Xcloud.id

Negara: Israel

  • 3 Ribu Orang Demo Bela Palestina di Afsel, Desak Penutupan Kedubes Israel

    3 Ribu Orang Demo Bela Palestina di Afsel, Desak Penutupan Kedubes Israel

    Jakarta –

    Demo membela Palestina terjadi di Cape Town, Afrika Selatan (Afsel). Lebih dari 3.000 orang turun ke jalan menuntut pemerintah Afsel memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Dilansir AFP, Minggu (28/9/2025), aksi massa berlangsung pada Sabtu (27/9) waktu setempat. Demonstrasi tersebut diikuti beberapa organisasi pro-Palestina, partai politik, serta kelompok Muslim dan Kristen.

    Massa mengibarkan bendera Palestina dan slogan-slogan seperti “Jangan hanya merasa bersalah, lakukan sesuatu”. Massa demo juga menyerahkan petisi tuntutan kepada parlemen.

    “Afrika Selatan harus memboikot, mencabut hak milik, dan memberikan sanksi kepada Israel, sama seperti yang dilakukan dunia kepada kami,” kata koordinator Kampanye Solidaritas Palestina, Usuf Chikte, merujuk pada langkah-langkah internasional yang digunakan untuk menekan rezim apartheid Afrika Selatan.

    “Pemerintah harus mengambil tindakan atas pengusiran duta besar dan kedutaan besar Israel dari Afrika Selatan sekarang juga dan negara itu harus dikeluarkan dari badan olahraga internasional seperti FIFA,” ujarnya kepada massa.

    Demo bela Palestina di Cape Town, Afrika Selatan (AFP/RODGER BOSCH)

    Dilansir Al Jazeera, massa mengatakan mereka menginginkan tindakan segera dari pemerintah Afrika Selatan, termasuk menutup kedutaan Israel di ibu kota Pretoria. Demo tersebut menjadi salah satu aksi massa terbesar yang pernah terjadi di Afrika Selatan.

    Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang vokal dalam membela Palestina. Afrika Selatan telah mengambil peran utama dalam membawa kasus genosida yang dilakukan Israel di Gaza ke pengadilan internasional.

    “Orang-orang di sini menginginkan lebih banyak tindakan … [mereka] ingin Afrika Selatan memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel. Afrika Selatan masih mengekspor barang ke negara itu, dan orang-orang di sini mengatakan itulah yang memicu genosida,” kata Miller.

    (ygs/ygs)

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Israel Gencarkan Serangan, Rumah Sakit di Gaza Kewalahan Terima Pasien Luka

    Israel Gencarkan Serangan, Rumah Sakit di Gaza Kewalahan Terima Pasien Luka

    Jakarta –

    Militer Israel terus menggencarkan serangan di wilayah Gaza, Palestina. Intensitas serangan ini membuat sejumlah rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi kewalahan dalam menerima warga yang terluka.

    Dilansir Al Jazeera, Minggu (28/9/2025), beberapa rumah sakit yang masih beroperasi sebagian di Gaza tengah telah kewalahan menampung warga Palestina yang terluka dan sakit yang melarikan diri dari pemboman Israel di utara. Banyak yang terpaksa mengungsi akibat serangan militer Israel di Gaza tiba dengan kebutuhan perawatan medis mendesak yang tidak dapat disediakan.

    Dr. Khalil Digran, dari Rumah Sakit Al-Aqsa, mengatakan pasukan Israel sengaja menyerang Rumah Sakit Anak al-Rantisi. Rumah sakit itu satu-satunya fasilitas medis khusus untuk anak-anak.

    “Kota Gaza dan wilayah utara hanya memiliki dua fasilitas kesehatan yang hampir tidak berfungsi: Rumah Sakit al-Shifa dan al-Ahli,” kata Digran kepada Al Jazeera.

    “Sedangkan untuk fasilitas kesehatan yang tersisa di Gaza tengah dan selatan, tindakan Israel telah menambah tekanan pada fasilitas-fasilitas ini dan mengancam akan menghentikan layanan mereka sepenuhnya,” sambungnya.

    “Sejak kami mengungsi, ayah saya terdampak dan menjadi sangat sedih,” ujar Mohammad Khoudary, seorang pengungsi Palestina, kepada Al Jazeera.

    Kebutuhan pasien dan staf sangat besar karena kemajuan Israel ke Kota Gaza dan rencana untuk merebut kota tersebut membuat semakin banyak orang mengungsi setiap harinya. Para dokter memperingatkan bahwa fasilitas di Gaza tengah bisa segera runtuh total.

    “Pengungsian telah memperburuk situasi di dalam rumah sakit di selatan,” ujar seorang pengungsi Palestina kepada Al Jazeera. “Sekarang Anda dapat melihat bahwa alih-alih satu pasien dalam satu tempat tidur, staf medis mencoba menempatkan dua pasien dalam satu tempat tidur.”

    Seperti diketahui, Badan pertahanan sipil Jalur Gaza melaporkan sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan militer Israel di berbagai wilayah kantong Palestina tersebut sepanjang Jumat (26/9). Militer Israel terus melancarkan serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dalam beberapa pekan terakhir.

    Badan pertahanan sipil Gaza, pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), melaporkan sedikitnya 50 orang tewas di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak Jumat (26/9) pagi.

    Sekitar 30 korban tewas di antaranya, menurut badan pertahanan sipil Gaza, tewas akibat serangan di area Kota Gaza.

    (ygs/ygs)

  • Ketua MPR Sebut Prabowo Bawa Angin Segar bagi Dunia Timur Tengah – Page 3

    Ketua MPR Sebut Prabowo Bawa Angin Segar bagi Dunia Timur Tengah – Page 3

    Momen penting lainnya, lanjut Muzani, terlihat ketika Prabowo menyampaikan pidato dalam KTT Palestina yang digelar bersama Saudi Arabia dan Prancis, serta di Sidang Majelis Umum PBB.

    “Pidatonya dianggap membawa cara pandang baru, cara berpikir baru tentang tata dunia, tentang dialog agama dan dialog negara-negara timur dan barat,” kata dia.

    Bahkan, menurutnya, pidato tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Amerika Serikat hingga Perdana Menteri Israel, hal yang jarang sekali terjadi terhadap seorang kepala negara.

    “Kalau kami perhatikan, belum pernah ada respon yang begitu positif dari Amerika dan Israel tentang pidato satu kepala negara kecuali kepada Republik Indonesia,” jelas Muzani.

     

  • Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

    Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto percaya, pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat (AS) mendapat sambutan positif dari para pemimpin negara lain, terutama tentang pentingnya gencatan senjata dan perdamaian di Gaza, Palestina.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 lalu, Prabowo turut berkomitmen mengirim lebih dari 20.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Tak terkecuali di tempat lain yang tengah berkonflik, mulai dari Ukraina, Sudan, hingga Libya.

    “Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma setelah lawatan ke luar negeri, Sabtu (27/9/2025).

    Khusus untuk di Gaza, ia berharap tercapai terobosan resolusi yang benar-benar bisa menghentikan pertumpahan darah di Tepi Barat, Palestina. Ia berharap dalam waktu dekat gencatan di Gaza bisa segera dilaksanakan dan penyelesaian konflik secara substantif dapat tercapai.

    “Saya penuh harapan, mungkin kali ini bisa tercapai terobosan khususnya di persoalan Palestina-Gaza mudah-mudahan akan terobosan dalam beberapa hari dan kita berdoa,” ungkap Prabowo.

    “Saya lihat ada itikad baik dari banyak pihak kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira Alhamdulillah perjalanan saya bermanfaat,” tegasnya.

    Seusai penyampaian pidato di Sidang Umum ke-80 PBB, media internasional memberikan sorotan utama kepada isi yang disampaikan Prabowo, salah satunya Channel News Asia atau CNA.

    Media yang berbasis di Singapura ini secara khusus mengangkat poin-poin penting dari pidato tersebut. CNA, yang juga mengutip AFP, menggarisbawahi posisi tegas Indonesia dalam konflik Israel-Palestina dan tawaran konkret yang diajukan di panggung dunia.

    Dalam laporannya, CNA menyoroti bagaimana Presiden Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika, tetapi juga mengajukan sebuah komitmen militer yang signifikan. Media tersebut menekankan bahwa tawaran ini diajukan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perjanjian damai di masa depan.

    Dilaporkan juga bagaimana Indonesia adalah kontributor signifikan bagi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Hal ini, menurut laporan tersebut, menambah bobot dan keseriusan dari tawaran yang disampaikan Prabowo.

    Hingga saat ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Meski begitu, media tersebut menyoroti dukungan penuh Prabowo untuk Solusi Dua Negara

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Ledakkan Rumah Warga Palestina di Tepi Barat, 5 Bangunan Ikut Hancur

    Israel Ledakkan Rumah Warga Palestina di Tepi Barat, 5 Bangunan Ikut Hancur

    Jakarta –

    Pasukan tentara Israel meledakkan sebuah rumah milik warga Palestina di Tepi Barat. Pemilik rumah itu diduga merupakan pelaku serangan penembakan di Yerusalem yang menewaskan enam orang pada dua pekan lalu.

    “Rumah dua lantai milik Muthanna Amro diledakkan saat fajar di kota Al-Qubaybah di Tepi Barat yang diduduki Israel,” kata Wali Kota Nafiz Hamouda dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Rekaman AFP menunjukkan bahan peledak menghancurkan rumah tersebut. Ledakan meninggalkan dua lubang menganga dan tumpukan puing di dalamnya.

    Hamouda mengatakan militer telah memberi tahu warga 10 hari sebelumnya tentang niat mereka untuk menghancurkan properti tersebut.

    “Ledakan itu juga menyebabkan kerusakan signifikan pada empat atau lima rumah di sekitarnya,” kata Hamouda.

    “Beginilah sifat pendudukan. Mereka tidak berhenti pada melukai satu orang, tetapi berusaha untuk melukai sebanyak mungkin warga,” tambahnya.

    Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan bahwa pasukan militer Israel dalam jumlah besar menyerbu kota, mengepung rumah tersebut, dan mengevakuasi penduduk di sekitarnya sebelum meledakkan gedung tersebut.

    Israel, yang telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, secara rutin menghancurkan rumah-rumah warga Palestina yang dituduh melakukan serangan terhadap warga Israel.

    Pemerintah berpendapat bahwa pembongkaran ini berfungsi sebagai pencegah, tetapi para kritikus mengecamnya sebagai hukuman kolektif yang membuat keluarga-keluarga kehilangan tempat tinggal.

    Seperti diketahui, Muthanna Amro dan Mohammed Taha telah ditembak mati oleh petugas setelah melakukan penembakan di sebuah halte bus di Yerusalem pada 8 September. Serangan itu menewaskan enam orang.

    Kekerasan di Tepi Barat telah melonjak sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023 menyusul serangan Hamas terhadap Israel. Data Kementerian Kesehatan Gaza menjelaskan pasukan dan pemukim Israel telah menewaskan setidaknya 983 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk banyak militant, sejak Oktober 2023.

    Selama periode yang sama, setidaknya 36 warga Israel, termasuk anggota pasukan keamanan, tewas dalam serangan Palestina atau selama operasi militer Israel.

    (ygs/jbr)

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Ungkap Capai Free Trade dengan Kanada hingga Rencana Kunjungan Balasan Ratu Belanda

    Prabowo Ungkap Capai Free Trade dengan Kanada hingga Rencana Kunjungan Balasan Ratu Belanda

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap berbagai hasil kunjungan kenegaraannya selama kurang lebih satu pekan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Belanda. Salah satu capaiannya adalah kesepakatan perdagangan bebas atau free trade dengan Kanada.

    Presiden ke-8 itu telah resmi menyelesaikan kunjungan kenegaraannya usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sore ini. Prabowo awalnya bertolak ke Jepang, Jumat (19/9/2025) malam, untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan kenegaraannya lalu dilanjutkan ke New York, AS, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI di Markas PBB itu utamanya mendorong penyelesaian genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza.

    Setelah itu, Prabowo terbang ke Kanada untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada. Berdasarkan kesepakatan perdagangan bebas itu, kedua negara menyepakati penghapusan sebagian besar pos tarif impor. 

    Kesepakatan dengan Kanada itu menyusul kesepakatan yang lebih dulu dicapai antara Indonesia dan Uni Eropa yang juga diteken pekan ini di Bali. 

    “Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia, ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa. Dengan Eropa sudah 10 tahun, Kanada juga beberapa tahun,” terang Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) sore. 

    Sementara itu, di negara terakhir yang dikunjunginya yakni Belanda, pemerintah negara tersebut menyepakati pengembalian sebanyak 30.000 artefak hingga barang-barang bersejarah milik Indonesia. 

    “Artefak, 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Jadi, itikad dari Belanda untuk memperlihatkan hubungan baik dengan kita,” jelasnya.

    Selain itu, nantinya akan ada kunjungan balasan dari Ratu Belanda Maxima ke Indonesia. Nantinya, Ratu Maxima akan menghadiri diskusi dengan ahli keuangan di Indonesia pada 25 November 2025.

    “Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini 25 November untuk diskusi sama ahli keuangan kita, gimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya,” tutup putra dari mantan Menteri Keuangan RI era Presiden Soekarno, Sumitro Djojohadikusumo itu. 

  • MPR sebut posisi Indonesia di dunia semakin dihormati

    MPR sebut posisi Indonesia di dunia semakin dihormati

    “Indonesia sekarang ini di bawah kepemilikan Pak Prabowo Subianto sangat dihormati di dunia Timur Tengah,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR Ahmad Muzani menilai posisi Indonesia di mata dunia, khususnya kawasan Timur Tengah, kini semakin dihormati sejak dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    “Indonesia sekarang ini di bawah kepemilikan Pak Prabowo Subianto sangat dihormati di dunia Timur Tengah,” kata Muzani dalam Munas Jalinan Alumni Timur Tengah (JATTI), Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Muzani, pengakuan kepemimpinan Prabowo semakin diakui di mata internasional, terlebih setelah pidatonya di panggung PBB membahas soal Palestina.

    Dalam pidatonya, Prabowo mendukung terjadinya perdamaian di dunia, termasuk Palestina dan seluruh wilayah konflik lainnya.

    “Pidatonya dianggap membawa cara pandang baru, cara berpikir baru tentang tata dunia, tentang dialog agama dan dialog negara-negara timur dan barat,” kata Muzani.

    Bahkan, menurutnya, pidato tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Amerika Serikat hingga Perdana Menteri Israel — hal yang jarang sekali terjadi terhadap seorang kepala negara.

    “Kalau kami perhatikan, belum pernah ada respon yang begitu positif dari Amerika dan Israel tentang pidato satu kepala negara kecuali kepada Republik Indonesia,” ungkapnya.

    Muzani berharap angin segar yang dihembuskan Presiden Prabowo mampu memperkuat semangat perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan.

    Tidak hanya itu, dia juga berharap agar pidato Prabowo dapat meningkatkan pengakuan dunia terhadap Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.