstran, Tuntut Pembebasan Aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil – Halaman all

    Times Square New York Dibanjiri Demonstran, Tuntut Pembebasan Aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pengunjuk rasa memadati Times Square di jantung kota New York pada Sabtu (15/3/2025) sore waktu setempat, menuntut pembebasan aktivis pro-Palestina serta mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia, Mahmoud Khalil (30).

    Mengutip Newsweek, puluhan hingga ratusan pengunjuk rasa berkumpul dalam demonstrasi yang diorganisir oleh beberapa kelompok, termasuk The People’s Forum, ANSWER Coalition, dan New York Party of Socialism and Liberation.

    Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Bebaskan Mahmoud Khalil” serta melambaikan bendera Palestina sambil berbaris di jalan-jalan.

    Mereka meneriakkan slogan seperti “Bebaskan, Bebaskan, Bebaskan Palestina” dan “ICE Tidak Diterima di Sini.”

    Sebelumnya, Mahmoud Khalil ditangkap pada 8 Maret oleh petugas imigrasi berpakaian preman.

    Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti ia berstatus penduduk tetap di Amerika Serikat.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menuduh Khalil terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Hamas.

    Namun, pengacara Khalil menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

    PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar YouTube Al Jazeera English pada 13 Maret 2025, menampilkan foto Mahmoud Khalil dalam sebuah aksi protes pada Juni 2024. Aksi protes di New York, demonstran meminta pembebasan Mahmoud Khalil, aktivis pro-Palestina pemegang kartu hijau yang terancam dideportasi. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English – The Take)

    Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan mahasiswa, serta memicu perdebatan tentang hak untuk berunjuk rasa, kebebasan berbicara, advokasi politik, dan status imigrasi.

    Pemindahan Khalil secara tiba-tiba dari New York ke Louisiana semakin memperuncing perdebatan mengenai kebebasan sipil dan proses hukum yang adil.

    Sejak penangkapannya, aksi protes telah terjadi di New York dan berbagai kota lain, termasuk Washington, D.C.

    Sebuah petisi yang menuntut pembebasan Khalil telah mengumpulkan lebih dari 3,4 juta tanda tangan.

    Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya berjanji akan menindak tegas pengunjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus, menyebut penangkapan Khalil sebagai awal dari serangkaian tindakan serupa yang akan datang.

    Trump juga berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.

    Selain itu, ia mengungkapkan rencana untuk mengambil alih Jalur Gaza dan membangunnya kembali.

    Tahun lalu, perang antara Israel dan Hamas menjadi isu yang memicu ketegangan di kampus-kampus, termasuk Universitas Columbia, tempat Khalil menempuh pendidikan pascasarjana.

    Isu ini sempat menyebabkan bentrokan antara mahasiswa pro-Palestina dan pro-Israel, yang berujung pada intervensi serta peningkatan kehadiran polisi di kampus.

    Sebagai tanggapan, beberapa penyelenggara protes saat itu dikenai sanksi disipliner, termasuk pencabutan gelar akademik dan penangguhan kuliah.

    Mengutip The Guardian, Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia. 

    Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.

    Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel. 

    Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.

    Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.

    Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

    Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan pembatasan perjalanan menyeluruh bagi warga negara dari puluhan negara sebagai bagian dari larangan baru, mengutip Reuters, Sabtu (15/3/2025).

    Memo tersebut mencantumkan total 41 negara yang dibagi menjadi tiga kelompok terpisah. Kelompok pertama yang terdiri dari 10 negara, termasuk Afghanistan, Iran, Suriah, Kuba, dan Korea Utara, akan ditetapkan untuk penangguhan visa penuh.

    Pada kelompok kedua, lima negara — Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, dan Sudan Selatan — akan menghadapi penangguhan sebagian yang akan memengaruhi visa turis dan pelajar serta visa imigran lainnya, dengan beberapa pengecualian.

    Pada kelompok ketiga, total 26 negara yang mencakup Belarus, Pakistan, dan Turkmenistan, akan dipertimbangkan untuk penangguhan sebagian penerbitan visa AS jika pemerintah mereka “tidak melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dalam waktu 60 hari”, kata memo tersebut.

    Seorang pejabat AS memperingatkan, mungkin ada perubahan pada daftar tersebut dan bahwa daftar tersebut belum disetujui oleh pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    The New York Times pertama kali melaporkan daftar negara tersebut.

    Langkah tersebut mengingatkan kembali pada larangan masa jabatan pertama Presiden Donald Trump terhadap pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim, sebuah kebijakan yang mengalami beberapa iterasi sebelum ditegakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari yang mengharuskan pemeriksaan keamanan intensif terhadap setiap orang asing yang ingin masuk ke AS untuk mendeteksi ancaman keamanan nasional.

    Perintah tersebut mengarahkan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara yang perjalanannya harus ditangguhkan sebagian atau seluruhnya sebelum 21 Maret karena “informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang.”

    Arahan Trump merupakan bagian dari tindakan keras imigrasi yang ia luncurkan pada awal masa jabatan keduanya.

    Ia memaparkan rencananya dalam pidatonya pada Oktober 2023, berjanji untuk membatasi orang-orang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan “tempat mana pun yang mengancam keamanan kita.”

    Daftar Negara yang bakal masuk dalam daftar pembatasan masuk AS, seperti dilansir Reuters:

    Afghanistan
    Kuba
    Iran
    Libya
    Korea Utara
    Somalia
    Sudan
    Syria
    Venezuela
    Yaman

    rencana pembatasan visa sebagian (turis, pelajar bisa terkena dampak)

    Eritrea
    Haiti
    Laos
    Myanmar
    Sudan Selatan

    rencana pembatasan sebagian jika tak mampu mengatasi kekurangannya:

    Angola
    Antigua and Barbuda
    Belarus
    Benin
    Bhutan
    Burkina Faso
    Cabo Verde
    Kamboja
    Kamerun
    Chad
    Republik Demokratik Kongo
    Dominika
    Guinea Ekuatorial
    Gambia
    Liberia.

    (dce)

  • Israel Tolak Tawaran Hamas Bebaskan Sandera AS-Israel

    Israel Tolak Tawaran Hamas Bebaskan Sandera AS-Israel

    Tel Aviv –

    Israel menolak tawaran kelompok Hamas yang menyatakan siap membebaskan seorang sandera warga Amerika-Israel jika Tel Aviv memulai perundingan untuk tahap kedua dalam gencatan senjata Gaza, menuju akhir perang secara permanen. Tel Aviv menyebut tawaran itu sebagai “perang psikologis”.

    Hamas dalam pernyataannya pada Jumat (14/3) mengajukan tawaran untuk membebaskan seorang sandera warga negara Amerika-Israel bernama Edan Alexander, seorang tentara Israel berusia 21 tahun yang berasal dari New Jersey, AS, dan menyerahkan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda lainnya.

    Tawaran itu disampaikan Hamas setelah menerima proposal dari mediator untuk negosiasi tahap kedua gencatan senjata yang terhenti.

    Pertempuran di Jalur Gaza berhenti sejak 19 Januari lalu ketika tahap pertama gencatan senjata diberlakukan. Namun ketika tahap pertama berakhir pada 2 Maret lalu, Israel dan Hamas gagal menyetujui dimulainya tahap kedua, yang memicu kegagalan perundingan dan blokade Israel terhadap Jalur Gaza.

    Israel telah menawarkan untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata Gaza hingga April, proposal yang didukung oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Namun Hamas bersikeras melanjutkan pembebasan sandera hanya jika tahap kedua dimulai, yang mewajibkan Israel membahas penarikan pasukan dan diakhirinya perang secara permanen — tuntutan utama Hamas.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025), menyebut tawaran Hamas untuk membebaskan Alexander sebagai “manipulasi dan perang psikologis”.

    “Meskipun Israel telah menerima proposal Witkoff, Hamas tetap pada penolakannya dan tidak bergerak sedikitpun,” sebut kantor Netanyahu.

    Disebutkan juga bahwa Netanyahu akan menggelar rapat dengan jajaran kabinetnya pada Sabtu (15/3) malam untuk membahas situasi penyanderaan dan memutuskan langkah selanjutnya.

    Sebelumnya dilaporkan bahwa AS melakukan pembicaraan langsung dengan Hamas membahas pembebasan sandera, terutama Alexander. Witkoff menyebut pembebasan Alexander sebagai “prioritas utama”.

    Dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa persetujuan kelompok mereka untuk membebaskan sandera Amerika-Israel dan empat jenazah sandera lainnya menjadi persyaratan saat dimulainya perundingan membahas tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    “Kami bekerja sama dengan para mediator agar perjanjian itu berhasil dan memaksa pendudukan untuk menuntaskan semua fase perjanjian. Persetujuan Hamas untuk membebaskan Edan Alexander bertujuan mendorong penyelesaian fase-fase perjanjian,” ucap juru bicara Hamas, Abdel-Latif Al-Qanua kepada Reuters.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Usul Gencatan Senjata Gaza Diperpanjang, Beri Peringatan ke Hamas

    AS Usul Gencatan Senjata Gaza Diperpanjang, Beri Peringatan ke Hamas

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata di Jalur Gaza setelah Ramadan dan Paskah. Washington juga memperingatkan Hamas bahwa akan ada harga mahal yang harus dibayar, jika mereka tidak membebaskan sandera sebelum batas waktu yang semakin dekat.

    “Presiden (AS Donald) Trump telah memperjelas bahwa Hamas harus segera membebaskan sandera, atau membayar harga yang mahal,” ucap Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025).

    Proposal yang diajukan AS pada Rabu (12/3) waktu setempat, menyatakan bahwa Hamas harus membebaskan para sandera yang masih hidup dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, berdasarkan formula yang telah disepakati sebelumnya.

    Proposal itu juga mengatur perpanjangan tahap pertama gencatan senjata untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

    Pada saat yang sama, menurut pernyataan Witkoff dan Dewan Keamanan Nasional, AS akan berupaya mencapai solusi yang langgeng untuk perang Gaza.

    Witkoff mengatakan bahwa Qatar dan Mesir, yang selama ini menjadi mediator bersama dengan AS, telah memberitahu Hamas soal usulan itu harus segera dilaksanakan dan agar seorang sandera berkewarganegaraan ganda AS-Israel, Edan Alexander, harus segera dibebaskan.

    Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza, pada Jumat (14/3), mengajukan tawaran untuk membebaskan Alexander dan menyerahkan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda lainnya.

    Witkoff mengecam tawaran Hamas itu, dan menyebut kelompok militan itu secara terbuka mengklaim fleksibilitas, namun mengajukan tuntutan tidak praktis tanpa gencatan senjata.

    “Hamas membuat pertaruhan yang sangat buruk bahwa waktu ada di pihak mereka. Tidak demikian. Hamas sangat menyadari tenggat waktu tersebut, dan seharusnya mereka mengetahui bahwa kami akan menanggapinya dengan tepat jika tenggat waktu itu terlewati,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Hamas, Mesir, dan Qatar Bahas Gencatan Senjata Gaza Tahap II

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBB Tuduh Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza, Netanyahu Berang

    PBB Tuduh Israel Lakukan Genosida-Kekerasan Seks di Gaza, Netanyahu Berang

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memberikan reaksi keras terhadap laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh Tel Aviv melakukan genosida dan kekerasan seks selama perang berkecamuk di Jalur Gaza. Netanyahu mengecam laporan itu “palsu dan absurd”.

    “Sirkus anti-Israel yang dikenal sebagai Dewan HAM PBB telah sejak lama terungkap sebagai badan yang anti-Semit, korup, mendukung teror, dan tidak relevan,” kecam Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (15/3/2025).

    “Bukannya fokus pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh organisasi teroris Hamas dalam pembantaian paling parah terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust, PBB sekali lagi memilih untuk menyerang negara Israel dengan tuduhan palsu, termasuk klaim-klaim absurd,” sebutnya.

    Laporan terbaru yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menuduh Israel telah melakukan “tindakan genosida” terhadap warga Palestina dengan secara sistematis menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan perempuan selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Laporan PBB itu juga menuding Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang.

    “Otoritas Israel telah menghancurkan sebagian kapasitas reproduksi warga Palestina di Gaza sebagai sebuah kelompok, termasuk dengan memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran, salah satu kategori tindakan genosida dalam Statuta Roma dan Konvensi Genosida,” demikian bunyi laporan PBB tersebut.

    Tindakan-tindakan tersebut, ditambah lonjakan kematian ibu karena akses terbatas ke pasokan medis, menurut laporan PBB itu, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa praktik pemusnahan.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Laporan tersebut menuduh pasukan keamanan Israel menggunakan tindakan menelanjangi di depan umum dan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar ganda mereka untuk menghukum warga Palestina, setelah serangan mengejutkan dilancarkan Hamas terhadap Tel Aviv pada Oktober 2023.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB yang beranggotakan tiga orang itu dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada Mei 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional di wilayah Israel dan Palestina.

    Sebelum Netanyahu menyatakan kecamannya, Israel telah menyampaikan penolakan mentah-mentah terhadap laporan PBB tersebut. Misi tetap Israel untuk PBB di Jenewa menggambarkan tuduhan dalam laporan itu sebagai tuduhan yang “tidak berdasar, bias, dan kurang kredibel”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Usir Duta Besar Afrika Selatan, Menlu Rubio: Dia Benci Trump!

    AS Usir Duta Besar Afrika Selatan, Menlu Rubio: Dia Benci Trump!

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengusir Duta Besar Afrika Selatan, Ebrahim Rasool, dari negara tersebut. Alasannya, Rasool dituding membenci AS dan membenci Presiden Donald Trump.

    Pengusiran Rasool dari AS ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/3/2025), diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dalam pernyataan via media sosial X pada Jumat (14/3) waktu setempat.

    “Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat tidak lagi diterima di negara kita yang hebat ini,” tegas Rubio dalam pernyataannya.

    Disebutkan oleh Rubio bahwa Rasool merupakan “politisi yang gemar menghasut tentang ras, yang membenci Amerika dan membenci @POTUS” — merujuk pada sebutan Trump sebagai Presiden AS.

    “Kami tidak memiliki hal untuk dibicarakan dengannya dan oleh karena itu, dia ditetapkan PERSONA NON GRATA,” ucap Rubio dalam pernyataan tersebut.

    Istilah “persona non grata” merupakan istilah bahasa Latin dalam dunia diplomasi yang berarti seseorang tidak diinginkan atau tidak diterima oleh suatu negara. Penetapan ini biasanya dilakukan saat menetapkan sanksi pengusiran terhadap pejabat atau diplomat asing.

    Pengusiran seorang duta besar tergolong langkah yang sangat langka oleh AS.

    Dalam pernyataannya, Rubio menyertakan artikel dari outlet berita konservatif Breitbart yang mengulas soal pernyataan Rassol dalam seminar kebijakan luar negeri pada Jumat (14/3), yang membuatnya dituduh membenci AS dan Trump.

    “Dia (Rasool-red) mengatakan bahwa supremasi kulit putih memotivasi ‘rasa tidak hormat’ Trump terhadap ‘tatanan hegemoni saat ini’ di dunia,” demikian bunyi artikel Breitbart.

    Disebutkan juga bahwa dalam seminar itu, Rasool menyebut gerakan Make America Great Again (MAGA) yang digagas Trump “merupakan respons supremasi kulit putih terhadap keberagaman demografi yang berkembang di Amerika Serikat”.

    Rasool merupakan aktivis anti-apartheid di masa mudanya dan pernah menyampaikan kemarahannya terhadap perang yang dipicu Israel di Jalur Gaza.

    Pengusiran Duta Besar Afrika Selatan ini menjadi perkembangan terbaru dalam meningkatnya ketegangan antara Washington dan Pretoria beberapa waktu terakhir. Pada Februari lalu, Trump membekukan bantuan AS untuk Afrika Selatan, dengan mengutip undang-undang di negara itu yang diklaim olehnya telah memungkinkan tanah dirampas dari para petani kulit putih.

    Pekan lalu, Trump semakin mengobarkan ketegangan dengan mengatakan bahwa para petani Afrika Selatan dipersilakan untuk menetap di AS, setelah mengulangi kembali tuduhannya soal pemerintah Pretoria “menyita” tanah dari orang-orang kulit putih.

    Dalam postingan media sosial Truth Social, Trump menyatakan bahwa “setiap petani (dengan keluarga!) dari Afrika Selatan, yang ingin melarikan diri dari negara itu demi alasan keamanan, akan diundang ke Amerika Serikat dengan jalur cepat menuju Kewarganegaraan”.

    Elon Musk, miliarder AS kelahiran Afrika Selatan dan kini menjadi sekutu dekat Trump, menuduh pemerintahan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memiliki “undang-undang kepemilikan tanah yang secara terang-terangan rasis”.

    Kepemilikan tanah menjadi isu kontroversial di Afrika Selatan, dengan sebagian besar lahan pertanian masih dimiliki oleh orang-orang kulit putih tiga dekade setelah berakhirnya apartheid dan pemerintah negara itu berada di bawah tekanan untuk melaksanakan reformasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tarik Ulur Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Tawaran Hamas Bebaskan Sandera Ditolak Israel – Halaman all

    Tarik Ulur Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Tawaran Hamas Bebaskan Sandera Ditolak Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tawar menawar terus terjadi antara Israel dan Hamas demi kesepakatan gencatan senjata tercapai.

    Namun, tawar menawar tersebut tak pernah menemui titik terang agar perdamaian di Gaza terwujud.

    Terbaru, Israel telah menolak tawaran Hamas untuk membebaskan seorang warga negara ganda Amerika-Israel.

    Hamas mengatakan pihaknya telah mengajukan tawaran untuk membebaskan Edan Alexander, warga asli New Jersey, seorang prajurit berusia 21 tahun dalam tentara pendudukan Israel.

    Tawaran dari Hamas ini dilakukan setelah menerima proposal dari mediator untuk negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata.

    Akan tetapi, kesepakatan ini berada dalam ketidakpastian karena Israel menolak untuk memulai negosiasi tahap kedua dan berupaya memberikan tekanan maksimum kepada Palestina untuk memaksa mereka menerima persyaratan barunya.

    Dikutip dari Middle East Monitor, Hamas mengatakan pemimpin Gaza Khalil Al-Hayya tiba di Kairo, Mesir pada Jumat (14/3/2025).

    Al-Hayya berada di Kairo untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir.

    Sejak fase pertama sementara gencatan senjata berakhir pada tanggal 2 Maret, Israel telah menutup perbatasan ke Gaza, melarang semua bantuan kemanusiaan memasuki Jalur Gaza, dan memutus aliran listrik ke satu-satunya pabrik desalinasi di daerah kantong itu.

    Israel mengatakan ingin memperpanjang fase pertama gencatan senjata sementara, sebuah usulan yang didukung oleh utusan AS Steve Witkoff.

    Lalu Hamas mengatakan akan melanjutkan pembebasan tawanan hanya pada fase kedua.

    Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tawaran pembebasan Alexander sebagai “manipulasi dan perang psikologis”.

    “Meskipun Israel telah menerima usulan Witkoff, Hamas tetap pada penolakannya dan tidak bergeming sedikit pun,” kata kantor Netanyahu menambahkan.

    Dikatakan bahwa ia akan bersidang dengan kabinetnya Sabtu (15/3/2025) malam untuk membahas situasi dan memutuskan langkah selanjutnya.

    Witkoff mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada awal Maret bahwa pembebasan Alexander merupakan “prioritas utama”.

    Negosiator penyanderaan AS Adam Boehler bertemu dengan para pemimpin Hamas dalam beberapa hari terakhir untuk meminta pembebasan Alexander.

    Dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa persetujuan mereka untuk membebaskan Alexander dan keempat jenazah itu bersyarat pada dimulainya perundingan mengenai gencatan senjata tahap kedua, pembukaan penyeberangan, dan pencabutan blokade Israel.

    “Kami bekerja sama dengan para mediator agar kesepakatan ini berhasil dan memaksa pendudukan untuk menyelesaikan semua fase kesepakatan,” kata Abdel-Latif Al-Qanoua, juru bicara Hamas.

    Hamas Disebut Buat Taruhan yang Buruk

    Gedung Putih menuduh Hamas mengajukan tuntutan yang “sama sekali tidak praktis”.

    Hamas juga disebut menunda kesepakatan untuk membebaskan sandera AS-Israel dengan imbalan perpanjangan gencatan senjata Gaza.

    “Hamas bertaruh dengan sangat buruk bahwa waktu ada di pihaknya. Tidak demikian,” kata pernyataan dari kantor Steve Witkoff dan Dewan Keamanan Nasional AS, dikutip dari Arab News.

    “Hamas sangat menyadari tenggat waktu itu, dan harus tahu bahwa kami akan menanggapinya dengan tepat jika tenggat waktu itu terlewati,” katanya lagi.

    Witkoff menambahkan bahwa Trump telah bersumpah Hamas akan “membayar harga yang mahal” karena tidak membebaskan sandera.

    Utusan Trump itu mengajukan proposal “jembatan” di Qatar pada hari Rabu untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga pertengahan April jika Hamas membebaskan sandera yang masih hidup dengan imbalan tahanan Palestina.

    “Hamas diberi tahu dengan tegas bahwa ‘jembatan’ ini harus segera diimplementasikan — dan bahwa warga negara AS-Israel Edan Alexander harus segera dibebaskan,” kata pernyataan itu.

    “Sayangnya, Hamas telah memilih untuk menanggapi dengan secara terbuka mengklaim fleksibilitas sementara secara pribadi mengajukan tuntutan yang sama sekali tidak praktis tanpa gencatan senjata permanen,” tambahnya.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, ditanya apakah Amerika Serikat memprioritaskan pembebasan sandera Amerika, berkata: “Kami peduli dengan semua sandera”.

    “Kami bertindak seolah-olah ini adalah pertukaran yang normal, ini adalah hal yang normal yang terjadi. Ini adalah kemarahan. Jadi mereka semua harus dibebaskan,” kata Rubio.

    “Saya tidak akan mengomentari apa yang akan kami terima dan tidak terima, selain bahwa kita semua — seluruh dunia — harus terus mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Hamas adalah keterlaluan, konyol, sakit, menjijikkan,” katanya.

    (*)

  • 6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

    6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

    6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Gunakan Warga Palestina Jadi Tameng Manusia

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira militer Israel (IDF), Kamis (13/3/2025) mengungkapkan kalau tentara IDF menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari, sebuah praktik yang ilegal menurut hukum internasional.

    Perwira tersebut, yang menulis secara anonim di surat kabar Haaretz, mengkritik pihak polisi militer IDF karena hanya membuka enam penyelidikan atas praktik ilegal tersebut.

    “Saya hampir tersedak ketika mengetahui polisi militer hanya meluncurkan enam penyelidikan atas penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” tulis perwira tersebut.

    “Di Gaza, hal itu terjadi setidaknya enam kali sehari,” katanya.

    “Jika pihak berwenang serius, mereka perlu membuka setidaknya 2.190 penyelidikan.”

    Dia berpendapat kalau mengumumkan penyelidikan adalah upaya yang dangkal “untuk memberi tahu diri kita sendiri dan dunia bahwa kita sedang menyelidiki diri kita sendiri.”

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Prosedur Nyamuk

    Perwira tersebut, yang bertugas selama sembilan bulan di Gaza, menggambarkan sebuah prosedur yang dijuluki “prosedur nyamuk,”.

    Dijelaskan, prosedur nyamuk dilakukan di mana warga Palestina dipaksa masuk dan membersihkan rumah – memeriksa apakah ada orang bersenjata atau bahan peledak.

    “Saya pertama kali mengalami hal ini pada bulan Desember 2023, dua bulan setelah serangan darat, tidak menyadari saat itu betapa umum hal itu,” katanya.

    Tentara menjuluki warga Palestina dalam “prosedur nyamuk” sebagai “shawish.”

    “Saat ini, hampir setiap peleton memiliki shawish. Tidak ada satuan infanteri yang memasuki rumah sebelum shawish membersihkannya,” tambah perwira itu.

    Ia mengklaim komando senior telah mengetahui praktik tersebut selama lebih dari setahun, menganggapnya sebagai “kebutuhan operasional” dan “tidak ada yang mencoba menghentikannya.”

    Dua warga Palestina di Gaza dengan tangan terikat tampak berjalan di depan sebuah tank pasukan Israel (IDF). Laporan investigasi media Israel menyatakan bahwa tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia untuk mencari terowongan dan bangunan di Gaza. (khaberni)

    IDF Diincar ICC

    Mengacu pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), ia memperingatkan, “Kita punya banyak alasan untuk khawatir tentang Den Haag. Ini adalah kejahatan (perisai manusia) — bahkan tentara mengakuinya – dan ini jauh lebih luas daripada yang diketahui publik.”

    Blokade Israel selama hampir 20 tahun telah mengubah Gaza menjadi penjara terbesar di dunia, menyebabkan 1,5 juta dari 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang disengaja setelah genosida.

    Perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari, telah menghentikan serangan genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

     

    (oln/anadolu/ds/*)

  • Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian RSIA Indonesia – Halaman all

    Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian RSIA Indonesia – Halaman all

    Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia
     
    Danang Triatmojo/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia direncanakan dibangun di Kota Gaza, Jalur Gaza, Palestina oleh sejumlah lembaga dan yayasan filantropi tanah air. 

    Pendirian fasilitas ini merupakan upaya pemulihan sistem kesehatan di Gaza pasca agresi berkepanjangan militer negeri zionis Israel yang meluluh lantahkan wilayah Gaza sejak 7 Oktober 2023 silam.

    Dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Jumat (14/3/2025), Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Ahrul Tsani Fathurrahman menyampaikan, pemerintah mendorong upaya pendirian fasilitas kesehatan ini. 

    Ia menyebut pembangunan RSIA Indonesia di Gaza telah diusulkan dan ditangani bersama oleh organisasi/lembaga amal dan kemanusiaan.

    Pembangunan RS ini juga bagian dari kampanye nasional Indonesia untuk Palestina yang sebelumnya dipublikasi oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta bersama MUI, Baznas dan 30 organisasi filantropi.

    “Salah satu pekerjaan besar untuk Gaza yang telah diusulkan agar ditangani bersama oleh organisasi/lembaga amal dan kemanusiaan Indonesia adalah pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza City,” kata Ahrul.

    Dalam kesempatan yang sama, eks-Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Siti Fadilah Supari selaku Pembina Maemuna Center Indonesia mengatakan, berdasarkan data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sebanyak 19 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah ditutup imbas serangan Israel tersebut, dan lebih dari 1.000 petugas medis menjadi korban.

    “Berdasarkan data OCHA atau Bagian Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sebanyak 19 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah ditutup karena terdampak oleh serangan Israel sejak Oktober 2023,” kata Siti.

    Rencana pembangunan RSIA Indonesia ini sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina.

    Bahkan otoritas Palestina memberikan tanah wakaf seluas 5.000 meter persegi untuk pendiriannya. Lokasi pembangunan terletak di dekat Rumah Sakit Anak Al-Rantisi di Gaza City.

    Tim advance akan diberangkatkan lebih dulu ke Gaza pada akhir Maret atau awal April 2025 dalam rangka persiapan pembangunan.

    Tim ini akan mensurvei teknis dan memastikan kesiapan lokasi.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking direncanakan dilakukan pada akhir bulan April 2025.

    Fasilitas RSIA Indonesia di Gaza 

    Pembangunan RSIA Indonesia ini memerlukan dana Rp 402 miliar dengan tahap awal penggalangan dana sebesar Rp201 miliar. Sejumlah organisasi kemanusiaan dan lembaga zakat Indonesia sudah berkomitmen untuk penggalangan dana ini.

    RS Indonesia ini akan memiliki 4 lantai dan basement dengan luas total bangunan mencapai 10.310 meter persegi.

    RS ini dirancang memiliki 100 kasur rawat inap, 8 kasur gawat darurat termasuk 2 kasur ruang isolasi.

    Kemudian akan ada 8 kasur ICU, 4 kasur HCU, 4 kasur NICU, 2 ruang persalinan termasuk 2 kamar persiapan dan 2 kamar pemulihan. 

    Lalu 2 ruang bedah, 8 klinik rawat jalan, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, farmasi, dan kamar jenazah.

    Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Anshorullah menegaskan dukungan masyarakat Indonesia amat dibutuhkan untuk mewujudkan pendirian RS Indonesia di Gaza ini.

    “Setiap bantuan sekecil apapun akan membawa dampak besar bagi ibu dan anak-anak Gaza yang membutuhkan layanan medis. RSIA Indonesia akan menjadi tanda cinta rakyat Indonesia untuk bangsa Palestina,” ucapnya.