Xcloud.id

Negara: Italia

  • Kala Demo Besar-besaran No Kings Dijawab Trump dengan AI ‘King Trump’

    Kala Demo Besar-besaran No Kings Dijawab Trump dengan AI ‘King Trump’

    Jakarta –

    Warga Amerika Serikat (AS) melakukan demo besar-besaran bertajuk demo ‘No Kings’ atau bukan raja, sebagai pelampiasan kemarahan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump di seluruh 50 negara bagian AS. Merespons demo tersebut, Trump mengunggah video dirinya memakai mahkota yang dibuat dengan AI.

    Dirangkum detikcom, Senin (20/10/2025), salah satu tuntutan demo tersebut adalah terkait ancaman demokrasi di AS. Merespons demo tersebut, Trump mengunggah video dirinya di platform Truth Social yang dibuat dengan AI, menggambarkan dirinya sebagai seorang raja ‘King Trump’ yang mengemudikan jet tempur.

    Ternyata video tersebut adalah buatan orang lain, Trump hanya membagikan ulang melalui media sosial resminya.

    Diketahui penyelenggara mengatakan sebanyak tujuh juta orang menghadiri demo yang digelar dari New York hingga Los Angeles pada Sabtu (18/10/2025). Demonstrasi juga dilakukan di kota-kota kecil di seluruh wilayah AS dan bahkan di dekat rumah Trump di Florida.

    “Beginilah demokrasi!” teriak ribuan orang di Washington dekat Gedung Capitol AS, tempat pemerintah federal ditutup selama minggu ketiga di tengah kebuntuan legislatif, dilansir AFP Minggu (19/10/2025).

    “Hei hei ho ho, Donald Trump harus pergi!” kata para pengunjuk rasa, banyak dari mereka membawa bendera Amerika, setidaknya satu di antaranya berkibar terbalik sebagai sinyal keresahan.

    Terdapat spanduk warna-warni menyerukan kepada masyarakat untuk “melindungi demokrasi,”. Sementara massa aksi lainnya menuntut AS menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut sebagai taktik keras miliarder Republik tersebut, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.

    “Saya tidak pernah menyangka akan hidup untuk menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi,” ujar seorang lansia, Colleen Hoffman (69), kepada AFP saat ia berdemo di Broadway, New York.

    “Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa,” lanjutnya.

    Di Los Angeles, para pengunjuk rasa mengibarkan balon raksasa bergambar Trump yang masih mengenakan popok.

    Bendera One Piece Dikibarkan

    Dari sejumlah bendera yang dikibarkan, setidaknya satu bendera merujuk pada anime bajak laut “One Piece” juga dikibarkan massa demonstran. Bendera dengan logo tengkorak tersebut diketahui menjadi ciri khas protes anti-pemerintah dari Peru hingga Madagaskar.

    “Lawan Ketidaktahuan, bukan migran,” demikian bunyi salah satu spanduk di sebuah protes di Houston, tempat hampir seperempat populasinya adalah imigran, menurut Migration Policy Institute.

    Demonstran menggelar demo mengibarkan bendera One Piece (Foto: Getty Images via AFP/MATHIEU LEWIS-ROLLAND)

    Sementara itu, belum dapat diverifikasi secara independen berapa massa yang hadir. Di New York, pihak berwenang mengatakan lebih dari 100.000 orang berkumpul di salah satu protes terbesar, sementara di Washington, kerumunan diperkirakan antara 8.000 dan 10.000 orang.

    Trump Unggah Video ‘King Trump’

    Trump memposting video buatan AI di platform Truth Social resminya yang menggambarkannya sebagai seorang raja. Video itu diunggah Trump usai demo ‘No Kings’ yang digelar pada Sabtu.

    Ternyata video AI yang dibagikan Trump tersebut milik orang lain akun @Xerias_X yang telah mengunggahnya terlebih dulu melalui platform X. Trump hanya membagikan ulang melalui media sosial resminya.

    Dalam video tersebut, tampak Trump seolah-olah menaiki pesawat tempur bertuliskan King Trump. Di kepalanya, Trump juga menggunakan mahkota sambil mengemudikan jet tempur tersebut.

    Lalu dari atas pesawat, Trump melemparkan sesuatu yang tampak seperti kotoran ke arah massa pendemo anti-Trump. Dalam video yang berdurasi 19 detik tersebut, tidak ada caption yang tertera.

    Sementara itu, para pendukungnya juga siap siaga. Ketua DPR Mike Johnson mencemooh demonstrasi tersebut sebagai demo “Benci Amerika”.

    “Kalian akan menyatukan kaum Marxis, Sosialis, pendukung Antifa, kaum anarkis dan sayap pro-Hamas dari Partai Demokrat sayap kiri ekstrem,” katanya kepada para wartawan.

    Para pengunjuk rasa menanggapi klaim tersebut dengan ejekan.

    “Lihat sekeliling! Jika ini kebencian, maka seseorang harus kembali ke sekolah dasar,” kata Paolo, 63. Sementara massa demo bersorak dan bernyanyi di sekelilingnya di Washington.

    Tuntutan Massa Demo ‘No Kings’

    Dilansir AFP, BBC, dan CNN, Minggu (19/10/2025), ada sejumlah tema utama yang menjadi sorotan seperti ancaman yang dirasakan terhadap demokrasi, penggerebekan Imigrasi dan pengerahan pasukan pemerintah di kota-kota AS, serta pemotongan program federal, terutama layanan kesehatan

    Demo yang digelar di Times Square, New York City, pada Sabtu pagi diikuti ribuan orang. Jalanan dan pintu masuk kereta bawah tanah dipenuhi pengunjuk rasa yang memegang spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Demokrasi bukan Monarki” dan “Konstitusi tidak opsional”.

    Penyelenggara dan pengunjuk rasa yang turun ke jalan mengatakan acara tersebut berlangsung damai.

    Anti-kekerasan adalah prinsip inti dari acara No Kings, demikian pernyataan kelompok tersebut di situs webnya. Penyelenggara juga mendesak semua peserta untuk mengurangi potensi pertengkaran.

    Ancaman Demokrasi

    Dalam demo tersebut terdapat spanduk warna-warni menyerukan kepada masyarakat untuk “melindungi demokrasi,”. Sementara massa aksi lainnya menuntut AS menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut sebagai taktik keras miliarder Republik tersebut, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.

    “Saya tidak pernah menyangka akan hidup untuk menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi,” ujar seorang lansia, Colleen Hoffman (69), kepada AFP saat ia berdemo di Broadway, New York.

    “Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa,” lanjutnya.

    Kritik Kebijakan Imigrasi

    Sementara itu, seorang warga New Jersey yang tumbuh besar di Italia bernama Massimo Mascoli (68), mengatakan ia melakukan demo karena ia khawatir AS mengikuti jejak yang sama dengan negara asalnya pada abad lalu.

    “Saya adalah keponakan seorang pahlawan Italia yang meninggalkan pasukan Mussolini dan bergabung dengan perlawanan,” kata Mascoli.

    “Dia disiksa dan dibunuh oleh kaum fasis, dan setelah 80 tahun, saya tidak menyangka akan menemukan fasisme lagi di Amerika Serikat.”

    Di antara kekhawatirannya, Mascoli khususnya mengkhawatirkan tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump dan pemotongan anggaran kesehatan bagi jutaan warga Amerika.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Mahkamah Agung, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah,” ujarnya kepada BBC.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Kongres. Kita memiliki semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya menentang rakyat Amerika saat ini. Jadi, kita berjuang,” ujarnya.

    Protes Pemotongan Program Federal

    Anthony Lee, yang bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan merupakan salah satu dari banyak pegawai federal yang dirumahkan setelah penutupan pemerintah, mengatakan ia datang ke demonstrasi tersebut untuk melindungi layanan publik. Lee, presiden cabang Serikat Pekerja Departemen Keuangan Nasional di DC, menghadiri acara tersebut bersama sekelompok pegawai federal yang tergabung dalam serikat pekerja.

    “Saya telah menjadi pegawai negeri selama lebih dari 20 tahun, dan melihat kehancuran yang dialami pemerintah kita, layanan publik kita, selama beberapa bulan terakhir sungguh menakutkan,” kata Lee.

    Trump Disebut Diktator

    Pemimpin Minoritas Senat dan Demokrat New York, Chuck Schumer, juga bergabung dalam protes tersebut.

    “Kita tidak punya diktator di Amerika. Dan kita tidak akan membiarkan Trump terus mengikis demokrasi kita,” tulis Schumer di kolom X bersama foto dirinya yang sedang mengangkat spanduk bertuliskan “perbaiki krisis layanan kesehatan,” katanya.

    Massa Demo ‘No Kings’ Dibubarkan

    Meskipun ramai, demo bertajuk ‘No Kings’ tersebut sebagian besar berlangsung damai.

    Namun di pusat kota Los Angeles, menurut laporan Lo Angeles Times, polisi menembakkan peluru tak mematikan dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang termasuk demonstran “No Kings” pada Sabtu malam.

    “Setelah ribuan orang berkumpul untuk mengekspresikan hak-hak konstitusional mereka yang dilindungi Amandemen ke-1 secara damai pada pagi tadi, hampir seratus agitator berdemo menuju Aliso dan Alameda di mana mereka menggunakan laser dan lampu kedip berukuran industri,” ungkap Divisi Pusat LAPD di X.

    “Perintah Pembubaran dikeluarkan dan para demonstran dibubarkan dari area tersebut,” tambahnya, tanpa merinci apakah ada penangkapan yang dilakukan.

    Lihat Video ‘Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak’:

    Halaman 2 dari 4

    (yld/ygs)

  • Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan mendorong produk kuliner untuk mendunia melalui Pangan Nusa Expo 2025. Pangan Nusa Expo 2025 menjadi ajang bagi para pelaku usaha kuliner lokal untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke kancah dunia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap Pangan Nusa Expo 2025 menarik minat buyers internasional, yaitu Belanda, Malaysia, Italia, Australia, dan Singapura

    “Dan menghasilkan kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri dengan potensi sendiri Rp 121,2 miliar,” kata dia dalam Closing Ceremony Trade Expo Indonesia 2025 ke-40, Minggu (19/10/2025).

    Selain itu, Pangan Nusa Expo 2025 mencatat potensi transaksi atau business matching senilai Rp 37,6 miliar dan transaksi on the spot senilai Rp 2,4 miliar.

    “Hasil ini akan memperkuat ekspor jasa Indonesia, khususnya kuliner dan retail,” kata Busan.

    Busan merinci potensi transaksi sebesar Rp 37,6 miliar merupakan transaksi dengan retail modern, PT KAI (Persero), dan Perwakilan Perdagangan.

    “Jadi kita memberikan memfasilitasi para UMKM pangan ini untuk melakukan business matching dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan KAI,” terang dia.

    Pangan Nusa Expo 2025 digelar pada 15-18 Oktober 2025 di ICE BSD. Mengusung tema “Taste the Diversity of Indonesian Delicacy”, Pangan Nusa Expo 2025 menjadi panggung bagi ratusan pengusaha kuliner dan pangan lokal pilihan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke dunia.

    Sebagai informasi, Pangan Nusa Expo 2025 menghadirkan 186 produk kuliner siap santap dan produk makanan berkualitas dari seluruh provinsi di Indonesia. Digelar bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, cita rasa kuliner Nusantara juga mendapat kesempatan dilirik pengunjung mancanegara.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Tuntutan Massa Demo ‘No Kings Protes Kebijakan Trump

    Ini Tuntutan Massa Demo ‘No Kings Protes Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Warga Amerika Serikat melakukan demo besar-besaran di seluruh 50 negara bagian AS sambil menyerukan ‘No Kings’ atau bukan raja, sebagai pelampiasan kemarahan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump. Demo tersebut salah satunya karena massa menilai adanya ancaman terhadap demokrasi di AS.

    Dilansir AFP, BBC, dan CNN, Minggu (19/10/2025), ada sejumlah tema utama yang menjadi sorotan seperti ancaman yang dirasakan terhadap demokrasi, penggerebekan Imigrasi dan pengerahan pasukan pemerintah di kota-kota AS, serta pemotongan program federal, terutama layanan kesehatan

    Demo yang digelar di Times Square, New York City, pada Sabtu pagi diikuti ribuan orang. Jalanan dan pintu masuk kereta bawah tanah dipenuhi pengunjuk rasa yang memegang spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Demokrasi bukan Monarki” dan “Konstitusi tidak opsional”.

    Penyelenggara dan pengunjuk rasa yang turun ke jalan mengatakan acara tersebut berlangsung damai.

    Anti-kekerasan adalah prinsip inti dari acara No Kings, demikian pernyataan kelompok tersebut di situs webnya. Penyelenggara juga mendesak semua peserta untuk mengurangi potensi pertengkaran.

    Di New York, sebagian massa meneriakkan “inilah demokrasi” diiringi tabuhan drum yang hampir konstan di latar belakang, diiringi lonceng sapi dan alat-alat musik.

    Departemen Kepolisian New York mengatakan lebih dari 100.000 orang telah berkumpul untuk berunjuk rasa secara damai di kelima wilayah kota, dan tidak ada penangkapan yang dilakukan terkait protes tersebut.

    Di Times Square, seorang petugas polisi yang berjaga memperkirakan lebih dari 20.000 orang berdemonstrasi di 7th Avenue.

    Ancaman Demokrasi

    Dalam demo tersebut terdapat spanduk warna-warni menyerukan kepada masyarakat untuk “melindungi demokrasi,”. Sementara massa aksi lainnya menuntut AS menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut sebagai taktik keras miliarder Republik tersebut, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.

    “Saya tidak pernah menyangka akan hidup untuk menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi,” ujar seorang lansia, Colleen Hoffman (69), kepada AFP saat ia berdemo di Broadway, New York.

    “Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa,” lanjutnya.

    Seorang penulis dan editor lepas, Beth Zasloff, mengatakan ia mengaku mengikuti demo di New York karena ia merasa marah dan tertekan atas apa yang disebutnya “gerakan menuju fasisme dan pemerintahan otoriter” yang terjadi di bawah pemerintahan Trump.

    “Saya sangat peduli dengan Kota New York. Berada di sini bersama banyak orang lain memberi saya harapan,” kata Zasloff.

    Kritik Kebijakan Imigrasi

    Diketahui, sejak kembali menjabat Gedung Putih pada bulan Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif untuk membubarkan sebagian badan-badan pemerintahan federal dan mengerahkan pasukan Garda Nasional ke kota-kota AS meskipun ada keberatan dari gubernur negara bagian.

    Ia juga telah meminta para pejabat tinggi penegak hukum di pemerintahan untuk mengadili mereka yang dianggap sebagai musuh-musuhnya.

    Presiden mengatakan tindakannya diperlukan untuk membangun kembali negara yang sedang krisis dan menepis klaim bahwa ia seorang diktator atau fasis, sebagai sesuatu yang histeris.

    Namun, para kritikus memperingatkan bahwa beberapa langkah pemerintahannya tidak konstitusional dan merupakan ancaman bagi demokrasi Amerika.

    Sementara itu, seorang warga New Jersey yang tumbuh besar di Italia bernama Massimo Mascoli (68), mengatakan ia melakukan demo karena ia khawatir AS mengikuti jejak yang sama dengan negara asalnya pada abad lalu.

    “Saya adalah keponakan seorang pahlawan Italia yang meninggalkan pasukan Mussolini dan bergabung dengan perlawanan,” kata Mascoli.

    “Dia disiksa dan dibunuh oleh kaum fasis, dan setelah 80 tahun, saya tidak menyangka akan menemukan fasisme lagi di Amerika Serikat.”

    Di antara kekhawatirannya, Mascoli khususnya mengkhawatirkan tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump dan pemotongan anggaran kesehatan bagi jutaan warga Amerika.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Mahkamah Agung, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah,” ujarnya kepada BBC.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Kongres. Kita memiliki semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya menentang rakyat Amerika saat ini. Jadi, kita berjuang,” ujarnya.

    Protes Pemotongan Program Federal

    Anthony Lee, yang bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan merupakan salah satu dari banyak pegawai federal yang dirumahkan setelah penutupan pemerintah, mengatakan ia datang ke demonstrasi tersebut untuk melindungi layanan publik. Lee, presiden cabang Serikat Pekerja Departemen Keuangan Nasional di DC, menghadiri acara tersebut bersama sekelompok pegawai federal yang tergabung dalam serikat pekerja.

    “Saya telah menjadi pegawai negeri selama lebih dari 20 tahun, dan melihat kehancuran yang dialami pemerintah kita, layanan publik kita, selama beberapa bulan terakhir sungguh menakutkan,” kata Lee.

    Trump Disebut Diktator

    Pemimpin Minoritas Senat dan Demokrat New York, Chuck Schumer, juga bergabung dalam protes tersebut.

    “Kita tidak punya diktator di Amerika. Dan kita tidak akan membiarkan Trump terus mengikis demokrasi kita,” tulis Schumer di kolom X bersama foto dirinya yang sedang mengangkat spanduk bertuliskan “perbaiki krisis layanan kesehatan,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/gbr)

  • Babak Baru Ekspor RI, Kemendag Dorong Pengusaha Bersiap Manfaatkan IEU-CEPA

    Babak Baru Ekspor RI, Kemendag Dorong Pengusaha Bersiap Manfaatkan IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia—EU CEPA/IEU—CEPA) secara substansif pada September 2025.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan bahwa rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

    Pasalnya, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif. Adapun, jika ratifikasi IEU—CEPA rampung, nantinya mayoritas produk Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% alias bebas bea masuk.

    “Jika pelaku usaha dapat menyesuaikan diri, manfaat Indonesia—EU CEPA akan terasa nyata bagi pertumbuhan ekspor Indonesia. Mayoritas produk Indonesia nantinya dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% setelah Indonesia—EU CEPA berlaku,” kata Djatmiko dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

    Djatmiko menambahkan, perkembangan signifikan dari perjanjian CEPA dengan Uni Eropa juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha.

    Meski begitu, dia mengingatkan para eksportir agar tetap bersiap untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa.

    Sementara itu, Atase Perdagangan RI Roma, Hesty Syntia Paramita Kusmanto menuturkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Italia menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir dengan surplus yang konsisten bagi Indonesia. Kemendag mencatat, produk perikanan seperti tuna, gurita, dan udang menjadi komoditas unggulan Indonesia.

    “Pasar Italia dan negara-negara Eropa lainnya tetap potensial dan responsif terhadap produk Indonesia. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi ketat terkait kandungan logam berat, sertifikasi kesehatan, serta pelabelan dalam bahasa lokal,” beber Hesty.

    Head of Trade and Economic Section of the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Carsten Sorensen menuturkan bahwa perjanjian IEU—CEPA merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan dengan baik bagi dunia usaha.

    “Indonesia—EU CEPA belum berlaku karena menunggu ratifikasi. Tetapi, begitu diterapkan, lebih dari 99% pos tarif akan dibebaskan. Pasar Eropa adalah pasar terbuka, namun mengedepankan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan,” jelas Carsten.

    Bahkan, dia juga memastikan begitu produk Indonesia memenuhi standar tersebut, maka nantinya seluruh pasar beranggotakan 27 negara akan terbuka tanpa hambatan tambahan.

    Pasar Kopi dan Furnitur

    Di sisi lain, Atase Perdagangan RI Brussel, Lusyana Halmiati mengungkap bahwa pasar Eropa memiliki karakteristik yang unik dan sangat potensial terutama untuk komoditas seperti kopi dan furnitur.

    Tercatat, nilai pasar kopi Eropa saat ini mencapai sekitar US$47 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US$67 miliar pada 2033 mendatang.

    Sementara itu, nilai impor kopi UE pada 2024 mencapai US$24 miliar, atau naik 17% dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas impor berupa biji kopi mentah dari Amerika Latin dan Asia.

    Menurut Lusyana, tren konsumsi di Eropa kini semakin mengarah pada specialty coffee dan produk premium, terutama di kalangan usia 18–39 tahun yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

    Dia juga menyebut bahwa robusta berkualitas tinggi kini semakin diminati di Eropa seiring perubahan iklim global yang memengaruhi produksi arabika.

    “Konsumen Eropa semakin menyukai kopi bersertifikat organik dan berkelanjutan, serta tertarik pada kisah di balik perjalanan kopi. Karakter ini menjadi peluang besar bagi kopi Indonesia yang memiliki keunikan rasa dan cerita asal yang kuat,” lanjutnya.

    Selain kopi, sektor furnitur juga memiliki potensi besar di pasar Eropa. Dia menuturkan bahwa pasar furnitur Eropa merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Asia Pasifik dan Amerika Utara dengan nilai mencapai sekitar 250 juta unit dan diproyeksikan meningkat menjadi 350 juta unit.

    Lusyana menyampaikan bahwa sekitar 50% nilai pasar furnitur Eropa berada di segmen menengah (mid-price range) dan sesuai dengan karakter produk Indonesia.

    “Belanja furnitur secara daring juga meningkat pesat, didukung digitalisasi yang memungkinkan konsumen melihat produk dalam 360 derajat di platform e-commerce,” jelas Lusy.

    Meski begitu, dia menjelaskan bahwa tingginya ekspor produk kopi dan furnitur ke Eropa juga perlu memperhatikan regulasi terbaru Uni Eropa, termasuk Peraturan Uni Eropa tentang Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation/EUDR. Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

    “Eksportir perlu dapat menunjukkan data geolokasi asal bahan baku, kepatuhan terhadap hukum negara asal, dan melengkapi dokumen due diligence,” imbuhnya.

    Untuk produk berbasis kayu, Lusyana menuturkan bahwa sertifikat legalitas seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah menjadi bukti kepatuhan hukum negara asal. Namun untuk kopi, lanjut dia, masih diperlukan bukti asal lahan dan rantai pasok yang legal dan berkelanjutan.

  • Taspen-Mitsubishi Estate targetkan Two Sudirman rampung akhir 2028

    Taspen-Mitsubishi Estate targetkan Two Sudirman rampung akhir 2028

    Proyek ini merupakan komitmen jangka panjang, dan tentunya kami mengedepankan kualitas.

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) bersama Mitsubishi Estate Co Ltd menargetkan menara Two Sudirman Jakarta, proyek hunian premium hingga area komersial, dapat selesai secara keseluruhan pada akhir 2028 dan serah terima diperkirakan pada kuartal pertama 2029.

    Dibangun di atas lahan seluas 3,3 hektare, bangunan vertikal ini dirancang bukan sekadar hunian, tetapi sebagai sebuah destinasi yang mengintegrasikan residences, curated retail, ruang hijau yang luas, dan Hotel Andaz.

    “Proyek ini merupakan komitmen jangka panjang, dan tentunya kami mengedepankan kualitas,” kata Direktur PT Taspen Properti Indonesia Cecilia Kristywulan saat grand launching Two Sudirman, di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyatakan optimismenya terhadap kolaborasi antara Mitsubishi Estate Indonesia dan Taspen Properti, menekankan bahwa proyek ini mencerminkan visi bersama, kemitraan yang solid, dan world-class expertise dalam menghadirkan pengalaman hunian premium di Jakarta.

    Sejak awal kemitraan, Cecilia mengatakan bahwa Kompleks Two Sudirman Jakarta dibangun atas dasar saling menghormati dan memiliki tujuan yang bersama antara Taspen Group yang diwakili oleh Taspen Properti Indonesia dengan Mitsubishi Estate Indonesia.

    Sebagai informasi, proyek Two Sudirman dikembangkan oleh PT Central Sudirman Development, sebuah joint venture antara Mitsubishi Estate Co Ltd, PT Mitsubishi Estate Indonesia, PT Taspen, PT Taspen Properti Indonesia, dan PT Benhil Property.

    Presiden Direktur PT Mitsubishi Estate Indonesia Yasuaki Oda mengatakan, Two Sudirman dirancang untuk menciptakan harmoni antara produktivitas dan tempat istirahat, keseruan dan ketenangan, serta tradisi dan inovasi, sekaligus menetapkan tolok ukur baru bagi hunian premium di Jakarta.

    Terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta, Two Sudirman terdiri dari dua menara (tower). Tower 1 merupakan menara signature 74 lantai yang akan difungsikan sebagai ruang perkantoran, serviced apartment, hotel dan ruang ritel. Sedangkan Tower 2 merupakan area residensial setinggi 65 lantai.

    Maket Two Sudirman Jakarta. ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pembangunan Two Sudirman Private Residences yang dimulai pada Juli 2024 dan kini telah mencapai tahap 20 persen. Residences premium di jantung kota Jakarta ini menawarkan berbagai opsi konfigurasi unit, mulai dari kategori 2-bedroom, 3-bedroom, hingga 4-bedroom.

    Proyek juga memperkenalkan konfigurasi baru yang memberi fleksibilitas lebih bagi penghuni untuk mengatur ruang tinggal sesuai kebutuhan dan gaya hidup, mulai dari unit yang lebih luas hingga super penthouse.

    Beragam fasilitas pada residences termasuk golf simulator, karaoke rooms, wine and cigar lounges, children’s playgrounds, BBQ area, dan town hall komunitas, yang dirancang untuk mendukung baik relaksasi maupun gaya hidup sosial yang aktif.

    Fasilitas lain yang dihadirkan juga mencakup infinity pool dengan pemandangan kota, studio yoga dan pilates, gym, serta sky lounge di lantai 42 untuk bersantai.

    Pembangunan landmark hunian terbaru Jakarta ini turut dikembangkan bersama arsitek dan desainer internasional terkemuka, antara lain TROP: Terrains + Open Space dari Thailand, Super Potato dari Jepang, dan Molteni&C dari Italia.

    Pada Sabtu ini, Two Sudirman Private Residences resmi menjalin kemitraan strategis dengan Bank Mandiri dan Bank Danamon. Kolaborasi dengan dua bank ini bertujuan menghadirkan akses finansial bagi calon pembeli maupun investor.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bela Bupati Fawait dengan Sitir Gramsci, Kepala Bapenda Jember Kritik Balik Akademisi Unej

    Bela Bupati Fawait dengan Sitir Gramsci, Kepala Bapenda Jember Kritik Balik Akademisi Unej

    Jember (beritajatim.com) – Pernyataan akademisi Universitas Jember Aries Harianto yang mempersoalkan teguran Bupati Muhammad Fawait terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi bereaksi.

    “Bagaimana pun beliau adalah pimpinan saya dan saya menilai pernyataan beliau disalahpahami oleh pihak lain” kata Fauzi kepada Beritajatim.com, Sabtu (18/10/2025).

    Aries menyebut komunikasi publik yang ditunjukkan Bupati Muhammad Fawait saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah, di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Kamis (16/10.2025), kurang elok.

    Saat itu, Fawait mengecam kinerja Pelaksana Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, menyusul sejumlah persoalan yang muncul dalam operasional Bandara Notohadinegoro. Sebelum penerbangan komersial perdana resmi terselenggara pada 23 September 2025, sempat terjadi penundaan dua kali yakni pada 10 dan 18 September 2025.

    Tertundanya penerbangan komersial perdana Jember-Jakarta membuat Bupati Fawait dibombardir kecaman dan kritik di media sosial. Ini rupanya membuat Fawait jengah terhadap kinerja Dishub Jember.

    Bahkan Fawait akan mencopot Pelaksana Tugas Dishub Jember Gatot Triyono, jika dalam waktu dua pekan tak bisa menyelesaikan urusan operasional penerbangan komersial Jember-Jakata yang saat ini terhenti karena memasuki masa evaluasi.

    Aries mengatakan, pergantian Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Jember tak serta-merta menggaransi keberhasilan penerbangan komersial Jember-Jakarta. “Kalau masalahnya animo penumpang, tentu problemnya bukan personal pengambil keputusan. Jika Pelaksana Tugas Dishub saja dinilai tidak mampu, apalagi personal non Dishub,” katanya.

    Aries menilai Pemkab Jember sedang galau. “Kegalauan Pemkab sudah mulai nampak, sehingga aksi komunikasi publik yang dilakukan acapkali self contradictory. Tentu saja secara politis hal ini membangun potret kurang elok,” katanya.

    Achmad Imam Fauzi menyebut pernyataan Aries Harianto kental bernuansa politis. “Akademisi kok gado gado. Semua dikomentari. Mengacu pada pernyataan cendekiawan kiri asal Italia, Antonio Gramsci, itu bukan ciri intelektual organik,” kecamnya.

    Istilah ‘intelektual organik’ disebutkan Antonio Gramsci dalam buku Prison Notebook. Ini sebutan Gramsci untuk intelektual yang terintegrasi langsung dengan kelas sosial tertentu dan berperan aktif mengembangkan kesadaran, ide, dan melakukan perubahan kelas.

    Menurut Fauzi, sebagai akademisi, Aries terlihat mengagungkan aspek etis dalam kritik terhadap Bupati Fawait. “Tapi sejatinya dia justru terjebak pada paradoks kognitif ‘ilmuwan tukang’,” katanya.

    Fauzi mengatakan, pernyataan Bupati Fawait terhadap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan di ruang publik adalah bentuk satire. “Ini bahasa simbol yang tidak bisa dimaknai secara tekstual,” kata pria berkepala plontos tersebut.

    Pernyataan Bupati Fawait, menurut Fauzi, harus dimaknai dalam konteks inovasi daerah. “Pernyataan itu dilontarkan saat rapat koordinasi penguatan ekosistem inovasi daerah. Jadi konteksnya adalah inovasi daerah,” kata alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jember ini.

    “Bupati saat itu meminta Pelaksana Tugas Dishub Gatot Triyono bekerja lebih serius. Awalnya dia mau diganti oleh Bupati. Tapi karena inovasinya sudah bagus, akhirnya dipertahankan dan tidak jadi diganti. Ini artinya Pelaksana Tugas Dishub sudah inovatif,” kata Fauzi.

    Namun mengapa Fauzi harus pasang badan terhadap pernyataan Aries Harianto? “Saya adalah pejabat yang mendapat mandat langsung dari Bupati untuk memberikan penjelasan soal operasional penerbangan Jember-Jakarta. Maka saya perlu meluruskan jika ada pernyataan pihak luar terkait hal tersebut,” katanya. [wir]

  • Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Jakarta –

    Dalam rencana berisi 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jalur Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan teknokrat. Itu salah satu isi kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, yang berhasil menghentikan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah pesisir itu.

    Rencana itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai Tepi Barat, tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru di Gaza hingga mereka melakukan reformasi.

    Dalam rencana tahun 2020 tersebut, AS menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina jika pihaknya menghentikan “perang hukum terhadap negara Israel.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyinggung hal ini saat berkunjung ke Washington bulan lalu.

    Reformasi “sejati” terhadap Otoritas Palestina, kata Netanyahu, berarti “mengakhiri perang hukum terhadap Israel di ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan ICJ (Mahkamah Internasional),” dua lembaga hukum internasional tempat berbagai kasus terhadap Israel sedang berjalan.

    Kasus apa saja yang ada di pengadilan Internasional?

    Kedua pengadilan itu berbasis di Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, sedangkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menangani perkara antarnegara, biasanya terkait pelanggaran perjanjian atau konvensi.

    Pada akhir 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida 1948 yang disahkan PBB setelah Perang Dunia II. Keputusan kasus itu kemungkinan baru keluar paling cepat akhir 2027.

    Sementara itu, pada 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski tidak atas tuduhan genosida. ICC juga sempat mengeluarkan surat perintah untuk tiga pimpinan senior Hamas, tetapi dibatalkan setelah mereka tewas.

    Kemungkinan ICC juga telah menyiapkan surat perintah penangkapan untuk politisi Israel lain yang belum diumumkan secara publik. Bahkan sebelum perang terakhir, Otoritas Palestina telah meminta ICC menyelidiki situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Permintaan seperti ini dikenal sebagai pengajuan perkara.

    Apa gencatan senjata bisa mengubah situasi?

    Jika Otoritas Palestina menarik diri dari kasus ICC, seperti yang diinginkan Netanyahu, apakah itu berarti proses hukum berakhir?

    Tidak. Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan perkara ke ICC sejak 2018. Kasus ini telah diselidiki sejak 2021 dan mencakup dugaan pelanggaran sejak 2014, sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Fokus awalnya adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

    Pada November 2023, sejumlah negara lain seperti Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Chili, dan Meksiko ikut bergabung dalam kasus ICC tersebut, menilai situasi yang dilaporkan Otoritas Palestina memang perlu diselidiki.

    Selain itu, sejumlah organisasi HAM juga terlibat. Misalnya, hingga akhir September 2025, Reporters Without Borders telah mengajukan lima pengaduan terhadap Israel ke ICC, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis Palestina.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan bahwa ia dan beberapa menteri lainnya juga dilaporkan ke ICC oleh kelompok advokasi Palestina atas tuduhan “terlibat dalam genosida,” karena Italia memasok senjata ke Israel.

    Artinya, terlepas dari sikap Otoritas Palestina, berbagai proses hukum internasional tetap akan berjalan karena banyak pihak lain juga menjadi penggugat.

    Apa gencatan senjata menyulitkan pembuktian genosida?

    Menurut para ahli hukum, gencatan senjata tidak akan mengubah jalannya kasus di ICC maupun ICJ. Fakta bahwa Israel kini menghentikan serangan udara di Gaza tidak membatalkan dugaan pelanggaran sebelumnya.

    “Semua proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak akan terpengaruh oleh perkembangan terkini,” kata Kai Ambos, profesor hukum pidana internasional di Universitas Gttingen, Jerman.

    Rencana 20 poin itu juga menawarkan amnesti bagi militan Hamas yang menyerahkan senjata. Namun, menurut Ambos, amnesti seperti itu “tidak mengikat sistem peradilan nasional seperti di Jerman, maupun ICC.” Kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

    “Gencatan senjata tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan atau akuntabilitas atas kejahatan masa lalu di kedua sisi,” ujar Susan Akram, Direktur Klinik HAM Internasional di Fakultas Hukum Universitas Boston.

    Dia menambahkan masalah justru mungkin muncul dari sisi pembuktian karena banyak bukti kemungkinan hilang di bawah reruntuhan di Gaza, sementara ribuan saksi, termasuk ratusan jurnalis, telah tewas.

    Namun, Akram menambahkan, banyak bukti sudah terkumpul. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang pada September lalu menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, memiliki basis data sendiri yang kemungkinan akan digunakan di pengadilan.

    Dampak pada kasus di pengadilan Jerman

    Hal ini juga berlaku untuk kasus yang diajukan di Jerman. Dalam waktu dekat, gugatan yang diajukan oleh Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (European Center for Constitutional and Human Rights/ECCHR) terhadap pemerintah Jerman akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal. ECCHR berpendapat Jerman seharusnya tidak mengekspor senjata atau komponen senjata ke Israel.

    “Secara non-hukum, wajar bila ada yang bertanya apakah situasi terbaru bisa berdampak pada kasus ini,” kata Alexander Schwarz, salah satu direktur program kejahatan internasional di ECCHR. “Namun secara hukum, gencatan senjata, berapa pun lamanya, tidak mengubah dasar hukum klaim kami.”

    Menurutnya, kasus ECCHR hanya menilai situasi hingga Januari 2025. Selain itu, aturan perdagangan senjata internasional mewajibkan Jerman untuk menilai apakah senjata ekspor mereka berpotensi digunakan dalam kejahatan perang.

    Pada Agustus lalu, Jerman sempat menangguhkan sebagian izin ekspor senjata ke Israel. Namun setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah politisi Jerman menyerukan agar pembatasan itu dicabut.

    “Setelah dua tahun pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan oleh Israel, risiko bahwa senjata Jerman akan digunakan dalam kejahatan perang masih sangat nyata. Butuh waktu sebelum Jerman bisa kembali mengekspor senjata ke Israel secara sah,” ujar Schwarz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

  • UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

    Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

    “Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut ‘Luis Vutong’, atau Gucci menjadi ‘Gucco’. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

    “Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

    “Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

    Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

    Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai  US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

    Sanksi Pidana Produksi Barang KW

    Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

    Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

    Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.

  • Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kian meluas di kehidupan sehari-hari. Ada banyak aplikasi populer yang mengintengrasikan kemampuan AI, mulai dari browser, mesin pencari, hingga media sosial dan layanan pesan singkat.

    Popularitas AI yang dimulai dari kemunculan chatbot ChatGPT buatan OpenAI, kini sudah berkembang jauh. Buktinya bisa dilihat dari kemunculan layanan pembuatan konten visual berbasis AI seperti Sora 2 dan Nano Banana di Google Gemini.

    Bukan cuma untuk masyarakat umum, AI juga dimanfaatkan oleh perusahaan telekomunikasi, transportasi, kesehatan, ritel, untuk menggenjot produktivitas dan efisiensi. Hal ini pula yang memicu kekhawatiran AI akan menggantikan peran pekerja manusia.

    Penelitian terbaru dari Pew Research menunjukkan bagaimana masyarakat dunia merespons kehadiran AI dalam kehidupan mereka. Survei dilakukan di 25 negara dan dipublikasikan pada 15 Oktober 2025.

    Warga Dunia Cemas Gara-gara AI

    Hasil survey menunjukkan lebih banyak masyarakat dunia yang cemas ketimbang antusias (34%) dengan kehadiran AI. Sebaliknya, lebih sedikit yang cenderung antusias ketimbang khawatir (16%) dengan kemunculan teknologi baru ini.

    Mayoritas hasil survey menunjukkan masyarakat seimbang antara khawatir dan antusias (42%) atas kehadiran AI dalam kehidupan mereka.

    Kekhawatiran terhadap AI paling banyak ditemukan di Amerika Serikat (AS), Italia, Australia, Brasil, dan Mesir. Lebih dari 50% yang mengaku khawatir AI akan berdampak pada kehidupan mereka.

    Survei Pew Research juga menunjukkan korelasi antara pendapatan masyarakat di sebuah negara, yang ditentukan dari PDB per kapita, dengan pengetahuan mereka terkait AI.

    Misalnya, lebih dari 50% masyarakat di negara berpendapatan tinggi seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan AS, yang sudah banyak terpapar dan mengetahui soal AI. Sementara di India hanya 14% dan Kenya cuma 12%.

    Warga RI Lebih Percaya China daripada AS

    Studi lainnya mengungkap soal bagaimana kepercayaan masyarakat dunia terhadap regulasi AI. Mayoritas masyarakat di berbagai belahan dunia lebih percaya negara mereka sendiri yang mengatur AI.

    Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya percaya pada aturan yang dibuat pemerintah, ketimbang harus diatur oleh negara lain seperti AS dan China.

    Lebih spesifik, 89% responden di India, 74% di Indonesia, dan 72% di Israel, ingin negara mereka yang mengatur soal adopsi AI.

    Sementara itu, warga AS lumayan imbang, antara yang percaya (44%) dan tidak percaya (47%) dengan negara mereka untuk mengatur AI.

    Secara umum, masyarakat yang lebih antusias dengan kehadiran AI cenderung percaya bahwa negara mereka bisa mengatur penggunaan AI, ketimbang harus mengikuti negara lain.

    Untuk entitas pengatur AI global, lebih banyak masyarakat yang percaya dengan Uni Eropa (53%) untuk memegang kendali. Selanjutnya Amerika Serikat (37%), dan terakhir China (21%).

    Kendati demikian, Indonesia dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang disebut lebih percaya kepada China sebagai entitas regulator AI global.

    Pew Research mencatat Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang masyarakatnya cenderung memiliki pandangan positif terhadap China ketimbang Amerika.

    Secara umum, orang dewasa berusia lebih muda di 19 negara cenderung lebih percaya kepada China sebagai regulator AI. Sementara kepercayaan terhadap AS sebagai regulator AI lebih cenderung di antara orang-orang yang berideologi kanan, serta orang-orang Eropa yang mendukung partai kanan populis.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dituding Tak Akur dengan Marquez, Bagnaia Jawab Begini

    Dituding Tak Akur dengan Marquez, Bagnaia Jawab Begini

    Jakarta –

    Pebalap Ducati asal Italia, Francesco Bagnaia buka suara soal hubungannya dengan rekan setimnya, Marc Marquez yang disebut-sebut kurang akur. Dia memastikan, kabar tersebut sama sekali tak benar.

    Alih-alih bermusuhan, dia justru menganggap Marquez sebagai salah satu pebalap terbaik di MotoGP. Bahkan, menurutnya, The Baby Alien ada di level yang sama dengan mentornya, Valentino Rossi.

    “Hubungan kami berdua baik-baik saja, seperti yang saya harapkan sebelumnya. Dia merupakan salah satu pebalap motor terbaik di dunia. Dia tentu saja bersanding dengan Valentino di level tersebut,” ujar Francesco Bagnaia, dikutip dari Motosan, Kamis (16/10).

    Francesco Bagnaia ngaku akur-akur saja dengan Marc Marquez. Foto: Dok. Ducati

    Bagnaia mengaku, dia banyak belajar dari Marquez. Dia berharap, musim depan performanya bisa kembali membaik.

    “Kamu bisa belajar banyak dari pebalap motor sepertinya dan itu yang saat ini sedang saya lakukan. Saya harus mengatakan bahwa langkah saya sejak tahun lalu adalah saya mampu lebih cepat di sisi kiri, jadi sepanjang musim, saya sedikit meningkat,” tuturnya.

    “Saya tidak pernah ragu dengan Ducati, karena saya pikir karier saya dimulai dan berakhir di sini,” tambahnya.

    Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Foto: NurPhoto via Getty Images/NurPhoto

    Meski demikian, dia belum bisa bicara soal rencana tahun depan. Sebab, musim ini masih menyisakan empat seri lagi.

    “Ini terlalu cepat untuk membahas apa yang akan terjadi tahun depan. Kalau saya bahagia dengan motor saya, saya mampu bertarung dengan itu. Tapi kalau tidak, saya akan berusaha melakukan sesuatu yang sering saya katakana, yakni memaksakan diri dan memperbaiki semuanya,” kata dia.

    (sfn/sfn)