Xcloud.id

Negara: Israel

  • Cara Cerdik Legislator Belanda Usai Diprotes saat Pakai Baju Bendera Palestina

    Cara Cerdik Legislator Belanda Usai Diprotes saat Pakai Baju Bendera Palestina

    Jakarta –

    Anggota DPR Belanda, Ester Ouwehand, diprotes karena memakai blus dengan warna bendera Palestina dalam sidang parlemen Belanda. Ouwehand diminta untuk mengganti pakaian, dan ia melakukannya dengan cara yang cerdik.

    Peristiwa Ouwehand ‘diusir’ terjadi dalam sidang parlemen Belanda mengenai anggaran nasional. Saat berpidato, Ouwehand yang memakai baju bermotif bendera Palestina membuat anggota parlemen lain hingga pimpinan DPR merasa keberatan.

    “Saya merasa keberatan Anda sekarang berdiri di sini dengan bendera ini,” kata Ketua DPR Belanda Martin Bosma, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    Ouwehand sempat berdebat dengan Bosma ketika diminta untuk mengganti pakaiannya yang bermotif bendera Palestina.

    “Saya membaca aturan tata tertib dan saya tidak melihat di mana pun yang mengatakan Anda tidak boleh berpidato hari ini dengan mengenakan blus berwarna merah, hijau, putih, dan hitam,” ucapnya.

    Anggota parlemen Belanda lainnya mengatakan bahwa parlemen harus tetap netral dan pernyataan politik apa pun akan merusak netralitas tersebut.

    Di dalam sidang, Ouwehand menegaskan tentang kontribusi dan solidaritasnya untuk Palestina. Menurutnya, penting untuk menjadikan warga Gaza, kelompok rentan yang tidak bisa membela diri mereka sendirian, sebagai pusat saat ini.

    “Kita berdiri di sini dalam solidaritas dengan Palestina. Tetapi yang terpenting adalah bahwa segala sesuatu yang tidak berdaya, dan bahwa kita hanya dapat bergerak maju jika kita berani menempatkan mereka yang paling rentan di pusat,” ujar Ouwehand.

    “Saya akan sangat menghargai jika saya dapat memberikan kontribusi tanpa harus berganti pakaian,” tambahnya.

    “Sekali lagi, saya ingin meminta Anda untuk berganti pakaian lain lalu kembali lagi,” pinta Bosma.

    Kemudian Ouwehand meninggalkan ruang parlemen. Dia berganti baju pakai kemeja merah muda dengan bintik-bintik hitam serta celana hijau. Ouwehand tetap menegaskan posisi serta dukungannya kepada Palestina.

    Pakaian baru yang dikenakan Ouwehand itu merupakan representasi dari semangka, yang menjadi simbol solidaritas terhadap warga Palestina. Semangka menjadi simbol setelah pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina selama Perang Enam Hari dengan Mesir, Suriah, dan Yordania pada 1967.

    Anggota DPR Belanda, Ester Ouwehand Foto: Tangkapan layar dari Ig @estherouwehandpvdd

    (fas/dhn)

  • Israel Makin Ganas-Terus Gempur Kota Gaza, 34 Warga Palestina Tewas

    Israel Makin Ganas-Terus Gempur Kota Gaza, 34 Warga Palestina Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Israel terus memperluas serangannya di Kota Gaza dan kawasan sekitarnya pada Sabtu (20/9/2025), termasuk operasi menonaktifkan terowongan bawah tanah dan struktur yang dipasangi ranjau. Akibatnya, setidaknya 34 warga Palestina dilaporkan tewas, menurut otoritas kesehatan Gaza.

    Seperti dilansir Reuters, serangan ini sejalan dengan pembongkaran gedung-gedung tinggi di Kota Gaza-termasuk distrik Sheikh Radwan dan Tel Al-Hawa-yang selama beberapa hari terakhir menjadi titik ofensif menuju pusat dan bagian barat Kota Gaza, tempat sebagian besar warga berlindung.

    Militer Israel mengklaim telah menghancurkan hingga 20 menara tinggi di Kota Gaza dalam dua pekan terakhir. Diperkirakan sekitar 350.000 orang telah meninggalkan Kota Gaza sejak awal September. Namun, sekitar 600.000 jiwa masih tinggal di dalam kota.

    Selain korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, konflik ini juga berkaitan dengan isu sandera. Sayap militer Hamas sempat merilis gambar korban sandera, memperingatkan bahwa keselamatan mereka terancam akibat operasi militer yang terus berlangsung.

    Aksi Israel ini terjadi di tengah rencana 10 negara termasuk Australia, Belgia, Inggris dan Kanada yang dijadwalkan secara resmi akan mengakui negara Palestina yang merdeka pada hari Senin nanti, menjelang pertemuan tahunan para pemimpin di Majelis Umum PBB.

    Sejak awal perang dua tahun lalu, laut dampak peperangan sudah sangat besar yakni lebih dari 65.000 warga Palestina tewas, kelaparan tersebar, bahkan sebagian besar bangunan hancur dan penduduk terusir beberapa kali.

    Israel menegaskan, krisis kemanusiaan, termasuk kelaparan, dibesar-besarkan. Dan, menyebut perang bisa dihentikan jika Hamas menyerah, membebaskan sandera, dan membubarkan sayap militernya.

    Hamas sendiri tetap menolak untuk menyerah selama negara Palestina belum terbentuk.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Yogyakarta (ANTARA) – Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Faris Al Fadhat mengatakan Pemerintah Indonesia perlu tampil lebih vokal membela Palestina dalam Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato.

    “Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya dua negara atau ‘two-state solution’,” ujar Faris kepada ANTARA di ruang kerjanya itu, Sabtu.

    Dia menilai Indonesia memiliki ruang dan legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, di tengah melemahnya upaya diplomasi sejumlah negara Arab.

    Menurut Faris, peran itu penting karena perdamaian hanya bisa terwujud jika Palestina dan Israel hidup berdampingan, serta Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    “Sekarang Israel kan sudah diakui sebagai negara dan kalau Palestina tidak diberi kesempatan merdeka diakui sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Palestina tetap akan melawan Israel untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara Israel menganggap lahan mereka dan apa yang dilakukan Hamas sebagai organisasi teroris,” katanya.

    Faris melihat negara-negara Arab tidak lagi serius menyuarakan secara vokal, bahkan dalam rekomendasi PBB terbaru justru lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel tanpa menyertakan kecaman terhadap negara yang terus membombardir Gaza itu.

    “Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu. Apa yang dilakukan Israel sudah sangat nyata; menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius,” ujarnya.

    Selain mendorong Indonesia bersikap lebih vokal di PBB, lanjut Faris, Muhammadiyah juga menginisiasi langkah konkret melalui pendekatan akademik. Bersama UMY dan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, tengah dirancang pembentukan pusat studi bertema Palestina dan perdamaian global.

    “Kami bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menginisiasi terbentuknya pusat studi Palestina. Saat ini proses pembentukan dan mendiskusikan opsi nama, mungkin Palestine Center for Global Peace. Pusat studi ini akan fokus pada riset, advokasi kebijakan luar negeri, dan edukasi publik soal perjuangan Palestina,” ungkap Faris.

    Di tengah sikap pasif sejumlah negara Timur Tengah, dia menyebut gelombang dukungan dari negara-negara Barat justru mulai bermunculan, salah satunya lewat konser amal di Inggris yang berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar AS untuk warga Palestina.

    “Publik figur dari Eropa, Inggris, Kanada bahkan AS mulai bersuara. Nah kita Indonesia harus ikut menyuarakan dengan lantang membawa isu Palestina sebagai agenda global,” katanya.

    Faris menuturkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang kerap digaungkan di forum internasional hanya akan menjadi jargon jika tidak ada desakan kuat agar Israel mengakui keberadaan negara Palestina.

    “Perdamaian hanya akan terwujud jika kedua pihak diakui dan diperlakukan setara. Jika hanya Israel yang terus diakui sementara Palestina tidak, maka perjuangan rakyat Palestina akan terus berlangsung,” tutup Prof Faris.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    JAKARTA – Pemerintah Portugal akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Minggu (21/9). Portugas menyusul sejumlah negara yang akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina pada sidang umum PBB.

    “Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina, sebagaimana telah disampaikan Menteri Paulo Rangel awal pekan ini. Deklarasi Resmi Pengakuan Negara Palestina akan berlangsung pada Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi pekan depan,” demikian disampaikan kementerian tersebut dilansir ANTARA dari Sputnik, Sabtu, 20 September.

    Sebelumnya, pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.

    Selanjutnya, pada 28–30 Juli, konferensi internasional tingkat tinggi tentang Palestina digelar di New York dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai ketua bersama.

    Usai konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.

    Hingga kini, Negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, termasuk Rusia. Pada 2024, Amerika Serikat memveto keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam tahun yang sama, sepuluh negara telah mengakui Palestina, antara lain Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.

    Rusia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara yang disetujui PBB. Skema ini mencakup pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

  • Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

    Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

    Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri dan berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Prabowo bertolak ke AS etelah menyelesaikan kunjungannya ke Osaka, Jepang, Sabtu (20/9/2025).
    Kepala negara berangkat ke AS untuk mengikuti agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo sendiri bakal berpidato pada 23 September 2025.
    Dikutip dari siaran pers, Prabowo terbang dari Bandar Udara Internasional Kansai ke AS menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1.
    Pesawat lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, sekitar pukul 16.15 waktu Jepang.
    Sejumlah tokoh pun turut melepas keberangkatan Prabowo dari Jepang menuju AS, di antaranya Former Assistant Ch Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa.
    Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, dan Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman juga turut melepas keberangkatan Prabowo ke AS.
    Adapun dalam penerbangan dari Jepang ke AS, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Di AS, Prabowo tidak hanya menghadiri sidang PBB. Dia juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
    Kehadiran Prabowo di forum internasional tersebut untuk menegaskan komitmen Indonesia berkontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama global sekaligus menjaga perdamaian dunia.
    MARY ALTAFFER/AP/PICTURE ALLIANCE via DW INDONESIA Ilustrasi lulusan jurusan Hubungan Internasional yang menjadi diplomat di sidang PBB
    Sebelumnya, sejumlah isu akan disampaikan Prabowo dalam pidato di Sidang Umum PBB , seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
    “Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
    Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Majelis Umum PBB.
    Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
    “Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
    Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
    Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Mau Perang Lagi, Suriah Akan Teken Kesepakatan dengan Israel

    Tak Mau Perang Lagi, Suriah Akan Teken Kesepakatan dengan Israel

    Jakarta –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan bahwa negosiasi dengan Israel hampir mencapai kesepakatan yang dapat segera ditandatangani, serupa dengan kesepakatan tahun 1974. Namun, ia menekankan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat ini “sama sekali tidak menyiratkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.”

    Dilansir Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025), dalam pernyataannya kepada harian Turki Milliyet, yang disiarkan oleh Televisi Suriah pada hari Jumat (19/9) waktu setempat, al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah tahu cara berperang tetapi tidak lagi menginginkan perang.

    Pemimpin Suriah itu menambahkan bahwa kerusuhan baru-baru ini di Sweida merupakan “jebakan yang sengaja dimainkan” di saat perundingan dengan Israel hampir selesai.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa serangan Israel terhadap istana presiden dan Kementerian Pertahanan Suriah belum lama ini merupakan deklarasi perang. Namun, pada saat yang sama, ia menekankan bahwa mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel tidak dapat dihindari, meskipun komitmen Israel terhadap kesepakatan tersebut masih diragukan.

    Al-Sharaa juga menekankan bahwa keikutsertaannya yang diharapkan dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang merupakan preseden bersejarah. Sebabnya, ini akan menjadi pertama kalinya dalam enam puluh tahun seorang presiden Suriah berpartisipasi dalam sesi internasional tersebut.

    Ia menekankan bahwa ini menandai “titik balik baru,” seraya menambahkan bahwa Suriah kini telah menjadi bagian dari sistem internasional dan bukan lagi negara yang dikenal sebagai pengekspor narkoba, pengungsi, atau terorisme.

    (ita/ita)

  • Israel Operasi Besar-besaran di Kota Gaza, 450.000 Warga Ngungsi

    Israel Operasi Besar-besaran di Kota Gaza, 450.000 Warga Ngungsi

    Jakarta –

    Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan bahwa sekitar 450.000 warga Palestina telah meninggalkan Kota Gaza sejak Israel memulai serangannya untuk merebut pusat kota terbesar di wilayah Gaza tersebut.

    “Jumlah warga yang mengungsi dari Gaza ke selatan telah mencapai 450.000 orang sejak dimulainya operasi militer di Kota Gaza pada bulan Agustus,” kata Mohamed al-Mughayir, seorang pejabat Badan Pertahanan Sipil Gaza, yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    Sementara itu, militer Israel, yang telah meminta penduduk Kota Gaza untuk mengungsi seiring dengan gencarnya serangan darat, mengatakan kepada AFP, bahwa mereka memperkirakan “sekitar 480.000” orang telah meninggalkan kota tersebut.

    Militer Israel pada hari Jumat (19/9) telah memperingatkan bahwa mereka akan beroperasi dengan “kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya” di Kota Gaza. Militer Israel pun mengimbau penduduk untuk mengungsi ke selatan seiring dengan gencarnya serangan darat di pusat kota tersebut.

    Militer Israel mengatakan pasukan telah memperluas operasi mereka di Kota Gaza, dan dalam sehari terakhir, menewaskan lebih dari 10 anggota Hamas dan mengarahkan serangan terhadap infrastruktur kelompok militan Palestina tersebut.

    Di selatan Jalur Gaza, militer Israel mengatakan pasukan yang beroperasi di Khan Younis dan Rafah menewaskan beberapa anggota Hamas dan menghancurkan puluhan lokasi yang digunakan oleh kelompok itu.

    Otoritas kesehatan lokal yang dikelola Hamas mengatakan setidaknya 22 orang tewas di seluruh Jalur Gaza dalam serangan-serangan terbaru Israel. Angka korban tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen dan tidak membedakan antara militan dan warga sipil.

    Sementara itu, selagi pasukan Israel menggencarkan serangan darat di Kota Gaza, militer Israel mengumumkan penutupan Jalan Salah al-Din, rute evakuasi kedua sementara bagi penduduk Kota Gaza ke jalur selatan. Warga Palestina yang mengungsi dari Kota Gaza kini hanya dapat melakukannya melalui jalan pesisir Rashid.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    (ita/ita)

  • Ini Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Bahas Palestina hingga Visi Asta Cita

    Ini Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Bahas Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menandai berakhirnya absen panjang Indonesia di panggung utama forum ini. Setelah lebih dari satu dekade, Presiden RI akhirnya kembali menyampaikan pidato langsung di hadapan para pemimpin dunia.

    Sidang Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

  • Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Portugal memutuskan untuk bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris dan negara-negara lainnya dalam mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada hari Minggu besok, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Sebelumnya pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai kemungkinan mereka dapat mengelola Gaza setelah perang berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

    Huckabee mengatakan telah ada pembicaraan seputar struktur pemerintahan sementara yang melibatkan negara-negara Teluk, di mana AS kemungkinan mengambil peran pengawasan, dengan keputusan mengenai pengaturan permanen yang akan dibuat kemudian.

    “Ini masih dalam tahap diskusi. Ini bukan sesuatu yang telah disetujui oleh pemerintah, oleh Israel, oleh siapa pun. Saya tidak familiar dengan apa pun yang siap ditandatangani,” ujarnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

    Huckabee tidak mengatakan kapan pembicaraan tersebut berlangsung atau negara-negara Teluk mana yang terlibat.

    Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah berdiskusi dengan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara pascaperang di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian pada bulan Mei, dilaporkan bahwa AS telah membahas secara terpisah kemungkinan untuk memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

    Otoritas Palestina (PA) yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan dipaksa keluar dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, menyatakan siap untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan PA dan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pembentukan negara semacam itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pascaperang.

    Netanyahu juga telah menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, pihak lain dalam koalisi sayap kanannya ingin mencaplok Gaza.

    Huckabee mengatakan AS tidak akan bergabung dengan rencana apa pun dengan PA, jika terus melakukan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam apa yang disebut AS sebagai tindakan terorisme.

    “Mengapa kita memaksakan sesuatu yang melanggar hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukannya,” katanya dalam sebuah wawancara.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, minggu ini mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Huckabee mengatakan ia tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.

    Lihat juga Video: Trump Tak Setuju dengan PM Inggris untuk Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)