Negara: Israel

Dituduh Lempar Batu, 2 Warga Palestina Dibunuh Pasukan Israel di Tepi Barat

Tepi Barat –

Pasukan Israel membunuh dua warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Kedua warga Palestina tersebut dituduh melempar batu.

Dilansir AFP, Senin (8/12/2025), Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi kejadian itu. Salah satu korban dilaporkan tewas pada Senin waktu setempat.

Insiden itu disebut terjadi pada Minggu (7/12) malam. Pihak militer Israel mengatakan bahwa dalam operasi pada hari itu, tiga orang melemparkan batu ke arah mobil-mobil di jalan dekat kota Azzun.

“Tentara membalas dengan tembakan ke arah mereka; satu dari mereka berhasil dilumpuhkan, dan yang lainnya dinetralisir,” kata militer dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa orang ketiga telah “ditangkap”.

Seorang sumber keamanan Israel mengatakan kepada AFP bahwa salah satu warga Palestina, yang menurut militer Israel telah dinetralisir, meninggal karena luka-lukanya. Sementara itu orang ketiga masih ditahan.

Lihat juga Video ‘Korban Tewas di Gaza Terus Berjatuhan, Kini Sudah Tembus 70 Ribu Orang’:

(maa/jbr)

08/12/2025 22:49
Iran Adili Pria Asal Eropa yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

Teheran –

Otoritas kehakiman Iran mengatakan seorang pria asal Eropa, yang memiliki kewarganegaraan ganda, menjalani persidangan atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Israel. Pria asing itu ditangkap otoritas Teheran saat perang selama 12 hari berkecamuk melawan Israel pada Juni lalu.

Kantor berita Mizan Online, yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), tidak menyebutkan nama terdakwa. Hanya disebutkan bahwa terdakwa merupakan “seseorang dengan kewarganegaraan ganda yang tinggal di sebuah negara Eropa” dan ditangkap selama perang pada Juni lalu.

Disebutkan juga bahwa pengadilan Iran telah mulai menyidangkan kasusnya, di mana dia dituduh melakukan “kerja sama intelijen dan spionase untuk kepentingan rezim Zionis”.

Menurut laporan Mizan Online, terdakwa memasuki wilayah Iran sekitar satu bulan sebelum perang terjadi, di mana Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Rentetan serangan Israel menghantam situs-situs militer dan nuklir Teheran, serta kawasan permukiman.

Serangan itu memicu perang selama 12 hari, dengan Iran melancarkan serangan drone dan rudal sebagai balasan terhadap Israel, dan kemudian menyaksikan Amerika Serikat (AS) bergabung dengan Tel Aviv dalam menyerang situs nuklir Teheran.

Mizan Online melaporkan bahwa penyelidikan menunjukkan terdakwa telah melakukan kontak dengan Mossad, badan intelijen Israel, dan telah mendapatkan pelatihan sebagai agen di “ibu kota beberapa negara Eropa dan wilayah pendudukan”.

“Peralatan spionase dan intelijen canggih ditemukan pada saat penangkapannya dan di vila tempat dia menginap,” tambah Mizan Online dalam laporannya.

Selama perang berkecamuk, otoritas Iran mengumumkan setidaknya tiga penangkapan warga Eropa, termasuk Lennart Monterlos, seorang pesepeda berkewarganegaraan Prancis-Jerman berusia 19 tahun, yang kemudian dibebaskan.

Pada Oktober lalu, Iran mengesahkan undang-undang yang memperberat hukuman bagi mereka yang terbukti menjadi mata-mata untuk Israel dan AS.

Kantor berita resmi IRNA melaporkan pada saat itu bahwa “semua bantuan yang disengaja dikutuk sebagai korupsi di muka Bumi” — salah satu tuduhan paling serius di Iran, yang memiliki ancaman hukuman mati.

Sejak perang terjadi, Iran bersumpah untuk segera mengadili mereka yang ditangkap karena dicurigai bekerja sama dengan Israel, mengumumkan sejumlah penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi mata-mata Israel, dan mengeksekusi mati beberapa orang yang terbukti bersalah atas tuduhan itu.

Lihat juga Video ‘Alasan Iran Masih Ogah Kerja Sama dengan AS’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

08/12/2025 17:34
Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

Jakarta –

Tujuh bulan menjabat sebagai kanselir, Friedrich Merz melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Perjalanan yang berlangsung kurang dari 24 jam itu menuai sorotan tajam, terutama di Jerman, karena dinilai berpotensi mengirimkan sinyal yang keliru di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

Di mata publik Israel, Merz masih relatif tidak dikenal, kata sejarawan Moshe Zimmermann kepada DW.

“Kalau Anda melakukan survei dan bertanya, siapa Kanselir Jerman saat ini, mungkin tidak lebih dari 10% orang Israel yang tahu namanya Friedrich Merz,” ujar Zimmermann. “Bagi banyak orang, Angela Merkel masih dianggap sebagai kanselir dan ia sangat populer di sini.”

Belakangan, semakin banyak suara kritis dari Jerman terkait operasi militer Israel di Gaza, sesuatu yang dianggap cukup tidak biasa oleh banyak warga Israel.

Perbedaan pandangan soal isu Palestina

Semua perhatian tertuju pada pernyataan bersama dan konferensi pers antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Friedrich Merz untuk melihat apakah hubungan kedua negara terdampak oleh situasi terkini. Meski mengakui adanya perbedaan pandangan dalam beberapa isu, keduanya menegaskan kembali kuatnya hubungan bilateral.

“Kunjungan ini menegaskan kuatnya hubungan bilateral. Komitmen Jerman terhadap Israel dan komitmen Israel terhadap Jerman terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jeremy Issacharoff, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2017-2022.

“Konferensi pers itu menunjukkan hubungan kedua negara tetap solid, meski ada perbedaan terutama soal bagaimana melangkah ke depan terkait isu Palestina,” tambah Issacharoff.

Dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog malam sebelumnya, Merz mengakui bahwa waktu kunjungannya “tidak ideal”. Proses gencatan senjata di Gaza belum memasuki fase kedua, serangan udara harian masih menimbulkan korban di wilayah yang hancur, dan Israel masih menunggu pemulangan jenazah sandera terakhir dari Gaza.

Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki Israel, lonjakan serangan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina serta kebijakan aneksasi Israel memicu keprihatinan negara-negara Eropa.

“Ini kunjungan yang bersifat simbolis, tapi juga penting,” kata Shimon Stein, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2001-2007.

“Merz sejak awal menunjukkan solidaritas dan persahabatan dengan Israel. Namun, kunjungan ini terjadi di tengah banyak konflik terbuka, baik di dalam negeri maupun di kawasan.” tambah Shimon.

Perbedaan soal solusi dua negara

Seperti banyak pemimpin Barat lainnya, Kanselir Jerman kembali menegaskan dukungan pada solusi dua negara, meski kondisi saat ini membuat terwujudnya negara Palestina terasa semakin jauh.

“Keyakinan kami adalah bahwa pendirian negara Palestina di samping Israel menawarkan prospek terbaik untuk masa depan,” ujar Merz, seraya menambahkan bahwa solusi dua negara hanya dapat lahir di akhir proses perundingan, bukan di awal, dan menegaskan kembali penolakan Jerman untuk mengakui negara Palestina saat ini.

Zimmermann menilai tidak banyak hal baru dari pendekatan kanselir tersebut. “Kanselir tentu menyebut bahwa Jerman menolak pengambilalihan wilayah Tepi Barat, tapi itu hal yang memang sudah seharusnya diucapkan. Tak ada penjelasan tentang apa yang benar-benar terjadi di sana hari ini,” kata Zimmermann kepada DW.

“Sebagai kanselir Jerman, ia mengonfirmasi kebijakan lama, yaitu tidak mengakui negara Palestina, berbeda dengan beberapa negara Eropa.”

Kanselir Jerman tidak mengunjungi Tepi Barat untuk bertemu pemimpin Palestina atau perwakilan masyarakat sipil. Kantornya hanya menyebut adanya panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelum perjalanan regional ini.

Perdana Menteri Netanyahu segera menepis gagasan negara Palestina. Pemerintahan sayap kanannya berkali-kali menolak kemungkinan negara Palestina yang merdeka dan lebih memilih mendorong perdamaian regional yang lebih luas.

“Kami percaya ada jalan untuk memajukan perdamaian lebih luas dengan negara-negara Arab dan perdamaian yang dapat dijalankan dengan tetangga Palestina kami,” kata Netanyahu. “Namun, kami tidak akan menciptakan sebuah negara yang berpotensi mengancam keberadaan kami tepat di depan pintu kami.” ucapnya tegas

Embargo bantuan senjata dianggap keputusan situasional

Persoalan lain yang menjadi sumber ketegangan tampaknya telah mereda. Meskipun Merz mengakui bahwa tindakan militer Israel di Gaza telah menempatkan Jerman dalam “dilema” dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional, ia menekankan bahwa keputusan untuk menangguhkan pengiriman senjata hanya dilakukan sekali.

Jerman menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel pada Agustus lalu karena meningkatnya kekhawatiran atas korban sipil di Gaza. Penangguhan itu dicabut pada November setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Kerja sama pertahanan tetap menjadi pilar penting dalam hubungan Jerman dan Israel, meskipun perang di Gaza telah memicu kritik keras. Komite PBB bahkan menyebut perang tersebut sebagai genosida, tuduhan yang ditolak oleh Israel.

Netanyahu menekankan bahwa 80 tahun setelah Holokaus, Israel justru menjadi pihak yang menjaga keamanan Jerman dan Eropa, dengan merujuk pada akuisisi sistem pertahanan Arrow Defense 3 oleh Berlin sebagai buktinya.

Pengaruh Jerman yang terbatas

Perdana Menteri Israel juga menegaskan bahwa perkembangan politik terkait Gaza akan dibahas di Washington akhir bulan ini, saat ia dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih. Banyak pengamat sepakat bahwa peran politik Jerman di kawasan saat ini sangat terbatas. Baik Jerman maupun Uni Eropa tidak berada di posisi penentu kebijakan, kata Shimon Stein. Keputusan utama ada di Washington.

“Dengan Trump mendorong rencananya sendiri, Israel setelah serangan 7 Oktober menjadi sangat bergantung pada Amerika,” ujar Stein. “Begitu bergantungnya sehingga saya tidak melihat Netanyahu punya banyak ruang untuk bertindak secara mandiri,” tambahnya. “Sebagai orang Israel, ini cukup mengkhawatirkan.”

Moshe Zimmermann sependapat dengan pandangan tersebut. “Jerman tidak bisa memulai apa pun di sini, kecuali mungkin memberikan dukungan finansial untuk Palestina,” katanya. “Artinya ketika berbicara soal siapa yang akan membiayai rencana Trump, salah satunya ya Jerman.”

Zimmermann menambahkan, “Kanselir ini belum dikenal luas oleh publik Israel maupun warga Israel di luar negeri, dan itu tidak mengherankan.”

Menurutnya, perhatian warga Israel tertuju pada apa yang terjadi di Amerika. “Seperti yang dikatakan Netanyahu, ini cara kami menyampaikan bahwa kalian di Eropa tidak terlalu berpengaruh.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Melisa Ester Lolindu dan Hani Anggraini

(ita/ita)

08/12/2025 15:43
Hamas Akan Serahkan Senjata Jika Pendudukan Israel Diakhiri

Gaza City –

Kelompok Hamas mengatakan bahwa para petempurnya siap untuk menyerahkan persenjataannya di Jalur Gaza kepada otoritas baru Palestina yang akan memerintah wilayah itu setelah perang berakhir. Namun, dengan syarat pendudukan Israel diakhiri.

“Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi,” kata kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, yang kini juga menjabat sebagai pemimpin Hamas di Jalur Gaza, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (8/12/2025).

“Jika pendudukan berakhir, persenjataan ini akan berada di bawah otoritas negara,” tegas Al-Hayya, merujuk pada negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

Dalam pernyataannya, Al-Hayya mengisyaratkan penolakan terhadap pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang salah satu misinya adalah melucuti senjata Hamas. Dia menyinggung soal pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditugaskan mengawasi penerapan gencatan senjata Gaza.

“Kami menerima pengerahan pasukan PBB sebagai pasukan pemisah, yang bertugas memantau perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza,” tambah Al-Hayya.

Pernyataan Al-Hayya ini disampaikan setelah pada Jumat (5/12) lalu, seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.

Pejabat senior Hamas itu juga mengatakan bahwa Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina tersebut pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata.

Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pejabat senior Hamas itu mengatakan bahwa pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Jalur Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.

Peran pasukan internasional, menurut pejabat senior Hamas itu, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Al-Hayya dalam pernyataan terpisah pada Sabtu (6/12).

Dia menambahkan bahwa negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.

Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

08/12/2025 11:15
Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mendukung pernyataan bersama yang secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina ke luar negeri dengan cara apapun serta dalam bentuk apapun oleh Israel.

Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama tujuh menteri luar negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan.

“Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun, tapi agar efektif, negara2 tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun,” kata HWN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung. Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang terbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan.

Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik dari Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar sepenuhnya mudah dikuasai untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.

HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bisa bahu membahu untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa dan rakyat Palestina, dan makin menjauhkan mereka dari cita-cita/perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang sekarang ini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara Anggota PBB.

Apalagi, Israel terus saja melanggar kesepakatan damai termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya.

“Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan suatu langkah yang sangat perlu dilakukan tapi agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza bisa segera dilakukan.

“Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tuturnya.

HNW menegaskan bahwa delapan negara ini mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.

Perdamaian di Jalur Gaza, kata NHW, bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump.

Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip two state solution yang juga menjadi salah satu Resolusi PBB.

“Oleh karena itu, Saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat tersebut, untuk memastikan hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian, menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel, tidak terus terjadi, dan bisa dihentikan, agar segera terbayar lunas-lah hutang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

07/12/2025 11:33
Hamas Kembali Tegaskan Tak Ingin Memerintah Gaza Usai Perang

Gaza City –

Kelompok Hamas kembali menegaskan mereka tidak ingin memerintah atas Jalur Gaza setelah perang melawan Israel berakhir. Hamas juga menyatakan telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina itu pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata Gaza.

Penegasan tersebut, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (6/12/2025), disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, yang mengatakan kepada Al Arabiya pada Jumat (5/12) bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.

Pejabat senior Hamas itu menambahkan bahwa Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina tersebut pada tahap selanjutnya.

Diungkapkan oleh pejabat senior itu yang bahwa Hamas juga telah menyetujui semua nama yang diusulkan untuk badan teknokratis tersebut. Pejabat senior Hamas itu menekankan bahwa terdapat kesepakatan internal mengenai daftar tersebut.

Namun demikian, dikatakan oleh pejabat senior Hamas tersebut bahwa meskipun ada kemajuan dalam perundingan, Israel telah menghalangi implementasi praktis dari langkah-langkah yang disepakati di lapangan.

Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pejabat senior Hamas itu mengatakan bahwa pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Jalur Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.

Peran pasukan internasional, menurut pejabat senior Hamas, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru.

Dia menambahkan bahwa negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.

Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.

“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.

Tonton juga video “Hamas Tolak Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

06/12/2025 16:37
Tentang Bos Mata-mata Israel Tanpa Riwayat Intelijen

Jakarta –

Pucuk pimpinan Mossad segera berganti. Namun, tidak ada jejak karir intelijen pada sosok calon bos lembaga intelijen masyhur milik Israel itu.

Mossad saat ini dipimpin oleh David Barnea sejak tahun 2019. Masa jabatan lima tahunnya di Mossad akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Sesuai aturan jabatan direktur di Mossad dibatasi selama lima tahun.

Netanyahu Pilih Sekretaris Militernya

Teka-teki pengganti David Barnea sebagai pemimpin Mossad akhirnya terjawab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih sekretaris pribadinya sebagai calon bos terbaru Mossad.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, kantor Netanyahu mengumumkan keputusan untuk menunjuk Mayor Jenderal Roman Gofman sebagai kepala badan intelijen tersebut. Dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/12/2025), Gofman lahir di Belarusia pada tahun 1976 dan pindah ke Israel pada usia 14 tahun. Ia bergabung dengan korps lapis baja militer pada tahun 1995 dan meniti karier panjang di militer.

Pada awal perang Gaza usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, Gofman adalah seorang komandan pusat pelatihan infanteri nasional.

Ia terluka parah pada 7 Oktober dalam bentrokan dengan kelompok Hamas di Sderot, sebuah kota di Israel selatan dekat perbatasan Gaza.

Gofman kemudian bergabung dengan kabinet Netanyahu pada April 2024.

Tak Ada Riwayat Intelijen di Karir Calon Bos Mossad

Gofman tidak berasal dari badan yang akan dipimpinnya, namun pengangkatannya tidak menimbulkan kontroversi politik.

Kantor Perdana Menteri Israel memuji sumbangsih Gofman dalam dunia militer. Israel mengaku Gofman memiliki andil penting dalam langkah militer Israel di Gaza.

“Gofman adalah seorang perwira yang sangat berjasa,” demikian pernyataan dari kantor Netanyahu, seraya menambahkan bahwa penunjukannya di masa perang sebagai sekretaris militer perdana menteri “membuktikan kemampuan profesionalnya yang luar biasa.”

Uri Misgav, seorang kolumnis untuk surat kabar sayap kiri terkemuka Israel, Haaretz, adalah salah satu dari sedikit suara yang mengkritik pengangkatan tersebut. Dia menyebut Gofman “tidak layak untuk memimpin Mossad” karena kurangnya pengalamannya di bidang intelijen.

Dianggap sebagai salah satu badan intelijen terbaik di dunia, Mossad disebut tidak mengalami kegagalan intelijen akibat serangan 7 Oktober karena wilayah-wilayah Palestina sejak lama berada di luar jangkauan operasinya.

Namun, para kepala badan Shin Bet dan Aman (intelijen militer) mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab mereka atas kegagalan tersebut.

Mossad tampil menonjol di mata warga Israel dalam perang multi-front yang telah berlangsung sejak 7 Oktober.

Tonton juga video “Kamp Pengungsian di Gaza Terbakar Buntut Serangan Israel, 5 Tewas”

Halaman 2 dari 2

(ygs/ygs)

06/12/2025 06:05
Presiden Lebanon Tegaskan Tak Ingin Perang dengan Israel

Jakarta –

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan kepada delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negaranya tidak menginginkan perang dengan Israel. Hal ini ia katakan beberapa hari setelah perwakilan sipil dari kedua belah pihak mengadakan perundingan pertama mereka dalam beberapa dekade.

Dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025), pimpinan Hizbullah Naim Qassem, yang kelompok militannya menolak untuk melucuti senjata, mendukung upaya diplomasi Lebanon. Tetapi ia menyebut keterlibatan perwakilan sipil dalam perundingan dengan Israel sebagai “kesalahan langkah”.

Dalam pertemuan Aoun dengan para duta besar Dewan Keamanan PBB, ia mengatakan bahwa Lebanon “tidak menginginkan perang lagi, rakyat Lebanon telah cukup menderita dan tidak akan ada jalan kembali”, menurut pernyataan kepresidenan.

Aoun meminta para utusan untuk mendukung upaya tentara Lebanon untuk melucuti senjata kelompok-kelompok non-negara. Tentara berharap dapat menyelesaikan tahap pertama dari rencana yang disetujui pemerintah pada akhir tahun.

“Tentara Lebanon akan memainkan perannya sepenuhnya… Komunitas internasional harus mendukung dan membantunya,” kata Aoun.

Meskipun gencatan senjata pada November 2024 seharusnya mengakhiri lebih dari setahun permusuhan antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran, Israel terus melancarkan serangan terhadap Lebanon dan juga mempertahankan pasukan di lima wilayah Lebanon selatan yang dianggap strategis.

(azh/azh)

06/12/2025 03:15
‘Pesan’ Iran ke Kapal-kapal AS di Balik Latihan Perang

Jakarta –

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menggelar latihan perang yang melibatkan angkatan laut di perairan Teluk. Latihan perang ini memberi ‘pesan’ peringatan untuk kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) yang berada di kawasan tersebut.

Dirangkum detikcom, Jumat, (5/12/2025), latihan perang yang digelar secara besar besaran tersebut memberi peringatan bagi kapal perang AS yang berada di kawasan tersebut. Latihan perang IRGC ini digelar lebih dari lima bulan setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang turut menyeret AS, berlangsung.

Televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), melaporkan bahwa latihan perang tersebut menunjukkan “pengorbanan dan semangat perlawanan” dari Angkatan Laut IRGC “untuk menghadapi ancaman apa pun” terhadap Iran setelah perang sengit pada Juni lalu.

Dalam perang itu, rentetan serangan Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, telah mendorong Iran untuk membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menewaskan puluhan orang di Israel.

Laporan televisi pemerintah Iran menyebut bahwa unit-unit angkatan laut dalam latihan perang itu “mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Amerika yang berada di kawasan tersebut, menyampaikan pesan tegas mereka”.

Namun, isi “pesan” tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada komentar dari pasukan militer AS di kawasan Teluk.

Kawasan Teluk, dan Selat Hormuz yang strategis di titik pertemuannya yang mengarah ke Laut Oman, menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia setiap tahun.

Wakil Panglima IRGC Ali Fadavi, pada Rabu (3/12), menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dapat meremehkan peran Selat Hormuz”. Fadavi juga berjanji akan melindungi jalur perairan strategis tersebut.

Keamanan Teluk, sebut Fadavi seperti dikutip kantor berita IRNA, merupakan “garis merah”. Dia menyebut musuh-musuh Iran, seperti AS dan Israel, sebagai “pendorong utama ketidakamanan global”.

IRGC telah berulang kali menyita kapal tanker berbendera asing yang berlayar di kawasan Teluk, atas apa yang disebut otoritas Iran sebagai penyelundupan bahan bakar.

Tonton juga video “Alasan Iran Masih Ogah Kerja Sama dengan AS”

(yld/yld)

05/12/2025 20:01
Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

Jakarta –

Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kembali diuji. Penyebabnya adalah perbedaan dukungan terhadap faksi-faksi yang bertempur di kawasan.

Dalam kunjungan terbarunya ke Washington, putera mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) disebut meminta Presiden AS Donald Trump menekan Abu Dhabi, karena diduga ikut menyuplai senjata bagi milisi Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.

Ketika perang saudara meletup pada April 2023, Arab Saudi berada di kubu Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), yang berperang melawan RSF. Kini, Riyadh beralih menjadi mediator antara kedua pihak yang bertikai.

Konflik Sudan telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan dan krisis pengungsian terbesar di dunia. Kendati marak dugaan kejahatan perang, UEA dituding masih terus memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang dibantah Abu Dhabi.

Namun, alih-alih mengecam manuver Saudi melalui Trump, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) memilih diam di ruang publik, sekaligus menegaskan kembali bahwa UEA tidak terlibat dalam perang itu.

“Yang terjadi adalah evolusi alami hubungan dua kekuatan regional yang semakin percaya diri,” ujar Kristian Alexander, peneliti senior Rabdan Security and Defense Institute di Abu Dhabi, kepada DW. Kedua negara, menurut dia, tengah menjalankan agenda transformasi nasional yang ambisius dan semakin otonom dalam kebijakan luar negeri.

“Perbedaan-perbedaan seperti ini sesekali muncul di permukaan,” kata Alexander.

Akar sejarah Saudi – UEA

“MBZ mendukung MBS dalam perjalanannya menuju posisi putra mahkota dan pemimpin de facto pada 2018,” ujar Bianco. Namun hubungan yang terlalu dekat juga membuat perbedaan kecil tampak membesar.

Sejak 2018, Bianco mencatat sejumlah momen ketika ketegangan di antara kedua tokoh memuncak. “Tapi setiap kali hampir meledak, kedua pihak berusaha menahan diri agar tidak berubah menjadi krisis penuh,” katanya.

Yaman, minyak, dan politik yang tak sejalan

Riak pertama muncul pada kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi pada tahun 2018. Ketika MBS mendapat kecaman global setelah skandal di Istanbul, dia berharap UEA akan pasang badan. Namun Abu Dhabi justru bergeming, tak ingin terseret badai reputasi.

Di Yaman, koalisi pimpinan Saudi sejak 2015 juga tidak berjalan mulus. UEA, kata Bianco, tidak sepenuhnya mengikuti haluan Riyadh dan menjalankan agenda sendiri. Abu Dhabi, misalnya, mendukung Southern Transitional Council yang ingin memisahkan diri dari wilayah utara yang dikuasai Houthi. Riyadh, sebaliknya, menginginkan Yaman tetap bersatu dan belakangan tidak menutup pintu bagi dominasi Houthi.

Perbedaan lain muncul pada 2021 ketika UEA menolak imbauan Saudi untuk mengurangi produksi minyak OPEC demi stabilitas pasar. Abu Dhabi malah meningkatkan kapasitasnya sendiri. Alexander menyebut perselisihan itu cepat diselesaikan lewat dialog. Kedua negara kembali sinkron dalam kebijakan pemangkasan produksi yang lebih besar setelahnya.

Persaingan dua strategi nasional

Baik Riyadh maupun Abu Dhabi kini menjalankan rencana jangka panjang untuk mengurangi kebergantungan pada minyak. Kedua negara berambisi menjadi pusat teknologi serta AI. Saudi dengan Vision 2030 dan UEA dengan UAE 2031. Diduga, persaingan ekonomi antara Riyadh dan Dubai sebagai pusat keuangan dunia, akan semakin ketat.

Namun menurut Michael Stephens dari Royal United Services Institute, persaingan bisnis tidak lantas akan melahirkan konfrontasi. “Kawasan terlalu tidak stabil untuk risiko seperti itu,” katanya.

Bianco sependapat. Dari sudut geopolitik, Saudi dan UEA justru perlu bersatu menghadapi aktor lain, termasuk Iran dan juga Israel. UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, sementara Riyadh menghentikan pembicaraan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang berkepanjangan.

UEA tidak ingin keluar dari kesepakatan Abraham Accords dan berharap keadaan kembali normal. Sementara Saudi menolak melanjutkan negosiasi tanpa jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak pembentukan negara Palestina merdeka.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video “Trump Ancam Pecat Ketua The Fed di Forum Investasi Arab Saudi”

(ita/ita)

05/12/2025 17:48

Negara: Israel

Netanyahu Pilih Sekretaris Militernya

Tak Ada Riwayat Intelijen di Karir Calon Bos Mossad