Negara: Jalur Gaza

  • Israel Mau Tentukan Pasukan Asing untuk Amankan Gencatan Senjata di Gaza

    Israel Mau Tentukan Pasukan Asing untuk Amankan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menentukan pasukan asing mana yang diizinkan sebagai bagian dari pasukan internasional yang direncanakan di Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata. Netanyahu mengklaim pihaknya yang akan mengendalikan keamanan Gaza.

    “Kami mengendalikan keamanan kami, dan kami juga telah menjelaskan mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Netanyahu dilansir Reuters, Senin (27/10/2025).

    “Hal ini, tentu saja, juga dapat diterima oleh Amerika Serikat, sebagaimana telah diungkapkan oleh perwakilan paling seniornya dalam beberapa hari terakhir,” ujarnya dalam sidang kabinetnya.

    Diketahui, saat ini masih belum jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lain siap mengirimkan pasukan, sebagian karena penolakan Hamas terkait pelucutan senjata yang diisyaratkan dalam rencana gencatan senjata itu, sementara Israel telah menyuarakan kekhawatiran tentang komposisi pasukan tersebut.

    Meskipun pemerintahan Donald Trump telah mengesampingkan pengiriman tentara AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan multinasional tersebut.

    Sikap Indonesia

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan bantuan pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Sikap Prabowo itu juga dipuji oleh Trump.

    “Banyak sekutu besar kita yang sekarang di Timur Tengah, dan wilayah di sekitar Timur Tengah, telah secara eksplisit dan tegas, dengan antusiasme yang besar, memberi tahu saya bahwa mereka akan menyambut baik kesempatan, atas permintaan saya, untuk memasuki Gaza dengan kekuatan besar dan ‘meluruskan Hamas kita’ jika Hamas terus bertindak buruk, yang melanggar perjanjian mereka dengan kita,” kata Trump di Truth Social.

    Trump tidak menyebutkan negara mana yang menawarkan diri untuk memasuki Gaza. Namun, ia secara khusus menyinggung Indonesia dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya ingin berterima kasih kepada negara Indonesia yang besar dan kuat, dan pemimpinnya yang luar biasa, atas semua bantuan yang telah mereka tunjukkan dan berikan kepada Timur Tengah, dan kepada AS,” tutur Trump.

    Lihat juga Video ‘Musim Dingin Akan Datang, Gaza Masih Berjuang Dapat Bantuan’:

    (zap/idn)

  • MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    Jakarta

    Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia saat KTT Ke-47 ASEAN berujung permintaan maaf dari Malaysia. Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebagai stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia telah mengakui kekeliruan tersebut.

    Seperti diberitakan Antara, Minggu (26/10/2025), dalam sesi siaran langsung ketibaan para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, komentator RTM menyebutkan sosok Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Joko Widodo. Wartawan dari berbagai negara mendengar langsung salah penyebutan nama itu di media center KTT ASEAN.

    Permintaan maaf pun disampaikan oleh Malaysia. Mereka mengakui kesalahan ini sebagai hal yang serius.

    “Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC),” tulis keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Minggu.

    Pihak RTM menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan internal, ditemukan bahwa komentator siaran telah keliru menyebutkan Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo. Padahal Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto.

    “RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis keterangan itu.

    RTM menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta untuk memastikan bahwa semua informasi yang disiarkan akurat dan disampaikan dengan integritas.

    Kehadiran Prabowo di KTT ASEAN

    Saat menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan kopiah hitam. KTT ASEAN ini disiarkan langsung akun YouTube Bernama TV.

    PM Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT Ke-47 ASEAN menyambut Prabowo selayaknya kawan lama yang bertemu kembali. Hal itu terlihat dari gestur PM Anwar yang menghampiri lebih dahulu Presiden Prabowo, kemudian keduanya berpelukan dan berjabat tangan.

    Perbincangan keduanya juga tampak begitu intensif, saat PM Anwar mempersilakan Prabowo untuk berfoto di hadapan awak media. Sesekali keduanya saling tertawa saat berbincang dan berjabat tangan.

    Presiden Prabowo pun dipersilakan memasuki ruangan Upacara Pembukaan KTT Ke-47 ASEAN, bersama para pemimpin ASEAN lainnya, yang sudah hadir, seperti Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, karena negara tersebut akan dikukuhkan sebagai anggota ke-11 ASEAN.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KTT Ke-47 ASEAN juga turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden European Council António Costa, dan pemimpin negara mitra wicara ASEAN antara lain Presiden Donald Trump, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, hingga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Halaman 2 dari 2

    (knv/knv)

  • Presiden Prabowo disambut hangat PM Anwar Ibrahim, hadiri KTT ASEAN

    Presiden Prabowo disambut hangat PM Anwar Ibrahim, hadiri KTT ASEAN

    Jakarta (ANTARA) –

    Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 8.20 waktu Malaysia, mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan kopiah hitam, berdasarkan tayangan langsung yang disiarkan akun YouTube Bernama TV dari Jakarta, Minggu.

    PM Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT Ke-47 ASEAN menyambut Prabowo selayaknya kawan lama yang bertemu kembali. Hal itu terlihat dari gestur PM Anwar yang menghampiri lebih dahulu Presiden Prabowo, kemudian keduanya berpelukan dan berjabat tangan.

    Perbincangan keduanya juga tampak begitu intensif, saat PM Anwar mempersilakan Prabowo untuk berfoto di hadapan awak media. Sesekali keduanya saling tertawa saat berbincang dan berjabat tangan.

    Presiden Prabowo pun dipersilakan memasuki ruangan Upacara Pembukaan KTT Ke-47 ASEAN, bersama para pemimpin ASEAN lainnya, yang sudah hadir, seperti Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, karena negara tersebut akan dikukuhkan sebagai anggota ke-11 ASEAN.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KTT Ke-47 ASEAN juga turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden European Council António Costa, dan pemimpin negara mitra wicara ASEAN antara lain Presiden Donald Trump, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, hingga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Israel Lancarkan Serangan ke Gaza, Klaim Targetkan Militan Jihad Islam

    Israel Lancarkan Serangan ke Gaza, Klaim Targetkan Militan Jihad Islam

    Jakarta

    Militer Israel mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangan udara yang menargetkan seorang terduga militan Jihad Islam di Gaza tengah. Serangan ini dilakukan Israel meskipun ada gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir AFP, Minggu (26/10/2025), selama dua minggu terakhir, telah terjadi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas, sekutu Jihad Islam, dan Israel — meskipun Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dan pasukannya dari serangan militan.

    “Beberapa waktu yang lalu, IDF (tentara Isreal) melakukan serangan tepat sasaran di daerah Nuseirat di Jalur Gaza tengah yang menargetkan seorang teroris dari organisasi teroris Jihad Islam yang berencana untuk melakukan serangan teroris dalam waktu dekat terhadap pasukan IDF,” kata militer Israel.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang berbicara kepada para wartawan saat meninggalkan Israel, tidak membahas serangan tersebut secara langsung. Akan tetapi ia mencatat bahwa insiden-insiden tersebut umum terjadi setelah gencatan senjata.

    “Setiap malam akan membawa tantangan baru tentang bagaimana menjaga keutuhannya,” ujar Rubio.

    Di wilayah yang dikuasai Hamas, rumah sakit Al-Awda mengonfirmasi telah menerima korban luka untuk dirawat setelah serangan di Nuseirat.

    “Rumah sakit telah menerima empat orang yang terluka setelah pendudukan Israel menargetkan sebuah mobil warga sipil di area Klub Al-Ahli di Kamp Nuseirat di Gaza tengah,” kata pihak rumah sakit.

    (lir/lir)

  • Presiden Prabowo bertolak ke Kuala Lumpur hadiri KTT ASEAN 2025

    Presiden Prabowo bertolak ke Kuala Lumpur hadiri KTT ASEAN 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu sore, via Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Lanud Halim, mengatakan bahwa selain menghadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo juga memiliki agenda lanjutan pada KTT APEC, yang pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan rangkaian kegiatan di Malaysia.

    “Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” ujar Prasetyo melalui pernyataan virtual.

    Ia menambahkan, seluruh jajaran berharap perjalanan Presiden berjalan lancar serta membawa hasil dan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

    KTT ASEAN kali ini dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 dan menjadi forum penting bagi para pemimpin negara Asia Tenggara untuk membahas isu-isu krusial regional dan global.

    Menurut Menteri Luar Negeri RI Sugiono, kehadiran Presiden Prabowo di KTT ASEAN ini membawa misi utama untuk memperkuat kerja sama antarnegara Asia Tenggara dan menegaskan posisi ASEAN di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

    “Ya, bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” ujar Sugiono.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Usai merampungkan rangkaian KTT ASEAN di Malaysia, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melanjutkan agenda luar negerinya ke Korea Selatan.

    Di sana, Presiden akan menghadiri forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 dengan tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”.

    Agenda utama APEC Economic Leaders Week (AELW) akan digelar pada 30 Oktober hingga 1 November di beberapa kota, termasuk Gyeongju, Jeju, Incheon, dan Busan, meliputi Concluding Senior Officials Meeting (CSOM), APEC Ministerial Meeting (AMM), serta APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Brasil Kritik PBB ‘Tak Lagi Berfungsi’ Hadapi Genosida di Gaza

    Presiden Brasil Kritik PBB ‘Tak Lagi Berfungsi’ Hadapi Genosida di Gaza

    Kuala Lumpur

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melontarkan kritikan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga multilateral lainnya, yang disebutnya “tidak lagi berfungsi” dan gagal melindungi korban perang Gaza.

    Kritikan itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/10/2025), dilontarkan Lula da Silva saat berada di Malaysia setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim pada Sabtu (25/10), menjelang pertemuan puncak (KTT) ASEAN.

    “Siapa yang bisa menerima genosida yang telah berlangsung begitu lama di Jalur Gaza?” kata Lula da Silva kepada wartawan di Putrajaya, setelah pertemuan bilateral untuk mempererat hubungan antara Brasil dan Malaysia.

    “Lembaga-lembaga multilateral yang dibentuk untuk mencegah hal-hal itu terjadi telah berhenti berfungsi. Hari ini, Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak lagi berfungsi,” kritiknya.

    Dalam pernyataannya, Luka da Silva juga melontarkan sindiran untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga akan menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Lula da Silva dan Trump ada kemungkinan untuk bertemu di sela-sela KTT ASEAN

    “Bagi seorang pemimpin, berjalan dengan kepala tegak lebih penting daripada Hadiah Nobel,” ucapnya.

    Trump telah bertolak menuju ke Asia pada Jumat (24/10) malam waktu AS. Dia akan mengunjungi Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Selain menghadiri KTT ASEAN, Trump juga akan menghadiri KTT APEC di Korsel dan melakukan pembicaraan penting dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC.

    Sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua pada Januari lalu, Trump telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya pantas menerima Nobel Perdamaian atas perannya dalam menyelesaikan berbagai konflik. Klaim Trump itu, oleh para pengamat, dinilai terlalu dibesar-besarkan.

    Ketika Komite Nobel Norwegia pada bulan ini menganugerahkan Nobel Perdamaian kepada pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado, Gedung Putih memberikan kecamannya untuk komite tersebut.

    Sementara itu, Lula da Silva dan Trump mulai memperbaiki perbedaan mereka setelah berbulan-bulan berseteru terkait persidangan dan vonis terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, sekutu Trump.

    Trump telah memberlakukan tarif 50 persen terhadap banyak produk Brasil dan menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat tinggi Brasilia, termasuk seorang hakim Mahkamah Agung, untuk menghukum Brasil atas apa yang disebutnya sebagai “perburuan penyihir” terhadap Bolsonaro.

    Mahkamah Agung Brasil menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada Bolsonaro pada September lalu, atas perannya dalam upaya kudeta yang gagal setelah kekalahan dari Lula da Silva dalam pemilu tahun 2022.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hamas-Faksi Politik Palestina Setuju Serahkan Gaza ke Komite Teknokrat

    Hamas-Faksi Politik Palestina Setuju Serahkan Gaza ke Komite Teknokrat

    Gaza City

    Faksi-faksi politik utama Palestina, termasuk kelompok Hamas, menyatakan sepakat untuk sebuah komite teknokrat independen mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza pascaperang.

    Hal tersebut, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/10/2025), disampaikan dalam pernyataan bersama faksi-faksi politik Palestina yang dipublikasikan pada situs web Hamas pada Jumat (24/10) waktu setempat.

    Disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa dalam pertemuan di Kairo, ibu kota Mesir, kelompok-kelompok tersebut sepakat untuk “menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada sebuah komite Palestina sementara yang terdiri atas para teknokrat independen”.

    Pernyataan bersama itu juga menyatakan bahwa komite independen tersebut akan “mengelola urusan kehidupan dan layanan dasar dalam kerja sama dengan saudara-saudara Arab dan lembaga-lembaga internasional”.

    Dinyatakan dalam pernyataan bersama tersebut bahwa faksi-faksi itu telah sepakat untuk berupaya menyatukan posisi bersama “untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina”.

    Pernyataan itu menyerukan pertemuan semua kekuatan dan faksi untuk “menyepakati strategi nasional dan untuk menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina”.

    Hamas bukanlah bagian dari PLO, yang didominasi oleh rival lamanya, Fatah.

    Seorang sumber yang memahami perkembangan terbaru itu, mengatakan kepada AFP pada Kamis (23/10), bahwa delegasi Hamas dan Fatah telah bertemu di Kairo untuk membahas fase kedua dari gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat (AS).

    Menurut sumber tersebut, kedua pihak sepakat untuk “melanjutkan pertemuan di periode mendatang dan bekerja untuk mengorganisir front internal Palestina dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pemerintah Israel”.

    Bersamaan dengan pembicaraan Hamas-Fatah, kepala intelijen Mesir Hassan Rashad telah melakukan pertemuan dengan para pejabat senior dai faksi-faksi penting Palestina. Mereka termasuk Jihad Islam, yang merupakan sekutu Hamas, dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina serta Front Populer untuk Pembebasan Palestina — keduanya faksi dalam PLO.

    Hamas dan Fatah memiliki sejarah persaingan politik yang mendalam, yang sempat berkobar menjadi pertempuran setelah pemilu tahun 2006, dan telah menghambat upaya persatuan nasional Palestina.

    Pada Desember 2024, mereka sepakat membentuk sebuah komite untuk bersama-sama mengelola Jalur Gaza pascaperang. Kesepakatan itu dikritik, terutama oleh anggota-anggota Fatah.

    Hamas yang merebut kekuasaan di Jalur Gaza pada tahun 2007, telah menegaskan bahwa kelompoknya tidak ingin memerintah wilayah itu pascaperang, namun menolak desakan untuk melucuti senjata para petempurnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kelaparan Tidak Berkurang di Gaza Sejak Gencatan Senjata

    Kelaparan Tidak Berkurang di Gaza Sejak Gencatan Senjata

    Geneva

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut hanya ada sedikit peningkatan jumlah bantuan yang masuk ke Gaza, Palestina, sejak gencatan senjata diberlakukan. WHO menilai situasi di Gaza masih darurat karena tidak ada pengurangan kelaparan yang signifikan.

    “Situasinya masih sangat buruk karena bantuan yang masuk tidak cukup,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kepada wartawan di kantor pusat badan kesehatan PBB di Jenewa, dilansir AFP, Kamis (23/10/2025).

    “Sejak gencatan senjata yang ditengahi AS antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober, tidak ada pengurangan kelaparan, karena tidak ada cukup makanan,” tambahnya.

    Diketahui, Israel berulang kali menghentikan bantuan ke Jalur Gaza selama perang. Hal itu memperburuk kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan, karena menyebabkan kelaparan di beberapa bagian wilayah Palestina.

    Namun, meskipun perjanjian yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatur masuknya 600 truk per hari, Tedros menyebut saat ini hanya antara 200 hingga 300 truk yang masuk setiap hari.

    Tedros tetap memuji gencatan senjata yang tetap berlaku di Gaza meskipun ada pelanggaran. Namun, ia memperingatkan bahwa krisis di Gaza masih jauh dari selesai, dan kebutuhan pasokan makanan sangat besar.

    “Meskipun aliran bantuan telah meningkat, itu masih hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan,” ucapnya.

    “Tidak ada rumah sakit yang berfungsi penuh di Gaza, dan hanya 14 dari 36 rumah sakit yang berfungsi. Ada kekurangan obat-obatan esensial, peralatan, dan tenaga kesehatan yang kritis,” kata Tedros.

    Sejak gencatan senjata berlaku, WHO telah mengirimkan lebih banyak pasokan medis ke rumah sakit, dan mengerahkan tim medis darurat tambahan serta berupaya meningkatkan evakuasi medis.

    (fas/rfs)

  • Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Jakarta

    Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

    Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

    Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

    Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

    Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

    AFP via Getty Images

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

    “Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

    Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

    Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

    IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

    Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

    Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

    IOC dalam pusaran kontroversi

    Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    “Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

    Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

    Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

    Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

    Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

    Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

    Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

    Apa yang terjadi sebelumnya?

    Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

    Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

    “Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

    Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

    Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

    Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

    Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

    “Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

    Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

    Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

    Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

    Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

    Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

    Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

    Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

    Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

    Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

    Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

    Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

    Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

    Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

    “Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

    Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

    Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

    Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

    Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

    Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

    Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

    Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

    Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    “Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

    Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

    Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

    Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

    Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

    Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

    Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

    “Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

    “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

    Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

    Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

    Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

    Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

    “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

    Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

    Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

    Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

    Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

    “Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

    Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

    “Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

    Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

    Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

    Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

    Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

    Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

    Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

    Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

    Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

    Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

    Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

    Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

    Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

    Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

    Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

    Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

    Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

    “Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

    Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

    Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

    Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

    Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

    Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

    Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

    Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

    Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

    Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

    Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

    Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

    BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

    Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

    Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

    Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

    “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

    Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

    Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

    Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

    Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

    FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

    “Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

    Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

    Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

    Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

    (ita/ita)

  • AS Wanti-wanti Israel Jangan Caplok Tepi Barat!

    AS Wanti-wanti Israel Jangan Caplok Tepi Barat!

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mewanti-wanti Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat. Dia mengatakan hal itu bisa mengancam kesepakatan damai Gaza.

    Para anggota parlemen Israel pada hari Rabu (22/10) waktu setempat memutuskan untuk memajukan dua rancangan undang-undang tentang aneksasi Tepi Barat yang diduduki. Ini terjadi hanya seminggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Jalur Gaza.

    “Saya pikir presiden telah menjelaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kita dukung saat ini,” kata Rubio tentang pencaplokan Tepi Barat. Hal ini disampaikannya saat ia menaiki pesawatnya untuk berkunjung ke Israel.

    Langkah-langkah aneksasi “mengancam kesepakatan damai,” katanya kepada para wartawan.

    “Mereka negara demokrasi, mereka akan menggunakan hak pilih mereka, dan rakyat akan mengambil posisi ini,” ujarnya.

    “Namun saat ini, itu adalah sesuatu yang kami…pikir mungkin kontraproduktif,” imbuh Rubio.

    Ditanya tentang meningkatnya kekerasan oleh para pemukim ekstremis Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Rubio berkata: “Kami prihatin dengan segala hal yang mengancam akan mengganggu stabilitas yang telah kami kerjakan.”

    Namun, Rubio menyuarakan optimisme secara keseluruhan untuk mempertahankan kesepakatan damai.

    “Setiap hari akan ada ancaman terhadap itu (kesepakatan damai), tetapi saya justru berpikir kami lebih cepat dari jadwal dalam hal mencapainya, dan fakta bahwa kami berhasil melewati akhir pekan ini merupakan pertanda baik,” kata Rubio.

    Amerika Serikat adalah pendukung militer dan diplomatik utama Israel, dan Rubio hingga baru-baru ini menghindari kritik terhadap langkah-langkah aneksasi yang didukung oleh sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Namun sejumlah negara Arab dan Islam, yang didekati Amerika Serikat untuk menyediakan pasukan dan uang bagi pasukan stabilisasi di Gaza, telah memperingatkan bahwa aneksasi Tepi Barat, yang dipimpin oleh pesaing moderat Hamas di Otoritas Palestina, adalah garis merah.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)