Negara: Jalur Gaza

  • Tidak Ada Lagi Bantuan Militer untuk Mesin Perang Netanyahu

    Tidak Ada Lagi Bantuan Militer untuk Mesin Perang Netanyahu

    PIKIRAN RAKYAT – Amerika Serikat didesak untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel yang sedang menjajah Palestina. Desakan ini datang dari Senator AS, Bernie Sanders yang turut menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel.

    “(Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tidak mengizinkan bantuan apa pun masuk ke Gaza selama 22 hari. Ia melanggar gencatan senjata, dan melanjutkan kampanye pengeboman yang telah menewaskan lebih dari 50.000 orang,” katanya.

    Saat ini, Israel melanjutkan penjajahannya di Jalur Gaza dan melakukan serangan demi serangan setelah gagalnya kesepakatan fase kedua gencatan senjata. Kini, warga Palestina yang tewas kian bertambah.

    “Sekarang dia mengancam pendudukan jangka panjang di Gaza,” kata Sanders dilaporkan Anadolu Agency.

    Desakan dari Sanders ini setelah Israel melancarkan serangan udara pada Selasa, 18 Maret 2025 ke Jalur Gaza. Sejak serangan tersebut, sedikitnya 730 orang tewas meskipun situasi masih gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada bulan Januari.

    “TIDAK ADA LAGI BANTUAN MILITER UNTUK MESIN PERANG NETANYAHU,” kata Sanders.

    Dilaporkan kantor berita WAFA, sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, 50.183 warga Palestina tewas yang sebagian besar wanita dan anak-anak. Selain itu, 113.828 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka.

    Terlebih lagi, sedikitnya 10.000 orang tidak diketahui keberadaannya, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh wilayah Gaza.

    Badan khusus pemindahan paksa warga Palestina

    Israel secara terang-terangan akan membentuk badan pemerintah yang mengurusi pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 24 Maret 2025.

    Badan tersebut sedang disusun setelah mendapat persetujuan dari kabinet keamanan Israel menyusul rencana Menteri Pertahanan, Israel Katz. Rencana pembentukan badan ini lantas menuai reaksi keras dari Arab Saudi.

    Arab Saudi mengecam pengumuman Israel tentang badan yang bertujuan mengusir warga Palestina. Sementara, Mesir dan negara-negara Arab lainnya masih belum bersikap.

    Rencana Kementerian Pertahanan Israel ini merupakan tindak lanjut dari saran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sebelumnya meminta agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara lain.

    Kelompok hak asasi manusia dan kritikus di seluruh dunia menilai hal ini sebagai pembersihan etnis, pemindahan paksa suatu populasi dari rumahnya. Namun, Israel menyebut pemindahan paksa ini sebagai ‘sukarela’.

    “Mempersiapkan keberangkatan sukarela penduduk Jalur Gaza ke negara ketiga dengan cara yang aman dan terkendali,” kata sang juru bicara dilaporkan Al Jazeera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jubir Hamas Abdel Latif al-Qanou Tewas dalam Serangan Udara Israel di Jalur Gaza Utara – Halaman all

    Jubir Hamas Abdel Latif al-Qanou Tewas dalam Serangan Udara Israel di Jalur Gaza Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Abdel Latif al-Qanou, dikabarkan tewas dalam serangan udara Israel di Jabalia, Jalur Gaza utara pada Kamis (27/3/2025) dini hari.

    Kematian Abdel Latif al-Qanou menjadikannya tokoh terkemuka terbaru Hamas yang tewas sejak Israel melanjutkan serangannya pada 18 Maret 2025 dan melanggar perjanjian gencatan senjata.

    Tentara pendudukan Israel melakukan pembantaian baru di Jalur Gaza pada Kamis dini hari yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan cedera.

    Sumber medis Gaza mengatakan serangan yang sama melukai beberapa orang, sementara serangan terpisah menewaskan sedikitnya enam orang di Kota Gaza dan satu orang di Khan Yunis di Gaza selatan.

    Awal pekan ini, Israel membunuh pemimpin terkemuka Hamas, Ismail Barhoum dan Salah al-Bardawil.

    Baik Bardawil maupun Barhoum, adalah anggota biro politik Hamas yang beranggotakan 20 orang, 11 di antaranya menurut sumber Hamas telah tewas sejak serangan Israel di Jalur Gaza dimulai pada Oktober 2023.

    Sebelumnya, pesawat tempur Israel melancarkan serangan ke lingkungan Shujaiya dan Zeitoun di Kota Gaza, serta Beit Lahia di Jalur Gaza utara selama 24 jam terakhir.

    Sementara itu Hamas belum mengomentari pembunuhan Abdel Latif al-Qanou, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Abdul Latif Al-Qanou

    Abdul Latif Al-Qanou bergabung dengan Hamas pada awal 2000.

    Ia terlibat dengan Blok Islam di sekolah dan menjadi anggota Blok Islam di Universitas Islam.

    Abdul Latif Al-Qanou kemudian terpilih menjadi anggota dewan siswa, dan kemudian menjadi ketuanya. 

    Pada 2006, Abdul Latif Al-Qanou terpilih sebagai ketua Blok Islam di universitas tersebut.

    Setelah lulus dari Universitas Islam, Abdul Latif Al-Qanou bekerja di kantor media Hamas di Jalur Gaza utara.

    Ia menjadi direktur media gerakan tersebut di kantornya di Gaza utara pada 2007, kemudian menjadi juru bicara media di provinsi utara di tahun yang sama, dan menjadi juru bicara media untuk Hamas sejak 2016, dikutip dari iNews.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Israel Uji Coba Deportasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Berharap Mereka Tak Kembali ke Palestina – Halaman all

    Israel Uji Coba Deportasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Berharap Mereka Tak Kembali ke Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dikabarkan mulai melaksanakan rencananya untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke luar negeri.

    Kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina dari Jalur Gaza sedang bersiap untuk dideportasi ke Indonesia sebagai bagian dari uji coba program tersebut.

    Media Israel menyebut deportasi warga Gaza sebagai “emigrasi sukarela”.

    “Program percontohan tersebut akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian, yang mengepalai kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), sebuah badan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan,” lapor Times of Israel, Rabu (26/3/2025).

    “Warga Palestina sebagian besar akan dipekerjakan pada pekerjaan konstruksi,” lanjutnya.

    Sementara itu, Channel12 Israel mengatakan Israel berharap program tersebut berhasil dan mendorong warga Gaza untuk menetap di Indonesia.

    “Israel berharap uji coba tersebut berhasil dan dapat mendorong ribuan penduduk Jalur Gaza untuk sukarela pindah ke Indonesia untuk bekerja dan mempertimbangkan pemukiman permanen di sana,” lapor Channel12 Israel.

    “Namun, langkah tersebut memerlukan persetujuan Jakarta,” lanjutnya.

    Surat kabar tersebut mengatakan Departemen Imigrasi Israel dapat mengambil alih program deportasi warga Gaza jika uji coba tersebut berhasil.

    “Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, jadi saluran komunikasi khusus dibuka antara kedua negara untuk mengembangkan program percontohan,” kata surat kabar tersebut.

    “Jika program percontohan ini berhasil, Departemen Imigrasi pemerintah (Israel) akan mengambil alih program tersebut,” menurut laporan tersebut.

    Rencana Bertahap, Israel-AS Mulai Usir Warga Gaza ke Negara Lain

    Pada awal Februari tahun ini, sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka ke luar negeri.

    Trump mengatakan ia ingin mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah mengambil alih wilayah tersebut.

    Dengan didukung AS, pemerintah Israel kemudian mulai mewujudkan rencana tersebut secara bertahap.

    Menteri Keuangan Israel sekaligus Zionis ekstremis, Bezalel Smotrich, mengonfirmasi upaya pemerintah Israel untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

    “Kami mencatat ada kemajuan dalam kontak dengan pemerintah AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang mungkin menerima mereka,” kata Smotrich pada 9 Maret 2025, seperti diberitakan Al Hurra.

    Smotrich mengatakan Israel membutuhkan langkah-langkah diplomatik dan keamanan yang intensif untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

    Ia juga menegaskan pemerintah Israel sedang mempersiapkan pembentukan direktorat imigrasi skala besar di dalam Kementerian Pertahanan Israel.

    Seperti yang disebutkan sebelumnya, Israel membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mendeportasi warga Gaza ke luar negeri.

    “Jika kita dapat mendeportasi 10.000 orang sehari, 7 hari seminggu, diperlukan waktu sekitar 6 bulan, yang mencerminkan kompleksitas proses ini,” kata Smotrich.

    Dua minggu sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Katz, menjelaskan Israel berencana memfasilitasi pendeportasian warga Palestina dari Gaza melalui pelabuhan Ashdod dan Bandara Ramon.

    Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan pada 23 Maret 2025 bahwa mereka telah membentuk departemen khusus untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza, seperti diberitakan Asharq Aawsat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Netanyahu: Israel Bisa Rebut Wilayah di Jalur Gaza jika Hamas Tak Bebaskan Sandera – Halaman all

    Netanyahu: Israel Bisa Rebut Wilayah di Jalur Gaza jika Hamas Tak Bebaskan Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengulangi ancamannya untuk merebut wilayah di Jalur Gaza jika Hamas gagal membebaskan sandera yang masih ditahannya. 

    “Semakin Hamas menolak membebaskan sandera kami, semakin kuat pula penindasan yang akan kami lakukan,” kata Netanyahu dalam sidang di parlemen (Knesset) pada Rabu (26/3/2025). 

    “Ini termasuk perebutan wilayah dan hal-hal lainnya,” ujarnya. 

    Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi Menteri Pertahanan Israel Katz menggemakan ancaman tersebut beberapa jam kemudian.

    Dalam sebuah video yang mendorong protes warga Gaza terhadap Hamas, Katz juga mengomentari demonstrasi di Gaza dengan berkata, “Hamas membahayakan nyawa Anda dan akan menyebabkan Anda kehilangan rumah dan semakin banyak wilayah.”

    Pernyataan Netanyahu disampaikan selama debat yang dikenal sebagai “Debat 40 Tanda Tangan,” yang merupakan versi Israel dari “Pertanyaan Perdana Menteri” versi Inggris.

    Debat tersebut mencakup serangkaian pidato singkat yang dihadiri perdana menteri, setelah itu perdana menteri dan pemimpin oposisi menyampaikan pidato penutup, seperti diberitakan The Jerusalem Post.

    Sebelumnya, Hamas memperingatkan Netanyahu, sandera mungkin akan kembali dalam peti mati jika Israel menggunakan kekerasan dan serangan udara yang terus berlanjut di Gaza.  

    Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka melakukan segala yang mungkin untuk menjaga agar sandera Israel tetap hidup, namun pemboman acak oleh Zionis (Israel) membahayakan nyawa mereka.

    “Setiap kali pendudukan mencoba mengambil tawanannya dengan paksa, mereka akhirnya membawa mereka kembali dalam peti mati,” katanya.

    Sebelumnya, Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada Selasa (18/3/2025), melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada 19 Januari lalu.

    Lebih dari 830 warga Gaza terbunuh sejak serangan tersebut dan melukai lebih dari 1.800 lainnya.

    Jika dihitung sejak Oktober 2023, serangan Israel menewaskan lebih dari 50.183 warga Gaza dan melukai lebih dari 113.828 lainnya, menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza, dikutip dari Anadolu Agency.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Rupiah Sentuh Level Terendah Saat Krismon 1998, BI Ungkap Hal Ini, Pemerintah Yakin Hanya Sementara – Halaman all

    Rupiah Sentuh Level Terendah Saat Krismon 1998, BI Ungkap Hal Ini, Pemerintah Yakin Hanya Sementara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS  pada pekan ini mengalami tekanan, hingga sempat menyentuh level terendah sejak krisis moneter (krismon) pada 1998.

    Tercatat, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga 0,5 persen ke level Rp 16.641 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025), level terlemahnya sejak Juni 1998 di posisi Rp16.650.

    Namun, pelemahan tersebut berangsur mereda karena pada akhir perdagangan hari itu sudah ke level Rp16.590 per dolar AS.

    Mengutip Bloomberg, rupiah pada akhir perdagangan Rabu (26/6/2025), berhasil menjauhi level krismon dengan posisi Rp16.587 per dolar AS.

    Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menjabarkan pelemahan rupiah pada saat ini jelas jauh berbeda dengan kondisi krismon 1998.

    “Kalau kita simpulkan, apakah kondisi saat ini masih jauh dari 1998? Saya berani afirmasi, ini masih jauh,” ujar Solikin di Jakarta, Rabu (26/3/2020>

    Adapun perbedaan pelemahan rupiah saat ini dengan 1998 yaitu tidak terjadi penurunan tajam.

    Pada 1998, rupiah terjun bebas dari di bawah Rp 10.000 per dolar AS langsung ke level Rp 16.000 per dolar AS dalam waktu singkat. 

    Saat ini, depresiasi rupiah terjadi secara bertahap sejak berada di level Rp 15.000 per dollar AS. 

    Selain itu, krisis 1998 juga disertai dengan kerentanan ekonomi yang tidak dapat dimitigasi oleh pemerintah, menyebabkan resesi. 

    Saat itu, cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 20 miliar dollar AS. Kini, kondisi lebih terkendali dengan cadangan devisa mencapai 154,5 miliar dollar AS per akhir Februari 2025. 

    “Dulu, kerentanan di sektor keuangan dan utang tidak teridentifikasi dengan baik. Sekarang BI dan pemerintah sudah memiliki mekanisme lebih kuat untuk mendeteksi potensi pelemahan ekonomi,” jelas Solikin. 

    Solikin pun menyebut, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding 1998.

    Indikator seperti produk domestik bruto (PDB), inflasi, kredit, permodalan, dan transaksi berjalan masih dalam kondisi stabil. 

    Namun, BI dan pemerintah tetap mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, termasuk faktor sosial, politik, serta kemajuan teknologi yang dapat memicu ketidakstabilan. 

    “Krisis bisa muncul dari faktor di luar ekonomi, seperti operasional atau teknologi digital. Itu sebabnya, penanganan krisis harus dilakukan secara terintegrasi,” tuturnya.  

    Pelemahan Rupiah Hanya Bersifat Sementara

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat sekarang ini. 

    Selain itu, kondisi pasar saham sekarang ini sudah mulai menguat atau rebound setelah sempat turun beberapa waktu lalu. 

    Hal itu disampaikan Airlangga, merespon nilai tukar rupiah yang  merosot terhadap dolar AS.

    “Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound. Kemarin ekspetasi mengenai RUPS mandiri dan RUPS BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Menurut Airlangga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang fluktuatif merupakan hal biasa. Namun melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang ini salah satunya dipengaruhi faktor eksternal.

    “Kita sudah melihat tentu masih ada beberapa faktor sentimental luar,” kata Airlangga.

    Airlangga yakin bahwa kondisi nilai tukar rupiah akan membaik. 

    “Ya nanti rebound lagi,” kata Airlangga.

    Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan, mengungkap faktor dari luar dan dalam negeri yang menyebabkan anjloknya nilai tukar.

    “Geopolitik masih terus memanas, dimana Amerika sudah mengancam terhadap Iran, sudah memberikan satu ultimatum perang atau menghentikan reaktor nuklirnya. Artinya apa? Ini suatu ancaman untuk negara-negara Timur Tengah bahwa Amerika siap melakukan penyerangan terhadap Iran,” ujar Ibrahim.

    Selain itu, ketegangan terus terjadi di Jalur Gaza. Serangan Israel di sana menuai kritikan dari masyarakat Israel sendiri yang tengah melakukan demonstrasi. 

    Lalu, faktor lainnya dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan mengenai kebijakan tarif impor besar-besaran yang dijadwalkan diumumkan pada 2 April.

    Paket tarif yang akan diumumkan pada 2 April akan berfokus pada tarif resiprokal, yaitu tarif yang ditentukan berdasarkan kebijakan perdagangan negara mitra terhadap produk AS.

    “Ini yang memberatkan pasar. Memberatkan pasar sehingga harga-harga akan kembali mengalami kenaikan,” kata Ibrahim.

    Sedangkan dari dalam negeri, faktor-faktor yang mempengaruhi anjloknya nilai tukar, yakni soal pengumuman Danantara, pernyataan Presiden Prabowo Subainto bahwa saham adalah judi, hingga membuat frustasi para investor.

    “Ucapan-ucapan Presiden yang mengatakan bahwa saham adalah judi. Kemudian, efek harga saham jatuh dalam hubungannya dengan masyarakat kelas bawah, dan lain-lain, ini pun juga membuat frustasi bagi para investor sehingga banyak investor asing keluar dari pasar modal Indonesia,” tutur Ibrahim.

    Kemudian, menurut Ibrahim, pasar modal enggan diintervensi pemerintah. Misalnya, dengan keterlibatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang ikut memantau pergerakan harga saham di Tanah Air saat ini.

    “Adanya intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar, terhadap pasar modal sehingga dianggap bahwa ini tidak aman bagi para investor. Investor menginginkan pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu hanya mengawasi saja,” ucap Ibrahim.

  • Israel Dilaporkan Bersiap Pindahkan 100 Warga Gaza ke Indonesia

    Israel Dilaporkan Bersiap Pindahkan 100 Warga Gaza ke Indonesia

    GELORA.CO –  Media Israel melaporkan pada Rabu bahwa kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina dari Jalur Gaza sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Program ini disebut sebagai bagian dari program percontohan untuk mendorong “emigrasi sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Times of Israel mengutip Channel 12 News yang mengatakan bahwa program percontohan akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian, yang mengepalai Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), sebuah badan Kementerian Pertahanan. Laporan tersebut menambahkan bahwa sebagian besar warga Palestina akan dipekerjakan dalam pekerjaan konstruksi.

    Menurut surat kabar tersebut, Israel berharap jika program percontohan ini berhasil, maka akan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah ke Indonesia untuk bekerja dan mempertimbangkan pemukiman permanen di sana, sebuah langkah yang memerlukan persetujuan Jakarta, menurut Channel 12.

    Upaya Israel ini kerap dipandang sebagai bagian dari pengosongan Jalur Gaza untuk dicaplok kembali. Berbagai negara dan lembaga internasional melihat rencana “emigrasi sukarela” ini sebagai bagian dari pemberihan ernis di Gaza.

    Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Kendati demikian saluran komunikasi khusus telah dibuka antara kedua negara untuk mengembangkan program percontohan tersebut, kata laporan itu. Jika uji coba ini berhasil, “departemen imigrasi pemerintah” akan mengambil tanggung jawab atas program tersebut, menurut laporan tersebut.

    Surat kabar tersebut menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Israel Israel Katz akan menunjuk pensiunan Brigadir Jenderal Ofer Winter—seorang perwira senior yang kontroversial di militer, namun sangat dihormati oleh orang-orang Israel yang religius—untuk memimpin proyek tersebut.

    Awal bulan lalu, Presiden AS Donald Trump memicu kejutan global ketika ia menyarankan Amerika Serikat mengambil alih Gaza, mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah,” dan memaksa penduduknya untuk pindah ke Mesir, Yordania, atau negara lain.

    Sementara para menteri di pemerintahan Benjamin Netanyahu memuji usulan tersebut dan menyerukan agar perang dimanfaatkan sebagai peluang untuk membangun kembali pemukiman Israel di Jalur Gaza, Otoritas Palestina dan negara-negara Arab dengan tegas menolak gagasan tersebut.

    Januari lalu, situs Zaman Israel melaporkan bahwa pemerintah Israel melakukan kontak rahasia dengan Kongo dan negara-negara lain untuk mengusir ribuan penduduk dari Gaza.

    Kabar pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang dianjurkan Trump sempat mengemuka pada Januari lalu. Saat itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut sama sekali tak mengetahui hal tersebut.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kemlu RI dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    Kemlu RI menolak berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi lebih jelas. Namun mereka menegaskan bahwa posisi Pemerintah RI tetap menolak upaya pemindahan atau relokasi warga Gaza.

    “Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” kata Kemlu RI.

  • Jepang Mulai Terima Warga Palestina yang Terluka di Gaza untuk Menjalani Perawatan

    Jepang Mulai Terima Warga Palestina yang Terluka di Gaza untuk Menjalani Perawatan

    JAKARTA – Menteri Pertahanan Gen Nakatani mengatakan, Jepang pada Hari Rabu mulai menerima warga Palestina yang terluka di Jalur Gaza untuk perawatan medis.

    Jepang akan memberikan perawatan medis kepada dua wanita yang telah dirawat di rumah sakit di Mesir, dengan yang pertama tiba lebih awal pada Hari itu di Rumah Sakit Pusat Pasukan Bela Diri di Tokyo. Wanita kedua juga akan tiba dalam beberapa hari mendatang, kata Menhan Nakatani kepada wartawan.

    Penerimaan pasien tersebut diatur atas permintaan Organisasi Kesehatan Dunia dan dengan kerja sama pemerintah Mesir, dan tidak dimaksudkan untuk merelokasi orang ke Jepang, menurut Jenderal Nakatani.

    “Jepang akan memainkan peran proaktif, tidak hanya dalam upaya bantuan kemanusiaan yang mendesak seperti ini tetapi juga dalam mendukung rekonstruksi jangka menengah dan panjang Gaza,” kata Menhan Nakatani, melansir Kyodo News 26 Maret.

    Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Toshihiro Kitamura dalam konferensi pers rutin mengatakan, kedua wanita tersebut dipilih karena kondisi mereka “diharapkan membaik dengan menjalani perawatan yang disediakan di Jepang.”

    Terpisah, seorang pejabat Kementerian Pertahanan mengatakan, Jepang saat ini tidak berencana untuk menerima pasien dari Gaza secara massal.

    Pada Bulan Februari, Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan dalam sidang parlemen, pemerintahnya sedang mengatur untuk menawarkan perawatan medis di Jepang bagi mereka yang “jatuh sakit atau terluka di Gaza.”

    Diketahui, Jepang yang sangat bergantung pada Timur Tengah untuk impor minyak, yang miskin sumber daya alam secara tradisional telah mengejar “diplomasi yang seimbang” antara negara-negara Muslim dan Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat, sekutu keamanan dekat Tokyo.

  • Respons Melemahnya Rupiah dan Turunnya IHSG, Airlangga Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat – Halaman all

    Respons Melemahnya Rupiah dan Turunnya IHSG, Airlangga Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat sekarang ini. Selain itu, kondisi pasar saham sekarang ini sudah mulai rebound setelah sempat turun beberapa waktu lalu. 

    Hal itu disampaikan Airlangga, merespons nilai tukar Rupiah yang  merosot terhadap dollar AS.

    “Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound. Kemarin ekspektasi mengenai RUPS mandiri dan RUPS BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Menurut Airlangga, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang fluktuatif merupakan hal biasa. Namun, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang ini salah satunya dipengaruhi faktor eksternal.

    “Kita sudah melihat tentu masih ada beberapa faktor sentimental luar,” kata Airlangga.

    Airlangga yakin bahwa kondisi nilai tukar rupiah akan membaik. Hal itu sama halnya dengan IHSG yang dengan cepat mengalami rebound.

    “Ya nanti rebound lagi,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, nilai rupiah sempat anjlok hingga level Rp 16.641 per Selasa (25/3/2025) pukul 9.41 WIB di pasar spot. Nyaris menyentuh rekor terendah rupiah di Rp 16.650 pada 17 Juni 1998, ketika Indonesia dilanda krisis moneter.

    Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan, rupiah dalam perdagangan hari ini terus mengalami pelemahan. Hingga pada pukul 12.23 WIB di level Rp 16.600-an. Ibrahim menyebut, terdapat faktor dari luar dan dalam negeri yang menyebabkan anjloknya nilai tukar.

    “Geopolitik masih terus memanas, dimana Amerika sudah mengancam terhadap Iran, sudah memberikan satu ultimatum perang atau menghentikan reaktor nuklirnya. Artinya apa? Ini suatu ancaman untuk negara-negara Timur Tengah bahwa Amerika siap melakukan penyerangan terhadap Iran,” ujar Ibrahim di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Selain itu, ketegangan terus terjadi di Jalur Gaza. Serangan Israel di sana menuai kritikan dari masyarakat Israel sendiri yang tengah melakukan demonstrasi. Lalu, faktor lainnya dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan mengenai kebijakan tarif impor besar-besaran yang dijadwalkan diumumkan pada 2 April.

    Paket tarif yang akan diumumkan pada 2 April akan berfokus pada tarif resiprokal, yaitu tarif yang ditentukan berdasarkan kebijakan perdagangan negara mitra terhadap produk AS.

    “Ini yang memberatkan pasar. Memberatkan pasar sehingga harga-harga akan kembali mengalami kenaikan,” kata Ibrahim.

    Sedangkan dari dalam negeri, faktor-faktor yang mempengaruhi anjloknya nilai tukar, yakni soal pengumuman Danantara, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa saham adalah judi, hingga membuat frustasi para investor.

    “Ucapan-ucapan Presiden yang mengatakan bahwa saham adalah judi. Kemudian, efek harga saham jatuh dalam hubungannya dengan masyarakat kelas bawah, dan lain-lain, ini pun juga membuat frustasi bagi para investor sehingga banyak investor asing keluar dari pasar modal Indonesia,” tutur Ibrahim.

    Kemudian, menurut Ibrahim, pasar modal enggan diintervensi pemerintah. Misalnya, dengan keterlibatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang ikut memantau pergerakan harga saham di Tanah Air saat ini.

    “Adanya intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar, terhadap pasar modal sehingga dianggap bahwa ini tidak aman bagi para investor. Investor menginginkan pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu hanya mengawasi saja,” ucap Ibrahim. (*)

  • Ratusan Warga Palestina Gelar Demo, Desak Hamas Hentikan Perang di Gaza – Halaman all

    Ratusan Warga Palestina Gelar Demo, Desak Hamas Hentikan Perang di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEW.COM – Ratusan warga Palestina menggelar demo besar-besar, bergabung dalam protes di Gaza Utara, menuntut Hamas agar segera mengakhiri perang.

    Sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas, ratusan warga yang berkumpul menyerukan diakhirinya perang dengan Israel, pada Selasa (25/3/2025) malam.

    “Keluar, keluar, keluar, Hamas keluar,” ujar teriakan massa yang terlihat di salah satu unggahan viral yang dipublikasikan di X, sebagaimana dilansir Reuters.

    Dalam unggahan lainnya terlihat, para pemuda berbaris melalui jalan-jalan di Beit Lahia, Gaza utara menuntut kelompok itu turun dari kekuasaan.

    Sementara sejumlah peserta aksi terlihat membawa spanduk bertuliskan “Hentikan perang” dan “Kami ingin hidup damai”. 

    Aksi protes di Gaza utara ini terjadi sehari setelah orang-orang bersenjata Jihad Islam meluncurkan roket ke Israel, yang memicu keputusan Israel untuk mengevakuasi sebagian besar Beit Lahia.

    Pasca insiden tersebut terjadi,  beberapa laporan menyebutkan bahwa seruan untuk bergabung dalam aksi demo mulai disebarluaskan melalui aplikasi perpesanan Telegram. 

    Mereka mengatakan warga Palestina untuk bergabung menyerukan aksi protes kepada Hamas agar kelompok tersebut segera menyerahkan kekuasaan dan mengakhiri perang dengan Israel.

    “Saya tidak tahu siapa yang mengorganisir protes ini,” ujar salah satu peserta kepada AFP. 

    “Saya ikut serta untuk menyampaikan pesan dari rakyat: cukup sudah dengan perang ini,” tambahnya.

    Selain di Beit Lahia, aksi serupa juga terjadi di kamp pengungsi Jabalia di bagian barat Kota Gaza. 

    Rekaman yang beredar menunjukkan puluhan orang membakar ban dan meneriakkan tuntutan untuk mengakhiri perang. 

    “Kami ingin makan,” seru mereka dalam aksi tersebut.

    Hamas sendiri hingga kini belum memberikan respon apapun terkait munculnya demonstrasi ini.

    Namun, protes anti-Hamas ini tercatat jadi yang terbesar sejak perang dimulai setelah serangan 7 Oktober.

    Fatah Minta Hamas Mundur

    Terpisah, sebelum aksi demo mencuat partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas telah lebih dulu mendesak Hamas untuk segera menyerahkan kekuasaan Jalur Gaza ke Israel.

    Adapun permintaan ini diajukan Fatah dengan dalih melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina yang mengungsi di Jalur Gaza.

    “Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina,” kata juru bicara Fatah Monther al-Hayek dalam pesan yang dikutip dari New Arab.

    Lewat cara ini Fatah menegaskan, bahwa penyerahan kekuasaan atas Gaza dapat mengurangi penderitaan warga Palestina yang selama ini telah tertekan akibat serangan Israel yang membabi buta,

    “Hamas harus menunjukkan belas kasihan terhadap Gaza, anak-anak, wanita dan pria,” kata juru bicara Fatah, Monther Al Hayek.

    Hamas Kuasai Gaza Sejak 2007

    Sebagai informasi, Hamas diketahui mulai mengambil alih kekuasaan di Gaza dari Otoritas Palestina yang didominasi Fatah pada 2007.

    Tepatnya saat konflik bersenjata terjadi pada Juni 2007, yang mengakibatkan Hamas mengambil alih Gaza dan mengusir pasukan Fatah dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah tetap menguasai Tepi Barat.

    Pengambilalihan ini juga menyebabkan Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya.

    Perkembangan Hamas yang kian pesat sayangnya membuat Israel mulai khawatir apabila kelompok tersebut mengancam stabilitas Israel dan menggagalkan potensi perdamaian dengan Palestina.

    Alasan tersebut yang membuat Israel kerap melakukan serangan dengan menargetkan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas Hamas.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

    Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

    Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia!

    TRIBUNNEWS.COM – Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

    Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

    Direktorat Israel itu merupakan tindaklanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

    Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

    “Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

    Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

    “Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

    Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    “Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.

    Belum ada tanggapan resmi baik dari Pemerintah Israel maupun Pemerintah Indonesia atas kabar pelaksanaan proyek percontohan pemindahan sukarela warga Gaza ke Indonesia ini.

    Sebagai informasi, Israel membentuk Direktorat Pengurusan Pemindahan Sukarela Warga Gaza untuk menangani upaya evakuasi sukarela penduduk Gaza ke luar negeri dan membantu menciptakan peluang kerja guna mendorong emigrasi dari Jalur Gaza. 

    “Dengan berjalannya proyek percontohan, Menteri Pertahanan Israel harus memutuskan dalam beberapa hari mendatang siapa yang akan mengepalai direktorat tersebut,” tambah laporan tersebut. 

    Sejumlah laporan media Israel menyebut, tampaknya kandidat yang baru-baru ini diajukan untuk posisi tersebut adalah Brigadir Jenderal (Purn.) Ofer Winter.

    PENGUNGSI GAZA – Tangkap layar Khaberni, Rabu (26/3/2025) menunjukkan pengungsi warga Gaza yang berpindah mencari lokasi aman dari serangan Israel. Pemerintah Israel menindaklanjuti usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga dengan membentuk Direktorat Urusan Pemindahan Sukarela warga Palestina yang ingin ke luar dari Gaza. Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Proyek Menjijikkan

    Sebelum laporan proyek uji coba pemindahan warga Gaza ke Indonesia ini, telah juga muncul sejumlah laporan kalau negara-negara di Afrika juga menjadi opsi lokasi tujuan pemindahan.

    Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

    “Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

    Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

    Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

    Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

    Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

    “Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

    Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

    Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

    AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

    Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

    Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

    Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

    Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

    Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

    Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

    Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

    Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

    Rencana Kontroversial AS

    Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

    Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

    Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

    Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

    Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

    Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

    Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

    Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

    Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

    Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

     

    (oln/khbrn/tribunnews/*)