Negara: Israel

  • Iran Sita Kapal Tanker Minyak Tujuan Singapura

    Iran Sita Kapal Tanker Minyak Tujuan Singapura

    Jakarta

    Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyita kapal tanker di perairan Teluk yang membawa muatan petrokimia atas dugaan pelanggaran. Kapal tanker minyak itu menuju tujuan Singapura.

    Dilansir kantor berita reuters, Minggu (16/11/2025), seorang pejabat AS dan sumber keamanan maritim mengatakan pasukan Iran mencegat kapal tanker minyak tersebut dan mengalihkannya ke perairan teritorial Iran. Ini adalah laporan pertama Teheran yang menyita sebuah kapal tanker sejak serangan Israel-AS terhadap Iran pada bulan Juni.

    Televisi pemerintah Iran membacakan pernyataan dari IRGC yang menyatakan bahwa kapal tanker tersebut melanggar aturan karena membawa kargo ilegal. Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

    Sumber maritim mengatakan kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall, Talara, telah berlayar di lepas pantai Uni Emirat Arab dan membawa muatan gasoil berkadar sulfur tinggi melalui Samudra Hindia dalam perjalanan ke Singapura dari Sharjah di UEA.
    Manajer kapal, Columbia Shipmanagement, mengatakan kehilangan kontak dengan Talara pada Jumat pagi sekitar 20 mil laut lepas pantai Khor Fakkan, UEA.

    Columbia Shipmanagement menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk badan keamanan maritim dan pemilik kapal, untuk memulihkan kontak.

    IRGC Iran secara berkala menyita kapal-kapal komersial di perairan Teluk dalam beberapa tahun terakhir, sering kali mengutip pelanggaran maritim seperti dugaan penyelundupan, pelanggaran teknis, atau sengketa hukum. Namun, pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan insiden itu mengejutkan karena Iran belum melakukan operasi semacam itu dalam beberapa bulan terakhir.

    Iran telah membatasi aktivitas militernya di kawasan tersebut sejak kampanye pengeboman 12 hari Israel pada bulan Juni, yang diikuti oleh Amerika Serikat. Penyitaan kapal terakhir yang dilaporkan terjadi pada bulan April 2024.

    (whn/whn)

  • Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    JAKARTA – Indonesia mengharapkan rancangan resolusi mengenai Jalur Gaza yang tengah dibahas oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjembatani perdamaian di dunia.

    Amerika Serikat pekan ini dilaporkan telah mengedarkan draft resolusi DK PBB yang telah direvisi yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan di Gaza, hingga pembentukan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi

    Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkan mengatakan, seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono, pembicaraan mengenai rancangan resolusi telah dilakukan di Istanbul, Turki dan dilanjutkan di New York, Amerika Serikat.

    “Indonesia mengharapkan sekiranya diadopsi, rancangan resolusi tersebut dapat menjembatani upaya menuju perdamaian di Palestina, termasuk mendorong kelancaran masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan penguatan kapasitas otoritas Palestina serta pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping) yang imparsial dengan mandat PBB,” jelas Yvonne kepada VOI.id melalui pesan singkat, Sabtu 15 November.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Rabu mengatakan draft baru mengenai resolusi DK PBB tengah dibahas di New York.

    Ilustrasi pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. (UN Photo/Loey Felipe)

    “Di New York, draft baru sedang dipersiapkan. Unit-unit tertentu akan dibentuk dan mandat mereka perlu dijelaskan dengan jelas. Kita perlu menyempurnakan detail ini untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina,” jelasnya dikutip dari The National.

    Kendati demikian, Menlu Abdelatty tidak merinci apakah draft baru tersebut sepenuhnya berbeda dari versi yang diedarkan minggu lalu oleh AS, yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi.

    Draft tersebut dibagikan kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, serta mitra regional seperti UEA, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.

    “Ini proses yang rumit, dan jelas rencana ini harus dapat diimplementasikan,” ungkapnya.

    Setelahnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio optimis rancangan resolusi tersebut dalam diselesaikan DK PBB.

    The National yang mengetahui draft tersebut menyebutkan bahasa eksplisit yang menghubungkan kemajuan di Jalur Gaza dengan proses politik menuju kenegaraan Palestina.

    Draft tersebut menyatakan, setelah program reformasi untuk Otoritas Palestina “dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pembangunan kembali Gaza telah maju, kondisi-kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina”.

    Rancangan ini juga mewajibkan Washington untuk “membangun dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera”.

    Rancangan tersebut berupaya untuk lebih memperkuat gencatan senjata dalam resolusi tersebut, dengan menyatakan bahwa dewan “mendukung Rencana Komprehensif, mengakui para pihak telah menerimanya, dan menyerukan semua pihak untuk melaksanakannya secara menyeluruh, termasuk mempertahankan gencatan senjata, dengan itikad baik dan tanpa penundaan”.

    Lebih jauh dikatakan, proposal tersebut akan menugaskan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengamankan Gaza dan mengawasi proses demiliterisasi.

    Kata-kata baru dalam rancangan tersebut mengklarifikasi pasukan Israel akan mundur secara bertahap seiring dengan perluasan kendali ISF.

    “Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari Jalur Gaza berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat,” demikian bunyi teks tersebut.

    Teks tersebut juga mencatat perimeter keamanan terbatas akan tetap berlaku “hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali”.

    Yvonne menegaskan, Indonesia konsisten mengenai kemerdekaan Palestina dan terwujudnya Solusi Dua Negara.

    “Pemerintah Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk terwujudnya solusi dua negara, dan siap berkontribusi guna mendukung upaya tersebut dan menciptakan perdamaian di kawasan,” tegas Yvonne.

  • Pasukan PBB Temukan Tembok yang Dibangun Israel di Wilayah Lebanon

    Pasukan PBB Temukan Tembok yang Dibangun Israel di Wilayah Lebanon

    Jakarta

    Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon mengatakan bahwa militer Israel telah membangun tembok di dalam wilayah Lebanon selatan, dekat Garis Biru yang ditetapkan PBB, yang merupakan perbatasan de facto.

    Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang telah bekerja sama dengan tentara Lebanon untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah yang dicapai pada November lalu, menyebut langkah Israel tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Lebanon.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/11/2025), UNIFIL mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa pada bulan Oktober, mereka mensurvei “sebuah tembok beton berbentuk T yang didirikan oleh pasukan Israel di barat daya Yaroun. Survei tersebut mengonfirmasi bahwa tembok tersebut melintasi Garis Biru, sehingga lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon tidak dapat diakses oleh rakyat Lebanon.”

    “Pada bulan November, pasukan penjaga perdamaian mengamati pembangunan tembok tambahan berbentuk T di area tersebut. Sebuah survei mengonfirmasi bahwa sebagian tembok di tenggara Yaroun juga melintasi Garis Biru,” tambahnya.

    Ketika ditanya oleh AFP tentang tuduhan tersebut, militer Israel (IDF) mengatakan: “Tembok itu merupakan bagian dari rencana (militer Israel) yang lebih luas yang pembangunannya dimulai pada tahun 2022. Sejak dimulainya perang, dan sebagai bagian dari pelajaran yang dipetik darinya, (militer Israel) telah memajukan serangkaian langkah, termasuk memperkuat penghalang fisik di sepanjang perbatasan utara.”

    “Perlu ditegaskan bahwa tembok itu tidak melintasi Garis Biru,” tambahnya.

    Di bawah gencatan senjata, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan. Namun, Israel tetap mempertahankan pasukannya di lima wilayah yang dianggap strategis dan terus melakukan serangan rutin di Lebanon, terutama dengan mengatakan bahwa Israel menargetkan lokasi dan operasi Hizbullah.

    UNIFIL mengatakan bahwa “kehadiran dan pembangunan Israel di wilayah Lebanon merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan 1701 dan kedaulatan serta integritas teritorial Lebanon,” merujuk pada resolusi PBB yang mengakhiri konflik tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.

    Resolusi tersebut juga menjadi dasar gencatan senjata November lalu, yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran yang berlangsung lebih dari setahun antara Israel dan Hizbullah, termasuk perang habis-habisan selama dua bulan.

    UNIFIL mengatakan telah memberi tahu militer Israel tentang temuan bulan Oktober tersebut, dan meminta mereka untuk memindahkan tembok tersebut.

    “Kami kembali menyerukan kepada IDF untuk menghormati Garis Biru secara penuh dan menarik diri dari semua wilayah di utaranya,” demikian pernyataan UNIFIL.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Israel Serang Lebanon, Asap Mengepul Tebal”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ita/ita)

  • TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

    Saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan ke-20.000 prajurit itu terbiasa menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy.

    Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

    Tugas mereka, lanjut Freddy, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur berupaya fasilitas umum.

    Para personel tersebut juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi.

    “Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” jelas dia.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

    Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

    “Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat (14/10).

    Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.

    Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini, Sjafrie mengatakan diperlukan pendekatan dan komunikasi antar kepala negara agar tercipta sebuah kesepakatan tingkat internasional.

    Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten terkait persoalan konflik di Gaza.

    “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie.

    “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan 20.000 personel misi ke Gaza kompeten dan berpengalaman

    TNI siapkan rumah sakit lapangan hingga ambulans untuk dikirim ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan peralatan khusus di bidang kesehatan untuk dikirim bersama pasukan perdamaian ke Gaza.

    Peralatan kesehatan itu dikerahkan bersamaan dengan pengiriman 20.000 personel TNI di bidang kesehatan dan Zeni Konstruksi.

    “Seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Freddy menjelaskan ragam peralatan kesehatan itu akan dipakai pasukan untuk melayani warga korban perang.

    Selain itu, peralatan konstruksi yang dibawa pasukan Zeni akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas umum untuk warga.

    Freddy melanjutkan, ke 20.000 personel TNI yang dikirim sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan misi perdamaian. Mereka, kata Freddy, hanya perlu melakoni beberapa pelatihan untuk memantapkan persiapan ke Gaza.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.

    Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.

    “Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10)

    Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.

    Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini, Sjafrie mengatakan diperlukan pendekatan dan komunikasi antar-kepala negara agar tercipta sebuah kesepakatan tingkat internasional.

    Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten terkait persoalan konflik di Gaza.

    “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie.

    “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UNRWA Membutuhkan Pendanaan untuk Membantu Jutaan Warga Palestina

    UNRWA Membutuhkan Pendanaan untuk Membantu Jutaan Warga Palestina

    JAKARTA – Pendanaan sangat penting bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang tidak lagi menerima dukungan Amerika Serikat, ujar kepala badan tersebut Philippe Lazzarini.

    Operasional badan yang mendukung jutaan warga Palestina ini dapat semakin terpuruk tanpa arus kas, kata Lazzarini.

    Di sisi lain, mandat dan operasinya sangat penting bagi solusi politik bagi konflik Palestina-Israel, tambahnya.

    “Kami beroperasi minggu demi minggu, bulan demi bulan. Saya tahu mulai hari ini, kami akan dapat memproses gaji kami pada Bulan November, tetapi tidak tahu apakah kami akan dapat memproses gaji kami pada bulan Desember,” kata Lazzarini, dilansir dari The National 14 November.

    Israel diketahui telah melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya setelah menuduh beberapa staf badan tersebut berpartisipasi dalam serangan Oktober 2023 oleh Hamas, yang memicu konflik berdarah di Gaza.

    Setelah tuduhan tersebut, AS, yang secara historis merupakan donor terbesar badan tersebut, menangguhkan dukungannya.

    Setelah keputusan Israel, UNRWA terpaksa memulangkan staf internasionalnya dari Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, sehingga membatasi kemampuan distribusi bantuan pangannya.

    Namun, UNRWA masih mempekerjakan 12.000 orang di wilayah Palestina dan layanannya sangat vital, ujar Lazzarini.

    “Sekitar 75.000 orang ditampung di 100 lokasi kami di Jalur Gaza,” ujarnya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat Hari Kamis.

    “Selama dua tahun terakhir, kami telah menyediakan lebih dari 15 juta konsultasi kesehatan primer. Saat ini, rata-ratanya sekitar 14.000 per hari,” tandasnya.

    Dalam perkembangan lain, Lazzarini mengatakan telah memberi tahu “Majelis Umum PBB, menjaga mandat dan operasi UNRWA sangat penting bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina, penting bagi solusi politik yang sangat dibutuhkan”.

    “Saya menyoroti upaya terbaru serangan disinformasi berkelanjutan yang bertujuan untuk mendiskreditkan dan membubarkan badan tersebut,” tambahnya.

  • Sekjen PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Ilegal Israel Terhadap Masjid di Tepi Barat

    Sekjen PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Ilegal Israel Terhadap Masjid di Tepi Barat

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis mengecam keras serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap sebuah masjid di Tepi Barat yang diduduki.

    “Sekretaris Jenderal dengan tegas mengecam serangan yang dilaporkan dilakukan oleh pemukim Israel terhadap sebuah masjid di Deir Istiya di Tepi Barat yang diduduki,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers, melansir Anadolu 14 November.

    “Tindakan kekerasan dan penodaan situs keagamaan semacam itu tidak dapat diterima,” tandasnya.

    “Situs-situs keagamaan harus dihormati dan dilindungi setiap saat,” kata Sekjen Guterres, mengutuk “semua serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di Tepi Barat yang diduduki.”

    Pemukim ilegal Israel membakar Masjid Hajja Hamida, yang terletak di antara kota Deir Istiya dan Kifl Haris, barat laut Salfit, Kamis dini hari, dan mencoret-coret slogan-slogan rasis di dindingnya, dikutip dari WAFA.

    Nazmi Salman, aktivis lokal yang menentang perluasan permukiman, mengatakan warga terkejut mengetahui para pemukim telah membakar masjid dengan menuangkan bahan yang mudah terbakar di pintu masuk.

    “Insiden-insiden semacam ini merupakan bagian dari pola kekerasan ekstremis yang semakin meningkat dan memicu ketegangan, dan harus dihentikan segera,” tegas juru bicara tersebut.

    Dujarric juga mencatat bahwa “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus melindungi populasi sipil Palestina dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dituntut pertanggungjawabannya.”

    Diketahui, serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal telah meningkat di Tepi Barat yang diduduki sejak perang Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.070 warga Palestina dan melukai 10.300 lainnya, menurut data Palestina.

    Dalam putusan bersejarah pada Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

  • Hamas Diam-diam Perluas Kendali Atas Gaza Saat Gencatan Senjata

    Hamas Diam-diam Perluas Kendali Atas Gaza Saat Gencatan Senjata

    Gaza City

    Kelompok Hamas sedang berupaya memperluas kendali mereka atas Jalur Gaza, saat upaya mewujudkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk masa depan daerah kantong Palestina itu mengalami penundaan untuk terwujud.

    Informasi terbaru ini, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025), didapatkan dari belasan warga Gaza yang berbicara kepada kantor berita Reuters. Hal ini semakin menambah keraguan soal apakah Hamas sungguh-sungguh akan menyerahkan kekuasaan atas Gaza seperti yang mereka janjikan sebelumnya.

    Penuturan sejumlah warga Gaza menyebut Hamas mulai mengatur harga barang, mencakup harga ayam, hingga mengenakan pajak untuk rokok.

    Setelah gencatan senjata Gaza dimulai 10 Oktober lalu, Hamas dengan cepat membangun kembali kekuasaannya atas wilayah-wilayah yang ditinggalkan pasukan militer Israel. Mereka menewaskan puluhan warga Palestina yang dituduh bersekongkol dengan Israel, melakukan pencurian, atau kejahatan lainnya.

    Kekuatan asing menuntut Hamas melucuti senjata mereka dan meninggalkan kekuasaan, namun kelompok yang didukung Iran ini belum menyepakati siapa yang akan menggantikan mereka memerintah Gaza.

    Kini, belasan warga Gaza mengakui bahwa mereka semakin merasakan kendali Hamas dalam banyak hal. Disebutkan bahwa otoritas Hamas memantau segala sesuatu yang masuk ke Jalur Gaza, mengenakan pajak pada beberapa barang impor swasta, termasuk bahan bakar serta rokok, dan menjatuhkan denda kepada para pedagang yang dianggap menetapkan harga terlalu tinggi.

    Informasi itu diungkapkan oleh 10 warga Gaza, dengan tiga orang di antaranya merupakan pedagang yang merasakan langsung situasi tersebut.

    Kepala kantor media pemerintahan Hamas, Ismail Al-Tawabta, dalam tanggapannya menyebut laporan soal kelompoknya mengenakan pajak rokok dan bahan bakar tidaklah akurat. Dia membantah pemerintah Hamas menaikkan pajak.

    Dijelaskan Al-Tawabta bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan administratif yang mendesak, sembari melakukan “upaya keras” untuk mengendalikan harga. Dia kembali menegaskan kesiapan Hamas untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokratis baru.

    Al-Tawabta mengatakan bahwa pihaknya hanya bermaksud menghindari kekacauan di Jalur Gaza. “Tujuan kami adalah agar transisi berjalan lancar,” ucapnya.

    Rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump menyerukan pembentukan otoritas transisi, pengerahan pasukan keamanan multinasional, perlucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi di daerah kantong Palestina yang hancur akibat perang tersebut.

    Ketika diminta komentar mengenai laporan soal upaya Hamas memperluas kendali atas Jalur Gaza tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: “Inilah mengapa Hamas tidak bisa dan tidak akan memerintah di Gaza.”

    Pemerintahan baru di Jalur Gaza, sebut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dapat dibentuk setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rencana Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

    BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

    Jakarta

    BBC secara resmi telah meminta maaf kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas suntingan yang dituduh menyesatkan dalam dokumenter Panorama, kata penyiar publik Inggris itu pada Kamis (13/11), tetapi menolak bahwa masalah ini menjadi dasar untuk gugatan pencemaran nama baik.

    Trump sebelumnya mengancam akan menggugat BBC sebesar $1 miliar (sekitar Rp 15 triliun) karena menyesatkan pemirsa mengenai pidatonya. Pidato itu disampaikan kepada para pendukungnya di Washington, DC pada 6 Januari 2021, beberapa saat sebelum kemenangan pemilu Joe Biden pada 2020 resmi disahkan oleh Kongres.

    Program Panorama menyambungkan dua cuplikan dari salah satu pidato Trump yang jaraknya lebih dari 50 menit, sehingga menimbulkan kesan bahwa ia mendorong kerusuhan di Capitol.

    Dokumenter itu, yang disiarkan beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS 2024, juga menghapus bagian di mana Trump mengatakan ia ingin para pendukungnya melakukan demonstrasi secara damai.

    Kontroversi ini telah menyebabkan pengunduran diri Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan CEO News Deborah Turness.

    Apa yang dikatakan BBC dalam suratnya kepada Trump?

    Dalam pernyataan pada Kamis, BBC mengatakan direkturnya, Samir Shah, telah “mengirim surat pribadi ke Gedung Putih yang menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa ia dan perusahaan menyesal atas suntingan pidato presiden pada 6 Januari 2021.”

    “Kami sangat tidak setuju bahwa ada dasar untuk klaim pencemaran nama baik,” tambah pernyataan itu.

    BBC menambahkan bahwa program itu “tidak akan disiarkan lagi dalam bentuk ini di platform BBC manapun.”

    Apa yang dikatakan BBC tentang gugatan pencemaran nama baik Trump?

    Dalam surat tersebut, BBC menjelaskan alasan mengapa mereka tidak percaya tuduhan pencemaran nama baik Trump.

    BBC menjelaskan bahwa mereka tidak menayangkan episode Panorama tersebut di saluran AS, dan juga tidak memiliki hak untuk menayangkannya.

    Lembaga penyiaran Inggris ini juga membantah bahwa suntingan itu dilakukan dengan maksud menyesatkan pemirsa, melainkan hanya untuk mempersingkat pidato yang panjang.

    BBC juga berargumen bahwa dokumenter itu tidak menimbulkan kerugian bagi Trump, seperti yang diklaim Presiden AS, karena pada akhirnya ia terpilih kembali. BBC juga menunjukkan bahwa cuplikan tersebut tidak dimaksudkan untuk ditonton secara terpisah, melainkan bagian dari siaran berdurasi satu jam yang berisi berbagai pendapat yang mendukung Trump.

    Trump sebelumnya menargetkan beberapa organisasi media terkenal lainnya dengan gugatan besar atas apa yang ia anggap liputan yang tidak menguntungkan, termasuk jaringan TV CNN, ABC, dan CBS, serta perusahaan pemilik The New York Times dan Wall Street Journal.

    Apa klaim baru yang dihadapi BBC?

    Penarikan kembali BBC ini muncul saat perusahaan menghadapi tuduhan baru bahwa program lain, Newsnight, yang disiarkan dua tahun sebelumnya, telah menyunting pidato Trump pada 6 Januari dengan cara yang juga dianggap menyesatkan.

    Dalam episode Newsnight yang disiarkan pada Juni 2022, pidato Trump disunting sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia secara eksplisit mendorong para pendukungnya melakukan kerusuhan dan menghentikan Kongres dari pengesahan kemenangan Biden.

    Menanggapi tuduhan terbaru ini, yang dilaporkan oleh podcast terkait surat kabar Inggris The Daily Telegraph, BBC mengatakan pihaknya “memegang standar editorial tertinggi” dan sedang “menyelidiki” masalah ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Momen Pidato Trump soal Gaza Diinterupsi di Parlemen Israel

    (ita/ita)

  • Italia Usut Skandal Wisata Bunuh Sipil Sarajevo oleh Turis Eropa

    Italia Usut Skandal Wisata Bunuh Sipil Sarajevo oleh Turis Eropa

    Jakarta

    Lebih dari tiga puluh tahun setelah pengepungan Sarajevo, jaksa Italia kini membuka penyelidikan terhadap salah satu aspek paling brutal dari Perang Bosnia 1992–1995: “wisata penembak jitu” asal Eropa.

    Kasus ini menyangkut warga negara asing, yang dalam “safari Sarajevo” – diduga membayar agar dapat membunuh warga sipil di ibu kota Bosnia-Herzegovina, yang saat itu dikepung oleh pasukan etnis Serbia.

    Penyelidikan terhadap para penembak jitu dibuka usai terbitnya laporan investigasi jurnalis Italia, Ezio Gavazzeni. Ia pun menyerahkan dokumen dan catatan kesaksian hasil penelitian bertahun-tahun kepada kejaksaan Milan.

    Kepada media Balkan Barat, N1, Gavazzeni menjelaskan bahwa titik awal penelitiannya adalah film dokumenter Sarajevo Safari (2022) karya sutradara Slovenia, Miran Zupanic.

    Hingga kini penyelidikan masih ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui, namun aparat Italia dipercaya akan segera membeberkan nama-nama tersangka. “Saya telah menjalin kontak dengan beberapa orang — termasuk seorang anggota intelijen Bosnia selama pengepungan Sarajevo — yang melaporkan adanya kelompok ‘turis penembak jitu’ asal Italia yang datang ke pegunungan sekitar Sarajevo untuk menembaki warga sipil,” ujar Gavazzeni.

    Kejaksaan Milan menyerahkan penyelidikan ini kepada ROS, unit khusus Carabinieri yang menangani kasus kompleks lintas negara. Italia menjadi negara pertama yang membuka penyelidikan hukum terhadap para peserta wisata perang, yang juga disebut “penembak jitu akhir pekan”.

    Kesaksian mantan anggota intelijen

    Dalam film Sarajevo Safari, Edin Subasic, mantan perwira intelijen tentara Bosnia, menceritakan interogasi terhadap seorang Serbia yang ditangkap pada 1993. Orang ini mengonfirmasi keberadaan “turis penembak jitu” berkewarganegaraan asing.

    Dalam perjalanan malam melintasi wilayah yang dikendalikan Serbia, pemuda itu melihat lima orang asing di dalam bus. Mereka tampaknya memiliki status khusus dan dilengkapi persenjataan lebih baik. Tiga di antaranya disebut sebagai warga Italia, salah satunya dari Milan, sementara dua lainnya tidak menyebutkan asal-usul mereka. “Para pria ini tidak dibayar untuk bertempur — merekalah yang membayar agar dapat menembaki warga sipil, seperti safari manusia,” kata Subasic.

    Dalam siaran TV Bosnia, FTV, Subasic menambahkan bahwa selama perang ia mengumpulkan informasi tentang warga Italia yang terlibat dalam penembakan oleh para penembak jitu di Sarajevo. “Beberapa nama pelaku telah ditemukan; penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap bagaimana perjalanan, pembayaran, dan kepulangan para peserta ini diatur,” ujarnya. FTV juga melaporkan adanya “daftar harga khusus”, di mana harga berubah tergantung siapa targetnya: pria, perempuan bahkan perempuan hamil, atau anak-anak.

    “Snajper”, “Cetnik akhir pekan”, dan ingatan para penyintas

    Warga Sarajevo menyebut mereka sebagai “Cetnik akhir pekan” – merujuk pada turis yang datang dan menduduki posisi militan nasionalis Serbia di sekitar Sarajevo
    antara Juni 1992 hingga Desember 1995. Cetnik sendiri adalah sebutan untuk warga etnis Serbia yang bertempur dalam perang Yugoslavia.

    Dzemil Hodzic berusia sepuluh tahun ketika kakaknya, Amel, yang saat itu berusia 16 tahun, ditembak mati oleh seorang “Snajper” (kata Bosnia yang berasal dari “sniper”). Kini Hodzic memimpin proyek foto Sniper Alley, yang mendokumentasikan kehidupan di bawah pengepungan.

    “Kami mengetahui keberadaan tentara bayaran dan relawan dari Rusia, Yunani, dan diaspora Serbia,” kata Hodzic kepada DW. “Fotojurnalis Jerman Peter Kullmann pernah menggambarkan bagaimana ia bertemu orang-orang Serbia yang datang hanya dua hari dari Jerman untuk — menurut klaim mereka — membela tanah air. Mereka berangkat pada Jumat setelah kerja dan kembali pada Minggu malam untuk bekerja lagi pada Senin.”

    Apakah mereka dibayar atau justru membayar untuk berpartisipasi belum diketahui — namun aktivitas mereka telah “meninggalkan jejak darah di jalan-jalan Sarajevo”. Selama pengepungan, lebih dari 11.000 orang tewas, termasuk 1.601 anak-anak. Perang Bosnia secara keseluruhan menewaskan lebih dari 100.000 orang.

    Keterlibatan tentara bayaran asing terdokumentasi dengan baik

    Direktur Pusat Penelitian dan Dokumentasi di Sarajevo, Mirsad Tokaca mengatakan kepada DW bahwa analisis korban sipil menunjukkan para penembak jitu di Sarajevo membunuh antara 300 hingga 350 orang. “Hampir semua korban adalah warga sipil,” ujar Tokaca.

    Meski tidak ada data pasti tentang jumlah turis penembak jitu, keterlibatan tentara bayaran asing dalam pasukan Serbia Bosnia terdokumentasi dengan baik: “Dalam basis data kami terdapat sekitar 300 orang dari Yunani, Rusia, Ukraina, dan negara lain yang bertempur di pihak Serbia.”

    Penyelidikan Italia terhadap para penembak jitu hobi dalam Perang Bosnia ini dapat menjadi proses hukum pertama terhadap warga negara Eropa yang terlibat dalam kejahatan perang di luar struktur militer formal — namun dengan dukungan atau sepengetahuan salah satu pihak yang berperang, dalam hal ini pasukan Serbia Bosnia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera, Dituduh Pemimpin Sel Hamas

    (ita/ita)