Negara: Israel

Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

“Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

“Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

“Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

30/09/2025 17:14
Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

Jakarta –

Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

“Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

Menuju pembentukan negara Palestina

Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

“Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

Asal-usul rencana 21 poin Trump

Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

Respons Hamas dan Israel

Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

Editor: Hani Anggraini

Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

(ita/ita)

30/09/2025 15:32
Video: Netanyahu Setuju Akhiri Perang Tapi Beri Ancaman Ini ke Hamas

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setuju untuk mendukung proposal perdamaian Gaza yang disponsori Amerika untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di sana.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung 20 poin rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Namun Netanyahu mengancam akan menghabisi Hamas jika menolak rencana tersebut.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 30/09/2025) berikut ini.

30/09/2025 15:12
Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

Jakarta –

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

“Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

30/09/2025 14:58
Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 30 September 2025 kita awali dari situasi terakhir di Gaza.

Rencana perdamaian Gaza Donald Trump

Israel menyetujui proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, setelah pemimpin dari dua negara menggelar pertemuan.

Presiden Donald Trump merilis 20 poin rencana perdamaian yang akan mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di Gaza, membebaskan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, dan memastikan militer Israel mengakhiri serangannya, yang dicap sebagai genosida oleh PBB.

Hamas diberi waktu 72 jam, sejak Israel menerima kesepakatan, untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza, yang di antaranya diyakini masih hidup.

Jika disahkan, rencana tersebut akan membentuk badan pemerintahan sementara Palestina, yang diawasi oleh “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Trump.

Belasan tewas akibat topan di Vietnam

Setidaknya 13 orang tewas di sebelah utara Vietnam, setelah hujan lebat dan angin kencang yang disebabkan Topan Bualoi.

Tim penyelamat dilaporkan sedang mencari 17 nelayan yang hilang.

Topan Bualoi bergerak di sepanjang garis pantai utara juga sempat menyebabkan gelombang setinggi delapan meter, menurut badan meteorologi nasional.

Badai ini menyebabkan lebih dari 347.000 orang mengalami pemadaman aliran listrik, dengan banjir yang memutus akses warga di dataran tinggi.

Taliban memutuskan komunikasi di Afghanistan

Taliban memberlakukan pemutusan komunikasi di Afghanistan secara nasional, beberapa pekan setelah mereka mulai memutus koneksi kabel optik.

Pada pertengahan September, seorang juru bicara provinsi Balkh mengatakan internet yang menggunakan kabel optik dilarang sepenuhnya sesuai perintah Taliban.

Beberapa menit sebelum pemutusan, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada kantor berita AFP jika pemutusan akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

“Pemutusan akan dilakukan secara bertahap malam ini, ada delapan hingga sembilan ribu pilar telekomunikasi yang akan ditutup,” katanya kepada AFP tanpa menyebut identitasnya.

Taliban memulai mengambil keputusan tegas soal akses komunikasi awal bulan ini, yang memutus internet berkecepatan tinggi.

YouTube bayar Presiden Trump

YouTube setuju untuk membayar $22 juta kepada Presiden AS Donald Trump, sebagai bagian dari penyelesaian gugatan pemblokiran yang dilakukan YouTube setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol.

Menurut laporan CNN, Presiden Trump akan menyumbangkan pembayaran tersebut ke Trust for the National Mall untuk mendukung pembangunan White House State Ballroom.

Presiden Trump menggugat perusahaan induk YouTube, Google, dan perusahaan media sosial lainnya setelah mereka menangguhkan akunnya pada tahun 2021.

Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, pada bulan Januari menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Presiden Trump dengan menyetujui pembayaran sebesar $25 juta.

Bulan Februari lalu, X setuju untuk membayar sekitar $10 juta untuk menyelesaikan penangguhan akun Presiden Trump.

Tonton juga video “Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza” di sini:

30/09/2025 11:57
Jihad Islam Kutuk Rencana Damai Trump: Resep Agresi Palestina!

Gaza City –

Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, yang bertempur melawan Israel di Jalur Gaza mengutuk rencana perdamaian yang ditawarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

Jihad Islam dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), menilai usulan Trump itu hanya akan memicu agresi lebih lanjut terhadap Palestina.

“Ini adalah resep untuk agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina,” sebut Jihad Islam dalam pernyataannya yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat.

“Melalui ini, Israel berusaha — melalui Amerika Serikat — untuk memaksakan apa yang tidak dapat dicapainya melalui perang,” tuding kelompok tersebut.

“Oleh karena itu, kami menganggap deklarasi Amerika-Israel sebagai formula untuk mengobarkan konflik di kawasan,” tegas Jihad Islam dalam pernyataannya.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Kelompok Hamas, dalam tanggapan terpisah, mengatakan mereka baru akan memberikan respons setelah menerima proposal resmi dari Trump.

“Kami akan merespons setelah kami menerimanya,” kata seorang pejabat senior Hamas yang enggan disebut namanya.

Rencana perdamaian Trump itu menuntut para militan Gaza, termasuk Hamas, untuk sepenuhnya melucuti senjata dan dikeluarkan dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang, meskipun mereka yang setuju untuk “hidup berdampingan secara damai” akan diberikan amnesti.

Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

30/09/2025 11:52
Heboh Foto Prabowo di Billboard Israel yang Ternyata AI Generated

Jakarta –

Publik ramai membahas billboard di Israel yang memasang foto Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin lain. Pihak pemilik gambar rupanya membuat materi foto pakai AI.

Billboard yang ramai dibahas netizen itu adalah milik Abraham Shield. Dilihat detikINET dari situsnya, Selasa (30/9/2025) Abraham Shield adalah organisasi di Israel yang dibikin sebagai respons atas kejadian Tragedi 7 Oktober.

Tujuan organisasi ini ingin menciptakan koalisi untuk keamanan regional dan memastikan keamanan Negara Israel. Billboard menghebohkan mereka itu diposting pula di akun Instagram @abraham.shield.plan.

“Mr President, Israel stands by your plan. Seal the deal,” begitu tulisan billboard itu dengan foto Presiden AS Donald Trump di tengah dan Presiden Prabowo di ujung kanan.

Fotonya langsung jadi pro dan kontra netizen di aneka platform media sosial dari X, Instagram dan Threads. Netizen Indonesia tidak sudi dengan narasi tersebut, apalagi ada foto Prabowo di sana.

“LOL You really want Indonesia to recognize🙄 , Indonesian citizens will always be with Palestine🇮🇩❤️ 🇵🇸,” kata @akukembal***.

“Eh akun gak jelas bikin provokasi aja lu. Indonesia always support Palestine. Palestine will be free,” kata @aliasunris***.

Sebagian netizen lain rupanya bermata elang. Mereka melihat ada tulisan kecil di pojok kiri bawah billboard tersebut. Tulisannya adalah ‘AI Generated’. Wah, rupanya Abraham Shield membuat materi billboard mereka pakai AI.

“Masik ada aja yg percaya ginian, udah tau ada bacaan AI generated nya dan itu bukan poto asli nya,” kata @irmakward***.

“Udh confirm di X itu posternya real, cuma dibuat AI 🤣 Akun media Israel yg post,” kata @meriskab***.

“Mending dihapus aja bang threadnya daripda mengundang bias, udh jelas itu ada tulisan A.I,” kata @inteligen***.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia pun buka suara. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina.

“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata juru bicara Yvonne Mewengkang, dilansir Antara, Selasa (30/9/2025).

Yvonne mengatakan posisi tersebut telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugino bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

(fay/fyk)

30/09/2025 11:42
Presiden Venezuela Siap Umumkan Keadaan Darurat Jika Diserang AS

Jakarta –

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat atas ancaman “agresi” Amerika Serikat, menyusul serangkaian serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela.

“Hari ini proses konsultasi dimulai…untuk menyatakan keadaan darurat sesuai dengan konstitusi dan melindungi rakyat kita, perdamaian kita, dan stabilitas kita jika Venezuela diserang oleh Amerika, diserang secara militer,” kata Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

Sebelumnya, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan kepada para diplomat asing bahwa Maduro telah menandatangani dekrit yang memberi dirinya “kekuasaan khusus” sebagai kepala negara untuk bertindak dalam masalah pertahanan dan keamanan, jika Amerika Serikat “berani menyerang tanah air kami.”

Namun, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP bahwa Maduro belum menandatangani dokumen tersebut.

“Wakil presiden menyerahkan dokumen tersebut untuk menunjukkan bahwa semuanya telah siap dan bahwa presiden dapat menetapkannya kapan saja,” kata sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

Maduro, pemimpin otoriter sayap kiri, telah menempatkan Venezuela dalam siaga tinggi terkait pengerahan militer besar-besaran AS di dekat pesisir negaranya.

Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan delapan kapal perang dan sebuah kapal selam bertenaga nuklir ke Karibia selatan sebagai bagian dari rencana untuk memerangi perdagangan narkoba. Namun, tampaknya rencana tersebut secara khusus ditujukan untuk menekan Maduro.

Pasukan AS telah menghancurkan setidaknya tiga kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dalam beberapa pekan terakhir, menewaskan 14 orang dalam sebuah tindakan yang dikecam sebagai “eksekusi di luar hukum” oleh para ahli PBB.

Saat ini, para pejabat militer AS sedang menyusun opsi untuk menargetkan para pengedar narkoba di dalam perbatasan Venezuela, menurut sebuah laporan oleh media berita AS, NBC.

Mendeklarasikan keadaan darurat akan memungkinkan Maduro menangguhkan untuk sementara hak-hak dasar rakyat Venezuela.

Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

30/09/2025 11:36
Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

Riyadh –

Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim, seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Qatar, Mesir dan Indonesia, menyambut baik rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

Respons itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat, seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

Pernyataan bersama ini dirilis oleh negara-negara Arab dan Muslim yang bertemu Trump di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu.

Menurut laporan SPA, para Menlu dari negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik “kepemimpinan Trump dan upaya tulusnya untuk mengakhiri perang di Gaza, dan menegaskan keyakinan mereka atas kemampuannya untuk menemukan jalan menuju perdamaian”.

“(Para Menlu) Menyambut baik pengumuman oleh Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah penggusuran rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa dia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut itu.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Dalam pernyataan bersama tersebut, para diplomat top Arab dan Muslim juga menekankan “pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan”.

“Para menteri menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan Amerika Serikat dan para pihak dalam menyelesaikan perjanjian dan memastikan implementasinya, dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan,” sebut SPA dalam laporannya.

Dalam pernyataan bersama itu, para Menlu Arab dan Muslim “menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa batas ke Gaza”.

“Tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan para sandera, mekanisme keamanan yang menjamin semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel,” jelas pernyataan bersama tersebut.

“Pembangunan kembali Gaza, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, di mana Gaza terintegrasi penuh dengan Tepi Barat dalam sebuah negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” imbuh pernyataan itu.

Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

30/09/2025 11:08
Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

Bisnis.com, JAKARTA – Foto Presiden Prabowo Subianto bersama dengan deretan pemimpin negara lain muncul di sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel, dan tengah viral di media sosial.

Dalam baliho tersebut, foto Prabowo disandingkan dengan Presiden AS Donald Trump yang berada di tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Foto pemimpin lainnya termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi.

Baliho tersebut bertuliskan pesan dalam bahasa Inggris: ”Mr. President, Israel stands by your plan. Seal the deal” yang berarti PakPresiden, Israel mendukung rencana Anda. Segera selesaikan kesepakatan ini.

Pesan ini mengacu pada dukungan Israel terhadap rencana Trump untuk Gaza setelah perang.

Foto ini diunggah oleh akun X (@AbrahamShield25) pada Minggu (28/9/2025). Hingga saat ini, foto tersebut telah dilihat lebih dari 5 juta kali dan memicu pro kontra di media sosial.

Dalam keterangan di unggahan tersebut, akun itu menyebutkan baliho ini merupakan kampanye nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Kesepakatan Abraham.

”Dengan menampilkan Presiden Trump, PM Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, presiden Indonesia, dan Mahmoud Abbas, pesan kampanye ini sangat jelas: ’Ya untuk Rencana Trump – SELESAIKAN,’” tulis akun @AbrahamShield25 tersebut.

Apa Itu Abraham Shield

Abraham Shield merupakan inisiatif strategis yang diusung Koalisi Keamanan Regional (Coalition for Regional Security) Israel sebagai terobosan politik-keamanan Israel untuk keluar dari lingkaran perang berkepanjangan dan melangkah menuju era keamanan, stabilitas, dan kemakmuran.

Koalisi ini didirikan sekitar setahun setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Koalisi ini mewakili kelompok yang luas dan beragam dari para tokoh masyarakat dan pemimpin opini di bidang keamanan, diplomasi, bisnis, teknologi tinggi, dan penelitian.

Koalisi ini menyatukan berbagai badan, lembaga penelitian, dan organisasi yang percaya akan perlunya visi politik-keamanan baru yang menggabungkan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, sembari memanfaatkan peluang regional sebagai jalur utama untuk memperkuat keamanan Israel.

”Koalisi menyebut proposal Trump sebagai jalan yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemenangan militer Israel menjadi terobosan diplomatik yang strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza, tanpa Hamas,” tulis Abraham Shield di X.

Respons RI

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung nama Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Netanyahu menjadi salah satu pemimpin yang turut berpidato di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025). Dalam pidatonya, Netanyahu menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai Israel dan Palestina.

Netanyahu menuturkan kemenangan atas Hamas akan memungkinkan terciptanya perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim.

“Kemenangan kita akan mengarah pada perpanjangan dan perluasan dramatis dari Kesepakatan Abraham yang bersejarah, yang ditengahi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya sendiri lima tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti yang saya yakin Anda juga, kata-kata penyemangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).

30/09/2025 11:01