Xcloud.id

Negara: Israel

  • Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi menjadi sorotan. Di panggung PBB, Trump mengecam pengakuan terkait negara Palestina hingga berpidato jauh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

    Trump berpidato dalam Sidang Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Dia mendapatkan giliran kedua setelah Presiden Brazil dan sebelum Presiden Prabowo Subianto yang berpidato di urutan ketiga.

    Bukan Trump namanya jika pidatonya tidak menyulut polemik. Di markas PBB, Trump secara terang-terangan mengecam sikap sejumlah negara yang mengakui negara Palestina hingga mempertanyakan fungsi PBB.

    Kecam Negara yang Akui Palestina

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump mengatakan negara-negara kekuatan dunia seharusnya berfokus pada pembebasan para sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza.

    Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal termasuk di antara negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah mereka didasari rasa frustrasi terhadap Israel atas serangannya di Gaza dan bertujuan untuk mendorong solusi dua negara. Namun, hal ini telah membuat marah Israel dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat.

    “Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, beberapa anggota badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak,” kata Trump dalam pidatonya.

    “Imbalannya akan terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka… tetapi alih-alih menyerah pada tuntutan tebusan Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dengan satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang juga,” cetus Trump, dilansir kantor berita Reuters, Rabu (24/9/2025).

    “Bebaskan para sandera sekarang juga,” ulangnya.

    Diketahui bahwa sebagian besar anggota PBB, saat ini lebih dari 150 negara, telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara Barat yang sejak minggu ini mengakui negara Palestina antara lain Prancis, Belgia, Monako, Luksemburg, Malta, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.

    Pidato Hampir 1 Jam, padahal Batas Maksimal 15 Menit

    Trump bicara panjang lebar di sidang umum PBB. Dia berpidato selama 56 menit, melewati batas yang ditentukan yakni 15 menit.

    Dilansir Reuters, Rabu (24/9), banyak hal yang dibicarakan Trump di pidato tersebut. Mulai dari pamer capaian di AS selama dia menjabat hingga mengkritik PBB karena eskalator dan telepromter yang rusak.

    Trump juga bicara mengenai Palestina. Dia menyatakan AS menolak mengakui negara Palestina. Dia juga mendesak negara-negara Eropa mengadopsi serangkaian kebijakan ekonomi yang dia usulkan terhadap Rusia agar mau mengakhiri peperangan dengan Ukraina.

    Untuk diketahui, Trump pidato di sidang umum PBB tanpa naskah. Sebab, telepromter di Markas PBB rusak ketika Trump bicara.

    Sebagian besar pidatonya didominasi oleh dua keluhan terbesarnya yakni imigrasi dan perubahan iklim. Trump dalam pidatonya menegaskan dia telah menjalankan kebijakan imigrasi di AS sebagaimana mestinya. Untuk diketahui, para aktivis HAM berbeda pandangan dengan Trump, mereka berpendapat para migran mencari kehidupan lebih baik.

    “Saya sangat ahli dalam hal ini. Negara-negara kalian akan hancur,” kata Trump.

    Trump dalam pidato juga menyebut perubahan iklim sebagai tipuan. Dia bahkan menyerukan agar kembali bergantung pada bahan bakar fosil.

    “Imigrasi dan ide energi bunuh diri mereka akan menjadi penyebab kehancuran Eropa Barat,” katanya.

    Trump juga sempat menyindir Wali Kota London Sadiq Khan. Dia mengatakan Sadiq Khan ingin memberlakukan hukum syariah di London.

    Dia juga mengatakan “inflasi telah dikalahkan” di AS. Padahal, beberapa hari sebelumnya Federal Reserve mengatakan inflasi telah naik.

    Sindir Peran PBB

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB yang berlangsung di markas PBB di New York, Donald Trump terang-terangan menyerang PBB. Dia mempertanyakan apa tujuan badan dunia tersebut dan menyebutnya cuma omong kosong belaka.

    “Apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa? PBB punya potensi yang luar biasa. Saya selalu bilang begitu. PBB punya potensi yang luar biasa, tapi sebagian besar belum bisa mencapai potensi itu,” cetus Trump, dilansir CNN International, Rabu (24/9).

    “Setidaknya untuk saat ini, mereka sepertinya hanya menulis surat yang tegas dan tidak pernah menindaklanjutinya. Itu cuma omong kosong, dan omong kosong tidak menyelesaikan perang. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan perang dan peperangan adalah tindakan,” imbuhnya.

    Dalam pidatonya pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump juga menyindir PBB tidak efektif menciptakan perdamaian dunia.

    Dilansir Al Jazeera, Trump membeberkan rekam jejaknya kepada para pemimpin dunia. Menurut Trump, dirinya pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    “Sangat disayangkan saya harus melakukan hal-hal ini, alih-alih Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukannya, dan sayangnya, dalam semua kasus, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan tidak mencoba membantu dalam hal apa pun,” kata Trump.

    Trump juga menyinggung tentang lift rusak dan teleprompter tak berfungsi yang ditemuinya di markas besar PBB.

    “Ini adalah dua hal yang saya dapatkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, eskalator yang buruk dan teleprompter yang buruk,” ucap Trump.

    “Saya tidak memikirkannya saat itu karena saya terlalu sibuk bekerja menyelamatkan jutaan nyawa, yaitu menyelamatkan dan menghentikan perang-perang ini. Namun kemudian, saya menyadari bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada untuk kita,” tandas Trump.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 

    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 

    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 

    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 

    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 

    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 

    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 

    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 

    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 

    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 

    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 

    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 

    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 

    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 

    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 

    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 

    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.

    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 

    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 

    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 

    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 

    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 

    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 

    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 

    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 

    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 

    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 
     
    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 
     
    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

     
    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 
     
    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 
     
    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 
     
    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 
     
    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 
     
    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 
     
    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 
     
    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 
     
    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 
     
    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
     
    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 
     
    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 
     
    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 
     
    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 
     
    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 
     
    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.
     
    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 
     
    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 
     
    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 
     
    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 
     
    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 
     
    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 
     
    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 
     
    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 
     
    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 
     
    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Jakarta –

    Para pemimpin Afrika yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York tahun ini datang dengan agenda jelas: memperjuangkan keterwakilan yang lebih besar di organisasi dunia, mendorong perdamaian dan keamanan, serta menggalang sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

    Tahun ini, UNGA mendapat moto, “Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Lebih untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia”. Pemimpin Afrika diperkirakan akan menuntut keterwakilan yang mencerminkan meningkatnya relevansi geopolitik Benua Hitam dan mengoreksi marjinalisasi historis yang telah lama terjadi.

    Namun, aspirasi tersebut dibayangi tantangan mendesak dan tuntutan reformasi yang belum terwujud.

    Sidang berlangsung di tengah krisis global dari Gaza hingga Ukraina, dan diwarnai pertanyaan besar soal apakah Amerika Serikat, dengan kebijakan luar negeri Donald Trump, masih siap memegang peran kepemimpinan di dunia.

    Namun konflik di wilayah Sahel dan bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC), misalnya, di mana pemberontak M23 yang didukung Rwanda menguasai wilayah timur, termasuk kota Goma dan Bukavu, kemungkinan tidak akan mendapat perhatian besar di Sidang Umum PBB.

    Tuntutan reformasi menguat

    Tuntutan reformasi terhadap PBB bukan hal baru. Namun tahun ini, pemimpin Afrika kembali menuntut kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Mereka menyebut struktur yang ada saat ini sudah usang dan tidak adil.

    Meski negara Afrika menyumbang besar dalam misi perdamaian PBB dan pembangunan global, representasi di pengambilan keputusan penting tetap minim.

    “Kelima anggota tetap ini pada dasarnya membuat keputusan atas nama lebih dari 85% populasi dunia yang tinggal di negara-negara Selatan Global,” ujar Ramaphosa.

    “Mereka terus menggunakan hak veto untuk melumpuhkan aksi kolektif dan menghalangi respons tepat waktu terhadap krisis, bahkan ketika pelanggaran hukum internasional terjadi secara terang-terangan,” tambahnya.

    Ketimpangan ini, kata Ramaphosa, merusak netralitas dan kredibilitas PBB.

    Jalan terjal kursi tetap

    Namun jalan Afrika menuju kursi tetap di Dewan Keamanan PBB masih panjang dan rumit.

    “Kita tahu bahwa untuk menambah kursi permanen di Dewan Keamanan, perlu ada amandemen Piagam PBB, yang merupakan dokumen dasar pendirian lembaga ini,” kata analis hubungan internasional Michael Kwadwo Nketiah kepada DW. “Amandemen itu memerlukan dukungan dua pertiga dari negara anggota.”

    “Afrika harus bisa meyakinkan semua anggota lain agar menerima ide bahwa Afrika layak mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan,” ujar Nketiah. “Itu saja sudah menjadi tantangan besar.”

    Bahkan jika Uni Afrika berhasil mendapatkan dukungan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB, resolusi tersebut tetap harus diratifikasi oleh lima anggota tetap: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia.

    “Kelima negara ini belum pernah, dan tampaknya tidak akan, bersedia berbagi kekuasaan dengan anggota lain,” tambah Nketiah.

    Desakan pengakuan negara Palestina

    Cyril Ramaphosa menjadi suara paling vokal dari Afrika dalam mengecam kekerasan yang terus berlangsung di Gaza. Dia berulang kali menegaskan bahwa Afrika Selatan tidak akan tinggal diam terhadap perang tersebut.

    Dalam unggahan di platform X pada Senin (22/9), Ramaphosa menulis bahwa Afrika Selatan berkomitmen pada “pembentukan Negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Negara Israel, berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.”

    Pemimpin Afrika lain juga menyampaikan solidaritas terhadap Palestina, dengan membandingkan perjuangan Palestina dan sejarah kolonialisme serta penindasan yang pernah dialami Afrika.

    “Banyak negara Afrika sejak lama sudah mengakui Palestina,” kata Fidel Amakye Owusu, analis keamanan yang fokus pada urusan Afrika dan geopolitik, kepada DW.

    “Apa yang dianggap baru oleh Barat dalam pengakuan Palestina ini, bagi Afrika adalah hal lama,” ujar Owusu. “Kami selalu mengakui Palestina, dan solusi dua negara sudah lama menjadi agenda.”

    Pekan ini, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia menyatakan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    Menurut Owusu, Ramaphosa kini mendorong agar Palestina dinaikkan statusnya dari pengamat menjadi anggota penuh PBB – yang menjamin hak suara dan, bila waktunya tiba, membuka jalan untuk duduk di Dewan Keamanan.

    “Tapi itu akan sangat sulit, karena artinya kelima anggota tetap Dewan Keamanan harus menyetujui,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Panasnya Pertemuan Trump-Ramaphosa Seusai Singgung Genosida di Afrika

    (ita/ita)

  • Cak Imin: Prabowo berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno

    Cak Imin: Prabowo berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno

    Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear atau jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, dan komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Presiden Prabowo Subianto telah berhasil berpidato dengan baik dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hal itu merupakan keberhasilan setelah pidato di forum yang sama oleh Presiden Soekarno (Bung Karno).

    “Saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno, hanya Prabowo,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan keberhasilan Presiden Prabowo tersebut tampak dari pemilihan kata yang dipakai hingga komitmen kepedulian terhadap sejumlah isu.

    “Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear atau jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, dan komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan, red.),” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Presiden Prabowo memberi contoh pentingnya negosiasi maupun rekonsiliasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

    “Sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina,” ujarnya.

    Diketahui, dalam sesi debat Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada 23 September 2025, Presiden Prabowo menyerukan Palestina harus merdeka, dan mengusulkan solusi dua negara.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” kata Presiden.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum Majelis PBB Ke-80 yang merespons langsung poin-poin pidato Presiden Trump, yang dianggap tidak sejalan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia.

    “Ketika Presiden Trump bilang mendahulukan Amerika, maka Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa antara bangsa-bangsa dunia harus mendekat, bukan menjauh, bahkan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus menyediakan pasukan perdamaian di berbagai negara konflik, temasuk di Gaza,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Eddy menilai strategi diplomasi Presiden Prabowo membuat posisi Indonesia semakin relevan untuk memimpin perdamaian dunia.

    Dalam pidato tersebut Presiden menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PBB dan menekankan pentingnya membangun dunia yang memosisikan semua pihak bisa mendapatkan keadilan tanpa ada dominasi dari pihak manapun.

    “Dalam posisi ini, Indonesia menempatkan diri sebagai pemimpin dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” lanjutnya.

    Menurut Eddy, pidato Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menegaskan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus mengambil peran aktif dalam perdamaian dunia. Prabowo juga meneruskan pesan yang secara konsisten disampaikan Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika,” tutur Eddy.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti beberapa hal penting, diantaranya keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras, sekaligus menyampaikan harapan agar dunia bersatu dalam perdamaian.

    “Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua,” kata Prabowo.

    “Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia dimana yang lemah tidak menderita karena kelemahannya, tetapi hidup dengan keadilan yang layak mereka terima,” imbuhnya.

    Selain itu, Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” tegas Kepala Negara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Top! Inggris Perbarui Peta Negara, Ada Palestina

    Top! Inggris Perbarui Peta Negara, Ada Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inggris telah menggambar ulang peta Timur Tengahnya untuk pertama kalinya dengan label “Negara Palestina”. Ini dilakukan setelah Perdana (PM) Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi London atas kenegaraan Palestina pada 21 September.

    Peta dan pengakuan yang diperbarui ini muncul di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas operasi militer dan perluasan permukimannya di Tepi Barat. Dua fakta itu telah dikritik keras oleh pemerintahan Starmer.

    Pembaruan ini muncul di situs web Kementerian Luar Negeri, termasuk imbauan perjalanan, daftar kedutaan, dan peta regional. “Menghadapi meningkatnya kengerian di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga peluang perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer, dikutip laman Intellines, Rabu (24/9/2025).

    Foto: Peta baru Israel dan Palestina di situs web pemerintah Inggris. (via CC: FCDO)
    Peta baru Israel dan Palestina di situs web pemerintah Inggris. (via CC: FCDO)

    Inggris bergabung dengan Kanada dan Australia dalam mengakui Palestina, sementara Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah melakukannya lebih awal pada tahun 2025. Para diplomat memperkirakan lebih banyak anggota Uni Eropa (UE) akan mengikuti, meskipun Washington tetap menentang, bersikeras bahwa status kenegaraan harus dicapai melalui perundingan langsung dengan Israel.

    Sementara itu, Arab Saudi dan Prancis membuat konferensi terkait pengakuan dua negara (two state solution) di Majelis Umum PBB. Belgia juga mengakui Palestina, dengan Menteri Luar Negeri Maxime Prévot memperingatkan kemungkinan sanksi terhadap Israel.

    “Perubahan peta ini merupakan manifestasi nyata dari pergeseran kebijakan Inggris, yang bergerak melampaui pernyataan diplomatik menuju implementasi praktis di seluruh platform pemerintah,” muat laman itu lagi.

    “Menurut versi terbaru situs web tersebut, peta halaman Israel juga telah diubah untuk mencerminkan pengakuan pemerintah Inggris terhadap Negara Palestina,” muat laman itu lagi.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Terus Bombardir Gaza, 15 Orang Tewas

    Israel Terus Bombardir Gaza, 15 Orang Tewas

    Gaza City –

    Pasukan militer Israel membombardir sejumlah target, termasuk rumah dan tenda-tenda pengungsi, di wilayah Jalur Gaza pada Rabu (24/9) waktu setempat. Rentetan serangan itu menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk beberapa di antaranya anak-anak.

    Israel terus melancarkan serangan udara dan serangan darat secara besar-besaran di area Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, beberapa waktu terakhir. Serangan itu memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari pusat kota tersebut.

    Juru bicara otoritas pertahanan sipil Gaza Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), mengatakan bahwa beberapa orang yang tersisa berlindung di pusat kota ketika sejumlah serangan udara menghantam mereka.

    “Setidaknya tujuh orang tewas, sebagian besar anak-anak, dan sejumlah besar mengalami luka-luka akibat tiga serangan udara terhadap sebuah gudang miliki pemerintah Kota Gaza dan tenda-tenda pengungsi di area Pasar Firas,” tutur Bassal saat berbicara kepada AFP.

    Sedikitnya tiga orang lainnya, sebut Bassal, tewas akibat pengeboman Israel yang menghantam area-area lainnya di Kota Gaza. Secara detail, Bassal menyebut dua orang di antaranya tewas di sebuah apartemen di Jalan Al-Sahaba dan satu orang lainnya tewas di area Pasar Al-Yarmouk.

    Di wilayah Jalur Gaza bagian tengah, otoritas pertahanan Gaza melaporkan “empat orang tewas dan luka-luka dalam serangan helikopter” terhadap sebuah rumah di area Nuseirat.

    Satu orang lainnya, menurut Bassal, tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah rumah di area Nuseirat bagian utara.

    Selama hampir dua tahun, operasi militer Israel terhadap Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 65.382 orang, yang sebagian besar warga sipil. Angka tersebut didasarkan pada data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Serangan terbaru Israel di Kota Gaza terjadi saat hasil penyelidikan PBB menuduh Tel Aviv telah melakukan “genosida” di Jalur Gaza. Para penyelidik PBB juga menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan para pejabat senior Israel lainnya telah menghasut genosida.

    Israel menolak mentah-mentah temuan tersebut, dan mengecam penyelidikan PBB sebagai “distorsi dan salah”.

    Sebagian besar wilayah Jalur Gaza mengalami kehancuran parah akibat perang, dengan bulan lalu, sebuah badan yang didukung PBB secara resmi menetapkan kelaparan terjadi di sebagian daerah kantong Palestina tersebut.

    Lihat juga Video: Pilu Warga Palestina Berjalan 15 Jam Demi Cari Tempat Aman

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat

    Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Prof Hamdan Hamedan menyatakan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) punya makna penting. Pidato Presiden itu menunjukkan komitmen kuat Indonesia atas perdamaian dunia.

    “Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk perdamaian dunia melalui posisi aktifnya dalam memajukan internasionalisme dan multilateralisme,” kata Hamdan menanggapi pidato Presiden Prabowo, (24/9), di Jakarta.

    Sebagai negara yang mendukung penguatan organisasi internasional seperti PBB, lanjut Hamdan, Indonesia memahami bahwa kerja sama global sangat penting untuk menangani berbagai tantangan dunia. Dan itu mampu membawa manfaat bersama bagi seluruh negara di dunia.

    Hamdan juga menggarisbawahi pernyataan Presiden Prabowo soal komitmennya mengambil peran aktif di berbagai bidang. Salah satunya berkontribusi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam misi PBB serta dukungan finansial.

    “Hal ini memperlihatkan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga kedamaian dan keamanan internasional, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral demi kemanusiaan,” kata Hamdan.

    Wujud nyata komitmen pada perdamaian ini juga tecermin dalam pernyataan Prabowo mengenai lonjakan produksi pangan dalam negeri. Kesuksesan swasembada pangan membuat Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga membuka peluang membantu negara-negara yang membutuhkan seperti Palestina melalui pengiriman bantuan beras yang signifikan.

    “Hal ini mencerminkan peran Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang dapat berkontribusi pada ketahanan pangan global,” lanjut Hamdan.

    Presiden dalam pidatonya juga berkomitmen kuat menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab global. Beberapa yang sudah berusaha diwujudkan adalah pencapaian target Kesepakatan Paris 2015 serta upaya mencapai net zero carbon emission pada 2060. Indonesia juga berkomitmen mereboisasi jutaan hektare lahan.

    “Ini menunjukkan tekad nyata Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim yang juga berkontribusi pada stabilitas kondisi sosial dan geopolitik dunia,” kata Hamdan.

    Dalam konteks konflik yang berkepanjangan, lanjut Hamdan, Indonesia juga konsisten mendukung solusi dua negara (two state solution) untuk menyelesaikan masalah Palestina dan Israel. Melalui dukungan yang nyata dan penuh empati, Indonesia berupaya mempromosikan perdamaian dan keadilan, serta mengurangi penderitaan rakyat Palestina dengan memberikan bantuan pangan dan bekerja sama di bidang pertanian.

    “Keseluruhan komitmen ini mencerminkan perjalanan peradaban Indonesia yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam hubungan internasional. Indonesia bermain sebagai aktor yang tak hanya berperan di panggung nasional, tapi juga global, menjadikan perdamaian dunia sebagai misi bersama demi kesejahteraan seluruh umat manusia,” kata Hamdan.

    Pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan pada 23 September 2025 di New York, Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Presiden Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dua tokoh dunia yang sangat diperhitungkan.

    Penampilan Presiden Prabowo ini mendapat sambutan baik dan menjadi sorotan positif dari komunitas internasional sebagai wujud nyata kiprah Indonesia di panggung dunia.

    Pidato Presiden Prabowo di forum tertinggi PBB tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai negara yang aktif dan progresif dalam menghadapi isu global. Mulai dari keamanan, pangan, energi, hingga perubahan iklim dan perdamaian dunia.

    Selain pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo juga berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar sehari sebelumnya. Ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam isu-isu perdamaian yang strategis dan kemanusiaan di tingkat global.

  • Presiden Erdogan Serukan Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina di Tengah Upaya Pengakuan

    Presiden Erdogan Serukan Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina di Tengah Upaya Pengakuan

    JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang tengah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, dalam unggahan media sosial Hari Selasa mendesak keanggotaan penuh bagi Palestina sambil menyatakan harapan akan tindakan yang lebih konkret setelah beberapa negara mendeklarasikan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    “Saya berharap negara-negara yang berani mengakui Negara Palestina akan mendukung pendirian bersejarah ini dengan langkah-langkah yang tegas, nyata, dan bersifat pencegahan. Gencatan senjata harus dideklarasikan, bantuan kemanusiaan ke Gaza harus mengalir tanpa hambatan, dan Israel harus menarik pasukannya dari Gaza. Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina dan milik Palestina. Palestina akan menentukan bagaimana mereka akan memerintah tanah mereka sendiri,” ujar Presiden Erdogan, dikutip dari Daily Sabah 24 September.

    “Sudah saatnya Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Palestina, memberikan dukungan finansial dan teknis yang lebih kuat, dan melanjutkan kegiatan organisasi bantuan kemanusiaan seperti UNRWA,” kata Presiden Erdogan.

    Presiden Erdogan berjanji, Turki akan melanjutkan perjuangannya “hingga terbentuknya Negara Palestina yang utuh secara geografis berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Dikutip dari UN News, upaya terbaru untuk menjadikan Palestina anggota penuh PBB dilakukan 18 April 2024. Namun, rancangan resolusi yang merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk menjadikan Palestina negara anggota, kandas lantaran veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Secara keseluruan, 12 negara mendukung, 2 abstain dan 1 menolak.

    Diketahui, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina pada Hari Minggu, menandai tonggak penting bagi kenegaraan Palestina menjelang High Level Week Sidang Majelis Umum PBB pekan ini, di mana lebih banyak negara diperkirakan akan mengikutinya.

    Prancis, Monaco, Luksemburg, Malta dan Andorra mengumumkan pengakuannya atas Negara Palestina pada Hari Senin, disusul dengan San Marino pada Hari Selasa.

  • Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Komitmen Indonesia pada Perdamaian Dunia

    Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Komitmen Indonesia pada Perdamaian Dunia

    Jakarta –

    Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Prof Hamdan Hamedan menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki arti penting. Sebab pada momentum ini Indonesia menegaskan komitmen pada perdamaian dunia.

    “Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk perdamaian dunia melalui posisi aktifnya dalam memajukan internasionalisme dan multilateralisme,” kata Hamdan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Sebagai negara yang konsisten mendukung penguatan organisasi internasional termasuk PBB, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama global untuk menjawab berbagai tantangan dunia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prabowo yang menekankan peran aktif Indonesia, seperti mengirim pasukan penjaga perdamaian, memberikan dukungan finansial, hingga mendorong ketahanan pangan global.

    “Hal ini memperlihatkan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga kedamaian dan keamanan internasional, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral demi kemanusiaan,” sambungnya.

    Wujud nyata komitmen terhadap perdamaian juga tercermin dalam pernyataan Prabowo mengenai peningkatan produksi pangan nasional. Keberhasilan mencapai swasembada pangan membuat Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkesempatan membantu negara lain seperti Palestina melalui pengiriman bantuan beras dalam jumlah signifikan.

    Lebih lanjut, dalam pidatonya Prabowo menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab global melalui berbagai upaya, seperti pencapaian target Kesepakatan Paris 2015, proses menuju net zero carbon emission pada 2060, serta reboisasi jutaan hektare lahan di dalam negeri.

    “Ini menunjukkan tekad nyata Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim yang juga berkontribusi pada stabilitas kondisi sosial dan geopolitik dunia,” ujarnya.

    Dalam konteks konflik yang berkepanjangan, Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Dengan dukungan nyata dan penuh empati, Indonesia terus mendorong perdamaian dan keadilan sekaligus berupaya mengurangi penderitaan rakyat Palestina melalui penyaluran bantuan pangan serta kerja sama di sektor pertanian.

    “Keseluruhan komitmen ini mencerminkan perjalanan peradaban Indonesia yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam hubungan internasional. Indonesia bermain sebagai aktor yang tak hanya berperan di panggung nasional, tapi juga global, menjadikan perdamaian dunia sebagai misi bersama demi kesejahteraan seluruh umat manusia,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pada Sidang Umum ke-80 PBB yang diselenggarakan di New York, Selasa (23/9) kemarin, Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pidato Prabowo di forum tertinggi PBB ini menjadi momen penting untuk menegaskan peran Indonesia sebagai negara aktif dan progresif dalam menghadapi isu-isu global, mulai dari keamanan, pangan, energi, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia. Sehari sebelumnya, ia juga hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, menegaskan keseriusan Indonesia dalam isu-isu perdamaian strategis dan kemanusiaan di tingkat global.

    (akn/ega)