Negara: Israel

  • Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara Nasional 24 September 2025

    Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbicara soal kemungkinan Indonesia mengakui Israel masih sejalan dengan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina.
    Hikmahanto beralasan, dalam pidato tersebut, Prabowo jelas-jelas menyebut syarat mutlak pengakuan Indonesia terhadap Israel, yakni kemerdekaan Palestina itu sendiri.
    “Presiden juga mengecam Israel meski tidak menyebut nama. Namun, Presiden menyampaikan bahwa Israel akan diakui apabila Palestina diakui terlebih dahulu. Ini masih in line dengan
    Two States Solution
    ,” kata Hikmahanto saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (24/9/2025).
    Hikmahanto juga memberikan pandangan terkait pidato Prabowo yang disampaikan memiliki pesan mendalam, khususnya terkait pandangan yang berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
    Prabowo dengan tegas menyebut PBB adalah lembaga yang diperlukan untuk perdamaian dunia, sedangkan
    “Bila di-kontra dengan pidato Trump, ini seperti pro dan kontra. Karena Trump menyebutkan PBB tidak berguna, namun sebaliknya,” tutur dia.
    Tidak hanya itu, pandangan yang berlawanan antara Prabowo dan Trump juga terlihat dalam isu krisis iklim.
    “Trump mengatakan
    climate change
    dan isu lingkungan hoaks, sementara Presiden mengatakan
    real
    ,” kata Hikmahanto.
    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025) malam.
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh
    two state solution
    dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
    Prabowo menegaskan, Palestina harus segera merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara.
    “Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Pidato Prabowo di Sidang PBB Dianggap Berani Menantang Argumen Trump
                        Nasional

    7 Pidato Prabowo di Sidang PBB Dianggap Berani Menantang Argumen Trump Nasional

    Pidato Prabowo di Sidang PBB Dianggap Berani Menantang Argumen Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam debat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berani menentang argumen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
    Hal ini terlihat dari pernyataan Prabowo yang menyebut lembaga seperti PBB sangat berguna untuk mewujudkan perdamaian dunia.
    “Bila di-kontra dengan pidato Trump, ini seperti pro dan kontra. Karena Trump menyebut PBB tidak berguna, namun sebaliknya Prabowo,” kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
    Hikmahanto mengatakan, pidato Prabowo memiliki substansi yang bagus sehingga memberikan arah pada Majelis Umum PBB.
    Selain itu, dia juga menyebut pidato itu dibawakan dengan cemerlang dalam bahasa Inggris dengan pelafalan dan penekanan yang baik.
    Selain soal kelembagaan PBB, Prabowo juga disebut menentang pandangan Trump soal isu perubahan iklim.
    “Trump mengatakan
    climate change
    dan isu lingkungan hoaks, sementara Presiden (Prabowo) mengatakan
    real,
    ” tuturnya.
    Terakhir, Prabowo mengecam Israel meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama negara zionis tersebut.
    “Namun Presiden menyampaikan bahwa Israel akan diakui apabila Palestina diakui terlebih dahulu, ini masih
    in line
    dengan
    two state solution
    ,” kata Hikmahanto.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perubahan Iklim adalah Tipuan Terbesar

    Perubahan Iklim adalah Tipuan Terbesar

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memanfaatkan forum Majelis Umum PBB untuk menyampaikan pandangannya soal perubahan iklim, migrasi, hingga peran PBB sebagai lembaga internasional.

    Dalam pidatonya yang berdurasi hampir satu jam, Trump menyebut gagasan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia sebagai “penipuan terbesar sepanjang masa”. Ia juga mengatakan bahwa energi terbarukan merupakan sebuah “lelucon”.

    Penolakan Trump terhadap perubahan iklim bertentangan dengan konsensus ilmiah yang diterima banyak pihak bahwa bahan bakar fosil dan perubahan iklim akan memiliki dampak menghancurkan bagi lingkungan dan manusia.

    Trump juga menuduh negara-negara lain melanggar aturan soal polusi, meski Amerika Serikat sendiri masih menjadi salah satu pencemar terbesar di dunia.

    Bahas migrasi hingga pertanyakan peran PBB

    Presiden AS itu kembali mengkritik kebijakan migrasi dengan perbatasan terbuka. “Imigrasi dan biaya tinggi dari energi hijau yang katanya ramah lingkungan sedang menghancurkan sebagian besar dunia bebas dan planet kita. Negara-negara yang menjunjung kebebasan mulai memudar,” kata Trump.

    “Kita butuh perbatasan yang kuat dan sumber energi tradisional jika ingin menjadi hebat kembali,” ujarnya saat menutup pidato yang berlangsung hampir satu jam, jauh melebihi batas waktu 15 menit yang diberikan untuk setiap pembicara.

    Trump juga mempertanyakan tujuan keberadaan PBB, dengan mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki “potensi besar” yang belum terwujud.

    Dalam rangkaian pernyataan yang mencakup kebugaran fisik dirinya dan istrinya, kepemilikan properti, serta desain interior, Trump juga melontarkan candaan soal teleprompter yang sempat macet di tengah pidato.

    Iran hingga negara sekutu tak luput dari kritik Trump

    Trump mengecam Iran sebagai “sponsor utama terorisme dunia”, dan menyalahkan Teheran atas berakhirnya kesepakatan nuklir yang sebenarnya ia tinggalkan di masa jabatan pertamanya.

    Ia juga menyerukan agar Hamas membebaskan sandera Israel yang diyakini masih ditahan di Gaza, seraya menambahkan bahwa “perang di Gaza harus dihentikan.” Namun, ia mengkritik negara-negara Barat yang baru-baru ini mengakui negara Palestina, dengan menyebut langkah tersebut sebagai “hadiah” untuk Hamas.

    Trump juga menuding Cina dan India mendanai perang di Ukraina karena masih menjalin bisnis dengan Rusia, serta mengkritik sekutu Eropa yang masih membeli minyak dan gas dari Rusia.

    Ia menyebut “migrasi tak terkendali” sebagai masalah terbesar saat ini, dan menuduh PBB mendanainya, meski tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Felicia Salvina, Tezar Aditya

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”

  • Berlangsung Tertutup, Pertemuan Trump-Pemimpin Muslim Fokus Bahas Gaza

    Berlangsung Tertutup, Pertemuan Trump-Pemimpin Muslim Fokus Bahas Gaza

    New York

    Pertemuan yang digelar tertutup antara para pemimpin negara Muslim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump fokus membahas upaya mengakhiri perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza dan mewujudkan gencatan senjata permanen di daerah kantong Palestina tersebut.

    Pertemuan yang digelar pada Selasa (23/9) waktu setempat, di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung di New York, AS, itu dihadiri oleh para pemimpin dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia.

    Dalam foto yang dirilis Reuters terlihat Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, dan para pemimpin lainnya hadir dalam pertemuan itu.

    Laporan kantor berita Uni Emirat Arab, WAM, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (24/9/2025), menyebut bahwa gencatan senjata permanen di Jalur Gaza dan pembebasan semua sandera dibahas dalam pertemuan tersebut.

    Langkah-langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza yang terus dilanda perang juga dibahas sebagai prioritas dalam pertemuan itu.

    “Diskusi tersebut berfokus pada upaya mengakhiri perang berdarah yang sedang berlangsung di Gaza, mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan langgeng, mengamankan pembebasan semua sandera dan tahanan, serta mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk yang dihadapi warga sipil di Jalur Gaza,” demikian dilaporkan oleh kantor berita WAM.

    Pernyataan resmi soal isi pembahasan pertemuan tertutup itu belum dirilis ke publik. Setelah pertemuan itu selesai digelar, Trump mengatakan bahwa pertemuan tersebut “sangat sukses”, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

    Sementara Erodgan, seperti dilansir Anadolu Agency, menyebut pertemuan itu sebagai “pertemuan yang sangat produktif dan positif”. Disebutkan juga oleh Erdogan bahwa pertemuan tersebut “sangat membuahkan hasil”.

    Saat berbicara kepada wartawan di New York usai pertemuan tersebut, Erdogan mengatakan bahwa deklarasi bersama dari pertemuan itu akan dipublikasikan. Dia mengatakan dirinya merasa “puas” dengan hasil pertemuan itu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Trump, pada awal pertemuan ketika wartawan diperbolehkan meliput, menyebut pertemuan tersebut sebagai “pertemuan paling penting”. Dia juga mengatakan bahwa pertemuan ini dihadiri “semua pemain besar kecuali Israel, tetapi itu akan menjadi yang berikutnya” — tampaknya merujuk pada pertemuan dirinya dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pekan depan.

    Simak juga Video ‘Trump Sindir Negara yang Akui Palestina di PBB: Hadiah Bagi Hamas’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR

    Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR

    Bisnis.com, SURABAYA – Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Probo Darono Yakti memandang ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengakuan kedaulatan atas Israel yang tertuang dalam solusi dua negara (two states solutions), tak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.

    Seperti diketahui, ucapan Presiden Prabowo tersebut dilontarkannya dalam pidato di hadapan Majelis Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

    Alih-alih melontarkan ucapan mengenai rencana pengakuan kedaulatan atas Israel, Probo menyebutkan bahwa seharusnya Presiden Prabowo dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam perjuangan untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota tetap dari PBB dan organisasi-organisasi turunannya.

    “Yang diperlukan oleh Indonesia adalah bukan retorika atau janji-janji kosong, tapi merupakan satu langkah konkret untuk memastikan bahwa keanggotaan [Palestina di PBB] ini diraih terlebih dahulu. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak melakukan manuver politik yang tidak terlalu penting, apalagi kemudian sampai mengumbar janji akan mengakui kedaulatan Israel,” ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/9/2025).

    Probo bahkan menyebut bahwa manuver yang dilontarkan Presiden Prabowo tersebut sebagai semacam diplomasi model ijon. Menurutnya, Indonesia belum tahu hasil yang didapatkan dari langkah tersebut, tapi sudah memanen duluan dampaknya. Hal tersebut menurutnya sangat berbahaya bagi Indonesia kedepannya di dalam perjuangan terhadap Palestina.

    “Ini akan jelas arahnya menuju ke pragmatisme politik luar negeri Indonesia karena sampai saat ini juga enggak ada dasar yang jelas terkait dengan diplomasi Indonesia itu mau dibawa ke mana,” paparnya.

    Probo juga menyatakan, secara moral pernyataan Presiden Prabowo tersebut sudah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ia menyebut, negara Israel saat ini berdiri di atas tanah yang dirampas dari bangsa Palestina.

    “Lalu, mengapa kita secara serta-merta mengakui Israel sebagai negara berdaulat? Selama ini memang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia ini dilakukan dengan full improvisasi, lebih kepada intuisi-intuisi dari personal Presiden Prabowo terhadap dunia internasional, sehingga ini yang membuat check and balance di dalam politik luar negeri Indonesia sangat-sangat minim,” tegasnya. 

    Untuk itu, Probo pun kemudian mendorong kepada pemerintah untuk tetap berada dalam jalur perjuangan Global South serta menggunakan medium lain, seperti kerjasama negara-negara Islam, untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan terhadap Palestina. 

    “Kenapa tidak menggunakan cara-cara itu untuk melakukan pressing terhadap negara-negara yang ada di PBB. Dalam beberapa waktu terakhir negara-negara maju seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan mungkin beberapa negara persemakmurannya lainnya juga akan satu persatu mendukung dan mengakui kedaulatan Palestina,” jelasnya.

    Apabila tidak ada langkah konkret selanjutnya yang dijalankan atau bahkan mengambil sikap yang kontradiktif, Probo menyebut bahwa Indonesia akan dipandang sebagai negara yang oportunis negara dan tidak sepenuhnya berjuang terhadap penindasan yang saat ini masih berlangsung di banyak negara, khususnya Palestina.

  • Inggris Perbarui Peta Palestina-Israel, Ini Keterangan yang Diubah

    Inggris Perbarui Peta Palestina-Israel, Ini Keterangan yang Diubah

    Jakarta

    Pemerintah Inggris secara resmi menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina. Setelah pernyataan tersebut, situs resmi pemerintah Inggris memperbarui peta dan keterangan istilah yang digunakan untuk merujuk wilayah tersebut.

    Lantas, apa saja yang berubah setelah pengakuan itu? Simak penjelasan mengenai keterangan terbaru di situs resmi Inggris berikut ini.

    Inggris Kini Resmi Akui Negara Palestina

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris telah menyampaikan pengakuan terhadap negara Palestina pada 21 September 2025. Inggris menyatakan dukungan terhadap two-state solution atau solusi dua negara sebagai kerangka penyelesaian konflik.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Perubahan Peta Palestina di Situs Inggris

    Usai pernyataan tersebut, pemerintah Inggris memperbarui laman Foreign Travel Advice untuk Palestina di situs pemerintahan resminya (gov.uk). Pada halaman itu tercantum catatan: This page has been updated from ‘Occupied Palestinian Territories’ to ‘Palestine’ yang artinya “Halaman ini telah diperbarui dari ‘Wilayah Palestina yang Diduduki’ menjadi ‘Palestina’.”

    Pembaruan sejak 21 September 2025 itu menunjukkan perubahan istilah resmi yang digunakan pemerintah Inggris. Selain menyebut nama negara Palestina, halaman tersebut juga memuat panduan perjalanan dan kebijakan konsuler bagi warganya yang hendak ke Palestina.

    Peta Palestina-Israel di situs resmi pemerintah Inggris (Foto: gov.uk)

    Peta yang diperbarui pada laman resmi pemerintah Inggris tersebut menampilkan wilayah Palestina (Gaza Strip dan West Bank) dengan penandaan warna tertentu. Area berwarna merah diberi label “advise against all travel” atau “disarankan untuk tidak melakukan perjalanan sama sekali”. Sementara area oranye bertanda “advise against all but essential travel”, artinya “tidak disarankan bepergian kecuali untuk urusan sangat penting”. Adapun area hijau menunjukkan “see our travel advice before travelling” atau “periksa panduan perjalanan kami sebelum bepergian”.

    Di dalam peta juga ditampilkan sejumlah kota utama seperti Gaza, Ramallah, Bethlehem, Nablus, Jenin, hingga Hebron, yang kini berada di bawah label “Palestine”. Sedangkan kota-kota lain seperti Tel Aviv, Haifa, dan Be’er Sheva tetap ditandai sebagai bagian dari Israel.

    Negara Lain yang Turut Mengakui Palestina

    Selain Inggris, sejumlah negara lain turut menyatakan pengakuan terhadap Palestina pada September 2025. Termasuk sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (). Dengan ini, daftar negara yang memberi pengakuan resmi semakin bertambah.

    Saat ini, mengutip Al Jazeera, Rabu (24/9/2025), negara Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 157 dari 193 negara anggota PBB, mewakili 81 persen dari komunitas internasional. Selain itu, Palestina juga diakui oleh Takhta Suci, badan pengurus Gereja Katolik dan Kota Vatikan, yang memiliki status pengamat non-anggota PBB.

    Simak juga Video ‘Trump Sindir Negara yang Akui Palestina di PBB: Hadiah Bagi Hamas’:

    (wia/imk)

  • Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno Nasional 24 September 2025

    Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa pidato Prabowo pada Selasa (23/9/2025) malam kemarin merupakan pidato terbaik dari presiden Republik Indonesia (RI) setelah pidato Presiden pertama RI Sukarno.
    “Ya, saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik. Setelah Bung Karno, hanya Pak Prabowo. Jujur saja. Isinya
    clear
    , jelas. Pesannya sangat efektif. Bisa dilaksanakan. Komitmennya tinggi,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Ia menilai, cara Prabowo menyampaikan gagasan di forum internasional itu menunjukkan kapasitas diplomasi yang kuat dan sejalan dengan semangat para pendiri bangsa.
    “Diplomasi, pilihan katanya, isu dan temanya, komitmen kepeduliannya, Pak Prabowo, Bung Karno. Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Pak Prabowo di forum PBB yang tertinggi,” ujar dia.
    Cak Imin juga menyoroti pesan penting Prabowo yang menyinggung perjuangan Palestina.
    Ia menyebutkan, Prabowo menekankan pentingnya rekonsiliasi dan dialog, terinspirasi dari tokoh anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela.
    “Bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela. Makanya saya yang bersaing di Pilpres saja diajaknya bergabung di Pemerintahan,” kata Cak Imin.
    “Ternyata beliau memang membawa ke dunia, dia memberi contoh pentingnya negosiasi, rekonsiliasi, dialog, untuk mengatasi Palestina. Ini sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina. Itu solusi,” ujar dia.
    Diketahui, Prabowo berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk
    standing ovation
    di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara Barat Ramai-ramai Akui Palestina, PM Jepang Bilang Gini

    Negara Barat Ramai-ramai Akui Palestina, PM Jepang Bilang Gini

    New York

    Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba turut mengomentari keputusan negara-negara Barat yang ramai memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina pekan ini. Ishiba mengakui bahwa pengakuan resmi untuk negara Palestina oleh Tokyo cuma masalah waktu.

    Berbicara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), Ishiba juga mengatakan dirinya merasa “marah” terhadap komentar terbaru para pejabat Israel.

    “Saya merasa sangat marah atas pernyataan yang disampaikan sejumlah pejabat senior pemerintah Israel yang tampaknya secara tegas menolak gagasan pembentukan negara Palestina,” kata Ishiba.

    Dia tidak menyebut lebih lanjut soal pejabat Israel yang dimaksudnya, dan komentar apa yang disampaikan pejabat itu.

    “Bagi negara kami, pertanyaannya bukanlah apakah akan mengakui negara Palestina atau tidak, tetapi kapan,” tegas Ishiba dalam pernyataan di forum PBB pada Selasa (23/9).

    “Tindakan sepihak yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Israel tidak akan pernah dapat diterima,” ucapnya.

    “Saya harus menyatakan dengan jelas bahwa jika tindakan lebih lanjut yang diambil telah menghalangi terwujudnya solusi dua negara, Jepang akan terpaksa untuk mengambil langkah-langkah baru sebagai respons,” ujar Ishiba, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pernyataan Ishiba itu disampaikan setelah sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis, secara resmi memberikan pengakuan untuk negara Palestina. Dengan pengakuan terbaru itu, maka saat ini nyaris 80 persen negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.

    Pengakuan negara-negara Barat tersebut diberikan saat perang terus berkecamuk antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama hampir dua tahun terakhir, dengan upaya mewujudkan gencatan senjata belum membuahkan hasil.

    Ishiba dalam pernyataannya menambahkan bahwa “teror yang dilakukan oleh Hamas dan kehancuran di Gaza yang kita saksikan hari ini telah membuat banyak orang merasa sangat sedih”.

    “Yang terpenting adalah Palestina dapat hidup berkelanjutan, hidup berdampingan secara damai dengan Israel,” tegasnya.

    “Seiring kami mengundang Palestina untuk menjalankan perannya sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab. Pihak Palestina harus membangun sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas,” cetus Ishiba dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB… Nasional 24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tak hanya berbicara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo juga mendapat kesempatan berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025).
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Sebanyak 16 Kepala Negara mendapat kesempatan berpidato dalam sesi general debate sesi pertama yang digelar pada Selasa pagi waktu Amerika.
    Tema dari sesi
    general debate
    itu adalah “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.
    Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.
    Mengenakan jas berwarna biru dilengkapi dengan peci, Prabowo tanpa ragu mulai menyapa semua yang kepala negara dan delegasi yang hadir.
    Terlihat juga pin Merah Putih tersemat pada bagian kerah jas Prabowo. Pin itu menandakan bahwa dia adalah Presiden RI.
    Kemudian, tampak mendampingi prabowo anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo.
    Didit menyaksikan langsung Prabowo berpidato bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani di kursi delegasi Indonesia.
    Dia juga terlihat beberapa kali memberikan dukungan kepada Prabowo dengan bertepuk tangan hingga memberikan stading ovation.
    Sementara itu, Prabowo juga tampak bersemangat menyampaikan pandangannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum PBB.
    Tercatat Prabowo delapan kali menghentakkan meja. Di antaranya saat menceritakan penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Lalu, saat akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan.
    Kemudian, Prabowo juga menghentakkan meja saat menegaskan bahwa Indonesia siap membantu PBB dalam upaya perdamaian.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo dalam pidato yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.
    “Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” katanya lagi.
    Total, ada delapan kali Prabowo menghentakkan meja termasuk saat mendesak agar Palestina menjadi negara merdeka.
    Semangat yang dibagikan Prabowo di atas podium, membuat delapan kali tepuk tangan bergemuruh di Markas Besar PBB tersebut.
    Di antaranya, saat Prabowo menyebut bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik.
    Kemudian, saat Prabowo menyatakan dukungan penuh untuk Palestina termasuk menegaskan soal solusi dua negara.
    “Untuk menutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” ujarnya.
    Terakhir, tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan
    standing ovation
    .
    Berikut Pidato Lengkap Prabowo dalam bahasa Inggris:

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her ‎Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly. ‎His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished ‎Delegates, Ladies and Gentlemen.
    It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost, as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
    ‎The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom, it also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations in 1948, all men are created equal.
    Was the great that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity, and yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty and environmental ruin. We also continue to face today, grave, dangerous challenges and uncertainties, human folly fueled by fear, racism, hatred, oppression and apartheid threatens our common future.
    ‎My country knows this, for centuries Indonesians lived under colonial domination, oppression and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance.
    Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council and The Assembly gave Indonesia independence international legitimacy open doors and supported our early development through the efforts of the United Nations children fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.
    ‎Madam President Excellencies,
    Our world today is driven by conflict, injustice and deepening uncertainty. Everyday we witness suffering, genocide and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.
    The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism and to every effort that strengthens this great institution.
    ‎Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget.
    ‎And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
    Excellencies, to get it is warned the strong do what they can. The weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine, we must stand for all the strong and the weak. Might cannot be right, right must be right.
    ‎Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations we will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground.
    ‎If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.
    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.
    ‎‎Madam President Excellencies,
    ‎I propose to this assembly a message of hope and optimism grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of United Nations, General Assembly. Yes, it is true what she said, without the International Civil Aviation Organization. Will we be here today? Will we sit in this great hall without the United Nations? We cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations and Indonesia will continue to support the United Nations, even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations.
    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food energy and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can.
    ‎This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history, we are now self sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Rice for Palestine.
    ‎We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate, smart agriculture, to ensure food security for our children and for the children of the world.
    ‎We are confident in a few years time, Indonesia will be the greenery of the world as the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels.
    ‎The sea level on the north coast of our capital city is increasing by five centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years. But we have no choice. We have to start now. Therefore we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps.
    ‎We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier.
    ‎We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality Green Jobs for the Future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear, to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hut for solutions to food, energy and water security.
    Madam President Excellencies,
    ‎We live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices, but beneath this loud noise lies a quieter truth that every person longs to be safe, to be respected, to be loved and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices.
    ‎Today, still a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help. Are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women. Millions are facing danger at this very moment as we sit here. They are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation.
    ‎Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?
    ‎Madam President, we must act now. Many speakers have saiimagin. We must stand for multilateral order, where peace, prosperity and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong united nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve.
    ‎Let us continue humanity’s great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations, civilizations of the west of the east, of the north, of the South, Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history.
    We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion.
    ‎‎Madam President, distinguished delegates, We are greatly heartened by the events of the last few days where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion and to avoid the use of violence. The use of violence will be get violence. No one country can bully the whole community of the human family.
    ‎We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice, has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression, will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice.
    ‎To close, I would like to retreat again Indonesia’s complete support for the two state solution in Palestine.
    ‎We must have an independent Palestine, but we must also, we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this, two state solution, two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony.
    Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.
    ‎Thank you”
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.