Negara: Italia

  • Larang Musik Rap, Penindasan Budaya Dikhawatirkan Kembali di Libya

    Larang Musik Rap, Penindasan Budaya Dikhawatirkan Kembali di Libya

    Jakarta

    Meski sarat tragedi, tahun 2023 dan 2024 justru menjadi periode paling kreatif dalam perkembangan musik rap di Libya. Kondisi negara yang saat itu dilanda ketidakstabilan politik, kesulitan ekonomi, konflik berkepanjangan, korupsi, dan bencana banjir dahsyat di kota Derna, justru menjadi sumber inspirasi bagi para musisi rap untuk menciptakan lagu-lagu baru.

    Rap Libya berkembang karena adanya kelonggaran dari pemerintah. Pada Agustus 2024 lalu, pemerintahan Libya Timur di bawah Jenderal Khalifa Hiftar memberikan izin untuk penyelenggaraan Festival Musim Panas Benghazi. Acara itu menjadi yang pertama dalam 15 tahun terakhir.

    Bagi rapper kelahiran Benghazi, MC Mansour Unknown, kesempatan ini adalah yang pertama baginya untuk tampil di kampung halamannya sendiri.

    Sejak saat itu, konser dadakan dan pentas musik rap menjaring lebih banyak penonton. Minggu lalu, bintang rap Libya MC Mansour Unknown tampil bersama penyanyi rap lain, KA7LA, di kota Derna. Tiket konser dikabarkan terjual habis. Namun celakanya, konser tersebut bisa jadi yang terakhir.

    Kebebasan berakhir di batas moral

    Pekan lalu, kedua pemerintahan mulai mengekang genre musik populer tersebut. “Penyebaran lagu rap, yang beberapa di antaranya mengandung kata-kata cabul, melanggar nilai-nilai moral masyarakat Muslim Libya,” kata sebuah pernyataan dari pemerintahan Libya Timur.

    Mulai sekarang, musisi rap di wilayah Timur harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri di Benghazi, sedangkan seniman di Barat harus melapor pada Kementerian Kebudayaan di Tripoli.

    Kedua entitas akan meninjau apakah konten lagu mendorong kejahatan, kerja seks, bunuh diri, atau pemberontakan terhadap keluarga atau masyarakat.

    Aturan yang sama juga berlaku untuk “pertunjukan teater, akting, musikal, tari atau pertunjukan menyanyi di tempat mana pun atau melalui cara apa pun.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Menurut Kementerian Dalam Negeri Libya Timur, aturan baru tersebut sejalan dengan konstitusi negara yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi berakhir ketika moral publik dilanggar dan bertentangan dengan agama.

    “Pemerintah Timur membingkai pembatasan ini sebagai aturan masyarakat Islam,” kata Virginie Collombier, profesor praktik di Universitas Luiss Guido Carli Roma, Italia, dan salah satu editor buku “Kekerasan dan Transformasi Sosial di Libya,” kepada DW.

    “Pembatasan ini dilakukan dengan cara yang sangat terampil karena pemerintah memastikan bahwa masyarakat luas berpihak pada mereka,” Ujarnya. “Namun hal ini meminggirkan orang-orang yang ingin mengekspresikan pandangan mereka dengan cara yang berbeda, baik melalui seni, musik atau bahkan lebih luas lagi, secara politik.”

    Rap sebagai bahasa kebebasan

    Rapper Libya sejatinya mengangkat isu-isu sosial dan politik sebagai sebuah “pemberontakan. Namun kini, sebagian besar takut akan kembalinya praktik penindasan budaya.

    Selama periode di bawah diktator Moammar Gadhafi dari tahun 1969 hingga 2011, musik rap secara resmi dilarang pemerintah. Rap hanya hidup di bawah tanah dan di antara diaspora di luar negeri.

    Namun, menjelang penggulingan Gadhafi pada tahun 2011, rapper seperti Youssef Ramadan Said, yang lebih dikenal sebagai MC Swat, menggunakan musik rap untuk mengajak kaum muda agar bangkit dan melawan.

    Pada bulan Februari 2011, MC Swat merilis “Hadhee Thowra” atau “Inilah Revolusi”, di mana dia meminta penduduk turun ke jalan dan memberontak terhadap Gadhafi.

    Hadhee Thowra akhirnya menjadi semacam lagu kebangsaan bagi pemberontakan dan memulai era keemasan rap Libya. Saat itu, pria berusia 23 tahun itu mengatakan kepada lembaga penyiaran AS CNN bahwa lagunya menggambarkan perasaan “yang menyentuh kebebasan.”

    Pengaruh ideologi Salafi

    Kini, Libya tidak lagi ramah bagi mimpi kebebasan seperti yang disuarakan Youssef Said.

    “Larangan rap baru-baru ini bukanlah suatu kebetulan, ini adalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh Libya,” kata pakar Libya di Italia, Virginie Collombier. “Kedua pusat kekuasaan di timur dan barat sedang memperketat ruang bagi kebebasan pribadi tetapi juga pada wacana apa pun yang dapat diartikan sebagai ancaman terhadap kendali mereka,” tambahnya.

    Menurutnya, tren ini telah meningkat karena kedua otoritas politik semakin bergantung pada angkatan bersenjata yang berada di bawah pengaruh ideologi Salafi.

    Bagi rapper Libya, tren politik ini memupus harapan mereka untuk bisa naik panggung dan mengekspresikan pandangan secara terbuka. Hanya platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang masih memberikan ruang berekspresi.

    rzn/yf

    DW menghubungi pihak berwenang di wilayah timur dan barat untuk meminta pernyataan, tetapi belum mendapat jawaban hingga tulisan ini diterbitkan.

    Diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris yang dibuat dengan kontribusi Islam Alatrash

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Komdigi Kaji Manfaat dan Potensi Ancaman Penggunaan DeepSeek di Indonesia

    Komdigi Kaji Manfaat dan Potensi Ancaman Penggunaan DeepSeek di Indonesia

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mengkaji terkait manfaat dan potensi ancaman kehadiran model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) buatan DeepSeek di Indonesia.

    Sejak kehadiran DeepSeek beberapa waktu lalu, perusahaan rintisan asal China ini sempat bikin gempar dunia. Sebab, DeepSeek mampu membuat model AI yang secanggih ChatGPT tapi dengan biaya yang lebih murah. Di sisi lain, muncul persoalan keamanan siber hingga diblokir di berbagai negara.

    “Jadi, kami sebagai kementerian ini memang akan nanti ke depan mencoba lebih hati-hati lagi, atau juga mencoba lebih mempelajari lagi apa yang harus kami lakukan terhadap DeepSeek ini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemkomdigi Oki Suryowahono di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    “Apakah memang benar menjadi suatu ancaman seperti itu, atau mungkin sebenarnya kita nggak tahu ada masalah apa antara DeepSeek ini dengan kompetitor-kompetitornya,” sambungnya merespon berbagai negara menutup akses DeepSeek.

    Sampai saat ini, dikatakan Oki, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons maraknya penggunaan model AI DeepSeek.
    Komdigi juga tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dulu mengkaji manfaat dan potensi ancaman dari pemanfaatan model kecerdasan buatan tersebut bagi pengguna.

    “Pasti kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga terlalu gegabah gitu ya, tiba-tiba memblokir DeepSeek. Mungkin ada banyak juga orang yang terbantu dengan DeepSeek,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, popularitas DeepSeek terus melonjak dan mampu menjadi chatbot AI terpopuler nomor dua sedunia di belakang ChatGPT.

    DeepSeek mengatakan hanya menghabiskan USD 5,6 juta untuk daya komputasi bagi model dasarnya. Meskipun tidak akan menutupi total biaya proyek, ini tentu jauh lebih murah daripada ratusan juta atau bahkan miliaran dolar yang telah dialokasikan perusahaan Amerika untuk pengembangan AI.

    Popularitas DeepSeek yang meroket berarti perusahaan AI Amerika sekarang menghadapi persaingan global yang signifikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebangkitan perusahaan AI China akan mendorong persaingan yang sehat dengan AS dan mendorong kemajuan serta percepatan kemajuan di bidang tersebut.

    Dalam perjalanannya, sejumlah negara mulai dari Australia, Italia, Taiwan, sampai berbagai instansi pemerintah Amerika Serikat (AS), yaitu Pentagon dan NASA melarang penggunaan DeepSeek karena dicurigai sebagai alat mata-mata China.

    (agt/rns)

  • Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tanggal 31 Januari, perwakilan dari sembilan negara yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, menyatakan aliansi global, bernama The Hague Group. Kelompok ini bertugas untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional.

    Aliansi itu adalah preseden bersejarah, menandai inisiatif pertama seperti itu sejak Nakba dan pendirian Israel untuk mengoordinasikan tindakan negara untuk mencegah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

    Anggota pendiri kelompok itu adalah Belize, Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal dan Afrika Selatan.

    Beberapa negara bagian ini telah mengambil langkah besar selama 15 bulan terakhir untuk membela dan menegakkan hukum internasional.

    Tindakan The Hague Group untuk Membela Palestina

    Afrika Selatan, misalnya, membawa kasus penting terhadap Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag karena dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza.

    Beberapa negara bagian dalam koalisi kemudian bergabung dengan kasus Afrika Selatan di ICJ, termasuk Bolivia, Kolombia dan Namibia.

    Selain itu, Namibia dan Malaysia memblokir kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dari docking di pelabuhan mereka, sementara Kolombia menghentikan ekspor batubara ke Israel. Kolombia dan Bolivia juga menunjuk duta besar mereka untuk memprotes perang Israel yang menghancurkan terhadap Gaza.

    Upaya semacam itu, bagaimanapun, tidak memiliki koordinasi, dan di sinilah The Hague Group diatur untuk memainkan peran penting, menurut Varsha Gandikota-Nellutla, ketua kelompok.

    Gandikota-Nellutla, yang merupakan koordinator co-jenderal Progressive International, kelompok politik transnasional kiri, mengatakan kelompok itu telah dibentuk sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan negara-negara dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat.

    Ini adalah referensi untuk pushback oleh sejumlah negara bagian Barat terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, dan ketidakpatuhan terhadap perintah oleh ICJ untuk menghentikan pelanggaran Israel.

    “Kelompok ini benar -benar dimulai dengan satu tahun dari genosida, dan impunitas berani yang diberikan kepada Israel dari pengabaian putusan ICJ dan pembangkangan nyata dari surat perintah penangkapan ICC,” katanya.

    Surat perintah penangkapan Netanyahu adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan yang dikeluarkan terhadap politisi dari negara sekutu Barat.

    Menurut undang -undang Roma, perjanjian yang mendirikan ICC pada tahun 2002, semua partai negara memiliki kewajiban hukum untuk menangkap dan menyerah kepada Den Haag yang diinginkan oleh pengadilan.

    Tetapi sejumlah negara bagian Barat yang merupakan partai ICC, termasuk Prancis, Italia dan Hongaria, mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan surat perintah jika Netanyahu mendarat di wilayah mereka, mengklaim bahwa ia menikmati kekebalan di bawah hukum internasional.

    Posisi tersebut telah diperdebatkan oleh ICC, serta para ahli kekebalan terkemuka di seluruh dunia.

    Kewajiban Negara Ketiga

    Tahun 2024 ICJ mengeluarkan tiga perintah sementara yang mengikat di kasus Afrika Selatan vs Israel. Ini termasuk perintah untuk Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang di bawah Konvensi dan untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut.

    Dalam urutan pertamanya pada 26 Januari 2024, ICJ mengatakan bahwa masuk akal Israel telah melanggar konvensi genosida.

    Sebagai tindakan darurat, badan itu memerintahkan Israel untuk memastikan bahwa pasukannya menahan diri dari tindakan genosida terhadap Palestina.

    Kemudian, mengikuti permintaan oleh Afrika Selatan, pengadilan kemudian mengeluarkan perintah sementara pada 28 Maret dan 24 Mei yang meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Palestina.

    Dalam perintah Mei, ICJ juga memerintahkan agar Israel memastikan bahwa penyelidik PBB dapat memasuki Gaza untuk menyelidiki tuduhan genosida.

    Meskipun perintah ICJ ditujukan kepada Israel, negara -negara ketiga memiliki tugas di bawah hukum internasional adat untuk mencegah dan menghukum genosida, bahkan jika itu terjadi di luar wilayah mereka, seperti yang dijelaskan oleh ICJ dalam kasus genosida Bosnia landmark pada tahun 2007.

    Tugas itu dapat ditegakkan dengan mendorong Israel untuk menahan diri dari pelanggaran Konvensi Genosida, dan dengan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa setiap ekspor atau bantuan tidak berkontribusi pada tindakan yang dapat dihukum di bawah Konvensi.

    Selain itu, ICJ dalam perintah 30 April 2024 dalam kasus Nikaragua vs Jerman mengkonfirmasi kewajiban terhadap negara -negara ketiga untuk memastikan bahwa ekspor senjata tidak digunakan untuk melanggar konvensi genosida dan hukum kemanusiaan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banyak Negara Blokir DeepSeek, Komdigi Lakukan Kajian

    Banyak Negara Blokir DeepSeek, Komdigi Lakukan Kajian

    Jakarta, FORTUNE – Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Oki Suryowahono, mengatakan pemerintah tidak akan gegabah memblokir DeepSeek.

    Deepseek merupakan model kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI) berbasis large language model (LLM) asal Cina yang telah diblokir di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Italia, Australia, hingga Korea Selatan.

    Aplikasi chatbot tersebut diluncurkan untuk menjadi pesaing kuat platform AI lain seperti ChatGPT dan Open AI.

    Alasan pemblokirannya adalah adanya kekhawatiran pada keamanan data.

    Menanggapi hal tersebut, Oki menjelaskan saat ini Komdigi sedang mempelajari apakah DeepSeek berpotensi memberikan ancaman serius pada penggunanya.

    “Sedang kami pelajari ya apa memang benar menjadi ancaman atau sebenarnya ada masalah apa. Yang pasti, kita harus hati-hati dan tidak terlalu gegabah memblokir Deepseek, [karena] mungkin banyak yang terbantu oleh [keberadaannya],” ujarnya saat ditemui usai acara Public Discussion FPCI dan Tools for Humanity di Jakarta, Selasa (11/2). 

    Di samping itu, Oki juga mengatakan AI sendiri sejatinya mampu menjadi salah satu solusi bagi negara yang sangat majemuk dalam membuka kesanggupan mengejar efisiensi pekerjaan.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan teknologi AI sendiri perlu dimanfaatkan secara bijak. Sebab, selain mampu membantu dalam memudahkan pekerjaan manusia, AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal negatif.

    “Karena itu kita semua harus bijak dan waspada. Pemerintah akan terus berupaya agar perkembangan AI ini inklusif, adil, transparan dan benar-benar tidak merugikan. Karena itu kita semua harus bahu-membahu dan kerja sama,” katanya.

  • Laboratorium Kelas Dunia: Komitmen Sampoerna dalam Mendorong Inovasi – Halaman all

    Laboratorium Kelas Dunia: Komitmen Sampoerna dalam Mendorong Inovasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inovasi lahir dari perkembangan teknologi dan riset yang membuka peluang baru bagi berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Dengan pendekatan terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi kini mampu menjawab berbagai tantangan global, termasuk untuk memperkenalkan alternatif yang lebih baik bagi perokok dewasa (21+).

    Untuk memberikan pilihan yang lebih baik bagi perokok dewasa yang memutuskan untuk terus menggunakan produk tembakau dan produk nikotin lainnya, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), bersama perusahaan induknya Philip Morris International (PMI), memperkenalkan berbagai produk tembakau inovatif bebas asap yang dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah dengan pendekatan pengurangan bahaya pada produk tembakau.

    Di Indonesia, Sampoerna telah mengalokasikan sekitar USD 330 juta untuk investasi produk bebas asap. Investasi ini diwujudkan melalui peresmian fasilitas produksi produk tembakau inovatif bebas asap di Karawang, Jawa Barat, dan pelepasan ekspor perdana ke Asia Pasifik pada awal 2023. Pabrik ini merupakan fasilitas produksi PMI untuk produk tembakau inovatif bebas asap yang pertama di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia. 

    Upaya ini juga menunjukkan peran aktif Sampoerna sebagai salah satu pilar ekonomi nasional melalui investasi berkelanjutan, hilirisasi, inovasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan penciptaan nilai tambah untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Tuai Respons Positif Melalui Ekspor

    Fasilitas produksi di Indonesia difokuskan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor di kawasan Asia Pasifik dan domestik, sejalan dengan langkah pemerintah mendorong investasi dan meningkatkan ekspor barang jadi. Dua tahun beroperasi, fasilitas ini telah mengirimkan produk ke berbagai negara seperti Armenia, Azerbaijan, Jepang (duty free), Kazakhstan, Maldives, Malaysia, Nepal, New Zealand, Filipina, Pakistan, Korea (duty free), dan lainnya. 

    Produk dari pabrik ini mendapat banyak tanggapan positif dari negara tujuan. “Tanggapan yang kami terima sangat positif. Terbukti dari makin meningkatnya jumlah negara yang kami pasok,” ucap Head of Quality Sampoerna, Nikolas Widhi Ananggadipa.

    Hal ini juga merupakan bagian dari upaya Sampoerna untuk berkontribusi di bidang ekonomi melalui hilirisasi tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional, serta industrialisasi hasil tembakau melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Laboratorium Kelas Dunia

    Selain fasilitas produksi, Sampoerna juga membangun Laboratorium Pengujian dan Analisis kelas dunia di Karawang, Jawa Barat, yang dilengkapi dengan fasilitas tercanggih untuk menguji kualitas produk tembakau inovatif bebas asap. Laboratorium ini didukung oleh 200 tenaga ahli berkualifikasi tinggi dari dalam negeri. 

    “Saintis kami di Indonesia berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri dari talenta lokal lulusan universitas ternama di Indonesia dan luar negeri,” ujar Nikolas.

    Nikolas juga mengungkapkan kebanggaannya bahwa laboratorium di Karawang adalah salah satu dari dua SuperLab PMI di seluruh dunia. “Sampoerna terpilih menjadi salah satu dari dua SuperLab PMI di dunia, yang satu di Indonesia dan satunya di Italia. Kami sangat bangga memiliki fasilitas ini,” jelasnya.

    Hal ini merupakan hasil dari komitmen Sampoerna dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kompetensi yang dapat mendukung kemajuan individu, organisasi, dan negara, yang turut mendorong perekonomian nasional maupun daerah serta menjadi bagian dari kemajuan bangsa. PMI terkesan dengan kekayaan talenta di Indonesia, yang dinilai telah secara konsisten menunjukkan etos kerja yang kuat, dedikasi terhadap kemajuan, dan keinginan yang kuat untuk belajar. 

    Laboratorium ini dilengkapi dengan instrumen mutakhir, teknologi, dan metodologi pengujian yang selaras dengan standar PMI untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen produk nikotin dewasa (21+).

    Aktif Berperan dalam Pengembangan Inovasi Produk Bebas Asap

    Sejak 2008, PMI telah berinvestasi lebih dari USD 12,5 miliar untuk riset, pengembangan, manufaktur, dan komersialisasi produk tembakau inovatif bebas asap. Upaya ini didukung oleh lebih dari 1.500 ilmuwan, teknisi, dan staf pendukung kelas dunia, termasuk dari Indonesia.

    Salah satu produknya adalah perangkat pemanas tembakau bernama IQOS ILUMA. Dengan mengedepankan penelitian ilmiah dan teknologi, IQOS ILUMA memanaskan batang tembakau yang menggunakan tembakau asli tanpa pembakaran, sehingga menghasilkan 95% lebih rendah tingkat zat kimia berbahaya dengan asap rokok.

    Dua tahun sejak inaugurasi, fasilitas di Karawang berkembang menjadi salah satu fasilitas produksi dan laboratorium kelas dunia terbaik PMI. “Dulu, kami belajar dari tempat lain sebelum pendirian fasilitas ini. Sekarang, kami juga bisa membantu afiliasi PMI di berbagai negara lainnya untuk menguji dan menganalisa kualitas produk tembakau inovatif bebas asap,” pungkas Nikolas.

     

  • Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif baru sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium, pada Senin (11/02). Langkah ini berpotensi meningkatkan risiko perang dagang.

    “Hari ini saya menyederhanakan tarif baja dan aluminium negara ini,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif. “Ini 25% tanpa pengecualian atau pembebasan.”

    Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi, kebijakan ini akan berlaku mulai 4 Maret. Trump juga mengindikasikan akan mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan pada mobil, farmasi, dan cip komputer.

    Pengecualian tarif baja dan aluminium untuk Australia

    Tarif baru Trump ini akan berlaku bagi jutaan ton impor baja dan aluminium dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan negara lain yang sebelumnya bebas bea masuk di bawah pengecualian.

    Namun, setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Trump justru mengatakan ia memberikan “pertimbangan besar” untuk mengecualikan tarif baru impor baja dan aluminium dari Australia.

    Albanese berargumen, pengecualian tersebut merupakan kesepakatannya dengan Trump dalam panggilan yang dijadwalkan sebelum Presiden AS itu mengumumkan tarif barunya.

    Masih belum pasti apakah ada peran perjanjian kapal selam AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) senilai miliaran dolar, dalam pertimbangan pengecualian tarif Trump untuk Australia ini.

    “Baja dan aluminium kami adalah komponen penting bagi industri pertahanan di kedua negara kami, AS-Australia,” kata Albanese.

    Australia hanya menyumbang 1% dari sektor impor baja dan 2% dari impor bijih besi. Sumber utama impor baja AS adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam.

    Empat sekutu AS menyerah pada strategi koersif Trump

    Hanya dalam dua pekan setelah Trump kembali ke Gedung Putih, empat sekutu AS memilih menyerah pada strategi perdagangan koersif presiden AS itu, setelah diancam dengan tarif dan tindakan hukuman lainnya.

    Pekan ini, Meksiko dan Kanada bertekad memperketat keamanan di perbatasan negara mereka dengan AS guna menangani permasalahan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Mereka mendapatkan penangguhan selama 30 hari atas tarif baru Trump itu.

    Kolombia, yang juga diancam dengan tarif baru dan sanksi, dengan cepat berbalik arah setelah awalnya menolak menerima migran yang dideportasi dari AS.

    Sementara itu, Panama tampaknya telah membuat konsesi terhadap Trump terkait Terusan Panama, jalur perairan penting yang menghubungkan Atlantik dengan Pasifik di Amerika Tengah.

    Strategi tarif Trump tidak konsisten, merugikan global

    Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

    “Apa yang telah ia [Trump] peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

    Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanyl yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

    “[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

    Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

    Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

    Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

    “Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

    Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

    Beberapa sekutu AS ambil langkah pencegahan

    India, yang telah menjadi sasaran kritik Trump karena hambatan perdagangan yang tinggi terhadap eksportir AS, kini memangkas tarifnya sendiri pada berbagai produk dari 13% menjadi 11%, termasuk sepeda motor dan instalasi darat satelit. New Delhi pekan ini mengumumkan rencana untuk mengurangi tarif di lebih dari 30 produk lainnya.

    Korea Selatan dan Jepang justru menyatakan pihaknya akan membeli lebih banyak energi dan barang lainnya dari AS, sementara Thailand mengumumkan akan meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk etana yang digunakan dalam pembuatan plastik.

    Selain itu, Uni Eropa juga tengah bersiap menghadapi langkah balasan terhadap tarif Trump dengan mempertimbangkan penggunaan Anti-Coercion Instrument (ACI) yang baru dibentuk, terutama terhadap perusahaan teknologi AS, seperti yang dilaporkan Financial Times pekan ini.

    “Saya sangat meragukan bahwa [membuat kesepakatan] akan cukup kali ini. Kita bisa mencoba bernegosiasi dan mengambil pendekatan damai, tetapi kita juga harus merancang strategi pembalasan yang kredibel dan berdampak besar,” kata Buti.

    Reputasi AS terancam

    Strategi tekanan penuh Trump ini mungkin berhasil dalam jangka pendek dengan terus memaksa banyaknya negosiasi untuk mencapai tujuan perdagangan, tetapi keberhasilannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan.

    Dalam sebuah blog terbaru, Philip Luck, seorang ekonom di Center for Strategic and International Studies di Washington, menyamakan penggunaan strategi koersif presiden AS itu dengan antibiotik.

    “Mereka sangat efektif dalam menargetkan ancaman tertentu, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan hasil yang semakin menurun. Sama seperti bakteri yang mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, negara-negara yang berulang kali terkena sanksi akan mengembangkan kekebalan dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS,” Luck memperingatkan.

    Menghadapi ketidakpastian yang meningkat dalam hubungan perdagangan dengan AS, banyak negara serta Uni Eropa harus mencari pasar perdagangan alternatif untuk mengimbanginya.

    Pemerintahan Biden sebelumnya telah menekan Brussel untuk mengurangi ketergantungannya pada Cina guna menahan kebangkitan kekuatan Asia tersebut. Namun, dengan potensi perang dagang dengan sekutu terdekatnya di cakrawala, para pembuat kebijakan UE mungkin dipaksa untuk mengubah arah.

    Meskipun mendapat penangguhan tarif, PM Kanada Justin Trudeau pekan ini mengadakan pertemuan puncak dengan para pebisnis utama demi membantu negaranya mendiversifikasi perdagangan dari AS.

    Sementara itu, mitra Kanada dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah meluncurkan rencana yang juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang utamanya, AS.

    “Semua orang bertanya: ‘Apakah Amerika Serikat masih menjadi mitra yang dapat dipercaya?’” kata Niclas Poitiers, peneliti think tank yang berbasis di Brussel, kepada DW. “Kerusakan reputasi internasional Washington [dari tarif ini] begitu besar.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris

    *informasi terbaru soal tarif baru impor baja dan aluminium sebesar 25% diambil dari Reuters

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • RI Masih Kaji DeepSeek, Komdigi Ragu Antara Ancaman dan Persaingan Bisnis

    RI Masih Kaji DeepSeek, Komdigi Ragu Antara Ancaman dan Persaingan Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji mengenai model kecerdasan buatan (AI) asal China DeepSeek. Regulator belum melihat sebagai ancaman dan menduga larangan sejumlah negara terkait persaingan bisnis. 

    Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia Oki Suryowahono mengatakan hingga saat ini pemerintah belum melarang DeepSeek sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Italia. 

    Komdigi juga tidak melihat sebagai ancaman. Konten-konten yang berada di platform tersebut masih aman. Kendati demikian, Komdigi berjanji akan terus memantau perkembangan DeepSeek. Jika ada aturan baru berupa larangan, Komdigi segera mengambil langkah tegas. 

    “Sampai saat ini tidak menjadi konten yang dilarang, jadi kita masih kaji, masih wait and see ya, sampai kemudian memang diputuskan secara aturan, secara legal, bahwa ini memang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Sampai itu dibutuhkan, itu barulah kami punya kewajiban untuk memblokir, atau mencegah peredaran dari DeepSeek,” kata Oki kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025). 

    Oki mengaku pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap DeepSeek. Komdigi belum mengetahui posisi DeepSeek. Sebagai ancaman atau justru korban kampanye negatif kompetitor mereka. 

    “Kami tidak tahu ada masalah apa antara DeepSeek ini dengan pengguna kompetitornya. Yang pasti kami harus hati-hati. Jangan sampai kita juga terlalu gegabah gitu ya, tiba-tiba memblok DeepSeek padahal ada banyak juga orang yang terbantu dengan DeepSeek,” kata Oki. 

    Sebelumnya, Badan intelijen Korea Selatan menuduh aplikasi AI Tiongkok DeepSeek “berlebihan” dalam mengumpulkan data pribadi dan menggunakan semua data masukan untuk melatih dirinya sendiri.

    Dilansir dari reuters, Senin (10/2/2025) BIN Korea Selatan telah mengirimkan pemberitahuan resmi ke instansi pemerintah Korea Selatan minggu lalu yang mendesak mereka untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan terhadap aplikasi kecerdasan buatan tersebut.

    Korea Selatan masuk ke dalam negara-negara yang menolak DeepSeek, dan menganggap teknologi tersebut sebagai ancaman. 

    Menyusul Korea Selatan dan Amerika Serikat, Pemerintah Australia mengumumkan larangan penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek pada seluruh perangkat dan sistem milik pemerintah.

    Pelarangan ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran terkait potensi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia mengeluarkan arahan yang mewajibkan semua badan pemerintah untuk menghentikan penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek.

    Perintah tersebut juga mencakup perintah untuk menghapus semua contoh produk dan layanan DeepSeek yang sudah terpasang di perangkat pemerintah.

  • Netizen Teriak #KaburAjaDulu, Peluang Kerja di Indonesia Tanpa Harapan? – Page 3

    Netizen Teriak #KaburAjaDulu, Peluang Kerja di Indonesia Tanpa Harapan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tagar #KaburAjaDulu tengah menggema di sosial media selama beberapa waktu terakhir, sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi terkini di dalam negeri. Sejumlah netizen mengkampanyekan #KaburAjaDulu, sebagai ajakan untuk mengadu nasih di luar negeri, lantaran lapangan kerja di dalam negeri yang tidak pasti.

    Seperti diutarakan akun X @Ju***Ekspor, yang menilai nasib tenaga kerja di Indonesia semakin tidak jelas dari tahun ke tahun. Sehingga dirinya memilih untuk hijrah mencari nafkah di luar Indonesia.

    “baru rame #KaburAjaDulu , gue udah bilang dari beberapa tahun lalu, Indonesia ini makin kacau. Bisnis makin ga sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik, gaji ga naik, kualitas hidup ga ada. Makanya gua pindah ke luar negeri, buka bisnis diluar negeri,” tulisnya, seperti dikutip Senin (10/2/2025).

    Ungkapan senada diutarakan akun X lain, @ism***fahmi. Ia menyebut masa depan pekerja di Indonesia kian suram dan dihantui ketidakjelasan.

    “Frustrasi netizen terhadap keadaan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan ekonomi, kualitas hidup yang menurun, ketidakadilan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak memadai, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

    Namun, segala anggapan tersebut ditentang oleh akun X @inv***orgabut, yang merasa beradu nasib di Indonesia masih lebih nyaman dibanding negara luar. Menurutnya, banyak kesempatan kerja di Tanah Air dengan penghasilan tinggi yang bisa dicari.

    “Gw gk setuju dgn #KaburAjaDulu. Tinggal di Indo itu aslinya enak krn apa2 murah, iklimnya nyaman (gw pernah ke Italia pas summer dan winter, panas sama dinginnya sama2 gk ngotak), dan tentunya deket keluarga,” serunya.

    “Better cari remote job yg dibayar pake US$. Come on guys, this is 2025,” dia menambahkan.

     

  • Dimulai Akhir Februari, Simak Jadwal MotoGP 2025

    Dimulai Akhir Februari, Simak Jadwal MotoGP 2025

    Jakarta

    MotoGP 2025 akan dimulai kurang dari sebulan lagi. Kejuaraan roda dua tersebut dibuka di Buriram, Thailand dan ditutup di Valencia, Spanyol. Biar tak ketinggalan serunya balapan musim ini, berikut kami rangkum jadwal MotoGP 2025!

    Jadwal MotoGP 2025 mengalami banyak perubahan dibandingkan musim sebelumnya. Sebab, untuk pertama kali dalam sejarah, perlombaan dibuka di Asia Tenggara.

    Padahal, sebelumnya, kompetisi selalu dimulai dari Losail, Qatar. Kini, atau musim depan, balapan di sana harus mundur ke seri keempat setelah MotoGP Thailand, Argentina dan Amerika Serikat.

    Dibuka di Thailand, berikut jadwal MotoGP 2025. Foto: dok. Ducati

    Selepas Qatar, balapan tak langsung dilanjutkan ke benua-benua Asia lain. Seluruh pebalap melanjutkan perjalanan jauh ke benua Eropa. Balapan di sana akan dimulai dari Spanyol dan ditutup di Italia.

    Berikut detikOto rangkum jadwal MotoGP 2025 yang dibuka di Thailand. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

    Setelahnya, perlombaan baru dilanjutkan ke benua Asia dengan Jepang sebagai pembuka. Kemudian balapan di Mandalika, Indonesia, digelar 3-5 Oktober atau tepat sebelum MotoGP Australia.

    Berikut Jadwal MotoGP 2025MotoGP Thailand: 28 Februari – 2 Maret 2025MotoGP Argentina: 14-16 Maret 2025MotoGP Amerika: 28-30 Maret 2025MotoGP Qatar: 11-13 April 2025MotoGP Spanyol: 25-27 April 2025MotoGP Prancis: 9-11 Mei 2025MotoGP British: 23-25 Mei 2025MotoGP Aragon: 6-8 Juni 2025MotoGP Italia: 20-22 Juni 2025MotoGP Belanda: 27-29 Juni 2025MotoGP Jerman: 11-13 Juli 2025MotoGP Ceko: 18-20 Juli 2025MotoGP Austria: 15-17 Agustus 2025MotoGP Hungaria: 22-24 Agustus 2025MotoGP Catalunya: 5-7 September 2025MotoGP San Marino: 12-14 September 2025MotoGP Jepang: 26-28 September 2025MotoGP Indonesia: 3-5 Oktober 2025MotoGP Australia: 17-19 Oktober 2025MotoGP Malaysia: 24-26 Oktober 2025MotoGP Portugal: 7-9 November 2025MotoGP Valencia: 14-16 November 2025.

    (sfn/dry)

  • DeepSeek Diblokir di Banyak Negara, Begini Reaksi China

    DeepSeek Diblokir di Banyak Negara, Begini Reaksi China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah perusahaan asal China mengumumkan telah menggunakan DeepSeek dalam produk mereka. Hal ini dilakukan saat model AI tersebut ditolak dan diblokir di beberapa negara lain, termasuk Italia, Korea Selatan, Australia, dan Taiwan.

    Produsen mobil China, Great Wall Motor, mengatakan telah mengintegrasikan DeepSeek pada sistem kendaraan dengan merek Coffee Intelligence, dikutip dari Reuters, Senin (10/2/2025).

    Sementara itu, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China mengatakan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar bekerja sama dengan DeepSeek. Baik China Mobile, China Unicom, dan China Telecom disebut ingin mempromosikan penerapan inklusif AI terbaru.

    Ada juga Capitalonline Data Service yang juga menerapkan model DeepSeek-R1. Perusahaan berbasis di Beijing ini merupakan penyedia layanan komputasi awan.

    MeIG Smart Technology mengumumkan tengah mengerjakan adaptasi model terkait DeepSeek. Namun pengembangannya disebut masih dalam tahap awal.

    Sejumlah perusahaan China lain, termasuk Tencent dan Huawei, mengatakan telah mengintegrasikan model AI tersebut dalam penawarannya masing-masing.

    Beberapa negara takut dengan pengumpulan dan pengelolaan data DeepSeek yang belum jelas. Namun, di China, DeepSeek sepertinya menjadi ‘primadona’ baru dan memunculkan optimisme untuk mendominasi industri AI dan melawan Amerika Serikat (AS).

    (fab/fab)