Negara: Israel

  • Pasokan Makanan ke Gaza Masih Jauh dari Target

    Pasokan Makanan ke Gaza Masih Jauh dari Target

    Jakarta

    Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB mengatakan pada Selasa (21/10) bahwa pasokan makanan ke Gaza yang seharusnya adalah 2.000 ton per hari, masih jauh dari target.

    Sejak terjadinya gencatan senjata yang dimediasi AS, pasokannya mulai meningkat, tetapi tetap belum cukup.

    Target itu belum terpenuhi karena saat ini hanya dua jalur perbatasan yang dibuka, dan tidak ada yang menuju wilayah utara Gaza yang dilanda kelaparan. Dua jalur perbatasan yang dikendalikan Israel itu adalah Kerem Shalom di selatan dan Kissufim di tengah.

    WFP mengatakan sekitar 750 ton makanan kini masuk ke Jalur Gaza setiap hari, tetapi jumlah ini masih jauh dari kebutuhan setelah terjadinya dua tahun konflik antara Israel dan Hamas. Situasi ini telah mengubah sebagian besar wilayah Gaza menjadi gurun dan membuat hampir seluruh penduduknya kehilangan tempat tinggal.

    “Untuk bisa mencapai peningkatan pasokan sebesar ini, saat ini kami harus memanfaatkan setiap pos perbatasan yang ada,” kata juru bicara WFP, Abeer Etefa, dalam konferensi pers di Jenewa.

    Etefa menjelaskan, beberapa pasokan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil telah mencapai wilayah utara melalui jalur selatan, tetapi jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan.

    “Kami belum melakukan konvoi berskala besar ke Kota Gaza atau ke wilayah utara Gaza,” ujarnya.

    Banyak warga Gaza menyimpan makanan yang mereka terima karena khawatir pasokan bisa habis lagi.

    “Mereka memakan sebagian, kemudian membagi dan menyimpan sebagiannya untuk keadaan darurat, karena mereka tidak yakin berapa lama gencatan senjata akan bertahan dan apa yang akan terjadi selanjutnya,” katanya.

    Jalur perbatasan perlu dibuka untuk menambah pusat distribusi makanan

    Sejauh ini, 26 dari 145 pusat distribusi yang direncanakan di wilayah pesisir yang sebelumnya diblokade telah dibuka, dan semuanya berada di Gaza bagian selatan atau tengah.

    WFP menambahkan bahwa sulit membuka pusat distribusi makanan lebih banyak dan lebih cepat karena situasi di Gaza mengalami kehancuran parah dan banyak tumpukan reruntuhan di jalan. Untuk bisa menyalurkan makanan ke utara, sangat penting membuka jalur perbatasan terdekat.

    Namun, Etefa mencatat bahwa sejak gencatan senjata, tidak ada laporan pembajakan truk, baik oleh orang-orang yang kelaparan maupun kelompok bersenjata.

    “Orang-orang sekarang sedikit lebih optimistis bahwa makanan akan dikirim dan semua orang akan terpenuhi kebutuhannya, meski masih berhati-hati,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Komite Olimpiade Dunia Tiba-Tiba Larang Event Olahraga di RI, Ada Apa?

    Komite Olimpiade Dunia Tiba-Tiba Larang Event Olahraga di RI, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendesak federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan acara olahraga apa pun di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung pada Rabu (22/10/2025)

    Keputusan tegas ini diambil setelah Indonesia menolak visa bagi pesenam Israel yang seharusnya berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (World Artistic Gymnastics Championships) yang berlangsung bulan ini di Jakarta.

    “Kami juga melakukan pemutusan semua diskusi mengenai tawaran potensial Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Penangguhan ini akan berlaku hingga Pemerintah Indonesia memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet, terlepas dari kebangsaannya, akan memenuhi syarat untuk berkompetisi di masa depan,” ujar lembaga itu

    Indonesia sendiri sebelumnya telah menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2036. Hal ini memberikan ancaman baru bagi minat penyelenggaraan gelaran olahraga akbar itu.

    Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, menolak visa bagi pesenam Israel di tengah kemarahan atas serangan militer Israel di Gaza. Keputusan ini membuat pesenam Israel tidak dapat berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia yang dimulai pekan lalu di Jakarta.

    Federasi Senam Israel menyebut keputusan Indonesia sebagai “mengejutkan dan memilukan”. Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 450 tokoh Yahudi terkemuka di seluruh dunia telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Mereka menuduh tindakan Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, sebagai tindakan genosida.

    Dalam laporan Guardian, para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Ketua Knesset (Parlemen Israel) Avraham Burg, mantan Negosiator Perdamaian Israel Daniel Levy, dan pembuat film peraih Oscar Jonathan Glazer. Tak hanya itu penulis Kanada Naomi Klein, aktor AS Wallace Shawn, dan filosof Israel Omri Boehm, juga turut serta menandatangani petisi ini.

    Para penandatangan secara kolektif menuntut para pemimpin dunia untuk menjunjung tinggi putusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC).

    Mereka juga secara eksplisit mendesak negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap negara tersebut.

    Selain itu, inti dari pesan mereka adalah pengakuan atas sejarah penderitaan Yahudi dan dampaknya terhadap hukum internasional, yang kini digunakan sebagai kerangka kritik.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terukur karena bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida,” demikian bunyi surat terbuka tersebut yang dirilis Rabu (22/10/2025), memperingatkan potensi konsekuensi hukum.

    Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa banyak undang-undang, piagam, dan konvensi yang dibentuk untuk menjaga kehidupan manusia diciptakan sebagai tanggapan atas Holocaust. Mereka mengklaim bahwa perlindungan tersebut “telah dilanggar tanpa henti oleh Israel.”

    Tak hanya menuntut dijaminnya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, mereka juga secara tegas menolak klaim palsu anti-Semitisme yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap Israel.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira seiring dengan banyaknya bukti yang terkumpul bahwa tindakan Israel akan dinilai memenuhi definisi hukum genosida,” bunyi surat itu.

    Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa solidaritas kami terhadap Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, namun merupakan pemenuhannya. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel saat ini sangat menciderai prinsip-prinsip perdamaian.

    “Ketika orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa menghancurkan satu kehidupan berarti menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi warga Palestina. Kita tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

    Seruan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam opini di kalangan komunitas Yahudi di AS dan pemilih yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat Washington Post menemukan bahwa 61% orang Yahudi AS percaya Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, dan 39% mengatakan Israel melakukan genosida.

    Di antara masyarakat Amerika secara luas, 45% mengatakan kepada Brookings Institution bahwa mereka yakin Israel melakukan genosida, sementara survei Quinnipiac pada bulan Agustus menemukan setengah dari pemilih AS memiliki pandangan yang sama, termasuk 77% dari Partai Demokrat.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Wajib Permudah Penyaluran Bantuan ke Gaza

    Israel Wajib Permudah Penyaluran Bantuan ke Gaza

    Jakarta

    Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk mempermudah penyaluran bantuan ke Gaza. ICJ menekankan bahwa Israel harus menyediakan kebutuhan dasar bagi warga Palestina untuk bertahan hidup.

    Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), putusan ICJ yang dengan cepat ditolak oleh Israel ini muncul di tengah upaya kelompok-kelompok bantuan yang berupaya meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza. Di mana mereka memanfaatkan gencatan senjata ‘rapuh’ yang disepakati awal bulan ini.

    Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat secara hukum, tetapi pengadilan meyakini pendapat tersebut memiliki “bobot hukum dan otoritas moral yang besar”.

    Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, mengatakan Israel berkewajiban untuk menyetujui dan memfasilitasi skema bantuan yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan entitas-entitasnya. Termasuk UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang dilarang Israel setelah menuduh beberapa stafnya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

    ICJ memutuskan bahwa Israel tidak membuktikan tuduhan tersebut. Israel tidak berpartisipasi dalam proses tersebut dan membalas temuan tersebut.

    Iwasawa mengatakan ICJ “menolak argumen bahwa permintaan tersebut menyalahgunakan dan mempersenjatai proses peradilan internasional”.

    Pejabat Israel lainnya menambahkan bahwa Israel “bekerja sama dengan organisasi internasional, dengan badan PBB lainnya terkait Gaza. Namun Israel tidak akan bekerja sama dengan UNRWA”.

    “Komunitas internasional bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dan mewajibkan Israel, serta mendorong Israel untuk mematuhinya,” ujarnya kepada para wartawan.

    Sebelum putusan tersebut, Abeer Etefa, juru bicara Program Pangan Dunia (WFP) PBB untuk Timur Tengah, mengatakan 530 truk WFP telah memasuki Gaza sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Truk-truk tersebut telah mengirimkan lebih dari 6.700 ton makanan, yang menurutnya “cukup untuk hampir setengah juta orang selama dua minggu”.

    Etefa mengatakan sekitar 750 ton makanan kini telah tiba per hari, jauh di bawah target WFP sekitar 2.000 ton per hari. ICJ menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban “untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk setempat, termasuk pasokan penting untuk kelangsungan hidup mereka”.

    Pada saat yang sama, Israel juga berkewajiban negatif untuk tidak menghalangi penyediaan pasokan ini, kata pengadilan tersebut. Pengadilan juga mengingatkan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan.

    (azh/azh)

  • Tangis Keluarga di Gaza Tak Bisa Kenali Jenazah Korban Serangan Israel

    Tangis Keluarga di Gaza Tak Bisa Kenali Jenazah Korban Serangan Israel

    Keluarga memakamkan 54 warga Palestina yang diserahkan oleh Israel. Salah satu warga mengatakan sulit mengenali anggota keluarganya.

    Otoritas Israel mengklaim jenazah-jenazah tersebut milik militan yang terlibat dalam serangan 7 Oktober atau tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel selama perang di Gaza.

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo Subianto membahas upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.

    “Kami bertukar pandangan tentang upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mengamankan perdamaian yang adil dan abadi yang mewujudkan aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata dia dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Ramaphosa mengatakan pentingnya solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, yang dapat hidup berdampingan secara damai.

    “Itu seharusnya menghasilkan solusi dua negara, negara Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina,” ucap dia.

    Ramaphosa juga mengatakan kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Ramaphosa juga menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota terbaru kelompok BRICS. Dia mengatakan kedua negara sepakat tentang pentingnya memperluas dan melebarkan hubungan bilateral di blok politik dan ekonomi.

    “Kami mendiskusikan isu-isu global sebagai mitra dalam organisasi-organisasi seperti BRICS, G20, dan Gerakan Non-Blok, di antara lainnya. Kami menegaskan perlunya memperkuat sistem multilateral untuk meningkatkan resolusi konflik secara damai melalui dialog,” kata Ramaphosa.

    Lebih lanjut, Ramaphosa turut mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan bulan depan.

    Ramaphosa menyampaikan melalui kepemimpinan Afrika Selatan, G20 berfokus pada langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama global, terutama dalam mendukung pembangunan di benua Afrika dan kawasan selatan dunia.

    “Kami akan merasa terhormat untuk menerima Presiden Subianto di Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan pada tanggal yang disepakati bersama. Dia telah menunjukkan bahwa dia bersedia, siap, dan mampu datang ke Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

    Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

    Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putra Mahkota Saudi Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Saudi Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) dan bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada November mendatang. Apa yang menjadi fokus pembicaraan keduanya?

    Rencana pertemuan MBS dan Trump itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (22/10/2025), terungkap dalam berbagai laporan media AS yang dirilis pada Selasa (21/10) waktu setempat.

    Disebutkan media-media lokal AS bahwa pertemuan kedua pemimpin itu dijadwalkan pada 18 November mendatang.

    Pertemuan tersebut terjadi di tengah upaya Saudi untuk mewujudkan pakta pertahanan dengan AS, dengan seorang sumber anonim yang dikutip Bloomberg menuturkan bahwa MBS dan Trump diperkirakan akan menandatangani serangkaian perjanjian terkait AI, pertahanan, kerja sama nuklir, dan perdagangan.

    CBS News secara terpisah melaporkan bahwa kedua pemimpin kemungkinan akan membahas kerja sama militer dan intelijen selama pertemuan mereka.

    Gedung Putih belum memberikan tanggapan langsung atas laporan-laporan tersebut. Otoritas Riyadh juga belum memberikan komentarnya.

    Pada Jumat (17/10) lalu, Trump mengatakan bahwa para pejabat Saudi telah memberitahu dirinya “baru-baru ini seperti baru kemarin” jika mereka bersedia untuk bergabung dengan serangkaian perjanjian normalisasi yang ditandatangani negara-negara mayoritas Muslim dengan Israel selama masa jabatan pertamanya, yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham atau Abraham Accords.

    “Saya berharap Arab Saudi ikut serta, dan saya berharap negara-negara lainnya juga ikut serta. Saya pikir ketika Arab Saudi ikut serta, semuanya akan ikut serta,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News.

    Pernyataan Trump itu disampaikan setelah gencatan senjata, yang didasarkan atas 20 poin rencana perdamaian usulan Trump, mulai diberlakukan di Jalur Gaza pada 10 Oktober lalu. Pemberlakuan gencatan senjata Gaza itu memberikan peluang diplomatik bagi Trump untuk memperluas perjanjian tersebut.

    Hubungan global yang dimiliki Israel merosot tajam selama dua tahun perang Gaza berkecamuk, karena beberapa negara menurunkan level hubungan, atau bahkan memutuskan hubungan sepenuhnya, seiring dengan meningkatnya bukti kejahatan perang secara sistematis.

    Negara-negara lainnya memilih untuk secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk beberapa sekutu utama AS di kawasan Eropa bagian barat.

    Tonton juga video “Trump Batal Bertemu Putin: Saya Tak Ingin Buang-buang Waktu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Klaim Pukul Telak Kelompok yang Kerja Sama dengan Israel

    Hamas Klaim Pukul Telak Kelompok yang Kerja Sama dengan Israel

    Gaza City

    Kelompok Hamas mengklaim pasukan keamanannya telah “memberikan pukulan telak” terhadap sebuah kelompok bersenjata di Jalur Gaza, yang mereka tuduh bekerja sama dengan Israel.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (22/10/2025), Hamas menyebut pasukan keamanan Radea, yang merupakan bagian kelompoknya, telah melancarkan “operasi pada Selasa (21/10) dini hari di Jalur Gaza bagian selatan, menargetkan milisi Yasser Abu Shabab, buronan Hamas”.

    Hamas menambahkan bahwa pasukannya juga menangkap “sejumlah anggota” Pasukan Populer Abu Sahbab dalam operasi tersebut dan menyita “peralatan dan perlengkapan militer yang digunakan dalam aktivitas subversif mereka”.

    Pernyataan Hamas itu menambahkan bahwa operasi tersebut dilakukan “sebagai bagian dari operasi pencegahan yang sedang berlangsung terhadap sarang-sarang pengkhianatan”.

    Hamas baru-baru ini membentuk unit pasukan Radea, yang namanya berarti “pencegahan”, dan diklaim bertujuan untuk “menegakkan ketertiban”.

    Bentrokan pecah pada awal pekan lalu di area Shujaiya, Kota Gaza, antara pasukan keamanan Radea dan beberapa kelompok bersenjata lokal, termasuk kelompok Yasser Abu Shabab, yang dituduh oleh Hamas, telah melakukan penjarahan dan menerima senjata dari Israel.

    Pasukan Populer Abu Shabab awalnya beroperasi di Provinsi Rafah, bagian selatan Jalur Gaza, dan dituduh melakukan penjarahan terhadap bantuan kemanusiaan.

    Pada Juli lalu, Abu Shabab mengklaim kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza, dan telah mengomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum dilancarkan.

    Otoritas Israel sendiri mengakui pada bulan Juni lalu bahwa mereka telah mempersenjatai geng-geng Palestina yang menentang Hamas, tanpa secara langsung menyebut nama geng yang dipimpin Abu Shabab.

    Sejak gencatan senjata Gaza berlangsung pada 10 Oktober lalu, Hamas berupaya menegaskan kembali kehadiran kelompoknya di lapangan dan menegaskan kembali kendalinya atas daerah kantong Palestina yang hancur tersebut.

    Pekan, saluran televisi resmi Hamas menayangkan gambar-gambar yang disebutnya sebagai eksekusi mati delapan “kolaborator” yang ditembak di depan kerumunan orang di jalanan Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza.

    Tonton juga video “Berton-ton Makanan Sulit Masuk Gaza gegara Israel Batasi Akses” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inggris Kirim Sejumlah Perwira Militer ke Israel Usai Diminta AS

    Inggris Kirim Sejumlah Perwira Militer ke Israel Usai Diminta AS

    Jakarta

    Sejumlah perwira militer Inggris telah dikirim ke Israel untuk bergabung dengan satuan tugas yang dipimpin oleh Amerika Serikat guna mendukung upaya stabilisasi di Gaza. Demikian disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris pada Selasa (21/10/2025).

    Para mediator Gaza – Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar – meningkatkan upaya mereka minggu ini untuk menstabilkan tahap awal gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan untuk mendorong rencana gencatan senjata 20 poin usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebuah pasukan stabilisasi yang didukung AS, yang dikenal sebagai Pusat Koordinasi Sipil-Militer, atau CMCC, dimaksudkan untuk memastikan keamanan di Gaza. Komposisi, peran, rantai komando, status hukum, dan isu-isu lainnya belum disepakati.

    Pemerintah AS telah setuju untuk menyediakan hingga 200 tentara untuk mendukung pasukan tersebut tanpa harus ditempatkan di Gaza sendiri. Para pejabat AS mengatakan bahwa mereka juga sedang berbicara dengan beberapa negara Muslim dan Arab untuk berkontribusi.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Rabu (22/10/2025), seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sejumlah kecil perwira perencanaan Inggris” telah disematkan di CMCC, termasuk seorang wakil komandan bintang dua.

    Juru bicara tersebut mengatakan pengerahan pasukan ini dimaksudkan untuk memastikan Inggris tetap terintegrasi dalam upaya perencanaan yang dipimpin AS untuk stabilitas pascakonflik di Gaza.

    “Inggris terus bekerja sama dengan mitra-mitra internasional untuk mendukung gencatan senjata Gaza guna melihat di mana Inggris dapat memberikan kontribusi terbaik bagi proses perdamaian,” tambah juru bicara tersebut.

    Media Inggris melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan pada hari Senin, bahwa Inggris memiliki “pengalaman dan keterampilan khusus yang telah kami tawarkan untuk disumbangkan.” Dia menambahkan bahwa meskipun Inggris tidak akan memimpin upaya tersebut, Inggris akan memainkan perannya.

    Healey mengatakan pengerahan pasukan ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan dari Amerika Serikat.

    Tonton juga video “RI Sepakat Pulangkan 2 Napi Inggris, Ada Terpidana Mati Narkotika” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)