Negara: Israel

Peringatan Keras Erdogan, Israel Akan Bayar Mahal jika Serang Gaza Lagi

GELORA.CO – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan peringatan keras kepada Israel jika kembali melakukan genosida terhadap warga Gaza. Erdogan menegaskan Israel akan membayar dengan harga yang sangat mahal jika kekejian itu berulang.

Israel dan Hamas pada Rabu lalu menyepakati gencatan senjata, bagian dari tahap pertama rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Tahap pertama dari rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati, serta pengiriman bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi.

Erdogan menegaskan, Turki telah dan akan terus melakukan segala upaya untuk membantu memulihkan perdamaian, keamanan, serta stabilitas di Gaza secepat mungkin.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa perjanjian tersebut diimplementasikan dengan tuntas,” kata Erdogan, seraya menambahkan, negaranya akan berkontribusi aktif dalam proses tersebut, seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (11/10/2025).

Gaza, lanjut Erdogan, sudah terlalu lama menderita. Warga setiap hari menyaksikan pertumpahan darah dan pembantaian.

“Perdamaian harus diberi kesempatan, dan semua tindakan sabotase harus dihindari,” ujarnya.

Erdogan menyebut kesepakatan gencatan senjata tersebut sebagai langkah besar menuju perdamaian abadi meski ada tantangan di depan.

“Pintu menuju perdamaian abadi di Gaza telah terbuka. Kami bisa sampaikan, tidak ada lagi pertumpahan darah,” katanya.

Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah mengumumkan periode 72 jam bagi Hamas untuk membebaskan sandera Israel di Gaza, menyusul berlakunya gencatan senjata pada Jumat (10/10/2025) siang waktu setempat.

Komando Pusat (CENTCOM) AS, misi militer AS di Timur Tengah, mengonfirmasi bahwa tentara Israel telah menyelesaikan penarikan tahap pertama ke garis kuning. Berdasarkan kesepakatan, setelah itu Hamas diwajibkan membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan 28 lainnya yang tewas secara bertahap.

Sementara Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup serta 1.700 lainnya yang ditangkap selama perang Gaza 7 Oktober 2023.

11/10/2025 08:32
Ribuan Warga Palestina Mulai Kembali ke Gaza

GELORA.CO -Puluhan ribu warga Palestina mulai bergerak kembali ke wilayah utara Jalur Gaza pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat mulai berlaku.

Kesepakatan ini menumbuhkan harapan besar akan berakhirnya perang dua tahun antara Israel dan Hamas. Dalam perjanjian itu, semua sandera yang tersisa dijadwalkan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang.

Namun, hingga kini masih ada pertanyaan besar soal siapa yang akan memerintah Gaza setelah pasukan Israel ditarik mundur secara bertahap, dan apakah Hamas akan bersedia melucuti senjatanya seperti yang diminta Presiden AS Donald Trump dalam rencana gencatan senjata tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya membatalkan gencatan senjata pada Maret lalu, memperingatkan bahwa Israel bisa saja melanjutkan serangan jika Hamas menolak menyerahkan senjatanya. Ia menegaskan, Gaza harus “didemiliterisasi” agar perdamaian bisa bertahan lama.

“Jika ini dicapai dengan cara mudah — biarlah. Jika tidak, akan dicapai dengan cara yang sulit,” kata Netanyahu pada Jumat, dikutip dari Associated Press, Sabtu 11 Oktober 2025.

Perang yang dimulai sejak serangan Hamas ke Israel pada 2023 itu telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan membuat sekitar 90 persen dari 2 juta penduduk Gaza mengungsi berkali-kali. Banyak dari mereka kini kembali hanya untuk menemukan reruntuhan di tempat rumah mereka dulu berdiri.

Militer Israel mengonfirmasi gencatan senjata mulai berlaku Jumat pagi. Sekitar 48 sandera yang tersisa — 20 di antaranya diyakini masih hidup — akan dibebaskan pada Senin mendatang. Sementara itu, tembakan yang sempat terdengar di beberapa wilayah Gaza mulai mereda setelah pengumuman tersebut.

PBB mengatakan telah mendapat izin dari Israel untuk mulai mengirimkan bantuan dalam jumlah besar ke Gaza mulai Minggu. Bantuan itu mencakup sekitar 170.000 ton pasokan yang telah disiapkan di Yordania dan Mesir. Sebelumnya, PBB hanya mampu menyalurkan sekitar 20 persen dari kebutuhan bantuan akibat pembatasan militer Israel.

11/10/2025 08:28
VIDEO: Kesepakatan Gencatan Senjata Israel-Hamas | Patrick Kluivert Analisa Kekalahan Indonesia

Y

OlehYoga NugrahaDiperbaharui 10 Okt 2025, 17:02 WIB

Diterbitkan 10 Okt 2025, 11:45 WIB

Warga Gaza dan Israel menyambut gembira kabar kesepakatan fase pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Selanjutnya, Pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara soal kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam laga kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Simak selengkapnya di News Flash Liputan6.com.

10/10/2025 22:07
Siaga Invasi China, Sekutu AS Bangun T-Dome Mirip Iron Dome Israel

Jakarta, CNBC Indonesia – Taiwan mengumumkan rencana ambisius untuk meningkatkan pertahanan udara mereka secara drastis dengan membangun sistem baru berlapis-lapis yang dinamakan “T-Dome”. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Lai Ching Te di tengah meningkatnya tekanan militer dan politik dari China.

Dalam pidato Hari Nasional Taiwan, Jumat (10/10/2025), Presiden Lai menegaskan bahwa peningkatan belanja pertahanan adalah sebuah “kebutuhan yang jelas” untuk menghadapi ancaman musuh dan menjadi kekuatan pendorong dalam pengembangan industri pertahanan Taiwan sendiri.

“Sistem T-Dome yang akan dipercepat pembangunannya ini bertujuan untuk membentuk sistem pertahanan udara yang ketat di Taiwan dengan pertahanan multi-lapis, deteksi tingkat tinggi, dan intersepsi yang efektif, guna melindungi nyawa dan properti warga negara,” ujarnya.

Meskipun Presiden Lai tidak memberikan rincian teknis, kantor berita Reuters melaporkan bahwa menurut salah satu sumber, T-Dome akan dirancang menyerupai Iron Dome Israel, sebuah sistem pertahanan rudal.

Sistem pertahanan udara Taiwan saat ini sebagian besar didasarkan pada rudal Patriot buatan Amerika Serikat (AS) dan rudal Sky Bow yang dikembangkan di Taiwan.

Selain T-Dome, Taiwan juga baru saja meluncurkan rudal pertahanan udara terbarunya bulan lalu, yang dinamakan Chiang-Kong. Rudal ini dirancang untuk mencegat rudal balistik tingkat menengah dan mencapai wilayah udara yang lebih tinggi daripada Patriot.

Lai juga mengumumkan bahwa Taiwan bertekad untuk menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pertahanan dan akan mengusulkan anggaran khusus untuk pengeluaran militer pada akhir tahun.

Langkah ini diambil karena Taiwan menghadapi China, yang memiliki militer jauh lebih besar, dilengkapi dengan senjata canggih baru seperti jet tempur siluman, kapal induk, dan berbagai rudal.

“Peningkatan belanja pertahanan memiliki tujuan; itu adalah kebutuhan yang jelas untuk melawan ancaman musuh dan kekuatan pendorong untuk mengembangkan industri pertahanan kita,” ujar Lai.

Lai juga menyerukan agar China “melepaskan penggunaan kekuatan atau paksaan untuk mengubah status quo di Selat Taiwan.”

Taiwan, yang diperintah secara demokratis, menghadapi tekanan militer dan politik yang kian membesar dari China, yang mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya sendiri.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

10/10/2025 21:10
Cara Presiden Palestina Jawab Media Israel dalam Wawancara Langka

Jakarta –

Ada cara tak biasa Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat menjawab pertanyaan media Israel dalam wawancara langka. Dalam wawancara tersebut, Mahmoud menjawab dalam bahasa Arab meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani.

Dirangkum detikcom, Jumat (10/10/2025) hal tersebut disampaikan Mahmoud dalam wawancara langka dengan media Israel pada Kamis (9/10) waktu setempat. Mahmoud berharap perdamaian akan terwujud antara Palestina dan Israel setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

“Apa yang terjadi hari ini adalah momen bersejarah. Kami telah berharap — dan terus berharap — bahwa kami dapat mengakhiri pertumpahan darah yang terjadi di tanah kami, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur,” ujar Abbas kepada media Israel, Channel 12, dilansir kantor berita AFP.

“Hari ini, kami sangat senang bahwa pertumpahan darah telah berakhir. Kami berharap ini tetap seperti itu, dan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas akan terwujud antara kami dan Israel,” imbuhnya.

Dalam wawancara tersebut, meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani, Abbas menjawab dalam bahasa Arab.

Ketika ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) telah menerapkan reformasi yang disebutkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang di Gaza, Abbas mengatakan bahwa proses reformasi sudah berjalan.

“Saya ingin mengatakan dengan jujur — kami telah meluncurkan reformasi,” kata Abbas.

“Reformasi ini mencakup gaji tahanan yang telah kami sepakati dengan AS dan yang disetujui AS,” ujarnya, merujuk pada pembayaran yang dicairkan oleh Otoritas Palestina kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh Israel atau dipenjara di penjara-penjara Israel, termasuk banyak yang ditahan karena serangan terhadap warga Israel.

Abbas mengumumkan reformasi terhadap skema pembayaran tersebut, yang oleh para kritikus disebut sebagai “bayar untuk membunuh” pada bulan Februari lalu, di bawah tekanan dari AS dan Israel, yang menyebutnya sebagai “pendanaan untuk terorisme.” Beberapa pejabat Palestina mengecam keputusan tersebut saat itu.

Dalam wawancaranya dengan Channel 12, Abbas menambahkan bahwa reformasi lain di sektor-sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan sedang dilaksanakan.

“Beberapa telah selesai, dan yang lainnya sedang berlangsung, hingga Otoritas Palestina menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina,” kata Abbas.

Sebelumnya, Trump, bersama dengan para pemimpin dan organisasi internasional lainnya, telah mendesak Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina.

Halaman 2 dari 3

(whn/maa)

10/10/2025 20:19
Narendra Modi Telepon Trump, Hasilkan Perjanjian Dagang India-AS Makin Cerah

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas kemajuan perundingan dagang. Terdapat kemajuan untuk memecahkan kebuntuan negosiasi tarif impor.

Berdasarkan keterangan di akun media sosial resminya, Modi mulanya mengucapkan selamat kepada Trump atas penyampaian rencana gencatan senjata Israel-Hamas. Hal itu menjadi panggilan telepon kedua antara Modi dan Trump dalam sebulan terakhir, karena kedua negara berupaya meredakan ketegangan terkait tarif impor dan hubungan India-Rusia.

Modi menyebut Trump sebagai sahabatnya, dan mengatakan bahwa mereka telah mencapai kemajuan yang baik terkait negosiasi dagang.

“Juga meninjau kemajuan baik yang dicapai dalam negosiasi perdagangan. Sepakat untuk tetap berhubungan erat selama beberapa pekan mendatang,” tulis Modi dalam cuitannya, dikutip pada Jumat (10/10/2025).

Dilansir dari Bloomberg, panggilan telepon itu menjadi bagian dari pola lebih luas dari pembaruan hubungan antara New Delhi dengan Washington.

Perkembangan itu menandakan bahwa kedua belah pihak masih mengincar kesepakatan perdagangan pada musim gugur ini. Kedua belah pihak melanjutkan negosiasi bulan lalu, sekitar waktu yang sama ketika Modi dan Trump berbicara pada hari ulang tahun pemimpin India tersebut.

“Panggilan telepon tersebut menunjukkan bahwa saluran dialog masih terbuka. Namun, kami telah melihat banyak pasang surut dalam dua bulan terakhir untuk menarik kesimpulan yang jelas,” kata ekonom Nomura Holdings Inc., Sonal Varma, dilansir dari Bloomberg.

Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump

— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

Meskipun India termasuk negara pertama yang memulai perundingan perdagangan dengan pemerintahan Trump, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan setelah lima putaran diskusi. Negosiasi terhenti sebagian karena hubungan dekat New Delhi dengan Moskow dan keengganannya untuk membuka pasar susu dan pertaniannya.

Perusahaan penyulingan India terus membeli minyak dari Rusia, tetapi New Delhi telah membuat beberapa konsesi di awal negosiasi, termasuk menawarkan untuk mengurangi tarif barang-barang industri menjadi nol jika AS membalas.

Sebuah tim AS yang dipimpin oleh Asisten Perwakilan Dagang Brendan Lynch mengunjungi New Delhi bulan lalu untuk membantu menyelesaikan perbedaan pendapat. Menteri Perdagangan India Piyush Goyal juga melakukan perjalanan ke Washington pada September 2025 sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan perdagangan.

Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk India Sergio Sor, yang baru diangkat beberapa waktu ini, beserta Wakil Menteri Manajemen dan Sumber Daya AS Michael J. Rigas akan berkunjung ke India pada 9—14 Oktober 2025. Keduanya akan bertemu dengan sejumlah delegasi pemerintah India untuk membahas berbagai isu bilateral.

10/10/2025 19:05
UNRWA Miliki Pasokan Bantuan yang Siap Dikirim ke Jalur Gaza Setelah Akses Terjamin

JAKARTA – Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Hari Kamis mengumumkan mereka memiliki bantuan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jalur Gaza selama tiga bulan ke depan, seiring krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan di media sosial X, badan tersebut memiliki makanan, obat-obatan, dan pasokan dasar lainnya yang siap untuk segera dikirim ke Gaza, dan siap untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk setelah akses aman terjamin.

“Kami memiliki cukup makanan untuk menyediakan makanan bagi seluruh penduduk selama tiga bulan mendatang,” tulis Lazzarini, menekankan peran sentral badan tersebut dalam implementasi perjanjian gencatan senjata, termasuk penyediaan layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan, dikutip WAFA 10 Oktober.

Ia menekankan, lebih dari 660.000 anak di Gaza sedang menunggu untuk kembali bersekolah, dan staf pengajar UNRWA siap untuk melanjutkan peran vital mereka dalam mendukung pendidikan di Jalur Gaza.

Lazzarini juga mendesak negara-negara anggota PBB untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi UNRWA untuk memenuhi misinya selama masa kritis ini.

Diketahui, kelompok militan Hamas dan Israel menyepakati tahap pertama gencatan di Jalur Gaza, usai perundingan tidak langsung yang dilanjutkan sejak Senin di Mesir dengan mediator Amerika Serikat, Qatar dan Mesir.

Sebagai bagian dari kesepakatan, armada truk yang membawa makanan dan bantuan medis akan diizinkan masuk ke Gaza untuk warga sipil, yang ratusan ribu di antaranya telah berlindung di tenda-tenda setelah pasukan Israel menghancurkan rumah mereka dan meratakan seluruh kota menjadi debu.

10/10/2025 15:58
Gencatan Senjata, Israel Mulai Tarik Pasukan dari Gaza

Jakarta –

Israel telah memulai penarikan pasukan secara bertahap dari Jalur Gaza pada hari Jumat (10/10), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Hamas.

Badan pertahanan sipil Gaza mengonfirmasi pada hari Jumat, bahwa pasukan Israel telah mulai mundur dari beberapa wilayah di Gaza, terutama di Kota Gaza dan Khan Younis.

“Pasukan Israel telah mundur dari beberapa wilayah di Kota Gaza,” ujar Mohammed al-Mughayyir, seorang pejabat senior di badan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan bahwa kendaraan-kendaraan militer Israel juga telah ditarik dari beberapa wilayah di kota Khan Younis, Gaza selatan.

Sebelumnya, seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan pada hari Kamis (9/10) waktu setempat, bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah pertemuan pemerintah.

Setelah periode 24 jam tersebut, para sandera yang ditawan di Gaza akan dibebaskan dalam waktu 72 jam.

Untuk diketahui, pemerintah Israel resmi meratifikasi gencatan senjata dengan Hamas pada Jumat (10/10) waktu setempat. Ratifikasi itu dilakukan dalam rapat yang digelar sekitar 24 jam setelah mediator mengumumkan adanya kesepakatan antara Israel dan Hamas. Langkah itu membuka jalan bagi penghentian pertempuran di Jalur Gaza.

Kesepakatan itu juga mengatur soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan para tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel, dan dimulai penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza di bawah rencana perdamaian yang dicetuskan Presiden AS Donald Trump.

“Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera — baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,” demikian pernyataan yang dirilis akun Netanyahu via media sosial X.

Simak Video ‘Hamas: Perang di Gaza Berakhir’:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

10/10/2025 15:37
Panduan Boikot Brand Pro Israel dari Ulama, Cek Juga Klasifikasinya

Jakarta: Seruan boikot produk Israel terus menggema, namun di saat yang sama masih banyak masyarakat yang bingung produk-produk mana saja yang mesti diboikot.

Menanggapi kebingungan masyarakat terkait seruan boikot produk pro-Israel, para ulama dan aktivis merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori jelas. Panduan ini bertujuan agar gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.

Banyaknya informasi simpang siur di masyarakat menjadi salah satu alasan utama panduan ini diterbitkan. Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, menyatakan bahwa panduan ini sangat krusial.

“Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi, mana yang hanya isu. Karena itu panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujar Shafira dalam sebuah forum diskusi yang dikutip Jumat, 10 Oktober 2025.

Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, mengamati kesadaran boikot yang meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Menurutnya, kesadaran yang tumbuh ini perlu diarahkan dengan benar.

“Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk Israel atau bukan. Ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.

Perkembangan teknologi juga memainkan peran. CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyoroti pemanfaatan aplikasi untuk melacak afiliasi produk.

“Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
Empat klasifikasi produk boikot
Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, memaparkan empat kriteria yang menjadi dasar panduan ini. Kriteria ini disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.

Kategori pertama berstatus haram. Produk dalam kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Konsumen wajib memboikot produk-produk ini.

Kategori kedua berstatus makruh. Produk ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau kemitraan dengan perusahaan pro-Israel. Konsumen sangat dianjurkan untuk memboikot produk dalam kategori ini.

Kategori ketiga berstatus mubah. Produk ini berasal dari perusahaan nasional Tbk tanpa afiliasi Israel, meskipun sebagian kecil saham (di bawah 5 persen) mungkin dimiliki investor asing. Konsumen boleh membeli produk dalam kategori ini.

Kategori keempat berstatus sunnah. Produk ini merupakan produk lokal murni dari UMKM yang 100% bebas afiliasi Israel. Konsumen dianjurkan untuk membeli produk dalam kategori ini karena mendukung ekonomi rakyat.
Dampak ekonomi dan harapan
Imam Addaruqutni menambahkan bahwa panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari boikot yang salah sasaran akibat hoaks.

“Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.

Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, gerakan boikot ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi dalam negeri sekaligus mengubah pola konsumsi menjadi tindakan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Jakarta: Seruan boikot produk Israel terus menggema, namun di saat yang sama masih banyak masyarakat yang bingung produk-produk mana saja yang mesti diboikot.

Menanggapi kebingungan masyarakat terkait seruan boikot produk pro-Israel, para ulama dan aktivis merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori jelas. Panduan ini bertujuan agar gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.

Banyaknya informasi simpang siur di masyarakat menjadi salah satu alasan utama panduan ini diterbitkan. Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, menyatakan bahwa panduan ini sangat krusial.

“Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi, mana yang hanya isu. Karena itu panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujar Shafira dalam sebuah forum diskusi yang dikutip Jumat, 10 Oktober 2025.

Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, mengamati kesadaran boikot yang meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Menurutnya, kesadaran yang tumbuh ini perlu diarahkan dengan benar.

“Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk Israel atau bukan. Ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.

Perkembangan teknologi juga memainkan peran. CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyoroti pemanfaatan aplikasi untuk melacak afiliasi produk.

“Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
Empat klasifikasi produk boikot
Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, memaparkan empat kriteria yang menjadi dasar panduan ini. Kriteria ini disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.

Kategori pertama berstatus haram. Produk dalam kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Konsumen wajib memboikot produk-produk ini.

Kategori kedua berstatus makruh. Produk ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau kemitraan dengan perusahaan pro-Israel. Konsumen sangat dianjurkan untuk memboikot produk dalam kategori ini.

Kategori ketiga berstatus mubah. Produk ini berasal dari perusahaan nasional Tbk tanpa afiliasi Israel, meskipun sebagian kecil saham (di bawah 5 persen) mungkin dimiliki investor asing. Konsumen boleh membeli produk dalam kategori ini.

Kategori keempat berstatus sunnah. Produk ini merupakan produk lokal murni dari UMKM yang 100% bebas afiliasi Israel. Konsumen dianjurkan untuk membeli produk dalam kategori ini karena mendukung ekonomi rakyat.
Dampak ekonomi dan harapan
Imam Addaruqutni menambahkan bahwa panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari boikot yang salah sasaran akibat hoaks.

“Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.

Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, gerakan boikot ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi dalam negeri sekaligus mengubah pola konsumsi menjadi tindakan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

10/10/2025 14:59
Momen Langka Diwawancarai Media Israel, Presiden Palestina Bilang Gini

Jakarta –

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap bahwa perdamaian akan terwujud antara Palestina dan Israel setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara langka dengan media Israel pada hari Kamis (9/10) waktu setempat.

“Apa yang terjadi hari ini adalah momen bersejarah. Kami telah berharap — dan terus berharap — bahwa kami dapat mengakhiri pertumpahan darah yang terjadi di tanah kami, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur,” ujar Abbas kepada media Israel, Channel 12, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).

“Hari ini, kami sangat senang bahwa pertumpahan darah telah berakhir. Kami berharap ini tetap seperti itu, dan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas akan terwujud antara kami dan Israel,” imbuhnya.

Dalam wawancara tersebut, meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani, Abbas menjawab dalam bahasa Arab.

Ketika ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) telah menerapkan reformasi yang disebutkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang di Gaza, Abbas mengatakan bahwa proses reformasi sudah berjalan.

“Saya ingin mengatakan dengan jujur — kami telah meluncurkan reformasi,” kata Abbas.

“Reformasi ini mencakup gaji tahanan yang telah kami sepakati dengan AS dan yang disetujui AS,” ujarnya, merujuk pada pembayaran yang dicairkan oleh Otoritas Palestina kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh Israel atau dipenjara di penjara-penjara Israel, termasuk banyak yang ditahan karena serangan terhadap warga Israel.

Abbas mengumumkan reformasi terhadap skema pembayaran tersebut, yang oleh para kritikus disebut sebagai “bayar untuk membunuh” pada bulan Februari lalu, di bawah tekanan dari AS dan Israel, yang menyebutnya sebagai “pendanaan untuk terorisme.” Beberapa pejabat Palestina mengecam keputusan tersebut saat itu.

Dalam wawancaranya dengan Channel 12, Abbas menambahkan bahwa reformasi lain di sektor-sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan sedang dilaksanakan.

“Beberapa telah selesai, dan yang lainnya sedang berlangsung, hingga Otoritas Palestina menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina,” kata Abbas.

Sebelumnya, Trump, bersama dengan para pemimpin dan organisasi internasional lainnya, telah mendesak Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

10/10/2025 14:31