Negara: Israel

7 Update Gaza: Israel Belum Puas-China Beri Respons Menohok

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan mengenai “fase pertama” gencatan senjata di Jalur Gaza, Kamis (09/10/2025). Ini merupakan sebuah terobosan signifikan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki.

Kesepakatan perdamaian ini lahir dari konflik dua tahun yang telah menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang tak terlukiskan di Gaza. Laporan Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa total 67.194 warga Palestina tewas dan 169.890 terluka sejak 7 Oktober 2023, menciptakan latar belakang suram bagi upaya perdamaian.

Namun, implementasi penuh perjanjian ini masih bergantung pada persetujuan kabinet Israel yang dijadwalkan malam ini di tengah tingginya resistensi politik internal. Berikut sejumlah fakta terkait kesepakatan ini dan dinamika yang beredar dikutip Al Jazeera:

1. Persetujuan Kabinet Israel

Kantor Perdana Menteri Israel secara eksplisit mengumumkan bahwa gencatan senjata tersebut belum berlaku dan baru akan efektif setelah mendapat persetujuan dari seluruh kabinet. Keharusan persetujuan ini muncul setelah media Israel dan Mesir sempat mengumumkan bahwa gencatan senjata telah berlaku pada tengah hari waktu setempat, memicu perayaan yang prematur.

Untuk membahas rencana pelepasan semua sandera Israel yang ditahan di Gaza, kabinet dijadwalkan bertemu pada Kamis pukul 18:00 waktu setempat, didahului oleh pertemuan kabinet keamanan. Penundaan ini menunjukkan bahwa implementasi perjanjian fase pertama masih berada di bawah bayang-bayang keputusan politik internal.

2. Sikap Oposisi

Menteri Keuangan Israel sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan sikap oposisinya secara terbuka terhadap kesepakatan gencatan senjata ini, menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan suara mendukungnya.

Walaupun Smotrich memilih untuk tidak mengancam menjatuhkan pemerintahan koalisi Netanyahu, ia bersumpah bahwa “segera setelah para sandera kembali ke rumah, negara Israel akan terus berusaha dengan segenap kekuatannya untuk pemberantasan Hamas yang sesungguhnya.”

Ia menegaskan bahwa tujuan akhir adalah pelucutan senjata Gaza secara total agar tidak lagi menjadi ancaman, sebuah pernyataan yang menimbulkan keraguan besar atas sifat perdamaian yang diharapkan pasca-pembebasan sandera.

3. Erdogan Buka Suara

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyatakan “sangat senang” dengan hasil negosiasi gencatan senjata dan secara khusus menyampaikan “terima kasih spesial” kepada Presiden Trump atas kemauan politik yang ditunjukkan. Turkiye, sebagai salah satu mediator, berjanji untuk “memantau dengan cermat implementasi cermat dari perjanjian tersebut dan terus berkontribusi pada proses.”

Lebih lanjut, Erdogan menegaskan bahwa perjuangan Turkiye akan berlanjut sampai sebuah negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan memiliki integritas teritorial, berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, benar-benar berdiri.

4. Macron Kumpulkan Negara Kunci Arab-Eropa.

Para Menteri Luar Negeri dari lima negara Arab kunci-Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab-bersama mitra-mitra Eropa (Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, dan Inggris), Turkiye, dan Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Paris pada pukul 15:00 GMT. Pertemuan ini akan membahas kerangka kerja dan implementasi “hari setelah” perang Gaza, termasuk proses transisi politik, upaya rekonstruksi, dan pencarian solusi politik yang langgeng.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus “menandai akhir perang dan awal solusi politik berdasarkan solusi dua negara.”

5. China Beri Respons Menohok

China menyambut baik pengumuman kesepakatan gencatan senjata ini dan menyatakan harapannya untuk terciptanya gencatan senjata yang “permanen dan komprehensif” di Jalur Gaza.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan kembali posisi China yang menganjurkan prinsip bahwa “warga Palestina harus memerintah Palestina”. Seruan ini menunjukkan dukungan Beijing terhadap kedaulatan dan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dalam solusi politik jangka panjang.

6. Korban Masih Ada

Laporan terkini dari Kementerian Kesehatan Gaza menyoroti bahwa serangan Israel dalam 24 jam terakhir telah menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina dan melukai 49 lainnya, termasuk dua pencari bantuan, di Gaza.

Angka ini menambah daftar korban tewas yang dilaporkan mencapai total 67.194 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Angka-angka ini menekankan urgensi dari penghentian kekerasan secara total dan segera, bahkan ketika proses perdamaian sedang berlangsung.

7. Kata Raja Salman

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengatakan pihaknya berharap hal itu akan mengarah pada “penarikan penuh Israel” dan “tindakan mendesak untuk meringankan penderitaan kemanusiaan”.

“Memulihkan keamanan dan stabilitas, dan memulai langkah-langkah praktis untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara,” kata pernyataan kementerian tersebut.

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

09/10/2025 22:00
Pemerintah Pastikan Tolak Penerbitan Seluruh Visa Atlet Senam Israel

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sikap Pemerintah Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Yusril menyoroti pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril dilansir dari Antara, Kamis (9/10/2025).

Selain itu, sikap pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat. Pemerintah, tutur Yusril, menyimak adanya penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, hingga partai politik terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Jakarta.

“Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” ucapnya.

Lebih lanjut Yusril mengatakan sikap pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel telah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas. Ia pun mengaku sudah berbicara dengan Menteri Imipas Agus Andrianto.

“Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel maka federasi senam artistik ini juga sudah menarik kembali surat sponsorship yang mereka ajukan waktu yang lalu,” jelas Yusril.

Diketahui, Federasi Gimnastik Indonesia akan menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Israel disebut-sebut akan ikut bertanding dalam gelaran itu yang lantas berujung penolakan dari berbagai kalangan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel. Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

Di samping itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang dimaksud.

Dia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

09/10/2025 19:53
Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita Nasional 9 Oktober 2025

Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui secara teknis soal kehadiran atlet Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Senam Dunia 2025 di Jakarta.
Meski demikian, dia mengatakan, kehadiran atlet Israel di Jakarta nantinya tentu akan memiliki implikasi politik bagi Indonesia, sehingga hal tersebut membutuhkan sikap dari pemerintah.
“Kalau kegiatan
event
olahraga dan lain-lain, itu ada implikasi politiknya. Dan biasanya tergantung sikap kita juga. Misalnya dulu kita pernah mengadakan Asian Games dan menolak juga kehadiran tim Israel ke sini,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Yusril mengatakan, dirinya akan menanyakan kehadiran atlet Israel itu kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) karena hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Imipas.
“Nanti saya tanya Menteri Imigrasi dulu. Mungkin langsung ke Menteri Imigrasi. Karena masalah teknis imigrasi itu ada pada Menteri Imigrasi dulu. Tapi ke saya belum itu, mungkin langsung ke Menteri Imigrasi,” ujar Yusril.
Sebelumnya diberitakan, atlet Israel akan datang ke Indonesia dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung partisipasi kontingen Israel di kejuaraan itu karena dinilai tak pantas dilakukan di tengah situasi konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina.
“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Pramono, sikap tegas tersebut tidak terlepas dari aksi militer Israel di Gaza yang ia sebut telah menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Ia menyebut, penderitaan rakyat Palestina menjadi alasan moral dan politik yang kuat bagi Jakarta untuk menolak kehadiran kontingen Israel di ajang olahraga internasional.
“Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” ucapnya.
Diketahui, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks penyelenggaraan ajang olahraga internasional, sikap ini kerap menjadi sorotan, terutama ketika terdapat kontingen Israel yang dijadwalkan bertanding di Tanah Air.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 18:01
1 Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel Nasional

Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan seluruh visa dari delegasi atlet Israel yang hendak berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 batal.
“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
Dia menjelaskan, pihak Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia, dulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.
“Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.
Israel, pihak yang menginvasi Gaza dan Palestina pada umumnya, hendak berlaga dalam Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta.
Pihak anggota DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung menolak kehadiran Israel.
“Kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik (Israel) itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 17:50
Menolak Segala Bentuk Normalisasi dengan Penjajah!

GELORA.CO – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas menyampaikan sikap menolak kehadiran atlet senam artistik asal Israel dalam kejuaraan Artistic Gymnastics World Championships 2025 yang berlangsung Jakarta.

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan bahwa pemberian izin kepada atlet asal Israel tersebut untuk bertanding dalam kejuaraan senam dunia di Jakarta akan menimbulkan kegaduhan publik.

“Izin bagi atlet Israel bertanding di Tanah Air berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai amanat konstitusi kita. Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” kata Gus Fahrur, Kamis (9/10/2025).

Gus Fahrur menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menerima kehadiran atlet asal Israel tersebut untuk bertanding di Indonesia.

“Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tidak ada alasan, tidak ada manfaat apa pun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding di Indonesia,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan sikap bangsa Indonesia yang pernah memilih untuk mundur dalam kualifikasi piala dunia 1958 karena menolak berhadapan dengan Israel.

“Sejarah mencatat, Indonesia pernah mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958 karena tidak ingin bertanding melawan Israel. Sikap itu menunjukkan konsistensi moral bangsa kita,” imbuhnya.

Sikap tersebut menurutnya merupakan konsistensi moral bangsa Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ia mengatakan bahwa selagi penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina masih terus dilakukan oleh Israel, maka selama itu juga Indonesia tidak boleh menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel.

“Dari dulu sampai sekarang, sikap kita jelas: menolak penjajahan, menolak penindasan, dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah,” tegasnya.

09/10/2025 17:46
Hamas-Israel Sepakat Gencatan Senjata, Arab Saudi Bilang Gini

Pemerintah Arab Saudi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas. Saudi mengatakan pihaknya berharap kesepakatan tersebut akan mengarah pada perdamaian setelah dua tahun perang yang menghancurkan.

Arab Saudi berharap “langkah penting ini akan mengarah pada tindakan mendesak untuk meringankan penderitaan kemanusiaan… mencapai penarikan penuh Israel, memulihkan keamanan dan stabilitas, dan memulai langkah-langkah praktis untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara”, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir kantor berita AFP, Kamis (9/10/2025).

Negara tetangga Israel, Yordania, juga memuji kesepakatan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Yordania mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan “mengarah pada berakhirnya perang, implementasi perjanjian pertukaran (sandera dan tahanan) dan penarikan Israel dari Gaza, serta pengiriman bantuan kemanusiaan”.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama perjanjian Gaza. “Saya bangga mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian kami,” kata Trump.

“Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan,” imbuh Trump.

Presiden AS tersebut menekankan dalam unggahannya di media sosial Truth Social miliknya bahwa “semua pihak akan diperlakukan secara adil.”

“Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi semua negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja sama dengan kami untuk mencapai peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh apresiasi kami sampaikan kepada para pembawa perdamaian,” tandas Trump.

Kesepakatan yang dicapai setelah perundingan di Mesir tersebut menetapkan diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, masuknya bantuan ke Jalur Gaza, dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Kamis (9/10/2025), Hamas mendesak Trump dan berbagai negara Arab, Islam, dan internasional untuk memaksa Israel melaksanakan kewajibannya. Hamas juga mendesak agar pemerintah Israel tidak “menghindar atau menunda implementasi dari apa yang telah disepakati.”

Hamas pun menyatakan apresiasinya atas upaya para mediator di Qatar, Mesir, dan Turki, dan juga memuji upaya Trump “untuk mengakhiri perang untuk selamanya.”

09/10/2025 17:35
RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

Jakarta –

Indonesia menyalurkan bantuan pangan senilai US$ 12 juta atau Rp 200 miliar bagi warga Gaza, Palestina untuk merespons krisis pangan akibat serangan Israel. Bantuan disalurkan melalui Badan Pangan Dunia (WFP).

Hal itu dikatakan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesian AID) Kementerian Keuangan, Dalyono.

“Kita wujudkan dalam bentuk bantuan pangan yang kemudian kita kerjasamakan dengan World Food Program. Nilai bantuannya cukup besar yaitu kalau kita dolar kan itu bantuannya US$ 12 juta untuk bantuan pangan kepada Palestina, kalau kita rupiahkan sekitar Rp 200 miliar,” kata Dalyono di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).

Dalyono menyebut bantuan itu akan diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan pangan untuk mengisi dapur umum di Gaza. Kedua, berupa suplemen kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ketiga, dalam bentuk biskuit berenergi untuk masyarakat.

“Jadi totalnya ada US$ 12 juta atau Rp 200 miliar kita akan salurkan melalui WFP, saat ini sedang proses untuk menyalurkannya. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari komitmen presiden untuk bagaimana kita memberikan perhatian yang besar kepada Palestina terutama karena sedang mengalami masalah kemanusiaan,” imbuhnya.

Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kepada petani Palestina di Tepi Barat berupa pengembangan produk-produk alpukat. Dalam hal ini Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mendatangkan mereka ke Indonesia guna mengikuti pelatihan di Malang.

Dalyono menjelaskan masyarakat di Tepi Barat Palestina relatif lebih stabil secara keamanan maupun ekonomi. Di sana produksi alpukat cukup besar, namun terkendala keterbatasan pupuk, teknologi pengolahan, pengembangan, hingga pemasaran.

“Kita kerja sama dengan JICA dalam hal ini, nilainya tidak begitu besar dan totalnya itu sekitar Rp 2 miliar, di mana sekitar Rp 1 miliar ditanggung oleh JAICA dengan mendatangkan mereka ke Indonesia. Pelatihannya dilakukan di badan pelatihan pertanian di Malang, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan domestiknya ditanggung oleh LDKP,” jelas Dalyono.

(aid/ara)

09/10/2025 16:48
Menteri Garis Keras Israel Serukan Basmi Hamas Setelah Sandera Bebas

Jakarta –

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyatakan kegembiraannya atas rencana kepulangan semua sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza. Namun, menteri garis keras Israel itu menegaskan bahwa perang tidak boleh berakhir begitu saja setelah mereka pulang.

“Segera setelah para korban penculikan kembali ke rumah, negara Israel harus terus berupaya sekuat tenaga untuk sepenuhnya membasmi Hamas dan sepenuhnya mendemiliterisasi Gaza agar tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (9/10/2025).

Smotrich mengatakan ia menentang kesepakatan gencatan senjata Gaza yang dicapai antara Israel dan Hamas pada hari Kamis (9/10), dan bersikeras bahwa ia akan memberikan suara menentangnya.

Namun, ia tidak mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Ada ketakutan yang sangat besar akan konsekuensi dari pengosongan penjara dan pembebasan generasi pemimpin teroris berikutnya yang akan melakukan apa pun untuk terus menumpahkan darah Yahudi di sini,” tulis Smotrich di media sosial X.

“Karena alasan ini saja, kami tidak bisa ikut serta dalam perayaan yang picik atau memberikan suara mendukung kesepakatan ini,” cetusnya.

Kesepakatan mengakhiri perang di Gaza telah tercapai dalam negosiasi tidak langsung dengan Israel di Mesir. Hamas bersedia melakukan pertukaran tahanan dengan Israel.

Dilansir AFP, Kamis (9/10/2025), kelompok militan Palestina tersebut mengatakan “telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang di Gaza, penarikan pendudukan, masuknya bantuan kemanusiaan, dan pertukaran tahanan”.

Hamas juga mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memaksa Israel sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian tersebut dan “tidak membiarkannya mengelak atau menunda-nunda implementasi dari apa yang telah disepakati”.

Pertukaran sandera dan tahanan Palestina akan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Simak Video ‘Trump Buka Peluang Kunjungi Gaza untuk Kesepakatan Perdamaian’:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

09/10/2025 16:05
Erdogan Senang Israel-Hamas Sepakat Damai, Berterima Kasih ke Trump

Jakarta –

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan kegembiraannya bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama gencatan senjata di Gaza. Dia pun berterima kasih atas upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Saya sangat senang bahwa perundingan Hamas-Israel… telah menghasilkan gencatan senjata di Gaza, saya khususnya berterima kasih kepada Presiden AS, Mr. Trump, yang menunjukkan kemauan politik yang diperlukan untuk mendorong pemerintah Israel menuju gencatan senjata,” tulis Erdogan di akun resmi X miliknya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (9/10/2025).

Turki, yang telah terlibat erat dalam negosiasi dan mengirimkan tim ke perundingan di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir tersebut, akan “memantau secara seksama implementasi perjanjian tersebut”, tambahnya.

Perjanjian tersebut melibatkan pembebasan para sandera yang tersisa dan merupakan langkah besar untuk mengakhiri perang dua tahun yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menimbulkan bencana kemanusiaan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama perjanjian Gaza. “Saya bangga mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama rencana perdamaian kami,” kata Trump.

“Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan,” imbuh Trump.

Presiden AS tersebut menekankan dalam unggahannya di media sosial Truth Social miliknya bahwa “semua pihak akan diperlakukan secara adil.”

“Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi semua negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja sama dengan kami untuk mencapai peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh apresiasi kami sampaikan kepada para pembawa perdamaian,” tandas Trump.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

09/10/2025 15:04
Warga Israel Sebut Trump Layak Mendapat Hadiah Nobel

Warga Israel bergembira menyambut kesepakatan perdamaian Israel-Hamas setelah kedua pihak menyetujui proposal perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka pun menilai Trump layak mendapat Hadiah Nobel Perdamaian atas pencapaian ini.

Diketahui proposal tersebut terdiri dari 20 poin tentang syarat terciptanya perdamaian antara Israel dan Hamas. Sejumlah poin di antaranya membahas pembebasan sandera dan pembangunan kembali Gaza.

09/10/2025 15:02