Jakarta, CNN Indonesia —
Anak-anak yang terluka memenuhi Rumah Sakit Nasser usai Israel melancarkan serangan dekat pemukiman di pusat kota Khan Younis, Selasa (12/12).
Operasi militer Israel di pusat kota Khan Younis semakin meningkat.
Israel mengklaim bahwa rumah Yahya Al-Sinwar, pemimpin Hamas berada di sana.
Sekitar lebih dari 18 ribu orang Palestina tewas dalam agresi brutal Israel sejak 7 Oktober lalu.
Lebih dari 70 persen dari korban merupakan anak-anak dan perempuan.
Jakarta, CNN Indonesia —
Rencana keji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang Jalur Gaza, Palestina, bocor ke publik.
Rencana itu ia beberkan dalam rapat tertutup bersama parlemen Knesset beberapa waktu lalu.
Dalam rencana itu, Netanyahu mengatakan Israel bakal terus melancarkan agresinya di Gaza sampai kelompok Hamas kalah.
Dia juga berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza pascaperang ini.
Menurut Netanyahu, Otoritas Palestina sama dengan Hamas. Dia menilai keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.
“Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, sementara Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset lagi seperti dikutip Al Jazeera.
Netanyahu bahkan mengatakan Gaza nantinya bakal berada di bawah kontrol militer Israel. Urusan administratif, sementara itu, bakal diurus oleh “otoritas sipil”.
“Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” ucap Netanyahu.
Lebih lanjut, Netanyahu mengungkap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi ini berakhir.
“Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkanHamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kataNetanyahu.
Meski demikian, klaim Netanyahu ini masih belum jelas. Sejauh ini tak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi bahwa mereka bersedia merehabilitasi dan membangun ulang Jalur Gaza pasca agresi Israel.
Dikutip dari The Times of Israel, komite urusan luar negeri Knesset pun semakin menekan Netanyahu terkait rencananya pascaperang di Gaza.
Netanyahu saat ini dilaporkan telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel untuk menyusun sejumlah opsi terkait rencana tersebut.
Meski begitu, Netanyahu belum membeberkan detail opsi-opsi itu.
“Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ujar Netanyahu.
Agresi Israel di Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan 1 Desember lalu.
Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat serangan brutal Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Mayoritas korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina pada Selasa (12/12).
Hal ini disahkan dalam rapat darurat, usai Mesir menggunakan resolusi 377A demi “melawan” AS yang memveto draft Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pekan lalu.
Sebanyak 153 negara mendukung resolusi tersebut, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain.
Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi.
Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel mulai kehilangan dukungan dari seluruh dunia, lantaran agresi pasukan Zionis ke Palestina masih berlangsung.
Biden juga menyebut Perdana Menteri Netanyahu harus mengubah pemerintahannya.
“Bibi [panggilan akrab untuk Netanyahu] harus mengambil keputusan sulit,” ujar Biden pada Selasa (12/12), dikutip AFP.
Biden juga mengkritik pemerintahan Netanyahu yang tak menginginkan solusi dua negara antara Israel dengan Palestina.
“Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” lanjut Biden, dikutip Anadolu Agency.
Dia lalu berkata, “[Netanyahu] harus memperkuat dan mengubah pemerintahan untuk menemukan solusi konflik Israel-Palestina.”
Pernyataan Biden muncul usai Netanyahu mengakui ada ketidaksepakatan dia dengan pemimpin AS soal Jalur Gaza setelah agresi berakhir.
“Ya, ada perbedaan pendapat mengenai ‘hari setelah Hamas’, dan saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini,” ujar dia.
Sebelumnya Netanyahu juga disebut menggelar rapat tertutup bersama parlemen Israel membahas Gaza pasca-Hamas pada beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel dan perihal administratif bakal diurus “otoritas sipil.”
Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media, dia berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.
Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Serangan mereka brutal sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 30 November.
Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.
(isa/dna)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Mesir dan Mauritania memakai Resolusi 377A untuk menggelar rapat darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merespons kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza.
Kedua negara memanfaatkan resolusi 377A untuk mendesak majelis umum bersidang dan membuat rekomendasi usai DK PBB gagal mengeluarkan resolusi buntut veto Amerika Serikat.
“Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama yang dibagikan Majelis Umum PBB seperti dikutip CNN.
Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis mengatakan rapat darurat akan berlangsung pada Selasa (12/12) sekitar pukul 15.00 waktu New York, AS.
Apakah Resolusi 377A bisa bantu meloloskan resolusi di Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza?
Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A dikenal sebagai “Uniting for Peace” atau “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.
Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.
Majelis Umum bakal memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal PBB, demikian dikutip Al Jazeera.
Pertemuan ini bertujuan membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”
Setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung resolusi agar ini bisa berlaku.
Pada 1956, Resolusi 377A digunakan untuk merespons Krisis Suez. Berkat resolusi ini, pasukan penjaga perdamaian pertama PBB dibentuk.
Resolusi ini pada akhirnya membantu menyelesaikan invasi tripartit Israel, Inggris, dan Prancis ke Mesir dan Gaza, demikian dikutip dari The New Arab.
Kendati begitu, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Artinya, usulan itu bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.
Pakar studi konflik dari Universiti Malaya, Muhammad Danial Azman, mengatakan badan yang memiliki pengaruh dan otoritas tertinggi di PBB ialah Dewan Keamanan.
“DK PBB adalah badan tertinggi dari sistem PBB dan memiliki keputusan akhir terhadap status quo sebuah resolusi,” kata Azman, seperti dikutip New Straits Times.
Ia menegaskan, “Hanya resolusi yang disahkan DK PBB yang merupakan hukum internasional yang nyata dan bersifat mengikat.”
Resolusi 377A ini sendiri diciptakan oleh Amerika Serikat dan disahkan Majelis Umum PBB pada 1950.
Tujuan awal resolusi dibentuk yaitu untuk melawan Uni Soviet dan mencegah negara itu menghentikan Dewan Keamanan membantu Korea Selatan, yang diserang oleh sekutu Kremlin, Korea Utara.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]
Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Mesir menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat, yang kembali memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu usai diultimatum PM Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerah di Gaza, kelompok Hamas membalas dengan menyebut tidak akan melepas sandera sebelum agresi Zionis dihentikan.
Berikut Kilas Internasional hari ini, Rabu (13/12).
Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.
Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.
Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.
Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis.
Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.
Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.
Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.
Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.
Kelompok Hamas menegaskan tidak akan ada pelepasan sandera Israel, sebelum agresi Negeri Zionis di Gaza berakhir.
Hal ini disampaikan pejabat senior Hamas di Beirut, Osama Hamdan, yang menanggapi laporan bahwa Israel siap bernegosiasi untuk pertukaran tawanan.
“Tujuan Israel, lewat kebocoran [pernyataan Netanyahu] yang sedang berlangsung, adalah untuk menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan dikutip Al Jazeera.
Sebelumnya isi percakapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan parlemen Knesset beberapa waktu lalu, bocor ke publik. Netanyahu mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi, sampai Hamas kalah.
(tim/dna)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Kanada bersama Selandia Baru dan Australia menyatakan dukungan terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak gencatan senjata segera antara Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina.
Melalui pernyataan bersama pada Selasa (12/12), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersama PM Anthony Albanese dan PM Selandia Baru Chris Hipkins menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
Ketiga PM itu juga mendukung upaya mendesak internasional untuk merealisasikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut,
Trudeau menyebut pernyataan itu “komprehensif” dan mengatakan dia telah berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu tentang posisi Kanada yang cukup berubah ini. Trudeau menuturkan Kanada kini bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.
Sebelumnya, Kanada tidak pernah secara tegas menyerukan gencatan senjata di Gaza. Di awal agresi, Kanada juga memiliki posisi yang sama dengan Amerika Serikat yakni mendukung Israel melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas 7 Oktober lalu.
Dikutip CNN, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, menggarisbawahi krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza menjadi alasan posisi negaranya ini berubah. Meski begitu, Joly menegaskan Kanada tetap mengutuk kebrutalan “mengerikan” yang dilakukan oleh Hamas.
“Sejak awal kami telah mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan cara Israel mempertahankan diri itu penting. Dan cara Israel mempertahankan diri juga penting. Hal ini penting bagi masa depan Israel dan Palestina, dan penting bagi masa depan kawasan ini,” kata Joly.
“Meski begitu, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata kita hanya akan memperburuk siklus ini. kekerasan, hal ini tidak akan menyebabkan kekalahan Hamas permanen dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel. Dengan mempertimbangkan masa depan Israel dan Palestina, Kanada bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan,” paparnya menambahkan.
Pernyataan bersama ketiga negara sekutu AS ini datang kala Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.
Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.
Voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.
Resolusi 777A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.
(rds/rds)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.
Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.
Dikutip CNN, voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.
Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.
Saat pemungutan suara, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat sempat mengajukan amandemen draf resolusi Majelis Umum PBB ini.
AS kekeh resolusi tersebut harus menyebutkan soal kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel yang terjadi pada pada 7 Oktober lalu.
[Gambas:Twitter]
Dalam keputusan final, resolusi yang disepakati ini menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberikan akses kemanusiaan terhadap para sandera serta pembebasan mereka “segera dan tanpa syarat”.
Pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang lebih keras dibandingkan resolusi sebelumnya pada Oktober lalu yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan.”
Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi. Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.
Sejauh ini, Israel bersumpah tidak akan menghentikan agresi militernya ke Palestina sampai mereka memberantas Hamas sepenuhnya.
Agresi Israel ke Palestina bahkan semakin membabi buta usai gencatan senjata pertama berakhir tanpa perpanjangan.
Hingga kini, agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 18.200 orang dan melukai lebih dari 50 ribu orang. Jumlah korban tewas ini dua kali lipat dari jumlah korban meninggal invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 lalu.
(rds/rds)
[Gambas:Video CNN]
Terungkap Adu Mulut Biden-Netanyahu soal Gaza, Sinyal AS-Israel Retak
Internasional
• 11 bulan yang lalu
Jakarta, CNN Indonesia —
Hamas mendesak Otoritas Palestina berhenti berunding dengan Israel menyusul pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bocor soal rencananya atas Jalur Gaza pasca perang.
Hamas menganggap pernyataan Netanyahu itu menegaskan bahwa Israel tidak tertarik dengan penyelesaian konflik secara politik dengan Palestina.
Kelompok penguasa Gaza itu bahkan menuding Israel berniat mengkonsolidasikan pendudukannya terhadap wilayah Palestina khususnya Yerusalem dan Masjid Al Aqsa.
“Ia (Netanyahu) tidak tertarik pada penyelesaian politik dan ingin mengkonsolidasikan pendudukan, khususnya di Yerusalem dan Masjid Al Aqsa,” ujar Hamas melalui pernyataan pada Selasa (12/12) seperti dikutip Al Jazeera.
“Hamas meminta Otoritas Palestina dan badan-badannya untuk mengabaikan Perjanjian Oslo, menghentikan koordinasi keamanan, dan melakukan transisi ke perlawanan bersenjata,” bunyi seruan Hamas menambahkan.
Seruan Hamas itu datang menanggapi pernyataan PM Netanyahu yang mengungkap sejumlah rencananya soal Jalur Gaza ketika agresi Israel ke wilayah itu berakhir.
Dalam rapat tertutup bersama parlemen Knesset beberapa waktu lalu, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus melancarkan agresinya sampai milis Hamas kalah.
Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media Hebrew, sang PM juga berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.
Selama rapat, Netanyahu juga mengatakan bahwa Gaza akan berada di bawah kontrol militer Israel. Meski begitu, urusan administratif Gaza akan diurus oleh “otoritas sipil”.
“Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” kata Netanyahu.
Netanyahu juga menyamakan Otoritas Palestina sama seperti Hamas. Menurutnya, keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.
“Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset lagi seperti dikutip Al Jazeera.
Sementara itu, Netanyahu juga mengungkap bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu berakhir di wilayah itu.
“Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu.
Klaim Netanyahu itu masih belum jelas. Sejauh ini, tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi publik bahwa mereka bersedia menanggung tanggung jawab rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza pasca agresi Israel berhenti.
(rds/rds)
[Gambas:Video CNN]