Negara: Israel

  • Rusia Puas Lihat AS ‘Dikucilkan’ di PBB karena Dukung Israel

    Rusia Puas Lihat AS ‘Dikucilkan’ di PBB karena Dukung Israel

    New York

    Rusia sempat terisolasi secara diplomatis dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akibat invasinya ke Ukraina. Moskow dilaporkan merasa puas ketika melihat Amerika Serikat (AS) kini mengalami nasib serupa, karena dukungannya terhadap Israel dan perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (14/12/2023), sebanyak 153 negara — dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB — mendukung resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang antara Israel dan Hamas, yang berkecamuk selama lebih dari dua bulan terakhir.

    AS bersama sekutunya, Israel, termasuk dalam 10 negara yang menolak resolusi tersebut. Sementara 23 negara lainnya memilih abstain.

    Resolusi itu disepakati oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB, yang menggelar sidang khusus pekan ini, setelah AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi serupa dalam forum Dewan Keamanan PBB yang digelar pekan lalu.

    Hasil voting untuk resolusi Majelis Umum PBB menunjukkan mayoritas negara mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza. Rusia menjadi salah satu negara yang menyatakan dukungan untuk resolusi tersebut, baik dalam forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Angka tersebut — 153 suara dukungan untuk resolusi Majelis Umum PBB — bahkan melebihi jumlah negara yang secara rutin mendukung resolusi yang mengecam Rusia atas invasinya ke Ukraina — sebelumnya didukung 140 negara atau lebih.

    “Dengan hak vetonya, pihak Amerika pada dasarnya memberikan izin untuk membunuh dan kini memikul tanggung jawab penuh atas setiap korban baru dalam konflik di Gaza,” cetus Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB usai voting digelar pada Selasa (12/12).

    “Membagi kesalahan ini dengan mereka adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya dan anggota PBB secara keseluruhan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Putin Umumkan Maju Lagi di Pilpres Rusia 2024

    Resolusi Majelis Umum PBB itu tidak bersifat mengikat, namun memiliki bobot politik, karena mencerminkan pandangan global mengenai perang yang terus berlangsung antara Israel dan Hamas.

    Melihat AS saat ini berada di kubu yang bertentangan dengan banyak negara di dunia, Rusia disebut merasa puas.

    “Mereka menyukainya,” tutur seorang diplomat senior Eropa, yang enggan disebut namanya, merujuk pada Rusia yang menyaksikan AS menuai kecaman dari PBB karena dukungannya untuk Israel.

    Sementara itu, saat ditanya apakah AS merasa negaranya terisolasi secara diplomatis saat ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menyebut bahwa ada “sejarah panjang hasil penghitungan suara yang cukup besar ketika menyangkut resolusi yang melibatkan Israel di Majelis Umum”.

    “Satu hal yang terus kami dengar dari mitra-mitra kami di kawasan tersebut, dan dari negara-negara di seluruh dunia, adalah pentingnya kepemimpinan Amerika sehubungan dengan masalah ini,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan.

    Diketahui bahwa Rusia terisolasi dalam forum Majelis Umum PBB atas invasinya ke Ukraina yang dimulai Februari 2022 lalu. Badan dunia itu telah mengadopsi enam resolusi mengenai invasi tersebut pada tahun pertama, yang berisi kecaman terhadap Moskow dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina.

    Salah satu resolusi yang diadopsi pada Oktober 2022, yang isinya mengutuk “upaya aneksasi ilegal” Rusia terhadap empat wilayah di Ukraina, bahkan mendapat dukungan dari 143 negara anggota PBB.

    Namun saat ini, sejumlah diplomat mengisyaratkan bahwa kredibilitas AS dalam menggalang dukungan dalam forum PBB, untuk isu-isu seperti Ukraina, mungkin telah dikompromikan karena Washington melindungi Israel.

    “Para diplomat Rusia melihat perang di Timur Tengah sebagai peluang besar untuk mengatur ulang posisi mereka di PBB. Mereka telah melakukan upaya-upaya keras untuk menyoroti standar ganda AS dalam perang tersebut. Mereka mengetahui bahwa Ukraina dan sekutu-sekutunya tidak akan berani mengeluarkan resolusi apa pun yang menargetkan Moskow… untuk sementara waktu,” sebut Direktur PBB pada International Crisis Group, Richard Gowan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • VIDEO: Melihat Kehancuran Kamp Pengungsi Jabalia Imbas Serangan Israel

    VIDEO: Melihat Kehancuran Kamp Pengungsi Jabalia Imbas Serangan Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Warga Gaza memperlihatkan kehancuran yang terjadi wilayah Jabalia, Rabu (13/12).

    Area yang jadi tempat mengungsi warga Gaza itu hancur berkeping-keping dan tak ada satu pun sudut yang lolos dari serangan militer Israel.

    Sebagian warga ada yang memutuskan pindah ke Gaza Selatan, tapi ada juga yang masih bertahan di Jabalia.

    Mereka bertahan untuk mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan dari balik reruntuhan.

    Perang Israel-Hamas sudah berlangsung selama dua bulan sejak dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Hingga Rabu malam, sudah lebih dari 18 ribu warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel.

  • RS Indonesia di Gaza Pakai Bahan Bakar Minyak Goreng Demi Bertahan

    RS Indonesia di Gaza Pakai Bahan Bakar Minyak Goreng Demi Bertahan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Rumah Sakit Indonesia sebagai salah satu pusat layanan kesehatan di Jalur Gaza utara menggunakan berbagai alternatif agar tetap beroperasi di tengah agresi Israel.

    Salah satu siasatnya adalah menggunakan minyak goreng demi hidupkan generator untuk tetap beroperasi.

    Ide menggantikan solar dengan minyak goreng untuk menghidupkan generator dicetuskan oleh seorang insinyur listrik bernama Biak, warga lokal Gaza.

    Farid Zamzabil Al Ayubi, seorang relawan Mer-C yang berhasil kembali ke Indonesia, mengatakan bahwa percobaan pertama menggunakan 300 liter minyak goreng dan generator berhasil hidup.

    Perjuangan untuk mendapatkan minyak goreng tidaklah mudah. Pekerja lokal Gaza yang membantu harus bertaruh nyawa demi membeli 1.700 liter minyak goreng di pasar.

    “Ketika jalan, belakang mobil di bom, bahkan anak kecil pun lari di belakang mobil minta tolong,” ungkap Farid dalam konferensi pers yang diadakan Mer-C pada Rabu (13/12).

    Mer-C total membeli 3.152 liter minyak goreng untuk menyalakan listrik di Rumah Sakit Indonesia, lampu sekolah, dan pompa air.

    Total minyak goreng yang diperoleh Mer-C mampu bertahan selama 12 hari, sampai akhirnya warga bisa di evakuasi.

    RS Indonesia hingga kini masih menjadi tempat pertolongan medis utama bagi warga Gaza utara yang terkena serbuan Israel.

    Farid menceritakan bahwa kondisi di sekitar RS Indonesia sudah rata dengan tanah dengan hewan-hewan mati di sekitarnya.

    Selama terjadinya perang Israel dengan Hamas, RS Indonesia banyak membantu masyarakat sekitar untuk menjadi tempat perlindungan.

    Di dekat RS Indonesia terdapat sebuah sumur yang saat ini bisa memenuhi kebutuhan air minum bagi 20.000 warga.

    Israel hingga kini menutup saluran listrik, air, dan sinyal, yang membuat sumur ini sangat bermanfaat bagi warga Gaza utara.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah

    Biden Blak-blakan Mengaku Zionis saat Perayaan Yahudi Hanukkah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku dirinya Zionis saat tengah memperingati Hanukkah di Gedung Putih, Senin (11/12).

    Hanukkah adalah perayaan nasionalisme bangsa Yahudi yang menang atas penjajahan Yunani. Hanukkah diperingati setiap tanggal 25 bulan Kislew.

    Saat bicara di perayaan tersebut, Biden mulanya mengatakan AS bakal terus memberikan bantuan militer kepada Israel sampai Negeri Zionis berhasil menumpas Hamas.

    “Seperti yang saya sampaikan setelah serangan 7 Oktober lalu, komitmen saya adalah keselamatan orang-orang Yahudi, dan keamanan Israel, [serta] haknya untuk eksis sebagai negara Yahudi merdeka dan tak tergoyahkan,” kata Biden, seperti dikutip The Times of Israel.

    Biden kemudian berujar jika tidak ada Israel, maka tidak akan ada orang Yahudi di dunia ini yang aman.

    “Kehangatan dan hubungan yang saya rasakan dengan komunitas Yahudi tidak perlu dipertanyakan lagi,” katanya.

    “Saya mengalami masalah dan kritik ketika saya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Anda tidak harus menjadi Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan Saya seorang Zionis,” lanjut dia.

    Biden melontarkan pengakuan ini seiring dengan kecamannya atas antisemitisme di AS dan negara lain yang meningkat imbas perang Israel-Hamas.

    Sebelum ini, Biden juga pernah mengakui hal serupa kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perang Israel.

    Biden saat itu menyebut bahwa tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis.

    “Saya tidak percaya Anda harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Dan saya seorang Zionis,” kata Biden dalam pertemuan di hotel Tel Aviv, akhir Oktober lalu, seperti dikutip dari Reuters.

    Pengakuan seperti ini pun telah lama digunakan Biden untuk menunjukkan kedekatannya dengan Israel.

    Namun, pengakuan secara gamblang seperti ini menggambarkan bagaimana Biden berusaha menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari krisis yang menentukan nasib kepresidenannya.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera

    Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, tetap tak peduli dengan ultimatum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan membinasakan kelompok perlawanan Palestina itu.

    Hamdan menyatakan tidak akan membebaskan para sandera kecuali dengan satu syarat.

    “Tujuan pihak Israel, melalui kebocoran, menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan di Beirut kepada Al Jazeera, Rabu (13/12).

    Dia kemudian berujar, “Posisi Israel terkait perspektif ini adalah untuk konsumsi internal.”

    Pernyataan Hamdan muncul usai media Israel, mengutip komentar pejabat, mengatakan pemerintahan Benjamin Netanyahu terbuka untuk jeda kemanusiaan (truce).

    Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi resolusi terkait Gaza pada Selasa.

    Resolusi tersebut menyerukan gencatan segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberi akses kemanusiaan terhadap para sandera atau tawanan.

    Meski PBB berhasil mengadopsi, tetapi resolusi ini tak bersifat mengikat dan tak ada jaminan Israel bakal mematuhinya.

    Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel menggempur habis-habisan ke Gaza. Hingga kini total korban tewas akibat serangan pasukan Zionis mencapai 18.000 jiwa.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan melontarkan pernyataan nyinyir di PBB dengan meminta para anggota mengontak Hamas jika mau resolusi soal gencatan senjata.

    Saat sidang Majelis Umum yang ditayangkan saluran Youtube PBB pada Rabu (13/12), Erdan terlihat mengangkat papan yang bertuliskan “untuk panggilan gencatan senjata: +970-599373765 bertanya kepada Yahya Sinwar (pemimpin Hamas).”

    “Ini adalah nomor telepon untuk kantor Hamas di Gaza,” ungkap Erdan dalam rekaman video akun Youtube Sidang Majelis Umum PBB.

    Pada sidang tersebut, Erdan menyatakan kekecewaan atas resolusi DK PBB yang tidak menyebutkan Hamas sama sekali.

    Resolusi ini hanya akan memperpanjang kematian dan kehancuran di regional.

    “Pada 6 Oktober, terjadi gencatan senjata dan itu dilanggar bukan oleh Israel, tetapi oleh 3.000 Nazi yang menginvasi kota, memperkosa perempuan, berperilaku buruk kepada bayi, membakar kehidupan keluarga dan dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil yang tidak bersalah,” kata Erdan

    “Dengan memberikan suara mendukung resolusi ini, Anda mendukung kelangsungan teror Jihadis dan penderitaan yang terus berlanjut bagi masyarakat Gaza,” imbuhnya.

    Erdan mempertanyakan tindakan negara-negara yang memperhatikan penduduk Yahudi di Israel dengan menyetujui gencatan senjata.

    Kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Desember juga dilanggar oleh Hamas dengan menolak membebaskan perempuan, sandera medis, dan melanjutkan penembakan roket ke Israel.

    Menurut Edan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Hamas atas pelecehan yang dilakukan kepada perempuan Israel dan tindakannya memulai perang. Justru adanya resolusi semakin mendukung perbuatan terorisme Hamas.

    “Gencatan senjata berarti satu hal dan hanya satu hal, memastikan bertahannya Hamas, memastikan bertahannya genosida teroris yang berkomitmen untuk menolak pemilihan Israel dan Yahudi,” kata Erdan.

    Sidang Majelis umum ini dilaksanakan sehari sebelum pemungutan suara resolusi yang menghasilkan suara 153 negara mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain.

    Duta Besar Mesir Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud mengatakan bahwa pengadopsian dan implementasi rancangan resolusi oleh Majelis Umum secara khusus menyerukan gencatan senjata untuk satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.

    “Kekerasan harus dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyuarakan tuntutan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Kami memiliki satu prioritas tunggal – untuk menyelamatkan nyawa.” kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis.

    Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Mereka mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut, namun tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan suara terpisah.

    “Kami mendukung pernyataan satu suara untuk mengecam Hamas atas tindakan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan dengan tegas bahwa membunuh bayi dan menembak mati orang tua di depan orang banyak? anak-anak mereka mengerikan, bahwa membakar rumah-rumah sementara keluarga berlindung di dalam dan menyandera warga sipil adalah hal yang menjijikkan?” ungkap Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB

    Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuai sorotan saat sidang Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12).

    Saat sidang digelar, ia memegang papan yang berisi nomor telepon pemimpin Hamas, Yahya Simwar.

    Sembari memegang papan, ia berkata jika ingin gencatan senjata, ini adalah nomor yang harus PBB hubungi.

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.

    Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.

    Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.

    Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.

    Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.

    Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.

    Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.

    Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.

    1. Austria
    2. Ceko
    3. Guatemala
    4. Israel
    5. Liberia
    6. Mikronesia
    7. Nauru
    8. Papua Nugini
    9. Paraguay
    10. Amerika Serikat

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel

    Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyindir Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Gaza, padahal selama ini sering mendikte RI.

    Retno mengatakan hal itu saat menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa (12/12).

    “Pihak-pihak yang sering mendikte kami mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Retno mengatakan seluruh negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menegakkan HAM. Sebab menurutnya, standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM yang ideal.

    Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan saat ini mata dunia tengah menyaksikan pelanggaran HAM berat oleh Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

    Dia pun menekankan lagi bahwa tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp-kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah bentuk pembelaan diri.

    “Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” tutur Retno.

    Karena hal ini, Retno pun mengajak semua negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Semua negara yang berkomitmen tak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

    “Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” kata Retno.

    Lebih lanjut, Retno turut menekankan agar berbagai pelanggaran HAM di Gaza segera dihentikan. Dia mendesak proses perdamaian yang sesungguhnya agar solusi dua negara bisa terwujud.

    “Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” ucapnya.

    Kementerian Luar Negeri AS merilis laporan berjudul “Indonesia Human Rights Report 2022” yang membuat geger RI Oktober tahun ini.

    Dalam laporan itu, AS menyinggung masalah penerapan HAM di Indonesia, mulai dari kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan.

    “Permasalahan hak asasi manusia yang signifikan mencakup laporan yang bisa dipercaya mengenai: pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan polisi; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Laporan itu mengutip data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut terjadi 16 kematian dari 50 kasus yang diduga karena penyiksaan dan penganiayaan aparat dari Mei 2021 hingga Juni 2022.

    Laporan tersebut di antaranya juga menyoroti konflik Wadas, kasus Fatya-Haris, tim Mawar, kasus gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe, hingga sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Meski laporan ini terbit sebelum Israel melancarkan agresi di Jalur Gaza, AS dan negara-negara Barat seolah tutup mata dengan kekejaman yang sekarang terjadi di Palestina.

    Agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.400 orang. Mayoritas korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak.

    Kendati banyak warga sipil berjatuhan, yang bahkan jumlahnya melampaui korban perang Rusia-Ukraina, AS dan Barat tak pernah setuju untuk mendesak Israel gencatan senjata.

    AS menilai gencatan senjata hanya akan memberikan waktu bagi kelompok Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan menyerang Israel seperti pada 7 Oktober lalu, serbuan yang memicu agresi saat ini.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menlu Palestina: Israel Sengaja Bikin Warga Gaza Menderita Kelaparan

    Menlu Palestina: Israel Sengaja Bikin Warga Gaza Menderita Kelaparan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki Israel sengaja membuat warga di Gaza kelaparan, sebagai “senjata” untuk menduduki wilayah itu.

    Pernyataan itu muncul saat Al Maliki menyampaikan pidato di acara peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Selasa (12/12).

    “Saat ini, setidaknya satu juta warga Palestina di Jalur Gaza, setengah dari mereka adalah anak-anak, kelaparan, bukan karena bencana alam atau karena kurang bantuan,” kata Al Maliki, dikutip Reuters.

    Dia kemudian berujar, “Tidak, mereka kelaparan karena Israel sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata perang melawan penduduk [di wilayah] yang didudukinya.”

    Senada, Komisaris Tinggi PBB Volker Turk menggambarkan situasi di Gaza diambang kehancuran.

    “Ini adalah seruan tegas bagi semua orang dan lembaga internasional yang menangani masalah ini, agar menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan mengambil tindakan,” ucap Turk.

    Sementara itu, pejabat Israel membantah tuduhan Menlu Palestina.

    Pejabat tersebut mengklaim Israel justru mendorong peningkatan pengiriman makanan ke Gaza dari Mesir. Ia lalu menyalahkan kelambanan sebagai penyebab bantuan macet.

    “Ini, tentu saja tak senonoh. Tuduhan yang mencemarkan nama baik dan bersifat khayalan,” ungkap pejabat itu.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Mereka juga mendeklarasikan perang terhadap Hamas.

    Selama operasi, Israel menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel kian brutal menyerang Gaza. Imbas agresi mereka, total korban meninggal di Palestina mencapai lebih dari 18.000 jiwa.

    (isa/dna)