Negara: Israel

  • Greta Thunberg Tiba di Yunani Usai Dideportasi Israel

    Greta Thunberg Tiba di Yunani Usai Dideportasi Israel

    Jakarta

    Aktivis Swedia Greta Thunberg telah tiba di Yunani usai dideportasi oleh Israel. Dia dideportasi bersama 160 aktivis dari armada Global Sumud Flotilla lainnya.

    Dilansir Aljazeera, Selasa (7/10/2025), Kementerian Luar Negeri Yunani mengonfirmasi bahwa 161 aktivis yang dideportasi telah tiba pada Senin (6/10) waktu setempat. Dari jumlah tersebut, 27 orang merupakan warga Yunani dan 134 orang merupakan warga dari 15 negara lainnya.

    Setibanya di Yunani, Thunberg mengaku ada genosida yang terjadi di Gaza oleh militer Israel. Dia menyebut tidak ada yang mampu mencegah kejahatan tersebut.

    “Saya ingin menegaskan. Ada genosida yang sedang terjadi,” kata Thunberg kepada kerumunan di bandara Athena, merujuk pada aksi militer Israel di Gaza.

    “Sistem internasional kita mengkhianati Palestina. Mereka bahkan tidak mampu mencegah terjadinya kejahatan perang terburuk,” katanya, dalam komentar yang disiarkan oleh AFP.

    Dia menuturkan tujuan mereka datang ke Gaza lantaran pemerintah dinilai gagal memenuhi kewajiban hukum. “Tujuan kami dengan Global Sumud Flotilla adalah untuk bertindak ketika pemerintah kami gagal memenuhi kewajiban hukum mereka,” tambahnya.

    Wanita berusia 22 tahun itu diduga dianiaya oleh pasukan Israel saat ditahan. Jurnalis Turki dan peserta Sumud Flotilla, Ersin Celik, sebelumnya mengatakan kepada media lokal bagaimana Thunberg “diseret di tanah” dan “dipaksa mencium bendera Israel”.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Slovakia mengonfirmasi bahwa 10 orang yang dideportasi telah tiba di sana, termasuk satu warga negaranya dan sembilan orang lainnya dari Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat.

    (dek/dek)

  • Di balik Sidang Majelis Umum PBB, Solusi Dua Negara dan Prabowo-Trump

    Di balik Sidang Majelis Umum PBB, Solusi Dua Negara dan Prabowo-Trump

    Nama Indonesia, terutama Presiden Prabowo Subianto sepertinya tengah naik daun. Presiden sejak resmi menjabat, memang sangat aktif melaksanakan diplomasi luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Desakan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, terutama Gaza, tidak berhenti pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, tetapi juga dalam berbagai moment setelah itu.

    Pada sore hari, 23 September, Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara-negara Arab, melakukan pertemuan multilateral dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan ini dicetuskan Amerika Serikat mendadak, hanya berselang beberapa hari saja sebelum konferensi mengenai Palestina berlangsung.

    Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    Selain Indonesia dan Amerika Serikat, ada Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, serta Arab Saudi.

    Trump memang diketahui dekat dengan Benjamin Netanyahu, bukan hanya karena posisinya sebagai Kepala Otoritas Israel, tapi juga secara pribadi.

    Merujuk pada pidatonya di sesi Debat Umum, Netanyahu bersikeras bahwa pihaknya hanya menargetkan Hamas, dia menolak klaim PBB yang menyebut Israel menjadikan kelaparan sebagai senjata perang meski ratusan hingga ribuan truk makanan untuk masyarakat Gaza terparkir di pintu masuk wilayah kantong tersebut.

    Di tengah kemajuan teknologi, raksasa teknologi yang bermarkas di negaranya, bahkan dengan platform Truth Social miliknya, mungkin hanya segelintir yang tahu bagaimana “dunia” Trump berputar, terbatas pada gelembung yang dia ciptakan sendiri atau orang terdekatnya, termasuk Netanyahu.

    Dengan Trump mendengar langsung dari negara-negara Arab dan Islam —yang tentu tidak pernah setuju atas tindakan genosida zionis Israel, pendudukan di beberapa wilayah Palestina, pembiaran kelaparan, pembunuhan warga sipil, hingga upaya pencaplokan Tepi Barat— diharapkan Trump mendapat sudut pandang lain bahwa situasi di Gaza sangat mengenaskan, tak lagi layak huni.

    Prabowo, terutama sejak menjabat sebagai Presiden RI, telah menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui Solusi Dua Negara.

    Kutipan lengkapnya mengenai Solusi Dua Negara pada sesi Debat Umum SMU PBB adalah:

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara.”

    Merujuk “solusi dua negara”, berarti solusi bagi penyelesaian atas konflik antara Israel dan Palestina adalah kedua belah pihak hidup berdampingan sebagai dua negara merdeka dan berdaulat.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Update Gaza: Nego Damai di Kairo-Israel Siksa Greta Thunberg

    7 Update Gaza: Nego Damai di Kairo-Israel Siksa Greta Thunberg

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki peringatan dua tahun, perang di Gaza terus berkecamuk tanpa tanda-tanda akan berakhir. Perang ini masih meninggalkan jejak kehancuran dan duka yang mendalam.

    Berikut adalah tujuh laporan mendalam mengenai perkembangan terkini dari perang tersebut dikutip dari Al Jazeera, Senin (6/10/2025):

    1. Negosiasi Damai di Kairo dan Desakan Trump

    Harapan utama untuk perdamaian saat ini bertumpu pada perundingan tidak langsung yang berlangsung di Kairo, dengan Mesir dan Qatar bertindak sebagai mediator kunci. Delegasi Hamas, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, telah berada di ibu kota Mesir untuk membahas detail teknis dari proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga telah memberikan mandat kepada tim negosiasinya. Ia meminta untuk menyelesaikan rincian kesepakatan.

    Momentum ini diperkuat oleh desakan langsung dari Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka meminta para negosiator untuk “bergerak cepat”. Menjelang peringatan dua tahun konflik, Trump menyatakan keyakinannya bahwa kedua belah pihak siap mencapai “PERDAMAIAN abadi” dan menekankan pentingnya perundingan ini diselesaikan dalam minggu ini.

    Rencana Trump mencakup penghentian segera operasi militer dan pembebasan seluruh sandera. Rencana ini juga termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Meskipun ada optimisme, sejumlah isu fundamental masih menjadi ganjalan utama yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dialog ini. Topik-topik sensitif seperti mekanisme pelucutan senjata Hamas dan jaminan keamanan jangka panjang untuk Israel menjadi poin perdebatan yang alot.

    Keberhasilan perundingan Kairo sangat bergantung pada kemauan politik kedua belah pihak untuk berkompromi pada detail-detail krusial yang selama ini telah menggagalkan berbagai upaya serupa.

    2. Serangan Israel Terus Berlanjut 

    Saat para diplomat berupaya merajut perdamaian di Kairo, dentuman dan ledakan masih terdengar di berbagai penjuru Gaza. Laporan dari lapangan mengonfirmasi bahwa serangan Israel terus berlanjut.

    Sejak Senin subuh, setidaknya tujuh warga Palestina dilaporkan tewas dalam berbagai insiden terpisah, termasuk serangan yang menargetkan kerumunan warga yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Eskalasi serangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Israel terhadap proses perdamaian yang sedang berjalan.

    Meskipun ada laporan bahwa militer Israel telah diperintahkan untuk mengurangi operasi ofensif di Kota Gaza menjadi “tingkat minimum”, serangan udara dan artileri di wilayah lain tetap terjadi. Tindakan ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk menekan Hamas di meja perundingan, namun berisiko merusak kepercayaan dan memprovokasi balasan yang dapat menggagalkan seluruh proses negosiasi.

    3. Korban Tewas Tembus 67 Ribu

    Konflik yang telah berlangsung hampir 24 bulan ini telah meninggalkan luka yang sangat dalam, tercermin dari jumlah korban yang terus bertambah. Menurut data terbaru dari otoritas kesehatan di Gaza, jumlah warga Palestina yang tewas telah melampaui 67.139 jiwa.

    Angka ini menjadi pengingat tragis dari dampak destruktif perang terhadap populasi sipil yang terperangkap di tengah-tengahnya. Selain korban tewas, lebih dari 169.583 orang dilaporkan mengalami luka-luka, banyak di antaranya mengalami cacat permanen akibat ledakan bom dan reruntuhan bangunan.

    Sistem kesehatan di Gaza sendiri telah berada di ambang kehancuran total, dengan sebagian besar rumah sakit tidak lagi berfungsi akibat kerusakan fisik, kekurangan pasokan medis, dan serangan langsung. Tenaga medis bekerja tanpa lelah dalam kondisi yang mustahil, menangani gelombang pasien yang tak berkesudahan.

    4. Aktivis Global Sumud Flotilla Laporkan Perlakuan Buruk Israel ke Greta Thunberg

    Kabar mengkhawatirkan datang dari para aktivis internasional yang berpartisipasi dalam armada bantuan kemanusiaan (flotilla) untuk Gaza. Setelah ditahan oleh pasukan Israel, sejumlah aktivis, termasuk pegiat lingkungan Greta Thunberg, melaporkan perlakuan yang tidak manusiawi.

    Melalui perwakilan hukum dan konsuler, mereka mengaku telah diintimidasi, tidak diberi akses terhadap kebutuhan dasar seperti air dan obat-obatan. Mereka juga dipaksa melakukan tindakan yang merendahkan.

    Menurut kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh tim pengacara dan beberapa media internasional, para aktivis ditahan dalam kondisi yang buruk. Beberapa saksi mata bahkan menuduh pasukan Israel melakukan kekerasan fisik, seperti menyeret dan memukul Thunberg, serta memaksanya berfoto dengan bendera Israel sebagai bentuk intimidasi.

    Tuduhan ini telah dibantah keras oleh pihak Israel yang menyebutnya sebagai “kebohongan terang-terangan”. Namun kesaksian dari berbagai aktivis yang telah dibebaskan cenderung konsisten.

    5. Human Rights Watch

    Di tengah optimisme yang coba dibangun oleh Washington, kritik tajam datang dari organisasi pemantau hak asasi manusia terkemuka, Human Rights Watch (HRW). Mereka menyatakan bahwa “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang diusulkan Trump gagal total dalam menangani isu-isu fundamental seperti keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh semua pihak selama dua tahun terakhir.

    HRW berpendapat bahwa setiap rencana perdamaian yang langgeng tidak boleh hanya berfokus pada pengaturan keamanan dan politik, tetapi juga harus memastikan adanya mekanisme untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan memberikan reparasi bagi para korban. Rencana Trump, menurut HRW, cenderung mengabaikan aspek krusial ini demi mencapai kesepakatan politik yang cepat. Mereka khawatir ini akan menciptakan “impunitas” yang dapat memicu siklus kekerasan baru di masa depan.

    Oleh karena itu, Human Rights Watch mendesak negara-negara dunia untuk tidak hanya menunggu implementasi rencana Trump. Mereka menyerukan tindakan nyata dan segera, seperti pemberlakuan embargo senjata terhadap pihak-pihak yang terlibat, penerapan sanksi yang ditargetkan kepada individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, serta memberikan dukungan penuh terhadap penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    6. Serangan Israel di Dekat Sekolah 

    Sebuah insiden terjadi di lingkungan Tal al-Hawa, Kota Gaza. Sebuah serangan udara Israel yang terjadi di dekat sebuah sekolah dilaporkan telah melukai sejumlah warga Palestina. Yang lebih memilukan, beberapa korban di antaranya adalah anak-anak yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut.

    Militer Israel telah mengonfirmasi pelaksanaan operasi di area Kota Gaza. Namun detail mengenai target spesifik serangan tersebut masih belum jelas.

    Lingkungan seperti Tal al-Hawa telah berulang kali menjadi sasaran selama konflik, mengubah area pemukiman padat penduduk menjadi medan pertempuran. Serangan di dekat fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah secara konsisten menimbulkan korban dari kalangan non-kombatan.

    Insiden ini sekali lagi menunjukkan betapa sulitnya melindungi warga sipil, terutama anak-anak, dalam perang perkotaan yang brutal seperti yang terjadi di Gaza.

    7. Israel Akan Peringati 2 Tahun Serangan 7 Oktober

    Saat perundingan berlangsung, Israel secara bersamaan bersiap untuk memperingati dua tahun serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang ini. Pihak kepolisian dan militer Israel (IDF) dilaporkan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke wilayah perbatasan Gaza untuk mengamankan lokasi-lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan peringatan dan kunjungan oleh ribuan warga.

    Fokus pengamanan terutama ditujukan pada beberapa titik simbolis yang menjadi lokasi pembantaian, seperti Kibbutz Be’eri, kota Sderot, dan lokasi festival musik Nova di dekat Reim. Di tempat-tempat ini, ratusan keluarga korban dan warga Israel diperkirakan akan berkumpul untuk mengadakan upacara peringatan, meletakkan bunga, dan mengenang mereka yang terbunuh atau diculik.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia dan 7 Negara OKI Sambut Baik Hamas yang Terima Sebagian Proposal Trump
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Indonesia dan 7 Negara OKI Sambut Baik Hamas yang Terima Sebagian Proposal Trump Nasional 6 Oktober 2025

    Indonesia dan 7 Negara OKI Sambut Baik Hamas yang Terima Sebagian Proposal Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Indonesia bersama tujuh negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI): menyambut baik sikap Hamas yang menyetujui sebagian proposal damai dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait konflik Palestina-Israel.
    Hal itu disampaikan pemerintah Indonesia melalui keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, Senin (6/10/2025).
    “Hari ini menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Hamas terkait usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, serta segera memulai perundingan mengenai mekanisme implementasi,” tulis Kemenlu RI.
    Selain Indonesia, 7 negara OKI yang menyambut baik sikap Hamas tersebut adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
    Para Menteri Luar Negeri delapan negara OKI ini juga menyambut baik seruan Trump kepada Israel untuk segera menghentikan pengeboman dan memulai pelaksanaan perjanjian pertukaran, serta menyampaikan apresiasi atas komitmennya dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.
    “Mereka menegaskan bahwa perkembangan tersebut merupakan peluang nyata untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus menangani kondisi kemanusiaan kritis yang dihadapi rakyat di Jalur Gaza,” tulis Kemenlu RI.
    Para Menteri Luar Negeri juga menyambut pengumuman Hamas mengenai kesiapan untuk menyerahkan administrasi Gaza kepada Komite Administratif Palestina transisi yang terdiri dari teknokrat independen.
    Mereka menekankan perlunya segera memulai perundingan untuk menyepakati mekanisme implementasi usulan tersebut, serta membahas semua aspeknya.
    Para Menteri Luar Negeri menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk mendukung upaya pelaksanaan usulan tersebut, demi mencapai kesepakatan komprehensif yang menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, tidak adanya pengusiran terhadap rakyat Palestina, serta tidak diambilnya langkah-langkah yang mengancam keamanan dan keselamatan warga sipil.
    “Mereka juga menekankan pentingnya pembebasan sandera, kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza, penyatuan Gaza dan Tepi Barat, serta tercapainya mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak. Hal ini harus mengarah pada penarikan penuh Israel, pembangunan kembali Gaza, serta membuka jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara,” tulis Kemenlu RI.
    Sebelumnya, dikutip dari 
    Kompas.id
    , Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera Israel tersisa, tetapi Hamas menginginkan negosiasi lebih lanjut terkait masa depan Gaza dan hak-hak warga Palestina.
    Hamas menyampaikan tanggapan itu beberapa jam setelah Presiden Trump memberi Hamas batas waktu sampai dengan hari Minggu untuk menerima rencana perdamaian atau menghadapi “neraka”.
    Neraka yang dimaksud adalah Trump mengancam akan melakukan serangan militer yang lebih besar kepada Hamas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Greta Thunberg Tiba di Yunani Usai Dideportasi Israel

    Israel Deportasi Aktivis Greta Thunberg ke Yunani

    Tel Aviv

    Aktivis Swedia Greta Thunberg akan dideportasi ke Yunani pada Senin (6/10) waktu setempat, setelah ditahan oleh Israel, bersama ratusan aktivis lainnya yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla, yang berlayar membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Laporan saluran televisi Israel i24News, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (6/10/2025), menyebut bahwa Thunberg akan tiba di Yunani bersama sejumlah warga negara Yunani yang juga ditahan pasukan Israel setelah terlibat misi tersebut.

    Ditambahkan dalam laporan tersebut bahwa total 165 aktivis akan dideportasi dalam penerbangan itu.

    Thunberg termasuk di antara lebih dari 400 aktivis, anggota parlemen, dan pengacara dari berbagai negara yang ditahan setelah pasukan Israel mencegat puluhan kapal Global Sumud Flotilla yang semakin mendekati Jalur Gaza pada Rabu (1/10) lalu.

    Beberapa aktivis yang ditahan telah dideportasi, sementara proses hukum untuk sejumlah aktivis lainnya masih berlangsung.

    Menurut korespondensi yang dilihat oleh media Inggris, The Guardian, Thunberg sempat mengatakan kepada para pejabat Swedia bahwa dirinya ditahan di dalam sel yang dipenuhi kutu busuk dan tidak diberi makanan serta air yang memadai.

    The Guardian juga mengutip seorang aktivis lainnya, yang juga ditahan, yang mengatakan bahwa pasukan Israel memaksa Thunberg untuk memegang bendera Israel untuk difoto.

    Sejumlah aktivis Global Sumud Flotilla lainnya memperkuat klaim penganiayaan terhadap Thunberg oleh pasukan Israel.

    Salah satunya aktivis Turki, Ersin Celik, yang mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pasukan Israel “menyiksa Greta dengan kejam di depan mata kami” dan “membuatnya merangkak dan mencium bendera Israel”.

    Pernyataan serupa disampaikan jurnalis Italia, Lorenzo D’Agostino, yang mengatakan bahwa Thunberg “dibungkus dengan bendera Israel dan diarak bak piala”.

    Belum ada keterangan publik dari Thunberg soal dugaan penganiayaan yang dilakukan pasukan Israel tersebut.

    Israel juga belum menanggapi tuduhan tersebut. Namun Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan sebelumnya menyebut laporan-laporan soal para aktivis yang ditahan telah dianiaya sebagai “kebohongan besar”.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa semua aktivis yang ditahan dalam kondisi “aman dan dalam keadaan sehat”. Ditambahkan Tel Aviv bahwa mereka ingin menyelesaikan deportasi yang tersisa “secepat mungkin”.

    Tonton juga video “Ditangkap, Greta Thunberg Diperlakukan Seperti Binatang oleh Israel” di sinii:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Jakarta

    Pada Minggu malam (5/10), seorang hakim mengeluarkan perintah yang memblokir pengerahan pasukan ke kota Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan sekitar 200 anggota Garda Nasional California dari Los Angeles untuk dikirim ke Portland, menurut pengumuman Pentagon pada hari yang sama.

    Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menjelaskan bahwa pasukan tersebut akan dikirim ke kota terbesar di Oregon “untuk mendukung Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta personel federal lainnya yang menjalankan tugas resmi, termasuk penegakan hukum federal dan perlindungan terhadap properti federal.”

    Gedung ICE federal di Portland belakangan ini menjadi lokasi protes malam hari yang oleh pejabat kota dan negara bagian disebut “kecil dan tenang.” Namun, Trump menggambarkan kota itu sebagai “wilayah perang.”

    Mengapa Trump ingin mengirim pasukan?

    Langkah untuk memindahkan pasukan dari California merupakan cara Trump untuk menghindari perintah hakim federal pada Sabtu (4/10), yang sempat melarangnya mengerahkan 200 anggota Garda Nasional Oregon ke Portland, kata Gubernur Oregon Tina Kotek.

    “Situasi di Oregon tidak berubah,” ujar Kotek dalam konferensi pers pada Minggu (5/10). “Tidak ada alasan untuk intervensi militer di sini. Tidak ada pemberontakan di Portland, tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Oregon adalah rumah kami, bukan target militer.”

    Pada Sabtu (5/10), Hakim Distrik Karin Immergut, yang merupakan hakim yang ditunjuk oleh Trump, menolak klaim Gedung Putih bahwa Portland adalah “zona perang.” Ia menilai aparat penegak hukum lokal sudah mampu menangani bentrokan antara agen imigrasi federal dan para demonstran.

    Kemudian, pada Minggu (5/10), Immergut juga memblokir pengerahan 200 pasukan dari California ke Oregon setelah negara bagian California dan Oregon mengajukan gugatan bersama.

    Gubernur California dan Oregon membantah klaim Trump

    Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan pengerahan tersebut “menjijikkan” dan “tidak Amerika.”

    “Ini soal kekuasaan,” tulis Newsom di X. “Dia menggunakan militer kita sebagai pion politik untuk membangun egonya sendiri.”

    Newsom, seorang politisi Demokrat, sebelumnya pernah berselisih dengan Trump ketika presiden AS itu mengirim pasukan Garda Nasional dan Marinir AS untuk merespons protes imigrasi di Los Angeles tahun ini.

    Newsom mengatakan anggota Garda Nasional yang akan dipindahkan ke Portland sebelumnya telah ditempatkan di bawah kendali Trump selama kerusuhan di Los Angeles pada Juni lalu.

    Gubernur California itu berjanji akan melawan langkah tersebut di pengadilan, dan mendesak publik agar tidak “diam di hadapan tindakan yang begitu sembrono dan otoriter.”

    Trump juga kirim pasukan ke Chicago

    Setelah pengumuman bahwa pasukan akan dipindahkan ke Portland, Gubernur Demokrat Illinois, JB Pritzker, mengatakan pada Minggu malam bahwa Trump memerintahkan 400 anggota Garda Nasional Texas untuk dikerahkan ke Illinois, Oregon, “dan lokasi lainnya.”

    Pemerintahan Trump menggambarkan Chicago sebagai “kota paling berbahaya di dunia.”

    Meskipun kota terbesar di Illinois itu telah mengalami protes rutin terhadap operasi ICE federal, Pritzker menolak klaim Trump bahwa kejahatan di sana “tak terkendali.”

    “Kita harus mulai menyebut ini apa adanya: Invasi Trump,” tulis Pritzker di X pada Minggu malam, menambahkan bahwa hal itu dimulai dengan agen federal, kemudian melibatkan anggota Garda Nasional Illinois yang difederalisasi tanpa izin negara, dan kini melibatkan pasukan dari negara bagian lain.

    “Tidak ada alasan bagi seorang Presiden untuk mengirim pasukan militer ke negara bagian berdaulat tanpa sepengetahuan, persetujuan, atau kerja sama mereka,” kata Pritzker.

    Gubernur Texas, Greg Abbott, yang merupakan seorang Republik, mengatakan bahwa ia “sepenuhnya mengizinkan” pengerahan tersebut.

    “Anda bisa memilih: tegakkan perlindungan bagi pegawai federal sepenuhnya, atau minggir dan biarkan Garda Texas melakukannya,” kata Abbott di X.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump juga telah mengirim Garda Nasional ke Washington DC, dengan alasan bahwa kejahatan di kota itu “tak terkendali,” meskipun pejabat kota menyatakan sebaliknya.

    Semua kota yang telah atau diancam akan dikirimi pasukan oleh Trump untuk memerangi kejahatan tinggi dikelola oleh para pejabat dari Partai Demokrat.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Donald Trump Sebut Akhiri Perang di Gaza Untungkan Israel

    (ita/ita)

  • Presiden Mesir Puji Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Presiden Mesir Puji Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memuji rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Hal ini disampaikan pada hari Senin (6/10), ketika para negosiator dari Hamas, Israel, dan Amerika Serikat berkumpul di Mesir untuk membahas pertukaran sandera dan gencatan senjata.

    “Saya hanya dapat menyampaikan pujian dan apresiasi saya kepada Presiden AS Donald Trump atas inisiatifnya yang mengupayakan gencatan senjata di Gaza setelah dua tahun perang, genosida, pembunuhan, dan penghancuran,” kata Sisi dalam pidato untuk memperingati perang tahun 1973 antara Israel dan Mesir, yang menyebabkan berakhirnya pendudukan Israel di Semenanjung Sinai.

    “Gencatan senjata, pemulangan tahanan dan sandera, rekonstruksi Gaza, dan peluncuran proses politik damai yang mengarah pada pembentukan dan pengakuan negara Palestina berarti kita berada di jalan yang benar menuju perdamaian dan stabilitas abadi,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Senin (6/10/2025).

    Perang Yom Kippur pada tahun 1973 membuka jalan bagi Perjanjian Camp David pada tahun 1979, yang menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang menjalin hubungan formal dengan Israel.

    Sisi pada hari Senin (6/10) memuji kesepakatan tersebut, menyebutnya sebagai fondasi bagi kesepakatan damai di masa depan di kawasan tersebut. Dia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut harus diperkuat.

    “Perdamaian yang dipaksakan dengan kekerasan hanya akan menimbulkan perselisihan, sementara perdamaian yang dibangun di atas keadilanlah yang menghasilkan normalisasi sejati,” ujarnya.

    Mesir telah bertindak sebagai mediator utama antara Hamas dan Israel, bersama-sama dengan Qatar dan Amerika Serikat.

    Mesir juga telah berulang kali memperingatkan tentang ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terutama kemungkinan pemindahan paksa massal warga Palestina ke wilayahnya.

    “Tentara Mesir berkomitmen pada misinya untuk melindungi negara dan menjaga perbatasannya dan tidak takut akan tantangan,” kata Sisi.

    Sejak Kesepakatan Camp David, Mesir telah menjadi salah satu penerima bantuan militer AS tertinggi.

    Perjanjian tersebut juga menandai dimulainya kerja sama keamanan yang erat selama beberapa dekade antara Mesir dan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Perang Gaza Segera Tamat? Israel, Hamas & AS Mulai Nego Damai di Mesir

    Perang Gaza Segera Tamat? Israel, Hamas & AS Mulai Nego Damai di Mesir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi dari Hamas, Israel, dan Amerika Serikat (AS) bertemu di Mesir untuk berunding soal perdamaian Gaza, Senin (6/10/2025) ini. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mendesak para negosiator untuk “bergerak cepat” guna mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di wilayah kantong Palestina itu.

    Baik Hamas maupun Israel telah menanggapi secara positif usulan Trump untuk mengakhiri pertempuran dan pembebasan tawanan di Gaza dengan imbalan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, akan bertemu dengan mediator dari Mesir dan Qatar di Kairo terlebih dulu hari ini, menjelang perundingan di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir.

    “Negosiasi akan bertujuan untuk menentukan tanggal gencatan senjata sementara”, kata pejabat yang terlibat negosiasi, dikutip AFP.

    “Serta menciptakan kondisi untuk tahap pertama rencana perdamaian, di mana 47 sandera yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina,” tambahnya.

    Melalui platform Truth Social, Trump memuji “diskusi positif dengan Hamas” dan sekutu di seluruh dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim. Trump juga telah mengirim dua utusan ke Mesir, menantunya Jared Kushner dan negosiator Timur Tengah Steve Witkoff.

    “Saya diberitahu bahwa tahap pertama harus selesai minggu ini, dan saya meminta semua orang untuk BERGERAK CEPAT,” tulis Trump.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Minggu mendesak Israel untuk menghentikan pengeboman Gaza menjelang perundingan di Mesir. Ia menegaskan ke Israel, semua pihak tidak bisa membebaskan sandera di tengah-tengah serangan.

    Sementara itu, para menteri luar negeri dari beberapa negara, termasuk Mesir, mengatakan perundingan tersebut merupakan kesempatan nyata untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan harapan bahwa para sandera dapat dibebaskan dalam beberapa hari.

    Menurut rencana Trump, sebagai imbalan atas para sandera, Israel diperkirakan akan membebaskan 250 tahanan Palestina dengan hukuman seumur hidup dan lebih dari 1.700 tahanan dari Jalur Gaza yang ditangkap selama perang. Namun kepala militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan pada hari Minggu bahwa jika negosiasi gagal, militer akan “kembali bertempur” di Gaza.

    Israel Masih Terus Serang Gaza

    Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan. Rekaman AFPTV menunjukkan asap tebal mengepul di cakrawala wilayah pesisir tersebut pada hari Minggu.

    Badan pertahanan sipil Gaza, sebuah pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, mengatakan serangan Israel menewaskan sedikitnya 20 orang di seluruh wilayah tersebut pada hari Minggu. Sebanyak 13 di antaranya di Kota Gaza.

    Pada Minggu malam dan Senin pagi, serangan udara juga dilancarkan di Khan Yunis dan sebagian Kota Gaza. Penembakan artileri dan tembakan dari pesawat tanpa awak terus berlanjut di wilayah timur Kota Gaza.

    “Terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah serangan udara (sejak tadi malam). Tank dan kendaraan militer telah sedikit mundur,” kata Muin Abu Rajab, 40 tahun, seorang warga di lingkungan Al-Rimal di kota itu.

    Hamas bersikeras bahwa mereka harus memiliki suara dalam masa depan Gaza. Padahal, di peta jalan perdamaian Trump, presiden itu menetapkan Hamas dan faksi-faksi lainnya tidak memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza.

    Rencana AS, yang didukung oleh Netanyahu, menyerukan penghentian permusuhan, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Ini termasuk pelucutan senjata Hamas, sesuatu yang sebelumnya digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai garis merah.

    Berdasarkan usulan tersebut, administrasi wilayah tersebut akan diambil alih oleh badan teknokratis yang diawasi oleh otoritas transisi pascaperang. Otoritas ini akan dipimpin oleh Trump sendiri.

    “Kami berharap Trump akan menekan Netanyahu dan memaksanya untuk menghentikan perang,” kata Ahmad Barbakh, seorang penduduk wilayah Al-Mawasi.

    “Kami ingin kesepakatan pertukaran tahanan diselesaikan dengan cepat sehingga Israel tidak punya alasan untuk melanjutkan perang.”

    Hingga kini perang Israel ke Gaza memakan korban jiwa 46.000 orang. Sebelumnya armada The Global Sumud Flotilla, yang terdiri dari rombongan aktivis dunia yang berlayar dengan 45 kapal, dicegat dan ditangkap Israel saat hendak menyalurkan bantuan ke Gaza.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel Nasional 6 Oktober 2025

    Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat.
    Menanggapi hal tersebut, sejumlah ulama dan aktivis pun merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori, mulai dari yang wajib dihindari hingga dianjurkan untuk didukung.
    Dengan demikian, gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.
    Panduan tersebut menjadi tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
    Salah satu poin dalam fatwa itu adalah mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.
    Aktivis pro-Palestina Shafira Umm menilai, penyusunan panduan tersebut sangat krusial. Hal ini mengingat banyak informasi simpang siur beredar yang membuat masyarakat bingung.
    “Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi dan mana yang hanya isu. Karena itu, panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi belum lama ini.
    Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis mengamati bahwa kesadaran boikot produk terafiliasi Israel kini makin meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, perlu diarahkan dengan tepat.
    “Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk (terafiliasi) Israel atau bukan. Ini menunjukkan ada kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.
    Dukungan teknologi juga memudahkan masyarakat dalam gerakan ini. CEO Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, saat ini tersedia aplikasi yang memudahkan konsumen melacak afiliasi sebuah produk.
    “Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
    Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni memaparkan empat kategori produk yang menjadi dasar panduan tersebut.
    Kategori disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.
    Kategori pertama adalah haram. Produk yang masuk kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Produk dalam kategori ini wajib diboikot.
    Kategori kedua berstatus makruh. Produk yang masuk kategori ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau mitra dari perusahaan pro-Israel. Produk ini sangat dianjurkan untuk diboikot.
    Kategori ketiga adalah mubah. Produk yang termasuk kategori ini berasal dari perusahaan nasional terbuka tanpa afiliasi Israel. Kendati demikian, sebagian kecil sahamnya, yakni di bawah 5 persen, mungkin dimiliki investor asing. Produk dalam kategori ini boleh dibeli.
    Kategori keempat berstatus sunnah. Produk pada kategori ini merupakan produk lokal murni dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sepenuhnya bebas afiliasi dengan Israel. Produk ini dianjurkan untuk dibeli karena juga turut mendukung ekonomi rakyat.
    Imam Addaruqutni menambahkan, panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari potensi boikot akibat informasi yang keliru.
    “Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” ujarnya.
    Gerakan boikot produk terafiliasi Israel diharapkan tidak hanya menjadi bentuk solidaritas bagi Palestina, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional. Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, masyarakat dapat mengubah pola konsumsi menjadi lebih etis dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Donald Trump Sebut Akhiri Perang di Gaza Untungkan Israel

    Donald Trump Sebut Akhiri Perang di Gaza Untungkan Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dengan mengakhiri perang di Gaza justru akan menguntungkan Israel. Israel akan mendapatkan kembali warga mereka yang disandera.

    “Ini kesepakatan yang bagus untuk Israel. Ini kesepakatan yang bagus untuk seluruh dunia Arab, dunia Muslim, dan dunia. Jadi kami sangat senang dengan ini,” kata Trump pada Minggu (5/10) waktu setempat.

    Sementara itu, Hamas memberikan tanggapan positif terkait kesepakatan perdamaian Gaza dari Trump. Pihaknya telah menerima beberapa bagian penting dari proposal 20 poinnya, termasuk mengakhiri perang, penarikan Israel, dan pembebasan sandera Israel dan tawanan Palestina.

    Tonton video lainnya di sini!