Negara: Israel

  • Arkeolog Temukan Koin Emas Langka Bergambar Ratu Mesir Kuno

    Arkeolog Temukan Koin Emas Langka Bergambar Ratu Mesir Kuno

    JAKARTA – Sebuah koin emas kecil berusia 2.200 tahun yang menggambarkan Ratu Mesir Berenis II telah ditemukan oleh para arkeolog di Yerusalem.

    Satu sisi koin tersebut bergambar Ratu Berenice II, sementara sisi lainnya bergambar kornukopia dan dua bintang.

    “Kami hanya menemukan 17 koin seperti ini selama 100 tahun terakhir,” kata Robert Kool dari Otoritas Purbakala Israel, dalam video yang diunggah di YouTube, dilansir dari The National 10 Oktober.

    Koin ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan suami Ratu Berenis II, Ptolemeus III, yang merupakan penguasa ketiga Kerajaan Ptolemeus Mesir, dari tahun 246 SM hingga 221 SM.

    “Ini koin yang sangat indah,” tambahnya.

    Koin ini ditemukan di dalam tanah oleh arkeolog Rivka Langler di Kota Daud, sebuah situs arkeologi di Yerusalem yang dianggap sebagai bagian tertua kota tersebut, tempat ia bekerja selama dua tahun.

    “Saya sedang mengayak tanah galian ketika tiba-tiba saya melihat sesuatu yang berkilau,” katanya.

    “Awalnya, saya tidak percaya apa yang saya lihat, tetapi dalam hitungan detik saya berlari dengan penuh semangat di lokasi penggalian,” tambah Langler

    Koin itu bertuliskan prasasti Yunani kuno Basileisses, yang berarti “milik Ratu”. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa Berenice II mungkin adalah seorang penguasa, kata Kool.

    “Dia adalah seorang ratu di daerah yang disebut Kirinyaka, sekarang di Libya timur,” katanya.

    “Ketika dia menikah dengan sepupunya, Ptolemeus III, daerah ini menjadi bagian dari kerajaan Helenistik yang besar, sangat penting, dan kaya. Ketika suaminya, Ptolemeus III, menginvasi Suriah, dia mengambil alih kekuasaan sebagai wali Mesir,” tandasnya.

  • Iran Tak Yakin Israel Bakal Tepati Janji Perdamaian di Jalur Gaza

    Iran Tak Yakin Israel Bakal Tepati Janji Perdamaian di Jalur Gaza

    Jakarta

    Iran menyatakan tidak yakin bahwa musuh bebuyutannya, Israel, akan menghormati ketentuan gencatan senjata Gaza yang dimulai. Diketahui konflik telah berlangsung selama dua tahun.

    “Kami memperingatkan tentang tipu muslihat dan pengkhianatan rezim Zionis (Israel) terkait perjanjian-perjanjian sebelumnya… Sama sekali tidak ada kepercayaan terhadap rezim Zionis,” kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, merujuk pada gencatan senjata sebelumnya yang telah dilanggar, termasuk di Lebanon, dilansir AFP, Minggu (12/10/2025).

    Araghchi tetap menegaskan kembali dukungan Iran terhadap gencatan senjata tersebut. Ia mengatakan “setiap rencana yang bertujuan untuk menghentikan kejahatan (Israel) ini selalu kami dukung”.

    Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Kamis menyatakan bahwa Republik Islam tersebut selalu mendukung setiap tindakan dan inisiatif yang mencakup penghentian perang genosida, penarikan pasukan pendudukan, pengiriman bantuan kemanusiaan, pembebasan tahanan Palestina, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina.

    Iran dan Israel terlibat dalam perang 12 hari pada bulan Juni yang dimulai ketika Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap instalasi nuklir dan militer Iran.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akan terbang ke Israel dan Mesir pada akhir pekan ini, setelah gencatan senjata Gaza disepakati. Trump dijadwalkan akan menyampaikan pidato di parlemen Israel, Knesset, dan menghadiri seremoni penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang digelar di Mesir.

    Kunjungan singkat ke Israel dan Mesir ini, seperti dilansir The Washington Times, Sabtu (11/10/2025), dikonfirmasi oleh Trump sendiri saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    “Saya akan pergi ke Israel. Saya akan berpidato di Knesset, saya rasa, lebih awal, dan kemudian saya akan pergi ke Mesir. Mereka luar biasa,” kata Trump.

    Dia mengatakan dirinya akan kembali ke Washington DC pada Selasa (14/10) malam, karena akan memberikan medali kebebasan anumerta kepada mendiang Charlie Kirk, aktivis konservatif AS yang dibunuh bulan lalu. Istri mendiang Kirk, Erika, akan menerima penghargaan tersebut.

    (azh/azh)

  • Pejabat Hamas Klaim Tak Akan Tandatangani Kesepakatan Damai Resmi di Mesir

    Pejabat Hamas Klaim Tak Akan Tandatangani Kesepakatan Damai Resmi di Mesir

    Jakarta

    Seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa kelompoknya tidak akan berpartisipasi dalam penandatanganan resmi perjanjian damai Gaza di Mesir. Hal ini dikatakan usai adanya kesepakatan damai awal yang disampaikan Presiden AS Donald Trump.

    “Soal penandatanganan resmi kami tidak akan terlibat,” kata anggota biro politik Hossam Badran dalam sebuah wawancara, dan menambahkan bahwa Hamas bertindak terutama melalui mediator Qatar dan Mesir selama perundingan gencatan senjata di Mesir, dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025).

    Badran menyebut Hamas siap melawan jika perjanjian damai Donald Trump gagal dan permusuhan dengan Israel kembali terjadi di Jalur Gaza.

    “Kami berharap tidak akan kembali berperang, tetapi rakyat Palestina dan pasukan perlawanan kami niscaya akan menghadapi dan menggunakan semua kemampuan mereka untuk menangkal agresi ini jika pertempuran ini dipaksakan,” kata anggota biro politik Hossam Badran kepada AFP.

    Trump Terbang ke Mesir

    Sebelumnya, Donald Trump akan terbang ke Israel dan Mesir pada akhir pekan ini, setelah gencatan senjata Gaza disepakati. Trump dijadwalkan akan menyampaikan pidato di parlemen Israel, Knesset, dan menghadiri seremoni penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang digelar di Mesir.

    Kunjungan singkat ke Israel dan Mesir ini, seperti dilansir The Washington Times, Sabtu (11/10/2025), dikonfirmasi oleh Trump sendiri saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    “Saya akan pergi ke Israel. Saya akan berpidato di Knesset, saya rasa, lebih awal, dan kemudian saya akan pergi ke Mesir. Mereka luar biasa,” kata Trump.

    Dia mengatakan dirinya akan kembali ke Washington DC pada Selasa (14/10) malam, karena akan memberikan medali kebebasan anumerta kepada mendiang Charlie Kirk, aktivis konservatif AS yang dibunuh bulan lalu. Istri mendiang Kirk, Erika, akan menerima penghargaan tersebut.

    (azh/azh)

  • Microsoft Berbisnis dengan Israel, Pegawai Senior Resign

    Microsoft Berbisnis dengan Israel, Pegawai Senior Resign

    Jakarta

    Seorang engineer senior Microsoft memutuskan mengundurkan diri setelah 13 tahun bekerja di raksasa software tersebut. Ia menuding Microsoft tetap menjual layanan cloud kepada militer Israel dan juga menolak membahas perang di Gaza secara terbuka.

    Scott Sutfin-Glowski, yang menjabat sebagai Principal Software Engineer, mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa minggu ini akan menjadi minggu terakhirnya di Microsoft.

    “Saya tidak bisa lagi menerima kenyataan bahwa saya turut memungkinkan terjadinya apa yang mungkin merupakan kekejaman terburuk di zaman kita,” tulis Sutfin-Glowski dalam surat pengunduran diri yang dikutip detikINET dari CNBC.

    Dalam surat tersebut, ia mengacu laporan Associated Press Februari lalu yang menyebut militer Israel punya sedikitnya 635 langganan layanan Microsoft dan menurutnya sebagian besar dari langganan itu masih aktif hingga kini. Pihak Microsoft menolak memberikan komentar terkait pengunduran diri tersebut.

    Langkah Sutfin-Glowski terjadi sehari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama dari rencana perdamaian. Associated Press juga melaporkan pemerintah AS mengirim sekitar 200 tentara ke Israel untuk membantu mendukung kesepakatan gencatan senjata.

    Konflik tersebut telah menjadi sumber ketegangan yang berkepanjangan di internal Microsoft. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah karyawan menggelar protes terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel. Lima orang karyawan dipecat karena aksi tersebut.

    September lalu, Microsoft mengumumkan menyetop penyediaan beberapa layanan untuk salah satu divisi Kementerian Pertahanan Israel, meski tidak menjelaskan secara rinci. Keputusan itu diambil setelah perusahaan menyelidiki laporan Guardian yang menyebut Unit 8200 milik militer Israel mengembangkan sistem untuk melacak panggilan telepon warga Palestina.

    Sutfin-Glowski juga menuduh perusahaan memutus saluran komunikasi internal yang sebelumnya digunakan karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran soal penggunaan produk Microsoft oleh militer Israel.

    Pada Kamis, di luar salah satu gedung kantor pusat Microsoft di Redmond, sekelompok karyawan dan anggota komunitas menggelar aksi dengan membentangkan spanduk yang menyerukan agar perusahaan menghentikan kerja sama dengan Israel. Aksi itu diorganisasi kelompok No Azure for Apartheid, yang sejak lama mendesak Microsoft mendengarkan lebih dari 1.500 karyawan yang menandatangani petisi mendukung gencatan senjata di Gaza.

    “Hari ini, gencatan senjata di Gaza akhirnya diberlakukan setelah dua tahun genosida. Namun kekejaman, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, apartheid, dan pendudukan masih terus berlanjut,” tulis Sutfin-Glowski.

    (fyk/fyk)

  • MUI Bongkar Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel ‘Cuci Citra’ Lewat Donasi Palestina

    MUI Bongkar Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel ‘Cuci Citra’ Lewat Donasi Palestina

    GELORA.CO – Di tengah maraknya gerakan boikot terhadap produk terafiliasi Israel, sejumlah perusahaan justru gencar membagikan donasi untuk Palestina dan menjadi sponsor berbagai kegiatan keagamaan. Namun, langkah itu dinilai sebagai strategi ‘cuci citra’ agar terlepas dari tekanan publik.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap fakta mengejutkan: beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar boikot sempat mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana.

    Sebagai imbalannya, mereka meminta MUI menyatakan bahwa produk mereka tidak memiliki keterkaitan dengan Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa pihaknya menolak seluruh tawaran tersebut.

    “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil, dikutip Sabtu (11/10/2025).

    Ia menambahkan, sikap itu sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah wajib, sementara mendukung agresi Israel adalah haram.

    Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menyebut upaya perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan secara sistematis.

    Mereka, katanya, aktif mendekati komunitas Muslim melalui kegiatan sosial dan keagamaan.

    “Salah satu cara yang digunakan adalah memberi donasi untuk Palestina dan menjadi sponsor kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar Islam,” ungkap Imam.

    Menurutnya, strategi ini bertujuan membangun citra positif agar masyarakat berhenti memboikot produk mereka.

    Beberapa perusahaan multinasional yang masuk daftar boikot tercatat aktif menyalurkan donasi dan kegiatan sosial di Indonesia.

    Mulai dari perusahaan multinasional di bidang makanan cepat saji, ritel global, hingga perusahaan multinasional di bidang minuman kemasan atau air minum dalam kemasan (AMDK).

    Perusahaan-perusahaan besar yang terafiliasi dengan Israel tersebut menyalurkan donasi untuk Palestina hingga miliaran rupiah.

    Aktivis pro-Palestina Shafira Umm menilai langkah-langkah itu tidak lebih dari strategi pemasaran berbasis isu kemanusiaan.

    Ia menyerukan agar masyarakat tetap konsisten dalam gerakan boikot.

    “Jangan mudah tertipu dengan strategi marketing yang memakai isu kemanusiaan. Cara terbaik melawan adalah berhenti membeli produk yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” tegasnya.

  • Massa akan gelar aksi akbar “Indonesia Lawan Genosida” di Patung Kuda

    Massa akan gelar aksi akbar “Indonesia Lawan Genosida” di Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan mahasiswa akan menggelar aksi akbar bertajuk “Indonesia Melawan Genosida” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Ahad (12/10) pagi terkait adanya kabar mengenai gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Panitia aksi “Indonesia Lawan Genosida”, Syauki Hafiz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyambut baik kabar gencatan senjata itu, namun potensi genosida terulang masih ada.

    Karena itu, konsolidasi dilakukan untuk merancang kerangka gerakan baru, yang lebih berdampak.

    “Sebelumnya kita sudah kumpul untuk menyiapkan bahwa genosida mau masuk tahun ketiga. Tapi Alhamdulillah setidaknya ada arah gencatan senjata,” katanya.

    Ia menyatakan, kabar gencatan senjata itu membawa kelegaan, namun hal tersebut tidak berarti perjuangan telah usai.

    “Kami ingin Indonesia terlibat aktif, memastikan genosida tidak terulang lagi, pelanggaran gencatan senjata tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi perang di Gaza,” katanya.

    Dalam rencana aksi tersebut, salah satu fokus utama tuntutan yang akan diserukan adalah menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan mengirim 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza.

    Momentum pengiriman pasukan tersebut harus dilakukan sekarang tanpa ditunda lagi. “Dikhawatirkan jeda waktu akan dimanfaatkan Israel untuk kembali melancarkan operasi militer,” ujarnya.

    Dia berharap pengiriman 20 ribu pasukan perdamaian Indonesia dapat segera direalisasikan untuk mengawal proses gencatan senjata dan menjamin masuknya bantuan kemanusiaan.

    Selain menuntut peran aktif pemerintah Indonesia, Syauki juga menyoroti tanggung jawab masyarakat internasional untuk mengawal perdamaian abadi di Palestina.

    “Kami ada juga tuntutan yang ditujukan untuk masyarakat internasional bahwa dunia bertanggung jawab untuk menjaga gencatan senjata tetap bertahan dan genosida berakhir dan membangun kembali Gaza,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Potret Tank dan Pasukan Israel Ditarik Mundur dari Gaza, Perang Tamat

    Potret Tank dan Pasukan Israel Ditarik Mundur dari Gaza, Perang Tamat

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, melalui akun X berbahasa Inggrisnya, mengonfirmasi persetujuan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini, pasukan Israel dilaporkan mulai menarik diri dari beberapa posisi di Jalur Gaza bagian tengah dan selatan, termasuk di Khan Younis dan kamp Nusseirat. (REUTERS/Shir Torem)

  • Iran Bakal Eksekusi Warga yang Pakai Starlink, Sanksi Terberat Hukuman Mati

    Iran Bakal Eksekusi Warga yang Pakai Starlink, Sanksi Terberat Hukuman Mati

    Bisnis.com, JAKARTA — Iran tengah bersiap memberlakukan undang-undang kontroversial yang memberikan hukuman mati kepada individu yang menggunakan layanan internet satelit seperti Starlink.

    Ini merupakan kali pertama secara global pengguna teknologi internet berbasis satelit diancam hukuman berat.

    Langkah tersebut diambil Iran bukan tanpa alasan. Iran menganggap penggunaan internet berbasis satelit seperti Starlink sebagai upaya spionase atau mata-mata yang membahayakan keamanan negara.

    Undang-undang bertajuk “Memperberat Hukuman untuk Spionase dan Kerjasama dengan Rezim Zionis serta Negara Musuh terhadap Keamanan dan Kepentingan Nasional” ini telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Iran (Guardian Council) dan diajukan oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf kepada Presiden Masoud Pezeshkian untuk diimplementasikan secara resmi.

    Dilansir dari Iranwire, Sabtu (11/10/2025), Parlemen Iran mengesahkan rancangan ini pada Juni 2025, pada saat berlangsungnya konflik berdarah antara Iran dan Israel.

    Undang-undang ini melarang keras pemakaian, kepemilikan, pengangkutan, pembelian, penjualan, dan impor perangkat komunikasi satelit tanpa izin seperti Starlink, yang dianggap ancaman terhadap kontrol pemerintah atas ruang internet nasional dan memicu tantangan keamanan melalui komunikasi rahasia.

    Pasal 5 undang-undang mengatur hukuman enam bulan hingga dua tahun penjara dengan penyitaan perangkat bagi penggunaan pribadi.

    Produksi, distribusi, dan pemasangan perangkat ilegal dikenakan hukuman 2-5 tahun penjara. Jika dilakukan dengan tujuan melawan rezim Islam atau untuk spionase, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.

    Selama masa perang atau keadaan keamanan tertentu, hukuman dapat ditingkatkan hingga tiga tingkat. Istilah “niat melawan sistem” yang digunakan dalam undang-undang dianggap sangat subjektif, sehingga menimbulkan kekhawatiran luas terkait penyalahgunaan kekuasaan.

    Starlink memungkinkan akses internet global tanpa melewati infrastruktur lokal, sehingga pemerintah Iran merasa kehilangan kontrol atas aliran informasi dan kemungkinan komunikasi rahasia dengan intelijen asing, terutama Israel dan Amerika Serikat.

    Penegakan undang-undang ini sudah memicu kritik tajam dari para pengamat hukum dan kelompok HAM internasional, karena dianggap melanggar prinsip keadilan hukum dan hak asasi manusia serta berpotensi digunakan untuk penindasan terhadap aktivis dan kelompok minoritas.

    Dalam konteks geopolitik, undang-undang ini muncul pasca konflik Iran-Israel yang memperuncing ketegangan dan ketidakpercayaan antara keduanya. Kontrol ketat atas internet dan komunikasi menjadi alat strategis dalam menegakkan keamanan nasional menurut pemerintah Iran.

  • HNW Dukung Sikap Pemerintah Tolak Atlet Israel Berlaga di Jakarta

    HNW Dukung Sikap Pemerintah Tolak Atlet Israel Berlaga di Jakarta

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tidak memberikan visa enam atlet Israel untuk masuk ke Indonesia. Mereka kini tidak bisa bertanding pada ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta, 19-25 Oktober 2025.

    HNW menyerukan Indonesia terus menjaga konsistensi sikap sejak Presiden RI pertama Soekarno hingga penjajahan di Palestina diakhiri, dengan berdirinya negara Palestina yang merdeka secara penuh dan berdaulat secara nyata.

    “Sikap ini sudah sejalan dan sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, terutama bagian pembukaan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Dan spirit dari amanat Konstitusi tersebut diturunkan ke sejumlah regulasi, seperti UU Keimigrasian dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini,” ujar HNW, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

    HNW mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia tersebut yang telah memperoleh dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia, seperti Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan lain sebagainya.

    Selain itu, DPR juga tegas mendukung pemerintah untuk menolak kedatangan atlet Israel, seperti yang disampaikan oleh Komisi I yang membidangi Luar Negeri, Komisi X yang membidangi olahraga, dan Komisi XIII yang membidangi Imigrasi.

    “Maka sudah tepat apabila Pimpinan Persatuan Senam Indonesia (Persani) secara terbuka juga mendukung sikap pemerintah yang tidak memberi visa kepada atlet-atlet Israel tersebut untuk bisa masuk dan ikut kejuaraan senam internasional di Jakarta,” ujar HNW.

    HNW menjelaskan penolakan terhadap atlet Israel merupakan bentuk dari sanksi bagi para Zionis atas kejahatan perang dan kemanusiaan termasuk genosida yang dilakukan oleh mereka di Gaza dan wilayah lainnya di Palestina.

    “Oleh karenanya, sanksi pemboikotan secara internasional termasuk dalam dunia olahraga merupakan sanksi yang layak untuk diberikan terhadap Israel,” tambahnya.

    Lebih lanjut, HNW menyatakan sikap ini juga sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk ketika pada tahun 2023 yang lalu dilakukan penolakan pesepakbola Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia.

    “Seharusnya berbekal informasi atas sikap resmi dan aturan hukum di Indonesia ini, atlet Israel mestinya tahu diri dan menghormati konstitusi dan aturan hukum di Indonesia dengan tidak perlu mendaftarkan diri mengikuti kegiatan yang ada di Indonesia. Dan semoga sikap Indonesia ini juga dapat diikuti oleh komunitas internasional lainnya, termasuk melarang Israel mengikuti event olahraga internasional seperti yang diberlakukan terhadap Rusia yang dianggap melanggar hukum internasional dengan menyerang Ukraina,” ujar HNW.

    “Demi tegaknya sportivitas dan keadilan di dunia olahraga, kalau Rusia dilarang oleh FIFA, UEFA dan lainnya, mestinya Israel juga,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Trump Sebut Sandera yang Ditahan Hamas Akan Dipulangkan Senin

    Trump Sebut Sandera yang Ditahan Hamas Akan Dipulangkan Senin

    Setelah persetujuan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, pembebasan para sandera akan dilakukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa para sandera yang ditawan Hamas akan dipulangkan pada Senin (13/10).

    Diketahui selain pelepasan sandera, ada juga 28 jenazah yang akan dikembalikan. Menurut Trump, sejumlah jenazah tersebut berada di lokasi yang sulit dijangkau.