Xcloud.id

Negara: Israel

  • Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam suratnya, Trump meminta Herzog memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang terjerat kasus korupsi.

    “Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” demikian pernyataan kantor Presiden Israel dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Trump menuliskan bahwa surat kepada Herzog dikirimkan dalam waktu yang bersejarah. Dia menyinggung sumbangsih Netanyahu dalam gencatan senjata yang terjadi di Gaza saat ini.

    “Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang,” bunyi surat Trump.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel… saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi ini… adalah penuntutan yang politis dan tidak dapat dibenarkan,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pernyataan dari kantor Herzog mengatakan bahwa Presiden Israel sangat menghormati Trump dan terus menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas dukungan teguh Amerika terhadap Israel.

    Selama menjabat sejak akhir 2022, Netanyahu mengusulkan reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus bertujuan untuk melemahkan pengadilan.

    Reformasi ini memicu protes besar-besaran yang baru mereda, setelah dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Netanyahu saat ini terlibat dalam tiga dugaan kasus korupsi. Di kasus pertama, Netanyahu dan istrinya, Sara, diduga menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.

    Netanyahu juga dituduh mencoba menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel dalam dua kasus lainnya.

    (ygs/wnv)

  • AS Kaji Bangun Pangkalan Militer Dekat Gaza, Tampung 10.000 Personel

    AS Kaji Bangun Pangkalan Militer Dekat Gaza, Tampung 10.000 Personel

    Washington DC –

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjajaki kemungkinan membangun pangkalan militer sementara di dekat wilayah Jalur Gaza, sebagai bagian dari upayanya mengerahkan pasukan asing dari berbagai negara untuk memantau gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Pangkalan sementara itu akan mampu menampung sebanyak 10.000 personel, namun tanpa kehadiran tentara AS.

    Informasi tersebut, seperti dilansir Bloomberg dan Al Arabiya, Rabu (12/11/2025), tertuang dalam dokumen Request for Information (RFI) yang dikirimkan kepada kontraktor yang memenuhi syarat dan telah dibaca oleh Bloomberg News.

    RFI merupakan permintaan resmi berdasarkan Undang-undang Kebebasan Informasi yang berlaku di AS, untuk catatan federal atau permintaan informasi yang lebih spesifik dari lembaga pemerintah, bisnis, atau organisasi lainnya.

    Menurut dokumen RFI yang dikutip Bloomberg tersebut, Angkatan Laut AS sedang mencari perkiraan biaya dari daftar perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk “pangkalan operasi militer sementara dan mandiri yang mampu mendukung 10.000 personel, dan menyediakan ruang kerja seluas 10.000 kaki persegi selama 12 bulan”.

    Dokumen RFI itu mengidentifikasi lokasi potensial pangkalan sementara itu sebagai “di dekat Gaza, Israel”.

    Menurut dua sumber yang mengetahui persoalan ini, dokumen itu dikirimkan pada 31 Oktober lalu, dengan respons harus diberikan paling lambat 3 November.

    AS sedang mencari dukungan internasional untuk proposal pengiriman pasukan asing ke Jalur Gaza, guna membantu mengamankan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas yang ditandatangani bulan lalu.

    Pasukan tersebut, yang disebut Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk mengamankan wilayah tersebut dan memungkinkan upaya pembangunan kembali setelah lebih dari dua tahun perang antara Tel Aviv dan Hamas.

    “Sebagai organisasi perencanaan, militer AS saat ini sedang bekerja sama dengan mitra-mitra militer internasional untuk mengembangkan opsi-opsi potensial untuk pangkalan pasukan internasional (yang akan menjadi bagian dari pasukan tersebut),” kata juru bicara Komando Pusat AS, Tim Hawkins.

    “Yang jelas, tidak ada pasukan AS yang akan diserahkan ke Gaza,” tegasnya.

    AS telah mengerahkan lebih banyak aset militer ke kawasan itu, sejak Presiden Donald Trump menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Salah satunya adalah pusat komando dengan 200 tentara AS dan mitra internasional di wilayah Israel bagian selatan.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Washington belum menyetujui langkah semacam itu. Dia menyebut dokumen tersebut sebagai “selembar kertas yang dibuat oleh orang acak di militer”.

    Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, ketika ditanya soal prospek pembangunan pangkalan AS, mengatakan pada Selasa (11/11) bahwa dirinya tidak memiliki informasi konkret untuk dibagikan.

    Lihat juga Video: Detik-detik Iran Luncurkan Rudal Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas ke Luar Palestina

    Israel-AS Sepakat Kirim 200 Petempur Hamas ke Luar Palestina

    Gaza City –

    Israel dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan untuk memindahkan sekitar 200 petempur Hamas yang terjebak di terowongan Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang dikuasai pasukan Israel di tengah berlangsungnya gencatan senjata. Ratusan petempur Hamas itu akan “diasingkan” ke luar wilayah Palestina.

    Kesepakatan itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/11/2025), diungkapkan oleh surat kabar lokal Israel, Yedioth Ahronoth, dalam laporan terbarunya yang mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebut namanya dari Kabinet Keamanan Tel Aviv.

    Disebutkan sumber pejabat Israel yang dikutip Yedioth Ahronoth bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan antara Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan utusan khusus AS, Jared Kushner, yang juga menantu Presiden Donald Trump, yang berkunjung ke Israel pekan ini.

    Pembicaraan antara Netanyahu dan Kushner, menurut sumber pejabat Israel itu, telah menghasilkan kesepakatan soal nasib sekitar 200 petempur Hamas yang kini terjebak di dalam terowongan Rafah.

    “Kesepakatan telah dicapai antara Netanyahu dan Kushner untuk mendeportasi sekitar 200 petempur yang terjebak di terowongan Rafah,” sebut sumber pejabat Israel tersebut.

    “Berdasarkan kesepakatan ini, Israel harus mengizinkan pemindahan mereka secara aman (keluar dari wilayah Palestina),” ungkapnya..

    Namun ditambahkan oleh sumber pejabat Israel tersebut bahwa sejauh ini belum ada negara yang setuju untuk menerima para petempur Hamas tersebut.

    Belum ada komentar langsung dari otoritas AS, Israel, maupun Hamas terhadap laporan tersebut.

    Rafah terletak di sebelah timur dari apa yang diklaim oleh Israel sebagai “garis kuning” yang dikuasai pasukan mereka, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober lalu.

    Warga Palestina diizinkan untuk bergerak di area-area yang terletak di sebelah barat “garis kuning” tersebut, namun zona tersebut mengalami pelanggaran harian oleh rentetan serangan Israel yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka.

    Pada Minggu (9/11) waktu setempat kelompok Hamas menuntut pertanggungjawaban Israel atas bentrokan atau pertempuran yang terjadi dengan para petempurnya yang terjebak di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ketegangan Meningkat, Kapal Induk AS Tiba di Amerika Latin

    Ketegangan Meningkat, Kapal Induk AS Tiba di Amerika Latin

    Washington DC –

    Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Gerald R Ford, telah tiba di perairan Amerika Latin, yang secara dramatis menambah pengerahan aset militer Washington di kawasan tersebut saat ketegangan dengan Venezuela semakin meningkat.

    Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/11/2025), memerintahkan pengerahan USS Gerald R Ford bulan lalu. Pengerahan itu menambah penumpukan aset militer AS, mencakup delapan kapal perang, kapal selam bertenaga nuklir, dan sejumlah jet tempur siluman F-35, yang terlebih dahulu dikerahkan ke Karibia.

    USS Gerald R Ford, yang mulai ditugaskan tahun 2017 lalu, merupakan kapal induk terbaru AS dan kapal induk terbesar di dunia, dengan membawa lebih dari 5.000 personel militer di dalamnya.

    Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, pada Selasa (11/11), telah mengonfirmasi kedatangan USS Gerald R Ford di kawasan Amerika Latin, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters.

    Pentagon mengatakan bahwa kapal induk AS itu akan membantu operasi “mengganggu perdagangan narkotika dan melemahkan serta membongkar Organisasi Kriminal Transnasional”.

    Kehadiran kapal induk AS di kawasan Amerika Latin ini semakin memperdalam ketegangan dengan Venezuela, dengan Presiden Nicolas Maduro berulang kali menuduh bahwa pengerahan aset militer AS dirancang untuk menggulingkan dirinya dari kekuasaan.

    Washington pada Agustus lalu menggandakan tawaran hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, terkait tuduhan perdagangan narkoba dan keterlibatan dengan kelompok kriminal. Tuduhan itu telah dibantah Maduro.

    Militer AS sejauh ini telah melancarkan setidaknya 19 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia dan lepas pantai Pasifik di kawasan Amerika Latin. Sedikitnya 76 orang tewas dalam serangan-serangan tersebut.

    Ketika AS pertama mengumumkan pengerahan USS Gerald R Ford, Maduro memperingatkan bahwa “jutaan pria dan wanita bersenjata akan berbaris di seluruh negeri” jika Washington melakukan intervensi terhadap Caracas.

    Venezuela mengerahkan berbagai persenjataan, termasuk senjata buatan Rusia yang berusia puluhan tahun, dan berencana melancarkan perlawanan gerilya atau menebar kekacauan jika AS melancarkan serangan udara atau darat terhadap wilayahnya.

    Lihat juga Video ‘Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Video Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah

    Video Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah

    Juru bicara UNICEF Ricardo Pires menyebutkan masih ada sejumlah pasokan yang diblokir masuk ke Gaza oleh Israel. Mulai dari jarum suntik, kulkas tenaga surya, suku cadang alias sparepart truk air, alat-alat pendidikan, hingga botol susu formula.

    “Masalah terbesar yang sedang ditangani UNICEF saat ini adalah mengirimkan jarum suntik dan kulkas bertenaga surya ke Gaza yang telah dibeli beberapa bulan lalu,” ungkap Ricardo Pires. “Banyak layanan kami bergantung pada aliran pasokan yang konsisten termasuk untuk kampanye vaksinasi ini.”

    “Kami masih memiliki setidaknya 938.000 botol susu formula siap pakai yang tertahan di perbatasan sejak Agustus,” tambahnya.

  • Parlemen Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

    Parlemen Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

    Jakarta –

    Parlemen Israel telah mengesahkan pembacaan pertama rancangan Undang-Undang tentang hukuman mati. RUU ini menyasar kepada warga Palestina yang ditahan mereka, yang mereka anggap teroris.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (12/11/2025), amandemen yang diusulkan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, disetujui dengan 39 suara berbanding 16 dari 120 anggota Knesset pada Senin (10/11). Tandanya amandemen tersebut mendapat dukungan dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    The Times of Israel melaporkan RUU tersebut, hukuman mati akan diterapkan kepada individu yang membunuh warga Israel dengan motif “rasis” dan “dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan kembali kaum Yahudi di tanahnya”.

    RUU ini banyak mendapat kritik karena RUU tersebut berlaku secara eksklusif kepada warga Palestina yang membunuh warga Israel, bukan kepada kelompok garis keras Israel yang melakukan serangan terhadap warga Palestina. Salah satu yang mengkritik Amnesty International.

    “Tidak ada yang ditutup-tutupi; mayoritas dari 39 anggota Knesset Israel menyetujui dalam pembacaan pertama sebuah RUU yang secara efektif mengamanatkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati secara eksklusif kepada warga Palestina,” kata direktur senior Amnesty International untuk penelitian, advokasi, kebijakan, dan kampanye, Erika Guevara Rosas.

    Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan dalam keadaan apa pun, apalagi dijadikan senjata sebagai alat diskriminasi yang terang-terangan untuk pembunuhan, dominasi, dan penindasan yang disahkan negara”, jelas Guevara Rosas.

    Pejabat senior Amnesty juga menggambarkan tindakan parlemen Israel sebagai “langkah mundur yang berbahaya dan dramatis serta merupakan hasil dari impunitas yang berkelanjutan terhadap sistem apartheid Israel dan genosidanya di Gaza”.

    Sementara itu, Ben-Gvir menyambut baik hasil pemungutan suara. Dia mengatakan bahwa partainya, Jewish Power, sedang “menciptakan sejarah”.

    Respons Hamas

    Menanggapi hasil pemungutan suara parlemen, Hamas mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut “mewakili wajah fasis yang buruk dari pendudukan Zionis yang brutal dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai “bentuk baru eskalasi ekstremisme dan kriminalitas Israel terhadap rakyat Palestina”.

    (zap/yld)

  • Sebulan Gencatan Senjata Gaza, Berapa Kali Israel Lakukan Pelanggaran?

    Sebulan Gencatan Senjata Gaza, Berapa Kali Israel Lakukan Pelanggaran?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satu bulan setelah deklarasi gencatan senjata di Jalur Gaza, suara ledakan masih terdengar hampir setiap hari. Menurut data Kantor Media Pemerintah di Gaza, Israel tercatat telah melanggar kesepakatan sebanyak 282 kali hanya dalam periode 10 Oktober hingga 10 November.

    Pelanggaran itu mencakup 124 kali pengeboman, 88 kali penembakan terhadap warga sipil, 12 kali penyerbuan ke permukiman, dan 52 kali penghancuran properti warga. Selain itu, 23 warga Palestina juga ditahan selama periode tersebut.

    “Israel tidak hanya menyerang secara militer, tetapi juga menahan bantuan vital dan menghancurkan infrastruktur sipil,” tulis lembaga tersebut dalam laporan yang dikutip Al Jazeera, Selasa (11/11/2025).

    Kesepakatan dari AS, Tanpa Suara Palestina

    Gencatan senjata ini berawal dari proposal 20 poin yang diluncurkan Amerika Serikat pada 29 September. Dokumen itu bertujuan menghentikan perang, membebaskan tawanan, dan membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.

    Namun, perjanjian tersebut dibuat tanpa keterlibatan langsung Palestina dan ditandatangani secara simbolis pada 13 Oktober di bawah pimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ironisnya, Israel dan Hamas tidak hadir dalam penandatanganan itu, menimbulkan keraguan atas efektivitas kesepakatan tersebut.

    “Israel telah berjanji tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina,” tulis Al Jazeera, sementara AS tetap menyalurkan bantuan militer besar-besaran ke Tel Aviv.

    Serangan Tak Berhenti Meski Gencatan Berlaku

    Analisis media tersebut menunjukkan, Israel menyerang Gaza 25 dari 31 hari terakhir, hanya menyisakan enam hari tanpa laporan kematian atau cedera.

    Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober, 242 warga Palestina tewas dan 622 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Serangan paling mematikan terjadi pada 19 dan 29 Oktober, dengan total korban mencapai 154 orang. Di Rafah, serangan udara Israel bahkan menewaskan 109 orang, termasuk 52 anak-anak.

    Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat hingga 10 November 2025, korban tewas di Gaza mencapai 69.179 orang, termasuk 20.179 anak-anak, sementara 170.693 orang terluka.

    Presiden Trump membela tindakan tersebut. “Israel membalas, dan mereka seharusnya membalas,” ujarnya kepada wartawan, menyebut serangan itu sebagai “respon atas kematian tentara Israel.”

    Menurut Lieber Institute, gencatan senjata dimaksudkan untuk “membekukan konflik di tempat”, namun sifatnya kerap ambigu. Tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB, pelanggaran perjanjian ini lebih menjadi persoalan politik ketimbang pelanggaran hukum internasional.

    Bantuan Tertahan di Perbatasan

    Salah satu poin utama gencatan senjata adalah pengiriman penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun di lapangan, realisasinya jauh dari janji.

    Menurut Program Pangan Dunia (WFP), hanya setengah dari kebutuhan pangan yang berhasil masuk. Data UN 2720 mencatat baru 3.451 truk bantuan yang tiba hingga awal November, jauh dibawah target 600 truk per hari.

    “Inspeksi Israel membuat penyaluran bantuan terhambat berhari-hari,” ujar sejumlah pengemudi truk,

    Israel juga disebut memblokir lebih dari 350 jenis bahan makanan penting, termasuk daging, susu, dan sayuran, dan justru mengizinkan masuk makanan ringan seperti coklat dan minuman bersoda.

    Pertukaran Tawanan di Tengah Serangan

    Meski serangan terus terjadi, sebagian kesepakatan gencatan senjata tetap berjalan. Pada 13 Oktober, Hamas membebaskan 20 tawanan Israel dengan imbalan 250 tahanan dan 1.700 warga Palestina yang hilang.

    Hamas juga telah mengembalikan 24 dari 28 jenazah tawanan Israel, sementara Israel menyerahkan kembali 300 jenazah warga Palestina, banyak di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

    Kelompok Hamas menyatakan empat jenazah sisanya masih terkubur di bawah reruntuhan akibat pemboman Israel.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Besar Menanti Timur Tengah, 2.000 Rudal Iran Mengarah ke Israel

    Perang Besar Menanti Timur Tengah, 2.000 Rudal Iran Mengarah ke Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran dilaporkan tengah mempercepat produksi rudalnya dengan ambisi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih Israel.

    Menurut laporan The New York Times, eskalasi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang 12 hari pada Juni, ketika Iran meluncurkan sekitar 500 rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap infrastruktur penting, pangkalan militer, dan fasilitas nuklirnya. Kini, pabrik-pabrik rudal Iran disebut beroperasi 24 jam untuk mengejar target ambisius tersebut.

    “Jika terjadi perang lagi, mereka berharap dapat menembakkan 2.000 (rudal) sekaligus untuk melumpuhkan pertahanan Israel, bukan 500 selama 12 hari seperti pada bulan Juni,” kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Program rudal Iran yang berkembang pesat menambah ketegangan di Timur Tengah. Para analis menilai jika Teheran berhasil mencapai kapasitas itu, sistem pertahanan berlapis Israel bisa menghadapi tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Langkah ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi nuklir Iran serta kebijakan “tekanan maksimum” yang kembali digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Percepatan produksi rudal juga mencerminkan isolasi diplomatik Iran yang semakin dalam dari Barat. Dukungan dari sekutu tradisional seperti Suriah mulai terkikis, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab memperkuat hubungan dengan Washington.

    Kondisi ini kemudian mendorong Teheran mengandalkan kekuatan domestik, termasuk pengembangan rudal dan aktivitas nuklir, sebagai bentuk “jaminan keamanan” terhadap berkurangnya pengaruh diplomatik di kawasan.

    Bagi Israel, kemajuan teknologi rudal dan nuklir Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Meskipun tekanan AS sempat menghentikan serangan pada Juni lalu, para pejabat Israel disebut tetap siap melanjutkan operasi militer jika Teheran terus memperluas program senjatanya.

    Sementara itu, Iran mengonfirmasi bahwa inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengunjungi beberapa situs nuklirnya pekan lalu, termasuk Reaktor Riset Teheran. Namun, akses ke beberapa fasilitas utama seperti Fordow dan Natanz masih dibatasi.

    “Selama kami menjadi anggota NPT, kami akan mematuhi komitmen kami,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa penilaian IAEA seharusnya “berdasarkan fakta profesional, bukan asumsi politik.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Elon Musk Mau Blokir Sinar Matahari Pakai AI

    Elon Musk Mau Blokir Sinar Matahari Pakai AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk punya ide untuk menyelamatkan Bumi. Orang paling kaya di dunia tersebut menyuarakan ide lewat akun media sosial X miliknya.

    Menurut Musk, manusia bisa selamat dari ancaman “kiamat” perubahan iklim menggunakan teknologi yang dikembangkan perusahaannya yaitu satelit.

    Ia ingin membangun konstelasi satelit mengerubungi Bumi untuk “menyaring” panas energi Matahari yang sampai ke atmosfer.

    “Konstelasi satelit tenaga surya yang dilengkapi oleh AI bisa mencegah pemanasan global, hanya dengan sedikit mengurangi energi Matahari yang sampai ke Bumi,” kata Musk di X.

    Musk adalah CEO SpaceX, yang kini mengoperasikan 9.000 satelit di orbit Bumi dekat (LEO). Ribuan satelit SpaceX tersebut belum mampu memblokir Matahari. Namun, sudah banyak dikeluhkan membuat astronom kesulitan mengamati luar angkasa dari permukaan Bumi.

    Tweet Musk kemudian direspons oleh banyak netizen. Beberapa bertanya kepada Musk kemampuan satelit AI untuk mengatur dengan akurat energi surya yang masuk ke Bumi sehingga tidak menyebabkan gangguan iklim hingga cuaca ekstrem.

    “Bisa. Hanya butuh penyesuaian kecil untuk mencegah pemanasan atau pendinginan global. Bumi sudah beberapa kali serupa dengan bola salju,” kata Musk.

    Konsep memblokir sinar Matahari sebagai solusi pemanasan global disebut dengan geoengineering. Banyak ilmuwan yang mencoba melakukan upaya memperlambat dampak pemanasan global.

    Namun, geoengineering dinilai kontroversial karena menyimpan banyak risiko tidak terduga, seperti dampak lingkungan dan sosial. Meski begitu bukan berarti tidak ada yang mencoba melakukannya. Kabarnya cara-cara itu dilakukan dengan rahasia.

    Futurism mencatat pejabat kota Alameda, California Amerika Serikat (AS) tahun lalu memerintahkan ilmuwan dari Universitas Washington menghentikan eksperimen memblokir sinar Matahari. Percobaan itu tidak diumumkan, tetapi kabarnya menggunakan perangkat untuk menyuntikkan partikel pencerah awan ke atmosfer.

    Penelitian itu menggandeng mitra firma geoengineering SilverLining dan SRI International tidak mempersiapkan untuk sukses.

    Laporan Politico mengatakan percobaan itu bagian dari program terkait area 3.900 mil persegi di lepas pantai Amerika Utara, Cile, atau Afrika tengah-selatan. Dengan skala tersebut disebutkan laporan tersebut akan mudah terdeteksi dari luar angkasa jika ada perubahan pada awan secara signifikan.

    Sementara banyak komunitas ilmiah, cara meredupkan Matahari bukan solusi karena bisa memperburuk hal yang telah terjadi sebelumnya. Adapula yang berpendapat dapat memperbaiki sementara, namun akan membuat pemimpin dunia mengabaikan penyebab langsung perubahan iklim.

    Ada juga startup bernama Stardust. Metode Stardust untuk mengurangi panas Matahari yang dirasakan langsung oleh makhluk di permukaan Bumi adalah dengan menyemprot partikel ke atmosfer menggunakan pesawat atau balon cuaca. Lapisan partikel di atmosfer ini diharapkan mampu menurunkan suhu di Bumi dalam upaya menahan laju pemanasan global.

    Investor yang turut mendanai Stardust termasuk perusahaan milik keluarga Agnelli, yaitu Exor. Exor adalah perusahaan induk pemegang saham Ferrari, Stellantis, dan klub sepak bola Juventus. Pemodal lainnya termasuk eks petinggi Facebook, Matt Cohler dan perusahaan investasi lain dari AS dan Eropa.

    CEO Stadust Solutions Yanai Yedvab adalah salah satu ahli fisika ternama yang pernah bekerja di pemerintah Israel. Menurutnya, upaya memantulkan pancaran sinar matahari lewat “manajemen radiasi surya” hanya sebuah permulaan dan tidak akan sepenuhnya memitigasi ancaman “kiamat” perubahan iklim.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pasukan Israel Gempur Gaza Lagi, Bunuh Anak-Anak di Khan Younis

    Pasukan Israel Gempur Gaza Lagi, Bunuh Anak-Anak di Khan Younis

    GELORA.CO  – Israel kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza, Senin (10/11/2025), menewaskan dua orang termasuk seorang anak. Serangan drone militer Zionis tersebut ditujukan ke Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan.

    Tak jelas apa yang menjadi sasaran pasukan Israel, namun jelas-jelas melanggar perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dalam pernyataannya seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (11/11/2025), mengklaim target serangan pada Senin merupakan ancaman langsung bagi pasukannya, padahal yang menjadi korban anak-anak.

    Militer Israel juga menghancurkan rumah-rumah di dalam area garis kuning, batas penarikan pasukan yang disepakati dalam gencatan senjata.

    Operasi pembongkaran di Khan Younis bahkan semakin diintensifkan. 

    “Setiap bangunan atau rumah berlantai 2 menjadi sasaran,” kata Hamdan Radwan, pemimpin wilayah Bani Suheila, di wilayah tersebut.

    Pasukan Israel juga meledakkan blok-blok permukiman di Gaza tengah. 

    Gambar satelit dan rekaman video di lokasi menunjukkan sebagian besar permukiman hancur menjadi puing-puing.

    Israel juga terus membatasi pengiriman bantuan ke Gaza, bentuk lain dari pelanggaran gencatan senjata. 

    Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan, Israel melarang masuk setidaknya 600 truk bantuan setiap hari, termasuk 50 truk tangki bahan bakar, meski tercantum dalam perjanjian tersebut.

    Pada Minggu (9/11/2025), hanya 270 truk yang memasuki Gaza melalui perlintasan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) dan Al Karara (Kissufuim). Pengiriman meliputi 126 truk bantuan kemanusiaan, 127 truk barang komersial, 10 truk bahan bakar, dan 7 truk gas untuk memasak.