Xcloud.id

Negara: Israel

  • Prabowo: Keamanan Israel Harus Dijamin, Baru Bisa Dapat Perdamaian

    Prabowo: Keamanan Israel Harus Dijamin, Baru Bisa Dapat Perdamaian

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan semua pihak harus mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, Prabowo mengingatkan jaminan keamanan untuk Israel, sebagai prasyarat tercapainya perdamaian dunia.

    Hal itu dia sampaikan kepada wartawan sebelum bertolak dari New York, Amerika Serikat menuju Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025) siang waktu setempat. 

    Prabowo menyinggung perlunya pendekatan seimbang dalam mencari solusi atas konflik Timur Tengah. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud apabila semua pihak mendapat pengakuan dan perlindungan, baik Palestina termasuk Israel. 

    “Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya baru kita bisa dapat perdamaian,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi, Kamis (25/9/2025).  

    Prabowo menilai kehadirannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) sebagai sebuah kehormatan besar bagi Indonesia. Dia mendapat kesempatan berpidato di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.

    “Ya, saya kira ini suatu kehormatan, saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya, habis Brazil yang selalu nomor satu, Amerika yang selalu nomor dua, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya kira menghormati Indonesia, menghargai Indonesia,” kata Prabowo 

    Dalam pidatonya di PBB, Prabowo menekankan posisi Indonesia yang konsisten mendorong penyelesaian konflik global secara damai. Ia menegaskan perhatian utama Indonesia adalah penderitaan rakyat Palestina, khususnya di Gaza.

    “Alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza,” tandas Prabowo.

  • Akademisi nilai pidato Prabowo di PBB simbol kepercayaan diri bangsa

    Akademisi nilai pidato Prabowo di PBB simbol kepercayaan diri bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Harris Arthur Hedar menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi simbol kepercayaan diri bangsa Indonesia dan diplomasi kebenaran.

    Pasalnya, kata dia, momentum langka sekaligus penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia tersebut bukan hanya sekadar ritual tahunan seorang kepala negara, melainkan turut menampilkan gaya kepemimpinan yang tegas, percaya diri, dan berakar pada kebenaran moral yang universal.

    “Dia tidak tampil dengan kalimat yang berliku, tetapi dengan bahasa yang lugas menyuarakan kebenaran. Kata-katanya sederhana namun penuh bobot,” ujar Prof. Harris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, hal itu merupakan retorika khas yang membuat pidato Presiden Prabowo tak hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

    Dikatakan bahwa Prabowo menggunakan kutipan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai landasan moral, menegaskan bahwa kesetaraan manusia bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang harus diperjuangkan.

    Dalam pandangan Harris, hal yang paling menonjol dalam momen tersebut, yakni keberanian Prabowo menyuarakan keadilan bagi Palestina, sebuah isu klasik namun selalu relevan.

    Prabowo menegaskan dunia tidak boleh diam atas penderitaan rakyat Palestina. Namun menariknya, kata dia, Presiden juga menyebut pentingnya menghormati keamanan Israel.

    “Ini lah keseimbangan diplomatik yang jarang disentuh secara terbuka. Berpihak pada keadilan tanpa menutup pintu dialog,” tuturnya.

    Dia berpendapat posisi tersebut menegaskan Indonesia sebagai jembatan moral yang tetap tegak di atas prinsip, tetapi tidak menutup diri dari realitas geopolitik.

    Harris juga menyebut pidato Prabowo yang ditutup dengan salam lintas agama sebagai penutup yang sederhana, namun sarat makna.

    Disebutkan bahwa dalam satu tarikan napas, Prabowo memproyeksikan wajah Indonesia sebagai bangsa multikultural, religius, dan toleran.

    Dengan demikian, sambung dia, dunia melihat bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal HAM dan keadilan, tetapi juga menjadi contoh nyata pluralisme yang hidup.

    Wakil Rektor Universitas Jayabaya tersebut menuturkan resonansi pidato Prabowo pun terasa lebih luas karena mendapat sorotan media internasional.

    Media Israel menyoroti penggunaan salam Shalom, sementara publik global melihat keberanian Prabowo menyuarakan isu Palestina tanpa retorika kosong. Bahkan, sejumlah pemimpin dunia menilai gaya pidato Prabowo tegas sekaligus konstruktif.

    “Pidato di PBB kali ini tidak hanya sekadar seremoni, melainkan statement of intent (pernyataan niat),” tutur Harris.

    Ditambahkan bahwa dunia melihat Indonesia, melalui Prabowo, berani tampil dengan kepercayaan diri, menggabungkan moralitas universal, kepentingan nasional, dan strategi diplomatik yang seimbang.

    Oleh karenanya, dirinya mengatakan momentum itu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan suara moral yang independen di tengah rivalitas geopolitik.

    Momentum tersebut, kata dia, menandai babak baru bahwa Indonesia, dengan segala keragamannya, bukan hanya peserta forum global, melainkan juga penentu arah percakapan dunia.

    Pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) siang waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya yang berjudul Seruan Indonesia untuk Harapan.

    Presiden Prabowo menyampaikan pidato tersebut dengan durasi 19 menit lebih dalam bahasa Inggris, dengan urutan berbicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo antara lain berbicara soal isu kemanusiaan yang tidak hanya dialami warga Palestina, tetapi juga Indonesia yang pernah merasakan dijajah oleh kolonialisme selama berabad-abad.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikuti Italia, Spanyol Kirim Kapal Perang Kawal Bantuan ke Gaza

    Ikuti Italia, Spanyol Kirim Kapal Perang Kawal Bantuan ke Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan negaranya akan bergabung dengan Italia dalam mengirimkan kapal perang untuk melindungi armada kapal internasional yang berupaya mengirimkan bantuan ke Gaza. Hal ini disampaikan setelah armada internasional tersebut diserang oleh drone-drone di perairan lepas pantai Yunani.

    Sanchez mengatakan dalam konferensi pers di New York, tempat ia menghadiri Sidang Umum PBB, bahwa orang-orang yang berasal dari 45 negara berada di kapal bantuan tersebut untuk mengirimkan makanan kepada penduduk Gaza, dan menyatakan solidaritas atas penderitaan mereka.

    “Pemerintah Spanyol bersikeras bahwa hukum internasional harus dihormati dan hak warga negara kami harus dihormati untuk berlayar melalui Mediterania dalam kondisi aman,” ujarnya pada Rabu (24/9) waktu setempat.

    “Besok kami akan mengirimkan kapal angkatan laut dari Cartagena dengan semua sumber daya yang diperlukan untuk membantu armada dan melakukan operasi penyelamatan,” imbuhnya dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (25/9/2025).

    Armada Global Sumud Flotilla (GSF) menggunakan sekitar 50 kapal sipil untuk mencoba menerobos blokade laut Israel di Gaza, dengan banyak pengacara dan aktivis ikut di kapal-kapal tersebut, termasuk aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg.

    Kapal-kapal tersebut diserang oleh 12 pesawat tanpa awak (drone) di perairan internasional, 30 mil laut (56 km) dari Pulau Gavdos, Yunani, kata Marikaiti Stasinou, juru bicara March to Gaza Greece, yang merupakan bagian dari armada kapal internasional tersebut.

    Thunberg mengatakan kepada Reuters pada hari Senin lalu, bahwa drone-drone terbang di atas kapal mereka setiap malam.

    “Misi ini tentang Gaza, bukan tentang kami. Dan tidak ada risiko yang dapat kami ambil yang bisa mendekati risiko yang dihadapi warga Palestina setiap hari,” kata Thunberg dalam panggilan video dari kapal tersebut.

    Israel telah berulang kali mengkritik armada kapal bantuan tersebut, tetapi tidak berkomentar apakah mereka bertanggung jawab atas serangan drone tersebut.

    Lihat Video ‘Raja Spanyol di Sidang PBB: Tindakan Israel di Gaza Menjijikan!’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Janji ke Pemimpin Islam Tak Akan Izinkan Israel Caplok Tepi Barat

    Trump Janji ke Pemimpin Islam Tak Akan Izinkan Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Berbicara dari New York, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa Trump telah menyampaikan rencana perdamaian berisi 21 poin dalam pertemuan pada hari Selasa tersebut.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9/2025).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    “Mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang dan membuka cakrawala bagi perdamaian yang adil dan abadi,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Negara-negara Arab dan Islam juga menekankan perlunya memastikan stabilitas di Tepi Barat dan di tempat-tempat suci Yerusalem.

    Sebelumnya, pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terus-menerus bersumpah untuk mencegah pembentukan negara Palestina, dan telah mengisyaratkan niatnya untuk memperluas kendali atas wilayah-wilayah yang diduduki.

    Lihat Video ‘ Trump di PBB: Pengakuan Negara Palestina Jadi Hadiah untuk Hamas’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Guru Besar UI: Menggelegar! Nasional 25 September 2025

    Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Guru Besar UI: Menggelegar! Nasional 25 September 2025

    Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Guru Besar UI: Menggelegar!
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Hukum Internasional Univeristas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyanjung pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa (23/9/2025).
    Menurutnya, pidato Prabowo lebih baik ketimbang pandangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berpidato sebelumnya.
    “Wah menggelegar, menggelegar pokoknya, mantap. Apalagi disandingkan dengan Presiden Trump, wah abis itu Trump,” ujar Hikmahanto dalam
    Obrolan Newsroom Kompas.com
    , Rabu (24/9/2025).
    Ia menilai, Prabowo telah menunjukkan bentuk diplomasi internasional yang sangat baik dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.
    Padahal awalnya ia khawatir, mengingat Trump berpidato dalam forum tersebut mencapai sekitar 45 menit, di luar batas waktu selama 15 menit.
    “Jadi kalau negara besar tuh suka-suka, sementara kita ini negara berkembang, kita patuh kepada aturan, patuh kepada hukum, hukum internasional. Nah itu yang disampaikan Pak Presiden Prabowo,” ujar Hikmahanto.
    Di samping itu, ia melihat dua sisi yang berbeda antara pidato Prabowo dengan Trump di Markas Besar PBB, New York, AS.
    Pertama terkait peran PBB, di mana Trump justru mempertanyakan kehadiran lembaga tersebut dalam menyelesaikan perang.
    Trump menyebut, AS justru menjadi pihak yang berhasil mendamaikan perang Israel-Iran, Kamboja-Thailand, dan Armenia-Azerbaijan.
    Sedangkan Prabowo dalam forum tersebut menegaskan kedudukan dan peran vital PBB dalam menjamin perdamaian dan keamanan.
    Kedua terkait perubahan iklim, di mana Trump menyebut bahwa isu tersebut merupakan penipuan terbesar sepanjang masa atau “greatest con job ever perpetrated on the world”.
    Sedangkan Prabowo yang berpidato setelah Trump menegaskan, perubahan iklim merupakan hal yang nyata karena Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak.
    Terakhir, terkait konflik Israel dan Palestina. Dalam Sidang Umum ke-80 PBB, Trump justru mengecam negara-negara yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
    Berbeda dengan Prabowo yang tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina lewat two state solution atau solusi dua negara.
    “Ini bukan cuma omon-omon, ini benar-benar kita mau memperlihatkan ini loh Indonesia. Nah yang bagus itu karena disejajarkan setelah Trump kemudian Prabowo, pada waktu saya lihat Trump berpidato banyak orang yang waduh gelisah, tapi mencoba tetap tenang, marah sama Trump,” ujar Hikmahanto.
    “Tiba-tiba Pak Prabowo dengan pidatonya langsung ditepuktangani, mantap saya bilang, keren,” sambungnya bangga.
    Diketahui, Prabowo kembali mengisi kekosongan Indonesia setelah absen selama 10 tahun di Sidang Umum PBB, pada Selasa (23/9/2025).
    Sidang Umum ke-80 PBB menjadi momen kembalinya Presiden Republik Indonesia yang hadir langsung di Markas PBB, New York, AS.
    Prabowo menjadi kepala negara ketiga yang diberi kesempatan berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB tersebut, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.
    Setelah Trump menyampaikan pidatonya, giliran Prabowo yang menyampaikan pandangannya dalam Sidang Umum PBB.
    Seakan membantah pidato Trump, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting.
    Tanpa kehadiran PBB, ia menilai bahwa seluruh negara tidak pernah merasakan keamanan dan perdamaian.
    “Kita membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia akan terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun kita masih berjuang, tetapi kita tahu dunia membutuhkan persatuan bangsa-bangsa yang kuat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
    Tangkapan layar kanal YouTube Setpres Presiden Prabowo Subianto ketika berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, New York, AS pada Selasa (23/9/2025).
    Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia yang mendukung penuh two state solution dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
    Hanya lewat two state solution atau solusi dua negara, perdamaian dan kemerdekaan untuk Palestina dapat terwujud. Prabowo yakin tidak akan ada kebencian dan kecurigaan lagi jika solusi dua negara ini diterapkan.
    “Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” ujar Prabowo.
    Tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakhiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan berdiri untuk mengapresiasi atau standing ovation kepada Prabowo.
    Pidato Prabowo di PBB ditutup dengan ajakan untuk melanjutkan perjalanan kemanusiaan yang telah dirintis para pendiri bangsa.
    “Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan. Terima kasih,” tutup Prabowo.
    Sebagai informasi, Sidang Umum PBB pada 23 September 2025, dibuka dengan laporan dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock membuka forum tersebut.
    Tema dari sesi general debate yang bakal diisi dengan pidato dari 16 Kepala Negara itu adalah ”
    Better together: 80 years and more for peace, development and human rights
    ”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR minta pemerintah bertindak soal solusi dua negara demi Palestina

    DPR minta pemerintah bertindak soal solusi dua negara demi Palestina

    Pengakuan atas Palestina menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata salah satunya tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian dibawah P

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menegaskan solusi dua negara (two-state solution) yang kembali ditegaskan dalam sidang Majelis Umum PBB harus diterjemahkan oleh seluruh negara, termasuk pemerintah Indonesia demi terciptanya perdamaian di Palestina.

    “Jika tidak dilakukan langkah konkret, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol diplomasi tanpa memberikan dampak bagi rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan genosida apabila tidak ada langkah nyata selanjutnya dari PBB dan dunia Internasional.” Kata Sukmata dalam keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Sukamta, Hamas sebagai bagian dari faksi perlawanan Palestina kini menyambut baik deklarasi PBB dengan tawaran solusi dua negara di mana menekankan tuntutan mereka mulai dari gencatan senjata permanen, penghentian blokade, pertukaran tahanan, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, hingga penarikan Israel dari Gaza harus diwujudkan.

    “Kita melihat Hamas telah menegaskan sikap politiknya. Artinya, dunia internasional tidak bisa lagi menutup mata. Deklarasi PBB harus diikuti mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penghentian kejahatan Israel dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina,” tegas Sukamta.

    Dia melanjutkan, dukungan terhadap langkah solusi dua negara ini pun semakin mungkin terjadi mengingat sudah banyak negara yang mengakui keberadaan Palestina.

    “Pengakuan atas Palestina menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata salah satunya tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian dibawah PBB,” kata dia.

    Karenanya, Sukamta berharap pemerintah Indonesia akan terus melakukan langkah politik luar negri guna mengimplementasikan solusi dua negara demi kemerdekaan Palestina.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pemerintah bertindak soal solusi dua negara demi Palestina

    DPR minta pemerintah bertindak soal solusi dua negara demi Palestina

    Pengakuan atas Palestina menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata salah satunya tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian dibawah P

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menegaskan solusi dua negara (two-state solution) yang kembali ditegaskan dalam sidang Majelis Umum PBB harus diterjemahkan oleh seluruh negara, termasuk pemerintah Indonesia demi terciptanya perdamaian di Palestina.

    “Jika tidak dilakukan langkah konkret, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol diplomasi tanpa memberikan dampak bagi rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan genosida apabila tidak ada langkah nyata selanjutnya dari PBB dan dunia Internasional.” Kata Sukmata dalam keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Sukamta, Hamas sebagai bagian dari faksi perlawanan Palestina kini menyambut baik deklarasi PBB dengan tawaran solusi dua negara di mana menekankan tuntutan mereka mulai dari gencatan senjata permanen, penghentian blokade, pertukaran tahanan, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, hingga penarikan Israel dari Gaza harus diwujudkan.

    “Kita melihat Hamas telah menegaskan sikap politiknya. Artinya, dunia internasional tidak bisa lagi menutup mata. Deklarasi PBB harus diikuti mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penghentian kejahatan Israel dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina,” tegas Sukamta.

    Dia melanjutkan, dukungan terhadap langkah solusi dua negara ini pun semakin mungkin terjadi mengingat sudah banyak negara yang mengakui keberadaan Palestina.

    “Pengakuan atas Palestina menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata salah satunya tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian dibawah PBB,” kata dia.

    Karenanya, Sukamta berharap pemerintah Indonesia akan terus melakukan langkah politik luar negri guna mengimplementasikan solusi dua negara demi kemerdekaan Palestina.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Jakarta –

    Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menginjak usia yang ke-80 tahun minggu ini. Para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk memperingatinya. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang kian memburuk, dan meningkatnya tantangan tatanan global berbasis hukum, suasana UNGA jauh dari kemeriahan.

    Sebaliknya PBB menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait perang Israel di Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina. Misi penjaga perdamaian PBB di Afrika juga mendapat kritik.

    Selain itu, tahun lalu sekelompok pakar kebijakan iklim, termasuk di dalamnya mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan ilmuwan iklim terkemuka Johan Rockstrm, menyebut KTT iklim COP “sudah tidak lagi sejalan dengan fungsinya.”

    Namun, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menekankan pentingnya PBB dalam menangani isu-isu global. “Tidak ada negara yang bisa menghentikan pandemi sendirian. Tidak ada pasukan yang bisa menghentikan suhu bumi yang terus meningkat,” katanya saat berpidato di Sidang Umum PBB, Selasa (23/9) lalu.

    Apa fungsi Sidang Umum PBB (UNGA)?

    Sebagai salah satu dari enam organ utama PBB, UNGA adalah salah satu badan perwakilan utama PBB yang menyediakan ruang untuk merumuskan kebijakan dan mengeluarkan rekomendasi melalui resolusi.

    Namun, resolusi yang dilahirkan UNGA pada dasarnya hanyalah pernyataan niat. Negara-negara menyatakan posisinya untuk disepakati secara internasional. Namun, resolusi ini secara umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

    Apakah PBB benar-benar bisa membantu menciptakan perdamaian?

    Dewan Keamanan PBB (UNSC) dianggap sebagai badan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi selama ini kerap dikritik karena komposisinya anggota tetapnya yang terbatas, yang sering menyebabkan resolusi terblokir.

    DK PBB terdiri dari lima anggota tetap: Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, negara-negara pemenang Perang Dunia II yang juga pemilik senjata nuklir. Selain kelima negara tersebut ada 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun berdasarkan sistem rotasi regional.

    Yang sangat krusial adalah kelima anggota tetap memiliki hak veto — kekuatan untuk membatalkan keputusan secara sepihak. Namun bagi 10 anggota tidak tetap tanpa veto, untuk membatalkan suara dibutuhkan tujuh dari sepuluh anggota untuk menolak resolusi agar suara gagal disahkan.

    Hak veto ini secara konsisten digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, seperti saat AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza atau Rusia memveto resolusi untuk menghentikan perang di Ukraina.

    Para kritikus mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan dan representatif. Hal ini terutama berlaku bagi Afrika dan Amerika Selatan, yang tidak memiliki perwakilan tetap di DK PBB.

    Daniel Forti, analis senior PBB di lembaga think tank International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa reformasi sulit dilakukan karena “lima anggota tetap enggan menyetujui perubahan apa pun yang bisa mengurangi pengaruh mereka.”

    “Sedikit sekali yang akan mengatakan bahwa Dewan Keamanan berfungsi dengan baik saat ini,” lanjutnya. “Benturan geopolitik antara AS, Cina, dan Rusia telah membuat Dewan Keamanan PBB hampir tidak mampu merespons konflik-konflik terburuk di dunia sepuluh tahun terakhir. Ini telah merusak kredibilitas DK yang juga merambat pada kredibilitas PBB.”

    Apakah AS yang ‘menarik diri’ membuat PBB terpuruk?

    Pendanaan PBB berasal dari kontribusi para negara anggotanya, dalam bentuk sumbangan wajib berdasarkan ukuran dan pendapat negara, serta kontribusi sukarela, yang umumnya datang dari negara-negara maju.

    Meskipun Amerika Serikat masih memberikan kontribusi, keputusan Donald Trump untuk mengeluarkan berbagai perintah eksekutif yang menarik diri dari beberapa lembaga dan program PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah membuat organisasi ini mengalami kesulitan keuangan.

    Awal bulan ini, Guterres mengusulkan pemotongan anggaran sebesar $500 juta (sekitar Rp. 8,3 triliun) untuk tahun depan, atau sekitar 15% dari anggaran pokok PBB, dari $3,7 miliar (Rp. 61 triliun) menjadi $3,2 miliar (Rp. 53 triliun). Inisiatif seperti Program Pangan Dunia WFP, untuk pengungsi UNHCR, dan WHO yang memerlukan anggaran dana yang lebih besar, kini menghadapi ketidakpastian.

    “Pemotongan dan pembekuan bantuan yang dilakukan Washington memaksa organisasi ini melakukan pengetatan besar-besaran,” kata Forti. “Tidak ada negara lain yang mengambil alih menutup ‘kesenjangan’ dana dukungan AS … Ini berarti lebih sedikit kampanye vaksinasi, lebih sedikit inisiatif pendidikan, dan lebih sedikit dukungan untuk pemukiman pengungsi.”

    Bisakah PBB direformasi dan dibuat lebih relevan?

    Seruan untuk reformasi PBB sudah ada sejak lama, hampir sepanjang organisasi itu berdiri, tetapi kini semakin keras dan meluas. Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, tahun lalu menyerukan agar PBB “dirancang ulang untuk masa depan, dengan memberi peran lebih bagi Afrika, Asia, dan Amerika Latin.”

    Pada bulan Februari, Trump berkata: “Saya selalu merasa bahwa PBB punya potensi besar. Tapi saat ini belum memenuhi potensi tersebut.” Ia mengulangi klaim itu lagi dalam Sidang Umum pekan ini.

    Forti juga melihat perlunya perubahan. “Organisasi ini bisa direformasi. Tapi itu akan menjadi jalan yang sulit. Reformasi serius akan memakan waktu dan mungkin menjadi proses yang menyakitkan bagi negara-negara yang bergantung pada PBB,” katanya.

    “Membawa PBB ke era berikutnya akan membutuhkan visi reformasi yang jelas dari Sekretaris Jenderal berikutnya, dan dukungan diplomatik besar dari banyak negara anggota. Organisasi ini telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Untuk bisa melakukannya lagi, negara-negara harus mampu membuktikan mengapa PBB penting bagi mereka,” tegas analis senior International Crisis Group tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Trump di PBB: Pengakuan Negara Palestina Jadi Hadiah untuk Hamas’:

    (ita/ita)

  • Israel Serang Rumah Pengungsian di Gaza, 11 Orang Tewas

    Israel Serang Rumah Pengungsian di Gaza, 11 Orang Tewas

    Jakarta –

    Israel tiada henti menyerang wilayah Gaza. Terbaru, Israel mengirim serangan udara ke tempat pengungsian warga Gaza hingga membuat 11 orang meninggal dunia.

    “11 orang tewas, dan banyak yang hilang atau terluka setelah serangan udara Israel menargetkan sebuah rumah yang menampung pengungsi di utara Al-Zawaida di Jalur Gaza tengah,” kata juru bicara pertahanan sipil Gaza Mahmud Bassal dilansir AFP, Kamis (25/9/2025).

    Dari Jumlah tersebut ada anak-anak yang meninggal. Jenazah mereka dibawa ke rumah sakit terdekat.

    Diketahui, serangan di Gaza ini didukung oleh Amerika Serikat (AS). Serangan ini terjadi di tengah penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Israel melakukan “genosida” di Jalur Gaza.

    Israel membantah temuan tersebut dan mengecam penyelidikan tersebut sebagai “distorsi dan salah”.

    “Kami kehilangan anak-anak, rumah, dan tempat tinggal kami,” kata Najia Abu Amsha, seorang warga Palestina yang keponakannya terbunuh saat menunggu bantuan, pada hari Rabu.

    “Kami menjadi pengemis dan sakit,” imbuhnya.

    Selama hampir 2 tahun, operasi militer Israel telah menewaskan setidaknya 65.419 warga Palestina, sebagian besar warga sipil. Angka itu didapat dari Kementerian Kesehatan di Gaza.

    Lihat juga Video ‘Pilu Warga Palestina Berjalan 15 Jam Demi Cari Tempat Aman’:

    (zap/yld)

  • Stasiun Oksigen di RS Al-Quds Gaza Berhenti Beroperasi Setelah Ditembaki Tentara Israel

    Stasiun Oksigen di RS Al-Quds Gaza Berhenti Beroperasi Setelah Ditembaki Tentara Israel

    JAKARTA – Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengumumkan stasiun oksigennya di Rumah Sakit Al-Quds di lingkungan Tal Al-Hawa, barat daya Kota Gaza, telah berhenti beroperasi pada Hari Selasa setelah ditembaki oleh pasukan pendudukan Israel.

    Dalam sebuah pernyataan, PRCS memperingatkan situasi berbahaya di sekitar rumah sakit.

    “Stasiun oksigen di Rumah Sakit Al-Quds di lingkungan Tal Al-Hawa di Kota Gaza telah berhenti beroperasi setelah menjadi sasaran pasukan pendudukan Israel,” dikutip dari WAFA 24 September.

    PRCS mencatat, rumah sakit tersebut sekarang bergantung pada tabung oksigen yang telah diisi sebelumnya, yang hanya akan bertahan selama tiga hari, yang secara langsung mengancam nyawa pasien.

    Organisasi tersebut menambahkan, kendaraan pendudukan Israel ditempatkan di gerbang selatan rumah sakit, mencegah masuk dan keluar, memperingatkan kondisi berbahaya di sekitar rumah sakit, yang mengancam keselamatan pasien dan staf medis.

    PRCS memperingatkan, rumah sakit harus menjadi tempat perlindungan yang aman bagi warga sipil dan berhak mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional, serta menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna melindungi staf medis dan pasien di dalam rumah sakit.