Xcloud.id

Negara: Israel

  • Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    New York –

    Singapura mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membatasi penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Singapura mendesak reformasi agar PBB lebih inklusif.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (28/9/2025), hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam Sidang Umum PBB di New York. Dia mengatakan hak veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.

    “Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” kata Balakrishnan.

    Dia mengatakan anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto ini akan digunakan di masa mendatang. Dia menyebut dunia saat ini sudah berubah.

    “Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini,” ujarnya.

    Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto itu ialah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Hak veto itu memungkinkan salah satu dari mereka untuk memblokir adopsi resolusi apa pun terlepas dari seberapa besar dukungan yang diperoleh resolusi itu dari anggota PBB lainnya.

    Balakrishnan mengakui peran anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Namun, dia juga menyerukan hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

    Dalam sebuah pernyataan pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB tahun lalu, Singapura juga telah menyerukan reformasi dewan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto. Pernyataan Balakrishnan kali ini muncul saat PBB memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    Tatanan dunia pascaperang, katanya, ‘telah berakhir’. Dia mengatakan distribusi bobot ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer saat ini sangat berbeda dengan dunia tahun 1945.

    “Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, demikian pula pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah,” ujarnya.

    Dia mengatakan perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi. Dia menyebut Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel ‘mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara’.

    (haf/imk)

  • Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    New York –

    Malaysia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga mendesak agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB dibatasi atau bahkan dihapus.

    Dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025), sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS.

    Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut. Mohamad mengatakan serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap semua upaya mediasi.

    Dia mengatakan serangan tersebut menandakan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dia menekankan dampak dari tindakan Israel akan meluas ke seluruh dunia.

    “Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup,” katanya.

    Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.

    Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang dengan pemerintahan sendiri. Dia menyindir PBB yang seolah membiarkan kekejaman Israel selama ini.

    “Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional,” ujarnya.

    Mohamad juga menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan bahwa PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah lama ada.

    Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup PBB. Termasuk, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.

    Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.

    “Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang,” ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.

    Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.

    “Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

    Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London –

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Negara-negara Lain Akui Palestina, Selandia Baru Enggan karena Hal Ini

    Negara-negara Lain Akui Palestina, Selandia Baru Enggan karena Hal Ini

    New York –

    Selandia Baru tidak akan mengakui negara Palestina saat ini. Namun, Selandia Baru mengaku berkomitmen pada solusi dua negara.

    “Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan tentang langkah selanjutnya, masih terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan negara Palestina sehingga Selandia Baru tidak bijaksana untuk mengumumkan pengakuan saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025).

    Peters mengaku khawatir jika negara-negara fokus pada pengakuan terhadap Palestina. Dia mengatakan hal itu akan mempersulit gencatan senjata.

    “Kami juga khawatir bahwa fokus pada pengakuan, dalam situasi saat ini, dapat mempersulit upaya untuk mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras kepala,” ujar Peters.

    Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan ‘pengakuan negara Palestina adalah pertanyaan tentang kapan, bukan apakah’. Posisi Selandia Baru ini tidak sejalan dengan mitra tradisional mereka, Australia, Kanada, dan Inggris.

    Semuanya telah mengakui negara Palestina. Langkah ini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air yang merdeka dari wilayah pendudukan.

    “Tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara,” kata Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Peeni Henare.

    (haf/imk)

  • Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    New York –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran. Embargo itu menyusul proses yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa yang telah diperingatkan oleh Teheran akan ditanggapi dengan respons keras.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB atas tuduhan negara itu melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran telah membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Berakhirnya kesepakatan nuklir selama satu dekade yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Apalagi, Israel dan AS telah mengebom situs-situs nuklir Iran.

    Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali. Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB.

    “Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” ujar para Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama.

    Iran pun memperingatkan akan adanya respons yang keras. Meski demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi.

    Iran mengatakan mereka akan memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi. Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    “Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

    Dia juga mengaku telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi ‘kesalahan besar’ untuk mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    Negara-negara Eropa sendiri menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga 6 bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang. Syaratnya, Iran harus memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

    “Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi. Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari tindakan eskalasi apa pun dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Daftar 11 Aplikasi Terkenal di RI Ini Ternyata Bikinan Israel

    Daftar 11 Aplikasi Terkenal di RI Ini Ternyata Bikinan Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagian besar banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa sejumlah aplikasi populer yang banyak diunduh di ponsel Android maupun iPhone ternyata memiliki keterkaitan dengan unit militer siber Israel, yang paling kuat di dunia.

    Beberapa aplikasi tersebut bahkan didirikan oleh para alumni ‘Unit 8200’, yakni divisi pengintaian dan perang siber di bawah militer Israel. Ada juga yang didirikan oleh Mamram, yakni unit sistem komputasi pusat di bawah Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Kategori aplikasinya pun beragam, mulai dari aplikasi pengeditan video berbasis AI, peta digital, hingga game mobil yang sudah menghimpun jutaan download.

    TechTrends melaporkan aplikasi-aplikasi ini sudah menciptakan industri bernilai miliaran dolar AS. Bahkan, ada segelintir aplikasi yang juga kerap digunakan oleh warga Indonesia. Misalnya aplikasi peta digital Waze dan aplikasi pemetaan transportasi umum Moovit.

    Selengkapnya, berikut daftar aplikasi-aplikasi populer yang ramai di-download dan terkait dengan militer Israel, menurut tabel yang dihimpun TechTrends:

    Waze (didirikan mantan engineer Unit 8200)
    Moovit (dibangun mantan unit siber Mamram)
    Supersonic (CEO memimpin operasional untuk Angkatan Darat Israel)
    ZipoApps (didirikan mantan agen intelijen Unit 8200)
    Bazaart (diciptakan mantan pejabat intelijen IDF)
    Lightricks (salah satu pendirinya masih bekerja di Unit 8200)
    Playtika (didirikan anak mantan kepala staf IDF)
    Crazy Labs (semua pendiri masih bekerja di IDF)
    CallApp (pendiri pernah bekerja 3 tahun di Unit 8200)
    Gett (diciptakan mantan pejabat Unit 8200)
    Fooducate (didirikan mantan pilot Angkatan Udara Israel)

    Kekhawatiran terkait aplikasi-aplikasi ini bukan hanya tentang asal-usulnya, tetapi motif di balik penciptaannya. Banyak dari aplikasi ini dituduh menanamkan adware, pelacak, atau mengumpulkan data pribadi pengguna yang tidak perlu.

    Dalam beberapa kasus, aplikasi seperti Simple Gallery diubah dari alat sumber terbuka menjadi platform yang sangat menguntungkan tak lama setelah diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan Israel.

    Banyak pengguna yang tak sadar bahwa mereka menggunakan aplikasi yang dikembangkan atau didirikan oleh mantan/pekerja intelijen Israel di HP. Alat pengintaian yang tertanam sudah sangat dalam pada ekosistem seluler.

    Beberapa platform disebut diam-diam telah mengubah kebijakan privasi mereka, yang menimbulkan tanda bahaya lebih lanjut. Beberapa perusahaan ini, termasuk ZipoApps dan Supersonic, telah menerima kritik atas pengumpulan data predator dan model pelacakan keikutsertaan yang tidak jelas.

    Meskipun demikian, jumlah download mereka terus bertambah. Kesuksesan mereka sering kali dibantu oleh pengeluaran iklan yang besar dan kemitraan dengan platform utama seperti Google dan Facebook.

    Cara Cegah Terjerat Aplikasi Buatan Intelijen Israel

    Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah HP terjerat mata-mata Israel, sebagai berikut:

    Cek nama pengembang aplikasi di toko aplikasi resmi
    Cari profil perusahaan pengembang di LinkedIn atau Crunchbase
    Dukung pengembang yang berkomitmen dengan praktik data aman dan etis

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Jakarta –

    San Marino mengumumkan secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri San Marino, Luca Beccari, saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir Al Jazeera, Minggu (28/9/2025), Beccari menyampaikan pidato di markas PBB pada Sabtu (27/9) waktu New York, Amerika Serikat. Beccari menyatakan San Marino mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    “Kami secara resmi mengakui Negara Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dengan batas-batas yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

    Dia mengatakan memiliki negara yang merdeka merupakan hak dari warga Palestina. “Memiliki negara adalah hak rakyat Palestina,” tambahnya.

    Dengan lebih dari 80 persen komunitas internasional kini mengakui Negara Palestina, tekanan diplomatik terhadap Israel semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya perang di Gaza. Sejauh ini lebih dari 65.500 warga Palestina telah tewas dan wilayah Gaza telah berubah menjadi puing-puing.

    Sejumlah negara saat ini telah secara resmi mengakui negara Palestina. Beberapa negara Barat yang mengambil sikap tersebut mulai dari Inggris, Prancis, Kanada, Portugal, hingga Australia.

    12 Negara Dukungan Finansial untuk Palestina

    Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi dan Spanyol, saat ini juga telah mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial. Dukungan ini diberikan saat Otoritas Palestina sedang kekurangan pendanaan karena Israel menahan pendapatan pajak mereka.

    Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), menyebut koalisi baru itu bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”.

    “Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol menjelaskan alasan pembentukan koalisi tersebut.

    Koalisi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, bertujuan untuk menstabilkan keuangan badan yang berbasis di Ramallah tersebut, mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

    “Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol itu.

    Pernyataan itu juga menyebutkan “kontribusi keuangan yang signifikan” di masa lalu dan janji “dukungan berkelanjutan” dari koalisi tersebut.

    Koalisi 12 negara itu terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

    (ygs/imk)

  • Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    Mahathir Desak PM Anwar Ibrahim Batalkan Undangan Donald Trump ke KTT ASEAN

    JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, meminta PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN untuk membatalkan undangan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025.

    Dalam pernyataan video di Kuala Lumpur pada Sabtu (27/9), Mahathir menyebut Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump adalah dalang utama di belakang aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    “Saya memohon supaya Anwar Ibrahim membatalkan undangan kepada Donald Trump, karena dia [Trump] pendukung kejahatan kemanusiaan yang sedang dijalankan Israel kepada Palestina,” kata Mahathir, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Dia menegaskan keputusan negara-negara Eropa untuk mengakui kemerdekaan Palestina telah memberikan pesan yang sangat jelas bahwa genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina tidak lagi bisa diterima.

    Menurut Mahathir, negara-negara Eropa termasuk Inggris, yang dulu adalah sekutu kuat AS, telah mengambil langkah yang tidak disenangi pemerintahan Trump.

    “Tentara laut Spanyol dan Italia mengirim kapal perang ke perairan Mediterania untuk menjaga kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang disertai rakyat Malaysia, yang mengantar bantuan kemanusiaan ke Palestina,” kata Mahathir.

    Dia menambahkan bahwa pembunuhan terhadap rakyat dan anak-anak di Palestina terus dilakukan AS dan Donald Trump. Hal itu terbukti dengan penggunaan hak veto oleh AS dalam upaya gencatan senjata di Gaza dan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan ke Palestina.

    “Maka sekarang selain dibunuh dengan bom dan senjata lain, mereka [rakyat Palestina] kini dibunuh dengan kelaparan yang sengaja diciptakan,” tegas Mahathir.

    Dia juga menyerukan agar Malaysia tidak berdiam diri. Pemerintahan PM Anwar, ​​menurut dia, harus tampil di depan untuk menyatakan sikap Malaysia atas kekejaman Israel dan AS.

    Mahathir menekankan bahwa sikap Malaysia terhadap AS dan Trump menjadi tanggung jawab moral negara.

    Malaysia perlu menunjukkan dengan jelas kepada Israel dan AS bahwa walaupun Malaysia merupakan negara kecil, tetapi tetap lantang menentang kekejaman, kata Mahathir.

    Dia mengingatkan bahwa beberapa warga Malaysia yang ikut serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bersama Global Sumud Flotila sedang bertaruh nyawa di laut lepas.

    Menurut Mahathir, AS masih memberikan dana, senjata, dan bantuan tentara kepada Israel untuk terus membunuh rakyat Palestina.

    “Tangan Donald Trump dan AS, bukan saja berlumuran darah anak Palestina, tapi mereka juga bersama Israel menghancurkan Gaza,” katanya.

    Dengan membatalkan undangan untuk Trump, kata Mahathir, Malaysia akan memberikan pesan jelas bahwa Trump adalah seorang penjahat dan pembunuh anak-anak.

    “Manusia seperti Trump, walau sangat berkuasa, tidak diterima di Malaysia,” kata Mahathir, menegaskan.

  • Menerka Dampak ke Israel Usai Banyak Delegasi WO Kala Netanyahu Pidato di PBB

    Menerka Dampak ke Israel Usai Banyak Delegasi WO Kala Netanyahu Pidato di PBB

    Jakarta –

    Delegasi berbagai negara ramai-ramai walk out (WO) atau keluar ruangan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di Sidang Umum PBB. Lantas apa sebetulnya dampak WO itu terhadap Israel?

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyampaikan ada dampak yang dirasakan Israel dan Amerika Serikat (AS) dari gerakan WO tersebut. Menurutnya, langkah itu akan memberi tekanan moral.

    “Walk out ini tentunya merupakan tekanan moral, tidak hanya ke Israel, tapi juga AS bahwa dunia tidak bisa melihat dan mentolerir kekejaman Israel di Gaza,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Sabtu (27/9/2025).

    Hikmahanto kemudian menjelaskan alasan WO itu bisa terjadi. Menurutnya, langkah WO merupakan bentuk sikap tidak setuju dunia atas apa yang terjadi di Gaza.

    “Ini menunjukkan sikap dunia yang tidak setuju dengan tindakan Israel melakukan serangan-serangan ke Gaza dengan alasan hak untuk membela diri karena serangan mendadak dari Hamas 7 Oktober 2023,” ucap Hikmahanto.

    Selain itu, ia menyebut langkah WO itu juga bentuk protes atas genosida yang dilakukan Israel. Hikmahanto menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tindakan Israel sebagai human catastrophe.

    “Dunia melihat serangan Israel yang menelan puluhan ribu rakyat sipil sebagai kekejaman bahkan ada yang menyampaikan mengarah ke genosida atau ethnic cleansing dan Presiden Prabowo menyampaikan sebagai human catastrophe,” ujar dia.

    Atas alasan-alasan itu lah, kata dia, delegasi dari berbagai negara keluar dari ruangan ketika Netanyahu hendak berpidato. “Sehingga hanya AS dan beberapa gelintir yang hadir dan menerima penjelasan apa yang dilakukan Israel sebagai serangan untuk membela diri Israel dari serangan Hamas dan belum dibebaskannya sandera,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, ada hal tak biasa saat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu hadir di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para delegasi ramai-ramai meninggalkan lokasi atau walk out bahkan sebelum Netanyahu menyampaikan pidato.

    Sidang Umum PBB ke-80 hari ke-4 berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan disiarkan langsung di YouTube United Nations, pada Jumat (26/8). Pimpinan sidang mulanya mempersilakan Netanyahu naik ke atas podium.

    Begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari berbagai negara ramai-ramai keluar ruangan. Terdengar juga teriakan, namun ada juga yang memberikan tepuk tangan.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idh)

  • Pilu 50 Warga Gaza Tewas Diserang Israel Kala Pidato Netanyahu Mengudara

    Pilu 50 Warga Gaza Tewas Diserang Israel Kala Pidato Netanyahu Mengudara

    Jakarta –

    Serangan militer Israel di Gaza, Palestina, tidak kunjung berhenti. Kala Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pidato di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), puluhan warga Gaza tewas akibat serangan Israel.

    Dirangkum detikcom, Minggu (28/9/2025), Badan pertahanan sipil Jalur Gaza melaporkan sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan militer Israel di berbagai wilayah kantong Palestina tersebut sepanjang Jumat (26/9). Hari itu Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu, dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat (AS), bertekad untuk “menyelesaikan pekerjaan” melawan kelompok Hamas.

    Militer Israel terus melancarkan serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dalam beberapa pekan terakhir.

    50 Orang Tewas di Gaza saat Netanyahu Pidato di PBB

    Badan pertahanan sipil Gaza, pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), melaporkan sedikitnya 50 orang tewas di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak Jumat (26/9) pagi.

    Sekitar 30 korban tewas di antaranya, menurut badan pertahanan sipil Gaza, tewas akibat serangan di area Kota Gaza.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa Angkatan Udara mereka selama sehari terakhir telah “menyerang lebih dari 140 target di seluruh Jalur Gaza, termasuk para teroris, terowongan dan infrastruktur militer”.

    Rekaman video AFP dari kamp pengungsi Al-Shati di dekat Kota Gaza menunjukkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan setempat usai serangan udara menghantam area tersebut.

    Pidato 40 Menit Netanyahu di PBB

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato hingga 40 menit di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat menutup pidatonya, Netanyahu menyinggung serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Sidang Umum PBB berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan disiarkan di YouTube United Nations, Jumat (26/9). Netanyahu pidato hingga 40 menit 7 detik, melewati batas durasi yang ditentukan 15 menit.

    Pidato Netanyahu hingga 40 menit ini juga disorot oleh media internasional Aljazeera. Aljazera melaporkan bahwa Netanyahu mengakhiri pidatonya yang berdurasi sekitar 45 menit di PBB, disambut tepuk tangan meriah dan ejekan saat meninggalkan podium.

    Netanyahu sebelum menutup pidatonya menyatakan bahwa Israel ingin menjadi mercusuar kemajuan. Dia juga menyinggung serangan 7 Oktober 2023 lalu.

    “Pada 7 Oktober, musuh-musuh Israel mencoba memadamkan cahaya itu. Tekad dan kekuatan Israel bersinar lebih terang dari sebelumnya, dengan pertolongan Tuhan, kekuatan dan tekad itu akan membawa kita menuju kemenangan yang cepat, menuju masa depan yang gemilang, penuh kemakmuran dan perdamaian,” ujar Netanyahu seperti dilansir Aljazeera.

    Tolak Akui Palestina

    Dalam pidatonya ini, Netanyahu mengecam pengakuan negara Palestina. Dia mengatakan langkah itu akan memicu lebih banyak serangan.

    “Anda tidak melakukan sesuatu yang benar. Anda melakukan sesuatu yang salah, kesalahan yang sangat fatal,” kata Netanyahu.

    Dia menyebut pengakuan negara Palestina itu akan memicu serangan lebih lanjut terhadap orang Yahudi. Dia mengklaim bahwa status negara Palestina akan menguntungkan kelompok-kelompok seperti Hamas.

    Netanyahu juga membandingkan serangan 7 Oktober 2023 di Israel dengan 11 September 2001 di AS. Perbandingan ini menjadi pembicaraan yang sering digunakan oleh para pendukung perang Israel di Gaza yang berbasis di AS.

    “Memberi Palestina sebuah negara satu mil dari Yerusalem setelah 7 Oktober seperti memberi al-Qaeda sebuah negara satu mil dari Kota New York setelah 11 September,” kata Netanyahu.

    Anggota delegasi AS yang hadir, yang selama ini merupakan pembela setia Israel di organisasi internasional dan pendukung militer utama, terlihat bertepuk tangan.

    “Ini benar-benar gila. Ini gila, dan kami tidak akan melakukannya,” kata Netanyahu.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)